SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA M E D A N 2008

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KOPERASI: STUDI PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN AGAMA KOTA TEBING TINGGI

TESIS

Oleh PAHRULLAILI 067011063/MKn

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008 Pahrullaili : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi: Studi Pada Koperasi Pegawai…, 2008 USU e-Repository © 2008

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KOPERASI: STUDI PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN AGAMA KOTA TEBING TINGGI

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Dalam Program Studi Kenotariatan Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh PAHRULLAILI 067011063/MKn

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008 Pahrullaili : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi: Studi Pada Koperasi Pegawai…, 2008 USU e-Repository © 2008

Judul Tesis

:

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: : :

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KOPERASI: STUDI PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN AGAMA KOTA TEBING TINGGI Pahrullaili 067011063 Kenotariatan

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. DR. Muhammad Yamin, S.H., M.S., C.N.) Ketua

(DR. Budiman Ginting, S.H., M.Hum) Anggota

Ketua Program Studi,

(Prof. DR. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

(Abdul Muis, S.H., M.S.) Anggota

Direktur,

(Prof. DR. Ir. T. Chairun Nisa, B.Msc)

Tanggal Lulus : 30 Agustus 2008

Pahrullaili : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi: Studi Pada Koperasi Pegawai…, 2008 USU e-Repository © 2008

Telah Diuji Pada Tanggal

: 30 Agustus 2008

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

:

Prof. Dr. Muhammad Yamin, S.H., M.S., C.N.

Anggota

:

1. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum. 2. Abdul Muis, S.H., M.S. 3. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum. 4. Dr. T. Keizerina Devi Azwar, S.H., C.N., M.Hum.


ABSTRAK

Dalam menggerakkan perekonomian rakyat sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perkoperasian adalah salah satu wadah yang sangat strategis dalam menggalang kekuatan ekonomi rakyat. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi di dalam usahanya untuk mengembangkan permodalan koperasi, yaitu dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan kepada setiap anggota koperasi, dan memberikan bantuan modal usaha untuk kemajuan koperasi, baik lewat simpanan suka rela maupun simpanan berjangka, pinjaman lunak baik jangka pendek dan jangka panjang. Permasalahan dalam Penelitian ini, adalah Bagaimanakah pemberdayaan Koperasi di Indonesia? Bagaimanakah pelaksanaan pemberdayaan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi? Apakah hambatan-hanbatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemberdayaan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi dan Apakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi? Penelitian ini bersifat desktiptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan wawancara, analisis data dilakukan secara kualitatif. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Indonesia, dilakukan melalui: (a) meningkatkan kembali peran koperasi dan perkuatan posisi UMKM dalam sistem perekonomian nasional; dan (b) peningkatan kembali peran koperasi dan perkuatan UMKM tersebut, dilakukan dengan memperbaiki akses KUMKM terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar, memperbaiki iklim usaha, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan, dan mengembangkan potensi sumber daya lokal. Pelaksanaan pemberdayaan yang telah dilakukan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi, meliputi: (a) mengembangkan usaha para anggota koperasi; (b) memberikan penyuluhan, pelatihan dan pendidikan kewirausahaan terhadap anggota koperasi; dan (c) memberikan pinjaman kepada anggota koperasi. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemberdayaan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu dari dalam (internal) dan dari luar (external) anggota koperasi. Saran dalam penulisan tesis ini adalah (1) kepada pengurus dan pengawas serta anggota koperasi diharapkan lebih mengoptimalkan peran koperasi sebagai suatu badan hukum yang berasaskan kebersamaan, kerakyatan serta kemandirian, demi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya; (2) kepada pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Koperasi, Usaha, Mikro dan Menengah, agar lebih memperhatikan perkembangan koperasi yang berada dalam ruang lingkup kewenangannya; dan (3) bagi lembaga penyediaan keuangan dalam hal ini perbankan, agar lebih mengutamakan kerja sama kepada Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah.

Kata-kata kunci: Pelaksanaan, Pemberdayaan, Koperasi.


ABSTRACT

To activate the people’s economy as stated in the preamble of 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, cooperative is one of the methods which are very strategic in empowering the people’s. The Indonesian Civil Servant Cooperative of the Department of Religious Affairs, the city of Tebing Tinggi, in its attempt to develop its working capital, provides each member of their cooperative with education, training, and working capital assistance for the progress of the cooperative either through voluntary saving, time deposit, short-term or long-term soft loans. The purpose of this empirical juridical study is to examine how cooperative is empowered in Indonesia, to look at how the empowerment of the Indonesian Civil Servant Cooperative of the Department of Religious Affairs, the city of Tebing Tinggi is implemented, to explore what constraints are found in empowering the Indonesian Civil Servant Cooperative of the Department of Religious Affairs, the city of Tebing Tinggi, and to find out what attempts have been done to overcome the constraints found during the empowerment of the Indonesian Civil Servant Cooperative of the Department of Religious Affairs, the city of Tebing Tinggi. The data for this study were collected through library research and interviews then the data obtained were qualitatively analyzed. The result of this study shows that the empowerment of cooperative and micro, small and medium business enterprise (UMKM) in Indonesia is implemented through: (a) reactivating and enhancing the role of cooperative and strengthening the position of UMKM in the Indonesian national economic system; and (b) improving the access o Cooperative and UMKM to capital resources, technology, information and market as well as business climate, optimizing the use of development resources, and developing local potential resources. The kinds of empowerment have been implemented by the Indonesian Civil Servant Cooperative of the Department of Religious Affairs, the city of Tebing Tinggi include: (a) developing the businesses belong to the cooperative members; (b) providing the cooperative members with extension training education on entrepreneurship; and (c) giving loans to the cooperative members. The constraints found and the attempts done to solve the constraints found during the empowerment of the Indonesian Civil Servant Cooperative of the Department of Religious Affairs, the city of Tebing Tinggi are divided into two categories, one from the internal and the other from the external of the cooperative members. It is suggested that: (1) the management, supervisor and the members of the cooperative should optimize the role of cooperative as a corporate body based on equality, democracy and independence especially for the welfare of the cooperative members and the community in general; (2) the city government of Tebing Tinggi in this case its Cooperative and Micro, Small and Medium Business Enterprise Service pay more attention to the cooperative development under its authority; and (3) the banks should prioritize its cooperation with cooperative and micro, small and medium business enterprise.

Keywords

: Implementation, Empowerment, Cooperative


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya tesis ini telah dapat diselesaikan, tidak lupa pula penulis hantarkan selawat beserta salam kehadirat Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulisan tesis ini penulis memilih judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi: Studi Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan studi di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Program Studi Magister Kenotariatan. Dalam penyusunan tesis ini telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Terima kasih yang mendalam dan tulus saya ucapkan secara khusus kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, S.H., M.S., C.N., selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Bapak Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum serta Bapak Abdul Muis, S.H., M.S., masing-masing selaku anggota Komisi Pembimbing, yang telah memberikan pengarahan, nasehat serta bimbingan kepada penulis, dalam penulisan tesis ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada Ibu Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum., dan Ibu Dr. T. Keizerina Devi Azwar, S.H., C.N.,


M.Hum., selaku dosen penguji dan panitia penguji tesis yang telah membimbing dan membina penulis. Selanjutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Chairuddin P. Lubis, DTM & H, Sp.A (K), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Program Studi Magister Kenotariatan. 2. Ibu Prof. Dr. Ir. Chairun Nisa B, MSc, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN, dan Ibu Dr. T. Keizerina Devi Azwar, S.H., C.N., M.Hum, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Guru Besar dan Staf Pengajar di antaranya Bapak Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H., Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., M.S., Prof. Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum., Prof. Hasballah Thaib, M.A., Ph.D., Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.Hum., Ibu Hj. Chairani Bustami, S.H., M.Kn., Dr. Pendastaren Tarigan, S.H., M.S., Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum., Dr. Iman Jauhari, S.H., M.Hum, Soetrisno, S.H., Sp.N., Notaris Syafnil Gani, S.H., M.Hum, Notaris Syahril Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris Rustam Effendi Rasyid, S.H., Sp.N., dan juga para karyawan pada Sekolah


Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Program Studi Magister Kenotariatan yang telah banyak membantu dalam penulisan ini dari awal hingga selesai. 5. Rekan-rekan serta teman-temanku tercinta di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, di Program Magister Kenotariatan yang selalu memberikan semangat, dorongan dan bantuan, baik moril maupun materil kepada penulis, dalam rangka penyelesaian tesis dan studi. Secara khusus penulis menghaturkan sembah dan sujud dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda H. Abdul Halim Lubis, S.Pd.I, dan Ibunda Rohani (Alm) tercinta yang telah bersusah payah melahirkan, membesarkan dengan penuh pengorbanan, kesabaran, ketulusan dan kasih sayang serta memberikan do’a restu, sehingga penulis dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Program Studi Magister Kenotariatan, serta tidak lupa juga penulis menghaturkan terimah kasih kepada Ibunda Roslaini Harahap. Secara khusus juga penulis mengucapkan terimah kasih kepada Ayahanda Mertua H. Murtaga Marpaung dan Ibunda Hj. Asniah, yang telah memberikan dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. Ucapan terima kasih juga penulis persembahkan kepada Bapak Dr. H. IDHAM, S.H., M.Kn. dan Ibu Hj. Haneda Lubis, B.A, yang selama ini telah memberikan dorongan dan motivasi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan studi.


Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kakanda Ridwan, S.S. dan Sri Anita, serta Adinda Zulkarnain Lubis, S.H., Abdul Azis Lubis, Nur Azizah Lubis, Syafi’i Lubis, S.Pd.I, Latifah Lubis, Fitriani Lubis dan Nurhalimah Lubis. Ucapan terima kasih juga penulis persembahkan kepada sahabatku Adinda Edi Sukelsi yang senantiasa memberi dukungan dan bantuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini,. Secara khusus saya ucapkan terima kasih yang sangat besar dan tak terhingga kepada isteri tercinta Yuanita dan kepada kedua anak-anakku yang tersayang Muhammad Naufal Fadhil Lubis dan Dinda Syahira Lubis, yang selalu memberikan semangat, bantuan, pengorbanan, pengertian dan kasih sayang serta do’a, sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan. Penulis berharap semoga semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, kesejahteraan dan rezeki yang melimpah. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama kepada penulis dan kalangan yang mengembangkan Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang Ilmu Kenotariatan.

Medan, 30 Agustus 2008 Penulis,

PAHRULLAILI


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I.

II.

IDENTITAS PRIBADI

Pahrullaili

Nama Lengkap Tempat Tanggal Lahir Status Alamat

: : : :

Nama Istri Anak

: :

Yuanita 1. Muhammad Naufal Fadhil Lubis 2. Dinda Syahira Lubis

: :

H. Abdul Halim Lubis, S.Pd Rohani (Alm)

Rampah, 17 Februari 1972 Menikah Jl. Brig. Jend. Katamso No. 297, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Medan Telp. 061-77135978 Hp. 08126460578

III. ORANG TUA Nama Ayah Nama Ibu

IV. PENDIDIKAN

1. SD Negeri No. 104297 Sei Bamban, Kecamatan Sei Rampah 2. Madrasah Tsanawiyah Sei Bamban, Kecamatan Sei Rampah 3. Madrasah Aliyah Sei Bamban, Kecamatan Sei Rampah 4. S-1 Fakultas Hukum, Universitas Alwasliyah Medan 5. S-2 Sekolah Pascasarjana Program Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

:

Tahun 1985

:

Tahun 1988

:

Tahun 1991

:

Tahun 1997

:

Tahun 2008


DAFTAR ISI

Halaman ABSTRAK ..........................................................................................................

i

ABSTRACT ........................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR ......................................................................................

iii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..........................................................................

vii

DAFTAR ISI ......................................................................................................

viii

DAFTAR TABEL ..............................................................................................

x

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................

xi

BAB I

PENDAHULUAN ......................................................................

1

A. Latar Belakang ........................................................................

1

B. Perumusan Masalah ..............................................................

8

C. Tujuan Penelitian ..................................................................

8

D. Manfaat Penelitian ................................................................

9

E. Keaslian Penelitian ................................................................

9

F. Kerangka Teori dan Konsepsi.................................................

10

1. Kerangka Teori..................................................................

10

2. Konsepsi............................................................................

16

G. Metode Penelitian ...................................................................

18

1. Sifat Penelitian ..................................................................

18

2. Lokasi Penelitian...............................................................

19

3. Populasi dan Sampel Penelitian ........................................

19

4. Metode Pengumpulan Data ...............................................

20

5. Alat Pengumpulan Data ....................................................

20

6. Analisis Data .....................................................................

22

:


BAB II

PEMBERDAYAAN KOPERASI DI INDONESIA .................

23

A. Sejarah Terbentuknya Koperasi di Indonesia .........................

23

B. Dasar Hukum Koperasi dan Tujuan Koperasi ........................

31

C. Nilai dan Prinsip-prinsip Koperasi..........................................

41

D. Pemberdayaan Koperasi di Indonesia .....................................

43

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI DEPARTEMEN AGAMA KOTA TEBING TINGGI .......................................................................

55

A. Syarat Pendirian Koperasi dan Tata Cara Pendirian Koperasi

55

B. Alat Perlengkapan Koperasi....................................................

51

C. Gambaran Umum Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi................................

65

D. Pelaksanaan Peberdayaan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi ...............

68

HAMBATAN-HAMBATAN YANG DITEMUI DALAM PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN AGAMA KOTA TEBING TINGGI........................................................................................

