STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)

STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK) BERAU

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)

POKJA SANITASI KABUPATEN BERAU Tahun 2011

I-1


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Sanitasi didefinisikan sebagai upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat, baik ditingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan. Sanitasi terbagi dalam 3 (tiga) subsektor, yaitu : air limbah, persampahan dan drainase khususnya drainase tersier. Sanitasi merupakan salah satu sektor yang memiliki keterkaitan sangat erat dengan kemiskinan, tingkat pendidikan, kepadatan penduduk, daerah kumuh dan akhirnya pada masalah kesehatan lingkungan. Sanitasi lingkungan pada gilirannya akan menentukan taraf produktivitas penduduk. Situasi ini memberikan tantangan signifikan dimana Pemerintah Daerah masih dihadapkan pada persoalan belum tertanganinya tingkat kemiskinan dan permasalahan lain. Kabupaten Berau dalam rentang 10 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Berdasarkan data tahun 2009 jumlah penduduk sebesar 174.661 jiwa, sedangkan pada tahun 2010 sebesar 179.079 jiwa sehingga mengalami peningkatan sebesar 2,47 persen. Perkembangan terbesar dengan adanya migrasi dari daerah lain dikarenakan bertambahnya perusahaan yang mengelolah sumber daya alam di Kabupaten Berau, sehingga menjadi daya tarik pencari kerja dan diikuti  dengan kelahiran yang merupakan bagian dari mutasi penduduk. Hingga tahun 2010 kepadatan penduduk Kab. Berau adalah 5,25 jiwa/Km2 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,47 %. Adapun kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Tanjung Redeb sebesar 2.639,94 jiwa/Km2 yang diikuti oleh Kecamatan Teluk Bayur sebanyak 117,22 jiwa/Km2. Dari data diatas akan menimbulkan dampak baru bagi Kabupaten Berau khususnya di perkotaan, yaitu semakin meningkatnya kebutuhan akan perumahan, pendidikan dan kesehatan. Di kota Tanjung Redeb saat ini masih terdapat beberapa kawasan padat penduduk yang bermukim di sepanjang bantaran sungai dan pada umumnya berupa rumah sewaan yang dihuni oleh para pendatang. Hal ini merupakan salah satu penyebab meningkatnya permasalahan yang harus diatasi oleh Pemda Berau, terutama yang berkaitan dengan sector sanitasi lingkungan seperti pembuangan air limbah, air bersih, persampahan, dan drainase serta prilaku hidup bersih masyarakat yan bersinergi dengan masalah kemiskinan. Permasalahan drainase di Kab. Berau terutama di perkotaan menggunakan sistem drainase

I-2


yang terbuka dengan beban air berasal dari air hujan dan buangan limbah rumah tangga serta belum meratanya sistem drainase menyebabkan beberapa drainase tidak berfungsi secara maksimal akibat banyaknya sedimen yang menumpuk pada saluran drainase yang menyebabkan sering terjadinya genangan air pada saat hujan atau air pasang. Selain masalah diatas, sistem pengelolaan persampahan juga merupakan masalah utama saat ini, dikarenakan masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat dalam membuang sampah sesuai waktu operasi pengangkutan dan belum dilakukannya sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat tentang 3R juga pemulung yang selalu menghambur sampah, serta sarana dan prasarana persampahan yang belum memadai. Begitu pula dengan sistem pembuangan air limbah, untuk saat ini pemerintah daerah sudah membangunan dan memiliki sarana prasarana IPLT yang berada satu kawasan dengan TPA. Namun pengelolaannya belum dilakukan secara optimal oleh instansi teknis yaitu Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran. Untuk penyediaan pelayanan air bersih di Kab. Berau terdiri dari sistem perpipaan dan non perpipaan. Penyediaan air bersih dengan sistem perpipaan biasanya dikelola oleh PDAM, namun tidak semua kecamatan dikelola oleh PDAM hanya kecamatan yang diperkotaan, meliputi Tanjung Redeb, Teluk Bayur, Sambaliung, dan Gunung Tabur dan beberapa kecamatan non perkotaan seperti kec Pl. Derawan. Sedangkan sistem non perpipaan biasanya berada di kecamatan non perkotaan lainnya yang dikelola oleh kecamatan. Namun demikian, distribusi pelayanan air bersih untuk di perkotaan juga masih kurang akibat semakin banyaknya jumlah penduduk dan mulai terbukanya wilayah baru yang belum termasuk dalam perencanaan awal. Begitu pula dengan kualitas kesehatan masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, pelayanan kesehatan, perilaku dan keturunan. Lingkungan yang tidak sehat atau sanitasinya tidak terjaga dapat menimbulkan masalah kesehatan. Begitu pula dengan pelayanan kesehatan yang minim atau sulit dijangkau dapat membuat penduduk yang sakit tidak dapat diobati secara cepat dan dapat menularkan penyakitnya pada yang lain. Perilaku hidup yang tidak sehat seperti membuang sampah sembarangan, tidak mencuci tangan sebelum atau sesudah makan, buang air besar atau kecil dimana saja, mencuci atau mandi dengan air yang kotor merupakan perilaku yang dapat mengundang berjangkitnya berbagai jenis penyakit. Akhirnya, kesehatan masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor keturunan karena sebagian dari penyakit diturunkan dari orang tuanya. Gambaran diatas biasanya sangat erat dengan kemiskinan. Berdasarkan data tahun 2009 I-3


