PENGUMUMAN PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) DI PERUM PERHUTANI INDUSTRI KAYU WILAYAH I PGM RANDUBLATUNG, KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH
Identitas LV-LK : I.
Nama LV-LK Alamat Telp. Fax. Email Website
: : : : : :
PT. EQUALITY INDONESIA Bogor Baru Blok C1 No. 32 Bogor 16127 (0251) 7157103, 7190910 (0251) 8326950
[email protected] www.equalityindonesia.com
Nama IUIPHHK
:
Nomor IUIPHHK
:
Kapasitas Produksi Bidang Usaha Alamat
: : :
PERUM PERHUTANI INDUSTRI KAYU WILAYAH I PGM RANDUBLATUNG SK.3888/Menhut-VI/BPPHH/2009 Tanggal 8 Juni 2009 24.000 M³/Tahun Industri Primer Jl. Cepu Blok III/28 Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora – Jawa Tengah SERTIFIKAT PERUM PERHUTANI INDUSTRI KAYU WILAYAH I PGM RANDUBLATUNG NO. 008/EQCVLK/IV/2012 DIREVISI MENJADI NO. 008.1/EQCVLK/IV/2013 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 7 MEI 2015
Identitas Auditee : II.
III. Hasil Penilaian
:
Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 3 Mei 2013 PT. EQUALITY INDONESIA
Hari Seno Aji, S.Hut Kepala Divisi VLK
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 013/EQI-KEP.Cert/Rev/IV/2013 TENTANG PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) PERUM PERHUTANI PGM RANDUBLATUNG DI KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH, SK IUIPHHK NO : 3888/MENHUT-VI/BPPHH/2009 TANGGAL 08 JUNI 2009 KAPASITAS 24.000 M3/TAHUN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.45/MenhutII/2012 tanggal 14 Desember 2012 telah ditetapkan perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.42/MenhutII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 telah ditetapkan perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak; c. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VIBPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) telah ditetapkan perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.08/VIBPPHH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); d. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.45/Menhut-II/2012 jo. P.42/Menhut-II/2013 telah ditetapkan bahwa S-PHPL atau S-LK yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan ini, dan masih berlaku, maka masa berlakunya disesuaikan dengan ketentuan ini setelah melalui penilikan; e. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaksanakan penilikan pada tanggal 09 sampai dengan tanggal 13 April 2013 dan melaporkan hasil Penilikan pada Perum Perhutani PGM Randublatung sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 23 April 2013; f. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi (EQI-F037) tanggal 23 April 2013 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan (EQI-F039) tanggal 26 April 2013 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; g. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 016.1 tanggal 26 April 2013 menunjukkan Perum Perhutani PGM Randublatung telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012, Perum Perhutani PGM Randublatung telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK); h. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf f, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor 016/EQ-KEP.Cert/V/2012 tanggal 30 April 2012 perlu dilakukan penyesuaian.
Halaman 1 dari 4
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen; 8. ISO/IEC 19011:2002 (SNI 19-19011-2005) : Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan; 9. ISO/IEC 19011:2011 : Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems Auditing; 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.45/Menhut-II/2009; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2013 tanggal 16 Agustus 2013; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 64/M-DAG/PER/10/2012 jo. 81/MDAG/PER/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 19. DPLS 13 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP- PHPL) dan perubahannya; 20. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 21. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021:2008 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang Halaman 2 dari 4
diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/MenhutVI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for bodies operating product certification dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); 25. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 03/SPK/BANSTRA/2012 Tanggal 28 Maret 2012 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) PERUM PERHUTANI PGM RANDUBLATUNG DI KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA TENGAH, SK IUIPHHK NO : 3888/MENHUT-VI/BPPHH/2009 TANGGAL 08 JUNI 2009 KAPASITAS 24.000 M3/TAHUN PERTAMA : Perum Perhutani KIPKJ PGM Randublatung (Pemegang Sertifikat) yang semula dinyatakan “LULUS” Verifikasi Awal berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.08/VI-BPPHH/2011 tanggal 30 Desember 2011 telah dinyatakan “LULUS” karena “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012. KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor 008/EQC-VLK/IV/2012 menjadi Nomor 008.1/EQC-VLK/IV/2013 KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 29 April 2015 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012. KEEMPAT : Sertifikat dan Logo Sertifikasi yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Layanan Sistem yang diterbitkan. KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. Halaman 3 dari 4
KEENAM
KETUJUH KEDELAPAN KESEMBILAN
KESEPULUH
KESEBELAS
KEDUABELAS
: Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan ; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan : a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 26 April 2013 PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Direktur Utama Perum Perhutani PGM Randublatung 2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU NOMOR : 008.1/EQC-VLK/IV/2013 DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUIPHHK
PERUM PERHUTANI PGM RANDUBLATUNG SK IUIPHHK TANGGAL JENIS USAHA PRODUK LUAS/KAPASITAS LOKASI KABUPATEN/KOTA ALAMAT PERUSAHAAN
: : : : : : :
No. 3888/Menhut-VI/BPPHH/2009 08 Juni 2009 Industri Primer Penggergajian Kayu 24.000 M ³/Tahun Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur Jl. Cepu Blok III/28 Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Telp : (0296) 810022
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :
PT EQUALITY INDONESIA DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5.
DENGAN PREDIKAT :
LULUS DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 26 APRIL 2013
PT EQUALITY INDONESIA Bogor Baru Blok C1 Nomor 32 Bogor 16127 Telp : (0251) 7190910; Fax : (0251) 8326950 Website : http//www.equalityindonesia.com Email :
[email protected]
EQI-F085.2.1/20120126
BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 29 APRIL 2015
Ir. AGUSTRI WARSONO Direktur Utama
