TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN ( PPATK ) DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)
TESIS
OLEH
ANDRY MAHYAR 097005008/ HK
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK PPATK sebagai suatu badan yang berwenang melakukan analisis terhadap segala transaksi keuangan mencurigakan yang merupakan indikasi terjadinya tindak pidana pencucian uang, lahir bersamaan dengan diundangkannya Undang – Undang No 15 Tahun 2002, tentang tindak pidana pencucian uang yang kemudian disempurnakan dengan lahirnya Undang – Undang No 25 tahun 2003. Peran PPATK sebagai suatu badan yang dibentuk guna melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang mendapat perluasan dengan lahirnya Undang – Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi 1. Peran pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) secara yuridis dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang . 2. Hambatan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Kerangka teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis pada penelitian ini adalah menggunakan teori Criminal Policy (teori penanggulangan kejahatan), dengan melihatnya dari dua pendekatan yakni pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan nonpenal (pendekatan diluar hukum pidana). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif,yang bersumberkan dari data-data kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini adalah bahwa Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berperan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang mendapat perluasan kewenangan dengan lahirnya Undang – Undang No 8 tahun 2010 yakni dengan diberikannya kewenangan kepada PPATK untuk melakukan penghentian sementara transaksi keuangan yang mencurigakan,. Hambatan - hambatan yang dialami PPATK dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Pertama hambatan dari segi Undang – Undang yang sering sekali mengalami perubahan, Kedua hambatan dari segi penegak hukum yang belum memiliki sumberdaya manusia yang cukup mempuni dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, Ketiga hambatan dari segi budaya hukum adalah kurangnya kesadaran hukum dari semua kalangan dalam mematuhi peraturan yang telah digariskan guna mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang Kata Kunci : Pencegahan, Pemberantasan, Pencucian Uang, PPATK
i Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT INTRAC as an entity authorized to do an analysis of all suspicious financial transactions is an indication of money laundering, was born simultaneously with the enactment of Law - Law No. 15 of 2002, on money laundering which is then enhanced with the birth of Laws No 25 year 2003. INTRAC role as a body set up to conduct prevention and combating of money laundering have expanded with the birth of Law Law No. 8 of 2010 on Preventing and combating money laundering. Issues raised in this study include 1. The role of central reporting and analysis of financial transactions (INTRAC) juridically in preventing and combating money laundering. 2. Barriers to the central reporting and analysis of financial transactions (INTRAC) in preventing and combating money laundering. Theoretical framework that is used as a knife analysis in this study was to use the theory of Criminal Policy (the theory of crime prevention), with a view of the two approaches namely penal approach (application of criminal law) and non penal approach (the approach beyond the criminal law). This study uses normative research methods, which is sourched from the data library (library research). The results of this study is that the Center for Financial Transaction Reporting and Analysis (INTRAC) that play a role in preventing and combating money laundering authorities have expanded with the birth of Laws No. 8 of 2010 is namely by granting authority to the INTRAC to perform temporary halt suspicious financial transactions ,. Barriers - barriers that prevent the INTRAC in preventing and combating money laundering is the first obstacle in terms of the Acts that often changes, two barriers in terms of law enforcement that do not have adequate human resources well in enforcing the law against money laundering, the three barriers in terms of legal culture is the lack of legal awareness of all circles in complying with regulations that have been outlined to prevent money laundering Keywords: Prevention, Eradication, Money Laundering, INTRAC
ii Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR Segala Puji dan Syukur ke hadirat ALLAH SWT, yang atas ridho dan perkenan-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul : “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS
TINDAK
PIDANA
PENCUCIAN
UANG
(MONEY
LAUNDERING)". Sholawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Pimpinan besar Baginda Rosulullah MUHAMMAD SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. Dalam menyelesaikan tesis ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karenanya sudah selayaknya penulis menyampaikan untaian terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Dan untuk itu ucapan terima kasih dan penghargaan tersebut penulis haturkan kepada: 1. Prof. Dr.dr. Syahril Pasaribu DTM&H, M.Sc (CTM). Sp.A (K) selaku Rektor Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2. Prof. Dr. Runtung, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Sumatera Utara
iii Universitas Sumatera Utara
3. Prof. Dr. Suhaidi, SH. MH, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, M.H, selaku Komisi pembimbing yang telah banyak
memberikan
arahan,
motivasi
dan
membantu
penulis
dalam
menyelesaikan penulisan tesis ini. 5. Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum, selaku komisi pembimbing yang dengan sangat perhatian dan sabar selalu memberikan arahan, masukan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini 6. Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum, selaku komisi pembimbing yang dengan sangat sabar selalu memberi masukan, motivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. 7. Dr. T. Keizerina Devi. A, SH, CN, M.Hum, selaku penguji, yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini 8. Dr. Dedi Harianto, SH, M.Hum, selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis guna menyelesaikan penulisan tesis ini. 9. Terima kasih juga penulis Ucapkan kepada seluruh rekan – rekan se almamater hususnya rekan – rekan di kelas Reguler B angkatan 2009 dan rekan – rekan di kelas Hukum Pidana, yang telah banyak memberikan bantuan, masukan serta motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini Disamping itu sujud bakti penulis serta rangkaian ucapan ta’zim penulis sembari mengucapkan Terima Kasih yang tak terhingga Kepada Ayahanda H.SYAIFUL AKHYAR dan Ibunda Hj. MASITHA, yang telah melahirkan,
iv Universitas Sumatera Utara
membesarkan dan mendidik serta menjadi motivator bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan serta tesis ini, “semoga ALLAH selalu me-Ridhoi Ayah dan Mama. Dan terima Kasih juga penulis ucapkan kepada ke Tiga adik penulis ANDINA SASMITA, SH,
ANDHIKA YULIA ADHA DAN ANDHINY
LARASATI yang selalu membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan penulis. Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis rangkaikan kepada Istri tercinta SITI HADIAH MAHDALENA,SE,
dan kedua bidadari kecil penulis SARAH
HAFIZAH RIZQIA DAN ZAHRA RIZQIA, yang selama ini selalu memberikan pengorbanan yang besar serta sabar dalam mendampingi dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan pada Program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Mudah – mudahan ALLAH menjadikan kalian sebagai istri dan anak – anak yang sholeha Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, maka guna menyempurnakan pengetahuan kita bersama penulis memohon agar kiranya dapat diberikan masukan, saran serta keritik yang membangun agar dapat penulis jadikan acuan dalam meyempurnakan tulisan penulis. Akhiru Kalam “WALLAHU KHOIRURROZIQIN”
