KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 015/II/KIP-PS-M-A/2013
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
1. IDENTITAS
[1.1] K om isi Informasi Pusat Republik Indonesia yang menerima, mem eriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik N om or Registrasi 015/II/K IP-PS/2013 yang diajukan oleh:
Nam a
:
Samuel Sammy Abednego
Alamat
:
Gang Sereh 206/9B Bandung, Jawa Barat.
selanjutnya disebut sebagai
Pemohon.
Terhadap
Nam a
:
Kantor Pertanahan Kota Depok
Alamat
:
Jl. Boulevard Kota Kembang, Sektor Anggrek, Jawa Barat
selanjutnya disebut sebagai
Termohon.
Yang dalam persidangan diwakili oleh H. Tulus Susilo, S.H, M .H., selaku Kepala Seksi Sengketa, K onflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota D epok berdasarkan Surat Tugas Nom or 200/2 -3 2 .76/X /2 0 1 3 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Dadang M. Fuad. S.H ., tertanggal 03 Oktober 2013.
1
[1.2] Telah m em baca surat permohonan Pem ohon; Telah mendengar keterangan Pem ohon, Telah mendengar keterangan Termohon; Telah m em eriksa bukti-bukti dari Pem ohon; Telah m em eriksa bukti-bukti dan Termohon,
2. DUDUK PERKARA
A. P e n d a h u lu a n
perm ohonan Penyelesaian Sengketa
[2.1] M enim bang bahwa Pem ohon telah menyampaikan diterima pada tanggal 12 Februari Informasi Publik kepada K om isi Informasi Pusat yang 2013 dengan
p 2, b a L *
3
register N om or 0 1 5/II/K IP-PS/2013.
Pem ohon m engajukan permohonan inform asi kepada Termohon m elalu sum
4 D esem her 2 0 1 2 yang pada pokoknya O
* * * * ^
^
■.„-„■.t, tanah Sertifikat Ha k M i l i k i S H M l ^ ,2 31 bahw a karena Term ohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan in f o r m ^ P e l o n . Pem ohon kemudian m en g a sk a n sura, keberatan kepada Term ohon tertangga, 24 D esem ber 2012. ,2 4! bahw a terhadap surat keberatan tersebut, Term ohon tidak memberikan tanggapan. Oleh karena itu Pem ohon m eialui surat tertanggal ,0 Februar, 2013 mengajukan Pemrohonan penyelesaian Sengkela Informasi Publik ke K om isi Informasi Pusat yang dtlenm a p tanggal 12 Februari 2013.
n 51 bahwa
terhadap Sengketa Informasi Pubhk u
teiah diadakan m ediasi pada tanggal
n September 2013, namun m ediasi tersebut dinyatakan gagai karena informasi
Termohon m enva a a,
yang dim ohon Pem ohon merupakan informasi yang dikecnahkan sehtngga pros
Penyelesaian Sengketa Infomtasi Pubhk dilanjutkan m elalu, ajudtkast 6] bahwa Maielis Komisioner telah melaksanakan ajnd.kasi Sengketa -
yaitu pada tangga. 7 Oktober 20,3 dan 8 lannarl 20,4. Selain ..u, guna 2
bukti yang cukup terkait dalil Termohon yang menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan, Majelis Komisioner melakukan Pemeriksaan Setempat tanpa kehadiran Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2013 di Kantor Termohon.
Alasan Permohonan Informasi atau Tujuan Penggunaan Informasi [2.7] bahwa Pemohon adalah ahli waris dari pemilik yang sah atas bidang tanah Girik/Koher/Letter
C Nomor
1074/Sawangan seluas
12.610M2
yang terletak di
Kecamatan/Kelurahan Sawangan Kota Depok. Untuk membuktikan kepemilikannya atas tanah tersebut, Pemohon memiliki 2 (dua) buah Gambar Situasi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tahun 1975 dan 1993 serta Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai tertanggal 1 Agustus 1973, yang dibuat oleh M. Mansyur selaku Kepala Desa Sawangan.
[2.8] bahwa Pemohon mendalilkan oleh karena pemekaran wilayah, maka tanah Pemohon tersebut saat ini berada pada wilayah tugas Kantor Pertanahan Kota Depok.
[2.9] bahwa Pemohon mendalilkan bidang tanah tersebut telah digusur secara semena-mena, yang terjadi pada sekitar tahun 1999 - 2001 (dikenal dengan kasus Sawangan).
[2.10] Dalam upaya menempuh jalur hukum guna mempertahankan hak-haknya atas tanah tersebut, Pemohon meminta informasi kepada Termohon tentang Buku tanah/Warkah SHM 640 dan 641/Sawangan. Namun permintaan informasi tersebut tidak dipenuhi oleh Termohon,
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [2.11] bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena Termohon tidak menanggapi permohonan dan keberatan Pemohon. Petitum [2.12] agar Komisi Informasi Pusat menyatakan informasi yang dimohonkan olel^i adalah informasi yang bersifat terbuka.
