PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN DENGAN ASIMETRI INFORMASI DAN KECUKUPAN ANGGARAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi di Instansi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi)
SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
oleh : Lira Azhimatinnur Riansah NIM 109082000007
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1434 H/2013 M
PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN DENGAN ASIMETRI INFORMASI DAN KECUKUPAN ANGGARAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi di Instansi Pemerintahan Daerah Kota Sukabumi)
SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
oleh: Lira Azhimatinnur Riansah NIM: 109082000007
Di Bawah Bimbingan
Pembimbing I
Pembimbing II
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1434H/2013M
ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF
Hari ini Senin, 6 Mei 2013 telah dilakukan ujian komprehensif atas mahasiswa: 1. Nama
: Lira Azhimatinnur Riansah
2. NIM
: 109082000007
3. Jurusan
: Akuntansi
4. Judul Skripsi
: Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Asimetri Informasi dan Kecukupan Anggaran sebagai Variabel Moderating (Studi di Instansi Pemerintahan Daerah Kota Sukabumi)
Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang bersangkutan selama proses ujian komprehensif, maka diputuskan bahwa mahasiswa tersebut diatas dinyatakan lulus dan diberi kesempatan untuk melanjutkan ke tahap Ujian Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 6 Mei 2013 1. Yoghi Citra Pratama, SE., M.Si NIP. 19830717 201101 1 011
2. Hepi Prayudiawan, SE., Ak., MM NIP. 19720516 200901 1 006
3. Drs. Abdul Hamid Cebba, MBA., CPA., Ak NIP. 19620502 199303 1 000
iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI Hari ini Kamis, 19 September 2013 telah dilaksanakan Ujian Skripsi atas Mahasiswa : 1. 2. 3. 4.
Nama NIM Jurusan Judul Skripsi
: Lira Azhimatinnur Riansah : 109082000007 : Akuntansi : Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Asimetri Informasi dan Kecukupan Anggaran sebagai Variabel Moderating (Studi di Instansi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi)
Setelah mencermati dan memerhatikan penampilan dan kemampuan yang bersangkutan selama ujian skripsi, maka diputuskan bahwa mahasiswa tersebut di atas dinyatakan lulus dan skripsi diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta. 19 September 2013 1. Prof. Dr. Abdul Hamid, MS NIP. 19570617 198503 1 002
2. Hepi Prayudiawan, SE, Ak., MM NIP. 19720516 200901 1 006
3. Erika Amelia, SE., M.Si NIP. 19771109 200912 2 001
4. Dr. Rini, Ak., CA NIP. 19760315 200501 2 002
5. Yusro Rahma, SE., M.Si NIP. 19800506 200801 2 016 iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama NIM Jurusan Judul Skripsi
: Lira Azhimatinnur Riansah : 109082000007 : Akuntansi : Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Asimetri Informasi dan Kecukupan Anggaran sebagai Variabel Moderating (Studi di Instansi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi)
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya : 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan. 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain. 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya. 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data. 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab ats karya ini. Jikalau dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullaah Jakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.
Jakarta, September 2013 Yang Menyatakan
Lira Azhimatinnur Riansah (109082000007)
v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I.
IDENTITAS PRIBADI 1. Nama
: Lira Azhimatinnur Riansah
2. Tempat Tanggal Lahir
: Jakarta, 22 Maret 1991
3. Alamat
: Jl. Goalpara RT 01/07 Cibeureum Tengah Desa/Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi 43192
II.
4. Telepon
: 081286389333
5. Email
:
[email protected]
PENDIDIKAN 1. TK Tunas Karya
Tahun 1996 – 1997
2. SDN Cidadap II
Tahun 1997 -2003
3. SMP Negeri 5 Kota Sukabumi
Tahun 2003 - 2006
4. SMA Negeri 3 Kota Sukabumi
Tahun 2006 - 2009
5. S1 Ekonomi UIN Syarif Hidayatullaah Jakarta Tahun 2009 – 2013
III.
PENGALAMAN ORGANISASI 1. PASKIBRAKA SMP Negeri 5 Kota Sukabumi (2006-2009) 2. Majelis Perwakilan Kelas (MPK) SMP Negeri 5 Kota Sukabumi sebagai Ketua II (2007-2008) 3. Teater SMP Negeri 5 Kota Sukabumi 4. Teater SMA Negeri 3 Kota Sukabumi vi
IV.
LATAR BELAKANG KELUARGA 1. Ayah
: Drs. Juansah
2. Tempat, Tanggal Lahir
: Sukabumi, 18 Juni 1961
3. Ibu
: Dra. Rita Sahara
4. Tempat, Tanggal Lahir
: Jakarta, 20 Januari 1960
5. Alamat
: Jl. Goalpara RT 01/07 Cibeureum Tengah Desa/Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi 43192
vii
THE INFLUENCE OF BUDGETARY PARTICIPATION TO BUDGETARY SLACK WITH INFORMATION ASYMMETRY AND BUDGET ADEQUACY AS MODERATED VARIABLES (Study at Regional Government in Sukabumi City) By : Lira Azhimatinnur Riansah ABSTRACT This study aim to examine the influence of budgetary participation to budgetary slack with information asymmetry and budget adequacy as moderated variables at governmental institution of Sukabumi City. The data was collected by distributing questionnaires with purposive sampling to the respondents. While responders is consisted by the functional functionary at governmental institution of Sukabumi City which is participation in budgetary process, with a total sample are 86 respondents. The method analisys used in this study is regression analysis with software IBM SPSS 19 for windows. From the results of multiple regression, there is one hypothesis that influent to budgetary slack : 1) the effect of budgetary participation having an effect on budgetary slack. Meanwhile, two more hypothesis with moderated regression analysis is not influent to budgetary slack : 2) budgetary participation and information asymmetry interaction have no significant influence to the budgetary slack. 3) budgetary participation and budget adequacy interaction have no significant influence to budgetary slack. Keyword : Budetary participation, information asymmetry, budget adequacy, and budgetary slack.
viii
PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN DENGAN ASIMETRI INFORMASI DAN KECUKUPAN ANGGARAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi di Instansi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi) Oleh : Lira Azhimatinnur Riansah ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan asimetri informasi dan kecukupan anggaran sebagai variabel moderating (studi di instansi pemerintah daerah Kota Sukabumi). Data dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner dengan teknik purposive sampling kepada para responden. Sedangkan respondennya adalah pejabat fungsional di instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi yang tentunya terlibat dalam proses penyusunan anggaran, dengan total 86 responden. Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah analisis regresi dengan perangkat lunak IBM SPSS 19 for windows. Dari hasil regresi berganda menghasilkan satu hipotesis yang menunjukan pengaruhnya terhadap senjangan anggaran, yaitu : 1) partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap senjangan anggaran. Sementara itu, dari hasil analisis regresi moderasi menunjukkan dua hipotesis yang tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran, yaitu : 2) interaksi antara partisipasi anggaran dan asimetri informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap senjangan anggaran. 3) interaksi antara partispasi anggaran dan kecukupan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap senjangan anggaran. Kata kunci : Partisipasi anggaran, asimetri informasi, kecukupan anggaran, dan senjangan anggaran.
ix
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Asimetri Informasi dan Senjangan Anggaran sebagai Variabel Moderating (Studi di Instansi Pemerintahan Daerah Kota Sukabumi)”. Shalawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW Sang Teladan yang telah membawa kita ke zaman kebaikan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan sebagai syarat guna meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak pihak yang telah memebantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kekuatan Allah SWT yang telah anugerahkan. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada : 1. Orang tuaku tercinta, ibu Rita Sahara, ayah Juansah, mama Eti Sumiati, dan bapak Ahmad Rivai yang telah memberikan rasa cinta, kasih sayang, perhatian, dan doa tulus ikhlas tiada henti-hentinya yang menjadi kekuatan terbesar bagi penulis. 2. Suami tercinta Arlan Paranti Rivai yang telah memberikan segala cintanya, perhatian, pengertian, dan doa terbaik kepada penulis. Semoga kita selalu dalam berkah dan lindungan Allah SWT baik di dunia maupun akhirat kelak. 3. Bapak. Prof. Dr. Abdul Hamid, MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 4. Ibu Dr. Rini., Ak. CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga Dosen Pembimbing Skripsi I terima kasih telah bersedia menyediakan waktunya yang sangat berharga untuk membimbing, memberi masukan, motivasi dan nasihat yang telah diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. x
5. Bapak Hepi Prayudiawan, SE, AK,.MM selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 6. Ibu Yusro Rahma, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing II terima kasih telah bersedia meluangkan waktu, memberikan pengarahan, bimbingan serta saran yang telah diberikan kepada penulis selama ini. 7. Seluruh staf pengajar dan karyawan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullaah Jakarta yang telah membantu demi kelancaran penulisan skripsi ini hingga selesai. 8. Kakak-kakak tercinta tetehku Fajrina Rafdiani Riansah S.Pd dan aa Ade Suryadi S.Pd yang selalu ada membantu kapanpun dan dimanapun penulis butuhkan, aa Arief Sukmara, teteh Shanti, kak Arfri, teteh Nenden, dan adikku Rani terimakasih atas semangat dan doa yang selalu tercurah bagi penulis, barakallaah semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. 9. Sahabat-sahabat tersayang Hikmah Hasanah, Fachri Bustomi, Chairunnisa Abidin, Dhea Nursyaadah, Nurul Mauliya, dan Ayu Sekar terimakasih atas dukungan dan indahnya persahabatan selama ini. 10. Seluruh warga Dewi Sartika dan kak Hastri Rosiyanti yang telah memberikan hari-hari menyenangkan selama kita tinggal bersama, terimakasih banyak. 11. Teman-teman seperjuangan skripsi dan komprehensif Ranti, Vivi, Efi, Indriana, Nurul Gita, Eris, serta teman Akuntansi A 2009, semangat dan sukses selalu untuk kita semua. 12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.
Jakarta, September 2013
(Lira Azhimatinnur Riansah) xi
DAFTAR ISI
Halaman Judul ..................................................................................................i Lembar Pengesahan Skripsi.............................................................................ii Lembar Pengesahan Uji Komprehensif ..........................................................iii Lembar Pengesahan Ujian Skripsi ..................................................................iv Lembar Pernyataan Keaslian Skripsi .............................................................v Daftar Riwayat Hidup ......................................................................................vi Abstract ...............................................................................................................viii Abstrak ...............................................................................................................ix Kata Pengantar .................................................................................................x Daftar Isi ............................................................................................................xii Daftar Tabel.................................................................................................... xviii Daftar Gambar ..................................................................................................xx Daftar Lampiran ...............................................................................................xxi BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................1 A. Latar Belakang .....................................................................................1 B. Perumusan Masalah .............................................................................11 C. Tujuan Penelitian .................................................................................12 D. Manfaat Penelitian ...............................................................................12 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.......................................................................14 A. Tinjauan Literatur ...............................................................................14 1. Anggaran ...................................................................................... 14 xii
a. Pengertian Anggaran .............................................................14 b. Karakteristik Anggaran...........................................................15 c. Tujuan dan Manfaat Anggaran ...............................................16 2. Anggaran Sektor Publik ...............................................................18 a. Pengertian Anggaran Sektor Publik .......................................18 b. Karakteristik Anggaran Sektor Publik ...................................20 c. Prinsip Anggaran Sektor Publik .............................................21 d. Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik........................................22 d. Fungsi dan Tujuan Anggaran Sektor Publik...........................23 e. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik ..........................27 3. Partisipasi Anggaran .....................................................................32 a. Dampak Positif dalam Partisipasi Anggaran ..........................34 b. Dampak Negatif dalam Partisipasi Anggaran .........................35 4. Asimetri Informasi ........................................................................36 5. Kecukupan Anggaran ...................................................................38 6. Senjangan Anggaran .....................................................................40 B. Penelitian Terdahulu ...............................................................................43 C. Kerangka Pikir ........................................................................................48 D. Keterkaitan antar Variabel dan Perumusan Hipotesis .............................49 1. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran ........49 2. Interaksi antara Partisipasi Anggaran dan Asimteri Informasi terhadap Senjangan Anggaran...........................................................51
xiii
3. Interaksi antara Partisipasi Anggaran dan Kecukupan Anggaran terhadap Senjangan Anggaran ..........................................52 BAB III METODE PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian ..................................................................54 B. Metode Penentuan Sampel
...............................................................54
C. Metode Pengumpulan Data .. ...............................................................55 1. Jenis dan Sumber Data ...................................................................55 2. Teknik Pengumpulan Data .............................................................56 D. Metode Analisis Data ...........................................................................56 1. Statistik Deskriptif .........................................................................56 2. Uji Kualitas Data ............................................................................57 a.
Uji Validitas ............................................................................57
b.
Uji Reliabilitas ........................................................................57
3. Uji Asumsi Klasik ..........................................................................58 a.
Multikolonieritas.....................................................................58
b.
Heteroskedastisitas .................................................................58
c.
Uji Normalitas ........................................................................59
4. Uji Hipotesis ..................................................................................59 a. Pengujian dengan Analisis Regresi Ganda ..............................59 1) Penerapan Partisipasi Anggaran Berpengaruh terhadap Senjangan Anggran .............................................60 a) Uji Koefisien Determinasi (R2)...................................60 b) Uji Statistik t ...............................................................61 xiv
b. Pengujian dengan Analisis Regresi Moderate (Moderated Regression Analyis –MRA)..................................61 1) Interaksi antara Partisipasi Anggaran dan Asimetri Informasi terhadap Senjangan Anggaran ...........................62 a) Uji Koefisien Determinasi (R2)...................................63 b) Uji Statistik t ...............................................................63 2) Interaksi antara Partisipasi Anggaran dan Kecukupan Anggaran terhadap Senjangan Anggaran .......64 a) Uji Koefisien Determinasi (R2)...................................65 b) Uji Statistik t ...............................................................65 E. Definisi Operasional Variabel Penelitian ................................................66 1. Partisipasi Anggaran ................................................................66 2. Informasi Asimetri ...................................................................67 3. Kecukupan Anggaran ...............................................................67 4. Senjangan Anggaran ................................................................68 BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN.......................................71 A. Sekilas Gambaran Umum Obyek Penelitian ......................................71 1. Profil Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.....................................71 2. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Sukabumi ........73 3. Tempat dan Waktu Penelitian ........................................................77 4. Karakteristik Responden Penelitian ...............................................78 a. Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ..................80 b. Deskriptif Responden Berdasarkan Usia .................................81 xv
c. Deskriptif Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan .........81 d. Deskriptif Responden Berdasarkan Jabatan Fungsional ..........82 e. Deskriptif Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja ...........83 B. Hasil Uji Instrumen Penelitian ..........................................................84 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif .......................................................84 2. Hasil Uji Kualitas Data ...............................................................85 a. Hasil Uji Validitas .................................................................85 b. Hasil Uji Reliabilitas .............................................................88 3. Hasil Uji Asumsi Klasik .............................................................89 a. Hasil Uji Multikolonieritas ...................................................89 b. Hasil Uji Heteroskedastisitas ................................................90 c. Hasil Uji Normalitas .............................................................92 4. Uji Hipotesis ...............................................................................94 a. Hasil Uji Regresi Ganda .........................................................94 1) Penerapan Partisipasi Anggaran Berpengaruh terhadap Senjangan Anggaran ...........................................94 a) Uji Koefisien Determinasi (R2)...................................94 b) Hasil Uji Regresi Parsial (Uji t) ..................................95 b. Pengujian dengan Analisis Regresi Moderate (Moderated Regression Analyis –MRA)..................................96 1) Interaksi antara Partisipasi Anggaran dan Asimetri Informasi terhadap Senjangan Anggaran ...........................96 a) Uji Koefisien Determinasi (R2)...................................96 xvi
b) Hasil Uji Regresi Parsial (Uji t) ..................................96 2) Interaksi antara Partisipasi Anggaran dan Kecukupan Anggaran terhadap Senjangan Anggaran .......97 a) Uji Koefisien Determinasi (R2)...................................97 b) Hasil Uji Regresi Parsial (Uji t) ..................................98 C. Pembahasan
..................................................................................99
1. Penerapan Partisipasi Anggaran Berpengaruh terhadap Senjangan Anggaran ....................................................................99 2. Interaksi antara Partisipasi Anggaran dan Asimetri Informasi terhadap Senjangan Anggaran ....................................100 3. Interaksi antara Partisipasi Anggaran dan Kecukupan Anggaran terhadap Senjangan Anggaran ....................................101 BAB V PENUTUP .............................................................................................104 A. Kesimpulan ............................................................................................104 B. Implikasi ..................................................................................................104 C. Saran ........................................................................................................105 Daftar Pustaka ...................................................................................................107 Lampiran-lampiran .........................................................................................110
xvii
Daftar Tabel No
Keterangan
Halaman
2.1
Penelitian Terdahulu ................................................................................. 42
3.1
Operasionalisasi Variabel.......................................................................... 69
4.1
Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Sukabumi.................... 74
4.2
Data Sampel Penelitian ............................................................................. 79
4.3
Karakteristik Data Kuesioner .................................................................... 79
4.4
Hasil Uji Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ................... 80
4.5
Hasil Uji Deskriptif Responden Berdasarkan Usia ................................... 81
4.6
Hasil Uji Deskriptif Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan ........... 82
4.7
Hasil Uji Deskriptif Responden Berdasarkan Jabatan Fungsional ........... 82
4.8
Hasil Uji Deskriptif Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja ............. 83
4.9
Hasil Uji Statistik Deskriptif ..................................................................... 84
4.10
Hasil Uji Validitas Partisipasi Anggaran .................................................. 86
4.11
Hasil Uji Validitas Asimetri Informasi ..................................................... 86
4.12
Hasil Uji Validitas Kecukupan Anggaran ................................................. 87
4.13
Hasil Uji Validitas Senjangan Anggaran .................................................. 87
4.14
Hasil Uji Reliabilitas ................................................................................. 88
4.15
Hasil Uji Multikolonieritas Koefisien Korelasi ........................................ 89
4.16
Hasil Uji Multikolonieritas Koefisien ....................................................... 90
4.17
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Variabel X1 dan Y ........................ 94
4.18
Hasil Uji Statistik t Variabel X1 dan Y ..................................................... 95
4.19
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Variabel X1, X2, dan Y ................ 96 xviii
No
Keterangan
Halaman
4.20
Hasil Uji regresi Parsial t Variabel X1, X2, dan Y .................................... 97
4.21
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Variabel X1, X3, dan Y ................. 98
4.22
Hasil Uji regresi Parsial t Variabel X1, X3, dan Y .................................... 98
xix
Daftar Gambar No
Keterangan
Halaman
2.1
Skema Kerangka Pemikiran ...................................................................... 48
4.1
Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi .......................... 73
4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Grafik Scatterplot .............. 91
4.3
Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot ................................... 92
4.4
Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Histogram ............................ 93
xx
Daftar Lampiran No
Keterangan
Halaman
1
Surat Izin Penelitian .....................................................................................110
2
Surat Keterangan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi .....................................................................................................111
3
Kuesioner Penelitian ....................................................................................112
4
Daftar Jawaban Responden ..........................................................................121
5
Output Hasil Pengujian Data ........................................................................135
xxi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kenyataan dalam kehidupan bernegara di Indonesia ini khususnya di pemerintah daerah tidak ada sektor yang tidak tersentuh atau tidak dipengaruhi oleh anggaran publik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun faktanya sebagian besar terdapat penyalahgunaan dalam APBD. Sebagai contoh,
berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang, selama tahun 2004 sampai dengan 2008, tercatat 1267 kasus dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah pada level Propinsi maupun di seluruh Kabupaten Kota di NTT dengan nilai nominal Rp. 3.711,89 triliun. Data BPK perwakilan NTT di Kupang juga menunjukan bahwa kasus dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah di Propinsi dan seluruh kabupaten Kota di NTT yang sudah di tindaklanjuti hanya sebanyak 670 kasus dengan angka indikasi korupsi sebesar Rp. 1.404,81 triliun. Itu berarti, terdapat 597 kasus yang belum ditindaklanjuti dengan total penyelewengan mencapai nilai nominal Rp. 2.307.08 triliun. Dengan data dugaan korupsi yang demikian, maka terbukti terjadi tindak korupsi dalam tahapan pengelolaan APBD. Data di atas pada dasarnya tindakan korupsi dalam pengelolaan APBD dimunkinkan terjadi karena kurangnya pengendalian yang tegas dari pihak yudikatif terhadap proses menyusunan dan pelaksanaan anggaran. Kondisi yang memungkinkan terjadinya korupsi juga karena adanya partisipasi dalam
1
penyusunan anggaran dengan memanfaatkan informasi yang dimiliki oleh bawahan atau pihak yang tidak bertanggungjawab, dalam menyampaikan informasi yang bias dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya dalam pencapaian target organisasi demi kebutuhan pribadi atau golongan untuk melakukan senjangan anggaran yang akan mengakibatkan kerugian bagi negara dan mengganggu terhadap kesejahteraan masyarakat (Sinlaeloe, 2013:1). Penyimpangan tersebut di atas, tidak sesuai dengan tujuan dari undangundang No.22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, dimana otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Siregar dan Siregar, 2001:394) untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya, undangundang ini diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004, kedua undang-undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban
vertikal
pertanggungjawaban
horizontal
(kepada (kepada
pemerintah masyarakat
pusat)
melalui
ke
DPRD)
(Suhartono dan Solichin, 2006:2). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah dua kali dilakukan perubahan terakhir dengan UndangUndang No.12 Tahun 2008 bertumpu pada demokratisasi, pemberdayaan aparatur dan masyarakat serta peningkatan pelayanan umum kepada 2
masyarakat menempatkan posisi penting dan strategis daerah sebagai basis otonomi dan unsur terdepan bagi masyarakat (Muraz 2009:1). Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 definisi otonomi daerah sebagai berikut : “… hak, wewenang,dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah : “… kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Otonomi daerah dapat pula diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut memberikan dampak perubahan pada sistem pemerintahan yang mulanya menganut pola pertanggungjawaban terpusat beralih menjadi pola desentralisasi, dimana daerah diberikan kewenangan luas untuk mengelola dan bertanggung jawab secara nyata atas potensi daerah yang dimiliki. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UndangUndang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Kewenangan tersebut tidak berlaku untuk urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah, meliputi politik luar negeri, pertahanan, 3
keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Dengan adanya sistem otonomi daerah tersebut, mengakibatkan pergeseran orientasi pemerintah dari command and control menjadi berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik. Salah satu tujuan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkokoh
perekonomian nasional untuk menghadapi era
perdagangan bebas. Tujuan otonomi daerah akan terealisasi apabila segenap lapisan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Langkah awal untuk merealisasikan keberhasilan tersebut dapat dilakukan dengan perwujudan reformasi sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak hanya sekedar perubahan format lembaga akan tetapi mencakup pembaharuan alatalat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel sehingga cita-cita reformasi yaitu menciptakan good governance benar-benar tercapai (Mardiasmo, 2009). Penyerahan tugas pemerintahan harus diikuti dengan penyerahan perangkat, alat perlengkapan, dan sumber pembiayaan. Pemberian tugas harus bersamaan dengan pemberian sumber daya untuk melaksanakan tugas tersebut. Pemberian wewenang melalui desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan menjadi dasar yang membentuk struktur keuangan baru di daerah otonom. Dengan desentralisasi, daerah otonom diberi wewenang untuk mengurusi daerahnya sendiri dengan prakarsa masyarakat. Sumber daya yang 4
diperoleh oleh daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Siregar dan Siregar, 2001:395). Reformasi sektor publik berarti juga adanya reformasi keuangan daerah. Reformasi keuangan daerah dalam pelaksanaannya akan berdampak juga terhadap reformasi anggaran (budgeting reform) yang meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi lainnya dibandingkan dengan masa sebelumnya, dari sudut pandang ilmu ekonomi sektor publik dapat dipahami sebagai suatu aktivitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sektor publik dipengaruhi oleh banyak faktor, tidak hanya faktor ekonomi, akan tetapi faktor politik, sosial, budaya, dan historis. Beberapa tugas fungsi dapat juga dilakukan sektor swasta, akan tetapi untuk tugas tertentu tidak dapat digantikan oleh sektor swasta. Anggaran tidak hanya penting bagi perusahaan swasta tetapi juga penting
dalam
pelaksanaan
program-program
pemerintah.
