Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Bab 2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan RKPD Tahun Anggaran 2016 adalah RKPD tahun kedua pemerintahan Bupati-Wakil Bupati Jeneponto periode 2014-2018. Dokumen perencanaan ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto 2014-2018 dan menjabarkan hal-hal yang ingin dicapai pada tahun kedua pelaksanaan RPJMD. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 dapat dilihat pada pencapaian target dan indikator sasaran hingga akhir Tahun 2014. Program dan Kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan Tahun ini, dapat dilihat pada hasil pelaksanaan Renja dan RKA masing-masing SKPD, demikian juga perkiraan target dan indikator sasaran yang dicapai pada hingga Triwulan II Tahun 2015 ini. Capaian kinerja pelaksanaan pembangunan dapat diketahui dari uraian data dan informasi terkait dengan kondisi umum daerah, kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, serta permasalahan pembangunan daerah. Namun sebelum itu maka ada baiknya jika ada pemahaman yang utuh tentang Kab. Jeneponto dalam hal aspek geografis, demografis dan potensi serta bencana yang mengintai Hal tersebut diatas dapat diuraikan secara umum sebagai berikut : 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 2.1.1.1

Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Jeneponto memiliki wilayah seluas 74.979 ha atau 749,79 km2, secara administrasi terbagi menjadi 11 (sebelas) kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Jeneponto tersebut hanya kurang lebih 1,20 persen dari luas wilayah administrasi Propinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan

wilayah

administrasi

Kabupaten

Jeneponto

berbatasan dengan sebelah Utara dengan Kabupaten Gowa dan Takalar, sebelah Selatan dengan Laut Flores, sebelah Barat dengan Kabupaten Takalar, dan sebelah Timur dengan Kabupaten Bantaeng.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD ) Kab. Jeneponto Tahun 2016

II-1

Secara

administratif Kabupaten

Jeneponto

terbagi

atas

11

(sebelas) Kecamatan yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kelurahan dan 82 (delapan puluh dua) desa. Kecamatan Bangkala Barat merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Jeneponto yakni 152,69 km2 atau 20,40% dari luas wilayah Kabupaten Jeneponto, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Arungkeke dengan luas 29,91 km2 atau 3,97% dari luas wilayah Kabupaten Jeneponto. Tabel 2.1 Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto No

Kecamatan

Luas Wilayah (km²) 121,82

Persentase Terhadap Luas Kabupaten (%) 16,25

152,96

20,40

01

Bangkala

02

Bangkala Barat

03

Tamalatea

57,58

7,68

04

Bontoramba

88,30

11,78

05

Binamu

69,49

9,27

06

Turatea

53,76

7,17

07

Batang

33,04

4,41

08

Arungkeke

29,91

3,99

09

Tarowang

40,68

5,43

10

Kelara

43,95

5,86

11

Rumbia

58,30

7,78

749,79

100,00

Total Sumber : BPS Kab. Jeneponto 2014

2.1.1.2

Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu dari 24 (dua puluh empat) daerah kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis terletak antara 5o16’13”–5o39’35” LS dan antara 12o40’19”– 12o7’31” BT. Apabila dilihat bentang alamnya secara makro, wilayah Kabupaten Jeneponto terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian utara, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kabupaten Jeneponto terletak di ujung selatan bagian barat dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota Bontosunggu, berjarak sekitar 91 km dari Kota Makassar sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Selatan.


II-2

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Jeneponto

2.1.1.3

Topografi Topografi di Kabupaten Jeneponto relatif bervariasi, mulai dari topografi datar (flat), berombak (undulating), bergelombang (rolling), berbukit

(hilly)

hingga

bergunung

(mountainous).

Topografi

datar-

berombak (kemiringan lereng di bawah 15%) tersebar dengan luasan sekitar sekitar 42.715 ha, atau sekitar 53,68% dari luas total Kabupaten Jeneponto. Areal dengan kemiringan lereng ini adalah merupakan areal persawahan, ladang, serta kebun campuran. Selebihnya, areal dengan kemiringan lereng lebih dari 15 %, dimana sebagian besar diantaranya adalah merupakan lahan kering. Kondisi kelerengan yang ada di Kabupaten Jeneponto terbagi dalam 5 (Lima) kategori yaitu : -

Kemiringan lereng 0-2%, yang tersebar di kecamatan Arungkeke, Bangkala dan Bangkala Barat;

-

Kemiringan lereng 2-8%, yang tersebar diseluruh Kecamatan kecuali Kecamatan Rumbia;

-

Kemiringan lereng 9-15%, yang tersebar diseluruh Kecamatan kecuali Kecamatan Bangkala dan Rumbia;

-

Kemiringan lereng 16-25%, yang tersebar diseluruh Kecamatan;

-

Kemiringan lereng 41-60%, yang tersebar diseluruh Kecamatan.


II-3

Kabupaten Jeneponto mempunyai fisiografi yang dibagi menjadi dua bagian yaitu tektonik dan vulkanik. Fisiografi tektonik terdapat dibagian selatan dekat pantai dan bagian barat yang meliputi kecamatan Bangkala,

Bangkala

Barat,

dan

Turatea.

Bahan

induk

batu

kapur/gamping terdapat pada bentuk wilayah berombak sampai berbukit dan daerah datar. Daerah berbukit membentuk tanah dengan solum dangkal dengan tekstur lempung liat berbatu dan warnanya hitam, klasifikasi tanahnya termasuk Lithic Haplustol Clayey Sckeletal dan Lithic Usthortent. Sedangkan bagian bawah bentuk wilayah datar sampai melandai membentuk tanah-tanah sedang sampai dalam dengan warna hitam sampai coklat tua kehitaman, tekstur sedang sampai halus, klasifikasi tanahnya termasuk Typics Haplustols, Vertics Haplustols, dan Typics Haplusterts. Dan fisiografi vulkanik yaitu merupakan bahan yang menempati bagian utara dan timur meliputi kecamatan Rumbia, Kelara, dan Batang. Bentuk wilayah melandai sampai bergelombang. Pada wilayah bergelombang (kaki volkan atas) dicirikan oleh banyaknya batu basalt dipermukaan dengan ukuran 20-100 cm dengan persentase 2040%. Solumnya dangkal dengan tekstur lempung sampai lempung berpasir berbatu membentuk tanah Typics Haplustels Bouldery dan Typics Usthorthents Bouldery. Pada kaki volkan bagian bawah dicirikan oleh batu yang

jumlahnya tidak terlalu banyak , solum tanah sedang, tekstur

lempung berkerikil dengan pH agak masam. Klasifikasi tananya Typics Ustropepts (lahan kering) dan Aquic Ustropepts (lahan sawah). 2.1.1.4

Morfologi Morfologi Kabupaten Jeneponto ditandai oleh bentuk permukaan yang bervariasi, yakni, bagian utaranya terdiri dari dataran tinggi dan bukit-bukit yang membentang dari barat ke timur dengan ketinggian 500 sampai dengan 1.400 meter diatas permukaan laut, di bagian tengah meliputi wilayah-wilayah dataran dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 meter diatas permukaan laut, dan bagian selatan meliputi wilayahwilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 100 meter di atas permukan laut (lihat gambar 2.2). Dengan morfologi yang relatif lengkap (pesisir, dataran rendah dan dataran tinggi) membuat jeneponto sangat potensial untuk pengembangan kelautan dan perikanan, pertanian tanaman pangan dan holtikultura, peternakan dan perkebunan.


II-4

Gambar. 2.2 Morfologi Kabupaten Jeneponto

2.1.1.5

Hidrologi Pada umumnya kondisi hidrologi di Kabupaten Jeneponto sangat berkaitan dengan tipe iklim dan kondisi geologi yang ada. Kondisi hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-sungai yang ada yang pada umumnya berdebit kecil, oleh karena sempitnya daerah aliran sungai sebagai wilayah tangkapan air (catchmen area) dan sistem sungainya. Kondisi tersebut diatas menyebabkan banyaknya aliran sungai yang terbentuk. Air tanah bebas (watertable groundwater) dijumpai pada endapan aluvial dan endapan pantai. Kedalaman air tanah sangat bervariasi yang tergantung pada keadaan dan jenis lapisan batuan. Sementara itu terkait dengan Daerah Aliran Sungai, Kab. Jeneponto termasuk salah satu daerah yang jumlah DAS-nya relatif sedikit. Berdasarkan data dari BPS maka Jeneponto hanya memiliki 7 DAS kecil, sementara berdasarkan analisis data dari Ganeca Enviromental Services maka ada 8 DAS.

Tabel 2.2 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Jeneponto Berdasarkan BPS No

Nama DAS

Luas (Ha)

01

DAS Binanga Cikoang

2.085

02

DAS Binanga Lumbua

13.058


II-5

No

Nama DAS

Luas (Ha)

03

DAS Binanga Pangkaje’ne

17.012

04

DAS Binanga Topa

5.130

05

DAS Binanga Papa

7.087

06

DAS Jeneponto

12.259

07

DAS Tarowang

18.349

Sumber : BPS Kab. Jeneponto 2013

Tabel 2.3 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Jeneponto Berdasarkan data USAID Luas (km2)

Kemiringan (%)

Keliling (km)

Panjang (km)

Jeneponto

386.77

0-62

135,30

27,29

Tamanroya

283.85

0-40

101,14

30,58

81.69

0-18

44,79

13,70

176.81

0-40

98,55

29,74

Parasangangberu

58.10

0-40

52,41

16,48

Pattiro

97.91

0-14

65,89

23,24

Jarania

156.95

0-40

92,05

16,44

Pappa

400.59

0-40

120,54

35,80

DAS

Bontolembang Pallengu

Dari penelitian yang dilakukan oleh Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi pada tahun 2007, didapatkan bahwa pada umumnya di Kabupaten Jeneponto didominasi oleh debit air tanah antara 1, 67 – 5 I/dt. Ketebalan akuifer yang tebal dan overburden (lapisan yang kedalamanya dihitung dari permukaan tanah) lebih dari 40 m, seperti terlihat pada tabel berikut. Tabel 2.4 Ketebalan Akuifer pada beberapa Kecamatan di Kabupaten Jeneponto No

Kecamatan

1

Tamalatea

2

Turatea

3

Binamu

4

Batang

Desa/Kelurahan Tonrokasi Barat

Kedalaman (m) 126

Tanrongga

81

Mangepong

49

Bungungloe

68

Bontoraya

62

Bontorappo

49

Bonto Ujung

48


II-6

Alutaroang

55

5

Rumbia

Rumbia

61

6

Bangkala

Tombo-tombolo

53

7

Bangkala Barat

Bulu Jaya

54

8

Kelara

Tolo selatan

60

9

Arungkeke

Boronglamu

64

Sumber : Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian UNHAS.

Pada ketebalan akuifer dan overburden tersebut, berdasarkan kondisi hidrogeologi umumnya air dalam tanah merupakan air tanah dalam (ground water) sehingga tidak dipengaruhi oleh kondisi air permukaan setempat. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa penggunaan air tanah akan membutuhkan pengeboran yang dalam dan bisa berakibat pada tingginya biaya produksi. Persoalan penggunaan air tanah juga sudah menjadi isu penting dengan tingginya tingkat intrusi air laut di Kab. Jeneponto. Data penelitian pada tahun 2007 menunjukkan bahwa intrusi air laut telah mencapai 5 KM, sedang kondisi terkini pada beberapa titik telah mencapai 10 KM. Perlu usaha yang keras untuk menahan intrusi ini melalui re-vegetasi daerah pesisir. Studi yang dilakukan oleh Ganeca Enviromental Services melalui pendanaan USAID pada tahun 2015 menunjukkan bahwa usia air tanah di Kab. Jeneponto berkisar antara 5-8 tahun. Yang berarti tidak ada penyimpanan air tanah yang massif. Sehingga perubahan kondisi lingkungan dan dampaknya terhadap ketersediaan air tanah akan langsung dirasakan dalam 5-8 tahun. Hal yang berbeda bisa dilihat pada Kab. Sukabumi dimana usia air tanah bisa mencapai 100 tahun sehingga perubahan lingkungan terhadap kondisi air tanah baru bisa dirasakan 100 tahun kedepan. Studi yang sama juga mengindikasikan bahwa Kab. Jeneponto memiliki potensi resapan yang buruk terhadap air permukaan. Akibatnya pada musim penghujan air akan langsung mengalir ke laut dan hanya sedikit yang tersimpan sebagai air tanah. Kondisi ini mendorong Kab. Jeneponto agar banyak mendirikan lebih banyak embung yang berfungsi menahan air lebih lama di daratan sehingga tidak langsung ke laut. 2.1.1.6

Klimatologi Iklim (pola distribusi dan jumlah curah hujan tahunan) Kab. Jeneponto tergolong kering dihampir semua kecamatan, selain Kec Rumbia, Kelara dan sebagian Kec. Bangkala, yang tergolong agak basah.


II-7

Kondisi iklim seperti ini mengindikasikan bahwa produktifitas berbagai jenis komoditas pertanian di Kabupaten Jeneponto akan menghadapi kendala kekurangan air yang ekstrim. Adapun Kondisi curah hujan wilayah ini yang diwakili oleh data dari 7 stasiun pencatat hujan yaitu, Allu, Balangloe, Jeneponto, Bisoloro, Loka, Malakaji dan Takalar, menunjukkan rata-rata curah hujan tahunan yang berkisar antara 1049– 3973 mm/tahun. Berdasarkan data curah hujan yang diperoleh dari stasiun pencatat hujan tersebut, maka type iklim Kabupaten Jeneponto termasuk type iklim agak basah sampai kering. Dimana pada stasiun Loka, Malakaji dan Beseloro termasuk iklim agak basah sedangkan pada stasiun Allu, Balangloe, Jeneponto, dan Takalar termasuk tipe iklim agak kering sampai kering. 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Pengembangan Wilayah Kabupaten Jeneponto diarahkan dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kabupaten Jeneponto termasuk dalam tahapan pengembangan baru untuk Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Nasional dengan Kategori Pengembangan/Peningkatan fungsi. Sementara itu dalam Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sulawesi, posisi Kabupaten Jeneponto baik dalam kebijakan struktur maupun pola ruang adalah sebagai berikut : 

Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Pulau Sulawesi dimana Jeneponto termasuk di dalamnya dengan mendorong pengembangan kota-kota sebagai pusat pelayanan sekunder;



Pembangunan

jaringan

Jalan

dengan

prioritas

sedang

yang

menghubungkan kota-kota Makassar – Sungguminasa – Takalar – Jeneponto – Bantaeng - Bulukumba; 

Pelabuhan Regional di Jeneponto dengan prioritas sedang.



Pembangunan bendungan-bendungan baru dan embung-embung besar dengan prioritas tinggi : Kelara-Karaloe di Kabupaten Jeneponto



Pengembangan Kawasan Agropolitan


II-8

Demikian pula dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Sulawesi Selatan, menempatkan Kabupaten Jeneponto sebagai daerah yang strategis sebagai penyangga pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2011-2031 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2012, telah dirumuskan rencana pengembangan wilayah Kabupaten Jeneponto untuk 20 tahun ke depan. Rencana pengembangan wilayah dimaksud dituangkan dalam bentuk rencana struktur ruang, rencana pola ruang, rencana kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian ruang. Rencana struktur ruang kabupaten Jeneponto terdiri dari pusat – pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya. Sedangkan rencana pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pusat – pusat kegiatan di Kabupaten Jeneponto yang ditetapkan dalam RTRW adalah sebagai berikut : a.