^
B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon memberikan pernyataan baik secara lisan maupun tertulis sebagai berikut: 1.
bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Tjan Eng Moy pemilik sebidang tanah seluas 4 (empat) petak terletak di Blok Rukem Persil No 18 S/II terdaftar dalam buku tanah nomor C 1074, Desa Sawangan Kecamatan Sawangan Kabupaten Bogor, sebagaimana disebut dalam Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai tertanggal 1 Agustus 1973, yang dibuat oleh M. Mansyur selaku Kepala Desa Sawangan.
2.
bahwa atas kepemilikan tanah tersebut, Pemohon telah 2 (dua) kali mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Badan Pertanahan setempat, namun proses penerbitan Sertifikat Hak Milik belum selesai dan hanya terbit Gambar Situasi sebagaimana berikut: a.
Gambar Situasi Nomor 1474/1975, diterbitkan oleh Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor Ub. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada tanggal 15 Agustus 1975, atas tanah Nomor hak C 1074 seluas 5870 M2 yang terletak di Desa Sawangan Kecamatan Sawangan Kabupaten Bogor.
b.
Gambar Situasi Nomor 6002/1993,
diterbitkan oleh Kepala Seksi
Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tanggal 13 September 1993, atas tanah yang berasal dari tanah milik adat girik C 1074 Persil 15 S /II seluas 4450 M2 yang terletak di Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kabupaten Bogor.
3.
bahwa
atas kepemilikan tanah tersebut,
Pemohon telah melaksanakan
kewajibannya membayar Pajak kepada negara sejak tahun 1970 hingga 1992 yang dibuktikan dengan: a.
Tanda terima Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Tjan Eng Moy, sebesar Rp. 2289 (dua ribu dua rylus-_delapan puluh sembilan rupiah), tertanggal 14 Juni 1970.
b.
Z/ ■A-V'" / f c-o/
\ C/n
Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas Buku Penetapaw^Vh^
396/1074 atas nama Tjan Eng Moy, beralamat di Sawang; m Desa wmyingtii). •np;
4
^ \
y //
yang diterbitkan oleh Kantor Iuran Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor, tanggal 20 Juni 1970. c.
Tanda Penerimaan yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Desa Sawangan tertanggal 1 September 1992, atas nama Tjan Eng Moy sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
d.
SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Tjan Eng Moy, untuk Objek Pajak Bumi, Nomor Persil/Blok 0015A, No Objek 01/S, Luas 11.590 M2 sebesar Rp. 19.703,- (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga rupiah), yang telah lunas dibayarkan pada 01 September 1992.
4. bahwa meskipun Pemohon menyatakan memiliki bukti-bukti kepemilikan tanah tersebut, namun tanah Pemohon telah digusur secara semena-mena pada tahun 1994. Atas hal ini, Pemohon telah melakukan berbagai upaya hukum guna mempertahankan hak-hak atas bidang tanah tersebut.
5. bahwa untuk mengetahui keberadaan bidang tanah miliknya Pemohon mengajukan permintaan informasi kepada Kantor Pertanahan Kota Depok perihal Buku Tanah/Warkah SHM 640 dan 641 /Sawangan. Namun permintaan informasi tersebut tidak dipenuhi oleh Termohon. Surat-Surat Pemohon [2.14] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti P-l
Salinan surat permohonan informasi kepada Termohon tertanggal 04 Desember 2012.
Bukti P-2
Salinan surat keberatan kepada Termohon tertanggal 24 Desember 2012.
Bukti P-3
Salinan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat tertanggal 10 Februari 2013.
Bukti P-4
Salinan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Lurah/Kepada Desa Sawangan M. Mansyur tertanggal 01 Agustus 1973.
Bukti P-5
___ ____
Salinan Gambar Situasi Nomor 1474/1975, diterbitkan oleh Sub I)i^ekto^Ut.. V
Agraria Kabupaten Bogor Ub. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pa(/M faoair 15 Agustus 1975, atas
tanah Nomor hak C 1074 seluas 5870 M2 yang’
terletak di Desa Sawangan Kecamatan Sawangan Kabupaten B o g o r - \ K&t /aL!K
O'.
Bukti P-6
Salinan Gambar Situasi Nomor 6002/1993,
diterbitkan oleh Kepala Seksi
Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tanggal 13 September 1993, atas tanah yang berasal dari tanah milik adat girik C 1074 Persil 15 S/II seluas 4450 M2 yang terletak di Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kabupaten Bogor. Bukti P-7
Salinan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Tjan Eng Moy, untuk Objek Pajak Bumi, Nomor Persil/Blok 0015A, No Objek 01/S, Luas 11.590 M2 sebesar Rp, 19.703,- (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga rupiah), yang telah lunas dibayarkan pada 01 September 1992.