Anggaran
merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politis. Jika pada sektor swasta anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang 5
tertutup untuk publik, tetapi sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada masyarakat untuk dikritik, didiskusikan dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik (Mardiasmo, 2009:61). Penyusunan
anggaran
dalam
pemerintahan
harus
benar-benar
memfokuskan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat bukan hanya untuk mewujudkan kepentingan pribadi atau golongan semata. Untuk itulah diperlukan informasi yang benar-benar akurat dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah, jangan sampai usulan-usulan yang telah disampaikan oleh masyarakat tidak terakomodasi dalam anggaran, karena seluruh warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif (Andrianto, 2007:24). Untuk itu, Otonomi daerah jangan sampai menjadikan perpindahan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dari pusat ke “pusatnya” daerah. Apabila hal ini terjadi, maka hasilnya akan sama yaitu memperkaya sekelompok orang di ibu kota daerah (Siregar dan Siregar, 2001:402). Jika pada mulanya, pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) propinsi memerlukan pengesahan Menteri Dalam Negeri dan APBD kabupaten/kota dengan pengesahan Gubernur, maka saat 6
ini pertanggungjawaban APBD hanya memerlukan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Peraturan Daerah (Perda). Anggaran dalam pemerintahan merupakan dokumen/kontrak politik antara pemerintah dan DPRD untuk masa yang akan datang (Mardiasmo, 2009:68). Melalui sistem ini, bawahan yang bertindak sebagai pelaksana anggarandilibatkan dalam penyusunan anggaran yang yang termasuk sub bagian di dalamnya sehingga mencapai kesepakatan antara atasan sebagai pemegang kuasa anggaran serta bawahan sebagai pelaksana anggaran. Diperlukan manajer yang memiliki kemampuan yang cukup dalam memprediksi masa depan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, yakni faktor lingkungan baik ekternal maupun internal organisasi, partisipasi, dan cara penyusunan yang baik untuk menghasilkan sebuah anggaran yang efektif. Pada saat terciptanya partisipasi dari pelaksana anggaran dan memberi perkiraan yang bias pada pemegang kuasa anggaran inilah muncul senjangan anggaran (budgetary slack). Begitu pula dalam otonomi daerah yang terbentuk menciptakan kesenjangan dalam penganggaran daerah dimana kesenjangan terjadi antara divisi-divisi yang ada dalam pemerintahan atau antara bawahan dengan atasan. Berdasarkan pada kondisi tersebut di atas, maka kemudian muncullah sistem penganggaran yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajer atau bawahan yaitu penganggaran pastisipasi (participatory budgeting). Anggaran partisipatif adalah sebuah proses yang menggambarkan dimana individuindividu terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh 7
terhadap target anggaran, dan perlunya penghargaan atas pencapaian anggaran tersebut (Brownell, 1982 dalam Falikhatun, 2007:2). Semakin tinggi keterlibatan individu dalam hal ini manajer tingkat bawah maka semakin tinggi pula rasa tanggung jawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang dihasilkan bersama tersebut. Dalam konsep senjangan anggaran dapat dimulai dari pendekatan teori agensi yang merumuskan pemerintah sebagai agen dan masyarakat dalam hal ini diwakili oleh DPRD diartikan sebagai principal. Adanya hubungan agen dan principal tersebut diharapkan dapat memudahkan proses pengawasan anggaran agar tidak terjadi perilaku perilaku yang disfungsional, karena anggaran dalam pemerintahan merupakan wujud dari pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Terjadinya senjangan anggaran, bawahan cenderung mengajukan anggaran
dengan
merendahkan
pendapatan
dan
menaikkan
biaya
dibandingkan dengan perkiraan terbaik yang diajukan sehingga target anggaran dapat mudah dicapai. Peneliti akuntansi menemukan bahwa senjangan anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran (Yuwono, 1999 dalam Falikhatun, 2007:208). Penelitian yang berkaitan dengan senjangan anggaran telah menguji berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan para manajer untuk menciptakan senjangan anggaran. Pendekatan yang digunakan meliputi penggunaan model keagenan (agency models) untuk menciptakan senjangan 8
anggaran (Young, 1985), atau dengan menggunakan berbagai faktor kontinjensi (contingency factors) sebagai prediktor adanya senjangan anggaran (Govindarajan, 1986). Meskipun berbagai pendekatan tersebut telah banyak membantu memberikan penjelasan mengenai kecenderungan para manajer untuk menciptakan senjangan anggaran, namun hal tersebut masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Adanya hubungan antara partisipasi anggaran dengan prestasi kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini factor anggaran yang memadai
dalam
suatu
organisasi
sanagtlah
penting,
organisasi
bertanggungjawab dalam memastikan bahwa karyawan menerima dukungan anggaran yang memadai, dengan kecukupan anggaran diharapkan tidak terjadi senjangan anggaran yang bertujuan untuk kepentingan pribadi saja. Penelitian yang dilakukan Dunk (1993) menunjukkan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat mengurangi senjangan anggaran. Hal ini terjadi karena bawahan membantu memberikan informasi pribadi tentang prospek masa depan sehinggaanggaran yang disusun menjadi lebih akurat. Sedangkan hasil penelitian Young (1985) berbeda dengan penelitian dilakukan Dunk.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi
anggaran dan senjangan anggaran mempunyai hubungan positif, yaitu peningkatan partisipasi semakin meningkatkan senjangan anggaran. Penelitian mengenai hubungan partisipasi anggaran dengan senjangan telah banyak dilakukan. Misalnya Dunk (1993), meneliti pengaruh asimetri informasi dan budget emphasis terhadap hubungan antara partisipasi anggaran 9
dengan senjangan anggaran. Dalam hipotesisnya Dunk (1993) menyatakan bahwa tidak ada interaksi antara partisipasi anggaran, asimetri informasi dan penekanan anggaran yang berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Sedangkan, simpulan yang diperoleh dalam penelitiannya menyatakan bahwa hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran tergantung pada asimetri informasi dan penekanan anggaran.Penelitian mengenai hubungan partisipasi anggaran dengan senjangan telah banyak dilakukan. Falikhatun (2007) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa anggaran partisipatif berpengaruh positif signifikan terhadap senjangan anggaran (budgetary slack).
Arfan dan Ane (2007) yang dalam penelitiannya
menunjukkan bahwa anggaran partisipasi positif dilakukan dengan senjangan anggaran . Selain itu, variabel kecukupan anggaran terpenuhi menjadi murni moderating.
Variabel
strategik
ketidakpastian
lingkungan,
komitmen
organisasi dan gaya kepemimpinan sebagai kuasi moderating dalam hubungan antara anggaran partisipasi dengan senjangan anggaran. Penelitian ini dilakukan disamping untuk menguji kembali hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran, juga dipengaruhi oleh faktor kontijensi dengan memasukan variabel moderasi seperti yang dilakukan Dunk (1993) dan Govindarajan (1986) dalam menguji hubungan tersebut. Penelitian ini menggunakan asimetri informasi dan kecukupan anggaran sebagai variabel moderating dalam menguji partisipasi anggaran dan senjangan anggaran.
10
Proses penyusunan anggaran di Kota Sukabumi melibatkan banyak partisipasi baik dari unsur pemerintah, legislatif maupun masyarakat. Penyusunan anggaran terdiri dari beberapa tahapan mulai dari penetapan skala prioritas program dan kegiatan, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), tahap penyusunan anggaran dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penelitian oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), pembahasan oleh legislatif dan diakhiri penetapannya oleh legislatif bersama pemerintah daerah. Proses yang demikian dan penelitian terdahulu masih menunjukkan perbedaan pada hasilnya yang menjadi dasar latar belakang penulisan penelitian ini, maka penulis tertarik melakukan penelitian serupa mengenai pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan variabel asimetri informasi dan kecukupan anggaran sebagai variabel moderating di instansi pemerintah daerah Kota Sukabumi. B. Perumusan Masalah Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap senjangan anggaran? 2. Apakah
interaksi
antara
partisipasi
anggaran
dengan
asimetri
informasiberpengaruh terhadap senjangan anggaran? 3. Apakah interaksi antara partisipasi anggaran dengan kecukupan anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran?
11
C. Tujuan Penelitian Penelitian pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan asimetri informasi dan kecukupan anggaran sebagai variabel moderating pada studi di instansi pemerintah daerah bertujuan : 1. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. 2. Untuk menganalisis pengaruh interaksi partisipasi anggaran dan asimetri informasi terhadap senjangan anggaran. 3. Untuk menganalisis
pengaruh interaksi
partisipasi
anggaran dan
kecukupan anggaran terhadap senjangan anggaran. D. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 1. Manfaat teoritis a. Menambah pengetahuan penulis terhadap masalah yang diteliti. b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan akuntansi manajemen serta memperkuat penelitian terdahulu. Selain itu juga menjadi tambahan pengetahuan antara teori dengan terapan praktis dalam akuntansi sektor publik. 2. Manfaat praktis a. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan jajaran manajemen dalam pemerintahan untuk menciptakan anggaran yang efektif dan memberikan masukan dalam aktivitas perencanaan kegiatan pemerintahan. 12
b. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi pihak yang terkait dalam proses penyusunan dan pelaksana anggaran, baik pemerintah (eksekutif) sebagai pelaksana, DPRD (legislatif) sebagai pengatur dan yang memberi persetujuan atas penyusunan anggaran, maupun pihak yudikatif sebagai pengawas terhadap pelaksanaan anggaran. c. Menjadi perhatian bagi masyarakat, guna peningkatan kontribusi dalam proses terciptanya keselarasan dan kesejahteraan bersama melalui pelaksanaan anggaran yang baik.
13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Literatur 1. Anggaran a. Pengertian Anggaran Mardiasmo (2009:61) mendefinisikan anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anthony dan Govindarajan (2006:73) mendefinisikan bahwa anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan untuk pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran beroperasi biasanya meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun tersebut. Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang (perencanaan keuangan) untuk mewujudkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi (Yuwono, dkk, 2005:27). Sedangkan definisi anggaran menurut Hansen dan Mowen (2009: 423) merupakan rencana keuangan untuk masa depan, rencana tersebut diidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Nafarin (2004:12) mendefinisikan anggaran sebagai suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. 14
Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen. Berdasarkan dari beberapa definisi anggaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu alat penting dalam perencanaan dan pengendalian manajemen yang dinyatakan dalam satu ukuran finansial tertentu untuk mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu yang relatif singkat. Atau dapat pula dikatakan anggaran sebagai rencana operasi organisasi yang disusun dalam kurun waktu tertentu sebagai komitmen dalam mencapai tujuan dari organisasi. b. Karakteristik Anggaran Anthony dan Govindarajan (2006:73) menyatakan bahwa anggaran memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut : 1) Anggaran mengestimasi potensi laba dari unit bisnis tersebut. 2) Dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter (contoh: unit yang terjual). 3) Umunya meliputi waktu selama satu tahun. Dalam bisnis-bisnis yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman, mungkin ada dua anggaran pertahun, misalnya perusahaan busana biasanya memiliki anggaran musim gugur dan anggaran musim semi.
15
4) Merupakan komitmen manajemen, manajer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran. 5) Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran. 6) Setelah setuju, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu. 7) Secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran, dan varians dianalisis serta dijelaskan. Berdasarkan karakteristik anggaran yang disebutkan di atas, maka dapat diambil simpulan bahwa anggaran memiliki sifat khas tertentu dengan mengukur anggaran dalam satuan keuangan maupun nonkeuangan, yang dibuat oleh manajemen sebagai bentuk komitmen dalam pencapaian tujuan organisasi yang umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. Anggaran merupakan alat manajemen dalam melakukan perkiraan penggunaan dana dengan efektif dan efisien yang mempertimbangkan alternatif-alternatif tertentu bagi kebaikan dan keuntungan organisasi. c.
Tujuan dan Manfaat Anggaran Menurut Anthony dan Govindarajan (2006:75-76) anggaran operasi
mempunyai empat tujuan utama sebagai berikut : 1) Untuk menyesuaikan rencana strategis; 2) Untuk membantu mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi;
16
3) Untuk
menugaskan
tanggung
jawab
kepada
manajer,
untuk
mengotorisasi jumlah yang berwenang yang mereka gunakan, dan untuk menginformasikan kepada mereka mengenai kinerja yang diharapkan dari mereka; 4) Untuk
memperoleh
komitmen
yang
merupaan
dasar
untuk
mengevaluasi kinerja aktual manajer. Menurut Hansen dan Mowen (2009:424) suatu sistem penganggaran memberikan beberapa manfaat untuk suatu organisasi: 1) Memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan, anggaran mendorong para manajer untuk mengembangkan arah organisasi secara menyeluruh, mengantisipasi masalah, dan mengembangkan kebijakan untuk masa depan; 2) Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki keputusan; 3) Anggaran
memberikan
standar
yang
dapat
mengendalikan
penggunaan berbagai sumber daya perusahaan dan memotivasi karyawan; 4) Anggaran juga membantu komunikasi dan koordinasi, agar semua uni dalam organisasi dapat menyadari perannya dalam pencapaian tujuantujuan perusahaan. Sedangkan menurut Nafarin (2004:16) selain mempunyai manfaat, anggaran juga memiliki kelemahan, antara lain:
17
1) Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan asumsi, sehingga mengandung unsur ketidakpastian; 2) Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang dan tenaga yang tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran yang lengkap (komprehensif) dan akurat; 3) Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat menggerutu dan menentang, sehingga pelaksanaan anggaran dapat menjadi kurang efektif. Berdasarkan uraian mengenai tujuan dan manfaat anggaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa manfaat utama dari anggaran adalah sebagai pengendalian manajemen dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Anggaran dapat dijadikan standar untuk mengukur prestasi, mengordinasikan, menghubungkan, dan mengintegrasikan rencana operasional organisasi dalam pencapaian target dengan pelaksanaan yang efektif dan efisien. 2. Anggaran Sektor Publik a. Pengertian Anggaran Sektor Publik Menurut National Committee on Governmental Accounting (NCGA), saat ini Governmental Accounting Standarts Board (GASB), definisi anggaran (budget) sebagai berikut : “…. Rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.” (Bastian, 2001: 79)
18
Menurut PSAP 01-2 paragraf 8 mendefinisikan anggaran sebagai : "…pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode”. Berkaitan dengan penelitian ini adalah mengenai akuntansi sektor publik, maka anggaranpun di bahas dalam lingkup sektor publik. Dimana pembuatan anggaran sektor publik, terutama pemerintahan, merupakan suatu proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan. Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya (Nordiawan, dkk, 2009). Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh uang publik (Mardiasmo, 2009:61). Anggaran pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang tertuang dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan Paragraf 13 merupakan : “…dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislative tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan apabila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus”. Pembahasan mengenai definisi anggaran sektor publik di atas disimpulkan bahwa anggaran sektor publik merupakan rencana keuangan 19
yang menjadi alat perencanaan dan pengendalian mengenai estimasi pengeluaran dan pendapatan dalam periode tertentu untuk kepentingan publik (kesejahteraan masyarakat), anggaran juga mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentuyang biasanya mencakup periode tahunan. Namun tidak menutup kemungkinan disiapkan anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari setahun (SAP KK-4 Paragraf 13, 2005). b. Karakteristik Anggaran Sektor Publik Untuk memperoleh konsep yang lebih jelas mengenai anggaran sektor publik, berikut karakteristik anggaran yang dikemukakan Sumarsono (2010:48): 1) Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan; 2) Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun; 3) Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran; 4) Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran; 5) Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi tertentu.
20
Karakteristik anggaran sector publik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan anggaran secara konvensional yaitu mengukur anggaran dalam satuan keuangan maupun non-keuangan, yang dibuat oleh manajemen sebagai bentuk komitmen dalam pencapaian tujuan organisasi yang umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. c. Prinsip Anggaran Sektor Publik Prinsip-prinsip di dalam anggaran sektor publik meliputi : 1) Otoritas oleh Legislatif Anggaran publik harus mendapatkan otoritas dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. 2) Komprehensif Anggaran harus menunjukan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. 3) Keutuhan Anggaran Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. 4) Nondiscretionary appropriation Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. 5) Periodik Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multi tahunan. 21
6) Akurat Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi,
yang
dapat
dijadikan
sebagai
kantong-kantong
pemborosan dan in-efisience anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatn dan over-estimate pengeluaran. 7) Jelas Anggaran hendaknya sederhana, dapat difahami masyarakat dan tidak membingungkan. 8) Diketahui Publik Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Prinsip-prinsip di atas menyatakan bahwa anggaran harus menunjukan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang terhimpun dalam dana umum yang harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif serta harus diinformasikan kepada masyarkat luas. d. Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik Menurut Mardiasmo (2009:66-67) Anggaran sektor publik dibagai menjadi dua, yaitu: 1) Anggaran Operasional Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin. 22
Belanja rutin (recurrent expenditure) adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain; belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan. 2) Anggaran Modal Anggaran
modal
menunjukkan
rencana
jangka
panjang dan
pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan
menggunakan
pinjaman.
