FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

ANALISIS TERHADAP KEABSAHAN PUTUSAN PERCERAIAN DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG DIKELUARKAN OLEH HAKIM DARI NEGARA LAIN (SINGAPURA) TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 612 K/Pdt/2003)

TESIS

Oleh

YUNITA 107011012/ M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012 Yunita : Analisis Terhadap Keabsahan Putusan Perceraian Dan Pembagian Harta Bersama Yang Dikeluarkan Oleh Hakim Dari Negara Lain (Singapura) Terhadap Warga Negara Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 612 K/Pdt/2003), 2012

UNIVERSITAS SUMATRA UTARA


TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Dalam Program Studi Kenotariatan Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh YUNITA 107011012/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012


Judul Tesis

: ANALISIS TERHADAP KEABSAHAN PUTUSAN PERCERAIAN DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG DIKELUARKAN OLEH HAKIM DARI NEGARA LAIN (SINGAPURA) TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 612 K/Pdt/2003) Nama Mahasiswa : Yunita Nomor Pokok : 107011012 Program Studi : Kenotariatan Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Runtung, SH, MHum) Ketua Pembimbing

Pembimbing

(Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, MHum) (Dr.T.Keizerina Devi Azwar, SH, CN,MHum) Anggota Anggota

Ketua Program Studi,

(Prof.Dr.Muhammad Yamin,SH,MS,CN)

Tanggal lulus

Dekan,

(Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)

: 16 Juni 2012


Telah diuji pada Tanggal : 16 Juni 2012

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

:

Prof. Dr. Runtung, SH, MHum

Anggota

:

1. Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, MHum 2. Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, MHum 3. Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN 4. Notaris Dr. Syahril Sofyan, SH, MKn


SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

:

YUNITA

NIM

:

107011012

Program Studi

:

Magister Kenotariatan

Judul Tesis

:


Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan Plagiat, apabila di kemudian hari diketahui Tesis saya tersebut Plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi Magister Kenotariatan FH USU dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.

Medan,

Nama : Nim :

Juni 2012

YUNITA 107011012


ABSTRAK Era globalisasi pemicu tingginya mobilitas manusia telah menyebabkan peningkatan besar dalam pernikahan dan perceraian internasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memperkirakan hal itu, dengan memberi pengaturan tentang perkawinan di luar negara Indonesia (Pasal 56) dan perkawinan campuran (Pasal 57-62). Sedangkan pengaturan mengenai perceraian yang dilakukan di luar negara Indonesia belum ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyusunan tesis ini menganalisis putusan perceraian dan pembagian harta bersama yang diperoleh melalui pengadilan di Singapura terhadap Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing Tionghoa yang menikah berdasarkan ketentuan Hukum Perkawinan Indonesia. Maka timbullah pertanyaan, sampai dimana putusan perceraian dan pembagian harta bersama itu mempunyai kekuatan di luar lingkungan daerah hukum negaranya dari hakim yang memutuskan itu. Penelitan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atas studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yang juga didukung dengan wawancara terhadap kalangan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan Indonesia (UU No.1 Tahun 1974) tidak mengatur perceraian di luar negeri, akan tetapi mekanisme pencatatan perceraian di luar negeri diatur oleh UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Karena putusan perceraian bersifat konstitutif, tidak membutuhkan eksekusi maka putusan perceraian dari pengadilan asing dapat diterima di Indonesia asal pengadilan asing tersebut mempunyai wewenang untuk memutus perceraian terhadap orang yang bukan merupakan warga negara bersangkutan, didasarkan pada alasan perceraian yang tidak mengganggu ketertiban umum di Indonesia dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia. Sedangkan putusan pembagian harta bersama dari pengadilan asing yang merupakan putusan yang bersifat condemnatoir tidak dapat diakui dan dieksekusi di Indonesia karena melanggar prinsip kedaulatan teritorial (territorial sovereignty) . Putusan Mahkamah Agung Nomor 612 K/Pdt/ 2003 menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena alasan cacat formil pada surat kuasa, kemudian isi/materi pokok perkara tidak diperiksa lagi maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia. Akan tetapi, jika Mahkamah Agung menambahkan lagi bahwa gugatan isteri tidak dapat diterima karena telah ada putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menentukan pembagian harta bersama antara suami, isteri dan isteri muda, maka hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia karena bertentangan dengan asas monogami mutlak yang masih diberlakukan untuk orang yang masih tunduk pada KUH Perdata dan dianggap hakim Indonesia seolah-olah tunduk begitu saja pada putusan hakim asing. Kata kunci : perceraian, pembagian harta bersama, di luar negeri