Bukti P-8
Salinan Surat Keterangan Iuran Pembangunan tertanggal 20 Juni 1970 Tanda terima Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah
dan Pajak Bumi dan
Bangunan atas nama Tjan Eng Moy, sebesar Rp. 2289 (dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah), tertanggal 14 Juni 1970. Bukti P-8
Salinan Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas Buku Penetapan Huruf C 396/1074 atas nama Tjan Eng Moy, beralamat di Sawangan Desa Sawangan, yang diterbitkan oleh Kantor Iuran Pembangunan Daerah Kabupetan Bogor, tanggal 20 Juni 1970.
Bukti P-10
Salinan Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon.
[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir. Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar menjatuhkan putusan: 1.
Primer a.
Mengabulkan permohonan Pemohon.
b.
Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan informasi yang diminta Pemohon.
2.
Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keterangan Termohon [2.16] Menimbang bahwa di persidangan Termohon memberikan pernyataan baik lisan maupun tertulis sebagai berikut: 1.
bahwa Termohon menyatakan informasi sebagaimana yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 35 6
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 192 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
bahwa Termohon menerangkan tanah yang dipermasalahkan Pemohon dengan bukti kepemilikan bekas tanah hak milik adat Letter C No. 1074 Persil 15 S/II seluas 11.590 M2 dan Persil 18 S. II 1.020 M2jumlah luas 12.610 M2 atas nama Tjan Eng Moy yang lokasinya tanahnya terletak di Keluarahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, bahwa tanah tersebut sudah menjadi bagian dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 32/Sawangan luas 666.190 M2 atas nama PT. Cisadane Perdana diterbitkan tanggal 03 November 1997. bahwa Termohon menerangkan tanah yang dipermasalahkan oleh Pemohon pernah menjadi objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor 03/G/2010/PTUN-BDG antara Penggugat Samuel Sammy Abednego (dalam perkara a quo sebagai Pemohon) melawan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat selaku Tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok selaku Tergugat II (dalam perkara a quo sebagai Termohon) dan PT. Cisadane Perdana selaku Tergugat II Intervensi, dan perkara tersebut telah diputus pada tanggal 27 Juli 2010 dengan amar putusan yang pada pokoknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. bahwa Termohon menerangkan tanah yang dipermasalahkan oleh Pemohon juga pernah menjadi obyek perkara di Pengadilan Negeri Depok dengan Register Nomor 88/Pdt.G/2009/PN.Dpk antara Pemohon (dahulu dalam perkara perdata sebagai Penggugat) melawan PT. Cisadane Perdana selaku Tergugat. Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok selaku Tergugat I. dan Kepala Kelurahan Sawangan selaku Tergugat II yang telah diputus pada tanggal 18 Maret 2010 dengan amar putusan pada pokoknya dinyatakan menolak gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nonipfc
bahwa Termohon menyatakan berdasarkan Putusan Pengadilan Negqrf^ Nomor 88/Pdt.G/2009/PN.Dpk. halaman 4. 5. 26. 27, 29. 35, 36, 3 \ d 1
diterangkan telah ditemukan fakta hukum pada tanggal 29 Maret 1973 tanah Pemohon Letter C No. 1074, C No. 396.462 telah diperjualbelikan kepada Manuel Rawung dan telah dipindahkan dalam buku Desa menjadi C No. 1562 yaitu Surat Keterangan Lurah Sawangan No. 593/55/IV/2007 tertanggal 18 April 2007 dan menjadi dasar Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 640/Sawangan seluas 901 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 641/Sawangan seluas 14.109 M2 atas nama Manuel Rawung.
Surat-Surat Termohon [2.17] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:
Bukti T-1
Salinan Surat Tugas Nomor 200/2-32.76/X/2013 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Dadang M. Fuad. S.H., tertanggal 03 Oktober 2013.
Pemeriksaan Setempat [2.18] Menimbang bahwa Majelis Komisioner yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik a quo pada tanggal 16 Oktober 2013 melakukan pemeriksaan setempat di kantor Termohon. Dalam pemeriksaan setempat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut; 1.
Termohon tidak dapat menunjukkan dokumen Buku Tanab/Warkah Tanah SHM 640/Sawangan dan SHM 641/Sawangan, alasannya dokumen tersebut tidak ditemukan di Kantor Termohon.
2
.
Keterangan Termohon menyatakan informasi yang diminta oleh Pemohon berupa dokumen
Buku Tanah/Warkah Tanah SHM
640/Sawangan dan
SHM
641/Sawangan tidak ditemukan keberadaannya karena terjadi proses pemekaran wilayah dari Kabupaten Bogor.
Atas pemekaran wilayah tersebut wilayah
pemerintahan Kabupaten Bogor terdiri atas Kabupaten Bogor dan Kota CibinongrDilanjutkan dengan pemekaran wilayah
pemerintahan Kota Cibinong,
terdiri atas Kota Cibinong dan Kota Depok. Menurut Termohon ker informasi yang dimohonkan Pemohon terdapat di Kantor Desa/ setempat.
8
3.
Termohon hanya memperlihatkan kepada Majelis Komisioner salinan Buku Tanah/Warkah Tanah a quo yang menurut keterangan Termohon sudah dimatikan dan terakhir terbit buku tanah atas nama Badan Hukum.
