DUKUNGAN SWADAYA MASYARAKAT DALAM PROGRAM P2KP ATAU PNPM MANDIRI PERKOTAAN Oleh SLAMET SANTOSO Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dukungan swadaya masyarakat dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) atau PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Ponorogo. Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Ponorogo (Kecamatan Kota) Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur, dengan jumlah kelurahan sebanyak 19 (sembilan belas) kelurahan. Responden dalam penelitian ini adalah pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan yang ada masingmasing kelurahan. Untuk menggali data dilakukan wawancara secara langsung dengan responden yang dipandu dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan. Penelitian ini bersifat eksploratif sehingga dalam melakukan analisis data menggunakan metode ”Analisis Deskriptif”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : a) Pelaksanaan Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa partisipasi masyarakat setempat. Bantuan yang digulirkan dalam Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan, khususnya untuk kegiatan fisik telah mampu mendorong masyarakat untuk memberikan swadaya baik dalam bentuk iuran tunai (rupiah), tenaga kerja, dan konsumsi; b) Secara rata-rata prosentase besarnya swadaya masyarakat yang mampu diserap untuk mendukung kegiatan fisik Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan sebesar 23,67% dari total dana kegiatan; dan c) Penyerapan swadaya masyarakat untuk mendukung kegiatan fisik Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan tidak selalu berjalan dengan lancar. Berbagai permasalahan atau kendala dapat diselesaikan di dalam musyawarah kelurahan. Dalam hal ini, musyawarah warga menjadi kata kunci yang penting untuk menyelesaikan segala permasalahan atau kendala yang ada. Kata Kunci : Swadaya Masyarakat, P2KP, PNPM Mandiri Perkotaan
PENDAHULUAN Program dilaksanakan banyak
menurunnya modal sosial yang ada di
kemiskinan oleh
bersifat
yang
pemerintah dan
masih
masyarakat
(seperti
gotong
royong,
musyawarah, keswadayaan dan lain-lain).
sektoral,
Menurunnya modal mosial yang ada
sehingga dalam pelaksanaan di lapangan
di masyarakat akan berdampak pada
sering menghadapi kondisi yang kurang
pergeseran perilaku masyarakat
menguntungkan, misalnya salah sasaran,
semakin jauh dari semangat kemandirian,
tercipta
kebersamaan,
benih
parsial
telah
fragmentasi
sosial,
dan
kepedulian
yang
untuk
1
mengatasi persoalan secara bersama-
program
sama.
yang ada di daerahnya.
Persoalan
tersebut
sering
disebabkan oleh keputusan, kebijakan dan
penanggulangan
Berdasarkan
kemiskinan
berbagai
persoalan
tindakan dari pihak pengelola program
atau kelemahan program penanggulangan
kemiskinan
(tokoh)
kemiskinan tersebut di atas, maka perlu
masyarakat, yang cenderung tidak adil,
adanya perbaikan terhadap pendekatan
tidak transparan dan tidak peduli terhadap
dan
masyarakat
banyak
kemiskinan, yaitu ke arah perubahan
menimbulkan kecurigaan, stereotipy dan
perilaku atau sikap dan cara pandang
skeptisme diantara masyarakat penerima
masyarakat
program.
berlandaskan pada nilai-nilai universal
dan
pemimpin
miskin,
Pada
sehingga
dasarnya
keberadaan
metodologi
penanggulangan
yang
kemanusiaan
senantiasa
(moral),
prinsip
kelembagaan masyarakat, yang dibentuk
kemasyarakatan (good governance), dan
untuk
prinsip-prinsip
mensukseskan
program
pembangunan
penanggulangan kemiskinan, yang belum
berkelanjutan (sustainable development)
berdaya disebabkan oleh karakteristik
(Buku Pedoman P2KP; 2004).
lembaga masyarakat tersebut yang tidak mengakar
dan
tidak
Perubahan perilaku atau sikap dan
representatif.
cara pandang masyarakat merupakan
Orientasi kepentingan dari pihak luar,
pondasi yang kokoh bagi terbangunnya
kepentingan
lembaga
kelompok,
kepentingan
pribadi
mendominasi
maupun
masih
dalam
banyak
melalui
masyarakat pemberdayaan
yang
mandiri,
para
pelaku-
kelembagaan
pelakunya, agar mampu bertindak sesuai
masyarakat yang dibentuk dalam suatu
dengan harkat dan martabatnya sebagai
program
manusia luhur yang mampu menerapkan
penanggulangan
sehingga
berdampak
komitmen
dan
kemiskinan,
tidak
luhur
dalam
kehidupan sehari-hari.