Belanja
investasi/modal
adalah
pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Anggaran dibagi menjadi dua jenis yaitu anggaran operasional atau anggaran rutin karena sifatnya pengeluaran yang berulang untuk kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan dan anggaran modal yang menunjukan rencana jangka panjangdan pembelanjaan aktiva tetap. e. Fungsi dan Tujuan Anggaran Sektor Publik Fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena (SAP KK-4 Paragraf 13, 2005) :
23
1) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik. 2) Anggaran
merupakan
target
fiskal
yang
menggambarkan
keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan. 3) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum. 4) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah. 5) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawab pemerintah kepada publik. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:63-66) anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama, yaitu: 1) Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (Planning Tool). Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan hasil apa yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan juga untuk merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi, merencanakan
program
dan
kegiatan
serta
alternatif
sumber
pembiayaannya, mengalokasikan dana pada program yang telah disusun, menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. 24
2) Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (Control Tool) Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Anggaran sebagai instrumen kontrol digunakan untuk menghindari adanya
over
spending,
underspending
dan
salah
sasaran
(misappropriation) dalam alokasi pada bidang yang bukan prioritas. 3) Anggaran Sebagai Alat Koordinasi Dan Komunikasi (Coordination And Communication Tool) Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan, sehingga mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi serta berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif dan dikomunikasikan ke seluruh bagian untuk dilaksanakan. 4) Anggaran
Merupakan
Alat
Penilaian
Kinerja
(Performance
Measurement Tool) Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi
25
pelaksanaan anggaran. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendali dan penilaian kinerja yang efektif.
5) Anggaran Merupakan Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal Tool) Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi karena melalui anggaran tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran juga bermanfaat untuk mendorong, memfasilitasi, dang mengkoordinasi kegiatan ekonomi masyarakat untum mempercepat ekonomi. 6) Anggaran Sebagai Alat Motivasi (Motivation Tool) Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam pencapaian target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Penetapan target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun tidak juga terlalu rendah sehingga terlalu mudah dicapai. 7) Anggaran Merupakan Alat Politik (Political Fiscal) Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen
26
eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.
8) Anggaran Sebagai Alat Untuk Menciptakan Ruang Publik (Publik Sphere) Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat dan DPRD. Masyarakat, LSM, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. Kelompok masyarakat yang tidak terorganisir akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik sehinggaakan dengan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan pemerintah. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan aspirasi mereka, maka akan terjadi tindakan massa yang tidak diinginkan. Tujuan anggaran sektor publik dirumuskan sebagai alat akuntabilitas, alat manajemen dan instrumen kebijakan ekonomi, proses akhir penyusunan anggaran merupakan hasil persetujuan politik, sehingga tujuan pengeluaran sebaiknya disetujui oleh para legislator dan pihak unit kerja pemerintah akan menjadi pelaksana pengelolaan dana dan program (Bastian. 2001:81). Uraian di atas menyatakan bahwa anggaran sektor publik memiliki tujuan selain sebagai alat perencanaan dan pengendalian juga sebagi alat
27
kebijakan dan penilaian kinerja yang dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran.
f. Proses Penyusunan Anggaran Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Proses penyusunanan anggaran mempunyai empat tujuan (Mardiasmo, 2009: 68), yaitu : 1) Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah. 2) Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan. 3) Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. 4) Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas. Sedangkan faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah : 1) Tujuan dan target yang hendak dicapai. 2) Ketersediaan sumber
daya
(faktor-faktor
produksi
yang dimiliki
pemerintah). 3) Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target.
28
4) Faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam dan sebagainya. Penyusunan anggaran sektor publik pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan sektor swasta. Penyusunan anggaran sektor publik terdiri atas empat tahapan (Mardiasmo, 2009: 69-73) yaitu : 1) Tahap Persiapan Anggaran Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Di Indonesia, proses perencanaan APBD dengan paradigma baru menekankan pada pendekatan bottom up planning dengan tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat tertuang dalam dokumen perencanaan berupa program Pembangunan Nasional (PROPENAS), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA).Sementara itu, ditingkat daerah (Propinsi dan kabupaten/kota) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No.108 tahun 2000 pemerintah daerah disyaratkan untuk membuat dokumen perencanaan daerah yang terdiri atas RENSTRADA,
yang
isinya
diupayakan
tidak
menyimpang
dari
PROPENAS dan RENSTRA pemerintah pusat. Rincian RENSTRADA 29
untuk setiap tahunnya akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan REPETADA dan APBD. 2) Tahap Ratifikasi Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill namun juga harus mempunyai politicalskill, salesmanship dan coalition building yang memadai. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif. 3) Tahap Implementasi (Budget Implementation) Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati dan bahkan daapt diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi yang baik meliputi pula dibuatnya sistem pengendalian internal yang memadai. 4) Tahap pelaporan dan evaluasi 30
Tahap persiapan, ratifikasi dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting and evaluation tidak akan menemui banyak masalah. Prinsip penyusunan anggaran (APBD/APBN) di Indonesia pada umumnya sama (Bastian, 2001:81), yakni: 1) Prinsip anggaran
yang berimbang dan dinamis, yang harus
mencerminkan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran; 2) Prinsip disiplin anggaran. Setiap dinas Instansi/Dinas/Lembaga/Satuan Kerja hendaknya menggunakan secara efisien, tepat guna serta tepat waktu dalam mempertanggungjawabkannya; 3) Prinsip kemandirian, dengan mengupayakan peningkatan sumbersumber pendapatan sesuai dengan potensi dalam rangka mengurangi ketergantungan kepada organisasi lain, dalam hal ini adalah desentralisasi melalui otonomi daerah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; 4) Prinsip prioritas dalam pembangunan daerah. 5) Prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran, dengan menyediakan pembiayaan dan penghematan yang mengarah pada skala prioritas. Dalam penyusunan anggaran harus ada seseorang yang bertanggungjawab untuk mengarahkan dan mengoordinasikan seluruh proses penganggaran 31
organisasi yang bekerja di bawah arahan tim anggaran. Penyusunan anggaran dalam suatu organisasi biasanya dikoordinasi oleh tim anggaran dan departemen anggaran. Tim anggaran anggotanya terdiri atas manajer divisi dan manajer lainnya yang melaksanakan fungsi-fungsi pokok kegiatan suatu organisasi atau unit organisasi. Tim anggaran berperan dalam pemeriksaan, memberikan tujuan dan tuntutan kebijakan, mengasistensi unit-unit penyusun anggaran, menyelesaikan berbagai konflik anggaran, menyetujui anggaran final sebelum disetujui dewan komisaris, serta memonitor kerja aktual dari pelaksanaan anggaran (Yuwono, dkk, 2005:34). Jadi, proses penyusunan anggaran sektorpublik tidak jauh berbeda dengan sektor swasta, dimulai dari tahap persiapan, ratifikasi, implementasi, hingga pelaporan dan evaluasi yang disusun oleh tim anggaran untuk melaksanakan tujuan organisasi. 3. Partisipasi Anggaran Hansen dan Mowen (2009:448) menjelaskan partisipasi anggaran memungkinkan para manajer tingkat bawah untuk turut serta dalam pembuatan anggaran daripada membebankan anggaran kepada para manjer tingkat bawah. Partisipasi anggaran mengkomunikasikan rasa tanggungjawab kepada para manajer tingkat bawah dan mendorong kreativitas, karena adanya keterlibatan manajer tingkat bawah dalam pembuatan anggaran, tujuan anggaran akan lebih menjadi tujuan pribadi para manajer yang akan menghasilkan kesesuaian tujuan yang lebih besar. Peningkatan tanggung
32
jawab dan tantangan inheren dalam proses tersebut akan memberikan insentof non-uang yang mengarah pada tingkat yang lebih tinggi. Anthony dan Govindarajan (2006:86) menjelaskan bahwa partisipasi anggaran sebagai salah satu tujuan dari sistem pengendalian manajemen akan mendorong manajer agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai cita-cita organisasi. Brownell (1982) dalam Falikhatun (2007:2) mengatakan bahwa partisipasi penganggaran merupakan suatu proses dimana individu-individu terlibat langsung di dalamnya dan mempunyai pengaruh pada penyusunan target anggaran yang kinerjanya akan dievaluasi dan kemungkinan akan dihargai atas dasar pencapaian target anggaran mereka. Teori keagenan telah digunakan untuk menjelaskan partisipasi anggaran. Hasil yang diharapkan oleh principal dalam hal ini adalah pihak pemerintah dapat ditingkatkan melalui perolehan informasi terhadap agen (masyarakat yang diwakili oleh DPRD) sebelum proses penyusunan anggaran. Dari proses partisipasi dalam penyusunan anggaran, pemerintah akan memperoleh kesempatan mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat disampaikan secara lebih akurat berupa informasi lokal yang berguna sebagai standar yang dapat memberikan keuntungan dalam pengukuran kinerja. Proses penganggaran pada umumnya mempunyai tiga pendekatan yaitu, pendekatan dari atas ke bawah
(top-down) yang menyatakan eksekutif
perusahaan menentukan jumlah anggaran dan kemudian menekankan jumlah tersebut pada tingkat-tingkat yang lebih bawah, kelemahan sistem ini dirasakan oleh manajer yang lebih rendah sebagai pemaksaan yang tidak 33
realistis oleh orang-orang yang tidak langsung bersentuhan dengan aktivitas bisnis. Pendekatan kedua adalah bawah-atas (bottom up), dimana manajer yang lebih rendah yang menentukan anggaran sehingga kelemahannya sering mengabaikan eksekutif. Sistem ketiga adalah partisipasi atau pendekatan menerima dan memberi, dengan manajer pada berbagai tingkatan berunding untuk mencapai anggaran yang memuaskan semua pihak. Adapun karakteristik dari pertisipasi dalam penyusunan anggaran dapat dilihat dari beberapa faktor Sumarno (2005:203), yaitu : a. Pengaruh yang besar dalam partisipasi pengukuran anggaran b. Pengaruh dalam revisi penyusunan anggaran c. Pengaruh mengenai pendapat/usulan dalam penetapan anggaran d. Keyakinan dalam memutuskan suatu anggaran e. Pentingnya kontribusi usulan atau pemikiran dalam penyusunan anggaran f. Keikutsertaan dalam kegiatan penyusunan anggaran Dari beberapa definisi mengenai partisipasi anggaran maka disimpulkan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran adalah seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu dalam proses penyusunan anggaran. Maka proses anggaran secara partisipasi sangat dibutuhkan. Dengan adanya penyusunan anggaran secara partisipasi dapat terjadi pertukaran informasi baik antara atasan dengan bawahan maupun level manajemen yang sama. a. Dampak Positif dalam Partisipasi Anggaran Patisipasi anggaran mempunyai dampak positif terhadap motivasi manajerial (Anthony dan Govindarajan, 2007:87), yaitu: 34
1) Komitmen pribadi yang lebih besar untuk mencapai cita-cita, yang disebabkan kemungkinan ada penerimaan yang lebih besar atas citacita anggaran apabila berada dalam kendali manajer, dibandingkan bila dipaksa secara eksternal. 2) Besar anggaran yang telah disetujui merupakan hasil keahlian dan pengetahuan pribadi pembuat anggaran. Pertukaran informasi yang efektif akan meningkatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai pekerjaan mereka melalui interaksi dengan atasan selama fase peninjauan dan persetujuan. 3) Penyusunan
anggaran
partisipatif
sangat
menguntungkan
bagi
lingkungan yang dinamis dan tidak pasti, karena manajer atas pusat pertanggungjawaban memiliki informasi terbaik mengenai variabel yang memengaruhi pendapatan dan beban. b. Dampak Negatif dalam Partisipasi Anggaran Anggaran partisipatif juga memiliki tiga dampak negatif yang berpotensi menimbulkan masalah (Hansen dan Mowen, 2009:448-449), yaitu: 1) Menetapkan standar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah Beberapa manajer senderung menyiapkan anggaran yang terlalu tinggi atau terlalu ketat. Jika tujuan terlalu mudah dicapai, seorang manajer bisa kehilangan minat dan kinerjanya bisa menurun. Persiapan anggaran yang terlalu ketat dapat memastikan kegagalan dalam
35
pencapaian standar. Sebaiknya para manajer dalam partisipasi anggaran menetapkan tujuan yang tinggi, tetapi dapat dicapai.
2) Membuat kelonggaran dalam anggaran (sering disebut sebagai menutupi anggaran) Kelonggaran anggaran atau budgetary slack atau menutup anggaran (padding the budget) munsul ketika seorang manajer memperkirakan pendapatan rendah atau mingggikan biaya dengan sengaja untuk menurunkan resiko yang dihadapi manajer. 3) Partisipasi semu Partisipasi anggaran muncul ketika manajer puncak menerapkan pengendalian jumlah atau proses penganggaran sehingga hanya mencari partipasi palsu dari manajer tingkat bawah (partisipasi semu). Dalam hal ini manajemen puncak hanya mendapatkan persetujuan formal anggaran dari para manajer tingkat bawah, yang berakibat manfaat dari partisipasi anggaran ini tidak akan didapat. Partisipasi anggaran memeiliki dampak positif yaitu dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran tidak hanya dari atasan tetapi bawahanpun turut dilibatkan dalam proses penyusunannya karena pertukaran informasi yang efektif akan meningkatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai pekerjaan yang dilakukan. Akan tetapi partisipasi dalam penganggaran juga menimbulkan dampak negatif salah satunya adalah adanya 36
partipasi palsu/semudari manajer tingkat bawah hanya untuk emndapatkan persetujuan formal dari atasan sehingga partispasi yang diharapkan tidak tercapai.
4. Asimetri Informasi Anthony dan Govindarajan (2006:270) menyatakan bahwa asimetri informasi muncul dalam situasi ketika pemilik/atasan tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja agen/bawahan, sehingga pemilik/atasan tidak dapat menentukan secara pasti bagaimana usaha agen memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan. Atasan mungkin mempunyai pengetahuan yang lebih daripada bawahan mengenai unit tanggung jawab bawahan, maupun sebaliknya. Bila kemungkinan yang pertama terjadi, akan muncul tuntutan yang lebih besar dari atasan kepada bawahan mengenai pencapaian target anggaran yang menurut bawahan terlalu tinggi. Namun bila kemungkinan yang kedua terjadi, bawahan akan menyatakan target lebih rendah daripada yang dimungkinkan untuk dicapai. Keadaan dimana salah satu pihak mempunyai pengetahuan lebih daripada yang lainnya terhadap sesuatu hal disebut asimetri informasi.Dari Dunk (1993) asimetri informasi diukur dengan beberapa faktor, yaitu: a.
Informasi yang dimiliki bawahan dibandingkan dengan atasan
b.
Hubungan input-output yang ada dalam operasi internal
c.
Kinerja potensial 37
d.
Teknis pekerjaan
e.
Mampu menilai dampak potensial
f.
Pencapaian bidang kegiatan Shields dan Young (1993) dalam Falikhatun (2007:7) mengemukakan
beberapa kondisi perusahaan yang memungkinkan terjadinya informasi asimetri, yaitu: a. perusahaan yang sangat besar b. mempunyai penyebaran secara geografis c. memiliki produk yang beragam d. membutuhkan tekhnologi Disimpulkan bahwa asimetri informasi adalah suatu kondisi dimana agen/bawahan
memiliki
informasi
yang
lebih
dibandingan
dengan
pemilik/atasan. 5. Kecukupan Anggaran Kecukupan anggaran menjadi sebagai variabel pemoderasi antara partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran, dimana menurut Nouri dan Perker, (1998) dalam Sofian Sugioko (2008:185) kecukupan anggaran (budget adequacy) merupakan berdasar persepsi individu masing-masing pejabat struktural pusat pertanggungjawaban bahwa sumber-sumber yang dianggarkan untuk masing-masing unit organisasinya mencukupi untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuannya, karena keberhasilan individu maupun organisasi tergantung pada keadaan dimana bawahan dapat menerima dukungan anggaran yang memadai. 38
Adapun kecukupan anggaran menurut Nouri dan Parker (1998) dalam Widi Hariyanti (2002:16) adalah tingkatan dimana seseorang merasa bahwa sumber-sumber anggarannya cukup atau memadai untuk memenuhi syaratsyarat dalam bidang pekerjaannya, dimana para bawahan memiliki informasi yang berpengaruh tentang tingkatan dukungan anggaran yang dikehendaki untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan mereka. Blumberg dan Pringle (1982) dalam Widi Hariyanti (2002:16) menulis bahwa prestasi seseorang merupakan fungsi dari tiga dimensi kritis yaitu kemauan, kapasitas, dan kesempatan. Kemauan mengacu pada motivasi yang berhubungan
dengan
pengaruh
anggaran
dalam
penyelesaian
pekerjaansedangkan kapasitas mengacu pada tingkat kemampuan untuk tercapainya tujuan dengan anggaran yang tersedia, keahliann dan energi seseorang, dan kesempatan mengacu pada keyakinan penyelesaian tugas dengan anggaran yang tersedia dengan faktor lingkungan yang berkaitan dengan pekerjaan yang memudahkan atau mengganggu prestasi, misalnya perlengkapan, persediaan, tindakan rekan sekerja, dan kebijaksanaan organisasi. Sedangkan menggambarkan
Peter
dkk
bahwa
(1980)
faktor
dalam
situasional
Widi dapat
Haryanti
(2002:17)
memudahkan
atau
mengganggu kinerja manajer, dan faktor situasional tersebut diidentifikasikan sebagai kecukupan anggaran, yang digambarkan bahwa kecukupan anggaran yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan adalah sumber-sumber keuangan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut. 39
Widi Haryanti (2002:17) menjelaskan bahwa konsep kecukupan anggaran berbeda dengan senjangan anggaran, seperti yang ditulis oleh Young (1985) bahwa senjangan anggaran terjadi dimana bawahan dengan sengaja membuat syarat-syarat yang berlebihan ke dalam penetapan anggaran, dengan kata lain senjangan anggaran memerlukan dua komponen yaitu sumber anggaran yang berlebihan dan hasil-hasil bias dalam peramalan yang dimiliki. Sedangkan kecukupan anggaran tidak memerlukan adanya sumber-sumber yang berlebihan atau peramalan anggaran yang penuh dengan bias. Hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran kemungkinan juga dapat dipengaruhi oleh persepsi individu pejabat struktural mengenai
kecukupan
anggaran.
Para
pejabat
struktural
pusat
pertanggungjawaban mungkin memiliki informasi yang lebih unggul mengenai level anggaran yang mencukupi untuk melaksanakan aktivitasaktivitasnya dibanding dengan atasannya. Oleh karena itu kecukupan anggaran mempengaruhi
partisipasi
para
pejabat
struktural
pusat
pertanggungjawabandalam menciptakan senjangan anggaran. Dengan demikian, simpulan yang dapat diambil dari uraian di atas adalah bahwa kecukupan anggaran merupakan persepsi individu masing-masing mengenai besarnya sumber daya yang ada dalam mencukupi segala aktivitas yang dilakukan demi tercapainya tujuan tertentu. 6. Senjangan Anggaran Menurut Anthony dan Govindarajan, (2006:85) budgetary slack adalah perbedaan jumlah anggaran yang diajukan oleh bawahandengan jumlah 40
estimasi yang terbaik dari organisasi. Hansen dan Mowen (2009:448) menyatakan bahwa senjangan anggaran muncul ketika seorang manajer memperkirakan pendapatan rendah atau meningkatkan biaya dengan sengaja. Adapun definisi senjangan anggaran menurut Douglas and Wier (2000; 267) dalam G. Ozer dan E. Yilmaz (2011:3) “… The difference between planned performance targets and real performance capabilities is budgetary slack”. Maksud dari definisi senjangan anggaran tersebut adalah bahwa apabila terjadi perbedaan antara target anggaran yang telah direncanakan dengan kemampuan sesungguhnya merupakan senjangan dalam anggaran. Definisi mengenai senjangan anggaran (budgetary slack) menurut Young (1985:831) “ ….budgetary slack is defined as the amount by which a subordinate understates his productive capability when given a chance to select a work standard against whisch his performance will be evaluated” Definisi di atas menerangkan tindakan bawahan yang
senjangan anggaran adalah sebagai
mengecilkan kapabilitas produktifnya ketika dia
diberi kesempatan untuk menentukan standar kerjanya.
Artinya ketika
bawahan diberi kesempatan untuk menentukan standar kerjanya, bawahan cenderung mengecilkan kapabilitas produktifnya. Menurut (Dunk, 1993; Waller, 1988) dalam Fitri (2007:1016) bahwa bawahan akan menyembunyikan informasi pribadi untuk menciptakan budget yang mudah dicapai, untuk meningkatkan kemungkinan keuntungan dari evaluasi kinerja. Adapun Hermanto (2003) dalam Falikhatun (2007:2) menyatakan tiga alasan utama manajer melakukan budgetary slack : 41
a. orang-orang selalu percaya bahwa hasil pekerjaan mereka akan terlihat bagus di mata atasan jika mereka dapat mencapai anggarannya; b. budgetary slack selalu digunakan untuk mengatasi kondisi ketidakpastian, jika tidak ada kejadian yang tidak terduga, yang terjadi manajer tersebut dapat melampaui/mencapai anggarannya; c. rencana anggaran selalu dipotong dalam proses pengalokasian sumber daya. Penjelasan konsep senjangan anggaran dapat dimulai dari pendekatan agency theory. Praktik senjangan anggaran dalam perspektif agency theory dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan antara agen (manajemen) dan pricipal yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya (Latuheru, 2005:26). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa senjangan anggarann merupakan perbedaan antara anggaran yang telah direncanakan dengan pelaksanaan sesungguhnya yang umunya sengaja dilakukan untuk kepentingan pribadi dari pelaksana anggaran tersebut.