88

A. Hambatan-hambatan Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi................................

88

B. Upaya-upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi

94

KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................

104

A. Kesimpulan .............................................................................

104

B. Saran........................................................................................

105

DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................

106

BAB III

BAB IV

BAB V

:

:

:

:

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tebel 1

:

Jenis Usaha-usaha Anggota KPRI Departemen Agama Kota Tebing Tinggi.

Tabel 2

:

Bidang Usaha Koperasi.

Tabel 3

:

PERHITUNGAN RUGI/LABA KPRI DEPARTEMEN AGAMA KOTA TEBING TINGGI per 1 Januari – 31 Desember 2006.


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

:

Daftar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang KPRI Departemen Agama Kota Tebing Tinggi Untuk Bulan : Desember 2006.

Lampiran 2

:

Berita Acara Penetapan Pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi, Periode Tahun 2006 -2009, tanggal 31 Juli 2007.

Lampiran 3

:

Surat Keterangan Penelitian dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi, tanggal 03 Juni 2008


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disususun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bentuk badan hukum yang sesuai dengan hal tersebut adalah koperasi. Selama lebih enam puluh tahun sejak kemerdekaan Indonesia, koperasi sebagai

organisasi

masyarakat

berasaskan

kebersamaan,

kerakyatan

serta

kemandirian telah memainkan peranan yang sangat signifikan bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia. Pasang surut perkembangan perekonomian Indonesia seakan tidak lepas dari kemajuan yang dilakukan oleh koperasi. Dengan lebih 25 juta anggota di seluruh Indonesia membuktikan bahwa peran koperasi sangat strategis bagi perkembangan perekonomian bangsa. 1 Dengan berubahnya kondisi lingkungan, khususnya yang terjadi pada era reformasi dengan demokrasi yang menyangkut aspek ekonomi maupun berbagai aspek lainnya menimbulkan perubahan tantangan, kesempatan dan tuntutan bagi pembinaan dan pengembangan koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

1

Baga, L.M, 2003, “Foolisiasi” Koperasi, Kompas, 12 Juli 2003.

Pahrullaili : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi: Studi Pada Koperasi Pegawai…, 2008 USU e-Repository © 2008 1

tentang Perkoperasian, dipandang masih relevan menghadapi tantangan tersebut di atas karena itu undang-undang tersebut beserta perangkat peraturan pelaksanaannya dipergunakan sebagai dasar penyusunan pedoman kelembagaan usaha koperasi. Koperasi berasal dari kata Co dan Operation. Co berarti bersama. Operation yang berarti bekerja. Oleh sebab itu definisi dapat diberikan sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan

menjalankan

usaha,

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

para

anggotanya. 2 Dalam menggerakkan perekonomian rakyat sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perkoperasian adalah salah satu wadah yang sangat strategis dalam menggalang kekuatan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, sudah seyogyanyalah pemerintah bertanggung jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan kepada wadah perkoperasian yang tumbuh di tengah masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan. Di Indonesia, koperasi adalah unit usaha yang paling banyak mendapat julukan. Julukan itu begitu mulia diantaranya “soko guru perekonomian Indonesia” “tulang punggung ekonomi rakyat’, dan lain-lain. Namun, kendati mendapat julukanjulukan mulia dan disebutkan dalam konstitusi, ternyata koperasi Indonesia selama

2

U. Purwanto, “Petunjuk Praktis Tentang Cara Mendirikan Dan Mengelola Koperasi Di Indonesia”, (Semarang: Aneka Ilmu, 1989), hal. 1.


setengah abad lebih keberadaannya, tidak menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Ia tetap saja hanya ada di bibir para pejabat pemerintahan, dan tidak tampak di permukaan sebagai “bangun perusahaan” yang kokoh dan mampu sebagai landasan (fundamental) perekonomian, serta dalam sistem ekonomi Indonesia, koperasi berada pada sisi marginal. 3 Hal ini sesuai dengan seperti yang diungkapkan oleh I. Wayan Dipta, yaitu: Dalam sistem perekonomian Indonesia dikenal ada tiga pilar utama yang menyangga perekonomian. Ketiga pilar itu adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Ketiga pilar ekonomi tersebut mempunyai peranan yang masing-masing sangat spesifik sesuai dengan kapasitasnya. Sayangnya, dari ketiga pilar itu, koperasi, walau sering disebut sebagai soko guru perekonomian, secara umum merupakan pilar ekonomi yang “jalannya paling terseok” dibandingkan dengan BUMN dan apalagi BUMS. 4 Koperasi selama ini sudah didukung oleh pemerintah, bahkan dapat dikatakan berlebihan, sesuai kedudukan istimewa dari koperasi di dalam sistem perekonomian Indonesia. Sebagai soko guru perekonomian, ide dasar pembentukan koperasi sering dikaitkan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dalam Penjelasan UUD 1945 itu dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi.

3

Martin Manurung, Indonesia: “Menuju Demokrasi Ekonami”, dalam Kumpulan Makalah Sistem Ekonomi, (Jakarta: FEUI, 1998), hal. 13. 4 I Wayan Dipta, Asisten Deputi Urusan Penelitian Sumber Daya Usaha Kecil dan Menengah, Makalah: “Pengembangan Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah”, Jakarta, 28 April 2004, hal. 12.


Koperasi sebagai salah satu bentuk usaha yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, harus diberikan kesempatan seluas-luasnya dan ditingkatkan pembinaannya dalam pembangunan. Kebijaksanaan ini harus diambil dalam rangka memecahkan ketidakselarasan dalam masyarakat karena adanya lapisan sebagian kecil masyarakat dengan kedudukan ekonomi yang sangat kuat dan menguasai sebagian besar kehidupan nasional, sedang di lain pihak masyarakat berada dalam keadaan ekonomi lemah dan belum dapat menjalankan perannya yang besar dalam kegiatan perekonomian nasional. Hal yang harus disepakati dalam suatu koperasi secara teknis dituangkan ke dalam suatu akta perjanjian yang disebut akta pendirian. Akta pendirian inilah yang berfungsi sebagai dasar hukum dari sebuah perkumpulan koperasi, bagi anggotanya berlaku sebagai undang-undang. Akta pendirian koperasi tersebut merupakan Anggaran Dasar Koperasi, yang mengikat dan harus dipatuhi oleh semua anggota dan pengurus koperasi. 5 Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membuat kedudukan koperasi setara dengan badan hukum yang lain. Pemerintah melalui Departemen Koperasi dan Usaha

Kecil

dan

Menengah

mengeluarkan

Keputusan

Menteri

Nomor.

98/KEP/M.KUM/IX/2004 yang mengatur tentang peranan Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi.

5

Andjar Pachta W, Wyra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, “Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, edisi pertama, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 80-81.


Kebijakan melibatkan Notaris dalam pendirian Koperasi, bukan dimaksudkan untuk menjadi beban bagi koperasi, namun sebaliknya agar kedudukan koperasi semakin kuat, sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan akta otentik. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6 Secara kelembagaan, sebuah koperasi adalah suatu organisasi bisnis permanent, yang didirikan dan dijalankan oleh anggota sebagai sebuah unit operasi, disebut sebuah perusahaan koperasi. Fungsinya seperti unit-unit ekonomi permanent lainnya adalah memberikan jasa-jasa komersial dan keuangan atau memproduksi produk-produk pertanian, industri dan lainnya. Suatu hubungan spesial harus ada antara perusahaan koperasi dengan anggota-anggotanya untuk kepentingan atau kesejahteraan anggota-anggotanya. 7 Pemulihan krisis Indonesia dewasa ini, sesungguhnya koperasi mendapat peluang (opportunity) untuk tampil lebih eksis. Krisis ekonomi yang diawali dengan krisis nilai tukar dan kemudian membawa krisis hutang luar negeri, telah membuka mata semua pemerhati ekonomi bahwa “fundamental ekonomi” yang semula diyakini kebenarannya, ternyata hancur lebur.

6

Lihat, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Tulus Tambunan, “Prospek Koperasi Pengusaha dan Petani di Indonesia dalam Tekanan Globalisasi Ekonomi dan Liberalisasi Perdagangan Dunia”, (Jakarta: Kadin Indonesia/Pusat Studi Industri dan UKM Universitas Trisakti, 2004). 7


Para pengusaha besar konglomerat dan industri manufaktur yang selama ini diagung-agungkan membawa pertumbuhan ekonomi yang pesat, ternyata omong kosong belaka. Sebab, ternyata kebesaran mereka hanya ditopang oleh hutang luar negeri sebagai hasil perkoncoan dan praktik mark-up ekuisitas, dan tidak karena variable endogenous (yang tumbuh dari dalam). 8 Dalam upaya pemulihan ekonomi, koperasi tetap dalam posisi yang marjinal, walaupun beberapa tokoh ekonomi sering bersuara lantang ”memberdayakan” koperasi, tetapi tetap saja koperasi tidak terlihat peranannya yang signifikan dalam alur pemulihan ekonomi Indonesia. Selanjutnya yang berkembang hanyalah kuantitas koperasi, dan tidak terlihat perbaikan kualitasnya, baik mikro maupun makro ekonomi. Orientasi pembinaan koperasi semakin diarahkan kepada pemberdayaan koperasi melalui penciptaan iklim yang kondusif dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berkoperasi serta perkuatan koperasi dengan peningkatan kemudahan akses terhadap sumber modal, teknologi, pasar, informasi, Sumber Daya Manusia (SDM), organisasi dan manajemen. 9 Pembinaan koperasi bertujuan agar setiap koperasi dapat menjadi lembaga yang kuat dan sehat, anggotanya dapat berperan secara berhasil guna, sedangkan pengawas dan pengurus dapat berfungsi secara efektif. Pelaksanaan pembinaannya akan diusahakan secara lebih terpadu dan lebih ditekankan pada aspek kualitasnya

8

Martin Manurung, Op Cit, hal.23. Kantor Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah, “Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi”, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia, 2000), hal. 1. 9


agar dapat diwujudkan program pengembangan pemberdayaan koperasi, sehingga mampu menjadi koperasi yang mandiri. Koperasi sering sekali tidak dapat berkembang karena keterbatasan mendapatkan modal usaha. Untuk mendapatkan modal usaha, biasanya para pengurus dan anggota koperasi lebih memilih pada lembaga pembiayaan yang terkadang bunganya cukup tinggi. Sebagian masyarakat yang lain justu lebih memilih membuat usaha dengan bentuk badan hukum lain seperti Perseroan Terbatas dan Comanditair Vernnootscapt. Di dalam mewujudkan program pengembangan pemberdayaan koperasi, agar mampu menjadi koperasi yang mandiri, Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi, melakukan kegiatan usahanya dengan memberdayakan segala potensi yang ada pada anggotanya, baik dalam memberikan modal usaha maupun memberikan pinjaman secara bergulir kepada setiap anggota koperasi tersebut. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi didalam usahanya untuk mengembangkan permodalan koperasi, yaitu dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan kepada setiap anggota koperasi, dan memberikan bantuan modal usaha untuk kemajuan koperasi, baik lewat simpanan suka rela maupun simpanan berjangka, pinjaman lunak baik jangka pendek dan jangka panjang, dan juga pendidikan terhadap anggota koperasi demi mendapatkan keterampilan dalam bidang usaha dan pendistribusian usaha dari para anggota koperasi tersebut. Dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin mengadakan penelitian lebih lanjut guna memperoleh gambaran tentang “Tinjauan Hukum


Terhadap Pelaksanaan Perberdayaan Koperasi”, dengan mengambil studi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi.

B. Perumusan Masalah Permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pemberdayaan Koperasi di Indonesia? 2. Bagaimanakah pelaksanaan pemberdayaan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi? 3. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemberdayaan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi dan apakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi?

C. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penulis yang dikemukakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan Koperasi di Indonesia. 2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberdayaan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi. 3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemberdayaan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk


mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi.

D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran, baik secara praktis maupun teoritis. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan para praktisi hukum dalam memahami regulasi pemberdayaan koperasi untuk mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Selain itu penelitian ini diharapkan akan memacu peningkatan koperasi secara kelembagaan, baik secara mikro maupun makro dan memberikan masukan kepada pihak perkoperasian khususnya mengenai pemberdayaan koperasi. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya kedudukan koperasi sebagai badan hukum yang memiliki kekuatan yang sama dengan badan hukum yang lain.

E. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil penelitian dan penelurusan yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada, maupun yang sedang dilakukan, khususnya pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, belum ada penelitian yang menyangkut masalah, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi”, dengan mengambil studi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi.


Namun, penulis ada menemukan beberapa tesis karya mahasiswa, yang mengangkat permasalahan Koperasi, tetapi permasalahan dan bidang kajiannya sangat jauh berbeda, yaitu: 1. Tesis atas nama Karmila, NIM : 047011037, dengan judul Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Koperasi Menurut Kepmen No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 (Studi di Dinas Koperasi Kota Medan) 2. Tesis atas nama Afriani Nurafni, NIM : 047011006, dengan judul Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Pada Koperasi Menurut PP No. 9 Tahun 1995 (Studi Pada Koperasi Pegawai Negeri Guru SD Kec. Binjai) 3. Tesis atas nama Adri Anovel, NIM: 057011003, dengan judul Penerapan Akuntabilitas Dalam Koperasi Angkatan Darat (Studi Kasus Pada Komando Resort Militer 031/Pekan Baru Dari penelusuran kepustakaan tersebut di atas, maka dengan demikian penelitian ini adalah asli, serta dapat dipertanggung jawabkan keasliannya.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1. Kerangka Teori Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi, 10 dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada faktafakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.11

10

J.J.J M. Wuisman, dengan penyunting M. Hisman. ”Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial”, Jilid. 1, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), hal. 203. 11 Ibid, hal. 216.