kondisi wilayah, termasuk masyarakat
Kemandirian
masyarakat
miskin.
kelembagaan
dibutuhkan dalam rangka membangun
masyarakat tersebut dapat berdampak
lembaga masyarakat yang benar-benar
munculnya krisis kepercayaan masyarakat
mampu menjadi wadah perjuangan kaum
terhadap berbagai bentuk kelembagaan
miskin, yang mandiri dan berkelanjutan
masyarakat
yang
dalam
masyarakat
tidak
Persoalan
ada,
dan
peduli
membantu
terhadap
nilai-nilai
bermasyarakatnya
bersedia
kepedulian
adanya
akhirnya
dan
tidak
mensukseskan
lembaga
menyuarakan
kebutuhan
mereka
mempengaruhi keputusan
yang
proses
aspirasi dan
serta mampu
pengambilan
berkaitan
dengan
2
kebijakan publik di tingkat lokal agar lebih
kemandirian
berorientasi kemasyarakat miskin (pro
substansi P2KP tersebut sangat penting
poor)
tata
sebagai upaya proses transformasi P2KP
(good
dari ”tataran proyek” menjadi ”tataran
dan
mewujudkan
kepemerintahan
yang
baik
governance), baik ditinjau dari aspek
program”
ekonomi,
pemerintah
lingkungan
(termasuk
masyarakatnya.
oleh
Kedua
masyarakat
bersama
daerah harus
setempat.
perumahan dan pemukiman), maupun
Bagaimanapun
disadari
bahwa
sosial.
upaya dan pendekatan penanggulangan
Gambaran lembaga masyarakat di
kemiskinan tidak hanya menjadi perhatian
atas, hanya akan dapat dicapai apabila
pemerintah pusat, melainkan justru yang
orang-orang yang diberi amanat sebagai
terpenting
pemimpin
perhatian
masyarakat
tersebut
harus dan
menjadi
kebutuhan
prioritas masyarakat
merupakan kumpulan dari orang-orang
bersama pemerintah itu sendiri (Buku
yang peduli, memiliki komitmen kuat,
Pedoman P2KP; 2004).
ikhlas, relawan, dan jujur serta mau
Selanjutnya
berkorban untuk kepentingan masyarakat
susbtansi
miskin,
pemberdayaan
bukan
keuntungan
untuk
bagi
pengambil
kepentingan
pribadi
P2KP
masyarakat
dijelaskan
bahwa
sebagai
proses
dan
pembelajaran
dilakukan
dengan
terus
maupun kelompoknya. Tentu saja hal ini
menerus untuk menumbuhkan kesadaran
bukan merupakan suatu pekerjaan yang
kritis
mudah, karena upaya-upaya membangun
universal
kepedulian, kerelawanan, dan komitmen
kemasyarakatan,
tersebut
pada
pembangunan
dengan
proses
dasarnya
terkait
perubahan
erat
perilaku
masyarakat.
masyarakat
landasan
terhadap
kemanusiaan,
prinsip
dan
prinsip
berkelanjutan
kokoh
untuk
nilai-nilai
sebagai
membangun
masyarakat yang mandiri dan sejahtera.
Terkait
dengan
upaya
Proses pembelajaran tersebut di tingkat
kemiskinan,
P2KP
masyarakat berlangsung selama masa
meyakini bahwa pendekatan yang lebih
proyek P2KP maupun pasca proyek P2KP
efektif
oleh
penanggulangan
untuk
mewujudkan
proses
masyarakat
sendiri
perubahan perilaku masyarakat adalah
membangun
melalui pendekatan pemberdayaan atau
Komunitas
proses
(edukasi)
Dengan demikian, penguatan lembaga
kapasitas
masyarakat
masyaraakt
pembelajaran dan
penguatan
dan
dengan
Belajar
yang
melembagakan Kelurahan
dimaksud
(KBK).
