GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 61 TAHUN 1999 TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN RUMAH SAKIT DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit serta untuk melestarikan lingkungan, agar tetap bermanfaat bagi kehidupan mnnusia serta makh-luk hidup lainnya,
perlu
dilakukan
pengendalian
terhadap
lirabah
cair,
khususnya limbah cair bagi kegiatan Rumah Sakit di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, MENGINGAT
: 1. Undang - Undang Gangguan Hinder Ordonantie (HO) Tahun 1926 Stbl. 226, setelah diubah dan ditarabah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 ; 2. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1964 ; 3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1974 ; 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 ; 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 ; 6. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1995 :
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
13. Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
173/MENKES/PER/VIII/1977; 14. Ksputusan
Menteri
Negara
Lingkungan
Hidup
Nomor
Lingkungan
Hidup
Noinor
Lingkungan
Hidup
Nomor
KEP.35/MENLH/7/1995 ; 15. Keputusan
Menteri
Negara
KEP.53/MENLH/IV/1995 ; 16. Keputusan
Menteri
Negara
KEP.58/MENLH/XII/1995 ; 17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 986 Tahun 1992; 18. Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
928/MENKES/PER/
IX/1995; 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1023/MENKES/SK/XI/1995; 20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 8 Tahun 1989 ; MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN RUMAH SAKIT DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Gubernur Kepala Daerah, adalah gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; b. Rumah
Sakit,
adalah
sarana
upaya
kesehatan
yang
menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan rujukan serta dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian ; c. Limbah Cair, adalah limbah dalam wujud yang dihasilkan oleh semua kegiatan rumah sakit yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan ; d. Baku Mutu Limbah Cair, adalah batas maksimal yang 1 i.dak boleh dilampaui dari limbah cair tentang debit dan beban sat Pencemar per satuan tempat tidur terhuni ; e. Beban zat Pencemar, adalah jumlah berat zat ; f. Kadar zat Pencemar, adalah berat zat pencemar dalam volume limbah cair tertentu dinyatakan dalam satuan mg/liter ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
g. Pejabat yang berwenang, adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Iingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II ; h. Instansi yang berwenang adalah Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur atau Perum Jasa Tirta ; i. Penanggung Jawab Kegiatan, adalah Direktur Rumah Sakit yang bersangkutan ; j. Laboratorium yang ditunjuk, adalah Laboratorium lingkungan rujukan yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tiniur ; k. UKL, adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan ; l. UPL, adalah Upaya Pemantauan Lingkungan ; m. RKL, adalah Rencana Pengelolaan Lingkungan ; n. RPL, adalah RencanaPemantauan Lingkungan ; Pasal 2 Dalam rangka penanganan masalah limbah cair, Penanggung Jawab Kegiatan Rumah Sakit harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a. Membuat saluran pembuangan limbah cair tertutup dan kedap air, sehingga tidak terjadi perembesan ke tanah dan dialirkan ke Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) serta terpisah dengan saluran limpahan air hujan ; b. Melakukan pengolahan limbah cair secara fisika, kimia dan biologi, sehingga mutu limbah cair yang dihuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Limbah Cair Eagi Rumah Sakit yang telah ditetapkan ; c. Memasang alat ukur debit laju air limbah cair di saluran akhir (outlet)
setelah
pengolahan
limbah
cair
dan
melakukan
pencacatan debit harian limbah cair tersebut ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
d. Memeriksakan kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair Rumah Sakit kepada laboratorium yang ditunjuk, sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap 3 (tiga) bulan atas biaya Penanggung Jawab Kegiatan ; e. Menyampaikan hasil pemeriksaan kualitas Limbah cair tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah dan instansi yang berwenang ; f. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat izin dan atau ketentuan yang berkaitan dengan pembuangan limbah cair ; g. Membuang
limbah
cair
ke
lingkungan
setelah
limbahnya
memenuhi syarat baku mutu yang telah ditetapkan. Pasal 3 (1) Pengawasan kualitas limbah cair dilakukan oleh Pejabat dan instansi yang berwenang ; (2) Titik pengambilan contoh limbah cair bagi Rumah Sakit Kelas C dan D atau yang setara, disesuaikan dengan dokumen UKL dan UPL yang telah mendapat persetujuan dari Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur. (3) Titik pengambilan contoh limbah cair bagi Rumah Sakit Kelas A dan B atau yang setara, disesuaikan dengan dokumen RKL dan RPL yang telah mendapat rekomendasi dari Tim Komisi AMDAL Pusat dan atau Daerah. Pasal 4 (1) Baku Mutu Limbah Cair Rumah Sakit, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran ; (2) Baku Mutu Limbah Cair Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