Menetapkan landasan teori pada waktu diadakan penelitian ini tidak salah arah. Sebelumnya diambil rumusan Landasan teori seperti yang dikemukakan M. Solly Lubis, yang menyebutkan: “Bahwa landasan teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan” 12 Teori ini sendiri adalah serangkaian preposisi atau keterangan yang saling berhubungan dengan dan tersusun dalam sistem deduksi yang mengemukakan suatu penjelasan atas suatu gejala. Adapun teori menurut Maria S.W. Sumardjono adalah: “Seperangkat preposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan antar variable sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh suatu variable dengan variable lainnya dan menjelaskan bagaimana hubungan antar variable tersebut”. 13 Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan ramalan serta menjelaskan gejala yang diamati. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya adalah penelitian ini berusaha untuk memahami pelaksanaan pemberdayaan koperasi sebagai kaidah hukum atau sebagai isi kaidah hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan kaidah hukum tersebut di masyarakat. 12

M. Solly Lubis, ”Filsafat Ilmu Dan Penelitian”, (Bandung: Mandar Madju, 1994), hal. 80. Maria S.W. Sumarjono, ”Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian”, (Yogyakarta: Gramedia, 1989), hal. 12. 13


Koperasi merupakan suatu badan hukum, apabila membahas mengenai badan hukum sebenarnya terlebih dahulu perlu dimengerti apa sebenarnya pengertian dari pada badan hukum tersebut. Adapun menurut Abdul Muis, “umumnya yang dimaksud dengan badan hukum itu sebagai layaknya manusia alamiah juga dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban- kewajiban, dan kepentinggan hukum”. 14 Sedangkan Rudi Prasetya dan A. Oemar Wangso Diwiryo, mengatakan “badan hukum itu merupakan suatu organisasi yang sebagai suatu kesatuan mengambil

bagian

dalam

lalu

lintas

masyarakat

tanpa

terikat

kepada

perorangannya”. 15 Dalam pembahasan mengenai pelaksanaan pemberdayaan koperasi, teori utama yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori kedaulatan negara (staatssouvereniteit) yang dikemukakan oleh Jean Bodin dan George Jellinek 16 Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi ada pada negara dan negara mengatur kehidupan anggota masyarakatnya. Teori pendukung lainnya adalah teori kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan negara berhubungan dengan teori kedaulatan hukum, hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Negara yang menciptakan hukum, hukum merupakan penjelmaan dari kehendak dan kemauan negara. 17

14

Abdul Muis, ”Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyrakat”, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1991), hal. 17. 15 Ibid, hal. 19. 16 Soehino, ”Ilmu Negara”, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 154. 17 Ibid, hal. 14.


Menurut teori kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Hukum dibuat oleh wakil-wakil rakyat dan rakyat wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan hukum yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat melalui organ-organ negara yang dibentuk berdasarkan hukum administrasi negara.18 Badan hukum dapat berupa suatu negara, suatu daerah otonom, suatu perkumpulan orang-orang yang mempunyai anggota, seperti misalnya Koperasi, Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Waqaf, dan lain-lain. 19 Adapun teori-teori tentang badan hukum, yaitu: 1. Teori Fiksi atau Ajaran Fiksi Teori ini dikemukakan oleh Von Savigny. Menurut teori, sebenarnya yang dapat melakukan perbuatan hukum hanyalah manusia belaka. Sekiranya suatu badan diakui dapat melakukan perbuatan hukum, maka tiada lain disebabkan karena badan ini dipandang sebagai “manusia buatan”, manusia fiktif. Badan itu dianggap sebagai seorang manusia. 2. Teori Realitas atau Teori Organ Teori ini dikemukakan oleh Van Gierke. Teori ini mendasarkan diri, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, di samping manusia-manusia perorangan, kadangkadang dibentuk suatu kelompok persekutuan (orgaan) yang pada suatu taraf tertentu kolektivitasnya telah demikian kuat, sehingga menjadi mandiri. Sehingga dapat dikatakan perkumpulan ini mempunyai suatu “kehendak” sendiri, sekalipun sebenarnya kehendak tersebut tiada lain merupakan kehendak para anggota sekutu-sekutunya, yang menjadi suatu kesatuan kolektif dan menjelma menjadi kehendak persekutuan tersebut. 3. Teori Tujuan Harta Kekayaan Menurut teori ini pada suatu ketika menurut kekayaan di dalam masyarakat akan ditemukan adanya kumpulan dari suatu harta kekayaan (hak-hak dan kewajiban) untuk suatu tujuan tertentu, terpisah dari pemilikan seorang manusiapun. Dan berhubungan dengan tujuannya perlu mendapat perlindungan dengan memberikannya status sebagai badan hukum. Penganut teori ini, antara lain Von Jehring dan Brinz. 20

18 19 20

Ibid, hal. 16. Abdul Muis, Op. Cit, hal. 18. Ibid, hal. 13.


Dengan kata lain, badan hukum hanyalah merupakan suatu “konstruksi yuridis”, yang dibutuhkan hukum untuk melaksanakan secara patut atas kebutuhankebutuhan yang timbul karena susunan tertentu. Selanjutnya teori yang dipergunakan untuk meneliti mengenai pelaksanaan pemberdayaan koperasi tersebut adalah teori Pengayoman Hukum, hukum mengayomi anggota masyarakat, hukum melindungi manusia secara aktif dan pasif. Judul ”Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perberdayaan Koperasi”, dengan mengambil studi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi, karena koperasi merupakan salah satu wadah yang sangat strategis dalam menggalang kekuatan ekonomi rakyat, sebagaimana yang tercantum dalam Pebukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggota orang-orang atau badanbadan hukum, yang memberikan kebebasan masuk dan keluarnya sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya. 21 Maka berdasarkan defenisi di atas maka dapatlah diambil suatu kesimpulan, bahwa unsur-unsur yang terdapat di dalam koperasi itu adalah: 1. Perkumpulan koperasi merupakan perkumpulan orang-orang akan tetapi juga merupakan persekutuan sosial.

21

Arif Chaniago, “Perkoperasian di Indonesia”, (Bandung: Angkasa, 1984), hal. 1.


2. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka (terbuka dalam hal ini adalah tidak ada istilah rahasia di antara sesama anggota). 3. Tujuan koperasi adalah mempertinggi kesejahteraan anggota-anggota dengan cara bekerja sama secara kekeluargaan. Berdasarkan pengertian koperasi di atas, maka dapatlah ditetapkan bahwa ciriciri perkoperasian selalu harus memenuhi hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal. Pengaruh dan penggunaan modal dalam koperasi Indonesia sebagai kumpulan orang-orang dan ini harus berarti bahwa koperasi Indonesia harus benar-benar mengabdikan kepada perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan semata-mata. 2. Bahwa koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial, di mana di antara anggota koperasi ini saling bekerja sama berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban. Koperasi merupakan milik anggotanya sendiri yang pada dasarnya harus diatur dan diurus sesuai dengan keinginan para anggota, karena hak tertinggi dalam koperasi terletak pada rapat anggota. 3. Bahwa dalam soal intern yang terdapat dalam koperasi yang terjadi di antara para anggota, tidak diperkenankan campur tangan pihak lain. 4. Bahwa tujuan koperasi Indonesia harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari pada anggotanya dan tujuan itu dicapai berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan anggota masing-masing. Ikut sertanya dengan besar kecilnya


karya jasanya, harus dicerminkan pula dalam hal pembagian pendapatan dalam koperasi. Demikian tentang pengertian koperasi dan hal yang khusus lainnya, yang merupakan hasil pemikiran para ahli koperasi kita yakni tentang simpanan wajib dan suka rela dalam pembentukan modal usaha koperasi yang berlandaskan pada kepribadian bangsa Indonesia yaitu mengutamakan musyawarah dan mufakat. Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan, maka dapat diketahui bahwa asas koperasi meliputi: 1. Asas Kekeluargaan Yang mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk bekerja sama dalam koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus dan pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama. 2. Asas Kegotong-royongan Yang berarti bahwa pada koperasi terdapat kesadaran dan semangat bekerja sama, rasa bertanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama.

2. Konsepsi Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang


digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional.22 Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil dalam penelitian ini yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum di samping yang lain-lain, seperti asas dan standar. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasakan penting dalam hukum. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis. 23 Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsionil pada hakikatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari pada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak. Namun demikian, suatu kerangka konsepsionil, kadang-kadang dirasakan masih juga abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat menjadi pegangan konkrit di dalam proses penelitian.24 Selanjutnya, konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, kalau masalahnya dan kerangka konsep teoritisnya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian, dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari kelompok fakta atau gejala itu. “Maka konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati, konsep 22

Samadi Suryabrata, “Metodelogi Penelitian”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal.

3. 23

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatrif Suatu Tinjauan Singkat”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 7. 24 Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 133.


menentukan antara variabel-variabel yang ingin menentukan adanya hubungan empiris”. 25 Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi, yaitu sebagai berikut: 1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.26 2. Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat

dalam

pengembangan

bentuk

sehingga

penumbuhan/iklim

koperasi

dan

usaha

usaha, kecil

pembinaan menengah

dan

mampu

menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha tangguh dan mandiri.27

G. Metode Penelitiaan 1. Sifat Penelitian Penelitiaan adalah pencarian atas suatu (Inquiry) secara sistematis dengan pendekatan dan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-msalah yang dapat dipecahkan. 28 25

Koentjoroningrat, “Metode-Metode Penelitian Masyarakat”, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal. 21. 26 Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 27 Pasal 1 angka 7 Keputusan Bersama Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah/Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor: 01/SKB/M/2001 dan Nomor: 15/SKB/Meneg/VII 2001 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah/Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah. 28 M. Nazir, “Metode Penelitian”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal. 13.


Penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan pemberdayaan koperasi, dengan mengambil studi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi. Deskriptif analitis adalah suatu analisis data yang tidak keluar dari ruang lingkup sampel, yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menyelesaikan tentang seperangkat data atau menunjukkan komposisi data yang ada hubungannya dengan seperangkat data lain. 29 Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu untuk melihat bagaimana ketentuan yang mengatur tentang pemberdayaan koperasi, dan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

2. Lokasi Penelitian Lokasi penilitian dilakukan di Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, yang mana di Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu kota yang menurut penulis adalah kota yang perkembangan perkoperasiannya sangat pesat.

3. Populasi dan Sampel Penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi. Pengambilan sampel dilakukan secara Purpossive sampel. 29

Soerjono Soekamto, “Metodologi Penelitian Hukum”, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 43.


Mengingat jumlah informan dari populasi yang relatif cukup banyak, maka tidak mungkin dilakukan penelitian terhadap setiap anggota koperasi, maka penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan non probability sampling yaitu dengan teknik purposive sampling.

4. Metode Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan, baik berupa pengetahuan ilmiah, maupun tentang suatu fakta atau gagasan, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Studi Kepustakaan (library research), yang dilakukan dengan penelaahan bahan kepustakaan, baik berupa dokumen-dokumen, maupun peraturan perundangundangan, yang berkaitan dengan perkoperasian dan penerapannya. 2. Studi Lapangan (field research) yaitu untuk melakukan wawancara dengan pengurus koperasi, supaya wawancara yang dilakukan lebih terarah dan sistematis,

maka

wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman

wawancara.

5. Alat Pengumpulan Data Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan alat: 1. Studi Dokumen Untuk memperoleh data sekunder perlu dilakukan studi dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti


2. Wawancara Untuk

memperoleh

data

primer,

dilakukan

wawancara

dengan

mempergunakan pedoman wawancara dan daftar pertanyaan yang disusun secara kombinasi antara bentuk tertutup dan bentuk terbuka. Mengingat hal ini didasarkan kepada pendapat Suharsini Arikunto yang menyatakan: “Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15%, atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari: 1. kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan dana. 2. sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data. 3. besar kecilnya risiko yang ditanggung oleh peneliti, untuk penelitian yang resikonya besar, tentu saja jika sampel lebih besar, hasilnya akan lebih baik”. 30 Mewawancarai 6 orang informan yang dipilih dan dapat mewakili populasi. Para informan yang dipilih dalam penelitian ini, yaitu: 1. Kepala Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi PKM Kota Tebing Tinggi; 2. Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi; 3. Sekretaris Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi; 4. Bendahara Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi; 30

Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik”, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 34.


5. Badan pengawas Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi. 6. Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi.