P2KP
untuk mengedepankan peran pemerintah
terutama menitikberatkan pada upaya
dalam mengapresiasi dan mendukung
penguatan
pelakunya
untuk
mampu
3
diyakini
akan
mampu
menjadi pelaku nilai dan pada gilirannya
universal”,
mampu menjadi motor penggerak dalam
membangun
melembagakan
membudayakan
perubahan perilaku individu ke arah yang
kembali nilai-nilai universial kemanusiaan
lebih baik. Perubahan perilaku individu
(gerakan
yang secara komulatif akan menimbulkan
dan
moral),
kemasyarakatan
prinsip-prinsip (gerakan
governance),
serta
pembangunan
kesadaran
kritis
dan
good
perubahan kolektif pada masyarakat. Hal
prinsip-prinsip
tersebut merupakan inti dari pendekatan
berkelanjutan
(gerakan
TRIDAYA, yaitu proses pemberdayaan
Tridaya), sebagai nilai-nilai utama yang
masyarakat agar terbangun: Daya Sosial
melandasi
sehingga tercipta masyarakat efektif, Daya
aktivitas
penanggulangan
kemiskinan oleh masyarakat setempat.
Ekonomi sehingga tercipta masyarakat
Substansi P2KP sebagai penguatan
produktif,
kapasitas dalam rangka mengedepankan
sehingga
peran dan tanggung jawab pemerintah
pembangunan yang peduli lingkungan dan
daerah,
pelibatan
prinsip-prinsip
intensif Pemda pada pelaksanaan siklus
berkelanjutan.
dilakukan
melalui
kegiatan P2KP, penguatan peran dan fungsi
Komite
Kemiskinanan mampu
Penanggulangan
Daerah
menyusun
Penanggulangan (DSPK-D)
(KPK-D)
agar
dan
Daya
Pembangunan
tercipta
Harus
masyarakat
pembangunan
disadari
melakukan
bahwa
upaya
untuk
“penyadaran”
masyarakat menuju perubahan sosial atau
Dokumen
Startegi
trasformasi
sosial
sebagaimana
yang
Kemiskinan
Daerah
diharapkan
masih
memerlukan
waktu
dan
PJM
Pronangkis
yang tidak singkat dan perlu diupayakan
Kota/Kabupaten berbasis aspirasi dan
secara
program
berkesinambungan. Salah satu bentuk
Kelurahan),
masyarakat serta
melembagakan
(Pronangkis
mendorong
Komunikasi
terus
“penyadaran” dimaksud adalah melalui
Belajar
Community Development, yang sering diterjemahkan
juga
dan
masyarakat
masyarakat
bersama
masyarakat.
daerah
dalam
kemitraan pemerintah
kemandirian
secara
dan
Perkotaan (KBP). Disamping itu, P2KP mendorong
menerus
sebagai atau
Menurut
pengembangan pemberdayaan
pendapat
Riza
penanggulangan kemiskinan di perkotaan.
Primahendra (2006), bahwa pada saai ini
Dengan demikian, pelaksanaan P2KP
Community Development telah mengalami
sebagai ”gerakan bersama membangun
proses pengkayaan sehingga menjadi
kemandirian
sebuah pendekatan yang multi aspek dan
berkelanjutan
dan yang
pembangunan berbasis
nilai-nilai
sekarang
secara
umum
terdiri
dari
4
beberapa aspek kunci sebagai berikut: 1)
yang menjadi pondasi bagi pencapaian
Adalah sebuah proses “akar rumput”.
sasaran
Community
Menguatnya
Development
merupakan
lain
yang modal
lebih
jauh;
sosial.
6)
Dalam
proses yang terjadi di masyarakat lokal
komunitas masyarakat miskin yang tidak
dan
memiliki modal finansial, modal sosial
dilaksanakan
di
dalam
konteks
mereka, sehingga dapat dikatakan bahwa
merupakan
Community Development bukanlah proses
memungkinkan masyarakat lokal bertahan
yang dapat didesain dan diproses dari
hidup
atas; 2) Menjadi lebih swadaya (self-
ekonomi.
reliance). Community Development pada
dilaksanakan
dasarnya merupakan upaya membantu
menggunakan modal sosial sebagai dasar
masyarakat agar mereka dapat menolong
kegiatan-kegiatan
dirinya
Tercapainya keseimbangan tujuan sosial,
sendiri
atau
secara
ringkas
modal
dan
dasar
yang
mengembangkan Community
aktivitas
Development
pertama-tama
dengan
lainnya;
ekonomi,
3)
komunitas
Community Development bukan untuk
communities).