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW): Kota Bontosunggu

b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu :  Pa’biringa (Kecamatan Binamu),  Bungeng (Kecamatan Batang),  Allu (Kecamatan Bangkala)  Tolo (Kecamatan Kelara) c.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK):  Kawasan Rumbia di Kecamatan Rumbia;  Kawasan Tarowang di Kecamatan Tarowang;  Kawasan Paitana di Kecamatan Turatea; dan  Kawasan Arungkeke di Kecamatan Arungkeke;  Perkotaan Bontotangnga di Kecamatan Tamalatea.

d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL):  Kelurahan Bontoramba di Kecamatan Bontoramba, dan  Kelurahan Bulujaya di Kecamatan Bangkala Barat. Pengembangan Sistem jaringan prasarana utama diarahkan pada pengembangan jaringan transportasi darat dan jaringan transportasi laut, sedangkan sistem jaringan prasarana lainnya berupa sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD ) Kab. Jeneponto Tahun 2016

II-9

Untuk kawasan lindung telah ditetapkan kawasan hutan lindung seluas 6.715 ha yang tersebar di Kecamatan Bangkala, Bangkala Barat, Bontoramba, Kelara dan Rumbia. Sedangkan untuk kawasan budidaya diarahkan pada : 

kawasan peruntukan hutan produksi;



kawasan peruntukan hutan rakyat;



kawasan peruntukan pertanian;



kawasan peruntukan perikanan;



kawasan peruntukan pertambangan;



kawasan peruntukan industri;



kawasan peruntukan pariwisata;



kawasan peruntukan permukiman; dan



kawasan peruntukan lainnya. Untuk rencana kawasan strategis, di Kabupaten Jeneponto telah

ditetapkan 7 (tujuh) kawasan strategis kabupaten yaitu : 1. Kawasan Agropolitan Rumbia-Kelara (Ekonomi) 2. Kawasan Industri Perikanan dan Pariwisata Terpadu (KIPPT) Pa’biringaBiringkassi (Ekonomi) 3. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Agro-minapolitan ArungkekeTarowang (Ekonomi) 4. Kawasan Strategis Bintaru (Binamu-Batang-Arungkeke) (Ekonomi) 5. Kawasan Strategis Bendungan Kelara-Karaloe (SDA/Teknologi) 6. Kawasan Strategis Industri Malasoro dan sekitarnya (SDA/Teknologi) 7. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Agropolitan berbasis Pesantren (Sosial Budaya). 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana Potensi kebencanaan terkait dengan tingkat kerawanan suatu wilayah terhadap bahaya bencana meliputi bahaya bencana geologi (gerakan tanah/batuan, banjir, gempa bumi, tsunami), kebakaran, dan angin puting beliung. Berdasarkan analisis peta topografi yang diekspresikan kedalam peta kemiringan lahan, maka Kabupaten Jeneponto hampir semuanya di bagian utara (80%) tersusun oleh daerah-daerah dengan kemiringan di atas 40%. Kemiringan

yang

besar

merupakan

daerah

yang

potensial

terhadap

terjadinya gerakan tanah/batuan.


II-10

Potensi gempa bumi dapat dilihat dari struktur geologi secara regional. Berdasarkan pola struktur regional tersebut, maka diduga bahwa di semua wilayah kabupaten ini masuk dalam zona yang potensial terkena guncangan akibat pergerakan kulit bumi tersebut. Potensi banjir selalu berhubungan dengan curah hujan dan kondisi topografi. Berdasarkan peta topografi dan citra maka potensi banjir adalah daerah pantai disebelah barat Kecamatan Bangkala dan Kecamatan Tamalatea, tepatnya di Kelurahan Tonrokassi Timur. Sekaitan dengan potensi tsunami, terdapat tiga faktor yang dapat memicu terjadinya gelombang pasang besar yaitu gempa bumi, longsoran besar bawah laut dan letusan gunungapi bawah laut. Berdasarkan kondisi geologi regional di Sulawesi Selatan, dimana hanya ada potensi gempa bumi, maka diduga potensi tsunami di Kab. Jeneponto tetap ada walaupun sangat kecil. Namun yang perlu diwaspadai adalah munculnya tsunami kiriman dari arah selatan (Nusa Selatan). Daerah-daerah yang akan terkena imbas tsunami adalah wilayah pesisir di bagian timur dan pulau Libukang. Berdasarkan Peta Rawan Bencana RTRW Provinsi Sulsel, seluruh pantai Kabupaten Jeneponto ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana Tsunami, karena sifatnya yang terbuka. Selain potensi bencana geologi di atas, potensi bencana iklim (kebakaran, kekeringan, dan angin puting beliung) dapat terjadi di semua kecamatan. Berikut ini tabel kebencanaan dan sebarannya. Tabel 2.5 Jenis Kebencanaan dan Sebarannya No 1

Jenis Kebencanaan

Lokasi (Sebaran)

Gerakan

Seluruh wilayah dengan lereng > 40%, dan utamanya

Tanah/Batuan

sepanjang terutama pada patahan mayor: kecamatan Bangkala, Bangkala Barat, Rumbia, dan Kelara

2

Banjir

Dataran pantai di sebelah barat, Kecamatan Bangkala dan Tamalatea.

3

Tsunami

Sepanjang pesisir

4

Kebakaran

Semua wilayah

5

Angin puting beliung

Terutama di sepanjang pesisir, khususnya Tamalatea, Arungkeke, Bontoramba, dan Binamu

6

Gempa

Semua wilayah

Sumber : Hasil Analisis dan Plot GIS dari peta kerawanan bencana Tahun 2010 oleh Tim Penyusun RTRW Kab. Jeneponto.


II-11

2.1.4 Demografi Penduduk Kabupaten Jeneponto terus mengalami pertumbuhan tiap tahun. Selama periode

2010-2014

rata-rata pertumbuhan penduduk

tercatat sebesar 1,11 persen. Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih besar daripada jumlah penduduk lakilaki. Pada tahun 2014, data sementara penduduk Kabupaten Jeneponto sebesar 353.287 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 170.873 jiwa dan perempuan sebanyak 182.414 jiwa. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.6 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014 No

Tahun

1

Jumlah penduduk

Kepadatan

Pertumbuhan

342.700

457

2,49

178.090

346.149

462

1,00

169.025

179.113

348.138

464

0,57

2013

169.900

181.200

351.100

468

0,85

2014*

170.873

182.414

353.287

471

0,62

348.275

464

1,11

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

2010

166.384

176.316

2

2011

168.059

3

2012

4 5

Rata – Rata

Sumber: * Data Proyeksi BPS Jeneponto Tahun 2014

Sementara itu pada tahun 2010 pertumbuhan penduduk Kabupaten Jeneponto merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 2,49 persen. Hal ini terjadi

karena

tahun

2010

merupakan

tahun

pelaksanaan

sensus

penduduk, sehingga jumlah penduduk yang tercatat merupakan jumlah penduduk riil sebagai hasil sensus penduduk. Kepadatan penduduk Kabupaten Jeneponto periode 2010-2014 ratarata sebesar 587 jiwa/km2. Dengan distribusi penduduk yang menunjukkan belum merata di seluruh wilayah. Berdasarkan data tahun 2014, distribusi dan kepadatan penduduk masih terkonsentrasi di Kecamatan Binamu dengan kepadatan sebesar 86 jiwa/km2. Sedangkan di Kecamatan Bangkala tingkat kepadatan penduduk hanya mencapai 206 jiwa/km2. Hasil analisa distribusi dan kepadatan penduduk di Kabupaten Jeneponto disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.7 Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 No

Kecamatan

Luas (km2)

Penduduk (jiwa)*

Kepadatan (jiwa/km2)

Anggota RT

1

Bangkala

121,82

47.158

206

4

2

Bangkala Barat

152,96

25.128

308

4


II-12

No

Luas (km2)

Penduduk (jiwa)*

Kepadatan (jiwa/km2)

Anggota RT

57,58

39.041

678

4

88,3

37.759

428

4

Kecamatan

3

Tamalatea

4

Bontoramba

5

Binamu

69,49

54.631

786

5

6

Turatea

53,76

38.115

709

4

7

Batang

33,04

24.787

750

5

8

Arungkeke

29,91

24.799

829

4

9

Tarowang

40,68

17.185

422

4

10

Kelara

43,95

18.646

424

4

11

Rumbia

58,3

26.038

4

749,79

353.287

447 587

Jeneponto

4

Sumber : * Data sementara BPS Kab. Jeneponto, 2014

Dengan asumsi ini, maka distribusi penduduk di wilayah Kabupaten Jeneponto bervariasi, hal ini disebabkan karena tidak semua kecamatan mempunyai jumlah penduduk dan luas yang sama. Dimana makin kecil luas lahan kecamatan maka tingkat kepadatan penduduknya cenderung lebih tinggi, apalagi bila kecamatan bersangkutan mempunyai jumlah penduduk yang besar.

Informasi

ini

penting untuk menghitung

daya dukung

lingkungan, termasuk kebutuhan sarana-prasarana dasar. Selain itu dengan diketahuinya kepadatan penduduk maka diharapkan program-program pemerintah untuk perbaikan pola hidup bisa lebih tepat sasaran. Sekaitan

dengan

agama

yang

dipeluk

penduduk

Kabupaten

Jeneponto, mayoritas memeluk agama Islam, disusul oleh Protestan dan Katholik (Lihat Tabel 2.7 : data Tahun 2014 belum tersedia sehingga masih menggunakan data tahun 2013). Kecamatan Binamu merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk non Islam terbanyak. Dengan kondisi ini maka Kecamatan Binamu memiliki potensi untuk terjadinya gesekan antar umat beragama. Perlindungan terhadap pemeluk agama lain sangat penting untuk memberikan jaminan bagi mereka melaksanakan keyakinannya. Tabel 2.8 Penduduk menurut Kecamatan dan Agama Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 No

Kecamatan

Tahun Islam

Protestan Katholik

Hindu

Budha

1.

Bangkala

46.462

-

-

-

-

2.

Bangkala Barat

24.632

-

-

-

-

3

Tamalatea

47.220

-

35

-

-

4

Bontoramba

35.323

-

-

-

-


II-13

No

Tahun

Kecamatan

Islam

Protestan Katholik

Hindu

Budha

5

Binamu

53.171

11

68

-

-

6

Turatea

30.220

-

-

-

-

7

Batang

18.239

-

11

-

-

8

Arungkeke

1.839

-

-

-

-

9

Tarowang

21.926

-

6

-

-

10

Kelara

31.931

-

4

-

-

11

Rumbia

24.405

-

-

-

-

335.404

11

124

-

-

Jumlah

Sumber : BPS Jeneponto (Data Tahun 2013)

2.2.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat

regional (Provinsi/Kabupaten/Kota) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada waktu tertentu. PDRB dibentuk dari sembilan sektor ekonomi yang mencakup sektor pertanian, pertambangan dan penggalian,

industri

pengolahan,

listrik,

gas,

dan

air

bersih,

konstruksi

perdagangan, restoran dan hotel, pengangkutan dan komunikasi, lembaga keuangan dan jasa-jasa lainnya. 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.2.1.1

Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan sektoral di Kabupaten Jeneponto selama periode tahun 2010-2014 (data 2014 masih menggunakan data tahun 2013), secara keseluruhan, mengalami pertumbuhan secara fluktuatif dimana pada tahun 2013 ada 2 (dua) sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan yaitu sektor pertanian dan sektor keuangan, persewaan dan Jasa Perusahaan. Sedangkan 7 (tujuh) sektor lainnya mengalami kenaikan pertumbuhan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel. 2.9 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jeneponto

N o

Sektor

1 Pertanian 2 Pertambang an dan

2010

2011

Rp.(Juta)

%

1.127.199,23

49,58

23.194,79

1,02

Rp.(Juta)

2012

2013

2014*

%

Rp.(Juta)

%

Rp.(Juta)

%

Rp.(Juta)

%

1.372.282,51

51,28

1.590.467,69

51,38

1.805.621,80

50,84

1.805.621,80

50,84

26.281,64

0,98

30.262,07

0,98

35.147,38

0,99

35.147,38

0,99


II-14

N o

2010

Sektor

Rp.(Juta)

2011 %

2012

Rp.(Juta)

%

2013

Rp.(Juta)

%

2014*

Rp.(Juta)

%

Rp.(Juta)

%

Penggalian 3

Industri Pengolahan

36.219,58

1,59

39.215,44

1,47

42.695,35

1,38

47.016,25

1,32

47.016,25

1,32

Listrik, Gas 4 dan Air Bersih

10.877,42

0,48

12.601,51

0,47

15.518,36

0,50

19.143,43

0,54

19.143,43

0,54

5 Kontruksi

87.435,87

3,85

95.819,56

3,58

106.875,67

3,45

124.074,05

3,49

124.074,05

3,49

Perdaganga 6 n, Hotel dan Restoran

129.345,87

5,69

144.034,81

5,38

159.488,89

5,15

183.755,04

5,17

183.755,04

5,17

Pengangkut 7 an dan Komunikasi

52.877,12

2,33

59.662,32

2,23

68.308,01

2,21

78.700,85

2,22

78.700,85

2,22

Keuangan, Sewa dan 8 Jasa Perusahaan

113.711,25

5,00

135.800,54

5,07

160.548,69

5,19

193.284,51

5,44

193.284,51

5,44

9 Jasa-jasa

692.650,76

30,47

790.317,07

29,53

921.085,26

29,76

1.064.881,33

29,98

1.064.881,33

29,98

2.273.511,89

100

2.676.015,40

100

3.095.249,99

100

3.551.624,63

100

3.551.624,63

100

PDRB Sumber

:

BPS Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 *Data Tahun 2013 (belum tersedia data 2014)

Tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian masih dominan dalam peningkatan PDRB. Namun demikian, kontribusi sektor pertanian sempat mengalami penurunan persentase pada tahun 2013 yakni dari tahun 2012 kontribusi sektor pertanian sebesar 51,38 persen menjadi 50,84 atau turun sekitar 0,54 persen. Sementara itu kontribusi sektor jasa – jasa mengalami penurunan pada Tahun 2013 yaitu dari 30,47 persen pada tahun 2010, menurun menjadi 29,98 persen pada tahun 2013 atau sebesar 0,49 persen. Tabel. 2.10 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Jeneponto N o

Sektor

1 Pertanian

2010 Rp.(Juta)

2011 %

Rp.(Juta)

2012 %

Rp.(Juta)

2013 %

Rp.(Juta)

2014* %

Rp.(Juta)

%

475.280,79

52,34

516.301,25

53,99

558.594,82

54,45

597.668,75

54,46

597.668,75

54,46

Pertambang 2 an dan Penggalian

13.448,28

1,59

14.166,99

1,48

15.247,07

1,49

16.559,82

1,51

16.559,82

1,51

Industri Pengolahan

20.346,38

2,34

21.094,64

2,21

0

2,17

0

2,15

0

2,15

5.156,98

0,58

5.660,77

0,59

6.418,79

0,63

7.313,37

0,67

7.313,37

0,67

3

Listrik, Gas 4 dan Air Bersih


II-15

N o

2010

Sektor

Rp.(Juta)

2011 %

Rp.(Juta)

2012 %

2013

Rp.(Juta)

%

2014*

Rp.(Juta)

%

Rp.(Juta)

%

5 Kontruksi

44.171,33

5,14

46.059,68

4,82

48.495,88

4,73

52.508,45

4,79

52.508,45

4,79

Perdaganga 6 n, Hotel dan Restoran

65.823,66

7,40

70.923,51

7,42

76.306,18

7,44

83.235,61

7,59

83.235,61

7,59

Pengangkut 7 an dan Komunikasi

30.892,29

3,49

33.224,14

3,47

0

3,52

0

3,58

0

3,58

Keuangan, Sewa dan 8 Jasa Perusahaan

63.204,17

7,02

69.669,34

7,29

78.685,62

7,67

87.412,94

7,97

87.412,94

7,97

172.689,10

20,10

179.147,44

18,73

183.789,97

17,92

189.779,12

17,29

189.779,12

17,29

891.012,96

100

956.277,77

100

1.025,837

100

1.097.348,8

100

1.097.348,8

100

9 Jasa-jasa PDRB Sumber

:


Tabel diatas menggambarkan bahwa angka PDRB Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 atas dasar harga konstan sebesar 1.097.384, 84 juta atau mengalami pertumbuhan sebesar 6,97 persen dibandingkan dengan tahun 2012. Pertumbuhan ini melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu 2010-2013 sebesar 6,84 persen per tahun. Selama Jeneponto

periode

selalu

tahun

mengalami

2010-2013

perekonomian

perkembangan.