6. Analisis Data Semua data yang diperoleh dari bahan pustaka serta data yang diperoleh di lapangan dianalisa secara kualitatif. Metode yang dipakai adalah metode deduktif 31 dan induktif. 32 Melalui metode deduktif, data sekunder yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka secara komparatif akan dijadikan pedoman dan dilihat pelaksanaannya dalam praktik pemberdayaan koperasi. Dengan metode induktif, data primer yang diperoleh di lapangan setelah dihubungkan

dengan

ketentuan-ketentuan

hukum

yang

berkaitan

dengan,

pemberdayaan koperasi maupun hukum perkoperasian, akan diperoleh asas-asas hukum yang hidup dalam pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

31

Sutandyo Wigjosoebroto, “Apakah Sesungguhnya Penelitian itu”, Kertas Kerja, (Surabaya: Universitas Erlangga, 1997), hal. 2, Prosedur deduktif yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Pada prosedur ini kebenaran pangkal merupakan kebenaran ideal yang bersifat aksiomatik(Self Efiden) yang esensi kebenarannya sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi. 32 Bambang Sunggono, “Metodelogi Penelitian Hukum”, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hal. 10, prosedur induktif yaitu proses berasal dari Proporsi-proporsi khusus(sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan(pengetahuan baru) berupa asas umum. Dalam prosedur induktif setiap proposisi itu hanya boleh dianggap benar untuk proposisi ini diperoleh dari hasil penarikan kesimpulan dari proposisi-proposisi yang kebenaran Empiris.


BAB II PEMBERDAYAAN KOPERASI DI INDONESIA

A. Sejarah Terbentuknya Koperasi di Indonesia

Banyak literatur yang dengan sangat tegas menyatakan bahwa koperasi yang pertama berdiri adalah koperasi Rochdale, di negara Inggris dan tegas sekali dinyatakan bahwa koperasi Rochdale itu didirikan oleh Robert Owen. Tetapi, ada pula literatur yang mungkin untuk menghindari kesimpangsiuran memilih untuk tidak mengungkapkan apapun mengenai hal-hal tersebut. Koperasi adalah institusi (lembaga) yang tumbuh atas dasar solidaritas tradisional dan kerjasama antar individu, yang pernah berkembang sejak awal sejarah manusia sampai pada awal “Revolusi Industri” di Eropa pada akhir abad 17 dan selama abad 18, sering disebut sebagai Koperasi Historis atau Koperasi Pra-industri. Koperasi modern didirikan pada akhir abad 18, terutama sebagai jawaban atas masalah-masalah sosial yang timbul selama tahap awal Revolusi Industri. 33 Timbulnya koperasi terutama disebabkan antara lain karena kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup. Selain itu terjadi persaingan yang ketat dalam bidang ekonomi, ketidakpuasan kerja dan lain-lain kesukaran ekonomi, yang mengakibatkan timbulnya naluri untuk saling bersama-sama bersatu untuk dapat mencari jalan keluar 33

Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, “Koperasi dan Perekonomian Indonesia”, Cetakan Keempat, (Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiakarsa, 2003), hal. 17.


23

untuk mengatasinya, di antara orang-orang yang sama-sama senasib. Ini sekaligus menunjukkan pula bahwa selain sifat sosial dan sifat kebersamaan, motif ekonomi merupakan motif utama di dalam berkoperasi. Tidaklah naif jika memandang bahwa koperasi itu harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang murni dalam menjalankan fungsinya sebagai badan usaha yang eksis di era globalisasi ekonomi sekarang ini, oleh karena itu, organisasi badan usaha koperasi tidak berbeda dalam menjalankan fungsinya dan kedudukannya dengan badan-badan usaha lain dalam hal menerapkan prinsip-prinsip ekonomi secara murni dalam menjalankan fungsi sosialnya secara modern. 34 Revolusi industri dimulai bukan pada saat terjadi penemuan mesin industri pertama kali, yaitu mesin pintal oleh R. Hargreaves pada tahun 1764, melainkan telah dimulai dalam bentuk pemikiran-pemikiran yang mendalam dan kegiatan-kegiatan ilmiah di bidang teknik dan perekonomian yang dilakukan dalam abad ke-16 dan 17. Pemikiran-pemikiran ekonomi tersebut, termasuk ide dasar berkoperasi yang pertama kali dicetuskan dalam bentuk pamflet pada tahun 1759 di Inggris, yang mencetuskan ide tersebut adalah seorang keturunan Belanda, yakni Pieter Corneliszoon Olockboy berjudul Self Supporting Colony dan seorang Inggris bernama John Beller dengan judul Society of Friends. Pamflet berisi anjuran dan ajakan untuk menyatukan konsumen dan petani dalam satu perkumpulan dengan rasa secara sukarela, berasaskan demokrasi, dengan persamaan derajat, self-help, dan

34

Andjar Pachta W. Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, Op Cit, hal. 26-27.


mutual aid, tujuannya yang utama waktu itu adalah untuk meniadakan tengkulak. Pemikiran inilah yang merupakan benih untuk mewujudkan sebuah koperasi. 35 Dari pemahaman bahwa revolusi industri di Inggris itu telah dimulai jauh sebelum ditemukannya mesin industri pertama kali, maka dapat diterima sebagai kenyataan, sama halnya dengan saat lahirnya koperasi untuk pertama kali yang disebabkan oleh bergulirnya Revolusi Industri di Inggris. Selanjutnya sejarah awal koperasi di Indonesia yaitu pada masa kolonial Belanda, tercatat dua orang Belanda yang turut memikirkan nasib penderitaan rakyat Hindia Belanda, yaitu E. Sieduburgh (Kepala Daerah Purwokerto) dan penggantinya, de Wold van Westerrede. Kedua orang Belanda ini banyak kaitannya dengan perintisan berdirinya koperasi pertama di Indonesia, yaitu di Purwokerto. 36 Orang pribumi Indonesia pertama yang jelas tercatat dalam sejarah perintisan koperasi di Indonesia adalah Raden Aria Wiria Atmaja, seorang pegawai negeri di Purwokerto yang tergugah untuk memperbaiki kondisi para pegawai negeri yang kebanyakan terlilit utang dari rentenir. Untuk itu pada tahun 1886, dengan didorong oleh E. Siedeburgh, Raden Aria Wiria Atmadja mendirikan Hulp en Spaarbank (Bank Bantuan dan Tabungan). Untuk menjalankan bank itu, awalnya didayagunakan uang dana mesjid, dan selanjutnya berhasil mengumpulkan sendiri dana sebesar 4.000 Gulden sebagai modal kerja. 37

35 36 37

Ibid, hal. 27. Ibid., hal. 39. Ibid., hal. 39-40.


Dua tahun berikutnya, 1888, E. Siedeburgh digantikan oleh De Wolf van Westerrede, yang telah lama mengharapkan terbentuknya koperasi simpan pinjam untuk menolong para petani. Menurut De Wolf, “kebiasaan-kebiasaan yang telah mendarah daging pada para petani di Hindia Belanda, yaitu gotong royong dan kerja sama, merupakan dasar yang paling baik untuk berdiri suburnya koperasi”.38 Langkah pertama yang dilakukannya adalah mendukung penuh keberadaan Hulp en Spaarbank-nya Raden Aria Wiria Atmadja yang sudah jelas mengandung unsur-unsur perkoperasian dan telah memberikan banyak manfaat, meskipun baru pada lingkungan pegawai negeri (Priyayi). De Wolf menganjurkan dan mendukung untuk memperluas usaha Hulp en Spaarbank dan menyerasikan untuk memperluas usaha Hulp en Spaar en Landbouw credietbank (Bank Bantuan, Tabungan, dan Kredit Pertanian Purwokerto), sehingga dapat juga membantu para petani secara langsung. De Wolf berhasil mendirikan 250 buah lumbung desa sebagai badan untuk meminjamkan kepada rakyat. Lumbung ini diurus oleh komisi yang terdiri dari Kepala Desa, Juru Tulis Desa, dan Penghulung Kampung. Untuk lebih mewujudkan harapan besarnya mendorong para petani Hindia Belanda. De Wolf menyempatkan diri belajar koperasi model Reiffesein langsung di Jerman. Pada tahun 1990, De Wolf diberi tugas khusus untuk membentuk modal Koperasi Kredit Desa. 39

38 39

Ibid., hal. 40. Ibid., hal. 40.


Pada tahun 1908, berdirilah Perkumpulan Budi Utomo yang dipimpin oleh Budi Utomo dan Gunawan Mangunkusumo. Perkumpulan ini menganjurkan dan mencoba memajukan Koperasi Rumah Tangga. Tahun 1912, berdiri pula Serikat Dagang Islam oleh H. Samanhudi yang bertujuan untuk memperkuat posisi pedagang Pribumi terhadap pedagang Tionghoa dengan cara mendirikan toko-toko koperasi. 40 Ketiga generasi awal koperasi pertama di Indonesia (Hindia Belanda) tersebut tidak dapat dikatakan berhasil sebagai suatu usaha koperasi karena memang sosialisasi asas-asas dan prinsip koperasi pada saat itu sangat kurang. Tetapi, ketiganya merupakan benih awal keberadaan koperasi yang tercatat di Indonesia. Kepedulian pemerintah terhadap keberadaan koperasi nampak jelas dengan membentuk lembaga yang secara khusus menangani pembinaan dan pengembangan koperasi. Secara kelembagaan pembinaan koperasi dibagi dalam tiga periode yakni, periode sebelum kemerdekaan, periode sesudah kemerdekaan dan periode tahun 1966 sampai dengan tahun 2006.

1. Periode Sebelum Kemerdekaan Pada tahun 1930, Pemerintah Hindia Belanda membentuk Jawatan Koperasi yang keberadaannya berada di bawah Departemen Dalam Negeri dan diberi tugas untuk melakukan pendaftaran dan pengesahan koperasi. Tugas inilah sebelumnya dilakukan oleh Notaris. Lalu pada tahun 1935, Jawatan Koperasi dipindahkan ke 40

Ibid, hal. 40-41.


Departemen Economische Zaken, dimasukkan dalam usaha hukum (Bafdeeling Algemene Economische Aanglegenheden). Pimpinan Jawatan Koperasi diangkat menjadi Penasehat. Pada tahun 1939 jawatan Koperasi dipisahkan dari Afdeeling Algemeene Aanglegenheden ke Departemen Perdagangan Dalam Negeri menjadi Afdeeling Coperatie en Binnenlandsche Handel. Tugasnya tidak hanya memberi bimbingan dan penerangan tentang koperasi tetapi meliputi perdagangan untuk Bumi Putra. Kemudian, pada tahun 1942 akibat penduduk Jepang Jawatan Koperasi dirubah menjadi Syomin Kumiai Tyuo Djimusyo dan Kantor di daerah diberi nama Syomin Kumiai Sjimusyo. Pada masa akhir periode ini yakni pada tahun 1944, Jepang mendirikan Jumin Keizaikyo (Kantor Perekonomian Rakyat) Urusan Koperasi menjadi bagiannya dengan nama Kumaika, tugasnya adalah mengurus segala aspek yang bersangkutan dengan koperasi.

2. Periode Setelah Kemerdekaan Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, pada tahun 1945 Koperasi masuk dalam tugas Jawatan Koperasi serta Perdagangan Dalam Negeri di bawah Kementerian Kemakmuran. Setahun kemudian, yakni pada tahun 1946, urusan perdagangan dalam negeri dimasukkan pada Jawatan Perdagangan, sedangkan Jawatan Koperasi berdiri sendiri mengurus soal koperasi. Pada masa tahun 1947 hingga 1948, Jawatan Koperasi di bawah pimpinan R. Suria Atmadja mencatat peristiwa yang cukup penting, yaitu Gerakan Koperasi


mengadakan Kongres di Tasikmalaya dan hasil Kongres menetapkan bahwa tanggal 12 Juli dinyatakan sebagai Hari Koperasi.41 Pada tahun 1960, perkoperasian di Indonesia dikelola oleh Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa (Transkopemada), di bawah pimpinan seorang Menteri. Kemudian di tahun 1963 Transkopemada diubah menjadi Departemen Koperasi. Pada tahun 1964, Departemen Koperasi diubah menjadi Departemen Transmigrasi dan Koperasi.

3. Periode Tahun 1966-2006 Pada tahun 1966 Departemen Koperasi kembali berdiri sendiri. Namun di tahun yang sama, Departemen Koperasi dirubah menjadi Kementerian Perdagangan dan Koperasi di bawah pimpinan Sumitro Djojohadikusumo. Setahun kemudian yakni pada tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian pada tanggal 18 Desember 1967. Koperasi masuk dalam jajaran Departemen Dalam Negeri dengan status Direktorat Jenderal. Pada tahun 1968, kedudukan Direktorat Jenderal Koperasi dilepas dari Departemen Dalam Negeri, digabungkan ke dalam jajaran Departemen Transmigrasi dan Koperasi. Namun, pada tahun 1974, Direktorat Jenderal Koperasi kembali mengalami perubahan yaitu digabung ke dalam jajaran Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi. Di tahun 1978, Direktorat Jenderal Koperasi masuk

41

Rasyid Yusuf, Nyoman Suprastha dan Widayatmoko, “Ekonomi Koperasi”, Cetakan Kedua, (Jakarta: Yayasan Mpu Ajar Artha, 2000), hal. 17.


dalam Departemen Perdagangan dan Koperasi. Untuk memperkuat kedudukan koperasi dibentuk pula Menteri Muda Urusan Koperasi. Pada tahun 1992 pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, selanjutnya mencabut dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Setahun kemudian pada tahun 1993, berdasarkan Keputusan Presiden No. 96 Tahun 1993 tentang Kabinet Pembangunan VI dan Keppres Nomor 58 Tahun 1993, telah terjadi perubahan nama Departemen Koperasi menjadi Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Pada tahun 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1998, tanggal 14 Maret 1998, dan Keppres Nomor. 102 Tahun 1998 telah terjadi penyempurnaan nama Departemen Koperasi dan Pembinaan Penguasaha Kecil menjadi Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil, hal ini merupakan penyempurnaan yang kritis dan strategis karena kesiapan untuk melaksanakan reformasi ekonomi dan keuangan dalam mengatasi masa krisis saat itu serta menyiapkan landasan yang kokoh, kuat bagi Koperasi dan Penguasaha Kecil dalam memasuki persaingan bebas/era globalisasi yang penuh tantangan. 42 Pada tahun 1999, melalui Keppres Nomor 134 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata

42

Pandji Anoraga, “Sejarah Kelembagaan Koperasi”, diakses di http:\\www.depkop.go.id, Jum’at, 23 Mei 2008.