merubah keseimbangan elemen yang ada
pembelajar
menjadi
(learning
Menjadi swadaya menuntut masyarakat
dalam
lokal
mempertahankan
untuk
pengalaman
mampu sendiri
belajar
untuk
dari
menjawab
dan
7)
membuat masyarakat menjadi swadaya; Berkembang
budaya
dan
lingkungan.
masyarakat
tetapi perspektif
keseimbangan yang ada tersebut.
tantangan yang akan muncul dikemudian
Berdasarkan
aspek
keterlibatan
hari dan juga mampu memberdayakan diri
masyarakat, dalam aplikasi di lapangan
mereka
Community
Development
kerentanan dan kemiskinan. Keberhasilan
dikelompokkan
tiga
Community Development bukan sekedar
Development for Community. Masyarakat
bahwa kegiatan yang direncanakan telah
pada
dilaksanakan. Apapun kegiatannya dan
pembangunan karena berbagai inisiatif,
oleh siapa saja, Community Development
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
hanya akan dianggap berhasil bila mampu
pembangunan dilaksanakan oleh aktor
mengurangi kerentanan dan kemiskinan
dari luar. Aktor dari luar dapat melakukan
yang dihadapi masyarakat; 5) Terciptanya
penelitian,
peluang ekonomi dan mata pencaharian
tokoh masyarakat setempat tetapi dalam
yang berkelanjutan. Peluang ekonomi dan
pengambilan keputusan dan penggunaan
mata
sumber
dalam
sendiri;
pencaharian sebagian
4)
yang
Berkurangnya
berkelanjutan
besar
kegiatan
Community Development adalah sasaran
bentuk,
dasarnya
Development kolaborasi
dan
berasal with
antara
yaitu:
menjadi
konsultasi
daya
dapat
dari
obyek
melibatkan
luar;
Community. aktor
1)
luar
2) Pola dan
5
masyarakat
setempat
Keputusan
yang
semakin
diambil
kuat.
merupakan
practice)
sebagai batu
pijakan untuk
melaksanakan berbagai aktivitas lainnya.
keputusan bersama dan sumber daya
Berdasarkan uraian tersebut di atas,
yang digunakan berasal dari kedua belah
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pihak; dan 3) Development of Community.
dukungan swadaya masyarakat dalam
Inisitaif, perencanaan dan pelaksanaan
Proyek
dilakukan
Perkotaan (P2KP) atau PNPM Mandiri
sendiri
oleh
masyarakat.
Penanggulangan
Kemiskinan
Sedangkan peran aktor luar lebih sebagai
Perkotaan di Kabupaten Ponorogo.
sistem pendukung dan fasilitator.
METODE PENELITIAN
Ketiga pendekatan tersebut pada
Lokasi
penelitian
ini
adalah
di
dasarnya memiliki tujuan akhir yang sama,
Kecamatan Ponorogo (Kecamatan Kota)
yaitu memperbaiki kualitas kehidupan dan
Kabupaten
kelembagaan
menuju
Timur, dengan jumlah kelurahan sebanyak
perubahan sosial yang lebih baik. Faktor
19 (sembilan belas) kelurahan. Alasan
utama dalam pemilihan pendekatan yang
pemilihan
akan digunakan adalah seberapa jauh
disamping lokasi proyek P2KP atau PNPM
kelembagaan
Mandiri Perkotaan terletak di daerah
masyarakat
masyarakat
telah
Ponorogo
lokasi
Propinsi
tersebut
adalah
berkembang dan juga memperhatikan
perkotaan
karakteristik
akan
mempertimbangkan bahwa proyek P2KP
perlu
tersebut masuk ke Kabupaten Ponorogo
diperhatikan adalah bahwa Community
baru mulai tahun 2005. Kelurahan lokasi
Development merupakan sebuah proses
penelitian dimaksud adalah Kelurahan
yang terus menerus yang menuntut lebih
Tamanarum,
kepada pengembangan kelembagaan dan
Brotonegaran,
bersifat
Surodikraman,
dihadapi.
masyarakat Akhirnya,
terbuka
yang yang
terhadap
berbagai
(Kecamatan
Jawa
Pakunden,
lokal.
