FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BAITUL MAL DALAM PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN YANG TIDAK DIKETAHUI PEMILIK DAN AHLI WARISNYA (STUDI DI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH)

TESIS

Oleh

MUHAMMAD IQBAL 087011162/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011

Universitas Sumatera Utara

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BAITUL MAL DALAM PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN YANG TIDAK DIKETAHUI PEMILIK DAN AHLI WARISNYA (STUDI DI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH)

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan dalam Program Studi Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh

MUHAMMAD IQBAL 087011162/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011


Judul Tesis

: PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BAITUL MAL DALAM PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN YANG TIDAK DIKETAHUI PEMILIK DAN AHLI WARISNYA (STUDI DI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH) : MUHAMMAD IQBAL : 087011162 : Kenotariatan

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

Pembimbing

(Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS)

Ketua Program Studi,

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

Pembimbing

(Dr. Syahril Sofyan, SH, MKn)

Dekan,

(Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)

Tanggal lulus : 24 Agustus 2011


Telah diuji pada Tanggal : 24 Agustus 2011

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

:

Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN

Anggota

:

1. Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS 2. Notaris Dr. Syahril Sofyan, SH, MKn 3. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum 4. Dr. Utary Maharani Barus, SH, MHum


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: MUHAMMAD IQBAL

Nim

: 087011162

Program Studi

: Magister Kenotariatan FH USU

Judul Tesis

: PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BAITUL MAL DALAM PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN YANG TIDAK DIKETAHUI PEMILIK DAN AHLI WARISNYA (STUDI DI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH)

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan Plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tesis saya tersebut Plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi Magister Kenotariatan FH USU dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.

Medan, Yang membuat Pernyataan

Nama : MUHAMMAD IQBAL Nim : 087011162


ABSTRAK

Bencana alam gempa dan tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 di wilayah propinsi Aceh dan Kepulauan Nias di propinsi Sumatera Utara, telah menghancurkan sebagian wilayah di propinsi Aceh dan telah mengakibatkan ratusan ribu korban jiwa serta tidak terhitung lagi kerugian harta benda yang hilang dan musnah akibat tsunami, yang menimbulkan permasalahan hukum dibidang Keperdataan. Untuk menangani permasalahan tersebut pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam rangka pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 48 tahun 2007. Undang-undang ini merupakan payung hukum untuk penanganan permasalahan hukum seperti Pertanahan, Perbankan serta Pewarisan dan Perwalian. Kemudian Dalam peraturan tersebut memerintahkan pengelolaan harta korban tsunami yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya kepada Baitul Mal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang diperoleh dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Alat pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dasar pembentukan Baitul Mal adalah qanun nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal yang membagi Baitul Mal dalam 4 tingkatan yaitu propinsi, kabupaten/Kota, Mukim dan Gampong, selanjutnya menyangkut susunan organisasi diatur oleh peraturan gubernur dan peraturan Bupati. Dalam hal pengelolaan Harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya itu terdiri dari tanah, simpanan nasabah di perbankan dan harta kekayaan lainnya, kemudian Baitul Mal diberikan jangka waktu pengelolaan selama 25 tahun, jika selama jangka waktu itu ternyata pemilik atau ahli warisnya muncul maka Baitul Mal wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemilik atau ahli warisnya. Pelaksanaan harta tersebut juga tidak luput dari hambatan, hambatan yang dihadapi adalah kendala sarana perundangundangan yang belum mengatur semua aspek kewenangan Baitul Mal dalam mengelola harta tersebut dan kendala kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dengan masalah harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya.

Kata Kunci: Baitul Mal, pengelolaan, pemilik dan ahli waris.