4.
Termohon hanya menguasai salinan Surat Hak Milik Nomor 640/Sawangan dan 641/Sawangan.
[2.20] Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagai berikut; 1.
Primer Menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2.
Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. KESIMPULAN PARA PIHAK Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut: 1.
Pada Rabu 11 September 2013, jam 14.00 WIB, dalam Mediasi I yang dilaksanakan di Kantor Komisi Informasi Pusat. Saat itu hadir Bapak Tulus selaku pihak BPN Depok, mengatakan bahwa "Warkah Buku Tanah SHM 640/ Sawangan dan Warkah Buku Tanah SHM 641/Sawangan yang saya cari ada di Kantor BPN Depok". Hal mana yang saat itu bukan Pemohon saja yang mendengar serta menanyakan demi ketegasan Bapak Tulus bahwa apa yang dimohonkan tersebut ada, akan tetapi informasi tersebut dikecualikan dengan alasan bahwa Pemohon bukan ahli waris pemilik sertifikat atas nama Manuel Rawung. Saat itu Pemohon tetap pada apa pendiriannya bahwa BPN telah salah dalam proses penerbitan sertifikat yang tidak sesuai dengan Prosedur (PP RI No. 24/1997
tentang
Pendaftaran
Tanah
dan
Peraturan
Menteri
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/1997), oleh kantor/ yang mengandung cacat yuridis, karena diterbitkan secara bertentarj aturan hukum yang menjadi dasar penerbitan sertifikat atau bertentang asas-asas umum pemerintahan yang baik (buku Pedoman Teknis Adn^ 9
dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Mahkamah Agung RI, 2009, hal 78-79). 1.1. Bahwa Proses penerbitan SHM No. 640 dan 641/Sawangan, atas nama M. RAWUNG adalah melanggar hukum, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (sekarang PP No. 24 Tahun 1997) Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) yang pada intinya menyatakan “Pendaftaran tanah diseleng-garakan desa atau daerah-daerah yang setingkat dengan itu (selanjutnya dalam peraturan ini disebut: Desa) dan sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas-batasnya. 1.2. Bahwa proses penerbitan SHM No.640&641/Sawangan, atas nama M. RAWUNG adalah melanggar hukum bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri
Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan
Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas Tanah jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK 26/DDa/1970 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas Tanah, yang pada intinya menyatakan bahwa di dalam pendaftaran tanah terdapat kriteria-kriteria sebagai berikut: a.
Penegasan
konversi,
yaitu
untuk
tanah-tanah
yang
dimohon
pendaftarannya oleh pihak yang memiliki tanah (ahli warisnya/yang memperoleh daripadanya) sebelum tanggal 24 September 1960; b.
Penegasan Hak/Pengakuan Hak, yaitu yang diberikan kepada pemilik terakhir, namun tidak memiliki bukti-bukti : milik adat, sebagaimana diatur di dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK 26/DDa/1970 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas HakHak Indonesia atas Tanah.
1. j .
Dalam penerbitan SHM 640/Sawangan dan 641/Sawangan tersebut telah menyalahi prosedur yang berlaku, tidak didasarkan pada penelitiaa^ lapangan melalui Panitia Pemeriksaan Tanah “A”, sebagair dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 197j SK I42/DJA/1973 dan SK No. 32/DJA/1978, kemudian ter dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nome) 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksa Tanah, yang a? bertugas: 10
a.
Mengecek lokasi;
b.
Mengecek riwayat tanah;
c.
Mengecek ada atau tidaknya kepentingan pihak lain;
d.
Mengecek ada atau tidaknya keberatan-keberatan pihak lain.
Apabila prosedur ditempuh sebagaimana mestinya, tentu apa yang menjadi hak/kepentingan Pemohon lebih diperhatikan, karena bukti-bukti Milik Adat yang tercatat dalam Buku C Desa Sawangan masih tercatat atas nama Tjan Eng Moy (Nenek Pemohon) dan tanah a quo masih dikuasai oleh Nenek Pemohon, digarap melalui keluarga Pemohon yang tinggal di wilayah tanah a quo berada. Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dalam Pasal 3 dan Pasal 5, dikatakan bahwa di dalam Hukum Positif rnasih mengakui Hak-Hak kepemilikan atas tanah berdasarkan Hukum Adat; a.
Bahwa benar Hak-Hak Adat atas tanah masih diakui selama belum dikonversi dan proses dari Hak-Hak adalah milik konversi.
b.
Bahwa benar di dalam teori peralihan hak atas tanah itu ada 2 macam yaitu secara bebas (apabila seseorang membuka lahan, kemudian menempatinya selama bertahun-tahun, maka dia adalah pemilik yang sah atas tanah itu secara asli) dan secara derivatif (melalui transaksi, jual beli dll);
c.