Cokromenggalan,
stakehorder
sebab Community
itu,
pelibatan
Development
secara setara menjadi keharusan agar mampu
memunculkan
pengembangan
Jengglong,
Kepatihan,
Purbosuman,
Nologaten,
Banyudono,
Tonatan,
Mangkujayan,
Keniten,
Tambakbayan,
juga
Paju,
Kauman,
masukan dan pengaruh sesuai kondisi Oleh
Kota)
Beduri,
Bangunsari,
dan Pinggirsari. Responden
dalam
penelitian
ini
partisipasi dan yang perlu diperhatikan
adalah pengurus Badan Keswadayaan
adalah bahwa Community Development
Masyarakat (BKM) P2KP atau PNPM
sangat memperhatikan dan berdasarkan
Mandiri Perkotaan yang ada masing-
pengalaman kasus-kasus terbaik (best
masing kelurahan. Untuk menggali data dilakukan wawancara secara langsung
6
dengan responden yang dipandu dengan
angka, gambar atau tabel akan dilakukan
daftar pertanyaan yang telah disediakan.
analisis secara deskriptif, yaitu dengan
Jenis pertanyaan yang diajukan dalam
memberikan
angket
jenis
penjelasan-penjelasan sehingga mampu
pertanyaan “tertutup”, yaitu angket yang
memberikan gambaran secara riil tentang
dirancang
kondisi di lapangan.
atau
kuesioner
adalah
sedemikian
rupa
untuk
uraian-uraian
merekam data tentang keadaan yang
HASIL DAN PEMBAHASAN
dialami oleh responden sendiri, kemudian
Hasil Penelitian
atau
semua alternatif jawaban yang harus
Rencana awal dalam penelitian ini
dijawab responden telah tertera dalam
akan akan meneliti seluruh kelurahan
angket tersebut, dan jenis pertanyaan
yang ada di Kecamatan Ponorogo atau
“terbuka”, yaitu daftar pertanyaan yang
Kecamatan
dibuat dengan sepenuhnya memberikan
melakukan penggalian data di lapangan
kebebasan
untuk
ternyata menghadapi beberapa kendala,
menjawab tentang keadaan yang dialami
baik berupa ketidaksediaan dari pihak
sendiri, tanpa adanya alternatif jawaban
terkait untuk diteliti, masalah administrasi
dari
2005).
yang harus dipenuhi, maupun sudah tidak
data
adanya data karena terkena bencana
sekunder yang ada di masing-masing
banjir pada tahun 2007, maka jumlah
kantor BKM maupun kantor kelurahan
kelurahan yang dapat atau bersedia untuk
sebagai data pendukung dan melengkapi
dilakukan penelitian adalah sebanyak 16
penelitian ini.
(enam belas) kelurahan.
kepada
peneliti
Disamping
responden
(Burhan
itu,
Penelitian
juga
dibutuhkan
setelah
Gambaran secara singkat kondisi
sehingga dalam melakukan analisis data
kelurahan sebagai lokasi penelitian dapat
menggunakan
dijelaskan sebagai berikut: 1) Jumlah
menjelaskan,
bersifat
Namun
eksploratif
Deskriptif”,
ini
Bungis;
Kota.
metode yaitu
bertujuan
meringkaskan
”Analisis untuk berbagai
kelurahan
sebagai
lokasi
penelitian
sebanyak 16 kelurahan, yaitu Kelurahan
kondisi, berbagai situasi, atau berbagai
Mangkujayan,
Jingglong,
variabel yang timbul di masyarakat yang
Tambakbayan,
Bangunsari,
menjadi obyek penelitian itu berdasarkan
Pinggirsari,
apa yang terjadi. Kemudian mengangkat
Surodikraman, Pakunden, Purbosuman,
ke permukaan karakter atau gambaran
Tamanarum, Brotonegaran, Tonatan, dan
tentang kondisi, situasi, ataupun variabel
Kepatihan; 2) Kelurahan lokasi penelitian
tersebut (Burhan Bungis; 2005). Tampilan
yang mempunyai penduduk terbanyak
data hasil penelitian yang berupa angka-
adalah Kelurahan Keniten dengan jumlah
Keniten,
Banyudono, Nologaten,
Cokromenggalan,
7
penduduk sebanyak 8.892 jiwa yang
Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)
terbagi sebanyak 4.449 jiwa penduduk
adalah
laki-laki
sebanyak 2 RW dan 7 RT.