Kerja Menteri Negara, maka Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil diubah menjadi Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah. Kemudian pada tahun 2001, melalui Keppres Nomor 101 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, maka dikukuhkan kembali Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan menetapkan bahwa: a) Berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Non Pemerintah, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah dibubarkan. b) Melalui Keppres Nomor 108 Tahun 2001 tanggal 10 Oktober 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara, maka Menteri Negara Koperasi dan UKM ditetapkan membawahi Setmeneg, Tujuh Deputi, dan Lima Staf Ahli. Kebijakan ini belum mengalami perubahan sampai awal tahun 2006. 43

B. Dasar Hukum Koperasi dan Tujuan Koperasi Koperasi mempunyai arti bekerjasama antara orang-orang yang bermoral untuk mencapai suatu tujuan kemakmuran secara bersama-sama yang berasaskan kekeluargaan. 44 Frank Robotko dalam tulisannya berjudul A Theory of Cooperative, mengemukakan bahwa kebanyakan ekonom-ekonom Amerika Serikat yang telah menulis tentang teori koperasi, pada umumnya menerima ide-ide umum tentang perkumpulan koperasi (cooperative business association) sebagai berikut:

43

Ibid. Rahayu Hartini, “Hukum Komersial”, (Malang: 1974), hal. 101. 44

Universitas Muhammadiyah Malang,


a. Suatu perkumpulan koperasi adalah suatu bentuk badan usaha atau persekutuan ekonomi, yakni suatu perkumpulan yang anggota-anggotanya adalah para langganannya (patrons). Koperasi diorganisasikan oleh mereka dan pada dasarnya dimiliki dan diawasi oleh para anggota dan bekerja untuk kemanfaatan mereka, hal ini sangat berlawanan dengan unit-unit usaha yang bekerja untuk kemanfaatan atau keuntungan bagi para pemilik modal atau para penerima upah. b. Mengenai teknik organisasi dari teknik operasional, pembagian, dan praktik usahanya terhadap kesesuaian pendapat dengan apa yang disebut Rochdale Principle, misalnya berdagang dengan harga umum, pembagian sisa hasil usaha menurut jasa anggota, menolak pemberian suara yang diwakili (proxy voting), pengawasan hanyalah oleh anggota yang aktif (active partrons members), pembayaran yang rendah oleh para anggotanya untuk keanggotaannya, netral dalam politik dan agama, dan seterusnya. c. Selanjutnya Frank Robotko mengutip pendapat J.D. Black yang mengemukakan bahwa koperasi sebagai struktur ekonomi merupakan suatu kombinasi horizontal dari unit-unit yang dikoordinasikan, yang melayani berbagai tujuan dari unit-unit itu. Akan tetapi, bila integrasi vertikal dipertimbangkan baik ke depan terhadap para konsumen horizontal adalah perlu di antara unit-unit yang terlalu kecil untuk melaksanakan integrasi vertikal secara individual. Dalam pada itu E.G. Nourse memandang bahwa koperasi adalah suatu alat untuk mengefektifkan organisasi berskala besar, merupakan suatu proses integrasi vertikal, dan integrasi horizontal. d. Mengenai hubungan ekonomi yang terjadi di antara anggota suatu koperasi, Black mengatakan bahwa koperasi merupakan antitesis dari persaingan, yakni bahwa anggota-anggota lebih bersifat bekerjasama dari pada bersaing di antara mereka sendiri. e. Pengakuan atas implikasi dari bentuk bukan kumpulan modal dan bukan mengejar keuntungan dari koperasi yang bertitik tolak dari prinsip-prinsip Rochdale di mana Nourse telah menunjukkan bentuk organisasi demikian yaitu suatu bentuk yang sangat berbeda dengan sebuah perseroan yang mengejar keuntungan dan bekerja dengan suatu rencana atau skema khusus untuk memperoleh keuntungan. f. Keanggotaan di dalam koperasi lebih mendasarkan kepada anggota secara perseorangan daripada atas dasar yang bersifat finansial bukan perorangan (impersonal financial basis). Orang akan secara sukarela bergabung atas dasar keinginan mereka sendiri, penilaian perseorangan dan kesanggupan serta kemauan untuk menepati janji termasuk di dalamnya pelaksanaan timbal balik terutama terhadap risiko dan biaya-biaya. g. Koperasi merupakan suatu wadah di mana para anggotanya secara lebih efektif menunjukkan fungsi-fungsinya yang tertentu, proses atau aktivitas-aktivitas yang berhubungan secara integral dengan kegiatan-kegiatan ekonomi dari para anggota Koperasi semacam ini bukan suatu unit ekonomi yang mengejar karier ekonomi yang bersifat bebas (peruses, each own independent economic carrier).


h. Keanggotaan dalam koperasi yang sungguh-sungguh tidak ditentukan oleh pengikutsertaan modalnya, akan tetapi oleh partisipasinya dalam kegiatankegiatan koperasi yang bersangkutan. Modal koperasi yang demikian terlepas sama sekali dari konotasi entrepeneur yang tradisional (traditional entrepreneurial connotation) dan didasarkan atas dasar pinjaman. i. Karena suatu kegiatan yang dilaksanakan secara kooperatif adalah suatu usaha yang timbal balik, maka anggota-anggota koperasi itu setuju untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam usaha memperoleh keuntungan timbal balik dalam hubungannya dengan pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu yang biasa berlaku dalam mencapai tujuan ekonomi mereka, yang bukan anggota adalah bukan bagian dari perkumpulan semacam ini. Oleh karena itu, tidak konsisten koperasi melayani mereka.45 R.M. Margono Djojohardikoesoemo menyatakan bahwa “koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerjasama untuk memajukan ekonominya. 46 Soeryaatmaja memberikan definisi “koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik dan secara sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama. 47 Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan “koperasi adalah bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersama untuk meringankan beban hidup atau beban kerja.” 48

45

Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, Op. Cit, hal. 17-18. R.M. Margoro Djojohadikoesoemo, ”Sepuluh Tahun Koperasi :Penerangan tentang Koperasi oleh Pemerintah 1930-1940”, (Batavia-C: Balai Pustaka, 1941), dalam Ibid, hal. 19. 47 Ibid, hal. 19. 48 Wirjono Prodjodikoro, ”Hukum Perkumpulan, Perseroan, dan Koperasi di Indonesia”. (Jakarta: Dian Rakyat, 1969), dalam Ibid, hal. 19. 46


Mohammad Hatta dalam bukunya “The Cooperative Movement in Indonesia, mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. 49 Mohammad Hatta dalam pidatonya tanggal 12 Juli 1951 mengatakan sebagai berikut: Apabila kita membuka UUD 1945 dan membaca serta menghayati isi Pasal 38, maka tampaklah di sana akan tercantum dua macam kewajiban atas tujuan yang satu. Tujuannya ialah menyelenggarakan kemakmuran rakyat dengan jalan menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasarkan kekeluargaan adalah koperasi, karena koperasilah yang menyatakan kerja sama antara mereka yang berusaha sebagai keluarga. Di sini tak ada pertentangan antara majikan dan buruh, antara pemimpin dan pekerja. Segala yang bekerja adalah anggota dari koperasinya, sama-sama bertanggung jawab atas keselamatan koperasinya itu. Sebagaimana orang sekeluarga bertanggung jawab atas keselamatan rumah tangganya, demikian pula para anggota koperasi sama-sama bertanggung jawab atas koperasi mereka. Makmur koperasinya, makmurlah hidup mereka bersama, rusak koperasinya, rusaklah hidup mereka bersama. 50 Yang dimaksudkan dengan Pasal 38 dalam pidato Muhammad Hatta tersebut adalah Pasal 38 UUDS 1950, yang isinya sama persis dengan Pasal 33 UUD 1945, yaitu: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

49

Muhammad Hatta dalam Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, Op.Cit., hal. 19. 50 Ibid, hal. 19-20.


Dari berbagai definisi dan pengertian koperasi, pada umumnya terdapat beragam unsur yang terkandung, tetapi pada pokoknya sama, yaitu: a. Merupakan perkumpulan orang, bukan semata perkumpulan modal; b. Adanya kesamaan baik dalam tujuan, kepentingan maupun dalam kegiatan ekonomi, yang menyebabkan lahirnya beragam bentuk dan jenis koperasi; c. Merupakan usaha yang bersifat sosial, tetapi tetap bermotif ekonomi; d. Bukan bertujuan untuk keuntungan badan koperasi itu sendiri, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan anggota; e. Diurus bersama, dengan semangat kebersamaan dan gotong-royong. Untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dengan berlandaskan Pancasila seperti tertuang dalam Bab II, Bagian Pertama, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berlandaskan kekeluargaan yang sudah berurat berakar dalam jiwa raga kepribadian bangsa Indonesia. Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa Indonesia, Koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai cermin kehidupan, berbangsa dan bernegara dengan adanya unsur Ketuhanan Yang Maha Esa, kegotongroyongan dalam arti bekerjasama, saling bantu membantu kekeluargaan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, meskipun Koperasi merupakan usaha bersama, namun hal ini lain dengan Maatschap seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum


Perdata (KUH Perdata) yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas perseorangan atau individualistik. Dalam koperasi yang dimaksud dengan usaha bersama di sini adalah berdasarkan kekeluargaan, dengan pengertian bukan merupakan asas keakraban. Adapun dasar hukum koperasi yaitu: a. Terbentuknya

Kementerian

Koperasi

dan

usaha

Kecil

dan

Menengah

berdasarkan: 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 / M Tahun 2001. 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Tata Kerja Menteri Negara. 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara. 5) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Tata Kerja, dan Susunan Organisasi Kementerian Koperasi dan UKM. 6) Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.


Merupakan dasar hukum Perkoperasian sejak 21 Oktober 1992 berlaku Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sehingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok Perkoperasian dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Karena itu Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 dinyatakan masih berlaku sebagai Dasar Hukum Perkoperasian di Republik Indonesia. 51 b. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 1) Tugas dan Fungsi Kementerian Koperasi dan UKM telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negera Republik Indonesia, Pasal 94 dan Pasal 95 yaitu membangun dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2) Sedangkan fungsi dan peran Koperasi Indonesia di dalam Pasal 4 UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992, membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dalam masyarakat pada

51

Sukanto Reksohadiprodjo, ”Managemen Koperasi”, edisi 5, (Jogjakarta: BPFE UGM, 1998), hal. 2.


umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Koperasi membantu para anggotanya untuk meningkatkan penghasilannya. 52 a) Perumusan kebijakan dan Pemerintah di bidang pembinaan Koperasi dan UKM b) Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan analisis dan evaluasi Koperasi dan UKM. c) Pengikatan peran serta masyarakat di bidang Koperasi dan UKM. d) Pengkoordinasian kegiatan operasional lembaga pengembangan sumber daya ekonomi rakyat. e) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. 3) Kewenangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) antara lain: a) Penetapan kebijakan di bidang Koperasi dan UKM untuk mendukung pembangunan secara makro. b) Penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimum yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota Daerah. c) Penyusunan Rencana Nasional secara makro di bidang Koperasi dan UKM.

52

RT. Sutantya Rahardja Hadikusuma, ”Hukum Koperasi Indonesia”, Cetakan II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 4.


d) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian, pedoman, pelatihan atas supervisi di bidang Koperasi dan UKM. e) Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidang Koperasi dan UKM. f) Penerapan standar pemberian izin oleh Daerah di bidang Koperasi dan UKM. g) Penerapan kebijakan sistem informasi Nasional di bidang Koperasi dan UKM. h) Penerapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang Koperasi dan UKM. i) Penerapan pedoman akuntansi Koperasi dan UKM. j) Penetapan pedoman tata kerja penyertaan modal dan Koperasi. k) Pemberian dukungan dan kemudahan dalam pengembangan sistem distribusi bagi Koperasi dan UKM. l) Pemberian dukungan dan kemudahan dalam kerjasama antara Koperasi dan UKM serta kerjasama dengan badan lainnya. Hakikat koperasi dari ungkapan Charles Gide, yang berbunyi bahwa koperasi “kalau mau berkembang dan tetap setia pada dirinya sendiri dan tidak menyimpang menjadi bentuk lain, maka nilai-nilai moral yang mendasarinya harus merupakan realita-realita hidup dalam kegiatan maupun tingkah laku orang-orang koperasi”. 53 53

Andjar Pachta W., dkk, Op.Cit, hal. 21.