i


ABSTRACT

Earthquakes and tsunami which occured in Aceh Province and in Nias islands, North Sumatera on December 26, 2004, devastated a large part of Aceh Province: thousands of people died and a lot of properties vanished. This disaster has caused legal problems, especially of the civil law. In order to solve these problems, the government enacted Government Regulation as the substitution of Law No. 2/2007 on the Handling of Legal Problems in order to implement the Nangroe Aceh Darussalam Province and in Nias Islands, North Sumatera : this which is aimed to handle legal problems, such as, housing, banking, legacy, and guardianship, it is embodied in the regulation which states that the management of the tsunami victims properties, in which the owners and the heirs are not known, are given ti Baitul Mal (treasury). The research used descriptive method with judicial normative approach. The data were obtained from the primary and secondary data. The primary data were gathered by using interviews, and the secondary were gathered from primary, secondary, and tertiary legal materials. The devices for gathering the data were literature study and interviews. The data were analyzed qualitatively. The background of establishing Baitul Mal was canon No. 10/2007 on Baitul Mal which was divided it into four : province, district/town, Mukim (administrative unit one step higher than village), and gampong (village). The organization structure was stipulated in the Governor’s and Regent’s regulations. The Properties in which the owners and the heirs were not known such as land, savings in the bank and other kinds of properties would be kept by Baitul Mal for 25 years. If within this span of time (25 years) the real owners or heirs appreared, Baitul Mal would give their back to them. The implementation of this procedure usually encountered obstacles such as the lack of legal procedures which did not cover all authorities of Baitul Mal in managing the properties and the lack of coordination between the institution involved and the properties in which the owners and the heirs were not known.

Keywords : Baitul Mal, Management, Owners and Heirs

ii


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kehadirat ALLAH SWT karena hanya dengan berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Peran dan Tanggung Jawab Baitul Mal Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan yang Tidak Diketahui Pemilik Dan Ahli Warisnya (Studi di Baitul Mal Kota Banda Aceh)”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dorongan moril berupa masukan dan saran, sehingga penulisan tesis dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin., SH., MS., CN, Bapak Prof . Dr. Alvi Syahrin., SH., MS dan Bapak Dr. Syahril Sofyan, SH., M.Kn. selaku Komisi Pembimbing yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini. Kemudian juga, semua pihak yang telah berkenan memberi masukan dan arahan yang konstruktif dalam penulisan tesis ini sejak tahap kolokium, seminar hasil

iii


sampai pada tahap ujian tertutup sehingga penulisan tesis ini menjadi lebih sempurna dan terarah. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM), Sp.A(K) selaku Rektor Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, S.H., M.S., C.N., Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan dan Ibu Dr. T. Keizerina Devi A., S.H., C.N., M.Hum. beserta para seluruh Staf atas bantuan, kesempatan dan fasilitas yang diberikan, sehingga dapat diselesaikan studi pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah mendidik dan membimbing penulis. 5. Para pegawai/karyawan pada Program Studi Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi yang dibutuhkan.

iv


6. Bapak Salahuddin Hasan selaku Ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh, Bapak Armiya Ibrahim, selaku Wakil Ketua Mahkamah Syariah Propinsi Aceh, beserta seluruh staf terkait serta Narasumber yang telah banyak membantu dalam hal pengambilan data dan informasi-informasi penting lainnya yang berkenaan dengan penulisan tesis ini. Sungguh rasanya suatu kebanggaan tersendiri dalam kesempatan ini penulis juga turut menghaturkan sembah sujud dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda H. Ibrahim Nyaksady dan Ibunda Hj. Zailisma, yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik, dan membesarkan penulis,

tidak lupa kepada

Kakak-kakak yang tercinta yang telah memberikan doa dan perhatian yang cukup besar selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada dr. Siti Desniharyani yang selalu ada disaat susah dan senang, rekan-rekan seangkatan yang telah memberikan semangat, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberi sumbangan saran, ide dan pendapatnya sehingga membuat warna tersendiri dalam tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis berharap semoga semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, agar selalu

v


dilimpahkan kebaikan, kesehatan, kesejahteraan dan rezeki yang melimpah kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama para pemerhati hukum perdata pada umumnya dan ilmu kenotariatan pada khususnya. Amien Ya Rabbal ‘Alamin

Medan, Agustus 2011 Penulis,

Muhammad Iqbal

vi


RIWAYAT HIDUP

I.