dan
penduduk
sebanyak
4.443
perempuan.
jiwa
Kelurahan
Jingglong
,
yaitu
Sedangkan
Terkait dengan jenis kegiatan fisik
kelurahan yang mempunyai penduduk
yang dilaksanakan dalam Program P2KP
paling
atau PNPM Mandiri Perkotaan, secara
sedikit
adalah
Kelurahan
Tamanarum dengan jumlah penduduk
umum
sebanyak
dilaksanakan di masing-masing kelurahan
1.221
jiwa
yang
terbagi
jenis
sebanyak 579 jiwa penduduk laki-laki dan
lokasi
sebanyak 642 jiwa penduduk perempuan;
perbaikan
3)
perumahan
Kelurahan yang
banyak
jumlah
mempunyai
penduduk
dibandingkan
jumlah
lebih
laki-laki
kegiatan
program
drainase,
jalan,
fisik
antara
lain
perbaikan
masyarakat, pembuatan
adalah
prasarana perbaikan
sarana
MCK,
(non
pipa),
penduduk
penyediaan
perempuan adalah Kelurahan Pinggirsari,
pembuatan
Tambakbayan,
Cokromenggalan,
pembuatan saluran pembuangan limbah,
Brotonegaran, Nologaten, Purbosuman,
jembatan, sarana penerangan, dan lain-
Tonatan,
lain.
Mangkujayan,
dan
Keniten.
Sedangkan kelurahan yang mempunyai
air
yang
bersih
sarana
persampahan,
Pelaksanaan Program P2KP atau
lebih banyak jumlah penduduk perempuan
PNPM
dibandingkan jumlah penduduk laki-laki
jenis kegiatan fisik, mampu mendorong
adalah Kelurahan Tamanarum, Jingglong,
masyarakat untuk melakukan swadaya
Pakunden,
guna memperlancar proses pelaksanaan
Kepatihan,
Banyudono,
dan
Bangunsari, Surodikraman;
Mandiri
kegiatan
Perkotaan,
dimaksud.
khususnya
Berbagai
jenis
4) Kelurahan yang mempunyai jumlah
kegiatan fisik tersebut antara lain adalah
kepala keluarga (KK) terbanyak adalah
perbaikan
Kelurahan Mangkujayan, yaitu sebanyak
perumahan
2.247 KK dan kelurahan yang paling
drainase,
sedikit
jumlah
(KK)
penyediaan
adalah
Kelurahan
yaitu
pembuatan
kepala
keluarga
Jingglong
,
jalan,
perbaikan
masyarakat, pembuatan air
bersih
sarana
prasarana perbaikan
sarana
MCK,
(non
pipa),
persampahan,
sebanyak 391 KK; dan 5) Kelurahan yang
pembuatan saluran pembuangan limbah,
mempunyai jumlah Rukun Warga (RW)
jembatan, sarana penerangan, dan lain-
dan Rukun Tetangga (RT) terbanyak
lain.
adalah Kelurahan Keniten, yaitu sebanyak
Pembahasan Hasil Penelitian
14 RW dan 48 RT. Sedangkan kelurahan
Bentuk swadaya masyarakat untuk
yang paling sedikit mempunyai Rukun
mendukung proses pelaksanaan kegiatan
8
fisik yang Program P2KP atau PNPM
persampahan,
Mandiri Perkotaan adalah berupa tenaga
pembuangan
kerja, konsumsi, dan berupa iuran dana
sarana penerangan.