Medan, Penulis
Juni 2011
ANDRY MAHYAR
v Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI ABSTRAK ................................................................................................... i ABSTRACT ................................................................................................ ii KATA PENGANTAR ................................................................................ iii DAFTAR ISI ............................................................................................... vi BAB I PENDAHULUAN ................................................................... 1 A. ..................................................................................... Latar Belakang ............................................................................. 1 B. ..................................................................................... Permasala han ...................................................................................... 14 C. ..................................................................................... Tujuan Penelitian ............................................................................ 14 D. ..................................................................................... Manfaat Penelitian ............................................................................ 15 E. ..................................................................................... Keaslian Penelitian ............................................................................ 15 F. ..................................................................................... Kerangka Teori Dan Konsepsi ............................................................ 16 1. ................................................................................ Kerangka Teori .............................................................................. 16 2. ................................................................................ Konsepsi ....................................................................................... 39 G. ..................................................................................... Metode Penelitian ............................................................................ 41 1. ................................................................................ Jenis Penelitian ...................................................................... 41 2. ................................................................................ Sumber Data ............................................................................... 41 3. ................................................................................ Teknik Pengumpulan Data ........................................................ 42
Universitas Sumatera Utara
4. ................................................................................ Analisa Data ............................................................................... 43 BAB II
PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING )................................................... 44 A. ..................................................................................... Tindak Pidana Pencucian Uang ...................................................... 44 1. ................................................................................ Pengertian ....................................................................................... 44 2. ................................................................................ Tahap
–
Tahap Pencucian Uang ................................................. 49 3. ................................................................................ Modus Pencucian Uang ............................................................ 50 4. ................................................................................ Perkemba ngan Pencucian Uang ................................................... 54 B. ..................................................................................... Pe ran PPATK Dalam Mencegah dan Memberantas Pencucian Uang .................................................................................... 64 1. ................................................................................ Fungsi PPATK .......................................................................... 64 2. ................................................................................ Wewenan vi g PPATK ....................................................................... 65 3. ................................................................................ Pemeriksa an Dan Penghentian Sementara .................................... 66 4. ................................................................................ Be ntuk – Bentuk Penyedia Jasa Keuangan Identifikasi Dan Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi Penyedia Jasa Keuangan ....................................................................... 67
Universitas Sumatera Utara
5. ................................................................................ Pe mbuktian Terbalik ......................................................... 75 C. ..................................................................................... Pe rluasan Peran PPATK Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 .......................................................................... 78 BAB III
HAMBATAN YANG DIALAMI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) ..... …...102 A. .................................................................................... Ha mbatan Dari Segi Undang – Undang..................................102 B. .................................................................................... Ha mbatan Dari Segi Polisi, Jaksa Dan Para Hakim Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang .............110 1. ............................................................................... Ha mbatan Polisi Dalam Melakukan Investigasi Terhadap Perkara Pencucian Uang ..............................................110 2. ............................................................................... Ha mbatan Jaksa Dan Problem Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang ...................................115 3. ............................................................................... Ha mbatan Hakim Dalam Menuntaskan Perkara Pencucian Uang .............................................................................117 C. .................................................................................... Ha mbatan Dari Segi Budaya Hukum .....................................120
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN ..............................................126 A. .................................................................................... Ke simpulan .............................................................................126
Universitas Sumatera Utara
B. .................................................................................... Sar an .......................................................................................127
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................129
vii
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR SINGKATAN AML
: Anti Money Laundering
BAP
: Berita Acara Penyidik
CIFOR
: Center For International Forestry Research
DJLK
: Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan
FIU
: Financial Intelligence Unit
KPK
: Komisi Pemberantasan Korupsi
LTKM
: Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
LTKT
: Laporan Transaksi Keuangan Tunai
LPUT
: Laporan Pembawaan Uang Tunai
PPATK
: Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan
PTPPU
: Pusat Tindak Pidana Pencucian Uang
PJK
: Penyedia Jasa Keuangan
TPPU
: Tindak Pidana Pencucian Uang
TEG
: The Egmont Group
BAB I
Universitas Sumatera Utara