jumlah penduduk miskin di Kab. Berau sebanyak 10.130 jiwa atau 6 % dari jumlah penduduk kab Berau dengan harapan target pada tahun 2015 turun menjadi 3 %. Kaitannya dengan kesehatan masyarakat, dari data yang dikeluarkan statistik tahun 2010 jumlah penderita penyakit yang disebabkan kurang terjaganya sanitasi lingkungan seperti diare 3.306 jiwa, malaria 5.349 jiwa, dermatritis 2.852 jiwa, dengan jumlah kasus penderita penyakit ISPA yang dominan yaitu mencapai 33.429 jiwa. Pemda Berau bukan tidak melakukan tindakan apapun untuk memperbaiki kondisi tersebut di atas. Berbagai program pembangunan sanitasi dilaksanakan namun masih bersifat sporadis sebagai tindakan kuratif terhadap suatu permasalahan, tidak terintegrasi dan kurang memberdayakan masyarakat. Banyaknya data-data sanitasi yang ada namun tidak terdokumentasi dengan baik menyebabkan program-program pembangunan sanitasi kurang efketif, efisien dan kurang tepat sasaran sehingga meskipun banyak dilakukan pembenahan sanitasi namun belum mampu melayani masyarakat secara menyeluruh. Masalah ego kelembagaan dan pendanaan menjadi salah satu kendala dalam pembangunan sanitasi selain sanitasi belum menjadi program prioritas. Mekanisme dan perencanaan pembangunan sanitasi selama ini dilaksanakan oleh masing-masing instansi tanpa adanya komunikasi dan koordinasi terpadu sehingga apa yang telah dilakukan tidak mampu membenahi kondisi sanitasi secara menyeluruh. Pembangunan Millenium atau yang dikenal Millenium Development Goals (MDGs) merupakan deklarasi Negara di dunia termasuk Indonesia untuk memenuhi hak-hak dasar kebutuhan manusia. Ada 8 (delapan) poin tujuan pembangunan yang harus dicapai sebelum 2015 yaitu penghapusan kemiskinan, pendidikan untuk semua, persamaan gender, perlawanan terhadap penyakit, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, pelestarian lingkungan hidup dan kerjasama global. Dalam rangka mewujudkan tujuan MDGs serta pelayanan sanitasi yang menyeluruh, komprehensif dan integral diperlukan perencanaan pembangunan sanitasi yang terintegrasi, terarah, efektif, efisien dan tepat sasaran melalui Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Berau.

Tabel 1.1 Target RPJMN dan Kondisi Umum Sanitasi Kabupaten Berau NO 1.

KONDISI UMUM SANITASI KABUPATEN BERAU menurunkan hingga 50 % penduduk Capaian layanan air minum di perkotaan Indonesia yang belum memiliki akses tahun 2013 90 % masyarakat terlayani air terhadap air minum yang aman dan minum dan 50 % di pedesaan TARGET RPJMN DALAM BIDANG SANITASI

I-4


2.

sanitasi yang memadai hingga pada tahun 2015 Terbebas dari Buang Air Sembarangan Pengurangan masyarakat yang BABs khususnya di daerah pedesaan tahun 2015 (BABs) pada 2014

3.