Untuk

Kabupaten

perkembangan

ekonomi, selama periode tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel. 2.11 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010-2014 Atas Hasar Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Jeneponto N o

2010 Sektor

1 Pertanian 2

Pertambangan dan Penggalian

3 Industri Pengolahan 4

Listrik, Gas dan Air Bersih

5 Kontruksi

2011

2012

2013

2014*

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

49,58

52,34

51,28

53,99

51,38

54,45

50,84

54,46

50,84

54,46

1,02

1,59

0,98

1,48

0,98

1,49

0,99

1,51

0,99

1,51

1,59

2,34

1,47

2,21

1,38

2,17

1,32

2,15

1,32

2,15

0,48

0,58

0,47

0,59

0,50

0,63

0,54

0,67

0,54

0,67

3,85

5,14

3,58

4,82

3,45

4,73

3,49

4,79

3,49

4,79

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

5,69

7,40

5,38

7,42

5,15

7,44

5,17

7,59

5,17

7,59

7

Pengangkutan dan Komunikasi

2,33

3,49

2,23

3,47

2,21

3,52

2,22

3,58

2,22

3,58

8

Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan

5,00

7,02

5,07

7,29

5,19

7,67

5,44

7,97

5,44

7,97

30,47

20,10

29,53

18,73

29,76

17,92

29,98

17,29

29,98

17,29

9 Jasa-jasa


II-16

N o

2010

Sektor PDRB

Sumber

:

2011

2012

2013

2014*

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00


Data dari 3 tabel diatas menunjukkan dominasi yang besar sektor pertanian terhadap perekonomian Kab. Jeneponto. Dominasi sektor pertanian terhadap PDRB Kab. Jeneponto membuat ekonomi Jeneponto sangat dipengaruhi oleh penurunan produksi (puso) dan harga hasil pertanian. Penurunan produksi hasil pertanian bisa diakibatkan oleh perubahan

iklim

yang

berpengaruh

pada

ketersediaan

air

untuk

pengairan lahan pertanian. Sedangkan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Jeneponto selama periode tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel. 2.12 Rata-rata Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Hasar Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 s/d 2014 Kabupaten Jeneponto No

Pertumbuhan Hb Hk % %

Sektor

1

Pertanian

50,78

53,9

2


0,99

1,5

3

Industri Pengolahan

1,42

2,2

4


0,51

0,6

5

Kontruksi

3,57

4,9

6


5,31

7,5

7


2,24

3,5

8

Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan

5,23

7,6

9

Jasa-jasa

29,94 100,00

18,3 100,00

PDRB Sumber :

BPS Kabupaten Jeneponto, 2014 Hasil Olahan Bappeda Kab.Jeneponto

Tabel 2.13 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jeneponto Tahun 2010–2014 No 1 Sumber

Uraian Pertumbuhan Ekonomi :

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014*

5,38

7,25

7,32

6,97

6,97

BPS Kabupaten Jeneponto 2014 * Data yang digunakan adalah data 2013 karena BPS belum merilis data tahun 2014.

Pertumbuhan

ekonomi

Kab.

Jeneponto

pada

tahun

2013

mengalami perlambatan yang dipengaruhi oleh tingginya inflasi ditandai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD ) Kab. Jeneponto Tahun 2016

II-17

dengan naiknya harga barang sebagai akibat dari naiknya harga BBM sehingga mengurangi daya beli masyarakat. Diharapkan pada tahun 2014 dan 2015 pertumbuhan ekonomi bisa naik dengan adanya usaha pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta menekan laju inflasi. 2.2.1.2

Laju Inflasi Laju Inflasi di Kabupaten Jeneponto pada periode 2008-2012 mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2010 inflasi mencapai 6,81 persen sedangkan pada tahun 2014 inflasi sebesar 5,72 persen. Tabel 2.14 Laju Inflasi Kabupaten Jeneponto Tahun 2010 – 2014

No 1

Tahun

Uraian Laju Inflasi

Sumber

:

2010

2011

2012

2013*

2014**

6,82

2,87

4,87

6,24

5,72

BPS Kabupaten Jeneponto 2014 * Kab. Jeneponto mengikuti nilai inflasi Kota Makassar ** Data inflasi Februari 2014

Laju inflasi sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga-harga barang yang biasanya diakibatkan oleh kenaikan tarif dasar listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi. Selain itu penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti pertambahan produksi dan penawaran barang. Selain itu, kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintah yang kurang bertanggung jawab. Peningkatan laju inflasi ditahun 2014 lebih banyak disebabkan kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2014. 2.2.1.3

Pendapatan Perkapita Pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Jeneponto periode 2008-2012, mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2008 sebesar Rp. 4.693.927,- dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 8.890.871,-. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.15 Pendapatan Perkapita Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014 No

Tahun

Jumlah penduduk

Pendapatan perkapita

1

2010

342.700

6.634.100

2

2011

346.149

7.229.211

3

2012

348.138

8.890.871

4

2013

351.100

10.115.707


II-18

No

Tahun

Jumlah penduduk

Pendapatan perkapita

5

2014

353.287*

10.115.707**

Rata - Rata 348.275* 8.597.119** Sumber : * Data Proyeksi BPS Kabupaten Jeneponto 2014 ** Belum tersedia data terbaru

Ada semacam paradoks dari data ekonomi yang ada, pada tingkat

pertumbuhan

ekonomi

terlihat

bahwa

pada

tahun

2013

pertumbuhan ekonomi Kab. Jeneponto terlihat mengalami penurunan namun disisi lain pendapatan perkapita masyarakat meningkat. Hal ini mengindikasikan jika tingkat kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat

yang

sangat

besar.

Hal

ini

mengisyaratkan

perlunya

pemerintah untuk lebih berpihak pada penduduk berpendapatan rendah dalam setiap program dan kegiatannya, sehingga gap pendapatan bisa semakin mengecil. 2.2.1.4

Indeks Gini Indeks Gini menunjukkan ketimpangan pendapatan dalam suatu daerah, memiliki kisaran 0-1. Nilai 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sangat merata dan nilai 1 menunjukkan distribusi pendapatan yang timpang. Indeks gini di Kabupaten Jeneponto tidak dapat di uraikan secara rinci karena indeks gini diukur berdasarkan level provinsi. Oleh karena itu berikut ini akan ditampilkan indeks gini provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut : Tabel 2.16 Indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2014 No 1

Uraian Indeks Gini

2010

2011

Tahun 2012

0,4

0,41

0,41

2013*

2014*

0,41

0,41

Sumber : BPS Kabupaten Jeneponto 2014 * Belum tersedia data terbaru

Data

indeks

gini

mendukung

hipotesis

sebelumnya

dimana

terdapat kesenjangan pendapatan yang besar dalam masyarakat (0,41 dari indeks 0-1). Sayangnya data untuk tahun 2014 belum di-publish oleh BPS sehingga data belum bisa dianalisa untuk melihat sejauh mana keberhasilan

pemerintah

meningkatkan

pendapatan

kelompok

berpenghasilan rendah. 2.2.1.5

Indeks Ketimpangan Regional Indeks ketimpangan regional adalah indeks untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar kecamatan di suatu kabupaten/kota,


II-19

atau antar kabupaten/kota di suatu provinsi pada waktu tertentu. Indeks ketimpangan regional yang disajikan adalah indeks ketimpangan regional pada level provinsi sebagai berikut : Tabel 2.17 Indeks Ketimpangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2014 No 1

Tahun

Uraian Indeks Ketimpangan

2010

2011

2012

2013*

2014*

0,09300

0,09172

0,09138

0,09138

0,09138

regional

Provinsi


Indeks

ketimpangan

Sulawesi

Selatan

menunjukkan bahwa ketimpangan sangat rendah (hanya 0,09) yang berarti pembangunan dan pertumbuhan ekonomi hampir sama di semua wilayah. Meskipun data indeks ketimpangan regional memperlihatkan kondisi yang baik namun pada kenyataannya kesenjangan pendapatan perkapitan antar wilayah di Sulsel relatif tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan pendapatan perkapita Luwu Timur yang mencapai Rp. 40 Juta sedangkan Kabupaten Jeneponto hanya Rp. 10 Juta. 2.2.1.6

Persentase Penduduk di atas garis kemiskinan Persentase penduduk di atas garis kemiskinan dapat dilihat berdasarkan besarnya jumlah angka kemisikinan. Pada periode 2008 – 2012 angka kemiskinan di Kabupaten Jeneponto semakin menurun, dengan demikian persentase penduduk di atas garis kemiskinan semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.18 Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014 Pddk Miskin (Jiwa)

Pddk Miskin (KK)

Persentase Pddk Miskin

Persentase Pddk di atas Garis Kemiskinan

No

Tahun

Jumlah Penduduk

1

2010

342.700

65.400

16.350

19,08

80,92

2

2011

346.149

40.143

10.035

11,60

88,40

3

2012

348.138

40.143

10.035

11,60

88,40

4

2013*

351.100

40.143

10.035

11,60

88,40

5

2014*

353.287

40.143

10.035

11,60

88,40



II-20

Pendataan

orang

miskin

dilakukan

pada

tahun

2011

dan

seharusnya pada tahun 2014 dilakukan up-dating data orang miskin melalui pendataan BPLS yang dilakukan oleh BPS. Namun dengan pergantian kepemimpinan nasional ditahun 2014 maka pendataan ditunda sehingga data orang miskin masih menggunakan datan 2011. Namun dari diskusi yang dilakukan dengan BPS maka kemungkinan angka orang miskin Kab. Jeneponto akan berkurang melihat agresifitas pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah, terlebih melalui program bantuan sosial stimulan dibidang pertanian. 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 2.2.2.1

Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Jeneponto tahun 2010-2014 mengalami perkembangan, walaupun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2010,

AMH

Kabupaten

Jeneponto

tercatat

sebesar

77,27

persen,

sedangkan pada tahun 2014 mencapai 77,97. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.19 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2010-2014 Kabupaten Jeneponto NO

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis

182.154

169.967

171.188

182.154

184.013

2

Jumlah penduduk usia 15 Tahun Keatas

217.657

219.851

221.116

217.657

235.975

3

Angka Melek Huruf

77,27

77,31

77,42

78,92

77,97

1

Sumber : BPS Kabupaten Jeneponto 2014

Data dari tabel diatas menunjukkan terjadi penurunan persentase angka melek huruf dari tahun 2013. Penurunan yang terjadi hampir 1%. Hal ini terjadi karena angka penduduk usia diatas 15 tahun yang meningkat sangat pesat pada tahun 2014, meningkat hampir 20.000 orang dari tahun 2013. Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan pada tahun 2014, sebesar hampir 2000 orang. Lambatnya peningkatan angka melek huruf ini diakibatkan lemahnya dukungan pendanaan untuk program

pemberantasan

buta

aksara.

Pada

tahun

2014

hanya

dianggarkan sekitar Rp. 108.000.000 untuk pemberantasan buta aksara.


II-21

Namun hal menjanjikan terlihat pada tahun 2015 dimana anggaran untuk buta aksara meningkat 2000 kali lipat dari tahun 2014. Tabel 2.20 Angka Melek Huruf Tahun 2014 menurut Kecamatan Kabupaten Jeneponto NO

Kecamatan

Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis

Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas

Angka melek huruf

1

Bangkala Barat

14.264

17.754

80,34

2

Bangkala

33.902

34.692

97,72

3

Tamalatea

24.051

27.805

86,50

4

Bontoramba

22.842

24.499

93,24

5

Binamu

32.858

36.216

90,73

6

Turatea

19.188

20.959

91,55

7

Kelara

17.629

18.606

94,75

8

Rumbia

14.413

16.172

89,12

9

Arungkeke

11.524

12.970

88,85

10

Batang

12.744

13.731

92,81

11

Tarowang

14.740

15.619

94,37

218.155

239.023

Jumlah

Tabel diatas memperlihatkan bahwa Kecamatan Bangkala Barat merupakan wilayah dengan angka melek huruf terendah. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh fakta bahwa banyak wilayah desa di kecamatan ini relatif terisolasi, seperti Desa Pappalluang, Barana, Beroanging, Marayoka yang membuat kondisi ekonomi masyarakat rendah sehingga tingkat pendidikan juga rendah. 2.2.2.2

Angka Rata – Rata Lama Sekolah Angka Rata Rata Lama Sekolah (ALS) Kabupaten Jeneponto tahun 2010-2014 mengalami perkembangan. Pada Tahun 2012 ALS Kabupaten Jeneponto sebesar 6,23 tahun, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 6,27 tahun. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :


II-22

Gambar 2.3 Perkembangan Angka Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten Jeneponto Tahun 2009-2013

6,4 6,2 6

ALS

5,8 5,6 2009

2010

2011

2012

2013

Sumber : BPS Kabupaten Jeneponto

Angka rata-rata lama sekolah Kab. Jeneponto masih di bawah rata – rata Angka Lama Sekolah tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah mencapai 8,01 tahun pada tahun 2013. Pada tahun 2015 ini telah dilakukan langkah progresif dengan menaikkan anggaran untuk program wajib belajar 9 (sembilan) tahun sebesar 198% dengan harapan bahwa ALS bisa meningkat secara signifikan. 2.2.2.3

Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Jeneponto pada tahun 2010 untuk tingkat SD/MI tercatat sebesar 80,59 persen dan pada tahun 2014 sebesar 92,88 persen. Untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2010, sebesar 57,47 dan pada tahun 2014 sebesar 74,68 persen. Sedangkan untuk SMA/SMK/MA pada tahun 2010 adalah sebesar 28,72 persen dan pada tahun 2014 sebesar 55,88 persen. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.21 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014

NO 1

Jenjang Pendidikan

2011

2012

2013

2014

33.789

38.528

39.153

38.520

41.325

41.925

44.247

46.800

44.949

44.492

87,07

83,66

85,70

92.88

11.538

13.833

14.017

15.880

SD/MI

Jumlah siswa kelompok usia 7-12 1.1. tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 1.2. tahun 1.3. APM SD/MI 2

2010

80,59

SMP/MTs

Jumlah siswa kelompok usia 13-15 2.1. tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs

12.565


II-23

NO

Jenjang Pendidikan

Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun 2.3. APM SMP/MTs 2.2.

3

2010

2011

2012

2013

2014

21.862

21.333

21.547

21.671

21.264

57,47

54,09

64,20

64,68

74.68

6.312

8.817

7.704

10.620

11.026

19.299

19.495

19.607

19.731

45,69

39.52

54,16

55.88

SMA/MA/SMK

Jumlah siswa kelompok usia 16-18 3.1. tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 3.2. tahun 3.3. APM SMA/MA/SMK

21.974 28,72

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Jeneponto

Pada tahun 2014 terjadi perkembangan APM yang signifikan disemua jenjang

pendidikan.

Perkembangan

terbesar

dimiliki

oleh

SMP/MTs

sederajat yang mengalami perkembangan sebanyak 10%. Pertumbuhan yang signifikan ini disebabkan mulai rapinya sistem database pendidikan yang dikembangkan

oleh

Dinas

Pendidikan,

Pemuda

dan

Olahraga

Kab.

