FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (STUDI KASUS TERHADAP

PUTUSAN MARI NO 68 K/PID.SUS/2008 AN ADELIN LIS)

TESIS

OLEH

MANUMPAK BUTARBUTAR 097005110/HK [

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012

Universitas Sumatera Utara

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (STUDI KASUS TERHADAP

PUTUSAN MARI NO 68 K/PID.SUS/2008 AN ADELIN LIS)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

MANUMPAK BUTARBUTAR 097005110/HK

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012


Judul Tesis

:

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MARI NO 68 K/PID.SUS/2008 AN ADELIN LIS)

Nama Mahasiswa :

Manumpak Butarbutar

Nomor Pokok

:

097005110

Program Studi

:

Ilmu Hukum

Menyetujui : Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS) Ketua (Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH) Anggota

(Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH) Anggota

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas Hukum,

(Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH)

(Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum)

Tanggal Lulus : 19 Januari 2012


Telah Diuji Pada Tanggal 19 Januari 2012

PANITIA PENGUJI TESIS: Ketua : Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS Anggota : 1. Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH 2. Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH 3. Prof. Dr. Tan Kamello, SH, MS 4. Syafruddin S. Hasibuan, SH, MH, DFM


ABSTRAK Usaha pemanfaatan hasil hutan dilaksanakan melalui pemberian izin. Pemberian izin dilakukan melalui suatu proses administrasi Negara yang melahirkan hak atau wewenang dan kewajiban. Esensi izin adalah memberikan perlindungan batas hak maksimal dan disana melekat kewajiban minimal. Pemanfaatan hasil hutan dilaksanakan dengan prinsip keadilan, kelestarian. Prinsip keadilan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil, sedangkan prinsip kelestarian hutan adalah dengan menggunakan hak pemanfaatan hasil hutan tetapi tetap terjaga fungsi hutan itu secara lestari. Namun fakta membuktikan bahwa dimana ada izin usaha pemanfaatan hutan disana ada terjadi kolaborasi antara pemegang izin dengan pihak pengawas (administrasi negara) untuk menggunakan hak melebihi batas maksimal dan kewajiban minimal. Usaha pemanfaatan hutan tersebut seolah-olah sah/legal sesuai izin yang dimiliki dengan memanfaatkan kelemahan kelemahan instrumen regulasi dan supervisi. Dimana ada usaha pemanfaatan hutan justru disana terjadi ketidak lestarian hutan dan disanapula ada perampasan hak orang lain untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan merusah hutan. Eksistensi pasal 50 yo pasal 78 UU Kehutanan yang mengatur ketentuan pidana kehutanan dalam rangka menegakkan hukum kehutanan ditambah dengan pasal 80 ayat (1) (2) tentang penegakan hukum keperdataan tentang ketentuan ganti rugi dan sanksi administrasi, pasal 77 yang mengatur kewenangan PPNS seolah tidak berdaya untuk mempertahankan fungsi hutan secara lestari, justru degradasi kerusakan hutan semakin besar. Praktek penegakan hukum pidana kehutanan tidak sebatas menjatuhkan sanksi pidana kehutanan, akan tetapi harus di sinergitaskan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang guna menyelamatkan harta kekayaan negara (asset rocovery) dan melacak harta kekayaan pelaku (follow the money) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap usaha pemanfaatan hasil hutan kayu bersumber dari pasal 80 ayat (2) UU Kehutanan menimbulkan multi tafsir diantara penegak hukum “Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undangundang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif”. Seolah-olah pelanggaran terhadap tindak pidana diluar ketentuan pidana dalam pasal 78 UU Kehutanan yang dilakukan oleh pemegang izin hanya dikenakan sanksi administrasi yang penjatuhan sanksinya hanya ada pada pihak Kehutanan dan pasal 50 ayat (2) UU Kehutanan tentang “pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan”. Tentang kriteria kerusakan hutan belum dirumuskan secara jelas, sehingga menimbulkan multi tafsir karena tidak ada ukuran berdasarkan hukum. Untuk itu diperlukan revisi terhadap pasal 80 (2) UU Kehutanan dan penjelasan terhadap pasal 50 ayat (2) UU Kehutanan untuk dijadikan pedoman dalam penegakan hukum pidana kehutanan. Kata Kunci:

Penegakan hukum pidana, pemanfaatan hasil hutan kayu


ABSTRACT The attempt to use forest products is implemented by giving the license through State administration process to produce the right or authority and obligation. The essence of license is to provide the protection of the limitation of maximal right and minimal obligation which is attached to it. The attempt to use forest products is implemented by the principles of using justice and conservation. The principle of justice is aimed at the people’s welfare which is just, and the principle of forest conservation is done by using the right to use forest products while the function of the forest itself is maintained. The reality, however, is that where there is a license for using forest products, there is collaboration between the concessionaires and the advisors (state administration) in using more than maximal limitation right and minimal obligation. The use of the forest products appears as if it is a valid/legal license by using the weaknesses of regulation and supervision instruments. Where there is the use of forest products, there is no forest conservation and deprivation of people’s rights in order to enrich themselves or other people by damaging the forest. The existence of Article 50, in conjunction with Article 78 of Law on Forestry which stipulates criminal law on forestry in order to enforce law on forestry, plus Article 80, paragraph (1) and (2) on civil law enforcement in compensation and administrative sanction, Article 77 which stipulates the authority of PPNS seems powerless in maintaining the function of forest conservation; on the contrary, forest degradation becomes apparent. The practice of criminal law enforcement on forestry is not only by imposing forestry criminal sanction but by synergizing the criminal actions on corruption eradication and money laundering to save asset recovery of the state and to trace or follow the money. The result of the research showed that the obstacles in enforcing criminal law in using wood forest products were found in Article 80, paragraph (2) of Forestry Law caused multi-interpretation among law enforcements“ Every business concessionaire of forest, concessionaire of environmental service, concessionaire of the use of forest productions, or concessionaire of collecting forest products as it is stipulated in legal provisions, who violates this criminal law as it is stipulated in Article 78, will be imposed by the administrative sanction.” It seems that the violation of criminal law other than of Article 78 of Law on Forestry done by concessionaires, will be imposed by administrative sanction by the Forestry officials only. Article 50, paragraph (2) of Law on Forestry on “a concessionaire is prohibited to do any action which will damage forest.” Meanwhile, the criteria of forest damage have not yet been formulated clearly so that it causes multi-interpretation because there is no legal based standard. Therefore, revision on Article 80 (2) of Law on Forestry and the explanation of Article 50, paragraph (2) of Law on Forestry to be used as guidance in enforcing criminal law in forestry. Keywords : Enforcing Criminal Law, Use of Wood Forest Products .


KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, dan lindungan serta karunia-Nya, dengan perantaraan Putra-Nya Jesus Kristus memberikan kesehatan, kesempatan dan kemudahan dalam mengerjakan dan menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Studi Kasus Terhadap Putusan MARI No 68 K/PID.SUS/2008 An ADELIN LIS)” . Penulis menyadari sepenuhnya bahwa isi Tesis ini jauh dari sempurna, untuk itu, dengan hati yang tulus mohon dimaafkan dan penulis menghendaki masukan serta dan tanggapan para pembaca guna perbaikan dan penyempurnaannya. Dalam mengerjakan dan menyelesaikan Tesis ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu, pada kesempatan yang baik dan bersejarah ini, dari hati yang paling tulus dan sunguh-sungguh, penulis menyampaikan Rasa hormat dan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang tidak dapat saya tuliskan satu-persatu, khususnya kepada: 1. Prof. Dr. Syahril Pasaribu., DTMH., MSc selaku Rektor Universitas Sumatera Utara, (CTM), SpA(K), atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan. 2. Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara atas yang arahan dan bimbingan selama mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum.


3. Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sekaligus selaku pembimbing, atas segala arahan dan dorongan yang diberikan selama menuntut ilmu di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

4. Bapak Prof. Dr., Alvi Syahrin, SH., MS., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan ide-ide dan memotivasi serta membimbing penulis dalam penulisan Tesis ini. 5. Bapak Prof. Dr., Bismar Nasution, SH., MH., sebagai Dosen Pembimbing III yang telah memotivasi dan membimbing penulis dalam penulisan Tesis ini. 6. Bapak Prof. Dr. Tan Kamello, SH., MS, dan Bapak Syafruddin S. Hasibuan, SH, MH, DFM selaku penguji yang telah memberikan masukan dan memotivasi serta membimbing penulis dalam penulisan Tesis ini. 7. Bapak dan Ibu Guru Besar dan Dosen serta staf Tata Usaha Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah membantu selama penulis menjalani studi. 8. Bapak Kombes Pol. Drs. Agus Andrianto, SH, sebagai Direktur Dit Reskrim Polda Sumut yang telah memberikan kesempatan dan motivasi mengikuti studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 9. Ayahanda saya Adrianus Butar Butar (Almarhum) dan Ibunda saya Kornelia br Hasibuan (Almarhumah) yang semasa hidupnya selalu mendoakan dan mendorong saya untuk menuntut ilmu pengetahuan.


10. Ibu Mertua yang tercinta, yang selalu mendoakan dan mendorong, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. 11. Istri saya Nurcahaya br Hutabarat, SPd, dan seluruh anak-anak, menantu serta cucu saya yang dengan gigih mendorong seraya mendoakan saya untuk menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan menyelesaikan Tesis ini. 12. Sahabat sahabat Mahasiswa di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang selalu mengingatkan dan mendorong saya untuk menyelesaikan Tesis ini. Akhirnya semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama dalam penegakan hukum kehutanan di Indonesia dan kiranya Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita semua, amin.

Medan,

Desember 2011

Penulis

M. Butar Butar


RIWAYAT HIDUP I.