(rupiah). Semua bentuk swadaya tersebut kemudian yang
“dirupiahkan”
telah
tertuang
sebagaimana
dalam
proposal
pembuatan limbah,
saluran
jembatan,
dan
Kegiatan fisik Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan untuk perbaikan jalan
mampu
menyerap
swadaya
pengajuan dana kegiatan fisik. Proses
masyarakat sebesar 20,60% dari total
pengajuan
dan
dana kegiatan, untuk perbaikan prasarana
penggalian swadaya masyarakat secara
perumahan masyarakat mampu menyerap
umum dimulai dari musyawarah masing-
sebesar 24,50% dari total dana kegiatan,
masing Rukun Tetangga (RT) setelah
untuk
mendapatkan sosialisasi Program P2KP
menyerap sebesar 25,84% dari total dana
atau PNPM Mandiri Perkotaan di tingkat
kegiatan, untuk pembuatan sarana MCK
kelurahan. Musyawarah di tingkat Rukun
mampu menyerap sebesar 22,57% dari
Tetangga (RT) tersebut biasanya untuk
total dana kegiatan, untuk penyediaan air
merumuskan
bersih
usulan
kegiatan
usulan
kegiatan
dan
perbaikan
(non
pipa)
drainase
mampu
mampu
menyerap
menentukan serta menyepakati bentuk
sebesar 26,45% dari total dana kegiatan,
dan besarnya swadaya masyarakat yang
untuk pembuatan sarana persampahan
diberikan untuk mendukung kegitan fisik.
mampu menyerap sebesar 21,49% dari
Swadaya
total dana kegiatan, untuk pembuatan
masyarakat
tersebut
cukup
penting karena dana program sering tidak
saluran
mencukupi untuk untuk menutup seluruh
menyerap sebesar 23,13% dari total dana
biaya kegiatan fisik yang diusulkan.
kegiatan,
Besarnya
untuk
limbah
perbaikan
mampu
jembatan
swadaya
mampu menyerap sebesar 34,12% dari
masyarakat untuk mendukung kegiatan
total dana kegiatan, dan untuk sarana
fisik Program P2KP atau PNPM Mandiri
penerangan mampu menyerap sebesar
Perkotaan cukup bervariasi, yaitu mulai
14,29% dari total dana kegiatan. Secara
sekitar 14,29% sampai dengan 34,12%
rata-rata besarnya prosentase swadaya
dari
masyarakat untuk mendukung kegiatan
total
prosentase
prosentase
pembuangan
dana
kegiatan.
dari
fisik Program P2KP atau PNPM Mandiri
kegiatan fisik berupa perbaikan jalan,
Perkotaan adalah sebesar 23,67% dari
perbaikan
total dana kegiatan.
masyarakat,
swadaya
Gambaran
masyarakat
prasarana perbaikan
perumahan drainase,
Penyerapan swadaya masyarakat
pembuatan sarana MCK, penyediaan air
untuk mendukung kegiatan fisik Program
bersih (non pipa), pembuatan sarana
P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan tidak
9
selalu berjalan dengan lancar. Beberapa
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
permasalahan yang sering muncul dalam
kegiatan fisik.
penyerapan swadaya masyarakat antara
Berbagai manfaat sangat dirasakan
lain adalah : 1) Tingkat penghasilan atau
oleh
kesejahteraan warga yang berbeda-beda
Program
antara Rukun Tetangga (RT) satu dengan
Perkotaan,
Rukun Tetangga (RT) yang lain, sehingga
tersedianya sarana dan prasarana fisik,
menyebabkan
besarnya
yaitu mulai dari jalan di lingkungan mereka
swadaya masyarakat yang dapat diserap,
semakin baik dan tidak becek, khusus
khususnya swadaya dalam bentuk tunai
untuk masyarakat kurang mampu telah
(rupiah); 2) Tingkat penghasilan atau
dibantu perbaikan rumah yang layak,
kesejahteraan warga yang berbeda-beda,
tersedianya drainase, sarana MCK yang
sehingga menyebabkan adanya berbagai
memadai, tersedianya air bersih (non
bentuk swadaya masyarakat, yaitu tidak
pipa), tersedianya sarana persampahan,
selalu berbentuk tunai (rupiah); 3) Tidak
tersedianya saluran pembuangan limbah,
semua wilayah mempunyai warga mampu
jembatan yang semakin baik, dan sarana
yang sering sebagai warga “jujugan” jika
penerangan yang semakin baik.
swadaya
perbedaan
masyarakat
P2KP
penerima atau
program
PNPM
khususnya
Mandiri dengan
terkumpul
Sarana dan prasarana fisik yang
masih kurang dan meraka bersedia untuk
yang telah dilaksanakan melalui Program
menutupinya (donator besar).