Dengan perkataan lain, hakikat koperasi bukan ditentukan oleh nama yang disandangnya atau hak badan hukum yang diperolehnya dari pemerintah, akan tetapi apakah asas dan prinsip-prinsipnya sudah merupakan realita-realita hidup dalam kegiatan maupun tingkah laku koperasi dan anggotanya. Dalam Pasal 11, Bagian Kedua, Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tertuang tujuan Koperasi Indonesia seperti memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 54 Koperasi mengandung dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana diketahui sistem itu merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan. 55 Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan kata lain bahwa koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi seperti digunakannya sistem pembuktian yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan, dan sebagainya.

54 55

R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, Op. Cit, hal. 40. Andjar Pachta, W.dkk., Op. Cit, hal. 21.


Sedangkan unsur sosial, bukan dalam arti kedermawanan (philantropis), tetapi lebih unsur menerangkan kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antar sesama anggota dan hubungan anggota dengan pengurus. Juga unsur sosial ditemukan dalam cara koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk anggota, calon anggota, persaudaraan, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara proporsional dengan jasanya, serta menolong diri sendiri. 56 Koperasi bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang masuk golongan kurang mampu dalam hal kekayaan (kleine luiden) yang ingin meringankan beban hidup atau beban kerja. Persamaan dengan bentuk usaha lain adalah sama-sama mengejar suatu keuntungan kebendaan (stoffelijk voordeel). Perbedaannya adalah bahwa biasanya koperasi didirikan oleh orang-orang yang benar-benar memerlukan sekali kerja sama ini untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan orang-orang yang mendirikan bentuk usaha lain sebenarnya masing-masing dapat mencapai tujuan yang dikehendaki dengan mendapat cukup keuntungan tetapi mereka ingin memperbesar keuntungan ini.

C. Nilai dan Prinsip-prinsip Koperasi 1. Nilai Koperasi Koperasi

memiliki

nilai-nilai

luhur

yang

terkandung

dalam

organ

perkoperasian tersebut. Adapun menurut Andjar Pachta Nilai-nilai yang menjadi dasar koperasi adalah: 56

Ibid, hal. 22.


Kemandirian bertanggung jawab, demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan solidaritas. Nilai-nilai etika yang diyakini anggota adalah: kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan perhatian terhadap sesama, keyakinan terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan dan akuntabilitas keuangan Koperasi, Laporan Hasil Usaha harus merinci mengenai hasil usaha yang berasal dari anggota dan profit yang diperoleh dari aktivitas Koperasi yang berasal dari anggota dan bukan anggota. 57

2. Prinsip-prinsip Koperasi Adapun prinsip-prinsip koperasi yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut: a. Sukarela dan Terbuka (Voluntary and Open Membership). Koperasi adalah organisasi sukarela, terbuka kepada semua orang untuk dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya dan mau menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, suku, politik, atau agama. b. Kontrol Anggota Demokrasi (Democratic Member Control). Koperasi adalah organisasi demokratis yang dikontrol oleh anggotanya, yang aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijaksanaan dan membuat keputusan. c. Partisipasi Ekonomi Anggota (Member Economic Participation) Anggota berkontribusi secara adil dan pengawasan secara demokrasi atas modal koperasi. d. Otonomi dan Independen (Autonomy and Independence). Koperasi adalah organisasi mandiri yang dikendalikan oleh anggota-anggotanya. Walaupun koperasi membuat perjanjian dengan organisasi lainnya termasuk pemerintah atau menambah modal dari sumber luar, koperasi harus tetap dikendalikan secara demokrasi oleh anggota dan mempertahan otonomi koperasi. e. Pendidikan, Pelatihan dan Informasi (Education, Training and Information). Koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk anggota, wakil-wakil yang dipilih, manager, dan karyawan sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif untuk perkembangan koperasi. f. Kerja sama Antar Koperasi (Cooperation among Cooperatives). Koperasi melayani anggota-anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi melalui kerja sama dengan struktur koperasi lokal, nasional, dan internasional. g. Perhatian terhadap Komunitas (Concern for Community).

57

Rudianto, “Akuntansi Koperasi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan”, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2006), hal. 17.


Koperasi bekerja komunitasnya. 58

untuk

perkembangan

yang

berkesinambungan

atas

Untuk lebih sederhana memahami prinsip-prinsip koperasi, berikut adalah Rochdale Principles. Rochdale adalah sebuah kota kecil di Inggris, di mana untuk pertama kalinya koperasi (konsumsi) didirikan. Dalam sejarah prinsip-prinsip koperasi Rochdale ini terkenal dengan nama The Equitable Pioneers of Rochdale, yang telah merupakan perintis jiwa koperasi. Prinsip-prinsip Rochdale tersebut adalah sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Masuk dan berhenti menjadi anggota atas dasar sukarela; Seorang anggota mempunyai hak satu suara; Netral terhadap agama dan aliran politik mana pun juga; Siapa saja dapat diterima sebagai anggota; Pembelian dan penjualan secara tunai/kontan; Pembagian keuntungan menurut pembelian/jasa anggota; Penjualan disamakan dengan harga pasar setempat; Kualitas ukuran dan timbangan harus dijamin; Mengadakan pendidikan bagi anggota-anggotanya; Pembagian keuntungan harus dicadangkan untuk memperbesar modal, sebagai dana untuk pendidikan. 59

D. Pemberdayaan Koperasi di Indonesia Secara praktis upaya yang merupakan pengerahan sumber daya untuk mengembangkan

potensi

ekonomi

rakyat

diarahkan

untuk

meningkatkan

produktivitas rakyat, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya. Dengan demikian,

58 59

Ibid, hal. 23-25. Ibid, hal. 26.


rakyat

dan

lingkungannya

mampu

secara

partisipatif

menghasilkan

dan

menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Menggerakkan ekonomi rakyat sesungguhnya merupakan kewajiban mutlak dari suatu negara. Bagi bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila, menggerakkan ekonomi adalah untuk mencapai tujuan kemakmuran yang dinyatakan dalam Sila ke Lima dari Pancasila yaitu, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Ekonomi nasional yang tangguh dan mandiri hanya mungkin dapat terwujud apabila pelaku-pelakunya tangguh dan mandiri, dan seluruh potensi masyarakat dapat dikerahkan, berarti partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya. Jika kegiatan ekonomi terpusat pada kelompok yang terbatas dan di wilayah yang terbatas, maka perekonomian tidak berkembang sesuai dengan potensinya. Berarti pula sebagian masyarakat dan wilayah yang tidak terbawa dalam arus perekonomian, atau dengan istilah lain tertinggal. 60 Ekonomi yang mandiri, dipahami sebagai ketidaktergantungan kepada pihak lain (dependency). Ketidaktergantungan tidak berarti keterisolasian, dan tidak berarti tidak mengenal adanya saling ketergantungan (interdependency). Oleh karena tidak semua negara memiliki potensi atau endowment yang sama, maka ada kebutuhan untuk saling mengisi, dan kebutuhan ini menciptakan perdagangan, dan dengan demikian mengakibatkan adanya lembaga yang disebut pasar.

60

Ginandjar Kartasasmita, “Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Kemitraan Guna Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh Dan Mandiri”, Seminar Nasional Lembaga Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi (LP2KMK-GOLKAR), Jakarta, 7 Nopember 1996. hal. 1.


Tidak ada negara di dunia yang tidak membutuhkan perdagangan, baik barang maupun jasa karena saling ketergantungan adalah wajar dan bahkan mencerminkan kehidupan perekonomian yang modern. Kini makin sulit dicari produk yang sepenuhnya dihasilkan di suatu negara. Teknologi telah membuat konsep keunggulan komparatif menjadi makin relatif sehingga lahir konsep keunggulan kompetitif. Prinsip pembangunan partisipatif yang kini diterapkan sebagai manajemen nasional merupakan model ekonomi rakyat melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang, yaitu: 1. Penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang; 2. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, latihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah; 3. Perlindungan melalui pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang, dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan. 61 Menurut Ginandjar Kartasasmita Ekonomi yang tangguh, ada dua ciri pokok, di samping syarat-syarat lainnya, yaitu: memiliki daya tahan dan daya saing. 62 Ekonomi yang memiliki daya tahan adalah perekonomian yang tidak mudah terombang-ambing oleh gejolak yang datang, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Perekonomian tersebut, antara lain ditandai oleh tiga ciri berikut: Pertama, adanya diversifikasi kegiatan ekonomi, seperti tercermin dalam keragaman sumber mata pencaharian penduduknya, sumber penerimaan negaranya, sumber penerimaan devisa dan sebagainya. Kedua, pelaku ekonominya mempunyai keluwesan yang

61

Gunawan Sumodiningrat, “Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 24. 62 Ginandjar Kartasasmita, Op. Cit, hal. 3.


tinggi (flexibility) dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan lingkungan usaha yang dapat berubah dengan cepat. Ketiga, kerangka kebijakan dan peraturan yang mendukung (conducive) terciptanya iklim usaha yang sehat. Daya saing perekonomian akan dihasilkan oleh produktivitas dan efisiensi mengenai produktivitas, maka unsurnya yang paling pokok adalah sumber daya manusia (SDM) dan teknologi. Efisiensi menyangkut aspek kelembagaan ekonomi, terutama bekerjanya mekanisme pasar secara efektif dan sedikitnya hambatan dalam transaksi. Rakyat miskin atau yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya. Dapat diartikan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilainilai sosial. 63 Dalam rangka meningkatkan usaha ekonomi rakyat dan menciptakan pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah diharapkan melakukan pembangunan yang lebih menekankan pada pendekatan “bottom up” dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan yang partisipatif. Pendekatan partisipatif dalam arti penguatan kelembagaan pembangunan masyarakat maupun birokrasi. 64

63

Ibid, hal. 5. Made Suyana Utama, ”Pemberdayaan Usaha Ekonomi Rakyat Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah”, (Bali: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, tanpa tahun), hal. 37. 64


Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity) karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung. Permberdayaan ekonomi rakyat adalah tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, juga merupakan tanggung jawab masyarakat, terutama mereka yang telah lebih maju, karena telah terlebih dahulu memperoleh kesempatan bahkan mungkin memperoleh fasilitas yang tidak diperoleh kelompok masyarakat lain. Salah satu strategi agar yang kuat membantu yang lemah adalah dengan melalui kemitraan. 65 Kemitraan usaha bukanlah suatu konsep baru. Kemitraan usaha mengandung pengertian adanya hubungan kerja sama usaha di antara berbagai pihak yang sinergis, bersifat sukarela, dan dilandasi oleh prinsip saling membutuhkan, saling menghidupi, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Prinsip kerja sama seperti itu dapat mengatasi pembatas potensi usaha yang melekat pada satu unit usaha. Keberadaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUKM) mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Peran usaha kecil dan menengah (UKM) yang besar ditunjukkan oleh kontribusinya terhadap produksi nasional, jumlah unit usaha dan pengusaha, serta penyerapan tenaga kerja. 65

Ginandjar Kartasasmita, Op. Cit, hal. 6.


Menurut data Departemen Koperasi tahun 2005, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia saat ini sebanyak 42,4 juta unit usaha, menyerap 79 juta tenaga kerja, dan menyumbang hampir 57% PDB (Produk Domestik Bruto) nasional (Badan Pusat Statistik (BPS) 2003). Dari jumlah tersebut 99,9 % merupakan usaha mikro dan kecil. Jadi hanya 0,1 % yang merupakan usaha menengah. Ini menunjukkan betapa banyaknya pengusaha mikro dan kecil yang harus diberdayakan. Apabila setiap unit usaha mikro dan kecil mampu difasilitasi dan diberdayakan untuk menciptakan 1 (satu) orang kesempatan kerja atau kesempatan usaha tambahan baru, maka akan tercipta 40 juta kesempatan kerja baru. Ini artinya, jika kita mampu memberdayakan UMKM tersebut, berarti upaya pemberantasan kemiskinan akan berhasil secara signifikan. 66 Gerakan pemberdayaan UMKM tersebut harus menjadi perhatian pemerintah secara serius, tentunya bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi. Pencanangan tahun keuangan mikro yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2005, harus direalisasikan secara nyata dengan berbagai upaya strategis. Hal ini agar pencanangan itu tidak sebatas retorika belaka. Kebijakan pokok secara garis besar, terdapat 3 (tiga) kebijakan pokok yang dibutuhkan dalam pemberdayaan koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu:

66

Diakses melalui http:\\www.depkop.go.id, Jum’at, tanggal 23 Mei 2008.