DATA PRIBADI:

NAMA TEMPAT LAHIR PANGKAT/ NRP TGL.LAHIR JABATAN SUKU BANGSA AGAMA II.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

: : : : : : :

MANUMPAK BUTAR BUTAR,Sst.Mk, SH,MH MAROM AKBP / 59030552 03 Maret 1959 KASUBBID TEKKOM BID BATAK KRISTEN

PENDIDIKAN: DIK UMUM SD SMP STM D4 Jemen Kepol PT Fak Hukum Prodi Magister Ilmu Hukum

1972 1975 1978 2001 2009

DIK POLRI 1. SECABA 2. SECAPA 3. SELAPA

1981 1991 2001

DIK / SUS 1. BADAS SERSE 1981 2. PADAS SERSE 1993 3. PALAN SERSE TIK 1999

2012

TMT KEPANGKATAN : SERDA SERTU SERKA CAPA LETDA POL LETTU POL KAPTEN POL KOMPOL AKBP

: : : : : : : : :

26 26 01 20 15 01 01 01 01

JANUARI 1981 JANUARI 1984 APRIL 1987 MARET 1991 APRIL 1992 APRIL 1996 APRIL 1998 JULI 2002 JULI 2007

RIWAYAT JABATAN: RIWAYAT PENUGASAN: 1981 / 1983 1983 / 1989 1989 / 1990 1990 / 1991 14- 09- 1991 31-10 –1991 10 -09- 1993 10- 07- 1997

BA RESERSE POLRES METRO JAKUT BA RESERSE POLSEK METRO PENJARINGAN BA RESERSE POLSEK METRO PADEMANGAN DIK SECAPA POLRI DIK REG XVIII / PAMAPTA POLRES BANGKA KAPOLSEK JEBUS POLRES BANGKA KAPOLSEK BELINYU POLRES BANGKA KAPOLSEK SUNGAI LIAT POLRES BANGKA KASAT RESERSE POLRES BANGKA


9. 10. 11. 12. 13. 14. 15 16. 17.

10-09- 1998 11-08- 1999 2000/ 2001 2001 / 2003 2003 / 2003 2003 / 2006 2006 / 2011 2008 /2010 2008 /2010

18. 2011 / 2011 19. 2011

KAPUSKODAL OPS POLRES BELITUNG KAPUSKODAL OPS POLRES BANGKA DIK SELAPA POLRI DIK REG XXVIII KASUBBAG BIN MIN PUSKODAL OPS POLDA SUMUT KASUBBAG BIN OPS BAG NARKOBA DIT RESKRIM POLDA SUMUT KANIT II SAT IV / TIPITER DIT RESKRIM POLDA SUMUT KASAT IV/TIPITER DITRESKRIM POLDA SUMUT PENGAWAS PENYIDIK PADA DIT RESKRIM POLDA SUMUT KASUB SATGAS SIDIK TEAM AD HOC POLRI DAN BPN DALAM PENANGANAN KASUS PERTANAHAN DI WILAYAH SUMATERA UTARA KASUBDIT IV/SUMDALING DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT KASUBBID TEKKOM BID TELEKOMUNIKASI INFORMASI


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ........................................................................................................... i ABSTRACT .......................................................................................................... ii KATA PENGANTAR ......................................................................................... iii RIWAYAT HIDUP ............................................................................................. vi DAFTAR ISI ....................................................................................................... viii DAFTAR TABEL ............................................................................................... x BAB I

PENDAHULUAN.............................................................................. 1 A. Latar Belakang .............................................................................. 1 B. Permasalahan ................................................................................ 6 C. Tujuan Penelitian .......................................................................... 6 D. Manfaat Penelitian ........................................................................ 7 E. Keaslian Penelitan ......................................................................... 7 F. Kerangka Teori dan Konsep.......................................................... 8 G. Metode Penelitian ......................................................................... 18

BAB II

PENGATURAN HUKUM PIDANATERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN, PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU .................................................................... 24 A. Pengaturan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kehutanan, khususnya pemanfaatan hasil hutan........................... 28 B. Pengaturan Hukum Pidana Formil Terhadap Tindak Pidana Kehutanan ..................................................................................... 59

BAB III PENEGAKAN

HUKUM

PIDANA

TERHADAP

PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM KASUS ADELIN LIS ..................................................................................... 66 A. Penyelidikan dan Penyidikan ........................................................ 70


B. Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Adelin Lis ..................... 74 C. Putusan PN. Medan ....................................................................... D. Putusan MA RI ............................................................................. 173 E. Eksekusi Oleh Jaksa/Penuntut Umum .......................................... 181

BAB IV

HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP

PEMANFAATAN

HASIL

HUTAN

KAYU

DALAM KASUS ADELIN LIS ....................................................... 183 A. Substansi Hukum ......................................................................... 185 B. Struktur Hukum............................................................................. 193 C. Budaya Hukum ............................................................................. 200

BAB V

PENUTUP ......................................................................................... 205 A. Kesimpulan ................................................................................... 205 B. Saran.............................................................................................. 210

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 213


DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1.

Data Perbandingan SKSHH dengan hasil Pengukuran Ahli....................... 72


FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

Recommend Documents