42
B. Penelitian Terdahulu Berikut adalah tabel penelitian terdahulu beserta hasil: Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya Mengenai Partisipasi Anggaran (X1), Asimetri Informasi (X2), Kecukupan Anggaran (X3), dan Senjangan Anggaran (Y) No 1
Peneliti (Tahun) Supanto (2010)
Judul Penelitian Analisis Pengaruh Partisipasi Penganggaran Terhadap Budgetary Slack Dengan Informasi Asimetri, Motivasi, Budaya Organisasi Sebagai Pemoderasi
Metodologi Penelitian Penelitian ini menggunakan analisis moderated regression analysis (MRA). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat/ pegawai yang terlibat langsung dalam penyusunan anggparan di Politeknik Negeri Semarang. Pengambilan sampel dilakukan dengan Metode Sensus atau Total Sampling yaitu seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Responden dalam penelitian adalah seluruh pejabat/petugas yang terlibat dalam penyusunan anggaran di Politeknik Negeri Semarang sebanyak 44 (empat puluh empat) responden.
Variabel Lainnya Motivasi Budaya Organisasi
Hasil
X1
X2
Partisipasi anggaran memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap budgetary slack, informasi asimetri merupakan variabel yang memoderasi pada pengaruh partisipasi penganggaran terhadap budgetary slack, variabel motivasi tidak memperkuat atau memperlemah pengaruh partisipasi penganggaran terhadap budgetary slack, budaya organisasi tidak memperkuat atau memperlemah pengaruh partisipasi penganggaran terhadap budgetary slack.
√
√
X3
Y
-
√
Bersambung ke halaman berikutnya 43
Tabel 2.1 (Lanjutan) No 2
Peneliti (Tahun) Falikhatun (2007)
Judul Penelitian Interaksi Informasi Asimetri, Budaya Organisasi, dan Group Cohesiveness dalam Hubungan Antara Partisipasi Penganggaran Dan Budgetary Slack
Metodologi Penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh individu (eksekutif) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang masuk dalam kategori midle management level se Jawa Tengah dan mempunyai masa jabatan paling sedikit satu tahun.. Sampel menggunakan metode sederhana yaitu Random sampling dan instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner yang dikirim sebanyak 99 buah dan yang kembali sebanyak 68 buah, selanjutnya dilakukan seleksi dan dihasilkan kuisioner yang lengkap dan dapat dianalisis sebanyak 35 buah
Variabel Lainnya Budaya Organisasi Group Cohesiveness
Hasil -
-
-
-
Partisipasi Penganggaran berpengaruh positif terhadap budgetary slack. informasi asimetri mempunyai pengaruh negatif tetapi signifikan terhadap hubungan partisipasi penganggaran dengan budgetary slack. budaya organisasi tidak mempunyai pengaruh terhadap hubungan partisipasi penganggaran dengan budgetary slack. Group Cohesiveness yang tinggi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan partisipasi penganggaran dengan budgetary slack.
X1
X2
X3
Y
√
√
-
√
44
Bersambung ke halaman berikutnya Tabel 2.1 (Lanjutan) No 3
4
Peneliti Judul Penelitian (Tahun) Yulia Fitri Senjangan Anggaran : (2007) Pengaruh Informasi Asimetri, Partisipasi Penganggaran, dan Komitmen Organisasi (Studi Empiris pada Universitas Swasta di Kota Bandung) Arfan Pengaruh Partisipasi Ikhsan Anggaran Terhadap La Ane Senjangan Anggaran (2007) Dengan Menggunakan Lima Variabel Pemoderasi
Metodologi Penelitian
Variabel Lainnya -
Penelitian ini dilakukan pada 43 sampel kepada pembantu Dekan II yang dilakukan secara proposional
Dari 75 jumlah kuisioner yang dikirimkan terdapat 37 orang manajer (49.3%) yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Sedangkan untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis moderated regression analysis (MRA).
-
Hasil
X1
X2
X3
Y
Komitmen Organisasi
Partisipasi Penganggaran dan √ komitmen organisasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap timbulnya budgetary slack.
√
-
√
Gaya Kepemimpinan Komitmen Organisasi Ketidakpastian Lingkungan Ketidakpastian Strategik
Berdasarkan output yang √ dihasilkan menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran. Selain itu, variabel dari anggaran terpenuhi menjadi murni moderating. Variabel strategik ketidakpastian, ketidakpastian, lingkungan organisasi komitmen dan gaya kepemimpinan sebagai kuasi moderating dalam hubungan antara anggaran partisipasi dengan senjangan anggaran.
-
√
√
Bersambung ke halaman berikutnya
45
Tabel 2.1 (Lanjutan) No 5
Peneliti (Tahun) Belianus Patria Latuheru (2005)
Judul Penelitian
Metodologi Penelitian
Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Komitment Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kawasan Industri Maluku)
Dari jumlah perusahaan manufaktur yang berada pada kawasan industri Pulau Batam, peneliti mengambil secara acak 100 perusahaan manufaktur. Peneliti mengirimkan masing-masing 3 kuesioner pada tiap-tiap perusahaan yang dijadikan sampel, sehingga total kuesioner yang disebarkan berjumlah 300. Dari 300 kuesioner yang disebarkan, total kuesioner yang kembali berjumlah 76. Setelah melalui proses pengeditan, 5 kuesioner tidak dapat digunakan dalam analisis selanjutnya karena jawaban yang tidak lengkap sehingga data yang layak dianalisis berjumlah 71 kuesioner.
-
Variabel Lainnya Komitmen Organisasi
Hasil -
komitmen organisasi mempunyai pengaruh negatif terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran dan menunjukan adanya pengaruh yang signifikan
X1
X2
X3
Y
√
-
-
√
Bersambung ke halaman berikutnya
46
Tabel 2.1 (Lanjutan) No 6
7
Peneliti (Tahun) Falikhatun( 2007)
Sofian Sugioko (2008)
Judul Penelitian
Metodologi Penelitian
Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Budgetary Slack dengan Pemoderasi Ketidakpastian Lingkungan dan Kohesivitas Kelompok
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMD di Jawa Tengah. Sampel menggunakan metode sederhana yaitu Random Sampling dan instrument yang digunakan adalah kuesioner.
Pengaruh Komitmen Organisasi dan Kecukupan Anggaran pada Hubungan antara Partisipasi penganggaran dan Kinerja Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Menggunakan Lima Variabel Pemoderasi
Objek penelitian adalah perguruan tinggi anggota APTIK (Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik) yang beranggotakan 16 perguruan tinggi yang tidak berorientasi laba, dengan menggunakan metode survei dan instrument berupa kuesioner, 850 pejabat struktural dan yang merespon sebesar 347 orang.
Variabel Lainnya Ketidakpas tian Lingkunga n Kohesivita s Kelompok
Komitmen Kinerja
-
-
Hasil
X1
X2
X3
Y
Partisipasi Penganggaran √ berpengaruh positif terhadap Budgetary Slack. Ketidakpastian lingkungan dan kohesivitas kelompok tidak memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran dan senjangan anggaran.
-
-
√
Partisipasi Anggaran √ berpengaruhbpositif signifikan terhadap kinerja Komitmen organisasi memengaruhi positif signifikan terhadap kecukupan anggaran.
-
√
-
Sumber : Diolah dari berbagai referensi (2013) 47
B. Kerangka Berpikir Skema kerangka penelitian pada penelitian “Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Asimetri Informasi dan Kecukupan Anggaran sebagai Variabel Moderating” dapat digambarkan pada gambar 2.1 berikut ini: Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran dengan Asimetri Informasi dan Kecukupan Anggaran sebagai Variabel Moderating (Studi di Instansi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi)
Fenomena-fenomena Anggaran
Variabel Independen
Variabel
Partisipasi Anggaran (X) Dependen
Senjangan Anggaran (Y) Falikhatun (2007), Ikhsan dan Ane (2007)
Sumarno (2005), Ikhsan dan Ane (2007)
Asimetri Informasi (Variabel Moderating) Falikhatun (2007)
Kecukupan Anggaran (Variabel Moderating) Widi Hariyanti (2002), Sugioko (2008)
Metode Analisis: Model Regresi Linear Berganda (MRA) Hasil Pengujian dan Pembahasan
Kesimpulan, Implikasi, dan Saran 48
C. Keterkaitan Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis 1. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran Anggaran merupakan kelengkapan penting yang digunakan oleh perusahaan untuk perencanaan dan pengendalian. Semakin kompleks masalah yang dihadapi perusahaan menyebabkan kegiatan harus dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang cermat. Begitu halnya dengan kemampuan
manajer
dalam
menetapkan
anggaran
sering terjadi
keselisihan (slack). Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Young (1985) bahwa senjangan anggaran didefinisikan sebagai besaran dimana para manajer dengan sengaja memasukkan sumber daya yang berlebihan kedalam anggaran atau dengan sadar tidak menyatakan kemampuan produktif yang sesungguhnya. Penelitian tentang hubungan antara anggaran partisipatif dengan budgetary slack telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti diantaranya: hasil penelitian Falikhatun (2007) menunjukkan partisipasi penganggaran berpengaruh positif signifikan terhadap budgetary slack. Penelitian lain dilakukan oleh Ikhsan dan Ane (2007) yang menunjukan bahwa variabel partisipasi anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Hasil ini mengidentifikasikan bahwa partisipasi yang tinggi dalam penyusunan anggaran akan meningkatkan adanya slack dalam anggaran. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2007) yang menguji secara parsial pengaruh variabel partisipasi penganggaran terhadap timbulnya senjangan anggaran memperoleh hasil yang signifikan dengan arah 49
negatif. Dengan kata lain semakin tinggi partisipasi penganggaran diikuti dengan semakin rendahnya senjangan anggaran yang terjadi. Penelitian lain mengenai partisipasi penganggaran terhadap senjangan anggaran juga dilakukan oleh Supanto (2010) yang mengindikasikan bahwa variabel independen berupa partisipasi anggaran mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap budgetary slack. Penelitian mengenai hubungan antara anggaran partisipatif dengan budgetary slack telah banyak dilakukan di sektor swasta khusunya pada perusahaan manufaktur, tetapi belum banyak dilakukan di sektor publik, padahal organisasi sektor publik yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, BUMN, BUMD dan LSM memiliki karakteristik anggaran yang sangat berbeda dengan akuntansi sektor swasta khusunya dalam proses penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan. Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap programdan aktivitas dalam satuan moneter yang pada dasarnya adalah menggunakan dana milik masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti di atas maka penulis dapat menarik sebuah hipotesis yaitu : Ha1
: Adanya pengaruh signifikan partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran.
50
2. Interaksi antara Partisipasi Anggaran dan Asimetri Informasi terhadap Senjangan Anggaran Informasi asimetri dapat menyebabkan senjangan anggaran, bagi tujuanperencanaan, anggaran yang dilaporkan seharusnya sama dengan kinerja yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Eisenhardt (1989) dalam Fitri (2007:1015) bahwa salah satu penyebab timbulnya senjangan anggaran adalah terdapatnya asimetri informasi pada organisasi. Semakin bias informasi yang diberikan manajer bawah dan menengah kepada manajer atas, maka akan mempengaruhi kemampuan manajer atas dalam menentukan anggaran sehingga dapat menimbulkan senjangan anggaran. Seperti dikutip dari Schiff dan Lewin, (1970) dalam Fitri, (2007:1015), apabila bawahan memberikan informasi yang bias dari informasi pribadi mereka, dengan membuat budget yang relatif mudah dicapai, sehingga terjadi timbulnya senjangan anggaran. Menurut Fitri (2007:1015) penyusunan anggaran partisipatif sangat dibutuhkan, dengan penyusunan anggaran partisipatif dapat terjadi pertukaran informasi. Baik antara atasan dengan bawahan (vertikal), maupun antara level manajemen yang sama (horizontal). Semakin besar informasi asimetri, semakin besar dibutuhkannya partisipasi dalam proses penganggaran. Diharapkan dengan partispasi anggaran akan dapat mengurangi terjadinya informasi asimetri. Penelitian Falikhatun (2007) menghasilkan bahwa variabel informasi asimetri mempunyai pengaruh negatif tetapi signifikan terhadap hubungan 51
partisipasi penganggaran dengan budgetary slack, sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi asimetri merupakan variabel
yang
memoderasi pada pengaruh partisipasi penganggaran terhadap budgetary slack. Supanto (2010) yang mengatakan bahwa informasi asimetri berpengaruh sebagai variabel yang memoderasi pada hubungan anggaran partisipatif dengan budgetary slack. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut maka penulis menarik hipotesis, yaitu: Ha2
: Interaksi antara partisipasi anggaran dan asimetri informasi berpengaruh terhadap senjangan anggaran.
3. Interaksi antara Partisipasi Anggaran dan Kecukupan Anggaran terhadap Senjangan Anggaran Dalam penelitian Widi Haryanti (2002) menjelaskan bahwa informasi yang lebih baik tentang tingkat kecukupan anggaran yang dikehendaki untuk melaksanakan tugas-tugasnya dimiliki oleh bawahan dan mereka akan berusaha memasukan informasi ini ke dalam anggaran untuk memastikan bahwa mereka memiliki sumber-sumber yang cukup untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan sukses.
Sehingga partisipasi
dalam penyusunan anggaran, bawahan akan memberikan informasi mengenai tingkatan sumber-sumber anggaran yang memadai. Hasil penelitian Nouri dan Parker (1998) dalam Ikhsan dan Ane (2007:10)
menunjukkan
bahwa
partisipasi
penyusunan
anggaran
mempunyai hubungan positif dengan kecukupan anggaran dan secara tidak 52
langsung mempengaruhi hubungan partisipasi penyusunan anggaran. Dengan partisipasi dalam penyusunan angggaran, bawahan akan memberikan informasi mengenai tingkatan sumber-sumber anggaran yang memadai. Penelitian Ikhsan dan Ane (2007:22-23) menunjukkan bahwa kecukupan anggaran merupakan pure moderator dalam hubungan antara senjangan anggaran dan partispasi anggaran, dapat dikatakan bahwa partisipasi anggaran dan kecukupan anggaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Penelitian-penelitian di atas memberi gambaran bagi penulis untuk menyatakan sebuah hipotesis, yaitu: Ha3
: Interaksi antara partisipasi anggaran dan kecukupan anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran.
53
BAB III METODE PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kausalitas, yakni tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebabakibat antara dua variabel atau lebih (Indriantoro dan Supomo, 2002: 27), jenis ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh patisipasi anggaran sebagai variabel independen, asimetri informasi dan kecukupan anggaran sebagai variabel moderating terhadap timbulnya senjangan anggaran sebagai variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran, dan pejabat pelaksana anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Sukabumi. B. Metode Penetuan Sampel Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkungan Instansi Pemerintahan Daerah Kota Sukabumi. Sedangkan sampel penelitiannya adalah Sekretaris Daerah, Asisten Daerah, Kepala SKPD, Sekretaris SKPD, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub-Bagian, Kepala Sub-Bidang, Kepala Seksi, Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pembantu Pengeluaran. Metode penentuan sampel menggunakan purposive sampling yaitu dengan mengambil sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, penentuan SKPD yang akan dijadikan sampel merupakan unsur dari Pemerintahan Daerah Kota Sukabumi, namun tidak semua dijadikan sampel, karena di 54
asumsikan bahwa semua SKPD memiliki karakteristik yang sama. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai yang memiliki jabatan baik struktural maupun fungsional yang terlibat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. C. Metode Pengumpulan Data 1. Jenis dan Sumber Data Data mempunyai sifat memberikan gambaran tentang suatu masalah. Dalam penelitian ini jenis data yang diperlukan (Indriantoro & Supomo, 2002: 146) adalah : a. Data Primer, adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari
sumber aslinya tidak melalui perantara. Dalam hal ini data primer diperoleh dari jawaban responden terhadap kuesioner yang diajukan kepada responden. b. Data Sekunder, adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak
langsung melalui media perantara (diperoleh dicatat oleh pihak lain) dan merupakan data pendukung yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip. Data sekunder dalam penelitian ini berupa sejarah organisasi, dan visi dan misi, struktur organisasi, job description, landasan teori yang diperoleh dari Jurnal Riset Akuntansi, skripsi, tesis serta buku-buku/literatur yang mendukung.
55
2. Teknik Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner yang diberikan pejabat yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran, dan pejabat pelaksana anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Sukabumi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik personally administered questionnaires, yaitu kuesioner disampaikan dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti (Indriantoro dan Supomo, 2002:147). Penyebaran kuesioner dimaksudkan untuk mendapatkan data umum mengenai pejabat baik struktural maupun fungsional yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran, untuk mendapatkan gambaran mengenai pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan asimetri informasi dan kecukupan anggaran sebagai variabel moderating di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. D. Metode Analisis Data 1. Statistik Desktiptif Deskriptif karakteristik responden tersebut menjelaskan tentang gambaran umum responden, seperti jenis kelamin, umur responden, pekerjaan dan pendidikan terakhir responden yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi (prosentase). Metode analisis data yang digunakan pada penilitian ini adalah
metode analisis statistik yang perhitungannya
dilakukan dengan menggunakan SPSS 19.
56
Statistik deskriptif digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). (Ghozali, 2011:19). 2. Uji Kualitas Data a. Uji Validitas Uji validitas dimasudkan untuk mengukur sejauh mana variabel yang digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas ini digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam daftar pertanyaan. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011:52). Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan Pearson Correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Apabila Pearson Correlation yang didapat memiliki nilai signifikansi di bawah 0.05 berarti data yang diperoleh adalah valid (Ghozali, 2011). b. Uji Reliabilitas Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil 57
yang konsisten meskipun diuji berkali-kali. Hasil uji reabilitas dengan bantuan SPSS akan menghasilkan Cronbach Alpha. Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel (andal) bila memiliki nilai Cronbach Alpha lebih dari 0.70 (Nunnaly, 1960 dalam Ghozali 2011:48). 3. Uji Asumsi Klasik Untuk melakukan uji klasik data primer ini, maka peneliti melakukan Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji
NormalitasUji
asumsi klasik yang dilakukan sebagai berikut : a. Multikolinieritas Multikoloniearitas berarti bahwa antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain dalam model regresi saling berkorelasi linear. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol (Ghozali, 2011: 105). b. Heteroskedastisitas Heterokedastisitas berarti varians (variasi) variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. 58
Kebanyakan data cross section mengandung situasiheterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar) (Ghozali 2011:139). c. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam data, variabel terikat dengan variabel bebas keduanya mempunyai hubungan distribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2001: 28). Deteksi normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik. Dasar pengembilan jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti atau garis diagonal, maka regresi mengikuti garis normalitas, sedangkan jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 4. Uji Hipotesis a.