ABSTRACT

The era of globalization as the trigger of human high mobility has resulted in the big increase of international marriage and divorce. Law No. 1/1974 on Marriage has predicted that issue by regulating the procedures of marriage conducted outside of Indonesia (Article 56) and mixed marriages (Articles 57 – 62). While about a divorce taking place outside of Indonesia has not yet been regulated in Law No. 1/1974 on Marriage. The purpose of this study was to analyze the decision of divorce and joint property allocation issued by the court in Singapore to an Indonesian citizen of Chinese descent who got married based on the provisions of the Indonesia Law of Marriage. The research question was to what extent this decision of divorce and joint property allocation issued by the judge of a certain country had a power in a country outside of the jurisdiction of the country where the decision was issued. The data for this normative legal study were obtained through library research supported by interviewing the academicians. The result of this study showed that Indonesian Law No.1/1974 on Marriage does not regulate the divorce taking place abroad but the mechanism of divorce registration abroad is regulated in Law No.23/2006 on Population Administration and Presidential Regulation No.25/2008 on Requirements and Procedures of Population and Civil Registration. Since the decision of divorce is basically constitutive and does not need execution, the decision of divorce issued by foreign court can be accepted in Indonesia provided that the foreign court has an authority to issue the decision of divorce against someone who is not the citizen of the country where the decision of divorce was issued, based on that the reasons of divorce do not disturb public order in Indonesia. While the decision of joint property allocation issued by foreign court which is basically condemnatoir in nature cannot be recognized and executed in Indonesia due to the violation of the principle of territorial sovereignty. The decision of the Supreme Court No. 612 K/Pdt/2003 stated that the lawsuit could not be accepted because there was a formal in the power of attorney, and then the content/subject matter of the case was not checked anymore meaning that it was in accordance with the provisions of Indonesian law. But, if the Supreme Court added that the wife’s lawsuit could not be accepted because the High Court of Singapore had issued the decision of joint property allocation between the husband, his first wife and his second wife, this reason is not in accordance with the existing applicable legal provisions in Indonesia because it is against the principle of absolute monogamy which is still applied for those who are still subject to the Indonesia Civil Codes and it is regarded that as if the Indonesian judges are subject to the decision issued by foreign judges. Keywords: Divorce, Joint Property Allocation, Abroad


KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur, penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkat-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “ANALISIS TERHADAP KEABSAHAN PUTUSAN PERCERAIAN DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG DIKELUARKAN OLEH HAKIM DARI NEGARA LAIN (Singapura) TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA (studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 612 K/Pdt/2003)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Dalam penyusunan tesis ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai

pihak.

Dengan

segala

kerendahan

hati,

perkenankanlah

penulis

menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam dan tulus kepada yang sangat terhormat dan yang amat terpelajar yaitu : 1. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum 2. Bapak Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, M.Hum 3. Ibu Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, M.Hum. Serta kepada para dosen penguji : 1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN 2. Bapak Notaris Dr. Syahril Sofyan, SH, MKn. atas bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM & H, M.Sc (CTM), Sp.A (K) selaku Rektor Universitas Sumatera Utara 2. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin SH, MS, CN, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Ibu Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 5. Para Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah mengajar dan memberikan banyak pengetahuan dan ilmu kepada penulis. 6. Bapak Dr. Dedi Harianto, SH, M.Hum dan Bapak Jun Cai, SH, M.Hum selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah bersedia meluangkan waktunya yang berharga untuk diwawancarai penulis dan telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini 7. Rekan-rekan mahasiswa serta teman-teman tercinta di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang selalu memberikan semangat, dorongan dan bantuan pikiran kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini. 8. Para pegawai/karyawan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang selalu membantu dalam hal manajemen administrasi yang dibutuhkan.


Secara khusus, peneliti mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada orang tua yang tercinta yang telah memberikan dorongan dan doa restunya kepada penulis. Penulis berharap dan mendoakan semoga Tuhan membalas kebaikan dan jasa Bapak dan Ibu semuanya. Terima Kasih. Akhir kata, penulis mengharapkan agar penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Medan,

Juni 2012

Penulis,

YUNITA


DAFTAR RIWAYAT HIDUP I.