1. menciptakan iklim usaha yang kondusif (conducive business climate) sekaligus menyediakan lingkungan yang mampu (enabling environment) mendorong pengembangan koperasi, UMKM secara sistemik, mandiri, dan berkelanjutan; 2. menciptakan sistem penjaminan (guarantee system) secara finansial terhadap operasionalisasi kegiatan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh koperasi, UMKM; dan 3. menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (technical assistance and facilitation) secara manajerial guna meningkatkan status usaha koperasi, UMKM agar "feasible" sekaligus "bankable" dalam jangka panjang. 67 Kebijakan dan strategi pertama pada dasarnya merupakan penerjemahan dari fungsi pemerintah sebagai regulator dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah harus mampu mengembangkan regulasi-regulasi ekonomis yang dapat memberikan tingkat kepastian usaha sekaligus memberikan keberpihakan yang tepat kepada segenap pelaku UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Kebijakan dan strategi kedua pada dasarnya merupakan solusi terobosan terhadap adanya "gap" antara UMKM, dan perbankan/lembaga keuangan bukan bank, dalam hal permodalan/pembiayaan usaha. Secara empiris, selama ini UMKM terutama usaha mikro sangat sulit untuk memenuhi kriteria 5-C (character, condition of

economy,

capacity

to

repay,

capital,

collateral)

yang

merupakan

aturan/mekanisme baku perbankan dalam penyaluran kredit untuk membiayai usaha dan permodalan. Oleh karenanya wajar apabila selama ini pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan lebih cenderung menciptakan sekaligus menyediakan skema "kredit program" yang lebih banyak 67

Ibid.


bersifat "dana hibah bergulir" kepada berbagai kelompok masyarakat (pokmas) yang bergerak dalam usaha mikro. Skema kredit program tersebut merupakan salah satu alternatif strategi untuk membiayai kegiatan UMKM dan koperasi (terutama usaha mikro) yang berkesan lebih cenderung untuk "mengabaikan" kriteria 5-C yang diberlakukan kalangan perbankan. Dalam era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) sekarang ini, prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Keinginan tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2005-2009. Dalam Perpres tersebut secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa tujuan pembangunan adalah difokuskan pada usaha mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Tujuan ini akan dicapai dengan menggerakkan semua kekuatan yang ada pada rakyat untuk menggerakkan roda pembangunan. 68 Dalam skenario menggerakkan ekonomi rakyat, keberpihakan pemerintah sifatnya mutlak. Pemerintah harus menyediakan modal material, intelektual dan institusional. Mengingat UMKM merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia maka untuk tujuan tersebut UMKM dalam jangka panjang harus didorong untuk mampu bersaing dalam pasar global. Tetapi sampai sekarang ini keberpihakan pemerintah dinilai masih belum optimal. 68

Wayan Suarja, “Kebijakan Pemberdayaan Ukm Dan Koperasi Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat Dan Menanggulangi Kemiskinan”, Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, disampaikan dalam acara “Bimbingan Teknis Pengembangan UMKM dalam rangka Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan” yang diadakan oleh LPPM. IPB-Bogor, 7 dan 8 Nopember 2007.


Kebijakan di bidang perbankan merupakan salah satu bukti ketidakadilan. Kebijakan tersebut melupakan kondisi kelompok UMKM yang sebagian besar termasuk dalam katagori miskin dan berpengetahuan rendah. Demikian juga dalam penggolongan atau mengelompokan usaha berdasarkan kriteria pemilikan aset dan omset yang melahirkan istilah usaha mikro, kecil dan menengah. Pengelompokan ini belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan pemberian kesempatan usaha yang sesuai dengan potensi dan kemampuan kelompok usaha tersebut. Akibatnya ada kecenderungan pengelompokan ini malah mempersempit ruang gerak mereka. Untuk menggerakkan ekonomi rakyat sudah waktunya memutar jarum kompas ke arah pemberian kesempatan dan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dan koperasi. Komitmen ini tidak saja diperlukan di kalangan pengambil kebijakan, tetapi harus menjadi komitmen semua pihak termasuk para pakar dan praktisi. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Indonesia menurut Wayan Suarja, dilakukan melalui: 1. Meningkatkan kembali peran koperasi dan perkuatan posisi UMKM dalam sistem perekonomian nasional. 2. Meningkatkan kembali koperasi dan perkuatan UMKM dilakukan dengan memperbaiki akses KUMKM terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar serta memperbaiki iklim usaha; 3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan; dan


4. Mengembangkan potensi sumberdaya lokal. 69 Untuk tujuan tersebut di atas, Kementerian Negara Koperasi dan UKM bekerjasama dengan instasi terkait dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daaerah Kabupaten/Kota, telah melaksanakan program-program pemberdayaan UMKM dan koperasi yang difokuskan pada: 1. Pemberdayaan Institusional Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk program: a. Penyederhanaan perizinan dan pengembangan sistem perizinan satu pintu, serta bagi usaha mikro perizinan cukup dalam bentuk registrasi usaha; b. Penataan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung pemberdayaan KUMKM; c. Penataan dan penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembangan KUMKM; d. Pengembangan koperasi berkualitas; e. Revitalisasi koperasi. 2. Peningkatan Akses UMKM terhadap Sumber-Sumber Pendanaan: a. Pengembangan berbagai Skim Perkreditan untuk UMKM; 1) Program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro; 2) Program pembiayaan wanita usaha mandiri dalam rangka pemberdayaan perempuan, keluarga sehat dan sejahtera; 3) Program skim pendanaan komoditas KUMKM melalui Resi Gudang; 69

Ibid, hal. 8.


4) Kredit bagi usaha mikro dan kecil yang bersumber dari dana Surat Utang Pemerintah Nomor 005 (SUP-005). b. Pengembangan Lembaga Kredit Mikro (LKM) baik bank maupun non bank; c. Pemberdayaan mikro dan usaha kecil melalui program Sertifikasi Tanah; d. Bantuan perkuatan secara selektif pada sektor usaha tertentu sebagai stimulant. 3. Pemberdayaan di bidang produksi melalui bantuan sektor usaha selektif sebagai stimulant: a. Program pengembangan pengadaan pangan koperasi dengan sistem bank padi; b. Program pengembangan usaha KUMKM melalui pengadaan bibit Kakao, Jambu Mente dan Jarak; c. Program pengembangan usaha penangkapan ikan; d. Program pengembangan usaha sarana penunjang perikanan; f. Program pengembangan usaha budidaya ternak; g. Program bantuan perkuatan alat pemecah batu; h. Program bantuan perkuatan pengolahan eceng gondok dan alat tenun bukan mesin; j. Program pengembangan penggunaan Liquit Petroleum Gas (LPG) dan bioenergi untuk mendukung kegiatan produksi UMKM; k. Program pemberdayaan UMKM melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Matahari (PLTMH); l. Pemberdayaan KUMKM melalui usaha pengolahan dan budidaya Rumput Laut.


4. Pengembangan Jaringan Pemasaran: a. Promosi proyek UMKM; b. Modernisasi usaha ritel koperasi; c. Pengembangan sarana pemasaran UMKM; d. Pengembangan Trading Board dan Data Center; e. Pameran di dalam dan di luar negeri. 5. Pemberdayaan Sumberdaya UMKM: a. Penumbuhan Wirausaha baru; b. Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial Koperasi dan UMKM; c. Pengembangan kualitas layanan Koperasi; d. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi kelompok usaha produktif; e. Pengembangan prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan. 6. Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya UMKM dan Koperasi: a. Pengkajian, penelitian dan pengembangan potensi kendala dan permasalahan Koperasi dan UKM; b. Diskusi permasalahan dan isu-isu strategis dalam proses pemberdayaan UMKM; c. Sosialisasi hasil-hasil kajian, penelitian, pengembangan dan diskusi pemberdayaan Koperasi dan UKM, melalui penerbitan buku, jurnal dan majalah Ilmiah; d. Pengkaderan dan pengawasan kinerja aparat dan Sumberdaya Koperasi dan UKM.


BAB III PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI DEPARTEMEN AGAMA KOTA TEBING TINGGI

A. Syarat Pendirian Koperasi dan Tata Cara Pendirian Koperasi Koperasi pada hakekatnya merupakan suatu perkumpulan orang-orang yang mempunyai satu kepentingan yaitu secara bersama-sama, bahu-membahu dengan penuh kegotong-royongan untuk mencapai suatu tujuan bersama yaitu peningkatan hidup masyarakat di lingkungan daerah kerjanya yang ekonominya sama relatif lemah. Sesuai dengan prinsip-prinsip dari suatu negara hukum yaitu hak-hak dan kewajiban dari warga negara dijamin oleh hukum, maka terbantulah suatu perkumpulan, seperti koperasi yang harus mempunyai dasar hukum. Dasar hukum koperasi adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sebagai yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut, bahwa koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Peranan koperasi dalam hal ini adalah untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia

dan

memperkokoh

perekonomian

rakyat

serta

mengembangkan

perekonomian nasional.

Pahrullaili : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi: Studi Pada Koperasi Pegawai…, 2008 55 USU e-Repository © 2008

Cara mendirikan koperasi adalah sesuai dengan Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, yang meliputi: 1. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang dan koperasi sekunder dibentuk oleh beberapa himpunan koperasi sekurangkurangnya 3 (tiga) koperasi. 2. Pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. 3. Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 4. Anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya: a. Daftar nama pendiri; b. Nama dan tempat kedudukan; c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha; d. Ketentuan mengenai permodalan; e. Ketentuan mengenai pengelolaan; f. Ketentuan mengenai keanggotaan dan rapat anggota; g. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya; h. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; i. Ketentuan mengenai sangsi. Setelah melihat ketentuan di atas, maka syarat yang utama sebelum terbentuknya koperasi harus ada anggotanya. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam


Pasal

6

Undang-undang

No.

25

Tahun

1992,

yang

berbunyi

sebagai

berikut: a. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. b. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi. Setelah itu diadakan rapat pembentukan dan dibuat suatu akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar Koperasi, juga membuat jumlah anggota, nama mereka yang diberikan kuasa untuk menandatangani akta pendirian tersebut. Penyusunan Anggaran Dasar memuat antara lain: 1. Nama, pekerjaan serta tempat tinggal para pendiri anggota koperasi. 2. Nama lengkap dan nama singkatan koperasi 3. Maksud dan tujuan. 4. Ketegasan usaha. 5. Tempat dan kedudukan koperasi dan daerah kerjanya. 6. Syarat-syarat keanggotaan. 7. Ketetapan tentang permodalan. 8. Peraturan tentang tanggungjawab anggota. 9. Peraturan tentang pimpinan koperasi dan kekuatan anggota. 10. Ketetapan tentang quorum anggota. 11. Penetapan tahun buku. 12. Ketentuan tentang sisa hasil usaha pada akhir tahun buku. 13. Ketentuan mengenai sisa kekayaan bila koperasi dibubarkan. 70 Untuk mendapatkan status badan hukum dan koperasi tersebut, maka para pendiri tersebut harus mengadakan akta pendiriannya kepada pejabat yang berwenang yakni Pemerintah untuk mengesahkan (Pasal 9 Undang-undang No. 25 tahun 1992). Namun, akta pendirian koperasi dalam perkembangannya dibuat dihadapan Notaris. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris 70

Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, Op. Cit, hal. 35.


Sebagai Pembuat Akta Koperasi yang dikeluarkan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia. Adapun tata cara pendirian koperasi dapat dibagi menjadi 2 priode yaitu, tata cara pendirian koperasi sebelum berlakunya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, dan tata cara pendirian koperasi setelah berlakunya keputusan tersebut. Adapun tata cara pendirian koperasi adalah: 1. Sebelum berlakunya keputusan tersebut tata cara pendirian kopersi diatur dalam Pasal 6 - 14 Undang-undang No. 25 Tahun 1992, dan dalam pasal-pasal tersebut diuraikan syarat-syarat, prosedur dan akibat hukum pendirian koperasi seperti diuraikan berikut ini: a. Rapat Pembentukan Koperasi Sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang pendiri mengadakan rapat pembentukan Koperasi, dari rapat tersebut dibuatkan berita acara yang memuat catatan tentang hasil kesepakatan, jumlah anggota dan nama mereka yang diberi kuasa untuk menandatangani akta pendirian. Akta pendirian tersebut memuat Anggaran Dasar Koperasi yang disusun berdasarkan pedoman dalam Pasal 8 Undang-undang No. 25 Tahun 1992. b. Surat Permohonan Pengesahan Para pendiri mengajukan surat permohonan pengesahan pendirian Koperasi yang dilampiri dengan akta pendirian dan petikan berita acara rapat kepada Pejabat yang diangkat oleh dan mendapat kuasa khusus dari Menteri Koperasi. Pada waktu menerima akta pendirian, Pejabat menyerahkan sehelai tanda terima yang bertanggal kepada para pendiri Koperasi. c. Pengesahan dan pendaftaran akta pendirian. Jika Pejabat Koperasi berpendapat bahwa isi akta pendirian (Anggaran Dasar) tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 25 Tahun 1992 pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterima permintaan pengesahan. Akta pendirian yang telah disahkan itu didaftarkan dalam buku daftar umum yang disediakan untuk keperluan itu di Kantor


Pejabat dengan dibubuhi tanggal dan nomor pendaftaran serta tanda tangan pengesahan Pejabat. Tanggal pengesahan akta pendirian berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya Koperasi. Sejak pengesahan tanggal itu, Koperasi yang bersangkutan adalah badan hukum (Pasal 9 Undang-undang No. 25 Tahun 1992). d. Pengiriman akta pendirian kepada pendiri. Akta pendirian yang bermeterai dikirim kepada para pendiri untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sedangkan akta pendirian yang tidak bermeterai disimpan di kantor Pejabat. Jika ada perbedaan antara dua akta pendirian tersebut, yang disimpan di kantor Pejabat dianggap benar. e. Pengumuman dalam Berita Negara. Setiap akta pendirian yang sudah disahkan diumumkan oleh Pejabat dengan menempatkannya dalam Berita Negara. Tetapi pengesahan sebagai badan hukum sejak pengesahan akta pendirian, bukan sejak diumumkan dalam Berita Negara. 71 2. Setelah berlakunya keputusan tersebut, pada hakekatnya memiliki perbedaa dengan masa sebelumnya, yaitu terletak pada pembuatan akta pendiriannya. Masa sebelum lahirnya keputusan ini, akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar Koperasi dibuat para pendiri melalui rapat yang beranggotakan minimal 20 (dua puluh) orang tanpa menyertakan peran Notaris. Namun, setelah dikeluarkannya keputusan tersebut, para pendiri koperasi harus membuat akta pendirian yang ditandatangani oleh Notaris koperasi yang diangkat pemerintah. Selebihnya, proses pendiriannya sama seperti yang telah diatur dalam Pasal 6 - 14 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. Menurut Budi Untung cara dan syarat pendirian koperasi meliputi: 1. Orang yang mendirikan Koperasi harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. 2. Memiliki tujuan yang sama. 3. Memenuhi syarat wilayah tertentu dan 71

Abdulkadir Muhammad, “Hukum Perusahaan Indonesia”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 83 & 84.