Pengujian dengan Analisis Regresi Ganda Menurut Gujarati (2003) dalam Ghozali (2011) analisis regresi merupakan studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan salah satu atau lebih variabel independen (bebas) dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Persamaan regresi berganda dirumuskan: Y =a+b1X1+b2X2+b3X3+e 59
1) Penerapan Partisipasi Anggaran berpengaruhpositif terhadap Senjangan Anggaran Y = a+b1X1+b2X2+b3X3+e Y
: Senjangan Anggaran
a
: Konstanta
b1b2
: Koefisien regresi
X1
: Partisipasi Anggaran
X2
: Asimetri Informasi
X3
: Kecukupan Anggaran
e
: Error Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual
dapat diukur dari goodness of fitnya. Secara statistik, setidaknya dapat diukur dari nilai koefisiensi determinasi (R²), nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H0 ditolak) (Ghozali, 2011: 97). Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui: a) Uji Koefisien Determinasi (R²) Koefisien determinasi (R²) pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R²) adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabelvariabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang hampir mendekati satu berarti variabel-variabel
60
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:97). b) Uji Statistik t Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, maka digunakan tingkat signifikan 0,05, jika nilai probability t lebih besar dari 0,05 maka ada pengaruh dari variabel independen terhadap dependen (koefisien regresi tidak signifikan), sedangkan jika nilai probability t lebih kecil dari 0,05 maka ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen (koefisien regresi signifikan) (Ghozali, 2009). Hipotesis alternatif yang hendak diuji adalah sebagai berikut: Ha1 : Adanya pengaruh signifikan partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. b. Pengujian
dengan
analisis
regresi
moderate
(Moderated
Regression Analysis - MRA) Penelitian ini menggunakan variabel asimetri informasi dan kecukupan anggaran sebagai variabel moderating. Dimana variabel moderating merupakan variabel independen yang akan memperkuat
61
atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Maka dari itu penelitian ini menggunakan Uji interaksi atau sering disebut dengan
Moderated Regression Analysis (MRA) yang
merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (Ghozali 2011: 223). Uji interaksi atau Moderated Regression Analysis (MRA) dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut (Wijaya 2012: 138) : Y = a + b1X1 + b2X2 + b3(X1X2) 1) Interaksi antara Partisipasi Anggaran dan Asimetri Informasi terhadap Senjangan Anggaran Y = a + b1X1 + b2X2 + b3(X1X2) Keterangan : Y
= Senjangan Anggaran
a
= Konstanta
b
= Koefisien Regresi
X1
= Partisipasi Anggaran
X2
= Asimetri Informasi
X1X2
=
interaksi
antara
variabel
independen
dan
moderating (Variabel perkalian antara Partisipasi Anggaran
dengan
menggambarkan
Asimetri
pengaruh
Informasi
variabel
yang
moderating
62
Asimetri Informasi terhadap hubungan Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran) Variabel perkalian antara X1 dan X2 merupakan variabel moderating karena menggambarkan pengaruh variabel moderasi X2 terhadap hubungan X1 dan Y. Dalam uji hipotesis interaksi dapat dilakukan melalui : a) Uji Koefisien Determinasi (R²) Koefisien determinasi (R²) pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R²) adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang hampir mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:97). b) Uji Statistik t Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, maka digunakan tingkat signifikan 0,05, jika nilai probability t lebih besar dari 63
0,05 maka ada pengaruh dari variabel independen terhadap dependen (koefisien regresi tidak signifikan), sedangkan jika nilai probability t lebih kecil dari 0,05 maka ada pengaruh dari variabel independent terhadap variabel dependent (koefisien regresi signifikan) (Ghozali, 2009). Hipotesis alternatif yang hendak diuji adalah sebagai berikut: Ha2
: Interaksi antara partisipasi anggaran dan asimetri
informasi
berpengaruh
terhadap
senjangan anggaran. 2) Interaksi antara Partisipasi Anggaran dan Kecukupan Anggaran terhadap Senjangan Anggaran Y = a + b1X1 + b3X3+ b3(X1X3) Keterangan : Y
= Senjangan Anggaran
a
= Konstanta
b
= Koefisien Regresi
X1
= Partisipasi Anggaran
X3
= Kecukupan Anggaran
X1X3
= interaksi antara variabel independen dan moderating (Variabel
perkalian
antara
Partisipasi
Anggaran
dengan Kecukupan Anggaran yang menggambarkan pengaruh variabel moderating Kecukupan Anggaran
64
terhadap hubungan Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran) Variabel perkalian antara X1 dan X3merupakan variabel moderating karena menggambarkan pengaruh variabel moderasi X3terhadap hubungan X1 dan Y. Dalam uji hipotesis interaksi dapat dilakukan melalui : a) Uji Koefisien Determinasi (R²) Koefisien determinasi (R²) pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R²) adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabelvariabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang hampir mendekati satu berarti variabelvariabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:97). b) Uji Statistik t Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, maka digunakan tingkat signifikan 0,05, jika nilai probability t lebih besar dari 65
0,05 maka ada pengaruh dari variabel independen terhadap dependen (koefisien regresi tidak signifikan), sedangkan jika nilai probability t lebih kecil dari 0,05 maka ada pengaruh dari variabel independent terhadap variabel dependent (koefisien regresi signifikan) (Ghozali, 2009). Hipotesis alternatif yang hendak diuji adalah sebagai berikut: Ha3 : Interaksi antara partisipasi anggaran dan kecukupan anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Pengujian interaksi inilah yang digunakan untuk menguji hubungan antara partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dimana asimetri informasi
dan
kecukupan
anggaran
digunakan
sebagai
variabel
moderating. E. Definisi Operasional Variabel Penelitian Variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini terdiri atas empat variabel, yaitu partisipasi anggaran sebagai variabel independen,asimetri informasi dan kecukupan anggaran sebagai variabel moderating, serta senjangan anggaran sebagai variabel dependen. Variabel-variabel yang diteliti adalah : 1.
Partisipasi penganggaran Variabel independen dalam penelitian ini adalah partisipasi anggaran, yaitu tingkat partisipasi manajer dalam mempersiapkan anggaran dan berpengaruh dalam menentukan pencapaian tujuan anggaran di pusat pertanggungjawabannya. Untuk mengukur partisipasi anggaran digunakan 66
instrumen yang dikembangan oleh Milani (1975) yang dikutip dari J. Sumarno (2005) dengan enam pertanyaan yang berskala 1 sampai 5 menggunakan skala Interval. 2.
Informasi asimetri Asimetri informasi dalam penelitian ini merupakan variabel moderating. Asimetri informasi adalah suatu kondisi apabila pemilik atau atasan
tidak
memliki
informasi
yang
cukup
mengenai
kinerja
agen/bawahan sehingga atsan tidak dapat menentukan kontribusi bawahan terhadap hasil aktual perusahaan (Falikhatun 2007:6) Asimetri informasi adalah
informasi
akurat
yang
lebih
dimiliki
oleh
bawahannya
dibandingkan atasannya yang dapat mempengaruhi pengukuran kinerja. Variabel asimetri informasi akan diukur dengan pendekatan instrumen Dunk (1993) dimana terdapat enam item pertanyaan, dengan 5 skala Interval. 3.
Kecukupan Anggaran Kecukupan anggaran merupakan kondisi dimana persepsi individu masing-masing pejabat struktural pusat pertanggungjawaban bahwa sumber-sumber yang dianggarkan untuk masing-masing unit organisasinya mencukupi untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. (Nouri dan Perker, 1998 dalam Sofian Sugioko, 2008). Kecukupan anggaran akan dapat menunjang keberhasilan organisasi dalam menjalankan operasi perusahaan. Instrumen yang digunakan 67
diambil dari Nouri dan Parker (1998)yang dikutip dari Widi Hariyanti (2002) dikembangkan dengan menggunakan enam item pertanyaan. Kecukupan anggaran diukur dengan skala Interval 5 (lima) point. 4.
Senjangan anggaran Menurut Young (1985) mendefinisikan senjangan anggaran sebagai besaran dimana para manajer dengan sengaja memasukkan sumber daya yang berlebihan ke dalam anggaran, atau dengan sadar tidak menyatakan kemampuan produktif yang sesungguhnya.Senjangan anggaran merupakan variabel dependen dalam penlitian ini. Senjangan anggaran didefinisikan sebagai tindakan bawahan yang mengecilkan kapabilitas produktifnya ketika dia diberi kesempatan untuk menentukan standar kerjanya (Young, 1985). Item-item
yang dipakai
dalam pengukuran senjangan anggaran mengacu pada daftar pertanyaan yang telah digunakan Dunk (1993) yang terdiri atas enam pertanyaan. Untuk mengukur variabel budgetary slack digunakan kuesioner yang merupakan kuesioner yang dikembangkan oleh Dunk (1993) yang terdiri dari 6 (enam) item pertanyaan yang diukur dengan menggunakan skala interval 1-5.
68
Variabel Partisipasi Anggaran (X1)
1.
2. 3.
4. Sumber: Milani (1975) dalam Sumarno, (2005)
5.
6.
Asimetri Informasi (X2)
g.
Sumber: Dunk (1993)
h.
i. j. k. l. Kecukupan Anggaran (X3)
1.
2. Sumber: Nouri dan Parker (1998) dalam Widi Hariyanti (2002)
3.
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Indikator No. Butir Pernyatan Pengaruh yang besar 1 dalam partisipasi pengukuran anggaran Pengaruh dalam revisi 2 penyusunan anggaran Pengaruh mengenai pendapat/usulan dalam 3 penetapan anggaran Keyakinan dalam memutuskan suatu 4 anggaran Pentingnya kontribusi usulan atau pemikiran 5 dalam penyusunan anggaran Keikutsertaan dalam kegiatan penyusunan 6 anggaran Informasi yang dimiliki bawahan dibandingkan dengan atasan Hubungan input-output yang ada dalam operasi internal Kinerja potensial Teknis pekerjaan Mampu menilai dampak potensial Pencapaian bidang kegiatan Pengaruh anggaran dalam penyelesaian pekerjaan Ketercapaian tujuan dengan anggaran yang tersedia Keyakinan penyelesaian tugas dengan anggaran yang tersedia
1
Pengukuran Skala Interval (1-5)
Skala Interval (1-5)
2
3 4 5 6 1, 2
Skala Interval (1-5)
3,4
5,6
Bersambung ke halaman berikutnya 69
Tabel 3.1 (Lanjutan) Senjangan Anggaran(Y)
1.
2. Sumber: Dunk (1993) 3.
4. 5. 6.
Pengaruh anggaran dalam motivasi produktivitas Pencapaian anggaran dalam pelaksanaan kerja Pengawasan dalam penggunaan anggaran Tanggungjawab anggaran Pencapaian target Realisasi anggaran
1
Skala Interval (1-5)
2 3 4 5 6
Sumber : Diolah dari berbagai referensi (2013)
70
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A.
Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian 1.
Profil Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Paradigma Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2008,
bertumpu
padademokratisasi, pemberdayaan aparatur dan masyarakat serta peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat, menempatkan posisi penting dan strategis daerah sebagai basis otonomi dan unsur terdepan bagi masyarakat. Hal ini menuntut perubahan mendasar terhadap struktur pemerintahan dan kultur aparatur di semua tatanan. Sebagai penyelenggara otonomi daerah, kota Sukabumi adalah salah satu wilayah berstatus Kotamadya dari sembilan Kotamadya di Propinsi Jawa Barat. Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung-jawab sebagaimana Undang-Undang dimaksud, menempatkan Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Otonomi yang utuh dan luas, dengan demikian kewenangan yang semula berakumulasi pada Pemerintah Pusat lebih bergeser kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga berdampak secara signifikan terhadap fungsi unsur staf pemerintah daerah.
71
Pelaksaan kerja aparatur daerah kota Sukabumi juga mengacu pada visi dan misi kota Sukabumi. Dimana Visi Kota Sukabumi adalah “Terwujudnya kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan berkualitas bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan di Jawa Barat berlandaskan iman dan taqwa”. Sejalan dengan visi kota terdapat misi Kota Sukabumi, yaitu : a. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya b. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas c. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas d. Mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur pemerintahan daerah yang profesional dan amanah f. Mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah Berdasarkan peraturan daerah kota Sukabumi Nomor. 6 tahun 2008 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Sukabumi, Gambar 4.1 berikut merupakan struktur organisasi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi :
72
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi
2. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Sukabumi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi menempatkan Kepala Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Sukabumi melalui Sekretaris Daerah. Oleh karena itu peran Sekretaris Daerah sangatlah strategis sebagai koordinator dalam mewujudkan kebijakan umum Pemerintah Daerah yang akuntabel sekaligus selaku pengendali terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
73
Adapun tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kota Sukabumi mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah disajikan pada tabel 4.1 berikut : Tabel 4.1 Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Sukabumi No 1.
2
Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Tugas Pokok
Fungsi
kebijakan Membantu Kepala Daerah a. Penyusunan Pemerintah Daerah; dalam menyusun kebijakan b. Pengkoordinasian pelaksanaan dan mengkoordinasi Dinas tugas Dinas Daerah dan dan Lembaga Teknis Daerah. Lembaga Teknis Daerah; c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; d. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah; e. Pelaksaan tugas lain yang diberikan kepala Daerah sesuai dengan tugas fungsinya.
a. Penyelenggaraan administrasi Menyelenggarakan kesekretariatan DPRD; administrasi kesekretariatan, b. Penyelenggaraan administrasi administrasi keuangan, keuangan DPRD; mendukung pelaksanaan c. Penyelenggaraan rapat-rapat tugas dan fungsi DPRD, dan DPRD; menyediakan serta Penyediaan dan mengkoordinasi tenaga ahli pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Bersambung ke halaman berikutnya
Sekretariat DPRD
74
No 3.
4.
5.
6.
Perangkat Daerah Inspektorat
Tabel 4.1 (lanjutan) Tugas Pokok
Fungsi
Melakukan pengawasan a. Perencanaan prorgam terhadap pelaksanaan pengawasan; urusan pemerintahan b. Perumusan Kebijakan dan Daerah, pelaksanaan fasilitas pengawaan; pembinaan atas c. Pemeriksaan, pengusutan, penyelenggaraan pengujian, dan penilaian tugas pemerintahan, dan pengawasan. pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah. Badan Melaksanakan a. Perumusan kebijakan teknis Perencanaan penyusunan dan perencanaan; Pembangunan pelaksanaan kebijakan b. Pengkoorninasian penyusunan Daerah Daerah di bidang perencanaan pembangunan; (Bappeda) perencanaan c. Pembinaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah. tugas di bidang perencanaan pembangunan Daerah; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Dinas Melaksanakan urusan a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup berdasarkan asas tugasnya; otonomi dan tugas b. Penyelenggaraan urusan pembantuan. pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tuganya; c. Pembinaan dan pelaksanan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Lembaga Melaksanakan a. Perumusan kebijakan teknis Teknis Daerah penyusunan dan sesuai dengan lingkup pelaksanaan kebijakan tugasnya; Daerah yang bersifat b. Pemberian dukungan atas spesifik. penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; Bersambung ke halaman berikutnya
75
Tabel 4.1 (lanjutan) No
7.
Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja
Tugas Pokok
Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah.
Fungsi c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umumdi Daerah; c. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah; d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakkan Peaturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya; e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah.
Bersambung ke halaman berikutnya.
76
No
Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan
Tabel 4.1 (lanjutan) Tugas Pokok
Fungsi
a. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Mengkoordinasi uaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; c. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan; f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan. Sumber: Lembaran Daerah Kota Sukabumi Peraturan Daerah Kota Sukabumi 8.
Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagaian urusan pemerintahan dan melaksanakan tugas umum pemerintahan. Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
3. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Instansi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi tepatnya di Sekretariat Daerah Kota Sukabumi yang beralamat di Jl. R. Syamsudin, SH No. 25 Kota Sukabumi Kode Pos 43113. Penelitian ini menganalisis tentangpengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan asimetri informasi dan kecukupan anggaran sebagai variabel moderating pada pejabat penyusun dan pelaksana anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Sukabumi.
77
Berdasarkan jumlah keseluruhan pegawai di SKPD yang ada, baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional, tidak semua dijadikan responden dalam penelitian ini karenadiasumsikan bahwa semua perangkat daerah memiliki karakteristik yang sama.Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Penyebaran kuesioner dimulai dari 22 Juli 2013 sampai 31 Agustus 2013. Kuesioner diberikan dan diterima kembali oleh peneliti dengan waktu yang sesuai dengan kesepakatan peneliti dengan responden. 4.
Karakteristik Responden Penelitian Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, kuesioner yang dibagikan berjumlah 105 eksemplar kepada pegawai yang memiliki jabatan struktural maupun jabatan fungsional sesuai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing. akan tetapi hanya 92 responden yang bersedia menjawab atau mengisi kuesioner yang diberikan dan terdapat 86 data responden yang dapat diolah, dikarenakan 6 kuesioner tidak dapat diolah oleh peneliti disebabkan kuesioner tersebut yang tidak diisi secara lengkap. Sebaran kuesioner dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :
78
Tabel 4.2 Data Sampel Penelitian NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SKPD
Sekretaris Daerah Asisten Daerah 1 Asisten Daerah 2 Asisten Daerah 3 Bagian Tata Pemerintahan Bagian Hukum Bagian Organisasi dan Tata Laksana Bagian Administrasi Perekonomian Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Bagian Keuangan dan Kepegawaian Setda Bagian Umum dan Protokol Bagian Perlengkapan Setda dan Rumah Jabatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah 15 Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan 16 Dinas Sosial Tenaga dan Transmigrasi 17 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan 18 Sumber: Data primer yang diolah Adapun gambaran karakteristik data kuesioner dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini. Tabel. 4.3 Karakteristik Data Kuesioner No Keterangan Jumlah 1 Kuesioner yang disebar 105 a. Sekretariat Daerah 50 b. Dinas 42 c. Lembaga Teknis 13 Kuesioner yang tidak 2 kembali 13 a. Sekretariat Daerah 9 b. Dinas 4 c. Lembaga Teknis 0 Bersambung ke halaman berikutnya
Persentase 100% 47.6% 40.0% 12.4% 12.4% 8.6% 3.8% 0.0%
79
Tabel. 4.3 (Lanjutan) Kuesioner yang tidak dapat diolah a. Sekretariat Daerah b. Dinas c. Lembaga Teknis 4 Kuesioner yang dapat diolah a. Sekretariat Daerah b. Dinas c. Lembaga Teknis Sumber: Data primer yang diolah 3
6 2 3 1 86 39 35 12
5.7% 1.9% 2.9% 1.0% 81.9% 37.1% 33.3% 11.4%
Total kuesioner yang direspon dan dapat digunakan untuk mengolah data sebanyak 86 kuesioner yaitu 81,9 % dari total kuesioner yang disebar. Sedangkan deskriptif responden dalam penelitian ini dapat dilihat berikut ini: a. Deskripitif Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Tabel 4.4 berikut menyajikan hasil uji deskriptif responden berdasarkan jenis kelamin. Tabel 4.4 Hasil Uji Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Vali Laki-laki d Perempuan Total
Frequency 61
Percent 70.9
Valid Cumulative Percent Percent 70.9 70.9
25 29.1 29.1 86 100.0 100.0 Sumber: Data primer yang diolah
100.0
Pada tabel 4.4 di atas dapat diketahui responden laki-laki berjumlah 61 orang (70.9%), untuk responden perempuan berjumlah 25 orang (29.1%).
80
b. Deskripstif Responden Berdasarkan Usia Tabel 4.5 berikut menyajikan hasil uji deskriptif responden berdasarkan usia. Tabel 4.5 Hasil Uji Deskriptif Responden BerdasarkanUsia Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid > 40 thn 42 48.8 48.8 48.8 20-30 thn 8 9.3 9.3 58.1 31-40 thn 36 41.9 41.9 100.0 Total 86 100.0 100.0 Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.5 diatas menunjukan bahwa responden yang berusia lebih dari 40 tahun berjumlah 42 orang (48.8%), untuk responden berusia diantar 20 sampai 30 tahun berjumlah 8 orang (9.3%), dan untuk responden yang berusia 31 sampai 40 tahun berjumlah 36 orang (41.9%). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah responden terbanyak adalah yang berusia lebih dari 40 tahun, hal ini dikarenakan responden yang diperlukan pada penelitian ini adalah pejabat penyusun dan pelaksana anggaran yaitu pejabat menengah ke atas, yang sebagian besar sesuai dengan jenjang karir bagi Pegawai Negeri Sipil dirintis sejak usia muda, jadi pejabat tingkat menengah ke atas semakin tua usianya.
c. Deskriptif Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tabel 4.6 berikut menyajikan hasil uji deskriptif responden berdasarkan jenjang pendidikan.