Pelaksanaan

4

(Reuse, Pelaksanaan praktek 3R sudah diterapkan di Kab. Berau khususnya di perkotaan dengan Reduce dan Resicle) dan peningkatan target tahun 2015 di perkotaan telah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) melaksanakan praktik 3R 70 %, sedangkan pengolahan TPA sanitary landfill ditargetkan menjadi sanitary landfill, pemanfaatannya tahun 2014. Pengurangan genangan air di 100 Pengurangan genangan air di perkotaan tahun 2015 wilayah perkotaan seluas 22.500 ha praktek

3R

Angka IPM kab. Berau tahun tahun 2010 adalah 73,84 % meningkat dari tahun 2009 sebesar 73,22 %, dengan indicator pendidikan, harapan hidup dan ekonomi masyarakat.

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Berau thn 2011

Berdasarkan komponen penyusunnya, terlihat bahwa Indeks Harapan Hidup, Indeks Pengetahuan (diturunkan dari tingkat literasi dan rata-rata lama sekolah), dan Indeks Pendapatan (diturunkan dari konsumsi riil perkapita yang disesuaikan/PPP) mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2009. Angka Harapan Hidup yang dicapai pada tahun 2010 sebesar 69,92 tahun sedangkan pada tahun

I-5


2009 sebesar 69,66 tahun. Peningkatan angka harapan hidup ini tidak lepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Berau, khususnya Dinas Kesehatan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat serta melaksanakan berbagai program yang berbasis pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Angka melek huruf Kabupaten Berau tahun 2010 sebesar 97,18 persen sedangkan tahun 2009 sebesar 96,30. Angka tersebut berarti persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis tahun adalah 97,18 persen. Rata-rata lama sekolah mengalami kenaikan dimana tahun 2010 sebesar 8,13 tahun sedangkan tahun 2009 sebesar 7,91 tahun. Cukup tingginya rata-rata lama sekolah ini disebabkan karena telah adanya kesadaran dari masyarakat Kabupaten Berau terhadap program pemerintah mengenai program belajar 9 tahun. Pengeluaran per kapita riil disesuaikan pada tahun 2010 sebesar Rp.636.080,- meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (2009) yaitu sebesar Rp.634.470,-. Meningkatnya pengeluaran perkapita turut disebabkan adanya peningkatan pendapatan perkapita serta meningkatnya upah minimum kabupaten selama tahun 2010. Indeks Harapan Hidup yang dicapai pada tahun 2010 sebesar 74,87 persen sedangkan pada tahun 2009 sebesar 74,43 persen. Indeks Pengetahuan yang dicapai pada tahun 2010 sebesar 82,85 persen sedangkan pada tahun 2009 sebesar 81,78 persen. Indeks Pendapatan yang dicapai pada tahun 2010 sebesar 63,80 persen sedangkan pada tahun 2009 sebesar 63,43 persen.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan SSK Maksud penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Berau adalah tersusunnya dokumen perencanaan strategis sanitasi Kabupaten yang dapat dijadikan rujukan perencanaan pembangunan sanitasi Kabupaten Berau dalam jangka menengah (5 tahunan). Tujuan dari penyusunan dokumen kerangka kerja SSK ini adalah: a. Tujuan Umum

I-6


Kerangka kerja SSK ini disusun sebagai rencana pembangunan sektor sanitasi dan dijadikan sebagai pedoman pembangunan sanitasi mulai tahun 2012 hingga tahun 2016 dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan sanitasi Kab. Berau. b. Tujuan Khusus 1. Kerangka kerja SSK ini dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pembangunan Sanitasi Kabupaten Berauselama 5 tahun yaitu tahun 2011sampai dengan tahun 2015 2. Dipergunakan sebagai dasar penyusunan strategi dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan program jangka menengah dan tahunan sektor sanitasi. 3. Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Berau.

1.3. Landasan Hukum Landasan hukum yang menjadi acuan penyusunan SSK Kabupaten Berau adalah: Undang-undang : 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.

6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

8.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

9.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

11.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah : I-7


1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air.

2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

7.

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM).

8.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.

Keputusan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia 1.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

2.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

3.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2004-2009.

Peraturan dan Surat Edaran Menteri Republik Indonesia 1.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM).

2.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP).

3.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/M/2007 Tentang

Penyelenggaraan

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

I-8


4.