Pasal 5 Pelaksanaan Baku Mutu Limbah Cair Rumah Sakit dengan ketentuan: a. Rumah
Sakit
yang
telah
beroperasi
sebelum
berlakunya
Keputusan ini, berlaku Baku Mutu Limbah Cair Rumah Sakit sebagaimana tersebut dalam Lampiran A dan wajib memenuhi Baku Mutu Limbah Cair Rumah Sakit .sebagaimana tersebut dalam Lampiran B selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2000 ; b. Rumah Sakit yang tahap perencanaan dan operasi-onalnya dilakukan setelah berlakunya Keputusan ini, berlaku Baku Mutu Limbah Cair Rumah Sakit sebagaimana tersebut dalam Lampiran B. Pasal 6 (1) Bagi kegiatan Rumah Sakit yang menghasilkan limbah cair yang mengandung zat radioaktif, pengolahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) ; (2) Bagi kegiatan Rumah Sakit yang tidak menggunakan bahan radioaktif dalam kegiatannya, tidak diber-lakukan kelompok parameter radioaktif dalam pemeriksaan Limbah Cair Rumah Sakit ; (3) Komponen parameter radioaktif yang diberlakukan bagi Rumah Sakit, sesuai dengan bahan radioaktif yang dipergunakan oleh Rumah Sakit yang bersangkutan. Pasal 7 Bagi kegiatan Rumah Sakit yang telah beroperasi wajib mengajukan rekomendasi pembuangan limbah cair selambat-lambatnya bulan Januari 2001 kepada Pejabat yang berwenang.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
5
Pasal 8 (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Ditetapkan di
: Surabaya
Tanggal
: 19 Juli
1999
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ttd. IMAM UTOMO S.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
6
LAMPI RAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TANGGAL
: 19 JULI 1999
NOMOR
: 61 TAHUN 1999
BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN RUMAH SAKIT DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR A. BERLAKU SEBELUM TANGGAL 1 JANUARI 2000 VOLUME LIMBAH CAIR PER SATUAN TEMPAT TIDUR 0,45 M3/TEMPAT TIDUR TERHUNI/HARI NO 1 2 3 4 5 6 7 8
PARAMETER BOD COD TSS NH3 bebas Deterjen Anionik Phenol Sisa Khlor bebas PH MIKROBIOLOGI −
MPN
SATUAN Mg/1 Mg/1 Mg/1 Mg/1 Mg/1 Mg/1 Mg/1
KADAR MAKSIMUM 75 100 100 0,1 0,5 0,05 0,5 6-9
BEBAN MAKSIMUM 0,0337 Kg/tempat 0,0450 Kg/tempat 0,0450 Kg/tempat 0,00004 Kg/tempat 0,00022 Kg/tempat 0,00002 Kg/tempat 0,00022 Kg/tempat
tidur terhuni/hari tidur terhuni/hari tidur terhuni/hari tidur terhuni/hari tidur terhuni/hari tidur terhuni/hari tidur terhuni/hari
Kuman
Golongan Coli Tinja/
MPN
10.000
100 ml air
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
B. BERLAKU PADA TANGGAL 1 JANUARI 2000
VOLUME LIMBAH CAIR PER SATUAN TEMPAT TIDUR 0,45 M3/TEMPAT TIDUR TERHUNI/HARI NO
RAMETER
SATUAN
KADAR MAKSIMUM
BEBAN MAKSIMUM
1
BOD
Mg/1
30
0,0135 Kg/tempat tidur terhuni/hari
2
COD
Mg/1
80
0,0360 Kg/tempat tidur terhuni/hari
3
TSS
Mg/1
30
0,0135 Kg/tempat tidur terhuni/hari
4
NH3 bebas
Mg/1
0,1
0,00004 Kg/tempat tidur terhuni/hari
5 6
Deterjen Anionik Phenol
Mg/1 Mg/1
0,5 2
0,00022 Kg/tempat tidur terhuni/hari 0,0009 Kg/tempat tidur terhuni/hari
7
Sisa Khlor bebas
Mg/1
0,01
0,000004Kg/tempat tidur terhuni/hari
8
PH
Mg/1
0,5
0,00022 Kg/tempat tidur terhuni/hari
9
6-9 MIKROBIOLOGI −
MPN Kuman Golongan Coli
MPN
4.000
-
Tinja/
100 ml air
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ttd. IMAM UTOMO S.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. :
1.
Sdr.
Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2.
Sdr.
Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
3.
Sdr.
Menteri Kesehatan di Jakarta.
4.
Sdr.
Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta.
5.
Sdr.
Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya di Jakarta.
6.
Sdr.
Kepala Bapedal di Jakarta.
7.
Sdr.
Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
8.
Sdr.
Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
9.
Sdr.
Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
10. Sdr.
Kepala Bapedalda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
11. Sdr.
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur.
12. Sdr.
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
13. Sdr.
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
14. Sdr.
Kepala Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
15. Sdr.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
16. Sdr.
Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Surabaya di Surabaya.
17. Sdr.
Kepala Balai Industri Surabaya di Surabaya.
18. Sdr.
Kepala Balai Pengujian dan Peralatan Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
19. Sdr.
Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Surabaya di Surabaya.
20. Sdr.
Direktur Perum Jasa Tirta di Malang.
21. Sdr.
Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Jawa Timur di Surabaya.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