81
Tabel 4.6 Hasil Uji Deskriptif Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid D3 4 4.7 4.7 4.7 S1 49 57.0 57.0 61.6 S2 25 29.1 29.1 90.7 S3 1 1.2 1.2 91.9 SMA 7 8.1 8.1 100.0 Total 86 100.0 100.0 Sumber: Data primer yang diolah Untuk responden berdasarkan jenjang pendidikan, didapatkan bahwa responden yang jenjang pendidikan SMA berjumlah 7 orang (8.1%), jenjang pendidikan D3 berjumlah 4 orang (4.7%), jenjang pendidikan S1 berjumlah 49 orang (57.0%), jenjang pendidikan S2 berjumlah 25 orang (29.1%), serta jenjang pendidikan S3 1 orang (1.2%). d. Deskriptif Responden Berdasarkan Jabatan Fungsional Tabel 4.7 berikut menyajikan hasil uji deskriptif responden berdasarkan jabatan fungsional. Tabel 4.7 Hasil Uji Deskriptif Responden Berdasarkan Jabatan Fungsional 3 9 17
Percent 3.5 10.5 19.8
Valid Percent 3.5 10.5 19.8
Cumulative Percent 3.5 14.0 33.7
2 52
2.3 60.5
2.3 60.5
36.0 96.5
1 2 86
1.2 2.3 100.0
1.2 2.3 100.0
97.7 100.0
Frequency Vali d
Asisten Daerah Bendahara Pengeluaran Kepala Bagian/Kepala Bidang Kepala SKPD Kepala Sub-Bagian/Kepala Sub-Bidang Sekretaris Daerah Sekretaris SKPD Total
Sumber: Data primer yang diolah
82
Berdasarkan jabatan fungsional didapatkan bahwa responden yang menjabat sebagai Asisten Daerah berjumlah 3 orang (3.5%), Bendahara Pengeluaran berjumlah 9 orang (10.5%), Kepala Bagian/Kepala Bidang berjumlah 17 orang (19.8%), Kepala SKPD berjumlah 2 orang (2.3%), Kepala Sub-Bagian/Kepala Sub-Bidang 52 orang (60,5), Sekretaris Daerah berjumlah 1 orang (1.2%), dan Sekretaris SKPD berjumlah 2 orang (2.3%). Presentase sebaran kuesioner berdasarkan jabatan fungsional terjadi dikarenakan pegawai-pegawai tersebutlah yang memiliki kontribusi dalam penyusunan dan pelaksana anggaran. e. Deskriptif Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja Tabel 4.8 berikut menyajikan hasil uji deskriptif responden berdasarkan pengalaman kerja. Tabel 4.8 Hasil Uji Deskriptif Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid < 1 thn 13 15.1 15.1 15.1 > 3 thn 49 57.0 57.0 72.1 1-3 thn 24 27.9 27.9 100.0 Total 86 100.0 100.0 Sumber: Data primer yang diolah Untuk responden berdasarkan lama pengalam kerja dalam menjalanin posisi jabatan saat dilakukan penelitian didapatkan hasil bahwauntuk responden yang menempati posisi jabatan kurang
83
dari satu tahun berjumlah 13 orang (15.1%), lebih dari tiga tahun berjumlah 49 orang (57.0%), antara 1 sampai 3 tahun berjumlah 24 orang (27.9%). Hal ini terjadi dikarenakan lamanya pengalaman bekerja tidak menjadi alasan bahwa pegawai tersebut dapat ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, tetapi jabatan struktural dan jabtan fungsional yang menentukannya. B. Hasil Uji Instrumen Penelitian 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Partisipasi Anggaran, Asimetri Informasi, Kecukupan Anggaran, dan Senjangan Anggaranyang akan diuji secara deskriptif seperti yang terlihat pada tabel 4.9 berikut : Tabel 4.9 Hasil Uji Statistif Deskriptif
TPA TAI TKA TSA Valid N (listwise) S
Descriptive Statistics Minimu Maximu N m m 86 14 30 86 14 30 86 14 30 86 17 30 86
Mean 23.00 21.50 21.29 23.33
Std. Deviation 3.649 3.731 3.531 3.182
umber : Data Primer yang diolah
84
Tabel 4.9 menjelaskan pada variabel partisipasi anggaran jawaban minimum responden adalah sebesar 14 dan maksimum 30 dengan ratarata total jawaban 23.00 dan standar deviasi sebesar 3.649. Variabel asimetri informasi jawaban minumim responden sebesar 14 dan maksimum 30 dengan rata-rata total jawaban sebesar 21.50 dan standar deviasi sebesar 3.731. variabel kecukupan anggaran jawaban minum responden adalah sebesar 14 dan maksimum 30 dengan rata-rata total jawaban sebesar 21.29 dan standar deviasi sebesar 3.531. untuk variabel senjangan anggaran jawaban minimum respomden sebesar 17 dan maksimum 30 dengan rata-rata total jawaban sebesar 23.33 dan standar deviasi sebesar 3.182. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata jawaban responden untuk variabel partisipasi anggaran, asimetri informasi, kecukupan anggaran, dan senjangan anggaran adalah setuju. 2. Hasil Uji Kualitas Data a. Hasil Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner.Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Pearson Corelation, pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikansinya dibawah 0.05 maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid.Tabel 4.10 berikut adalah hasil uji validitas
85
dari variabel partispasi anggaran, asimetri informasi, kecukupan anggaran, dan senjangan anggaran. Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Partisipasi Anggaran (PA) No. Pearson Sig Kriteria Corelation (2Tailed) PA1 0.637** 0.000 Valid PA2 0.526** 0.000 Valid PA3 0.729** 0.000 Valid PA4 0.751** 0.000 Valid PA5 0.781** 0.000 Valid PA6 0.681** 0.000 Valid Sumber: Data primer yang diolah Dari hasil output menunjukan variabel partisipasi anggaran mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi di bawah 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan untuk variabel partisipasi anggaran adalah valid. Berikut adalah hasil pengujian validitas variabel Asimetri Informasi dalam tabel 4.11 . Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Asimetri Informasi (AI) No. Pearson Sig Kriteria Corelation (2-Tailed) AI1 0.710** 0.000 Valid AI2 0.591** 0.000 Valid AI3 0.629** 0.000 Valid AI4 0.671** 0.000 Valid AI5 0.635** 0.000 Valid AI6 0.567** 0.000 Valid Sumber: Data primer yang diolah
86
Dari hasil output dapat dilihat semua butir pertanyaan untuk variabel Asimetri Informasi memiliki kriteria valid dan nilai signifikansi di bawah 0.05, maka dapat disimpulkan butir pertanyaan Asimetri Informasi adalah valid. Berikut adalah hasil pengujian validitas variabel kecukupan anggaran dalam tabel 4.12. Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Kecukupan Anggaran (KA) No. Pearson Sig Kriteria Corelation (2-Tailed) KA1 0.709** 0.000 Valid KA2 0.622** 0.000 Valid KA3 0.670** 0.000 Valid KA4 0.680** 0.000 Valid KA5 0.663** 0.000 Valid KA6 0.477** 0.000 Valid Sumber: Data primer yang diolah Dari hasil output dapat dilihat untuk butir pertanyaan kecukupan anggaran, memiliki kriteria valid dengan nilai signifikansi di bawah 0.05, maka dapat disimpulkan butir pertanyaan pengalaman adalah valid. Berikut adalah hasil pengujian validitas variabel senjangan anggaran dalam tabel 4.13. Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas Senjangan Anggaran (SA) No. Pearson Sig Kriteria Corelation (2-Tailed) SA1 0.634** 0.000 Valid SA2 0.566** 0.000 Valid SA3 0.603** 0.000 Valid SA4 0.687** 0.000 Valid SA5 0.721** 0.000 Valid SA6 0.636** 0.000 Valid Sumber: Data primer yang diolah Dari hasil output dapat dilihat untuk butir pertanyaan senjangan anggaran memiliki kriteria valid dengan nilai signifikansi di bawah
87
0.05, maka dapat disimpulkan butir pertanyaan motivasi adalah valid. b. Hasil Uji Reliabilitas Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrumen penelitian.Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha berada diatas 0.70.Berikut adalah hasil pengujian reliabilitas variabel partisipasi anggaran, asimetri informasi, kecukupan anggarn, dan senjangan anggaran dalam tabel 4.14. Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas Variabel
Cronbach's Jumlah Alpha Item Partisipasi Anggaran 0.774 6 Asimetri Informasi 0.703 6 Kecukupan Anggaran 0.707 6 Senjangan Anggaran 0.715 6 Sumber: Data primer yang diolah
Keterangan Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel
Tabel 4.13 menunjukkan nilai cronbach’s alpha atas variabel partisipasi anggaran adalah sebesar 0.774, asimetri informasi sebesar 0.703, kecukupan anggaran sebesar 0.707, dan senjangan anggaran sebesar
0.715.
Dengandemikian,
dapat
disimpulkan
bahwa
pernyataan dalam kuesioner inireliabel karena mempunyai nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0.70. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakanakan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti 88
bilapernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya. 3. Hasil Uji Asumsi Klasik a. Hasil Uji Multikolonieritas Untuk mendeteksi adanya problem multiko, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) serta besaran korelasi antar variabel independen. Seluruh pengujian dan analisis data menggunakan bantuan SPSS 19.0 sebagai berikut : Tabel 4.15 Hasil Uji Reliabilitas Koefisien Korelasi Coefficient Correlationsa Model 1 Correlations
TKA
TPA TAI Covariances TKA TPA TAI a. Dependent Variable: TSA Sumber : Data Primer yang diolah
TKA 1.000
TPA .066
TAI -.825
.066 -.825 .024 .001 -.018
1.000 -.063 .001 .007 -.001
-.063 1.000 -.018 -.001 .021
Berdasarkan tabel 4.15 di atas besaran korelasi antar variabel independen tampak bahwa hanya variabel Asimetri Informasi (AI) yang mempunyai korelasi cukup tinggi dengan variabel Kecukupan Anggaran (KA) dengan tingkat korelasi sebesar – 0.825 atau sekitar 82,5%. Oleh karena korelasi ini masih di bawah 95%, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas.
89
Tabel 4.16 Hasil Uji Reliabilitas Koefisien Coefficientsa Standardize d Unstandardized Coefficient Collinearity Coefficients s Statistics Std. Toleranc B Error Beta t Sig. e VIF 14.305 2.741 5.220 .000
Model 1 (Constant ) TPA .410 .084 .470 4.866 TAI .151 .145 .177 1.040 TKA -.172 .154 -.190 -1.116 a. Dependent Variable: TSA Sumber: Data primer yang diolah
.000 .301 .268
.995 .319 .319
1.005 3.138 3.139
Berdasarkan hasil perhitungan nilai Tolerance juga menunjukan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0.10, yaitu 0.995 untuk variabel partisipasi anggaran, 0.319 untuk variabel asimetri informasi dan kecukupan anggaran. Ini berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama, yaitu tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10, yaitu 1.005 untuk variabel partisipasi anggaran, 3.138 untuk variabel asimetri informasi, dan 3.139 untuk variabel kecukupan anggaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi. b. Hasil Uji Heteroskedastisitas Pengujian Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari resiual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan
ke
pengamatan
yang
lain
tetap,
maka
disebut
90
Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik ada apabila terjadi Homoskesdatisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas terdapat dalam gambar 4.2 berikut : Gambar 4.2 Grafik Scatterplot
Sumber : Data primer yang diolah Berdasarkan gambar 4.2 grafik scatterplot menunjukan bahwa data tersebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini berartti tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi senjangan anggaran berdasarkan variabel yang memengaruhinya, yaitu partisipasi anggaran, asimetri informasi, dan kecukupan anggaran. 91
c. Hasil Uji Normalitas Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot
Sumber : Data primer yang diolah Hasil
uji
normalitas
berdasarkan
output
histogram
yang
membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati ditribusi normal. Hasil uji normalitas menggunakan Grafik Histogram disajikan pada gambar 4.4 berikut ini :
92
Gambar 4.4 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Hitogram
Sumber : Data primer yang diolah Berdasarkan gambar 4.3 dan 4.4 di atas penyebaran data berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.
93
4. Hasil Uji Hipotesis a. Hasil Uji Regresi Berganda 1) Penerapan Partispasi Anggaran(X1) Berpengaruh terhadap Senjangan Anggaran (Y) a) Uji Koefisien Determinasi (R2) Hasil uji koefisien determinasi antara Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dapat dilihat pada tabel 4.17 di bawah ini : Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Variabel X1 dan Y Model Summaryb Adjusted R Std. Error of the Model R R Square Square Estimate a 1 .477 .228 .218 2.813 a. Predictors: (Constant), TPA b. Dependent Variable: TSA Sumber : Data primer yang diolah Tabel 4.17 di atas menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0.218. Hal ini menandakan bahwa variabel partisipasi anggaran hanya dapat menjelaskan 21,8% variasi variabel senjangan anggaran. Sedangkan sisanya, yaitu 78,2% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model, seperti dalam penelitian Falikhatun (2007) yang meneliti budaya organisasi, dan group cohesiveness terhadap senjangan anggaran.
94
b) Hasil Uji Regresi secara Parsial (Uji t) Hasil uji regresi secara parsial (uji t) ditunjukkan dalam tabel 4.18 di bawah ini: Tabel 4.18 Hasil Uji Statistik t Variabel X1 dan Y Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model B Std. Error Beta 1 (Constant) 13.756 1.947 TPA .416 .084 .477 a. Dependent Variable: TSA Sumber : Data primer yang diolah
T 7.065 4.976
Sig. .000 .000
Berdasarkan data tabel tersebut, nilai signifikansi untuk partisipasi anggaran (TPA) sebesar 0,000 yang berarti tingkat signifikansinya kurang dari 0,05. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak atau Ha1 diterima, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi anggaran berperan signifikan terhadap senjangan anggaran.
95
b. Pengujian Hipotesis dengan analisis regresi moderate (Moderated Regression Analysis - MRA) 1) Interaksi antara Partisipasi Anggaran dan Asimetri Informasi terhadap Senjangan Anggaran a) Uji Koefisien Determinasi (R²) Berikut ini disajikan hasil uji koefiesien determinasi (R2) untuk variabel X1, X2 dan Y. Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Variabel X1, X2 dan Y Model Summaryb Adjusted R Std. Error of Model R R Square Square the Estimate a 1 .479 .229 .201 2.845 a. Predictors: (Constant), Moderat1, TPA, TAI b. Dependent Variable: TSA
Sumber : Data primer yang diolah Tabel 4.19 di atas menunjukkan variasi partisipasi anggaran, asimetri informasi, dan moderat 1 dapat menjelaskan 20,1% variasi senjangan anggaran. Sisanya 79,9% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model, seperti dalam penelitian Ikhsan dan Ane (2007) yang menguji gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, ketidakpastian lingkungan, dan ketidakpastian strategi terhadap senjangan anggaran.
96
b) Hasil Uji Regresi secara Parsial (Uji t) Hasil uji regresi secara parsial (uji t) ditunjukkan dalam tabel 4.20 di bawah ini:
Tabel 4.20 Hasil Uji Regresi Parsial t Variabel X1, X2 dan Y Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model B Std. Error Beta 1 (Constant) 17.769 12.426 TPA .231 .518 .265 TAI -.186 .570 -.218 Moderat1 .009 .024 .323 a. Dependent Variable: TSA
T 1.430 .446 -.326 .361
Sumber : Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.20 di atas dapat terlihat bahwa variabel moderat 1 yang merupakan interaksi antara partisipasi anggaran dengan asimetri informasi mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,719. Hal ini menunjukkan signifikansi untuk moderat 1 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 yang berarti menerima HO dan menolak Ha2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa interaksi antara partisipasi anggaran dengan asimetri informasi tidak berpengaruh secara individual terhadap senjangan anggaran, dan variabel asimetri informasi bukan merupakan variabel moderating.
97
Sig. .157 .656 .745 .719
2) Interaksi antara Partisipasi Anggaran dan Kecukupan Anggaran terhadap Senjangan Anggaran a) Uji Koefisien Determinasi (R²) Berikut ini disajikan hasil uji koefiesien determinasi (R2) untuk variabel X1, X2 dan Y. Tabel 4.21 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Variabel X1, X3 dan Y Model Summaryb Adjusted R Std. Error of Model R R Square Square the Estimate a 1 .480 .230 .202 2.843 a. Predictors: (Constant), Moderat2, TPA, TKA b. Dependent Variable: TSA Sumber : Data primer yang diolah Tabel 4.21 di atas menunjukkan variasi partisipasi anggaran, kecukupan anggaran, dan moderat2 dapat menjelaskan 20,2% variasi senjangan anggaran. Sisanya 79,8% dijelaskan oleh sebabsebab lain di luar model, seperti dalam penelitian Ikhsan dan Ane (2007)
yang menggunakan
komitmen
organisasi,
variabel
ketidakpastian
gaya
kepemimpinan,
lingkungan,
dan
ketidakpastian strategis terhadap senjangan anggaran.
98
b) Hasil Uji Regresi secara Parsial (Uji t) Hasil uji regresi secara parsial (uji t) ditunjukkan dalam tabel 4.22 di bawah ini: Tabel 4.22 Hasil Uji Regresi Parsial t Variabel X1, X3 dan Y Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model B Std. Error Beta 1 (Constant) 12.162 12.840 TPA .520 .543 .597 TKA .075 .591 .083 Moderat2 -.005 .025 -.174 a. Dependent Variable: TSA
T .947 .958 .127 -.196
Sig. .346 .341 .899 .845
Sumber : Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.22 di atas dapat terlihat bahwa variabel moderat 2 yang merupakan interaksi antara partisipasi anggaran dengan kecukupan anggaran mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,845. Hal ini menunjukkan signifikansi untuk moderat 2 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 yang berarti menerima HO dan menolak Ha3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa interaksi antara partisipasi
anggaran
dengan
kecukupan
anggaran
tidak
berpengaruh secara individual terhadap senjangan anggaran, dan vaiabel
kecukupan
anggaran
bukan
merupakan
variabel
moderating. 99
C. Pembahasan 1) Penenerapan Partisipasi Anggaran (X1) berpengaruhterhadap Senjangan Anggaran (Y) Hasil uji hipotesis Ha1 menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap senjangan anggaran dengan nilai signifikansi untuk partisipasi anggaran sebesar 0,000, yang berarti tingkat signifikansi untuk partisipasi anggaran kurang dari tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak atau Ha1 diterima, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Falikhatun (2007) dan Ikhsan dan Ane (2007) yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran, artinya semakin tinggi pastisipasi anggaran maka semakin tinggi pula terjadinya senjangan anggaran. Namun berbeda dari penelitian Fitri (2007) dan Supanto (2010) menyatakan hasil bahwa pastisipasi anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap timbulnya senjangan anggaran yang artinya bahwa semakin tinggi pastisipasi anggaran, maka menurunkan senjangan anggaran.
100
2. Interaksi antara Partisipasi Anggaran (X1) dan Asimetri Informasi (X2) berpengaruh terhadap Senjangan Anggaran (Y) Hasil uji interaksi menunjukkan bahwa variasi variabel partisipasi anggaran dan moderasi asimetri informasi mampu menjelaskan 20,1% variasi senjangan anggaran. Sisanya 79,9% dijelaskan oleh sebabsebab lain di luar model. Variabel moderasi asimetri informasi dalam penelitian mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,719. Hal ini berarti lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 yang berarti menerima HO dan menolak Ha2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa interaksi antara partisipasi anggaran dan asimetri informasi tidak berpengaruh secara individual terhadap senjangan anggaran, dan variabel asimetri informasi bukan merupakan variabel moderating. Kemungkinan terjadinya asimetri informasi di lingkungan pemerintahan sangat kecil, dikarenakan dalam anggaran sektor publik seperti di pemerintah daerah sudah terdapat peraturan yang tegas dan jelas tentang tugas pokok dan fungsi dari setiap aparat termasuk aturan yang terkait dengan informasi yang dimiliki oleh bawahan yang harus dilaporkan kepada atasannya sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya mengenai kondisi anggaran. Anggaran belum digunakan sebagai alat penilaian prestasi, pengendalian, dan penghargaan tidak didasarkan pada prestasi anggaran, sedangkan upaya menciptakan senjangan
101
anggaran adalah didorong oleh keinginan mendapatkan prestasi yang baik,
karena
anggaram
berfungsi
sebagai
alat
perencanaan,
koordunasi, dan kumunikasi dalam lingkungan pemerintahan. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Falikhatun (2007) dan Supanto (2010)
yang menyatakan bahwa asimetri informasi
mempunyai pengaruh dan memoderasi terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran. 3. Interaksi antara Partisipasi Anggaran (X1) dan Kecukupan Anggaran (X3) berpengaruh terhadap Senjangan Anggaran(Y) Hasil uji interaksi menunjukkan bahwa variasi variabel partisipasi anggaran dan kecukupan anggaran dapat menjelaskan 20,2% variasi senjangan anggaran. Sisanya 79,8% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Variasi variabel antara partisipasi anggaran dengan kecukupan anggaran mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0.845. Hal ini berarti menerima HO dan menolak Ha3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa interaksi antara partisipasi anggaran dan kecukupan anggaran tidak berpengaruh secara individual terhadap senjangan anggaran, dan kecukupan anggaran bukan merupakan variabel moderating. Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan dan Ane (2007) menyatakan bahwa interaksi antara partisipasi anggaran dengan kecukupan anggaran berpengaruh
102
terhadap senjangan anggaran, dan kecukupan anggaran merupakan variabel pure moderating. Hasil ini menunjukkan bahwa kecukupan anggaran bukanlah satu-satunya faktor timbulnya senjangan anggaran. Ada hal lain yang merupakan faktor pemicu timbulnya senjangan anggaran seperti budaya organisasi, dan group cohesiveness yang dapat memengaruhi timbulnya senjangan anggaran (Falikhatun, 2007). Besar kecilnya anggaran dalam instansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap timbulnya senjangan anggaran dikarenakan anggaran dalam pemerintah telah tersedia dengan jelas sesuai dengan APBD masing-masing daerah, maka pegawai tidak dapat menambah atau mengurangi jumlah total anggaran tetapi hanya dapat membuat anggaran yang tersedia lebih efisien dalam penggunaannya di lapangan dan mencapai target organisasi sesuai harapan, itupun melalui proses yang rumit dan mengandung muatan politis yang kuat. Berbeda halnya seperti sektor swasta, bahwa besar kecilnya anggaran dapat direncanakan dan disusun berdasarkan dengan kebutuhan dan target kinerja. Kondisi karyawan untuk mengecilkan kapasitas produksinya demi mencapai target anggaran yang sesuai dapat menciptakan senjangan anggatan dalam lingkungan kerja, demi mencapai target anggaran yang tepat sebagai salah satu penilaian kinerja yang baik.
103
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan metode analisis regresi, maka dapat diambil kesimpulan: 1.
Partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap senjangan anggaran, dengan nilai signifikansi 0,000 yang berarti tingkat signifikansi untuk partisipasi anggaran kurang dari tingkat signifikansi 0,05 dengan kontribusi langsung sebesar 21.8% .
2.
Interaksi antara partisipasi anggaran dan asimetri informasi tidak berpengaruh secara individual terhadap senjangan anggaran, dan asimetri informasi bukan merupakan variabel moderating dengan tingkat signifikansi sebesar 0,719 yang berarti tingkat signifikansi lebih dari 0,05.
