GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPPUNG

KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG Nomor : G/ 402 / BAPPEDA / HK /90. TENTANG TIM TATA RUANG DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG ----------------------------------------------------------------------------------------------------GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan didaerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung diperlukan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang terkoordinasi untuk menangani dan mengarahkan masalah pemanfaatan ruang bagi keperluan pembangunan Daerah. b. bahwa agar koordinasi penanganan masalah pemanfaatan ruang tersebut dapat berjalan dengan baik, diperlukan kebijaksanaan dalam memberikan arahan Tata ruang Daerah secara terpadu melalui pendekatan wilayah. c. bahwa dalam rangka perumusan kebijaksanaan yang diperlukan bagi pengarahan dan penanganan masalah

pemanfaatan ruang tersebut, dipandang perlu

menetapkan pembentukan Tim Tata Ruang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dalam suatu keputusan.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

2. Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. 3. Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan lingkungan Hidup (L.N. Tahun 1982 Nomor. 12, Tambahan L.N. Nomor. 3215 ). http://www.huma.or.id

4. Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor. 14 Tahun 1988 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau diwilayah Perkotaan. 6. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 Tanggal 9 Nopember 1989 Tentang Pembentukan Tim Tata Ruang Nasioanal.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota. 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah TK.I Lampung Nomor 8 Tahun 1988 tanggal 26 September 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Lampung. Memperhatikan

:

Surat Dirjen Cipta karya Departemen Pekerjaan Umum Nomor.

TK. 0101-Dc/290

tanggal 27 Februari 1990 tentang bantuan tekhnis Penyusunan Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung entang Tim Tata Ruang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Pertama

:

Membentuk Tim Tata Ruang Daerah propinsi Daerah Tingkat I

Lampung yang

selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Tata Ruang Daerah. Kedua

:

Tim Tata Ruang Daerah bertugas menyusun Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi dan menangani Tata Ruang pada umumnya di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ketiga

:

Tim Tata Ruang Daerah terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susuna personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

Keempat

:

Tim Pengarah bertugas : a.

Memberikan pengarahan dalam penyusunan Rencana

Struktur Tata Ruang

Propinsi dan Tata Ruang pada umumnya agar rencana yang dihasilkan sesuai dengan kebijaksanaan Pembangunan Daerah. b.

Membahas, menilai laporan dan hasil kerja Tim Pelaksana.

http://www.huma.or.id

c.

Melakukan pembinaan kepada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Konsultan Perencana dalam penyusunan dan pendayagunaan Rencana Tata Ruang di Daerah.

d. Menyampaikan Laporan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan. Kelima

:

Tim bertugas : a.

Melaksanakan penyusunan materi/teknis Rencana

Struktur Tata Ruang

Propinsi, bekerjasama dengan konsultan yang ditunjuk. b. Menyampaikan laporan kepada Tim Pengarah secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan tentang perkembangan kegiatan penyusunan Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi. c.

Membantu Tim Pengarah dalam melakukan pembahasan

Dan penilaian

laporan. Keenam

:

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Tata Ruang Daerah dapat melakukan : a. Menggunakan Tenaga Ahli / Konsultan yang diperlukan. b. Membentuk kelompok kerja-kelompok kerja untukmenangani berbagai aspek Srtuktur Tata Ruang Propinsi. c. Menghubungi / Dinas / Lembaga / Instansi yang dianggap perlu. d. Berkonsultasi dengan Tim Tata Ruang Nasional dalamhal yang berkaitan dengan kebijaksanaan Pembangunan Daerah dalam konteks Pembangunan Nasional, dan untuk hal-hal yang bersifat tekhnis dalam penyusunan Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi.

Ketujuh

:

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Tata Ruang Daerah bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Kedelapan

:

Segala biaya akibatnya dikeluarkannya keputusan ini Dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat Propinsi I Lampung.

Kesembilan

:

Keputusan ini mulai berlaku turut sejak April 1990 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Pada Tanggal :

Bandar Lampung 14

–

11

–

1990

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO


Salinan : Dari Keputusan ini disampaikan kepada : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Bapak Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas di Jakarta. Bapak Menteri Pekerjaan Umum c.q. Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen.PU di Jakarta. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Lampung. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Lampung. Sdr. Kepala Itwilprop Lampung. Sdr. Kakanwil/Dinas/Instansi/Lembaga se Propinsi Lampung. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk. I Lampung. Sdr. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II se Propinsi Lampung. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN I

:

Keputusan

Gubernur

Kepala

Daerah

Tingkat

I

Lampung

Nomor.