Bahwa benar, sebelum tanah adat disertifikatkan/didaftarkan, bukti kepemilikan tanah adat adalah berupa Kohir/Girik/Letter C masih berlaku sampai saat ini, karena belun semua Masyarakat Adat, menyadari pentingnya pensertifikatan atas tanahnya ;
d.
Bahwa benar bukti kepemilikan berupa Kohir/Girik/ Letter C harus disertai dengan buku rincian yang terdapat di setiap Desa/Kelurahan. Di dalam Letter C tercantum mengenai asal-usul data-data nama pemilik dan No. Persil. Sedangkan di dalam Buku Rincian tercantum mengenai Peta Lokasi Wilayah, Persil-persil kepunyaan siap^.^ batas-batasnya;
e.
Bahwa benar menurut Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 jo\ dan Pasal 38 PP No. 24 Tahun 1997, atas tanah-tanah n harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan demi kepastian Peralihan hak atas tanah-tanah tersebut harus dilakukan
.......
'■'A S /
pihak dan dihadapan PPAT, kalau dilakukan seperti itu (dilakukan di bawah tangan) maka akan timbul permasalahan di kemudian hari; f.
Bahwa
benar
kalau
terjadi
transaksi
jual
beli,
sedangkan
Kohir/Girik/Letter C masih berada di tangan yang punya, maka jual belinya tidak sah dan cacat hukum. Dalam Yurisprudensi MA disebutkan bahwa jual beli denga itikad yang tidak baik, tidak bisa diterima; g.
Bahwa benar tanah adat kalau akan ditingkatkan menjadi Hak Milik, maka harus dilengkapi
dengan surat-surat, di antaranya bukti
kepemilikan berupa Kohir/Girik/Letter C; h.
Bahwa benar, menurut PP Nomor 10 Tahun 1961 jo. PP Nomor 24 Tahun 1997 perubahan dari tanah adat menjadi Hak Milik dengan bukti kepemilikan Kohir/Girik/Letter C harus sesuai prosedur hukum yang berlaku yaitu melalui penegasan konversi dan pengakuan hak dengan disertai bukti kepemilikan berupa Kohir/Girik/Letter C;
i.
Bahwa benar kalau terjadi peralihan hak atas tanah adat secara derivatif, maka Lurah/Kepala Desa harus mencatat peralihannya di dalain Buku C Desa, kalau tidak dilakukan maka ada sesuatu yang hilang, proses peralihan haknya tidak benar, cacat hukum dan batal demi hukum. Kalau prosesnya benar, maka Bukti Kepemilikannya harus berpindah tangan dari Penjual kepada Pembeli. Dengan Kohir/Girik/Letter C masih
di
tangan Pemohon,
berarti telah
terjadi penyalahgunaan wewenang, penyerobotan tanah (Perpu No. 51/1961) Penggelapan (Pasal 378 KUHP) atas tanah; j.
Bahwa benar ada proses yang cacat hukum dalam penerbitan SHM No. 640 dan 641/Sawangan dan SHGB No. 32/Sawangan dan mengakibatkan haknya juga cacat hukum, walaupun prosedurnya benar. Akibat dari itu maka BPN harus membatalkannya atas perintah PTUN;
k.
Bahwa penandatanganan Sertifikat oleh pejabat setingl Seksi, tanpa adanya wewenang/pendelegasian dari Kep Pertanahan yang bersangkutan, maka hal tersebut me adanya "Pelanggaran Administrasi".
12
2.
Betul Pemohon bukan pemilik atas SHM 640 dan 641/Sawangan, tetapi Objek atas tanah Pemohon mengapa diterbitkan oleh BPN atas nama orang lain. Seolaholah hak Pemohon atas tanah tersebut dianggap tidak ada padahal saya membayar PBB selama 1970-1993 (hingga saat dibuldozer oleh PT) dan sebelum diusir dengan paksa tanah tersebut digarap serta dikuasai. Atas hal tersebut BPN telah melanggar: a.
Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada prinsipnya menegaskan bahwa “seseorang tidak boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum".
b.
Dan yang tak kalah pentingnya adalah Undang-Undang Dasar 1945,telah dijelaskan secara rinci; i.
Pasal 27 ayat (1), “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”;
ii.
Pasal 28 D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
iii.
Pasal 281 ayat (5) “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.
Atas dasar pikiran tersebut di atas, Pemohon selaku korban dari keteledoran pihak BPN, memohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua dan Anggota Majelis Komisi Informasi Pusat untuk mempertimbangkan dasar pemikiran Pemohon. Kesimpulan Termohon [3.2] Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan secara tertulis maupun secara lisan.
4. PERTIMBANGAN HUKUM [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Pbrfi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat U) iuift.tUc, % , \\-jkA ' i-'Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20i 13
Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) juncto Pasal 62 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informas Publik (selanjutnya disebut Perki 1 Tahun 2013) juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 2 Tahun 2010).
[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. 2. kedudukan hukum (legal standing) Termohon. 3. Jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. 4. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo. Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1/2010) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 Perki No. 2/2010, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1.
Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia. (Bukti P-9)
2.
Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik tertanggal 04 Desember 2013. (Bukti P-l)
3.
Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon pada Desember 2013. (Bukti P-2).
4.
Salinan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pu Komisi Informasi Pusat pada tanggal 10 Februari 2012. (Bukti P-3).
14
[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] dan paragraf [4.4] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing).
B. Kedudukan Hukum (legal standing) Termohon [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Perpres No. 63 Tahun 2013), Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Perpres No. 63 Tahun 2013, BPN RI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Perpres No. 63 Tahun 2013,
untuk
menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN RI di daerah, dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota.
[4.9] Menimbang bahwa sumber pembiayaan BPN RI diatur dalam Pasal 53 Perpres No. 63 Tahun 2013, disebutkan: Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPN RI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
[4.10] Menimbang bahwa Termohon Kantor Pertanahan Kota Depok dalam sengketa a quo merupakan lembaga vertikal dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 37 Perpres No. 63 Tahun 2013 juncto Pasal 29 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (selanjutnya disebut PerkabanNo. 4 Tahun 2006). yang menyebutkan: Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bada#::v Pertanahan Nasional melalui Kepala Kanwil BPN. vfyOjju ,7 1 ‘ j-, [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 Perkaban Nomor 4 Tahun 2006. TeWidhohT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional'idi'. Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
• 15
[4.12] Menimbang bahwa Termohon dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999.
[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal I angka 7 Perki No. 2 Tahun 2010 pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Badan Publik yang diwakili oleh atasan (PPID).
[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2010 juncto Pasal 1 angka 2 Perki No. 2 Tahun 2010 mengatur bahwa: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon merupakan Badan Publik yang dikenai kewajiban sebagaimana dimaksud di dalam UU KIP dan memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing).
C. Jangkwa Waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik tertanggal 04 Desember 2012. (Bukti P-l) 2. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon pada tanggal 24 Desember 2012. (Bukti P-2). 3. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat pada tangga! 10 Februari 2013. (Bukti P-3).
[4.17] Menimbang bahwa jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berdasarkan Pacn! 77 w it n 'i Hor, t~>\ t tt t ___
(2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). [4.18] Menimbang bahwa jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berdasarkan Pasal 11 Perki No. 2 Tahun 2010, disebutkan; Permohonan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak: b. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau; c. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja pemberian tanggapan tertulis oleh atasan PPID. [4.19] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.18] Majelis berpendapat bahwa jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengen ketentuan yang berlaku.
D. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 62 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki 1 Tahun 2013) juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (3) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki Nomor 2 Tahun 2010 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.
[4.21] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (3) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki Nomor 2 Tahun 2010.
[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 4 ayat (1) Perki Nomor 2 Tahun 2010 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Pusat.
[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Bagian B paragraf [4.6] same paragraf [4.15] tentang kedudukan hukum (lega! standing Termohon). Kantoi Pertanahan Kota Depok adalah instansi vertikal Badan Pertanahan wa&iohtit ‘di f \\ \ • ■ 17 T
Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kanwil BPN, yang segala pendanaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara demikian maka Termohn dikategorikan sebagai Badan Publik Pusat.
[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi
Pusat berwenang memeriksa, memutus, dan
menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.
D. Pokok Permohonan [4.25] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum yang diakui para pihak, sebagai berikut: 1.
Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon sehingga fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon maka hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a.
Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
b.
Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
c.
Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
2.
Pemohon menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi Buku Tanah/Warkah Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) 640 dan 641/Sawangan.
3.
Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan Permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.5],
E. Pendapat Majelis [4.26] Menimbang bahwa berdasarkan surat Permohonan Informasi Pemohon dip hukum bahwa Pemohon memohon informasi atas Buku Tanah/Warkah Tan Hak Milik [SHM) 640 dan 641/Sawangan. kepada Termohon.
18
[4.27] Menimbang bahwa Termohon menolak memberikan informasi yang dimohon Pemohon dan menerangkan informasi sebagaimana yang dimohonkan Pemohon sebagai berikut: Informasi sebagaimana yang dimohon Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan berdasarkan Pasal 192 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. [4.28] Menimbang bahwa informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU KIP disebutkan: “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”. [4.29] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU KIP, disebutkan; Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
[4.30] Menimbang bahwa Badan Publik berhak untuk menolak permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 17 UU KIP.
[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 UU KIP, maka ada dua hal penting yang diatur terkait dengan penolakan informasi berdasarkan alasan pengecualian,yakni: 1.
bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2.
bahwa informasi yang tidak dapat diberikan karena dikecualikan adalah: d.
informasi yang membahayakan negara;
e.
informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
f.
informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
g.
informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.dan/atau
h.
Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.^' , -o ’*'
[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 UU KIP. maka informasi p dikecualikan harus memenuhi kategori sebagai berikut: 19
1.
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: a.
menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
b.
mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
c.
mengungkapkan data intelijen kriminal
dan rencana-rencana yang
berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; d.
membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
e.
membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
2.