Jeneponto pada tahun 2014. Tidak ada lagi sekolah yang sengaja menambah jumlah muridnya secara sengaja untuk mengejar dana Bantuan Operasional Sekolah. 2.2.2.4

Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Jeneponto pada tahun 2010 untuk tingkat SD/MI tercatat sebesar 103,91 persen dan pada tahun 2014 sebesar 117,78 persen. Untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2010, sebesar 90,37 persen dan pada tahun 2014 sebesar 100,40 persen. Sedangkan untuk SMA/SMK/MA pada tahun 2010 sebesar 43,51 persen dan pada tahun 2014 sebesar 72,22 persen. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.22 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014

NO 1

Jenjang Pendidikan

2010

2011

2012

2013

2014

SD/MI

1.1.

Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI

43.566

50.535

50.526

52.981

49.731

1.2.

Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun

41.925

44.247

46.800

44.949

44.492

103,91

114,21

107,96

117,87

111.78

19.757

19.397

20.201

20.853

21.366

21.862

21.333

21.547

21.671

21.264

1.3. APK SD/MI 2 2.1.

SMP/MTs Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs

2.2. Jumlah penduduk kelompok usia 13-15


II-24

NO

Jenjang Pendidikan

2010

2011

2012

2013

2014

tahun 2.3. APK SMP/MTs 3

90,37

90,92

93,75

96,23

100.40

9.561

13.078

13.156

13.921

14.250

21.974

19.299

19.495

19.607

19.731

43,51

67,77

67,48

71,00

72.22

SMA/MA/SMK

3.1.

Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK

3.2.


3.3. APK SMA/MA/SMK

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Jeneponto 2.2.2.5

Usia Harapan Hidup Usia harapan hidup (UHH) di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2009 tercatat sebesar 64,70 tahun, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 65,4. UHH untuk tahun 2014 belum dimiliki oleh BPS. Namun melihat trend yang ada dari tahun 2009-2013 maka hadir optimisme bahwa UHH untuk tahun 2014 akan meningkat, walaupun peningkatan tersebut tidak signifikan. Perkembangan UHH dari tahun 2009-2013 dapat dilihat pada grafik berikut : Gambar 2.4 Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Jeneponto Tahun 2009-2013

65,50 65,00 UHH

64,50 64,00 2009

2010

2011

2012

2013

Sumber : BPS Kabupaten Jeneponto

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka harapan hidup Kabupaten Jeneponto meningkat setiap tahun, namun peningkatannya tidak signifikan sehingga masih dibawah angka Usia Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah mencapai angka 70,45 tahun pada tahun 2012. Permasalahnnya adalah masih tingginya angka kematian bayi dan masih belum mengakarnya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Intervensi program harus difokuskan pada peningkatan pemahaman terhadap PHBS yang tentunya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.


II-25

2.2.2.6

Angka Kelangsungan Hidup Bayi Angka

kelangsungan

hidup

bayi

dapat

dilihat

berdasarkan

besarnya angka kematian bayi. Pada periode tahun 2010 – 2014, angka kematian bayi di Kabupaten Jeneponto mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2010 angka kematian bayi sebesar 7 orang per 1000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2014 menjadi 10 orang per 1000 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kelangsungan hidup bayi pada tahun 2010 adalah sebesar 993 per 1000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2014 sebesar 991 per 1000 kelahiran hidup. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.23 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014 No

Uraian

1

Kematian Bayi (jiwa)

2

Kelahiran Hidup (jiwa)

3

AKB

4 AKHB Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

41

37

46

49

55

5.838

6.538

6.478

6.065

5.528

7

6

7

8

10

993

994

993

992

991

2.2.3 Fokus Seni dan Budaya dan Olahraga Kinerja pemerintahan daerah jika ditinjau dari fokus seni dan budaya dapat dilihat dari aspek jumlah group kesenian yang ada di daerah, ketersediaan sarana dan prasarana olah raga dan kepemudaan. Di Kabupaten Jeneponto periode tahun 2010 sampai dengan 2014 untuk fokus seni dan budaya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.24 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2010-2014 Kabupaten Jeneponto No

Uraian

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

5

5

5

5

5

1

Jumlah Grup Kesenian

2

Jumlah Gedung Kesenian

TD

TD

TD

1

1

3

Jumlah Klub Olahraga

50

51

51

51

53

4

Jumlah Lapangan Olahraga

32

32

32

32

37



II-26

Tabel 2.25 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2014 Menurut Kecamatan Kabupaten Jeneponto

1

Bangkala Barat

1

Jumlah Gedung Kesenian per 0

2

Bangkala

0

0

5

5

3

Tamalatea

0

0

5

2

4

Bontoramba

0

0

3

2

5

Binamu

2

1

17

10

6

Turatea

1

0

4

2

7

Kelara

0

0

4

3

8

Rumbia

0

0

2

2

9

Arungkeke

0

0

4

4

10 Batang

1

0

3

2

11 Tarowang

0

0

1

3

5

1

53

37

NO

Kecamatan

Jumlah Grup Kesenian

Jumlah

Jumlah Klub Olahraga 3

Jumlah Lapangan Olahraga 2

Sumber: Data Primer Hasil pengamatan Lapangan

2.3

Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib 2.3.1.1. Bidang Pendidikan a.

Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah (APS), untuk setiap jenjang pendidikan makin kecil seiring dengan makin tingginya jenjang pendidikan. APS untuk usia Sekolah Dasar (7-12 tahun) tahun 2010 sekitar 80,59 persen meningkat menjadi 87,07 persen tahun 2011, sementara di 2012 mencapai 83,66 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ada sekitar 92,87 persen anak usia 7-12 tahun secara aktif sekolah pada jenjang pendidikan dasar dari total penduduk pada usia tersebut. Selanjutnya pada jenjang Sekolah Lanjutan Pertama (13-15 tahun), APS-nya berada pada kisaran 57,47 persen pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2011 turun menjadi 54,09 % dan tahun 2012 menjadi 64,20 persen. Bahkan harapan kita di tahun 2015 dan 2016 APS semua jenjang pendidikan ini akan semakin meningkat seiring dengan semakin mengecilnya Angka Putus Sekolah disemua jenjang pendidikan.


II-27

Tabel 2.26 Perkembangan Angka Partispasi Sekolah (APS) Tahun 2010-2014 Kabupaten Jeneponto NO

Jenjang Pendidikan

2010

2011

2012

2013

2014

1

SD/MI

1.1.

Jumlah Murid Usia 7-12 tahun

33.789

38.528

39.153

38.520

41.746

1.2.


41.925

44.247

46.800

44.949

44.949*

1.3.

APS SD/MI

80,59

87,07

83,66

85,70

92,87

2

SMP/MTs

2.1.

Jumlah Murid Usia 13-15 tahun

12.565

11.538

13.833

14.017

10.655

2.2.


21.862

21.333

21.547

21.671

21.671*

2.3. APS SMP/MTs 57,47 54,09 64,20 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Jeneponto * Data sementara (belum tersedia data terbaru)

64,68

49,17

Tabel 2.27 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2014 menurut Kecamatan Kabupaten Jeneponto SD/MI NO

Kecamatan

Jumlah murid usia 712 thn

Jumlah penduduk usia 7-12 th

2.842

SMP/MTs APS

Jumlah murid usia 1315 thn

Jumlah penduduk usia 1315 th

APS

3.519

80,76

700

1.613

43,40

1.940

6.576

29,50

1.263

3.183

39,68

2

Bangkala Barat Bangkala

3

Tamalatea

4.513

5.485

82,28

1.113

2.801

39,74

4

Bontoramba

3.888

4.522

85,98

991

2.066

47,97

5

Binamu

5.537

6.934

79,85

1.765

3.315

53,24

6

Turatea

3.690

3.936

93,75

669

1.903

35,16

7

Kelara

2.532

1.780

142,25

552

1.747

31,60

8

Rumbia

2.315

2.829

81,83

657

1.439

45,66

9

Arungkeke

1.940

2.250

86,22

401

1.071

37,44

10 Batang

2.085

2.464

84,62

233

1.182

19,71

11 Tarowang

3.053

2.924

104,41

555

1.351

41,08

21.671

39,52

1

Jumlah 34.335 43.219 86,50 8.899 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Jeneponto

b.

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan tertentu. Rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Jeneponto periode 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut :


II-28

Tabel 2.28 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2010-2014 Kabupaten Jeneponto NO

Jenjang Pendidikan

2010

1

SD/MI

1.1.

Jumlah gedung sekolah

1.2.


1.3.

Rasio

2

SMP/MTs

2.1.

Jumlah gedung sekolah

2.2.


2011

2012

2013

2014

304

319

325

325

328

41.925

44.247

46.800

44.949

44.492

72,51

72,10

69,44

72,30

73.72

98

117

122

121

123

21.862

21.333

21.547

21.671

21.264

2.3. Rasio 44,83 54,84 56,62 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Jeneponto

55,83

57.84

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia SD/MI adalah sebesar 72,51 dan pada tahun 2014 menjadi 73,70. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, pada tahun 2010 rasionya sebesar 44,83 menjadi 57,84 persen pada tahun 2014. Data diatas menunjukkan bahwa ketersediaan sekolah sudah relatif bagus namun yang perlu ditingkatkan adalah pemerataannya, jangan sampai ada desa yang jarak sekolah dasarnya melebihi yang ditentukan. Tabel 2.29 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2014 menurut Kecamatan Kabupaten Jeneponto SD/MI No

Kecamatan

Jumlah Gedung Sekolah

SMP/MTs Jumlah Gedung Sekolah

SD

MI


26

3

3.626

0,008

8

3

1.613

0,007

47

11

6.891

0,008

8

9

3.183

0,005

Rasio

SMP

MTs


Rasio

2

Bangkala Barat Bangkala

3

Tamalatea

30

2

5.485

0,006

8

6

2.801

0,005

4

Bontoramba

27

4

4.522

0,007

9

4

2.066

0,006

5

Binamu

36

4

6.965

0,006

10

4

3.315

0,004

6

Turatea

22

4

3.936

0,007

7

7

1.903

0,007

7

Kelara

25

1

2.741

0,009

4

4

1.747

0,005

8

Rumbia

29

2

2.907

0,011

8

4

1.439

0,008

9

Arungkeke

14

1

2.250

0,007

2

2

1.071

0,004

10 Batang

16

1

2.464

0,007

2

3

1.182

0,004

11 Tarowang

18

2

2.924

0,007

4

5

1.351

0,007

1

Jumlah 290 35 44.711 70 51 21.671 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Jeneponto Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD ) Kab. Jeneponto Tahun 2016

II-29

b.

Rasio Guru dan Murid Salah satu indikator penting bidang pendidikan adalah rasio antara guru dan murid. Indikator ini dapat menunjukkan kualitas pendidikan karena semakin sedikit murid yang diajar maka kualitas pengajaran akan semakin baik. Rasio antara guru dan murid di Kabupaten Jeneponto untuk periode 2010 sampai dengan 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 2.30 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2010-2014 Kabupaten Jeneponto NO 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3.

Jenjang Pendidikan SD/MI Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio SMP/MTs Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio

2010

2011

2012

2013

2014

3.574 43.566 12

2.391 50.535 21

4.865 50.526 10

3.759 52.981 14

4.654 49.731 11

1.601 19.757 12

3.808 19.397 5

1.109 20.201 18

2.333 20.853 9

2.440 21.791 9


Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 rasio guru terhadap murid jenjang pendidikan SD/MI adalah sebesar 12 dan pada tahun 2014 menjadi 11 persen. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, pada tahun 2010 rasionya sebesar 12 persen menjadi 9 persen pada tahun 2014. Angka tersebut diatas mengindikasikan bahwa jumlah tenaga pengajar sudah memenuhi standar. Pertanyaannya adalah apakah semua pengajar tersebut adalah berstatus PNS atau tidak. Selain itu yang patut menjadi pertanyaan adalah apakah jumlah guru tersebut sudah merata disemua wilayah di Kab. Jeneponto. Tabel 2.31 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2014 menurut Kecamatan Kabupaten Jeneponto SD/MI NO

Kecamat an

Jumlah Guru

Jumlah Murid

SMP/MTs Rasio

SD

MI

SD

MI

SD

MI

Jumlah Guru SM MTs P

Jumlah Murid

Rasio

SMP

MTs

SMP

MTs

1

Bangkala Barat

384

22

3.664

144

0,10

0,15

211

54

1.048

174

0,20

0,31

2

Bangkala

802

159

6.299

1188

0,13

0,13

365

29

2.014

131

0,18

0,22

3

Tamalatea

508

47

5.821

382

0,09

0,12

332

0

1.579

0

0,21

0,00

4

Bontoram ba

490

37

4.718

238

0,10

0,16

244

0

1.464

0

0,17

0,00

5

Binamu

631

50

7.125

425

0,09

0,12

333

58

2.627

765

0,13

0,08

6

Turatea

425

49

3.781

346

0,11

0,14

180

0

1.001

0

0,18

0,00


II-30

SD/MI Kecamat an

NO

Jumlah Guru

SMP/MTs

Jumlah Murid

Jumlah Guru SM MTs P

Rasio

SD

MI

SD

MI

SD

MI

Jumlah Murid

Rasio

SMP

MTs

SMP

MTs

7

Kelara

370

12

3.329

120

0,11

0,10

121

50

800

615

0,15

0,08

8

Rumbia

347

33

2.938

224

0,12

0,15

147

0

982

0

0,15

0,00

9

Arungkek e

270

12

2.406

84

0,11

0,14

70

0

594

0

0,12

0,00

10 Batang

268

17

2.680

107

0,10

0,16

60

0

379

0

0,16

0,00

11 Tarowang

205

29

3.178

147

0,06

0,20

105

0

785

0

0,13

0,00

Jumlah

4700

45.939

2168

13.273


2.3.1.2. Bidang Kesehatan a.

Rasio sarana kesehatan per satuan penduduk Rasio sarana kesehatan berupa puskesmas, pustu dan poskesedes per satuan penduduk di Kabupaten Jeneponto dalam kurun waktu 2010 – 2014, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.32 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014

NO

Uraian

1.

Jumlah Puskesmas

2.

Jumlah Poliklinik

3.

Jumlah Pustu

4.

Jumlah Penduduk

5.

Rasio Puskesmas persatuan penduduk

6.

Rasio Poliklinik persatuan penduduk

7.

Rasio Pustu persatuan penduduk

2010

2011

2012

2013

2014

17

18

18

18

18

0

2

3

3

2

56

56

56

56

55

342.489

346.149

351.083

352.894

353.287

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

0

1,0

1,0

1,0

0,5

30,50

32,14

32,14

32,14

31,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto

Sementara itu distribusi sarana kesehatan di tingkat kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.33 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kabupaten Jeneponto Menurut Kecamatan Tahun 2014 Puskesmas

Poliklinik

Pustu

NO

Kecamatan

Jumlah Penduduk*

Jmlh

Rasio

Jmlh

Rasio

Jmlh

Rasio

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=4/3)

(6)

(7=6/3)

(8)

(9=8/3)

1

Bangkala Barat

25.128

2

0,01

0

0

6

0,02

2

Bangkala

47.158

2

0,01

0

0

10

0,02


II-31

NO

Kecamatan

Puskesmas

Poliklinik

Pustu

Jumlah Penduduk*

Jmlh

Rasio

Jmlh

Rasio

Jmlh

Rasio

3

Tamalatea

39.041

1

0,01

0

0

7

0,02

4

Bontoramba

37.759

1

0,01

0

0

8

0,02

5

Binamu

54.631

3

0,01

2

0,00

2

0,00

6

Turatea

38.115

2

0,01

0

0

7

0,02

7

Kelara

24.787

1

0,01

0

0

5

0,02

8

Rumbia

24.799

2

0,01

0

0

5

0,02

9

Arungkeke

17.185

1

0,01

0

0

2

0,01

10

Batang

18.646

1

0,01

0

0

3

0,02

11

Tarowang

26.038

2

0,01

0

0

1

0,02

353.287

18

0,01

3

5,53

56

0,02

Jumlah Sumber

:

Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto * Data Proyeksi Sementara BPS Jeneponto 2015

Data diatas menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan sudah relatif baik. Hal ini didukung oleh data dari Riskesdes 2014 yang menunjukkan tidak ada lagi wilayah di Kab. Jeneponto yang jarak ke unit pelayanan kesehatan terdekat melebihi 60 menit perjalanan. Selain itu dengan launching program brigade siaga 115 maka diharapkan pelayanan kesehatan akan semakin baik. b. Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapatkan Perawatan Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tata laksana gizi buruk di satu wiayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pada periode lima tahun ini cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di Kabupaten Jeneponto telah mencapai 100 persen. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.34 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014 No 1.