IDENTITAS PRIBADI Nama

: Muhammad Iqbal

Tempat/Tanggal Lahir

: Padang Hilir, 01 Januari 1980

Alamat

: Jl. Sukarela Nomor 59 Padang Hilir-Rawa, Susoh, Aceh Barat Daya

Status

: Belum Kawin

Agama

: Islam

II. KELUARGA Nama Ayah

: H. Ibrahim Nyaksady

Nama Ibu

: Hj. Zailisma

III. PENDIDIKAN Sekolah Dasar

: SDN 01 Kampung Rawa, Susoh

Sekolah Menengah Pertama

: MTsN Susoh

Sekolah Menengah Atas

: SMAN 1 Blangpidie

Pendidikan S1

: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Pendidikan S2

: Program Studi Magister Kenotariatan FH-USU

vii


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ..................................................................................................... i ABSTRACT .....................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR ...................................................................................

iii

RIWAYAT HIDUP

...................................................................................

vii

DAFTAR ISI ..................................................................................................

viii

BAB I.

BAB II

PENDAHULUAN ..................................................................

1

A. Latar Belakang .................................................................

1

B. Perumusan Masalah...........................................................

10

C. Tujuan Penelitian...............................................................

10

D. Manfaat Penelitian.............................................................

10

E. Keaslian Penulisan ............................................................

11

F. Kerangka Teori dan Konsepsi ...........................................

13

1.

Kerangka Teori...........................................................

13

2.

Konsepsi .....................................................................

23

G. Metode Penelitian..............................................................

26

1.

Sifat dan Jenis Penelitian............................................

26

2.

Sumber Data ..............................................................

27

3.

Teknik Pengumpulan Data .........................................

27

4.

Analisis Data ..............................................................

28

PENGATURAN MENGENAI KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN BAITUL MAL DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA..................................................... 29 A. Kedudukan Dan Kewenangan Baitul Mal di Propinsi Aceh

29

1.

Sejarah Pelembagaan Baitul Mal di Aceh..................... 29

2.

Kedudukan dan Susunan Organisasi serta Ruang Lingkup Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal Aceh. 34

3.

Sumber Pembiayaan Kegiatan Baitul Mal Aceh .......... 48

viii


B. Kedudukan dan Kewenangan Baitul Mal Kota Banda Aceh 1.

Susunan Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh........

49

2.

Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal Kota Banda Aceh ...................................................................

52

Tugas Bidang dan Sub Bidang Baitul Mal Kota Banda Aceh ...................................................................

54

Struktur organisasi dan kewenangan serta kewajiban Baitul Mal Mukim dan Gampong .................................

57

C. Dewan Pertimbangan Syariah ..............................................

59

3. 4.

BAB III

49

PELAKSANAAN PENGELOLAAN HARTA YANG TIDAK DIKETAHUI PEMILIK ATAU AHLI WARISNYA DI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH ............................. 62 A. Tinjauan terhadap Status Pemilik Harta Yang Tidak Diketahui Pemilik dan Ahli Warisnya..................................

62

B. Objek harta yang tidak diketahui pemiliknya yang dapat dikelola oleh Baitul Mal. ......................................................

79

1.

Tanah .............................................................................

80

2.

Simpanan Nasabah di Bank...........................................

86

3.

Harta Kekayaan diluar Tanah dan Simpanan di Bank ..

89

C. Pelaksanaan dan Pengelolaan Harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya....................................................

91

1.

Permohonan Penetapan Sebagai Pengelola Harta pada Mahkamah Syariah........................................................

91

2.

Jangka Waktu Pengelolaan Harta..................................

98

3.

Pengembalian Harta Kepada Pemilik dan Ahli Waris Pada Masa Pengelolaan Harta ....................................... 100

D. Pertanggung jawaban Baitul Mal dalam Pengelolaan Harta yang Tidak Diketahui Pemilik dan Ahli Warisnya .............. 101

ix


BAB IV

HAMBATAN-HAMBATAN TERHADAP PELAKSANAAN PENGELOLAAN HARTA YANG TIDAK DIKETAHUI PEMILIK ATAU AHLI WARISNYA DI BAITUL MAL BANDA ACEH .......................................................................... 105 A. Kendala Sarana Perundang-Undangan ................................. 105 B. Kendala Kurangnya Koordinasi Antara Lembaga Yang terlibat Dengan Masalah Harta Yang Tidak Diketahui Pemilik dan Ahli Warisnya. ............................................... 108

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN ................................................. 113 A. Kesimpulan........................................................................... 113 B. Saran..................................................................................... 115

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 117

x


FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011

Recommend Documents