Surat Edaran Mendagri Nomor 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Peraturan Daerah : 1. Perda Dati I Kaltim Nomor 12 Tahun 1993, tentang RTRWP Kalimantan Timur. 2. Peraturan Daerah Kab. Berau Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kebersihan. 3. Peraturan Daerah Kab. Berau Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan. 4. Peraturan Daerah Kab. Berau No. tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Berau 2011-2015.

1.4. Metodologi Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Berau ini disusun oleh pokja sanitasi secara partisipatif dan terintegrasi melalui berbagai diskusi secara rutin, lokakarya dan pembekalan baik yang dilalukan oleh Tim Pokja sendiri maupun dengan dukungan fasilitasi CF/PF, dan KMW II. Metode yang digunakan dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap. Metode penyusunan SSK ini, terdiri dari tahapan-tahapan berikut ini: 1)

Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan ke depan yangdituangkan kedalam visi, misi sanitasi kabupaten, dan tujuan serta sasaranpembangunan sanitasi kabupaten. Dalam perumusan bagian ini tetapmengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya yang ada di Kab. Berau.

2)

Menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yangdiinginkan. Analisis kesenjangan digunakan untuk mendiskripsikanissue strategis dan kendala yang mungkin akan dihapadapi dalammencapai tujuan.

1.

Sumber Data a. Melakukan penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi kabupaten saat ini (dari Buku Putih Sanitasi), untuk belajar dari fakta sanitasi guna menetapkan kondisi sanitasi yang tidak diinginkan. Pada tahap ini Tim Penyusun SSK

mengkaji kembali Buku Putih Sanitasi

Kabupaten Berau untuk memastikan kondisi yang ada saat ini khususnya kondisi yang tidak diinginkan atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan sanitasi kabupaten.

I-9


Kondisi semua sub sektor layanan sanitasi yang terdiri; sub sektor air limbah, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan dan aspek pendukung. Metoda yang digunakan adalah kajian data sekunder dan kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi informasi. b. Arsip

dan

dokumen

yang

berkaitan

dengan

aktivitas

program

masing-masing

dinas/badan/kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta. c. Data yang dibutuhkan antara lain: Data sanitasi Kab. Berau, Data demografi, data sosial ekonomi, data institusi/kelembagaan dan data tata ruang. 2.

Pengumpulan Data Pengumpulan data menggunakan berbagai teknik antara lain :  Desk Study (kajian Literature, data sekunder)  Field Research (Observasi, wawancara responden)  FGD dan indepth interview

3.

Analisis Data Analisis data dilakukan secara Deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Merumuskan strategi sanitasi kabupaten yang menjadi basis penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kabupaten jangka menengah Strategi Sanitasi Kabupaten Berau (5 tahunan). Dengan alat analisis SWOT mengkaji kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman dan Diagram Sistem Sanitasi (DSS).

1.5. Sistematika Dokumen Penulisan dokumentasi SSK terdiri dari 7 Bab antara lain : 1. Bab pertama merupakan Pendahuluan, yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan SSK, landasan hukum, medote dan sistematika penulisan Dokumen SSK 2. Bab kedua berisi Kerangka Kerja Pembangunan Sanitasi, di dalam bagian ini dibahas antara lain: a. Gambaran umum kondisi sanitasi b. Visi dan misi sanitasi c. Kebijakan Umum dan Strategi Sektor Sanitasi Kabupaten d. Sasaran Umum dan Arahan Tahapan Pencapaian I - 10


3. Bab ketiga membahas Isue Strategis dan Tantangan Sektor Sanitasi antara lain: a. Enabling and Sustainability Aspect terdiri dari Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, Keuangan, Komunikasi, Keterlibatan pelaku bisnis, partisipasi masyarakat dan jender serta monitoring dan evaluasi b. Sub-Sektor dan Aspek Utama dari masing-masing sektor Air Limbah, persampahan, drainase lingkungan dan higiene 4. Bab keempat mengenai Strategi Sekor Sanitasi Kabupaten yang terdiri dari : a. Sasaran dan Arahan Pentahapan Pencapaian b. Strategi setiap Sub Sektor &strategi aspek pendukung layanan sanitasi 5. Bab ke lima memuat program yang akan dilakukan secara terintegrasi antar sub sektor dan aspek pendukung layanan sanitasi. 6. Bab keenam membahas strategi monitoring dan evaluasi SSK. 7. Bab ketujuh berisi penutup (kesimpulan & rekomendasi)

I - 11

STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)

Recommend Documents