Tahun

Uraian Jumlah Penderita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan

2. Jumlah Gizi Buruk Persentase

2010

2011

2012

2013

2014

102

39

22

11

16

102

39

22

11

16

100

100

100

100

100



II-32

c.

Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan Cakupan

Komplikasi

Kebidanan

adalah

ibu

dengan

komplikasi

kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan defenitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.35 Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014 No

Tahun

Uraian Cakupan komplikasi Kebidanan yang ditangani Jumlah Sasaran Komplikasi Kebidanan yang ditangani

1. 2.

Persentase

2010

2011

2012

2013

2014

32

431

648

855

886

1.534

1.430

1.507

1.476

1.320

2,09

30,14

43,00

57,93

67.13


Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 cakupan pelayanan komplikasi kebidanan mencapai 67,13%, meningkat 64% dari tahun 2010 yang hanya mencapai 2,09%. Dengan kondisi seperti ini maka resiko komplikasi kebidanan dapat ditekan sehingga angka kematian ibu melahirkan dan bayi dapat ditekan sehingga indeks kesehatan bisa meningkat dan mendonkrak IPM Kab. Jeneponto. d. Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah ibu bersalin yang mendapatkan pertolongan dari tenaga kesehatan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Cakupan persalinan

oleh tenaga kesehatan di

Kabupaten Jeneponto periode tahun 2010-2014 adalah sebagaimana pada tabel berikut : Tabel 2.36 Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014 No

Tahun

Uraian 2010

2011

2012

2013

2014

1.

Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

5.712

6.262

6.347

6.027

5.458

2.

Jumlah Ibu Bersalin

7.319

6.830

7.191

7.039

6.299

78,04

91,68

88,26

85,62

86.65

Persentase Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto


II-33

Dengan angka persentase yang mencapai 86,65% pada tahun 2014 maka masih dibutuhkan kerja keras agar prestasi yang dicapai pada tahun 2011 yaitu sebesar 91,68% bisa dicapai. Tentu saja kegiatan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya proses kelahiran bayi dibantu oleh tenaga kesehatan harus digalakkan selain mendorong para bidan dan kegiatan posyandu untuk lebih aktif melakukan pendataan kehamilan. e.

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan masyarakat miskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin di Kabupaten Jeneponto periode 2010-2014 adalah sebagai berikut : Tabel 2.37 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014 Tahun

No

Uraian

1.

Jumlah Penduduk Miskin yang mendapatkan rujukan

2.

Jumlah Penduduk Miskin

2010

2011

2012

2013

2014

2.661

2.411

1.982

1.969

1.477

202.337 188.621 116.719 116.719 179.019

Persentase

1,32

1,28

1,70

1,69

0,83

(UCI)

adalah


f.

Cakupan Desa UCI Cakupan

desa

Universal

Child

Immunization

desa/kelurahan dimana lebih dari 80 persen dari jumlah bayi yang ada di desa/kel. tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Cakupan desa UCI di Kabupaten Jeneponto periode tahun 2010 – 2014 adalah sebagaimana pada tabel berikut : Tabel 2.38 Cakupan Desa UCI Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014 No

Uraian

1.

Jumlah Desa yang Ucl

2.

Jumlah Desa / Kelurahan Persentase

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

44

71

70

75

93

113

113

113

113

113

38,94

62,83

61,95

66,37

82,30



II-34

Data dari tabel 2.38 mengindikasikan bahwa sisa 20 desa/kelurahan yang belum masuk kategori UCI (93 desa/kelurahan sudah UCI), suatu prestasi yang perlu diapresiasi karena jumlah ini meningkat pesat dari tahun 2013 yang hanya mencapai 75 desa/kelurahan. g.

Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan dan perawat yang memilik kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali dalam satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Jeneponto periode tahun 2010 – 2014 adalah sebagaimana pada tabel berikut : Tabel 2.39 Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014

No

Tahun

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

1. Jumlah Kunjungan Bayi

5.803

5.127

6.394

6.208

4.920

2. Jumlah Sasaran bayi

5.838

6.574

6.918

6.771

6.059

99,4

78,0

92,4

91,7

81.20

Persentase Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto

2.3.1.3. Bidang Pekerjaan Umum a.

Panjang Jaringan Jalan Panjang jaringan jalan dapat menunjukkan tingkat pembangunan transportasi jalan di suatu daerah. Pembangunan transportasi jalan di Kabupaten Jeneponto ditandai dengan meningkatnya panjang jaringan jalan dari 1.645,09 km pada tahun 2010, menjadi 1.712,63 pada tahun 2013, dengan kondisi baik 70,61 persen (1.209,26 km), kondisi rusak sedang 5,70 persen (97,66 km), kondisi rusak 3,08 persen (52,79 km), dan kondisi rusak berat 20,61 persen (352,93 km). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.40 Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014

NO

Kondisi Jalan

Panjang Jalan (km) 2010

2011

2012

2013

1.491,77

1.508,05

1.451,19

1.370,11

1.

Kondisi Baik

2.

Kondisi Rusak sedang

136,1

96,02

86,148

171,26

3.

Kondisi Rusak

17,22

30,40

40,003

85,631


2014

II-35

NO

Kondisi Jalan

4.

Kondisi Rusak Berat

5.

Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)

Panjang Jalan (km) 2010

2011

2012

2013

0

45,40

121,778

85,631

1.645,09

1.679,87

1.699,127

1.712,63

2014

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jeneponto

b. Rasio Jaringan Irigasi Rasio Jaringan irigasi di Kabupaten Jeneponto pada periode tahun 2010 -2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 rasio jaringan irigasi sebesar 88,00 meningkat menjadi 90,18 pada tahun 2013. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.41 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014 NO

Jaringan Irigasi

Panjang Jaringan (meter) 2010

2011

2012

2013

1.

Jaringan primer

15.750

15.850

16.250

16.830

2.

Jaringan Sekunder

52.370

53.500

53.750

53.905

3.

Jaringan Tersier

95.900

96.250

96.500

96.750

4.

Luas lahan budidaya

22.900

22.950

23.000

23.123

5. Rasio 88,00 89,00 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jeneponto

89,50

90,18

2014

Sementara itu dari sisi efisiensi dan efektifitas pengelolaan jaringan irigasi, juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2013 indeksnya mencapai 9,40. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.42 Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014 NO

Pasokan Irigasi

2010

2011

2012

2013

12,33

12,57

13,25

13,96

7,57

7,75

8,15

8,25

1.

Pasok Irigasi per Area

2.

Pasok Irigasi Relatif

3.

Pasok Air Relatif

0,010

0,010

0,010

0,010

4.

Indek Luas Areal

9,15

9,25

9,35

9,40

5.

Rancangan Luas Areal

2.400

25.500

27.500

28.350

2014


Sementara itu jika data efisiensi dan efektivitas jaringan irigasi dilihat menurut sebaran per kecamatan maka Kecamatan Tamalatea dan Batang memiliki rasio tertinggi untuk pasok irigasi per area.


II-36

Tabel 2.43 Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Jeneponto

1 1.

Luas Pasok Total Luas Kebutuhan PIA Lahan Air Pasok Kecamatan Rancangan Air Tanaman (lt/ Terairi Irigasi Air (Ha) (Ha) dtk/ha) (Ha) (lt/ dtk) (lt/ dtk) 2 3 4 5 6 8 9=6/4 Bangkala Barat 2.400 2.388 1.791 3.009 4.800 1,26

2.

Bangkala

1.000

897

673

1.121

1.794

1,25

0,75

0,0019

0,90

3.

Tamalatea

1.000

924

693

1.201

1.894

1,30

0,75

0,0019

0,92

4.

Bontoramba

2.500

2.431

1.823

3.087

4.911

1,27

0,75

0,0007

0,97

5.

Binamu

2.500

1.440

1.080

1.800

2.880

1,25

0,75

0,0012

0,58

6.

Turatea

3.250

2.950

2.213

3.717

5.930

1,26

0,75

0,0006

0,91

7.

Kelara

2.750

2.600

1.950

3.302

5.252

1,27

0,75

0,0007

0,95

8.

Rumbia

6.250

6.141

4.606

7.676

12.282

1,25

0,75

0,0003

0,98

9.

Arungkeke

2.000

1.420

1.065

1.818

2.883

1,28

0,75

0,0012

0,71

10.

Batang

2.500

1.932

1.449

2.512

3.961

1,30

0,75

0,0009

0,77

11.

Tarowang

2.200

1.580

1.185

2.007

3.192

1,27

0,75

0,0011

0,72

28.350

24.703

18.527

31.250

49.777

13,96

8,25

0,0110

9,40

NO

Jumlah

PIR (lt/ dtk/ha)

PAR (lt/ dtk/ha)

IA (%)

10=6/5 0,75

11=9/5 0,0007

12=4/3 1,00


2.3.1.4. Bidang Penataan Ruang a.

Rasio Ruang Terbuka Hijau Rasio ruang terbuka hijau untuk Kabupaten Jeneponto masih sangat rendah. Sampai dengan tahun 2013 luas ruang terbuka hijau hanya mencapai 0,5 ha, tidak mengalami peningkatan dalam 4 tahun terakhir, lihat table dibawah. Namun pada tahun 2014 terjadi kenaikan signifikan terhadap luas ruang terbuka hijau. Peningkatan luas areal ini disebabkan dialokasikannya beberapa titik sebagai ruang terbuka hijau untuk publik seperti antara lain kompleks RTH Ka’bonga, RTH Romanga yang berupa hutan kota, dan perluasan RTH Taman Siswa. Tabel 2.44 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014

No

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Luas Ruang Terbuka Hijau

0,546 ha

0,546 ha

0,546 ha

0,546 ha

7 ha

2.

Luas wilayah ber HPL/HGB

TD

TD

TD

TD

TD

3.

Luas wilayah

74.979 ha

74.979 ha

74.979 ha

74.979 ha

74.979 ha

4.

Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2)

0,0006

0,0006

0,0006

0,0006

0,0010

Sumber : Diolah dari Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Jeneponto


II-37

Walaupun terjadi peningkatan signifikan pada luas areal ruang terbuka hijau namun masih jauh dari yang dipersyaratkan yaitu 20% dari wilayah. Namun hal ini juga bisa diperdebatkan apakah hanya ibu kota kabupaten yang dihitung RTH nya atau seluruh wilayah kabupaten. Karena jika hanya ibukota kabupaten maka dengan luas areal RTH yang mencapai 7 ha maka rasionya akan menjadi lebih besar karena luas total kawasan ibukota hanya kurang lebih 500 ha. b. Rasio Bangunan ber – IMB Rasio bangunan ber – IMB di Kabupaten Jeneponto periode 2009-2013 sangat rendah. Dimana pada tahun 2010 rasionya hanya 0,35 persen dan pada tahun 2014 tercatat hanya 0,28 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.45 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014 No

Uraian

1.

Jumlah Bangunan ber-IMB

2.

Jumlah Bangunan

3.

Rasio bangunan ber-IMB (1:2)

2010

2011

2012

2013

2014

256

353

327

288

520

66.568

78.315

90.063

103.573

119.109*

0,38

0,45

0,36

0,28

0,44

Sumber : Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Jeneponto * Data merupakan hasil prediksi berdasarkan trend perkembangan dari tahun ketahun

Pada tahun 2015 menurut data dari Kantor Pelayanan Terpadu ada sekitar 232 IMB yang dikeluarkan atau hampir sama dengan jumlah bangunan ber-IMB pada tahun 2013. Dengan kondisi seperti ini maka perkembangan rasio bangunan ber-IMB meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Fenomena ini tentunya akan berpengaruh pada realisasi PAD dari IMB yang masuk ke kas daerah. 2.3.1.5. Bidang KB dan Pemberdayaan Perempuan a.

Rasio Akseptor KB Rasio akseptor KB di Kabupaten Jeneponto tahun 2010 – 2014 mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2010 rasionya sebesar 85,94 persen kemudian menurun pada tahun 2011 menjadi 69,08 persen dan pada tahun 2014 menurun drastis menjadi 16,60 persen. Hal tersebut sebagaimana tercantum pada tabel berikut :


II-38

Tabel 2.46 Rasio Akseptor KB Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014 NO

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

1

Jumlah akseptor KB

53.270

49.120

59.140

50.629

11.664

2

Jumlah pasangan usia subur

61.987

71.103

78.256

70.382

70.117

3

Rasio akseptor KB

85,94

69,08

75,57

71,93

16.60

Sumber: Badan Pusat Statistik

b. Rata – Rata Jumlah Anak Per keluarga Rata – rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2014 adalah sebesar 2 orang. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.47 Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014 NO

Uraian

2010

1

Jumlah anak

2

Jumlah keluarga

3

Rata-rata jumlah anak per keluarga

2011

2012

2013

2014

182.594

184.967

187.616

186.154

156.268

91.767

90.688

92.127

92.975

93.291

3

3

3

2,6

1,675

Sumber: Badan Pusat Statistik

Penurunan jumlah rata-rata anak per keluarga pada tahun 2014 lebih banyak disebabkan kelompok usia anak yang pada tahun 2013 sebesar 186.154 berkurang menjadi 156.268 karena sudah beranjak ke kelompok umur diatasnya. Jadi penurunan rerata anak per keluarga bukan disebabkan natural causes seperti kematian. 2.3.1.6 Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika a.

Jumlah Penumpang Angkutan Umum Jumlah penumpang angkutan umum di Kabupaten Jeneponto tahun 2010 – 2014 semakin meningkat. Pada tahun 2010 jumlah penumpang angkutan umum adalah sebanyak 6.634.000 orang, dan pada tahun 2014 sebanyak 6.840.000 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.48 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014

No

Uraian Jumlah 1. penumpang Bis Jumlah 2. penumpang Kereta api Jumlah 3. penumpang Kapal

2010

2011

2012

2013

2014

6.634.000

6.583.800

6.621.000

6.738.000

6.840.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


II-39

No

Uraian

laut Jumlah 4. penumpang Pesawat udara Total Jumlah 5. Penumpang

2010

2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

-

6.634.000

6.583.800

6.621.000

6.738.000

6.840.000

Sumber: Dinas Perhubungan dan Informatika Kab. Jeneponto

Kabupaten Jeneponto hanya menghitung penumpang angkutan darat dikarenakan tidak memiliki bandar udara dan moda kereta api. Jeneponto memiliki pelabuhan rakyat bungeng tapi lebih dipergunakan untuk angkutan barang dari dan ke Jeneponto, bukan untuk penumpang. b. Jumlah Izin Trayek Jumlah izin trayek di Kabupaten Jeneponto tahun 2010 – 2014 mengalami penurunan setiap tahun. Dimana pada tahun 2010 jumlah izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 390 buah dan pada tahun 2014 tercatat hanya 285 buah. Hal tersebut dapat di lihat pada tabel berikut : Tabel 2.49 Jumlah Ijin Trayek Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014 No

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Izin Trayek perkotaan

2

2

2

2

2

2.

Izin Trayek perdesaan

12

12

12

12

12

3.