3.
Interaksi antara partisipasi anggaran dan kecukupan anggaran tidak berpengaruh secara individual terhadap senjangan anggaran, dan kecukupan anggaran bukan merupakan variabel moderating, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,845 yang berarti tingkat signifikansi lebih dari 0.05.
B. Implikasi Hasil temuan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh berbagai pihak baik praktisi dan maupun akademisi sebagai masukan, sebab bagaimanapun apabila terjadi kesenjangan anggaran yang tinggi akan
104
menimbulkan penyimpangan prilaku dan kerugian bagi organisasi yang bersangkutan. Senjangan anggaran harus ditekan semaksimal mungkin, dengan cara meningkatkan aktifitas perencanaan dan pengendalian yang baik guna mendapatkan efektifitas anggaran organisasi. Baik perusahaan swasta ataupun organisasi publik seperti pemerintahan harus mempertimbangan mengenai kemungkinan terjadinya senjangan anggaran dengan cara menerapkan kebijakan yang dapat meningkatkan komitmen para pemegang jabatan anggaran terhadap tujuan dan nilai dari organisasi karena sikap tanggungjawab dan loyalitas yang tinggi terhadap tugas dan kewajiban akan mengurangi kecenderungan timbulnya senjangan anggaran, baik melalui pemanfaatan secara positif partisipasi dalam penyusunan anggaran dan asimetri informasi yang baik. Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan dalam rangka
mengatasi
penyimpangan anggaran dan atau korupsi dalam proses pengelolaan anggaran, adalah
dengan
membuka
ruang
keterlibatan
publik
seluas-luasnya,
merumuskan mekanisme proses penganggaran yang jelas, transparan dan akuntabel kepada publik, dan masyarakat harus terlibat (Partisipasi Otonom) dalam setiap tahap penganggaran, serta membentuk lembaga kontrol yang kuat yang senantiasa bersinergi dengan masyarakat. C. Saran Sekalipun penelitian ini telah dirancang dengan baik, namun penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan mungkin memengaruhi hasil dari
105
penelitian. Adapun keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah: 1.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah hanya kepada pejabat penyusun dan pelaksana anggaran di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi sehingga membatasi kemampuan generalisasi hasil penelitian. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah sampel penelitian pada organisai sektor publik lainnya, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.
2.
Data yang digunakan dan dianalisis menggunakan instrumen berdasarkan persepsi jawaban dari responden, hal tersebut dapat menimbulkan masalah jika persepsi responden berbeda dengan keadaan yang sesungguhnya, maka penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda seperti melakukan metode wawancara langsung kepada responden agar lebih mencerminkan jawaban atas kondisi yang sebenarnya.
3.
Penelitian ini hanya menggunakan variabel partisipasi anggaran, asimetrei infromasi, dan kecukupan anggaran sebagai variabel yang memengaruhi timbulnya senjangan anggaran, maka untuk selanjutnya dapat dilakukan dengan memasukkan variabel lain terutama variabel organisasional, seperti komitmen organisasi (Fitri 2007), budaya organisasi (Falikhatun 2007), dan gaya kepemimpinan (Ikhsan dan Ane 2007).
106
DAFTAR PUSTAKA Andrianto, Nico. “Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui eGoverenment”. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Bayumedia Publishing. Malang. 2007. Anthony, Robert N, dan Vijay Govindarajan. “Sistem Pengendalian Manajemen”,terjemanan FX. Kurniawan Tjakrawala. Salemba Empat. Jakarta. 2006. Bastian, Indra. “Akuntansi Sektor Publik di Indonesia”, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2001. Dunk, A.S. “The Effect of Budget Emhpasis and Information Assymetry on Relation Between Budgetary Participation and Slack”. The Accounting Review,Vol.68, No. 2, Halaman: 400-410. 1993. Falikhatun.“Pengaruh Partisipasi Penganggaran Terhadap Budgetary Slack dengan Variabel Pemoderasi Ketidakpastian Lingkungan dan Kohesivitas Kelompok”.Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Volume 6, No. 2, September 2007 Halaman 207 – 221 Falikhatun. “Interaksi Informasi Asimetri, Budaya Organisasi, dan Group Cohesiveness dalam Hubungan antara Partisipasi Penganggaran dan Budgetary Slack”. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar. 2007 Fitri, Yulia. “Pengaruh Asimetri Informasi, Partisipasi Penganggaran, dan Komitmen Organisasi Terhadap Timbulnya Senjangan Anggaran (Studi Empiris pada Universitas Swasta di Kota Bandung)”. Simposium Nasional Akuntansi VII, Denpasar, 2004. Ghozali Imam, “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19”,edisi ke lima, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009. Hariyanti, Widi dan Nasir, Mohamad”Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajer : Peran Kecukupan Anggaran dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Intervening. Simposium Nasional Akuntansi V. Semarang. 2002. Ikhsan, Arfan dan La Ane. “Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Menggunakan Lima Variabel Pemoderasi”. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar, 2007. Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo,”Metodelogi penelitian bisnis”. BPFE. Yogyakarta. 2002.
107
Latuheru, Belianus Patria. “ Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Kawasan Indusri Maluku)”. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Volume 5, No. 1. Maluku. 2006. “Lembaran Daerah Kota Sukabumi (Tahun 2008 Nomor 6 Peraturan Daerah Kota Sukabumi”. Sekretariat Daerah Kota Sukabumi Bagian Organisasi dan Tatalaksana. Sukabumi. 2008 Mardiasmo. “Akuntansi Sektor Publik”, Cetakan ke empat, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009. Muraz, Muhammad. “Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Sukabumi 2009-2013”. Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. 2009. Diakses tanggal 12 januari 2013, melalui http://www.sukabumikota.go.id/2009/01/setda_restra.pdf. Nafarin, M. “Penganggaran Perusahaan”. Edisi Revisi. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. 2004. Özer , Gökhan, dan Emine Yılmaz. “Effects of Procedural Justice Perception, Budgetary Control Effectiveness and Ethical Work Climate on Propensity to Create Budgetary Slack”. Business and Economics Research Journal. Volume 2, No. 4. pp. 1-18. 2011. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah”. Diperbanyak oleh Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta. 2005. Sinlaeloe, Paul. “Korupsi dalam pengelolaan APBD”. Diakses pada tanggal 26 September 2013 melalui http://bimakab.go.id/article-korupsi-dalampengelolaan-apbd.html. Siregar, Baldric dan Bonni Siregar. “Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana”. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta. 2001. Sugioko, Sofian. ”Pengaruh Komitmen dan Kecukupan Anggaran pada Hubungan antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja”. ISSN Akuntanilitas. Voleme 7, No. 2, halaman 182-188. 2008. Suhartono, Ehrmann dan Mochammad Solichin. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating”. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang. 2006.
108
Sumarno. “Pengaruh Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Hubungan antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada Kantor Cabang Perbankan Indonesia di Jakarta)”. Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo. 2005. Sumarno, Sonny. ” Manajemen Keuangan Pemerintah”, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. Supanto. “Analisis Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Budgetary Slack dengan Informasi Asimetri, Motivasi, Budaya Organisasi sebagai Pemoderasi (Studi Kasus pada Politeknik Negeri Semarang)”. Tesis. Semarang. 2010. “Undang-undang Otonomi Daerah 2008”. Fokusmedia, Bandung. 2008. Wijaya, Tony. “SPSS 20 untuk Olah dan Interpretasi Data” Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2012 Young, S.M “Participative Budgeting: The Effect of Risk Aversion and Assymetric Information on Budgetary Slack”.Journal of Accounting Research, Vol. 23: 829-842.. 1985. Yuwono, Sony, dkk. “Penganggaran Sektor Publik (Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja))”,Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Bayumedia Publishing. Malang. 2005.
109
LAMPIRAN 1 SURAT IZIN PENELITIAN
110
110
LAMPIRAN 2 SURAT KETERANGAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SUKABUMI
111
112
LAMPIRAN 3 KUESIONER PENELITIAN
112
KUESIONER PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN DENGAN ASIMETRI INFORMASI DAN KECUKUPAN ANGGARAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi di Instansi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi)
Disusun oleh : Lira Azhimatinnur Riansah NIM 109082000007
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1434 H/2013 M
113
Jakarta, Juni 2013 Hal
: Permohonan Pengisian Kuesioner
Kepada Yth. Bapak/Ibu Responden Di Tempat
Dengan hormat, Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswi Program Strata Satu (S1) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullaah Jakarta, saya: Nama
: Lira Azhimatinnur Riansah
NIM
: 109082000007
Fak/Jur/Smstr
: Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi/VIII
bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Asimetri Informasi dan Kecukupan Anggaran sebagai Variabel Moderating (Studi di Instansi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi)”. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai penilaian kinerja ditempat Bapak/Ibu bekerja, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian. Saya menyadari kesibukan dan keterbatasan waktu yang Bapak/Ibu miliki. Namun, penelitian ini tidak dapat saya lakukan tanpa bantuan Bapak/Ibu. Oleh karena itu saya memohon kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner penelitian ini.
114
* Dimohon untuk membaca setiap pertanyaan secara hati-hati dan menjawab dengan lengkap semua pertanyaan, karena apabila terdapat salah satu nomor yang tidak diisi maka kuesioner dianggap tidak berlaku. * Tidak ada jawaban yang benar atau salah dalam pilihan anda, yang penting memilih jawaban yang sesuai dengan pendapat anda. * Dimohon kuesioner ini dikembalikan paling lambat dua minggu setelah kuesioner ini diterima. Demikian permohonan ini saya ajukan, atas bantuan Bapak/Ibu saya ucapkan banyak terimakasih.
Dosen Pembimbing
Hormat saya,
115
KUESIONER “Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Asimetri Informasi dan Kecukupan Anggaran sebagai Variabel Moderating” Petunjuk pengisian daftar pertanyaan: Kuesioner ini terdiri dari dua bagian. Pada setiap bagian berisi beberapa butir pertanyaan.Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Bapak/Ibu diminta untuk member tanda pada salah satu kotak yang tersedia. Yakinlah bahwa Bapak/Ibu tidak mengisi lebih dari satu kotak dan tidak terdapat pertanyaan yang belum dijawab atau terlewatkan. BAGIAN I : KARAKTERISTIK RESPONDEN Nama
: ……………………………………………..
Nama Instansi
: ……………………………………………..
Berilah tanda (√) sesuai dengan jawaban yang anda pilih. 1.
Jenis Kelamin
:
Laki-laki
Perempuan
2.
Umur
:
20-30 tahun
31-40 tahun
> 40 tahun 3.
4.
Pendidikan Terakhir
Divisi Kerja
:
:
SMA
D3
S2
S3
S1
Sekretaris Daerah
Asisten Daerah
Kepala SKPD
Sekretaris SKPD
Kepala Bagian
Kepala Bidang
Kasubag/Kasubid/Kasie Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) 5.
Pengalaman Kerja Dijabatan Sekarang
:
< 1 tahun
116
1-3 tahun
> 3 tahun
BAGIAN II : PERTANYAAN DATA A. Variabel Partisipasi Anggaran (X1) Bapak/Ibu dimohon menunjukan mengenai seberapa dekat jawaban anda dengan pertanyaan yang tersedia di bawah ini, dengan cara melingkari kolom yang tersedia untuk menunjukkan pengaruh dan tingkat partisipasi anda dalam proses penyusunan anggaran. 1) Kategori mana di bawah ini yang dapat menjelaskan dengan sebaik–baiknya tentang kegiatan anda ketika anggaran sedang disusun? Saya ikut serta dalam penyusunan anggaran: STS : Sangat Tidak Setuju
N : Netral
TS : Tidak Setuju
S : Setuju
STS
TS
N
SS : Sangat Setuju
S
SS
2) Kategori mana di bawah ini yang dapat menjelaskan dengan sebaik–baiknya alasan yang diberikan oleh atasan anda ketika revisi anggaran dibuat ? Alasannya : STMA : Sangat Tidak Masuk Akal N: Netral TMA : Tidak Masuk Akal STMA
SM : Sangat Masuk Akal
MA : Masuk Akal TMA
N
MA
SMA
3) Seberapa sering anda menyatakan permintaan pendapat dan atau usulan tentang anggaran kepada atasan anda, tanpa diminta ? TP : Tidak Pernah
N : Netral
TS : Tidak Sering
S : Sering TP
TS
N
SS : Sangat Sering
S
SS
4) Menurut perasaan anda, seberapa banyak pengaruh anda yang tercermin dalam anggaran final ? TA : Tidak Ada
N : Netral
TB : Tidak Banyak
B : Banyak
TA
TB
N
SB : Sangat Banyak
B
SB
5) Bagaimana anda menilai kontribusi anda terhadap anggaran ? Kontribusi saya: 117
STP : Sangat Tidak Penting
N : Netral
TP : Tidak Penting
P : Penting
SP : Sangat Penting
STP TP N P SP 6) Seberapa sering atasan Anda meminta pendapat dan atau usulan ketika anggaran sedang disusun ? TP : Tidak Pernah
N : Netral
TS : Tidak Sering
S : Sering TP
TS
N
SS : Sangat Sering
S
SS
B. Variabel Asimetri Informasi (X2) Bapak/Ibu dimohon menunjukkan tingkat persetujuan anda dengan melingkari kolom yang tersedia untuk menunjukkan seberapa dekat jawaban Bapak/Ibu dengan pertanyaan yang tersedia di bawah ini. HA
: Hanya Atasan
ADS : Atasan Dan Saya
LBA : Lebih Banyak Atasan
HS : Hanya Saya
LBS : Lebih Banyak Saya
1) Dibandingkan dengan atasan anda, siapa yang memiliki informasi lebih baik mengenai kegiatan yang dilakukan di SKPD anda? HA
LBA
ADS
LBS
HS
2) Dibandingkan dengan atasan anda, siapa yang lebih mengetahui hubungan input-output yang ada dalam operasi internal SKPD anda? HA
LBA
ADS
LBS
HS
3) Dibandingkan dengan atasan anda, informasi siapa yang lebih dapat dipercayai mengenai potensi kinerja SKPD anda? HA
LBA
ADS
LBS
HS
4) Dibandingkan dengan atasan anda, siapa yang lebih mengetahui mengenai teknik kerja SKPD anda? HA
LBA
ADS
118
LBS
HS
5) Dibandingkan dengan atasan anda, siapa yang lebih mampu menilai dampak potensial faktor eksternal terhadap kegiatan anda, dalam SKPD anda? HA LBA ADS LBS HS 6) Dibandingkan dengan atasan anda, siapa yang lebih memahami apa yang dapat dicapai SKPD anda ? HA
LBA
ADS
LBS
HS
C. Variabel Kecukupan Anggaran (X3) Bapak/Ibu dimohon menunjukkan tingkat persetujuan anda dengan melingkari kolom yang tersedia untuk menunjukkan seberapa dekat jawaban Bapak/Ibu dengan pernyataan yang tersedia di bawah ini. STS = Sangat Tidak Setuju
N = Netral
TS = Tidak Setuju
S = Setuju
SS = Sangat Setuju
1) Dengan anggaran yang tersedia, saya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai yang saya harapkan. STS
TS
N
S
SS
2) Dengan anggaran yang tersedia, mempercepat pekerjaan di SKPD tempat saya bekerja. STS
TS
N
S
SS
3) Dengan anggaran yang tersedia, apa yang saya harapkan dapat tercapai. STS
TS
N
S
SS
4) Dengan anggaran yang tersedia, saya tidak dapat mencapai tujuan sesuai harapan. STS
TS
N
S
SS
5) Saya sangat yakin dengan anggaran yang ada, saya dapat menyelesaikan tugas seperti yang diharapkan. STS
TS
N
S
SS
6) Saya tidak yakin dengan anggaran yang ada, saya dapat menyelesaikan tugas seperti yang diharapkan. STS
TS
N
119
S
SS
D. Variabel Senjangan Anggaran (Y) Bapak/Ibu dimohon menunjukkan tingkat persetujuan anda dengan melingkari pada kolom yang tersedia untuk menunjukkan seberapa dekat jawaban Bapak/Ibu dengan pernyataan yang tersedia di bawah ini. STS = Sangat Tidak Setuju
N = Netral
TS = Tidak Setuju
S = Setuju
SS = Sangat Setuju
1) Penetuan standar dalam anggaran menghasilkan produktivitas tinggi di SKPD tempat saya bekerja. STS
TS
N
S
SS
2) Target anggaran di SKPD tempat saya bekerja dapat dicapai dengan mudah. STS
TS
N
S
SS
3) Saya harus lebih memerhatikan penggunaan biaya-biaya di SKPD tepat saya bekerja karena adanya batasan-batasan dalam anggaran. STS
TS
N
S
SS
4) Anggaran di SKPD tempat saya bekerja tidak banyak persyaratan. STS
TS
N
S
SS
5) Target anggaran tidak membuat saya lebih memerhatikan penggunaan anggaran dengan memperbaiki efisiensi di SKPD tempat saya bekerja. STS
TS
N
S
SS
6) Target organisasi dalam anggaran sulit dicapai dalam realisasinya di SKPD tempat saya bekerja. STS
TS
N
120
S
SS
LAMPIRAN 4 DAFTAR JAWABAN RESPONDEN
121
JAWABAN RESPONDEN VARIABEL PARTISIPASI ANGGARAN NO
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
TPA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
5 3 1 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 3 3 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3 5 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4
4 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 2 4 5 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 4 4
4 4 3 3 2 1 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 2 3 3 4 5 4 2 4 3 3 4 4 2 3 4 5 4 3 4 2
3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 4 4 5 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 3
3 5 4 4 3 3 4 5 5 2 4 4 4 2 2 3 3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 2 2 5 4 4 4 4 4
23 22 18 21 18 17 23 24 25 16 23 25 26 17 17 20 24 18 22 23 28 26 27 20 26 24 27 26 27 19 22 24 27 22 21 24 21
Bersambung ke halaman berikutnya 122
JAWABAN RESPONDEN VARIABEL PARTISIPASI ANGGARAN (LANJUTAN) 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
4 2 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 4 5 5
3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 3 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 5
4 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 5 5 5 4 3 4 3 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 5 3 3 3 3 5
3 3 3 3 4 4 4 5 5 3 2 5 5 4 4 5 3 3 2 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 3 1 5 4 3 3 4 5
4 2 2 3 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 3 5 4 4 3 5 5 3 3 3 4 5
2 2 2 4 4 2 2 4 4 5 2 2 5 5 2 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 2 5 5 3 3 3 3 5
20 14 17 18 23 21 21 24 26 25 18 24 28 28 24 24 23 23 19 27 24 27 24 26 24 22 29 26 24 20 23 30 21 19 20 22 30
Bersambung ke halaman berikutnya 123
JAWABAN RESPONDEN VARIABEL PARTISIPASI ANGGARAN (LANJUTAN) 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
5 4 5 5 5 5 3 3 5 3 4 5
5 4 5 5 4 3 4 3 5 5 4 5
5 4 5 5 4 2 3 4 5 3 3 3
4 4 5 5 4 2 3 3 5 3 3 4
4 3 5 5 3 3 4 3 5 3 3 4
4 3 4 5 4 3 3 4 5 3 4 5
27 22 29 30 24 18 20 20 30 20 21 26
124
JAWABAN RESPONDEN VARIABEL ASIMETRI INFORMASI NO
AI1
AI2
AI3
AI4
AI5
AI6
TAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
5 5 5 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 5 2 2
5 4 3 3 5 5 4 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 2 2 2 1 2 2 4 4 4 5 3 5 3 4
5 3 3 4 5 5 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 5 4 5 2 2 3 2 2 2 4 4 5 4 3 4 2 4
4 5 3 4 3 5 3 4 3 5 5 4 5 3 3 4 4 5 3 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 2 4
5 4 4 4 4 2 5 4 3 4 4 3 4 4 2 5 5 5 4 5 5 4 5 3 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4
5 2 2 3 4 3 4 4 3 5 4 5 4 4 2 4 3 4 3 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 3 4