G/402/Bappeda/HK/90 tanggal 14 – 11 – 1990Tim Pengarah Penyusunan Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

No.

:

Lembaga/Instansi

:

1.

: Ketua Bappeda Tingkat I Lampung

: Ketua Merangkap Anggota

2.

: Asisten I Sekwilda Tk. I Lampung

: Wk Ketua Merangkap Anggota

3.

: Asisten II Sekwilda Tk. II Lampung


4.

: Kabid Fisik & Prasarana Bappeda

: Sekretaris I Merangkap

: Tingkat I Lampung 5. 6. 7. 8.

: Anggota

: Kabid Penataan Tanah Badan

: Sekretaris II Merangkap

: Pertanahan Nasional

: Anggota

: Kepala Kantor Wilayah Badan

:

: Pertanahan Nasional

:

: Kepala Kantor Wilayah Depar-

:

: temen P.U. Propinsi Lampung

:


:

: temen Kehutanan Prop. Lampung 9. 10. 11.

Jabatan Dalam Tim

Anggota Anggota :


:

: temen Pertanian Prop. Lampung

:

: Kepala Kanwil Perindustrian

:

Anggota Anggota

: Propinsi Lampung

:

Anggota

: Ketua BKPMD Tingkat I Lampung

:

Anggota

GUBERNUR KDH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO


LAMPIRAN. II

:

Keputusan

Gubernur

Kepala

Daerah

Tingkat

I

LampungNomor

.

G/402/Bappeda/HK/90 tanggal 14 – 11 – 1990Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

No.

:

Lembaga/Instansi

1.

: Kasubdin Cipta Karya DPU Tk. I

:

: Ketua Merangkap Anggota

: Lampung 2.

:

: Kabid Fisik & Prasarana Bappeda


: Tingkat I Lampung 3.

:

: Kasi Tata Kota & Tata Daerah

: Sekretaris I Merangkap

: Subdin Cipta Karya DPU Tk. I

: Anggota

: Lampung 4.

5.

:

: Kasi Tata Ruang dan Tata Guna

: Sekretaris II Merangkap

: Tanah Bidang Fisik & Prasarana

: Anggota

: Bappeda Tingkat I Lampung

:

: Kepala Biro Bina Pemda Setwilda

:

: Tingkat I Lampung 6. 7. 8. 9.

: Kepala Biro Bina Lingkungan

:

: Hidup Setwilda Tk. I Lampung

:

: Kepala Biro Bina Lingkungan

:

: Daerah Setwilda Tk. I Lampung

:

: Kepala Biro Hukum Setwilda

:

12. 13. 14. 15.

Anggota Anggota Anggota

: Tingkat I Lampung

:

: Kabid Penatagunaan Tanah Kanwil

: :

: Lampung

11.

Anggota :

: Badan Pertanahan Nasional Prop. 10.

Jabatan Dalam Tim

Anggota :

: Kasubdin Binagram Dinas Perta-

:

: nian Tanaman Pangan Tk I Lampung

:

: Kasubdin Binagram Dinas Perke-

:

: nan Tingkat I Lampung

:

: Kasubdin Binagram Dinas Kehuta-

Anggota Anggota :


:

: Kasubdin Binagram Dinas Perika-

:


:

: Kasubdin Binagram Dinas Peterna

:

: kan Tingkat I Lampung

:

: Kasubdin Binagram Dinas P.U.

:

: Tingkat I Lampung

Anggota

Anggota Anggota Anggota Anggota

:


16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

: Kasubdin Binagram Dinas Pertam-

:

: bangan Tingkat I Lampung

:

: Kasubdin Binagram Dinas Pariwi-

:

: sata Tingkat I Lampung

:

: Kabid Binagram Kanwil Transmi-

:

: grasi Propinsi Lampung

:

Anggota Anggota

: Kabid Perizinan BKPMD Tingkat I

:

: Lampung

:

: Kabid Ekonomi dan Keuangan

:

: Bappeda Tingkat I Lampung

:

: Kabid Sosial Budaya Bappeda

:

Anggota

Anggota Anggota Anggota

: Tingkat I Lampung

:

: Kabid Penelitian Bappeda

:

: Tingkat I Lampung.

:

:

:

Anggota

GUBERNUR KDH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO


GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPPUNG

Recommend Documents