Jumlah Izin Trayek

390

365

330

315

285


Ada dua kemungkinan kenapa penurunan terus terjadi. Pertama, jumlah mobil angkutan semakin menurun yang kemungkinan dikarenakan usia kendaraan yang sudah uzur maupun munculnya moda transportasi darat lainnya yang menggerus penumpang kendaraan umum sehingga secara alamiah jumlah kendaraan umum terus berkurang karena berkurangnya permintaan. Yang kedua, kemungkinan banyak kendaraan umum yang tidak memiliki izin trayek atau izinnya sudah kadaluarsa. Jika hal ini yang terjadi maka butuh pendataan kembali terhadap izin trayek kendaraan umum yang beroperasi karena akan sangat merugikan daerah karena berkurangnya pendapatan asli daerah. c.

Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Jumlah uji kir angkutan umum di Kabupaten Jeneponto tahun 2010 – 2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 uji kir yang dilakukan


II-40

terhadap angkutan umum sebanyak 760, dan pada tahun 2014 jumlah uji kir sebanyak 520. Tabel 2.50 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014 2010 No Angkutan Umum Mobil penumpang umum

Jml

2011

2012

2013

2014

Jmlh Jmlh Jmlh Jmlh Jmlh % Jmlh % Jmlh % Jmlh % Jmlh KIR KIR KIR KIR KIR

390

300

77

365

2. Mobil bus

190

90

47

90

3. Mobil barang

420

370

88

460

4. Kereta gandengan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Kereta tempelan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77

915

1.

1000 760

Jumlah

220 60 365 -

-

275 75 315

8

-

400 87 475

-

8

-

645 74 715

620 80 848

285 90 265 -

%

155

80

-

-

365

95

-

-

-

-

-

-

520

175

-

655 92 705

920 74 1038 940 90 970


d. Jumlah Surat Kabar Jumlah jenis surat kabar yang beredar di Kabupaten Jeneponto baik terbitan nasional maupun lokal mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2010 tercatat ada 38 jenis surat kabar, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 55 jenis surat kabar. Tabel 2.51 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014 NO

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

1

Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional

5

6

6

8

8

2

Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal

33

35

45

47

47

3

Total jenis surat kabar (1+2)

38

41

51

55

55

Sumber: Data olahan

e.

Jumlah Penyiaran Radio dan TV lokal/nasional Jumlah penyiaran Radio dan TV lokal/nasional yang dapat dinikmati di Kabupaten Jeneponto mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 jumlah penyiaran radio dan TV lokal/nasional sebanyak 22 stasiun, pada tahun 2014 meningkat menjadi 22 jumlah stasiun. Tabel 2.52 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014

NO 1

Uraian Jumlah penyiaran radio lokal

2010

2011

2012

2013

2014

2

2

4

6

2


II-41

NO

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

2

Jumlah penyiaran radio nasional

1

1

1

1

1

3

Jumlah penyiaran TV lokal

3

3

4

5

7

4

Jumlah penyiaran TV nasional

16

18

20

25

12

5

Total penyiaran radio/TV lokal (1+2+3+4)

22

24

29

37

22


f.

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Mobilitas penduduk Kabupaten Jeneponto tergolong cukup dinamis, hal ini dapat terlihat dari banyaknya orang dan barang yang terangkut dengan angkutan umum. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.53 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014

NO

Uraian

2010

2011

1.

Jumlah orang (orang)

6.634.000

2.

Jumlah Barang (ton)

2012

6.583.00

2013

6.621.000

2014

6.738.000

6.840.000

66.340.000 65.838.000 66.210.000 67.380.000 68.470.000


2.3.1.7 Bidang Tenaga Kerja dan Sosial a.

Penduduk usia 15 Tahun keatas dirinci menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam pembangunan daerah karena mencakup dimensi sosial ekonomi. Berikut ini disajikan gambaran kondisi penduduk usia produktif pada tahun 2014 menurut angkatan kerja dan bukan angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin. Tabel 2.54 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2014 Kabupaten Jeneponto

No 1

Uraian

Laki-laki*

Jumlah*

ANGKATAN KERJA a. Bekerja b. Pengangguran Jumlah penduduk angkatan kerja (i)

2

Perempuan*

52.263

55.378

107.641

1.640

2.401

4.041

54.902

58.179

113.081

10.225

3.084

13.309

21

14.220

14.241

-

-

-

10.246

17.304

27.550

BUKAN ANGKATAN KERJA a. Sekolah b. Mengurus RT c. Lainnya Jumlah

penduduk

bukan

angkatan


II-42

No

Uraian

Laki-laki*

Perempuan*

Jumlah*

kerja (ii) Jumlah penduduk usia kerja (i) + (ii) 3

TPAK kerja)

4

TPT (tingkat pengangguran terbuka)

Sumber

:

(tingkat

partisipasi

65.148

75.483

140.631

28 %

26 %

54 %

5,20 %

7,70 %

12,90 %

angkatan

Badan Pusat Statistik * Data Tahun 2012 (belum tersedia data terbaru) Penduduk Angkatan Kerja

Data angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2014 mencapai 107.641 jiwa, sementara yang sedang mencari pekerjaan sebesar 575 jiwa. Data ini adalah yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Jeneponto. Sebagian besar penduduk usia kerja tidak terdaftar dalam pendataan. Tabel 2.55 Penduduk Angkatan Kerja Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 Angkatan Kerja*

Golongan Umur

Sumber

Jumlah

Bekerja

Mencari Pekerjaan

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39

148 328 212 73 100

53 213 115 64 79

201 541 328 137 179

40-44 45+ Total

74 13 948

45 6 575

119 19 1.524

:

Badan Pusat Statistik * Data Tahun 2012 (belum tersedia data terbaru)

2.3.1.8 Bidang Koperasi dan UMKM a.

Persentase Koperasi Aktif Persentase koperasi aktif di Kabupaten Jeneponto tahun 2010 – 2014 mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2010 persentasenya sebesar 48,49 persen dan pada tahun 2014 menjadi 53 persen. Tabel 2.56 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014 NO

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

1

Jumlah koperasi aktif

113

113

119

116

123

2

Jumlah koperasi

233

224

229

231

233

3

Persentase koperasi aktif

48,49

50,44

51,96

50,21

53

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Jeneponto


II-43

Jumlah koperasi aktif yang meningkat pada tahun 2014 merupakan bentuk keberhasilan pembinaan dari Dinas Koperasi dan UMKM yang secara gencar pada tahun 2014 melakukan pembinaan terhadap koperasi yang ada di daerah ini. b. Jumlah UMKM Non BPR/LKM Jumlah UMKM Non BPR/LKM dalam kurun waktu lima terus mangalami peningkatan. Dimana pada tahun 2010 UMKM non BPR/LKM sebanyak 6.474 menjadi 8.884 pada tahun 2014 atau bertambah sebanyak 2.410. Tabel 2.57 Jumlah UKM non BPR/LKM Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014 NO

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

6.479

5.963

7.584

8.270

8.889

1

Jumlah seluruh UKM

2

Jumlah BPR/LKM

5

5

5

5

5

3

Jumlah UKM non BPR/LKM

6.474

5.958

7.579

8.265

8.884

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Jeneponto

2.3.1.9 Bidang Perpustakaan dan Arsip a.

Jumlah Perpustakaan Umum Jumlah perpustakaan di Kabupaten Jeneponto periode tahun 2010-2014 menunjukkan peningkatan yaitu pada tahun 2010 jumlah perpustakaan sebanyak 61 buah menjadi 77 buah pada tahun 2014 atau bertambah sebanyak 16 perpustakaan. Hal tersebut sebagaimana tergambar pada tabel berikut : Tabel 2.58 Jumlah Perpustakaan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014

NO

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Jumlah Perpustakaan umum

1

1

1

1

1

2.

Jumlah Perpustakaan kelurahan

22

26

26

26

27

3.

Jumlah Perpustakaan desa

38

41

41

41

49

Total Perpustakaan Umum (1+2)

61

68

68

68

77

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Jeneponto

Peningkatan signifikan terlihat pada jumlah perpustakaan desa, dimana terjadi peningkatan 8 buah. Dengan kondisi seperti ini maka sisa 64 desa/kelurahan yang belum memiliki perpustakaan. Penting untuk tahun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD ) Kab. Jeneponto Tahun 2016

II-44

perencanaan berikutnya agar semua desa mangalokasikan dana desa untuk membangun perpustakaan dan koleksi-nya. b. Jumlah Perpustakaan Sekolah Jumlah perpustakaan sekolah di Kabupaten Jeneponto tahun 2010-2014 juga mengalami pertambahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2010 jumlah perpustakaan sekolah sebanyak 208 buah, menjadi 300 buah pada tahun 2014 atau bertambah sebanyak 40 buah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.59 Jumlah Perpustakaan Sekolah Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014 NO

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

140

164

186

186

197

1.

Jumlah Perpustakaan SD

2.

Jumlah Perpustakaan SLTP

56

58

60

60

75

3.

Jumlah Perpustakaan SLTA

12

14

14

14

28

Total Perpustakaan Sekolah (1+2)

208

236

260

260

300

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Jeneponto

Harus ada usaha massif dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk memaksa seluruh sekolah membangun perpustakaan sebagai salah satu pusat belajar bagi siswa. Kelemahan selama ini dalam dunia pendidikan kita adalah kurangnya perpustakaan yang kemudian berpengaruh pada kurangnya minat baca siswa. 2.3.1.10 Bidang Otonomi dan Pemerintahan Umum a.

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Rasio jumlah polisi pamong praja dengan penduduk di Kabupaten Jeneponto periode tahun 2010 – 2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 rasio polisi pamong praja sebesar 2,48 persen per 10.000 penduduk, menjadi 8,5 persen per 10.000 penduduk pada tahun 2014. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.60 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014

NO

1.

Uraian

Jumlah polisi pamong praja

2010

84

2011

87

2012

83


2013

2014

75

300 (56 PNS, selebihnya adalah Non-PNS)

II-45

NO

Uraian

2.

Jumlah penduduk

3.

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

2010

2011

2012

2013

2014

342.700

346.149

348.138

351.100

353.287

2,45

2,51

2,38

2,13

8,5

Sumber: Kantor Satpol PP Kab. jeneponto

Peningkatan jumlah yang sangat signifikan pada 2014 dikarenakan adanya penerimaan tenaga Non-PNS untuk Polisi Pamong Praja yang bermaksud untuk meningkatkan personil untuk menjaga keamanan dan ketertiban seluruh kantor pemerintah yang ada di Kab. Jeneponto. 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan 2.3.2.1 Bidang Pertanian a.

Potensi Padi Sawah Potensi

padi

sawah

di

Kabupaten

Jeneponto

dapat

dilihat

pada

produktivitasnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2010, prduktivitas padi sawah sebesar 5,92 ton/ha dan pada tahun 2014 sebesar 5,82 ton/ha. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.61 Potensi Padi Sawah Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014 No

Tahun

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

1. Luas Tanam (Ha)

20.003

21.043

20.497

23.030

21.076

2. Luas Panen (Ha)

20.003

21.043

20.365

22.842

20.825

118.376,00

122.310,92

123.813,00

134.048,00

121.201,53

5,92

5,81

6,08

5,87

5,82

3. Produksi (Ton) 4.

Produktvitas (Ton/Ha)

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Jeneponto

Penurunan produksi pada tahun 2014 lebih disebabkan berkurangnya luas tanam. Hal ini dimungkinkan karena kondisi sumber daya air yang terbatas untuk penanaman padi sehingga banyak petani yang tidak melakukan penanaman di lokasi dimana air untuk pertanian sangat sulit untuk didapatkan. b. Potensi Padi Ladang Potensi padi ladang di Kabupaten Jeneponto dilihat dari produktivitasnya. Pada tahun 2010 produktivitas padi ladang sebesar 4,04 ton/ha, dan pada tahun 2014 sebesar 4,85 ton/ha. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :


II-46

Tabel 2.62 Potensi Padi Ladang Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014 No

Tahun

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

1. Luas Tanam (Ha)

1.408

1.690

1.525

2.125

2.022

2. Luas Panen (Ha)

1.408

1.690

1.525

2.125

2.022

5.687,00

8.188,00

7.430,00

9.993,00

9.806,70

4,04

4,84

4,87

4,70

4,85


Produktivitas (Ton/Ha)

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Jeneponto

c.

Potensi Jagung Jagung, dalam hal ini jagung kuning, adalah salah satu komoditas yang menjadi andalan masyarakat Kab. Jeneponto. Kebutuhan air yang tidak terlalu tinggi serta jenis tanah yang ada di Kab. Jeneponto membuat jagung sangat sesuai dikembangkan di Jenepotno. Potensi jagung di Kabupaten Jeneponto periode 2010 – 2014 dilihat dari produktivitasnya. Pada tahun 2010 produktivitas jagung sebesar 5,29 ton/ha, dan pada tahun 2014 sebesar 5,32 ton/ha. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.63 Potensi Jagung Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014

No

Tahun

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

1. Luas Tanam (Ha)

50.031

53.560

52.149

53.466

49.792

2. Luas Panen (Ha)

48.129

49.502

51.877

53.439

49.774

254.504,00

262.365,27

275.982,00

277.646,00

264.797,68

5,29

5,30

5,32

5,20

5,32


Produktivitas (Ton/Ha)

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Jeneponto

Peningkatan produktifitas jagung pada tahun 2014 menunjukkan bahwa upaya intensifikasi pertanian komoditas jagung relatif membawa hasil yang memuaskan. Namun upaya intensifikasi juga harus dikontrol dalam artian penggunaan zat kimiawi harus dibatasi agar tidak menurunkan kualitas tanah dan air sehingga mengganggu produksi dimasa depan. 2.3.2.2 Bidang Perikanan a.

Produksi Perikanan Potensi perikanan di Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada produksi perikanan periode tahun 2010-2014 baik perikanan laut maupun perikanan


II-47

darat. Pada tahun 2010 produksi perikanan tangkap sebesar 16.343 ton dan perikanan budidaya sebesar 17.740,91 ton. Sementara itu pada tahun 2014 produksi perikanan laut sebesar 16.803,50 ton dan perikanan budidaya sebesar 18.143,94 ton. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.64 Produksi Perikanan Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014 No

Uraian

1 2

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

Perikanan Tangkap (ton)

16.343,50

16.337,60

16.342,70

16.682,51

16.803,50

Perikanan Budidaya (ton)

17.740,91

17.292,50

18.131,40

17.870,13

18.143,94

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Jeneponto

Walaupun setiap tahun terlihat peningkatan signifikan terhadap hasil produksi

perikanan

tangkap

dan

budidaya,

hasil

produksi

tersebut

kebanyakan di kirimkan ke Kota Makassar sehingga jika dihitung secara per kapita konsumsi ikan masyarakat Jeneponto dalam setahun masih relatif rendah. Selain itu banyak hasil tangkapan nelayan Jeneponto yang tidak di daratkan di TPI yang ada di Kec. Binamu. Mereka memilih untuk mendaratkan ikan di Kab. Sinjai. Kurang memadainya fasilitas pendaratan ikan disinyalir menjadi salah satu sebab. b. Produksi Rumput Laut Rumput laut adalah salah satu komoditas andalan Kab. Jeneponto. Potensi rumput laut di Kabupaten Jeneponto dapat dilihat dari produksi pada periode tahun 2010 – 2014. Pada tahun 2010 produksi rumput laut sebesar 134.428 ton basah, dan pada tahun 2014 produksinya menurun menjadi 120.978,82 ton basah. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.65 Potensi Rumput Laut Kabupaten Jeneponto Periode Tahun 2010-2014 No

Kecamatan

1. Bangkala Barat

Produksi (Ton Basah) 2010

2011

2012

2013

2014

7.518,51

7.745,22

7.791,93

7.791,93

6.921,82

2. Bangkala

25.332,03

25.210,35

25.286,67

25.286,67

22.465,35

3. Tamalatea

63.258,21

48.642,39

48.642,39

48.642,39

43.475,77

-

-

-

-

-

4

Bontoramba

5

Binamu

14.990,4

21.810,78

21.942,36

21.942,36

19.494,14

6

Turatea

-

-

-

-

-

7

Kelara

-

-

-

-

-


II-48

8

Rumbia

-

-

-

-

-

9

Arungkeke

15.309,18

13.249,62

13.334,40

13.334,40

11.842,32

10 Batang

2.744,64

997,92

1.004,04

1.004,04

891,92

11 Tarowang

4.875,03

17.770,32

17.877,42

17.877,42

15.887,50

Jumlah

134.428,0

135.426,6 136.172,61 136.172,61 120.978,82

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto

Produksi tahun 2014 adalah yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Salah satu yang menjadi penyebab adalah tingkat gagal panen yang tinggi akibat cuaca yang tidak memadai (ombak tinggi dan angin kencang). Pada 2014 Bappeda Kab. Jeneponto telah menyusun masterplan minapolitan dan salah satu hasil dari masterplan itu adalah pengembangan rumput laut kedepannya di konsentrasikan pada Kec. Tamalatea, Bangkala dan Bangkala Barat. Hal ini didasarkan dari fakta bahwa bagian pesisir timur Kab. Jeneponto memiliki tingkat kedalaman yang tinggi sehingga ancaman ombak tinggi bisa dieliminir. Selain itu kontur pesisir timur dimana ada teluk membuat daerah budidaya rumput laut terlindung dari ombak dan dan arus yang besar. 2.3.2.3 Bidang Kehutanan dan Perkebunan a.

Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Kinerja di bidang kehutanan dapat dilihat dari persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Pada tahun 2010 kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kabupaten Jeneponto berhasil merehabilitasi lahan seluas 400 Ha atau hanya 1,39% dari total lahan kritis. Pada tahun 2014 sebanyak 2,63 persen (675 ha) dari total hutan dan lahan kritis yang di rehabilitasi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.66 Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014

No

Bidang Urusan

Tahun Satuan

1.

Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi

Ha

2.

Luas total hutan dan lahan kritis

Ha

Persentase RHL

%

2010

2011

2012

2013

2014

400

620

640

625

675

28.829 28.209 27.569 26.944 26.269 1,39

2,20

2,32

2,32

2,63

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Jeneponto

b. Persentase Kerusakan Kawasan Hutan Peningkatan luas lahan dan hutan yang direhabilitasi membawa dampak semakin kecilnya kerusakan hutan di Kab. Jeneponto dalam 5 tahun terakhir, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD ) Kab. Jeneponto Tahun 2016

II-49

kecuali pada tahun 2014. Pada tahun 2014 kerusakan hutan meningkat sebesar 56 Ha atau dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan perambahan hutan yang semakin marak. Untuk itu dibutuhkan perhatian khusus untuk mengurangi laju kerusakan hutan. Tahun 2015 Dinas kehutanan telah melakukan langkah-langkah pencegahan dengan menampah personil polisi hutan dan juga mengaktifkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengrusakan hutan. Tabel 2.67 Persentase Kerusakan Kawasan Hutan Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014 No

Bidang Urusan

Tahun

Satuan

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Luas Kerusakan Kawasan Hutan

Ha

112

87

80

53

109

2.

Luas Kawasan Hutan

Ha

9.189

9.189

9.189

9.189

9.189

Kerusakan Kawasan Hutan

%

1,22

0,95

0,87

0,58

1,20

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Jeneponto

2.3.2.4 Bidang Pariwisata a.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Jeneponto periode tahun 2010 – 2014 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 kontribusi sektor pariwisata sebesar 0,38 persen dan pada tahun 2014 menurun menjadi 0,35 persen. Kondisi ini menunjukkan belum adanya usaha luar biasa dari Dinas Pariwisata untuk meningkatkan kontribusi pariwisata dari tahun ketahun. Perkembangan kontribusi sektor pariwisata dapat di lihat pada tabel berikut : Tabel 2.68 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014

No 1 2 3

Lapangan Usaha Hotel Restoran Hiburan dan Rekreasi Total (juta rupiah) Persentase

Jumlah Kontribusi terhadap PDRB (juta rupiah) 2010 24,74 7.889,35

2011 27,21 8.756,96

2012 29,90 10.094,23

2013 33,28 11.341,38

2014* 33,28 11.341,38

638,54

689,64

717,93

832,80

832,80

8.552,63 0,38

9.473,81 0,35

10.418,46 0,34

12.207,46 0,35

12.207,46 0,35

Sumber: Badan Pusat Statistik * Data tahun 2014 belum di rilis oleh BPS, sehingga menggunakan data 2013.


II-50

2.3.2.5 Bidang Perdagangan, Industri dan Pertambangan a.

Jumlah Usaha Restoran dan Rumah Makan Jumlah usaha restoran dan rumah makan di Kabupaten Jeneponto mengalami perkembangan khususnya rumah makan kelas B dan kelas C. Untuk rumah makan kelas B, pada tahun 2009 tidak ada dan pada taun 2013 menjadi 2 buah. Untuk rumah makan kelas C pada tahun 2009 sebanyak 21 buah dan pada tahun 2013 menajdi 25 buah. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.69 Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014

No

Uraian

2010 Jumlah Usaha

Jumlah Kursi

2011 Jumlah Usaha

Jumlah Kursi

2012 Jumlah Usaha

Jumlah Kursi

2013 Jumlah Usaha

Usaha restoran golongan tertinggi Usaha restoran 2. golongan menengah Usaha restoran 3. golongan terendah Usaha rumah 4. makan kelas A Usaha rumah 5. 2 makan kelas B Usaha rumah 6. 21 705 22 740 22 740 25 makan kelas C Usaha rumah 7. makan kelas D Usaha rumah 8. makan kelas Sumber: Badan Pusat Statistik * Data Tahun 2014 masih merupakan prediksi hasil pengamatan lapangan.

Jumlah Usaha

Jumlah Kursi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110

2

110

825

28

885

-

-

-

-

-

-

1.

2.4

2014*

Jumlah Kursi

Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Keuangan Daerah 2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi RT per Kapita Indikator

pengeluaran

konsumsi

rumah

tangga

(RT)

perkapita

dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menunjukkan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi upaya peningkatan ekonomi daerah. Di Kabupaten Jeneponto angka pengeluaran konsumsi RT perkapita pada tahun 2008 sebesar Rp. 368.147, dan pada tahun 2012 mencapai Rp. 425.873. Hal ini dapat dilihat pad tabel berikut :


II-51

Tabel 2.70 Pengeluaran Konsumsi RT per Kapita Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2013 No

Uraian

1

Pengeluaran Konsumsi RT Per Kapita

2010

2011

Tahun (Rp) 2012

332.526

390.775

425.873

2013

2014*

305.783

401.000

Sumber : BPS Kabupaten Jeneponto dan Profil Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan * data 2014 merupakan asumsi sementara yg berpatokan pada trend.

2.4.1.2 Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita Pengeluaran

konsumsi

non

pangan

perkapita

dibuat

untuk

mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Di Kabupaten Jeneponto angka pengeluaran konsumsi non pangan per kapita pada tahun 2008 sebesar Rp. 235.920 dan pada tahun 2012 menjadi Rp. 229.219,39. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.71 Pengeluaran Konsumsi RT Non Pangan per Kapita Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014 Tahun (Rp)

No

Uraian

1

Pengeluaran Konsumsi RT Non Pangan Per Kapita

2010

2011

2012

2013

2014*

230.670

227.823

229.219

318.519

340.000

Sumber : BPS Kabupaten Jeneponto * data 2014 merupakan asumsi sementara yg berpatokan pada trend

2.4.1.3 Produktivitas total daerah Produktivitas

total

daerah

dihitung

untuk

mengetahui

tingkat

produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas total daerah Kabupaten Jeneponto periode 2009 – 2012 semakin meningkat. Pada tahun 2008 produktivitas total daerah sebesar 12,49 persen. Dan pada tahun 2012 mencapai 18,91 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.72 Produktivitas Total Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014 No

Uraian

1

Produktivitas total daerah

Tahun 2010

2011

2012

2013*

2014*

15,28

18,06

18,91

19,88

21,01

Sumber : BPS Kabupaten Jeneponto *Data proyeksi yang berdasarkan trend


II-52

2.4.1.4 Nilai Tukar Petani Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator yang berguna untuk

mengukur

tingkat

kesejahteraan

petani

dengan

mengukur

kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan /dijual petani dibandingkan denganproduk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Nilai tukar petani tingakt provinsi periode 2009 – 2013 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut : Tabel 2.73 Nilai Tukar Patani Tingkat Provinsi Tahun 2010-2014 No

Tahun

Uraian

1

Indeks yang petani (lt) Indeks yang petani (lb) NTP

2 3

diterima dibayar

2010

2011

2012

2013

2014*

135,69

145,54

151,04

161,71

170,00

131,58

134,39

139,7

149,94

158,00

103,13

108,29

108,11

107,84

109,00

Sumber : BPS Kabupaten Jeneponto * Data 2014 adalah asumsi sementara

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 2.4.2.1 Perhubungan a.

Rasio Panjang Jalan per jumlah Kendaraan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2009 sebesar 97,13 persen, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 94,15 persen. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.74 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014 NO

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014*

1.

Panjang Jalan (km)

1.645,09 1.679,87 1.699,39 1.712,631 1.712,631

2.

Jumlah Kendaraan (buah)

1.742

1.802

1.811

1.805

1.805

3.

Rasio

94,44

93,22

93,84

94,15

94,15

Sumber : Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Jeneponto * Data tahun 2014 belum dimiliki sehingga menggunakan data 2013.

2.4.2.2 Penataan Ruang a.

Ketaatan terhadap RTRW Kinerja ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Jeneponto belum bisa diukur, hal ini disebabkan karena RTRW Kabupaten Jeneponto baru saja


II-53

ditetapkan yaitu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 – 2032. b. Wilayah Produktif Rasio luas wilayah produktif Kabupaten Jeneponto pada tahun 2010 adalah sebesar 23,67 persen dan pada tahun 2014 menjadi 29,30 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.75 Rasio Luas Wilayah Produktif Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014 NO

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Luas Wilayah produktif (Ha)

61.703

64.694

69.089

74.979

81,367

2.

Luas Seluruh Wil. Budidaya

260.639

268.789

271.967

274.928

277,677

3.

Rasio (1./2.)

23,67

24,06

25,40

27,27

29,30

Sumber : Dinas Tata Ruang, Kebersihan & Pemadam Kebakaran Kabupaten Jeneponto

c.

Luas Wilayah Industri Rasio luas wilayah industri di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2010 adalah sebesar 0,085 persen dan pada tahun 2014 menjadi 0,288 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.76 Rasio Luas Wilayah Industri Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014

NO 1. 2. 3.

Uraian Luas Wilayah Industri (Ha) Luas Seluruh Wil. Budidaya (Ha) Rasio (1./2.)

2010

2011

2012

2013

2014

220

242

542

800

800

260.639

268.789

271.967

274.928

277.677

0,085

0,090

0,199

0,291

0,288


d. Luas Wilayah Banjir Rasio luas wilayah banjir di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2010 adalah sebesar 1,29 persen sedangkan pada tahun 2014 sebesar 0,148 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.77 Rasio Luas Wilayah Kebanjiran Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014 NO

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)

3.369

4.371

5.491

6.729

0.411

2.


260.639

268.789

271.967

274.928

277.677


II-54

NO 3.

Uraian Rasio (1./2.)

2010

2011

2012

2013

2014

1,29

1,62

2,02

2,45

0,148


e.

Luas Wilayah Perkotaan Rasio luas wilayah perkotaan di Kabupaten Jeneponto tahun 2010 adalah sebesar 0,028 persen dan pada tahun 2014 menjadi 0,18 persen. Peningkatan drastis itu dikarenakan pada tahun 2014 Kementerian Pekerjaan Umum melalui kegiatan penyusunan RP2KP melakukan delineasi wilayah perkotaan di Kab. Jeneponto dan hasilnya kawasan perkotaan bontosunggu dan sekitarnya memiliki luas 499,5 Ha.Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.78 Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014

NO

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014*

1.

Luas Wilayah Perkotaan (Km2)

74,32

80,24

86,49

89,58

500

2.


260.639

268.789

271.967

274.928

277,677

3.

Rasio (1./2.)

0,028

0,029

0,032

0,033

0,18

Sumber : Dinas Tata Ruang, Kebersihan & Pemadam Kebakaran Kabupaten Jeneponto * Data bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum.

2.4.2.3 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Keegawaian dan Kearsipan a.

Jenis dan Jumlah Bank Jenis dan jumlah bank di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2010 adalah sebanyak 4 buah dan pada tahun 2014 menjadi 5 buah. Hal tersebut dapat dilihat pad atabel berikut : Tabel 2.79 Jenis dan Jumlah Bank Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014 2010

2011

Jumlah 2012

1.1. Konvensional

4

5

5

5

5

1.2. Syariah

-

-

-

-

-

Jumlah Sumber: BPS Kab. Jeneponto

4

4

5

5

5

NO

Sektor

2013

2014

b. Jenis Kelas dan Jumlah Penginapan dan Hotel Pada tahun 2014 jumlah hotel melati/non-bintang di Kabupaten Jeneponto bertambah 1 buah yaitu hotel Valentine. Dengan begitu maka jenis kelas dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD ) Kab. Jeneponto Tahun 2016

II-55

jumlah penginapan dan hotel di Kabupaten Jeneponto adalah untuk hotel bintang 3 terdapat 1 buah dan untuk tidak berbintang terdapat 4 buah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.80 Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014

No

Jenis Penginapan / Hotel

1.

2010

2011

2012

2013

2014*

Juml ah Hotel

Juml ah Kam ar

Juml ah Tem pat Tidur

Juml ah Hotel

Juml ah Kam ar


Juml ah Hotel

Juml ah Kam ar


Juml ah Hotel

Juml ah Kam ar


Hotel Bintang 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Hotel Bintang 4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Hotel Bintang 3

1

15

19

1

15

19

1

15

19

1

15

19

4.

Hotel Bintang 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Hotel Bintang 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

56

86

3

56

86

3

56

86

3

56

4

71

105

4

71

105

4

71

105

4

71

Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya) Total Jumlah penginapan/Hot el

6.

7.

Juml ah Hotel

Juml ah Kam ar


1

15

19

86

4

72

108

105

5

87

127

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi * Data berasal dari hasil perhitungan sementara.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi 2.4.3.1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Keegawaian dan Kearsipan a.

Angka Kriminalitas Angka kriminalitas di Kabupaten Jeneponto periode tahun 2010 – 2014 mengalami fluktuasi. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain ketersediaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, gagal panen. Pada tahun 2010 angka kriminalitas sebesar 0,049 dan pada tahun 2014 sebesar 0,032. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.81 Angka Kriminalitas Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014

No

Jenis Kriminal

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Jumlah kasus Narkoba

1

5

8

10

9

2.

Jumlah kasus Pembunuhan

4

3

4

3

2

3.

Jumlah Kejahatan Seksual

7

5

3

3

4


II-56

No

Jenis Kriminal

2010

2011

2012

2013

2014

4.

Jumlah kasus Penganiayaan

67

110

130

61

67

5.

Jumlah kasus Pencurian

71

58

72

35

25

6.

Jumlah kasus Penipuan

7

11

12

7

7

0

0

1

0

0

157

192

232

119

114

342.700

346.149

348.138

351.100

353.287*

0,046

0,055

0,067

0,034

0,032

Jumlah kasus Pemalsuan uang Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun

7. 8. 9.