P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan
Permasalahan diselesaikan kelurahan
di
yang
masyarakat
tersebut dalam
dan
dapat
sampai saat ini masih mampu terjaga
musyawarah
dengan baik, mulai tingkat kebersihan
diambil
sampai dengan perbaikan kerusakannya.
kesepakatan bagi warga yang mampu
Hal ini dikarenakan masyarakat setempat
dapat memberikan swadaya dalam bentuk
sejak awal (tahap perencanaa) dan tahap
tunai (rupiah) atau konsumsi, dan bagi
pelaksanaan
warga
dengan
yang
kurang
memberikan
fisik
mampu
swadaya
menyumbangkan kegiatan
biasanya
dengan
tenaganya
yang
dapat
mereka
untuk usulkan.
kegiatan
aktif
sudah
dengan
terlibat
memberikan
swadaya, baik dalam bentuk tenaga, waktu,
dan
pelestarian
biaya, program
sehingga
untuk
mereka
juga
Dalam hal ini, musyawarah warga menjadi
melaksanakan dengan baik dan mereka
kata
merasa ikut memilikinya.
kunci
menyelesaikan
yang segala
penting
untuk
permasalahan
yang biasanya muncul dalam proses
KESIMPULAN Pelaksanaan Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan tidak dapat
10
berjalan dengan baik tanpa partisipasi masyarakat
setempat.
Bantuan
Penelitian
ini
menggunakan
yang
wawancara secara terstruktur (kuesioner
digulirkan dalam Program P2KP atau
yang telah disiapkan) untuk menggali data
PNPM
Mandiri
yang ada di masing-masing kelurahan
untuk
kegiatan
Perkotaan, fisik
khususnya mampu
lokasi Program P2KP atau PNPM Mandiri
untuk
Perkotaan dan yang menjadi responden
memberikan swadaya baik dalam bentuk
adalah pengurus Badan Keswadayaan
iuran tunai (rupiah), tenaga kerja, dan
Masyarakat (BKM), sehingga data yang
konsumsi. Secara rata-rata prosentase
diperoleh masih banyak berbentuk data
besarnya
yang
kuantitatif yang mencerminkan besarnya
mendukung
swadaya masyarakat. Oleh sebab itu,
mendorong
mampu
telah
masyarakat
swadaya diserap
masyarakat untuk
kegiatan fisik Program P2KP atau PNPM
untuk
Mandiri Perkotaan sebesar 23,67% dari
dalam bidang terkait, disarankan untuk
total dana kegiatan.
lebih banyak menggali data dan informasi
Berbagai jenis kegiatan fisik yang
peneliti
tidak
hanya
selanjutnya,
pada
khususnya
pengurus
Badan
dilaksanakan dalam Program P2KP atau
Keswadayaan Masyarakat (BKM), tetapi
PNPM Mandiri Perkotaan antara lain
langsung
adalah
perbaikan
umum yang telah memberikan swadaya
masyarakat,
untuk mendukung pelaksanaan program,
perbaikan drainase, pembuatan sarana
sehingga akan dapat digali data dan
MCK, penyediaan air bersih (non pipa),
informasi yang lebih mendalam.
pembuatan
DAFTAR PUSTAKA
perbaikan
prasarana
jalan,
perumahan
sarana
persampahan,
pembuatan saluran pembuangan limbah,
Burhan
kepada
Bungis,
jembatan, dan sarana penerangan. Penyerapan swadaya masyarakat untuk mendukung kegiatan fisik Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan tidak selalu berjalan dengan lancar. Berbagai permasalahan diselesaikan
atau di
kendala
dalam
dapat
musyawarah
kelurahan. Dalam hal ini, musyawarah
Riza
Primahendra,
masyarakat
secara
2005, “Metodologi Penelitian Kuantitatif”, Penerbit Prenada Media, Jakarta. 2006, “Cummunity Development : Sebuah Eksplorasi” Info URDI Volume 16, dalam www.urdi.org.
warga menjadi kata kunci yang penting untuk
menyelesaikan
segala
permasalahan atau kendala yang ada.
11
____________, 2004, ”Pedoman Umum P2KP”, Edisi Revisi September 2004, Penerbit Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Jakarta.
____________, 2004, ”Modul Lokalatih Aparat Pemda Kabupaten Ponorogo : P2KP-II”, tanggal 20 sampai dengan 24 Desember 2004, di Hotel Tlogo Mas, Ngebel, Ponorogo.
12