29 23 20 22 26 23 23 22 18 27 24 25 25 22 17 24 24 26 21 27 30 25 28 18 21 23 19 21 20 24 24 27 29 21 25 15 22
125
Bersambung ke halaman berikutnya JAWABAN RESPONDEN VARIABEL ASIMETRI INFORMASI (LANJUTAN) 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
2 4 4 5 4 5 5 4 5 2 4 3 4 2 5 3 2 4 3 5 2 4 3 4 3 4 5 5 3 3 2 2 4 1 2 2 2 2
3 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 2 2 2 4 4 2 4 3 3 2 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 2 3 2 2
3 4 4 3 5 4 4 5 3 2 5 3 4 2 2 3 3 5 3 5 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 2 4 4 3 4 4
2 2 3 2 4 5 5 4 5 2 5 3 5 4 5 5 4 3 3 5 2 2 3 3 3 3 5 5 3 3 4 3 2 3 2 2 5 5
3 4 4 3 4 4 4 5 4 2 3 3 4 2 2 3 3 3 5 5 3 4 3 2 3 3 5 5 4 3 3 3 5 3 4 3 5 5
3 2 3 2 3 2 2 4 3 2 3 3 5 4 5 3 3 3 5 3 2 4 3 3 3 4 4 5 4 3 2 3 3 2 2 3 3 2
16 20 23 20 24 25 25 26 25 14 24 18 24 16 21 21 19 20 23 26 15 18 18 16 19 20 26 28 22 18 17 17 18 16 16 16 21 20
126
Bersambung ke halaman berikutnya JAWABAN RESPONDEN VARIABEL ASIMETRI INFORMASI (LANJUTAN) 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
2 2 2 3 4 3 3 4 4 3 4
2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3
4 4 5 3 4 3 2 2 4 3 4
4 3 5 5 4 3 4 4 4 3 4
4 4 5 5 3 4 2 3 4 4 3
2 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3
18 18 21 22 22 19 17 18 22 20 21
127
JAWABAN RESPONDEN VARIABEL KECUKUPAN ANGGARAN NO
KA 1
KA 2
KA 3
KA 4
KA 5
KA 6
TKA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
4 5 4 3 5 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 5 2 2
5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 5 5 3 5 3 4
5 3 3 4 4 5 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 5 4 5 2 3 3 2 2 3 4 4 5 4 3 4 2 4
5 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 3 3 4 4 5 3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 2 4
5 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 4 3 4
4 2 2 3 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 3 4
28 23 20 22 26 23 23 22 18 27 24 24 25 22 17 24 24 26 21 27 30 25 28 18 22 21 21 21 20 24 24 27 29 21 25 15 22
Bersambung ke halaman berikutnya 128
JAWABAN RESPONDEN VARIABEL KECUKUPAN ANGGARAN(LANJUTAN) 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
2 4 4 4 4 5 5 4 5 2 4 3 4 2 3 2 3 3 5 2 4 3 4 3 3 4 2 3 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2
3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 2 2 3 4 3 4 3 4 2 3 2 4 3 2 4 3 3 4 3 2 2 2 3 2 2 2
3 4 4 4 5 4 4 5 4 2 4 3 4 2 3 3 4 3 5 4 2 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 2 4 4 3 5 4 4
2 2 3 2 4 5 5 4 5 2 4 3 5 4 4 4 3 3 5 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 2 4 4 3 5 5 4
3 4 4 4 5 4 4 5 4 2 4 3 4 2 3 3 4 4 5 4 4 3 2 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 2 4 5 5 4
3 2 3 2 2 2 2 4 2 2 4 3 5 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4 2 3 3 2 3 4 2 3 3 2 2 2
16 20 23 20 24 25 25 26 25 14 24 18 24 16 19 19 20 21 26 18 18 18 16 21 19 18 18 18 18 17 17 18 17 17 18 21 20 18
Bersambung ke halaman berikutnya 129
JAWABAN RESPONDEN VARIABEL KECUKUPAN ANGGARAN(LANJUTAN) 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
2 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4
2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3
4 5 3 4 3 2 2 4 3 4 4
4 5 5 4 3 3 4 4 3 3 4
4 5 5 3 4 2 3 4 4 3 3
2 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4
18 21 22 22 19 17 18 22 20 21 22
130
JAWABAN RESPONDEN VARIABEL SENJANGAN ANGGARAN NO
SA1
SA2
SA3
SA4
SA5
SA6
TSA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
5 5 2 4 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4
5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 5 3 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 3
4 2 2 3 2 2 2 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 3 3 3 4 5 3 3 4 3 3 3 3
4 4 4 3 2 2 4 4 4 2 4 4 5 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 5 3 4 3 2 4 3 4 3 4 3
3 4 4 3 3 2 4 5 5 4 4 5 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 5 3 3 4 5 3 5 5 2 5 5 4 4 5 4
3 4 4 4 3 3 4 5 5 5 4 5 3 4 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 3 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4
24 23 20 22 18 17 24 28 28 21 22 26 23 23 23 19 24 25 23 24 26 24 28 25 26 22 26 24 27 27 17 24 25 22 21 23 21
Bersambung ke halaman berikutnya 131
JAWABAN RESPONDEN VARIABEL SENJANGAN ANGGARAN (LANJUTAN) 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
5 5 5 4 5 4 2 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 3 3 4 3 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5
5 5 5 5 5 3 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 5 3 5 4 4 3 3 4 5 4 3 3 5 4 4 4 4 5 5
5 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 3 5 3 2 4 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 4 3 5 3 3 3 3 5 3
4 4 5 3 5 2 3 3 3 3 3 4 5 5 3 2 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 5 3 4 3 2 5 4 3 3 4 5 3
5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 2 2 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 3 3 5 3 3 3 4 5 4
4 4 5 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 2 5 5 3 3 3 3 5 4
28 26 29 24 26 19 21 19 21 23 22 26 26 25 24 22 19 21 19 25 20 27 24 26 21 21 29 26 24 19 20 30 21 19 20 22 30 24
Bersambung ke halaman berikutnya 132
JAWABAN RESPONDEN VARIABEL SENJANGAN ANGGARAN (LANJUTAN) 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
4 5 5 5 4 3 5 5 5 4 3
4 5 5 3 5 4 5 4 4 3 4
4 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3
4 5 5 3 2 3 3 4 4 4 4
3 5 5 2 3 4 4 2 4 3 4
3 4 5 4 3 3 3 2 5 2 3
22 29 30 21 19 20 24 21 26 20 21
133
LAMPIRAN 5 OUTPUT HASIL PENGUJIAN DATA
134
HASIL UJI STATISTIS DESKRIPTIF Descriptive Statistics N 86 86 86 86 86
TPA TAI TKA TSA Valid N (listwise)
Minimum 14 14 14 17
Maximum 30 30 30 30
Sum 1978 1849 1831 2006
Mean 23.00 21.50 21.29 23.33
Std. Deviation 3.649 3.731 3.531 3.182
HASIL UJI VALIDITAS PARTISIPASI ANGGARAN (PA) Correlations PA1
Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
PA1 1
PA2 * .233 .030
PA3 ** .306 .004
PA4 ** .392 .000
PA5 ** .460 .000
PA6 ** .299 .005
TPA ** .637 .000
PA2
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
86 * .233 .030
86 1
86 ** .352 .001
86 .193 .075
86 ** .294 .006
86 ** .340 .001
86 ** .526 .000
PA3
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
86 ** .306 .004
86 ** .352 .001
86 1
86 ** .510 .000
86 ** .460 .000
86 ** .296 .006
86 ** .729 .000
PA4
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
86 ** .392 .000
86 .193 .075
86 ** .510 .000
86 1
86 ** .536 .000
86 ** .348 .001
86 ** .751 .000
PA5
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
86 ** .460 .000
86 ** .294 .006
86 ** .460 .000
86 ** .536 .000
86 1
86 ** .465 .000
86 ** .781 .000
PA6
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
86 ** .299 .005
86 ** .340 .001
86 ** .296 .006
86 ** .348 .001
86 ** .465 .000
86 1
86 ** .681 .000
TPA
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
86 ** .637 .000
86 ** .526 .000
86 ** .729 .000
86 ** .751 .000
86 ** .781 .000
86 ** .681 .000
86 1
86
86
N
86 86 86 86 86 *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
135
HASIL UJI VALIDITAS ASIMETRI INFORMASI (AI) Correlations AI1
AI2
AI3
AI4
AI5
AI6
TAI
Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
AI1 1
AI2 ** .368
AI3 .196
AI4 ** .383
AI5 ** .329
AI6 ** .375
TAI ** .710
.000
.070
.000
.002
.000
.000
86 1
86 ** .429
86 .167
86 .122
86 .116
86 ** .591
.000
.124
.265
.288
.000
86 1
86 ** .346
86 ** .352
86 .083
86 ** .629
.001
.001
.445
.000
86 1
86 ** .351
86 ** .300
86 ** .671
.001
.005
.000
86 1
86 ** .317
86 ** .635
.003
.000
86 1
86 ** .567
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
86 ** .368
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
86 .196
86 ** .429
.070
.000
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
86 ** .383
86 .167
86 ** .346
.000
.124
.001
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
86 ** .329
86 .122
86 ** .352
86 ** .351
.002
.265
.001
.001
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
86 ** .375
86 .116
86 .083
86 ** .300
86 ** .317
.000
.288
.445
.005
.003
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
86 ** .710
86 ** .591
86 ** .629
86 ** .671
86 ** .635
86 ** .567
.000
.000
.000
.000
.000
.000
N
.000
86 86 86 86 86 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
.000
86
86 1
86
136
HASIL UJI VALIDITAS KECUKUPAN ANGGARAN (KA) Correlations KA 1
KA 2
KA 3
KA 4
KA 5
KA 6
TKA
Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
KA 1 1
KA 2 ** .444
KA 3 .191
KA 4 ** .357
KA 5 ** .291
KA 6 ** .368
TKA ** .709
.000
.078
.001
.006
.000
.000
86 1
86 ** .441
86 .149
86 * .222
86 .055
86 ** .622
.000
.171
.040
.615
.000
86 1
86 ** .463
86 ** .476
86 .012
86 ** .670
.000
.000
.916
.000
86 1
86 ** .429
86 * .234
86 ** .680
.000
.030
.000
86 1
86 .175
86 ** .663
.108
.000
86 1
86 ** .477
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
86 ** .444
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
86 .191
86 ** .441
.078
.000
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
86 ** .357
86 .149
86 ** .463
.001
.171
.000
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
86 ** .291
86 * .222
86 ** .476
86 ** .429
.006
.040
.000
.000
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
86 ** .368
86 .055
86 .012
86 * .234
86 .175
.000
.615
.916
.030
.108
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
86 ** .709
86 ** .622
86 ** .670
86 ** .680
86 ** .663
86 ** .477
.000
.000
.000
.000
.000
.000
N
.000
86 86 86 86 86 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
.000
86
86 1
86
137
HASIL UJI VALIDITAS SENJANGAN ANGGARAN (SA) Correlations SA1
SA2
SA3
SA4
SA5
SA6
TSA
Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
SA1 1
SA2 ** .379
SA3 * .258
SA4 ** .401
SA5 * .264
SA6 * .235
TSA ** .634
.000
.016
.000
.014
.029
.000
86 1
86 .110
86 ** .307
86 * .253
86 * .219
86 ** .566
.315
.004
.019
.043
.000
86 1
86 * .269
86 ** .341
86 ** .310
86 ** .603
.012
.001
.004
.000
86 1
86 ** .422
86 * .217
86 ** .687
.000
.045
.000
86 1
86 ** .429
86 ** .721
.000
.000
86 1
86 ** .636
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
86 ** .379
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
86 * .258
86 .110
.016
.315
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
86 ** .401
86 ** .307
86 * .269
.000
.004
.012
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
86 * .264
86 * .253
86 ** .341
86 ** .422
.014
.019
.001
.000
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
86 * .235
86 * .219
86 ** .310
86 * .217
86 ** .429
.029
.043
.004
.045
.000
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
86 ** .634
86 ** .566
86 ** .603
86 ** .687
86 ** .721
86 ** .636
.000
.000
.000
.000
.000
.000
N
.000
86 86 86 86 86 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
.000
86
86 1
86
138
UJI RELIABILITAS PARTISIPASI ANGGARAN (PA) Reliability Scale : ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Valid 86 58.5 a Excluded 61 41.5 Total 147 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Cases
Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Standardized Alpha Items .774 .776
N of Items 6
Item Statistics PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6
Mean 4.29 4.10 3.44 3.58 3.84 3.74
Std. Deviation .795 .595 1.013 1.000 .838 1.008
N 86 86 86 86 86 86
Inter-Item Correlation Matrix PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6
PA1 1.000 .233 .306 .392 .460 .299
PA2 .233 1.000 .352 .193 .294 .340
PA3 .306 .352 1.000 .510 .460 .296
PA4 .392 .193 .510 1.000 .536 .348
PA5 .460 .294 .460 .536 1.000 .465
PA6 .299 .340 .296 .348 .465 1.000
139
PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6
Scale Mean if Item Deleted 18.71 18.90 19.56 19.42 19.16 19.26
Item-Total Statistics Corrected ItemScale Variance Total if Item Deleted Correlation 10.256 .477 11.389 .392 8.955 .550 8.834 .586 9.244 .661 9.322 .484
Mean 23.00
Squared Multiple Correlation .254 .198 .355 .401 .449 .276
Scale Statistics Variance Std. Deviation 13.318 3.649
Cronbach's Alpha if Item Deleted .751 .770 .733 .722 .705 .752
N of Items 6
UJI RELIABILITAS ASIMETRI INFORMASI (AI) Reliability Scale : ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Valid 86 58.5 a Excluded 61 41.5 Total 147 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Cases
Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Standardized Alpha Items .703 .702
N of Items 6
Item Statistics AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6
Mean 3.64 3.41 3.44 3.81 3.84 3.36
Std. Deviation 1.051 1.022 .953 1.000 .919 .932
N 86 86 86 86 86 86
140
Inter-Item Correlation Matrix AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6
AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6
AI1 1.000 .368 .196 .383 .329 .375
Scale Mean if Item Deleted 17.86 18.09 18.06 17.69 17.66 18.14
AI2 .368 1.000 .429 .167 .122 .116
AI3 .196 .429 1.000 .346 .352 .083
AI4 .383 .167 .346 1.000 .351 .300
Item-Total Statistics Corrected ItemScale Variance Total if Item Deleted Correlation 9.463 .519 10.462 .366 10.361 .433 9.912 .478 10.414 .450 10.851 .359
Mean 21.50
Scale Statistics Variance Std. Deviation 13.924 3.731
AI5 .329 .122 .352 .351 1.000 .317
Squared Multiple Correlation .330 .286 .329 .271 .263 .205
AI6 .375 .116 .083 .300 .317 1.000
Cronbach's Alpha if Item Deleted .634 .685 .664 .649 .659 .685
N of Items 6
141
UJI RELIABILITAS KECUKUPAN ANGGARAN (KA) Reliability Scale : ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Valid 86 58.5 a Excluded 61 41.5 Total 147 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Cases
Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Standardized Alpha Items .707 .707
N of Items 6
Item Statistics KA 1 KA 2 KA 3 KA 4 KA 5 KA 6
Mean 3.53 3.40 3.49 3.76 3.83 3.29
Std. Deviation .991 .986 .904 .907 .857 .893
N 86 86 86 86 86 86
Inter-Item Correlation Matrix KA 1 KA 2 KA 3 KA 4 KA 5 KA 6
KA 1 1.000 .444 .191 .357 .291 .368
KA 2 .444 1.000 .441 .149 .222 .055
KA 3 .191 .441 1.000 .463 .476 .012
KA 4 .357 .149 .463 1.000 .429 .234
KA 5 .291 .222 .476 .429 1.000 .175
KA 6 .368 .055 .012 .234 .175 1.000
142
KA 1 KA 2 KA 3 KA 4 KA 5 KA 6
Scale Mean if Item Deleted 17.76 17.90 17.80 17.53 17.47 18.00
Item-Total Statistics Corrected ItemScale Variance Total if Item Deleted Correlation 8.493 .519 9.107 .402 9.008 .487 8.934 .500 9.193 .489 10.259 .247
Mean 21.29
Squared Multiple Correlation .388 .367 .450 .361 .307 .172
Scale Statistics Variance Std. Deviation 12.467 3.531
Cronbach's Alpha if Item Deleted .640 .680 .653 .648 .653 .723
N of Items 6
UJI RELIABILITAS SENJANGAN ANGGARAN (SA) Reliability Scale : ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Valid 86 58.5 a Excluded 61 41.5 Total 147 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Cases
Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Standardized Alpha Items .715 .714
N of Items 6
Item Statistics SA1 SA2 SA3 SA4 SA5 SA6
Mean 4.27 4.10 3.67 3.53 3.85 3.90
Std. Deviation .726 .752 .846 .877 .888 .854
N 86 86 86 86 86 86
143
Inter-Item Correlation Matrix SA1 SA2 SA3 SA4 SA5 SA6
SA1 SA2 SA3 SA4 SA5 SA6
SA1 1.000 .379 .258 .401 .264 .235
Scale Mean if Item Deleted 19.06 19.22 19.65 19.79 19.48 19.43
SA2 .379 1.000 .110 .307 .253 .219
SA3 .258 .110 1.000 .269 .341 .310
SA4 .401 .307 .269 1.000 .422 .217
Item-Total Statistics Corrected ItemScale Variance Total if Item Deleted Correlation 7.726 .464 7.986 .371 7.595 .390 7.062 .493 6.841 .538 7.401 .430
Mean 23.33
Scale Statistics Variance Std. Deviation 10.128 3.182
SA5 .264 .253 .341 .422 1.000 .429
Squared Multiple Correlation .260 .193 .183 .289 .325 .231
SA6 .235 .219 .310 .217 .429 1.000
Cronbach's Alpha if Item Deleted .672 .697 .693 .661 .645 .681
N of Items 6
144
HASIL UJI ASUMSI KLASIK 1. HASIL UJI MULTIKOLONIERITAS Unstandardized Coefficients Model 1 (Constant)
B 14.305
Coefficients Standardized Coefficients
Std. Error 2.741
TPA .410 TAI .151 TKA -.172 a. Dependent Variable: TSA
.084 .145 .154
a
Beta .470 .177 -.190
Coefficient Correlations Model TKA 1 Correlations TKA 1.000 TPA .066 TAI -.825 Covariances TKA .024 TPA .001 TAI -.018 a. Dependent Variable: TSA
t 5.220
Sig. .000
4.866 1.040 -1.116
.000 .301 .268
Collinearity Statistics Toleranc e VIF .995 .319 .319
1.005 3.138 3.139
a
TPA .066 1.000 -.063 .001 .007 -.001
TAI -.825 -.063 1.000 -.018 -.001 .021
2. HASIL UJI NORMALITAS
145
3. HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS
146
HASIL UJI REGRESI BERGANDA 1. Hasil Uji Regresi Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Regression
b
Variables Entered/Removed Variables Variables Model Entered Removed Method a 1 TPA . Enter a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: TSA
b
Model Summary Adjusted R Std. Error of the Model R R Square Square Estimate a 1 .477 .228 .218 2.813 a. Predictors: (Constant), TPA b. Dependent Variable: TSA
b
Model 1
Regression Residual
Sum of Squares 195.973 664.911
Total
860.884
ANOVA df
Mean Square 195.973 7.916
1 84
F 24.758
Sig. a .000
85
a. Predictors: (Constant), TPA b. Dependent Variable: TSA
Coefficients
Model 1
(Constant)
Unstandardized Coefficients B Std. Error 13.756 1.947
TPA a. Dependent Variable: TSA
.416
.084
a
Standardized Coefficients Beta .477
t 7.065
Sig. .000
4.976
.000
147
2. Interaksi antara Partisipasi Anggaran (X1) dengan Asimetri Informasi (X2) terhadap Senjangan Anggaran (Y) Regression b
Variables Entered/Removed Variables Variables Model Entered Removed Method 1 moderat1, TPA, . Enter TAI a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: TSA
b
Model Summary Adjusted R Std. Error of the Model R R Square Square Estimate a 1 .479 .229 .201 2.845 a. Predictors: (Constant), moderat1, TPA, TAI b. Dependent Variable: TSA
b
Model 1
Regression Residual
Sum of Squares 197.380 663.503
Total
ANOVA df
Mean Square 65.793 8.092
3 82
860.884
F 8.131
Sig. a .000
85
a. Predictors: (Constant), moderat1, TPA, TAI b. Dependent Variable: TSA
Coefficients
Model 1
(Constant)
Unstandardized Coefficients B Std. Error 17.769 12.426
TPA TAI moderat1 a. Dependent Variable: TSA
.231 -.186 .009
.518 .570 .024
a
Standardized Coefficients Beta .265 -.218 .323
t 1.430
Sig. .157
.446 -.326 .361
.656 .745 .719
148
3. Interaksi antara Partisipasi Anggaran (X1) dengan Kecukupan Anggaran (X3) terhadap Senjangan Anggaran (Y) Regression b
Variables Entered/Removed Variables Variables Model Entered Removed Method 1 moderat2, TPA, . Enter TKA a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: TSA
b
Model Summary Adjusted R Std. Error of the Model R R Square Square Estimate a 1 .480 .230 .202 2.843 a. Predictors: (Constant), moderat2, TPA, TKA b. Dependent Variable: TSA
b
Model 1
Regression Residual
Sum of Squares 197.941 662.943
Total
ANOVA df
Mean Square 65.980 8.085
3 82
860.884
F 8.161
Sig. a .000
85
a. Predictors: (Constant), moderat2, TPA, TKA b. Dependent Variable: TSA
Coefficients
Model 1
(Constant)
Unstandardized Coefficients B Std. Error 12.162 12.840
TPA TKA moderat2 a. Dependent Variable: TSA
.520 .075 -.005
.543 .591 .025
a
Standardized Coefficients Beta .597 .083 -.174
t .947
Sig. .346
.958 .127 -.196
.341 .899 .845
149