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3.
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: a.
informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
b.
dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
c.
jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
d.
gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
e.
....
data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala
tindakan
dan/atau
indikasi
negara
tersf
>4(m/ .'dai.TOf
membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonetljm
20
fc'btau
data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; f.
sistem persandian negara; dan/atau
g.
sistem intelijen negara.
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: a.
rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
b.
rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
c.
rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
d.
rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
e.
rencana awal investasi asing;
f.
proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
g.
hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri: a.
posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
b.
korespondensi diplomatik antamegara;
c.
sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
d.
perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta ote " bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: a.
riwayat dan kondisi anggota keluarga;
"""*
b.
riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan, kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
c.
kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
d.
hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
e.
catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
9.
memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
10.
informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.
[4.33] Menimbang bahwa dalam hal dikecualikannya suatu informasi maka Badan Publik wajib melakukan uji konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU KIP yaitu; Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang. [4.34] Menimbang bahwa yang dimaksud uji konsekuensi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut PP No. 61Tahun 2010), yaitu: Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. [4.35] Menimbang bahwa Termohon tidak melakukan pengujian konsekuensi untuk menolak dan menyatakan informasi yang dimohonkan Pemohon merupakan informasi yana dikecualikan.
[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Termohon telah menyitefeid teibitnya informasi warkah SHM 640/Sawangan dan 641/Sawangan sebagaimaimj^^h^p diminta Pemohon adalah sebagai berikut:
' 1,1 V W' \ •• • "...berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 88/Pdt.G/2009/PNlD^v^ halaman 4, 5. 26. 27. 29, 35, 36, 37 dan 38 diterangkan telah ditemukan fakta hukum 22
pada tanggal 29 Maret 1973 tanah Pemohon Letter C No. 1074, C No. 396.462 telah diperjual belikan kepada Manuel Rawung dan telah dipindahkan dalam buku Desa menjadi C No. 1562 yaitu Surat Keterangan Lurah Sawangan No. 593/55/IV/2007 tertanggal 18 April 2007 dan menjadi dasar Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 640/Sawangan seluas 901 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 641/Sawangan seluas 14.109 M2 atas nama Manuel Rawung,”
[4.37] M enimbang bahwa terhadap informasi yang dimohon Pem ohon sebagaimana dalam paragraf [2.2] maka dapat dijelaskan:
1.
bahwa buku tanah berdasarkan Pasal 1 angka 19 PP Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan:
Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. 2.
bahwa warkah berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah
(selanjutnya disebut Perkaban No. 3 Tahun 1997), disebutkan; Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut. [4.38] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan data fisik berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebujU PP No. 24 Tahun 1997), disebutkan; Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah d rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bang bagian bangunan di atasnya. [4.39] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan data yuridis berdasarkan Pasal PP No. 24 Tahun 1997, disebutkan: Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. [4.40] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 187 ayat (1) Bab V tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah Bagian Kesepuluh tentang Penyajian Informasi Data Fisik dan Data Yuridis Perkaban No. 3 Tahun 1997, disebutkan;
23
Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar
terbuka untuk umum dan dapat diberikan kenada nihak vang berkepentingan secara visual atau secara tertulis.
tanah, surat ukur dan buku tanah
[4.41] Menimbang bahwa yang dimaksud pihak berkepentingan yang dapat diberikan data fisik dan data yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 11 Perkaban No. 3 Tahun 1997, yaitu; Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah. [4.42] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) dan (2) Perkaban No. 3 Tahun 1997, untuk mendapatkan data fisik dan data yuridis diatur sebagai berikut, (1) Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluan tersebut. (2) Permintaan tersebut dipenuhi setelah disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan. [4.43] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 187 ayat (1) Perkaban No. 3 Tahun 1997 juncto Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut Perkaban No.6 Tahun 2013) pada dasarnya warkah hanya dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan instansi pemerintah.
[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU KIP maka pada prinsipnya setiap Pemohon Informasi berhak mengajukan Permohonan Informasi Publik disertaj^ia^hM ^/ permintaan tersebut. Terkait alasan permohonan Pemohon dalam mengajukan informasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU KIP dan fjj persidangan sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu dari putusan^ berpendapat bahwa Pemohon memiliki alasan yang kuat dan tidak bertentang hukum.
[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 UU KIP, Termohon selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.
[4.46]
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP yang dimaksud
dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim 24
dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan UU KIP serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
[4.47] Menimbang bahwa Termohon selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan dan mengumumkan informasi secara berkala, tersedia setiap saat dan serta merta sebagaimana ketentuan Pasal 9, 10, dan Pasal 11 UU KIP juncto Pasal 11, 12, dan Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2010.
[4.48] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan (selanjutnya disebut Perpres No. 63 Tahun 2013) berbunyi; “Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
[4.49] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.45] sampai dengan paragraf [4.48] Majelis berpendapat bahwa Buku Tanah/Warkah Tanah merupakan informasi publik yang dalam penguasaan Termohon sebagai hasil dari pelaksanaan fungsi penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh Termohon.