Jumlah Penduduk Angka Kriminalitas (8)/(9)

Sumber : Polres Kabupaten Jeneponto * Data sementara BPS Kab. Jeneponto

b. Jumlah Demo Demonstrasi di Kabupaten Jeneponto periode tahun 2010 – 2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 terjadi 6 kali demonstrasi, dan pada tahun 2014 terjadi 17 kali demonstrasi. Semakin terbukanya demokratisasi dan besarnya kesadaran masyarakat tentang hak-nya menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah demonstrasi dari tahun ketahun. Hal tesebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.82 Jumlah Demonstrasi Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014 No

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

1

Bidang Politik

4

5

6

9

13

2

Ekonomi / Sosbud

2

1

3

4

4

3

Kasus pemogokan kerja

0

0

0

0

0

4

Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa

6

6

9

13

17

Sumber : Polres Kabupaten Jeneponto

c.

Persentase Desa Swasembada Status desa swasembada di Kabupaten Jeneponto periode 2009 – 2013 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2009 tercatat sebesar 44,25 persen (50 desa) dan pada tahun 2013 menjadi 53,10 persen (60 desa).Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.83 Persentase Desa Swasembada Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014

No

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Jumlah Desa/Kelurahan Swadaya

0

0

0

0

0

2.

Jumlah Desa/Kelurahan

61

58

53

53

40


II-57

No

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

52

55

60

60

73

113

113

113

113

113

46,02

48,67

53,10

53,10

64,60

Swakarsa 3.

Jumlah Desa/Kelurahan Swasembada

4.

Jumlah Desa/Kelurahan (1) + (2) + (3)

5.

Persentase Desa berstatus swasemda dibagi jumlah desa/kelurahan (3)/(4)

Sumber : BPMPD Kab. Jeneponto

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia 2.4.4.1 Ketenagakerjaan a.

Rasio Ketergantungan Rasio ketergantungan di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2008 adalah sebesar 60,25 persen dan pada tahun 2012 sebesar 57,45 persen. Hal terseut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.84 Rasio Ketergantungan Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014

No

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014*

1.

Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun

105.508 106.567 107.179 108.070 109.112

2.

Jumlah Penduduk usia > 64 tahun

3.

Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)

129.285 126.298 127.022 128.091 129.493

4.

Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun

217.657 219.851 221.116 223.009 223.794

5.

Rasio ketergantungan (3) / (4)

23.777

59,40

19.731

19.843

57,45

57,45

20.021

20.381

57.44

57,8

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi & Sosial Kabupaten Jeneponto * Data hasil prediksi berdasarkan tren pertumbuhan.

b. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2009 adalah sebesar 9,27 per 1000 penduduk dan pada tahun 2013 menjadi 11,46 per 1000 penduduk. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.85 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Jeneponto tahun 2010-2014 NO

Uraian

1.

Jumlah lulusan S1

2.957

3.509

3.509

3.613

3.801

2.

Jumlah lulusan S2

140

265

265

427

453

3.

Jumlah lulusan S3

0

1

1

3

5

4.

Jumlah lulusan S1/S2/S3

3.097

3.775

3.775

4.043

4259

5.

Jumlah penduduk

342.700

346.149

348.138

351.100

353.287*

9,04

10,91

10,84

11,52

12,05

Rasio lulusan S1/S2/S3

2010

2011

2012

2013

2014*

Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Jeneponto * masih merupakan data sementara


II-58

Analisis Gambaran Umum Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, diatas rata-rata nasional, dan pendapatan perkapita yang cukup besar seharusnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, akan tetapi apabila tidak diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan maka hal tersebut merupakan hal yang semu, artinya hasil dari kegiatan ekonomi di wilayah tersebut hanya akan dinikmati oleh sekelompok atau golongan masyarakat tertentu saja, disisi lain rakyat miskin justru terus bertambah, dengan kata lain tidak menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam interval waktu dan dengan memperhatikan hasil pembangunan yang

ada,

pergeseran

kebijaksanaan

pembangunan

menyebabkan

pengukuran terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada harus disesuaikan, dan kebutuhan untuk melihat fenomena atau masalah dalam perspektif waktu dan tempat sering menuntut adanya ukuran baku. Olehnya itu upaya untuk mengangkat manusia sebagai tujuan utama pembangunan, dimulai pada dekade 60-an, yang ketika itu pembangunan berorientasi pada peningkatan produksi (production centered development) dengan upaya mengejar

pertumbuhan

ekonomi

yang

setinggi-tingginya.

Sementara

pertumbuhan ekonomi bukanlah akhir dari tujuan pembangunan, akan tetapi hanya sebagai mean/alat/cara untuk mencapai tujuan yang lebih esensial yaitu human security. Dalam kerangka pemikiran ini manusia tidak ditempatkan sebagai faktor variabel, tetapi hanya sebagai faktor produksi. Kemudian pada dekade 70-an paradigma pembangunan bergeser dengan lebih menekankan pada distribusi hasil-hasil pembangunan (distributiongrowth development). Selanjutnya muncul paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (basic need development) pada dekade 80-an, dan memasuki tahun 90-an paradigma pembangunan terpusat pada aspek manusia (human centered development). Dalam konteks ini pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (a process of enlarging people’s choices), dengan melihat sebagai proses upaya ke arah ’perluasan pilihan’ dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Dalam hal pilihan-pilihan manusia adalah sangat tidak terbatas jumlahnya dan bahkan cenderung berubah setiap waktu. Namun diantara sejumlah pilihan ini, ada 3 pilihan yang sangat esensial untuk dipenuhi yaitu; pilihan untuk hidup sehat dan berumur panjang (Indeks Angka Harapan Hidup); pilihan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD ) Kab. Jeneponto Tahun 2016

II-59

untuk memiliki ilmu pengetahuan (Indeks Melek Huruf dan Lama Sekolah), dan pilihan untuk mencapai akses ke berbagai sumber yang diperlukan agar dapat memenuhi standar kehidupan yang layak (a decent standard of living) atau Indeks Daya Beli (Purchasing Power Parity (PPP). Apabila ketiga pilihan mendasar

tersebut

dapat

dipenuhi

maka

seseorang

akan

mudah

meningkatkan kemampuannya dalam aktifitas sehari-hari serta memiliki kemampuan

menangkap

peluang

yang

ada

untuk

meningkatkan

kehidupannya serta memiliki kemampuan pula untuk meraih pilihanpilihan lain yang juga tidak kalah pentingnya seperti pilihan untuk berpartisipasi dalam bidang politik, kebebasan mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI) merupakan kerangka untuk menempatkan dimensi manusia sebagai titik sentral dalam pembangunan, dengan bercirikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga diharapkan daerah mempunyai indikator yang berfungsi untuk mengukuran pencapaian pembangunan, terutama yang terkait erat dengan upaya-upaya peningkatan kualitas hidup manusia. Disamping itu, IPM berfungsi sebagai input dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RENSTRA dan RKPD agar jiwa pembangunan pada era reformasi ini terimplementasi dalam dokumen perencanaan

dan

untuk

penajaman

prioritas

pembangunan

daerah

berdasarkan analisis situasional, analisis kebijakan, implikasi kebijakan di daerah, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan lebih terarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu juga untuk menggali potensi,

peluang,

tantangan

dan

kendala

pembangunan

di

daerah

berdasarkan kajian lokal situasional. Nampaknya setiap tahun tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi terus mengalami peningkatan dan perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Jeneponto yang ditandai dengan angka kumulatif kenaikan nilai PDRB atas dasar harga konstan selama periode 2009-2013 mengalami peningkatan rata-rata mencapai 17,91% per tahun, yang kemudian mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2009 dengan 5,38%. Perlambatan ini disinyalir akibat dari krisis ekonomi global yang melanda dunia walaupun efeknya tidak begitu terasa di Indonesia. Pada tahun 2010, terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dengan 7,25% dan terus naik pada 2011 dengan 7,32%. Namun memasuki tahun 2012, pertumbuhan ekonomi kembali mengalami perlambatan dengan 7,27%. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD ) Kab. Jeneponto Tahun 2016

II-60

Walaupun terjadi perlambatan pada tahun 2012 namun pertumbuhan ekonomi masih tetap diatas rata-rata pertumbuhan nasional. Disamping itu pendapatan perkapita masyarakat Jeneponto juga cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2008 yang mencapai Rp 4.693.927, meningkat pada tahun 2009 hingga mencapai Rp 5.604.180 perkapita pertahun, dan tahun 2010 telah mencapai Rp 6.634.100. Pada tahun 2011 pendaptan perkapita kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 7.229.211 dan pada 2012 menjadi Rp. 8.890.871. Kita berharap agar trend peningkatan seperti ini akan terus berlanjut dengan laju perkembangan yang lebih besar sebagai

pertanda

bahwa

pemerataan

kesejahteraan

telah

terpenuhi.

Peningkatan ekonomi dan pendapatan perkapita berdampak pada semakin tingginya angka penduduk yang hidup diatas garis kemiskinan pada tahun 2012 (88,40%) Percepatan

pertumbuhan

ekonomi

dan

peningkatan

pendapatan

perkapita penduduk Jeneponto, juga tentu tidak terlepas dari peningkatan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar mendorong nilai tambah bruto sektor pertanian dominasi kontribusi dari seluruh sektor pembentuk PDRB Jeneponto yang mencapai 50,84% pada tahun 2013, sekaligus sebagai sumber pendapatan andalan masyarakat Jeneponto. Hal yang menggembirakan juga terlihat dari besarnya kontribusi sektor jasa-jasa terhadap PDRB pada tahun 2013 yang mencapai 29,98%. Hal ini menandakan bahwa perkotaan di Jeneponto sudah bisa menjalankan fungsinya sebagai pusat jasa bagi masyarakat sekitar. Hal yang sama dengan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, tingkat kesejahteraan sosial (Social Capital) Jeneponto juga terus mengalami peningkatan walaupun tidak secara significant, bahkan cenderung stagnan dalam 3 tahun terakhir (2010-2012). Pada tahun 2010 IPM Jeneponto hanya mencapai 64,92 point, dan pada tahun 2011 meningkat 0,35 point menjadi 65,27 dan pada tahun 2012 hanya meningkat 0,29 poin menjadi 65,56. Pada tahun 2013 yterjadi lonjakan peningkatan yang cukup besar yaitu menjadi 66,22 atau meningkat hampir satu poin. Meskipun begitu, Jeneponto masih menjadi daerah dengan IPM terendah di Provinsi Sulawesi Selatan. 2.2

Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPD sampai Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan


II-61

pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan prinsip otonomi seluas luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Jeneponto perlu membangun sistem perencanaan yang bersifat terpadu dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional,

yaitu

melalui

tahapan

perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang disusun secara partisipatif (melibatkan masyarakat, dunia usaha, dewan, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya) melalui forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan

(MUSRENBANG)

yang

menghasilkan

Perencanaan Jangka Panjang atau RPJP, Jangka Menengah atau RPJM atau RENSTRADA dan RENSTRA SKPD pada masing-masing Satuan Kerja, serta perencanaan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Implementasi program/kegiatan RKPD sebagian besar didanai melalui APBD Kabupaten yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). RKPD Tahun Anggaran 2016 merupakan RKPD kedua yang disusun dengan berdasar pada RPJMD 2014-2018 sehingga evaluasi realisasi RPJMD sudah dapat dilakukan. Evaluasi RENJA dan RENSTRA SKPD pada tahun ini juga sudah bisa dilaksanakan karena kedua dokumen perencanaan tersebut di tetapkan pada tahun 2014 sebagai tahun awal pemerintahan 2014-2018. Selain

capaian

kinerja

tersebut

di

atas

juga

capaian

kinerja

berdasarkan Realisasi RPJMD masing-masing indikator daerah dapat dilihat pada tabel berikut :


II-62

Tabel 2.86 Indikator Makro Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012-2014 N o 1

2

3

Indikator Kinerja

Realisasi 2013

2014

Pertumbuhan Ekonomi

Persen

Pertanian

Persen

8,19

7,00

7,00*

Pertambangan & Penggalian

Persen

7,62

8,61

8,61*

Industri Pengolahan

Persen

5,34

6,28

6,28*

Listrik , Gas & Air Bersih

Persen

13,39

13,94

13,94*

Bangunan

Persen

5,29

8,27

8,27*

Perdagangan, Hotel & Restoran

Persen

7,59

9,08

9,08*

Pengangkutan & Komunikasi

Persen

8,59

8,80

8,80*

Persen

12,89

11,09

11,09*

Persen

2,59

3,26

3,26*

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Pertanian

Rp.000

1.372.282,51

1.590.467,69

1.590.467,69*


Rp.000

26.281,64

30.262,07

30.262,07*

Industri Pengolahan

Rp.000

39.215,44

42.695,35

42.695,35*


Rp.000

12.601,51

15.518,36

15.518,36*

Bangunan

Rp.000

95.819,56

106.875,67

106.875,67*


Rp.000

144.034,81

159.488,89

159.488,89*


Rp.000

59.662,32

68.308,01

68.308,01*

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Rp.000

135.800,54

160.548,69

160.548,69*

Jasa-jasa

Rp.000

790.317,07

921.085,26

921.085,26*

Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Harga Berlaku Pertanian

Persen

51,28

51,38

51,38*


Persen

0,89

0,89

0,89*

Industri Pengolahan

Persen

1,47

1,38

1,38*


Persen

0,47

0,50

0,50*

Bangunan

Persen

3,58

3,45

3,45*


Persen

5,39

5,15

5,15*


Persen

2,23

2,21

2,21*

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Persen

5,07

5,19

5,19*

Jasa-jasa

Persen

29,53

29,76

29,76*

5

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Pendapatan perkapita

6 7

Inflasi UMP

4

Satuan

Kondisi Awal 2012

Rp.Juta Rp. Persen Rp. 000

956.277,76

1.025.837,00

1.025.837,00*

8.890.871

10.115.707

10.115.707*

2,87


6,24

5,72*

II-63

N o

Indikator Kinerja

8

Satuan

Kondisi Awal 2012

Realisasi 2013

2014

Keuangan Daerah

9

Pendapatan Asli Daerah

Rp.Juta

12.481

14.947

52,921

Dana Perimbangan

Rp.Juta

443.070

528.943

634,794

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rp.Juta

153.795

85.642

153,097

TOTAL

Rp.Juta

609.348

629.532

840,812

Nilai Investasi PMDN

Rp.000

12.501.000

12.501.000

-

Nilai Investasi PMA

Rp.000

-

-

-

Rp.Miliar

-

-

-

Ribu jiwa

346.149

348.138

353.287*

Investasi

Kebutuhan Investasi 10

Sosial Budaya Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan penduduk

Persen

1,00

0,57

0,57*

Keluarga yang memilki KK

Persen

-

-

57,32

Penduduk yang memiliki KTP

Persen

-

-

83,92

Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran

Persen

-

-

5,53

000 Jiwa

40.143

40.143

179

Persentase Penduduk Miskin

Persen

10,04

10,04

11,60

Tingkat Pengangguran Terbuka Penanganan Kasus Traficking Kebijakan yang berspektif Gender Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Indeks Pembangunan Manusia Angka Harapan Hidup Angka Melek Huruf Rata-rata Lama Sekolah Pengeluaran Komsumsi RT Perkapita

Persen Persen

-

3,57 -

-

Persen

-

-

-

Persen

-

-

-

Tahun Persen Tahun

65,00 77,42 6,00

65,40 78,92 6,27

65,40* 77,97 6,27*

000 Rp

390.775

425.875

425.875*

Jumlah Penduduk Miskin

11

* Data sementara, belum tersedia data Tahun 2014

Urusan pemerintahan

yang dilaksanakan

Pemerintah

Kabupaten

Jeneponto terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.


II-64

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Recommend Documents