II.

IDENTITAS PRIBADI Nama

: Yunita

Tempat/Tanggal Lahir

: Medan, 22 Juni 1988

Status

: Belum Menikah

Agama

: Buddha

Alamat

: Jalan Rahmadsyah Nomor 164/132 D Medan

KELUARGA Ayah

: Choa Tek Tjhin

Ibu

: Kang Siaw Ling

Adik

: Irawan Chandra Rudy Chandra

III.

PENDIDIKAN SD Swasta Hang Kesturi Medan : 1994-2000 SLTP Swasta Hang Kesturi Medan : 2000-2003 SMU Swasta Hang Kesturi Medan : 2003-2006

S1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan : 2006 - 2010 S1 Fakultas Ekonomi (Accounting) STIE IT & B Campus, Medan : 2006 -2010

S2 Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan : 2010 -2012


DAFTAR ISI ABSTRAK ................................................................................................................i ABSTRACT ...............................................................................................................ii KATA PENGANTAR ..............................................................................................iii DAFTAR RIWAYAT HIDUP ................................................................................v DAFTAR ISI .............................................................................................................vi BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................1 A. Latar Belakang..................................................................................... 1 B. Perumusan Masalah.............................................................................. 8 C. Tujuan Penelitian.................................................................................. 8 D. Manfaat Penelitian ............................................................................... 9 E. Keaslian Penelitian .............................................................................. 9 F. Kerangka Teori dan Konsepsi ............................................................. 10 1. Kerangka Teori ...............................................................................10 2. Konsepsi ......................................................................................... 13 G. Metode Penelitian .................................................................................19 1. Sifat dan Jenis Penelitian .............................................................. 20 2. Sumber Data .................................................................................. 20 3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .............................................. 21 4. Analisis Data .................................................................................. 21 BAB II

KEABSAHAN PUTUSAN PERCERAIAN YANG DIKELUARKAN OLEH PENGADILAN DARI NEGARA LAIN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA ....................23


A. Macam-Macam Kekuatan Putusan Pengadilan ................................... 23 B. Pengakuan Putusan Hakim Asing......................................................... 26 C. Perceraian di Luar Negeri dilihat dari aspek Hukum Perdata Internasional ......................................................................................... 34 1. Perceraian dari Warga Negara Indonesia di Luar Negeri .............. 35 2. Perbandingan Hukum Perceraian di Singapura dan di Indonesia... 36 3. Perceraian dari Orang-Orang Asing di Indonesia........................... 44 4. Persoalan Jurisdiksi dalam Perkara-Perkara Perceraian................. 48 5. Pengakuan terhadap Keputusan Perceraian dan Pisah Hidup menurut Conventions on the Recognition of Divorces and Legal Separations........................................................................... 51 BAB III

KEKUATAN HUKUM PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG DIKELUARKAN OLEH PENGADILAN DARI NEGARA LAIN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA ........................................................................................58 A. Tinjauan Hukum Harta Benda Perkawinan Menurut Hukum Perdata Internasional ........................................................................... 58 B. Pengaturan Pembagian Harta Bersama Suami Isteri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ................................................ 66 C. Pengaturan Pembagian Harta Bersama dalam Hukum Keluarga Singapura (Women’s Charter) .............................................. 77 D. Kekuatan Putusan Pembagian Harta Bersama Oleh Pengadilan Asing .................................................................................................... 79


BAB IV ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 612 K/Pdt/2003 TANGGAL 10 JUNI 2008 TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA KARENA PERCERAIAN DI LUAR NEGERI ...................................83 A. Kasus Posisi beserta Isi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.61/Pdt.G/2002/PN.Plg, tanggal 16 Juli 2002 dan Pengadilan Tinggi Palembang No.104/PDT/2002/PT.PLG tanggal 28 Oktober 2002....................................................................................83 B. Memori Kasasi dan Isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 612K/Pdt/2003 tanggal 10 Juni 2008 ....................................................88 C. Analisis Putusan Perceraian dan Pembagian Harta Bersama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Singapura Terhadap Warga Negara Indonesia .......................................................................91 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN …..………………………………….….114 A. Kesimpulan……………………………………………………………114 B. Saran …………………………………………………………............ 116 DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………………...118 LAMPIRAN


FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

Recommend Documents