[4.50] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.49], Badan Publik mempunyai hak untuk menolak permohonan informasi atas dasar pen sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU KIP secara ketat dan terbatas sesu Pasal 2 ayat (2) UU KIP,
[4.51] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 187 ayat (1) dan Pasal 1 angka 11 Pe' 3 Tahun 1997 serta Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 13 PerkabanNo. 6 Tahun 2013, dah uramn . sebagaimana disebut dalam paragraf [4.40] sampai dengan paragraf [4.42], Termohon mendalilkan pengecualian terhadap informasi a quo.
[4.52] Menimbang bahwa meskipun Termohon sebagai Badan Publik mempunyai hak untuk melakukan pengecualian atas Informasi Publik, namun Majelis mempunyai kewenangan untuk menguji pengecualian yang dilakukan Termohon. Pengujian dilakukan oleh Majelis
25
untuk menjamin akses atas informasi sebagai hak asasi setiap orang sebagaimana dijamin oleh Konstitusi yaitu Pasal 28 F UUD 1945 dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP.
[4,53] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal
KIP Jo. Pasal 17 huruf j UU KIP
6 ayat (1) dan ayat (3) huruf c UU
Jo. Pasal 187 ayat (1) Perkaban No. 3 Tahun 1997 Jo,
Pasal 1 angka 11 Perkaban No. 3 Tahun 1997 Jo. Pasal 13 Perkaban N o. 6 Tahun 2013, maka Buku Tanah/Warkah merupakan informasi yang hanya dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan instansi pemerintah, namun berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.44] sampai dengan paragraf [4.49] Majelis berpendapat Pemohon berhak untuk mengakses informasi dalam sengketa a quo.
[4.54] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis dalam pemeriksaan setempat yaitu; 1.
Termohon tidak dapat menunjukkan dokumen Buku Tanah/Warkah Tanah SHM 640/Sawangan dan SHM 641/Sawangan, dengan alasan dokumen tersebut tidak ditemukan di Kantor Termohon.
2.
Keterangan Termohon menyatakan informasi yang diminta oleh Pemohon berupa dokumen
Buku
Tanah/Warkah
Tanah
SHM
640/Sawangan
dan
SHM
641/Sawangan tidak ditemukan keberadaannya karena terjadi proses pemekaran wilayah dari Kabupaten Bogor.
Karena pemekaran wilayah tersebut wilayah
pemerintahan Kabupaten Bogor terdiri atas Kabupaten Bogor Cibinong. Dilanjutkan dengan pemekaran wilayah pemerintahan K ^C T binong, menjadi terdiri atas Kota Cibinong dan Kota kemungkinan
informasi yang
Depok. Me
dimohonkan Pemohon
terd;
Termohbn
Desa/Kelurahan setempat. 3.
Termohon hanya memperlihatkan kepada Majelis Komisioner sa Tanah/Warkah Tanah a quo yang menurut keterangan Termohon sudah dimatikan dan terakhir terbit buku tanah atas nama Badan Hukum.
4.
Termohon hanya menguasai salinan Surat Hak Milik Nomor 640/Sawangan dan 641/Sawangan.
[4.55] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (7) huruf b UU KIP, yang disebutkan; Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
26
7
Kantor^. )
[4.56] Menimbang bahwa berdasarkan fakta pada pemeriksaan setempat dan sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [4.48] sampai paragraf [4.55] Majelis berpendapat bahwa Termohon selaku instansi yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan wajib memberitahukan Badan Publik mana yang menguasai informasi a
quo. [4.57] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.26] sampai paragraf [4.56] Majelis menyatakan dalil-dalil Termohon dalam mengecualikan informasi tidak relevan sehingga untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, Majelis berpendapat dengan berdasarkan pada alasan kepentingan publik, Pemohon mempunyai hak akses terhadap informasi a quo.
5. KESIMPULAN MAJELIS Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan. [5.1]
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan
dalam perkara a quo.
[5.2] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing).
[5.3] Jangka waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ((i
[5.4] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuS-palcatg
a quo.
6. AMAR PUTUSAN Memutuskan,
[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
[6.2] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon berupa buku tanah/warkah tanah Surat Hak Milik (SHM) No. 640 dan 641/Sawangan merupakan informasi terbuka untuk Pemohon.
27
[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.2] kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diterima oleh Termohon.
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu John Fresly selaku Ketua merangkap Anggota, Abdulhamid Dipopramono dan Dyah Aryani masingmasing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 16 Januari 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 17 Januari 2014 oleh Majelis Komisioner yang namanamanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hafida Riana sebagai Petugas Kepaniteraan, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Ketua Majelis
Anggota Majelis
Anggota Majelis
(Abdulhamid Dipopramono)
(Dyah Aryani) Panitera Pengganti
(Hafida Riana)
28
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Jakarta,Januari 2014 Panitera Pengganti
29