4. Telah membuat konsep anggaran dasar Koperasi. 72 Pemrakarsa pembentukan koperasi mengundang anggotanya untuk rapat pendirian koperasi, selanjutnya konsep anggaran dasar koperasi telah dipersiapkan lebih dahulu oleh panitia pendiri dan disahkan dalam rapat pendirian, dimana dibentuk pengurus dan pengawas. Selanjutnya pengurus koperasi sekaligus pendiri, berkewajiban mengajukan pengesahan pada pejabat yang berwenang, dengan melampirkan akta pendirian koperasi dan berita acara rapat pendirian. Dalam akta pendirian tersebut berisikan anggaran dasar koperasi yang telah disahkan dalam rapat pendirian dengan mencantumkan nama-nama anggota pengurus (yang pertama) yang diberi wewenang melakukan pengurus. Selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak diterimanya permohonan pengesahan, pejabat yang berwenang wajib memberikan keputusan diterima atau ditolaknya pengesahan tersebut. Jika ditolak, wajib diberitahukan secara tertulis alasan-alasan penolakan, dan selanjutnya pendiri boleh mengajukan permohonan pengesahan ulang dalam jangka waktu 1 bulan. Status koperasi menjadi badan hukum pada saat mendapat pengesahan, yaitu dengan diumumkannya akta pendirian koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dengan disahkannya sebagai badan hukum, maka koperasi mempunyai

72

Budi Untung, ”Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia”, (Jogjakarta: Andi, 2005),

hal. 27.


status sebagai badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. 73

B. Alat Perlengkapan Koperasi Koperasi sebagai organisasi ekonomi artinya, koperasi adalah sebuah perkumpulan yang bergerak dalam bidang ekonomi untuk rakyat yang miskin dan lemah ekonominya. Sehubungan dengan adanya pengelolaan koperasi, setiap anggota mempunyai hak yang sama, termasuk hak suaranya yaitu satu orang untuk satu suara. Jika tidak tercapai kata sepakat dalam rapat, maka harus diputuskan dengan pemungutan suara. Disini terlihat praktek demokrasi berlaku dalam koperasi. Setiap anggota koperasi harus ikut serta secara aktif dalam kegiatan usaha koperasinya. Untuk memperlancar tugas-tugas koperasi, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan usaha koperasi, maka perkumpulan koperasi harus mempunyai satu organisasi yang diatur dengan baik. Di samping itu setiap usaha koperasi harus didasarkan kepada alat perlengkapan organisasi yang terdiri dari: 1. Rapat Anggota; 2. Pengurus Koperasi; 3. Badan Pengawas. 74 Di samping ketiga macam alat perlengkapan koperasi yang disebutkan diatas, koperasi dapat pula membentuk sebuah Dewan Penasehat, yang anggota-anggotanya 73

Ibid, hal. 28. Sagimun M.D., ”Koperasi Soko Guru Ekonomi Nasional Indonesia”, Cetakan Ketiga, (Jakarta, tanpa penerbit, 1989), hal. 84. 74


terdiri dari orang-orang yang ahli dalam bidang perkoperasian dan dibutuhkan nasehat-nasehatnya. Oleh karena itu maka disebut juga Dewan Penasehat, tetapi badan ini tidak boleh mengurangi hak dan wewenang ketiga alat perlengkapan koperasi tersebut, karena badan ini bukan merupakan alat perlengkapan koperasi. Tugas dari penasehat ini adalah mendampingi pengurus dan badan pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Badan ini memberi nasehat baik itu diminta maupun tidak diminta. Wewenang dan tanggungjawab alat-alat perlengkapan merupakan kunci keberhasilan usaha koperasi.

1. Rapat Anggota Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, para anggota dalam rapat ini adalah membuat kebijaksanaan dengan kekuasaan untuk memutuskan segala hal-hal yang berkenaan dengan koperasi dan urusannya, serta memberi petunjuk-petunjuk kepada pengurus mengenai pengelolaan koperasi sehari-hari. Dalam rapat anggota, setiap anggota mempunyai hak suara, di mana musywarah dan mufakat sangat diutamakan. Tukar-menukar dalam rapat anggota harus benar-benar diarahkan, sehingga akan terlihat bahwa perkumpulan koperasi benar-benar milik para anggota yang dijalankan oleh anggota secara bekerja sama. Cara pengambilan suara dalam sebuah koperasi adalah: a. Berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. b. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.


c. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. d. Hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi secara berimbang. Di samping itu rapat anggota juga merupakan wadah bagi para anggota untuk memilih anggota pengurus (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara) koperasi yang baru, untuk masa jabatan tertentu. Pada waktu diadakan rapat anggota, para anggota koperasi tidak dibenarkan mewakili dirinya kepada orang lain. Rapat anggota ini diadakan sehubungan dengan adanya hal-hal yang penting dan hal-hal yang mendesak, antara lain sebagai berikut: 1. Untuk menetapkan anggaran dasar. 2. Untuk menetapkan kebijaksanaan umum serta pelaksanaan keputusan-keputusan yang penting bagi koperasi. 3. Untuk menyelenggarakan pemilihan/pengangkatan/pemberhentian pengurus dan badan pemeriksa/penasihat. 4. Untuk menetapkan rencana kerja, anggaran belanja, pengesahan neraca dan kebijaksanaan pengurus dalam bidang koperasi dan perusahaan. 5. Untuk memutuskan tentang pembubaran koperasi apabila memang koperasi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi. 75

2. Pengurus Koperasi Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh serta untuk anggota-anggota di dalam rapat Koperasi, mereka yang dipilih sebagai pengurus koperasi harus memenuhi beberapa persyaratan yang antara lain: a. Mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan bekerja. b. Percaya pada koperasinya dengan mengadakan inventarisasinya dan aktif di dalam usaha koperasi. 75

G. Kartasapoetra, ”Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”, (Jakarta: Bima Aksara, 1987), hal. 127.


c. Mampu dan cakap untuk mengambil keputusan bagi kepentingan koperasi. d. Dapat bekerja sama dengan yang lain-lain sebagai sebuah tim dan menyokong keputusan-keputusan yang diambil dengan suara terbanyak. e. Jangan memberikan keistimewaan khusus bagi dirinya sendiri, saudarasaudaranya atau kawan-kawannya. f. Jangan memperbincangkan dengan pihak luar persoalan yang dirahasiakan dalam rapat-rapat pengurus. g. Mempunyai fikiran yang maju untuk dapat mengembangkan ide baru yang dapat membantu berhasilnya usaha organisasi koperasi. 76 Akan tetapi apabila menurut kenyataannya di antara pengurus koperasi tersebut, kurang sekali terdapat anggota yang memiliki kesangggupan atau keahlian yang

diperlukan

memungkinkan

untuk untuk

memimpin

koperasi,

maka

untuk

maksud

mengangkat

seseorang

yang

benar-benar

inilah

memiliki

kesanggupan dan keahlian walaupun yang bersangkutan bukan termasuk anggota koperasi. Kegiatan usaha koperasi yang dijalankan berdasarkan rencana kerja. Pengurus harus benar-benar memahami isi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan anggaran dasar koperasi serta mengatur perusahaannya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang/anggaran dasar tersebut.

3. Badan Pengawas Pengurus yang diserahi memimpin koperasi beserta segala usaha perlu mendapat pengawasan dari rapat anggota, karena itu dibentuklah suatu badan pemeriksa yang dipilih oleh anggota di dalam suatu rapat anggota. Jumlah anggota

76

Sagimun M.D, Op. Cit, hal. 242.


badan pemeriksa tergantung pada kebutuhannya, tetapi lazimnya adalah 3 (tiga) orang. Menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, tugas Pengawas adalah: 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan, kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. 2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Anggota-anggota koperasi harus mempunyai kesadaran berkoperasi tinggi, terlebih-lebih lagi para pengurus dan badan pemeriksa koperasi yang telah ditunjuk, dengan demikian barulah koperasi dapat diharapkan maju. Banyak koperasi yang hancur akibat perbuatan-perbuatan pengurusnya yang tidak bertanggung jawab, di mana dalam hal ini pengurus yang tidak bertanggung jawab tersebut berbuat dengan mengandalkan jabatan yang dimilikinya demi untuk kepentingan pribadi, sehingga melalaikan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya. Pengurus yang demikian hendaknya lebih cepat diberhentikan, agar koperasi yang telah dirintis dari awal tersebut tidak menjadi hancur akibat segelintir orang yang hendak memperkaya diri sendiri.

C. Gambaran Umum Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi Menurut I Wayan Dipta ciri utama perkembangan koperasi di Indonesia adalah dengan pola penitipan kepada program yaitu:


1. Program pembangunan secara sektoral seperti koperasi pertanian, koperasi desa, KUD; 2. Lembaga-lembaga pemerintah dalam koperasi pegawai negeri dan koperasi fungsional lainnya; dan 3. Perusahaan baik milik negara (BUMN) maupun swasta (BUMS) dalam koperasi karyawan. 77 Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi atau yang dapat disingkat dengan KPRI Departemen Agama, berkedudukan di Jalan Pendidikan Nomor 4, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, dan telah mendapatkan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor: 387/PAD/KWK.2/VI/1996 yang ditetapkan di Medan pada tanggal 24 Juni 1996. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi, sejak berdiri sampai saat ini telah mempunyai anggota sebanyak 151 orang, yang keseluruhan anggotanya tersebut adalah Pegawai Departemen Agama Kota Tebing Tinggi, yang mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi, menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan-ketentuan koperasi yang berlaku, serta diwajibkan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Setiap anggota bertempat tinggal, bekerja, berusaha di ruang lingkup keanggotaan Koperasi, hal ini sesuai dengan syarat keanggotaan koperasi yang terdapat pada Pasal 4 pada Akta Perubahan Anggaran Dasar yang

77

I Wayan Dipta, Op. Cit, hal. 64.


sudah didaftarkan dalam daftar umum Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara. KPRI Departemen Agama Kota Tebing Tinggi ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan asasnya adalah kekeluargaan dan kegotongroyongan. Adapun tujuan koperasi, menurut Pasal 2 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah: 1. Mengembangkan ideologi kehidupan perkoperasian; 2. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila; 3. Ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945; 4. Menggiatkan kesadaran anggota untuk menyimpan pada koperasi secara teratur; 5. Meningkatkan pengetahuan anggota melalui penyuluhan latihan dan pendidikan tentang perkoperasian maupun keterampilan lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka koperasi memiliki beberapa usahausaha, menurut Pasal 3 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah: 1. Melakukan usaha simpan pinjam. 2. Menyediakan barang-barang kebutuhan pokok anggota. 3. Mengadakan usaha kerja sama dengan koperasi maupun badan usaha lainnya yang saling menguntungkan dan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.


4. Mengadakan usaha pertokoan. Susunan Pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi priode 2006-2009 adalah sebagai berikut: Ketua

: H. Abdul Halim Lubis, S.Pd.I.

Wakil Ketua

: Azrul Fachri

Sekretaris

: Khairuddin Noor Hasibuan, S.Ag

Wakil Sekretaris

: Zulkifli Syam

Bendahara

: Zulkarnain, S.Ag

Badan pengawas Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi beranggotakan, yaitu: Ketua

: Drs. H. Hamdani

Sekretaris

: Drs. Suyud

Anggota

: Dra. Naziah

D. Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi Departemen Agama Kota Tebing Tinggi

Pegawai

Republik

Indonesia

Dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, agar perekonomian nasional semakin tumbuh dan berkembang secara wajar dan proporsional, maka diperlukan tekad, langkah dan kebijaksanaan yang strategis serta memiliki komitmen yang tinggi dari pemerintah maupun semua lapisan masyarakat terhadap pemberdayaan koperasi, yang mana merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia.


Dalam konteks ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya di bawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat

sendiri.

Prinsip

demokrasi

ekonomi

tersebut

hanya

dapat

diimplementasikan dalam wadah koperasi yang berasaskan kekeluargaan. Secara operasional, jika koperasi menjadi lebih berdaya, maka kegiatan produksi dan konsumsi yang jika dikerjakan sendiri-sendiri oleh anggota oleh anggotanya tidak dapat dilakukan atau tidak akan berhasil, maka melalui koperasi yang telah mendapatkan mandat dari anggota-anggotanya hal tersebut dapat dilakukan dengan lebih berhasil. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menempati posisi strategis untuk mempercepat perubahan struktural dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai wadah kegiatan usaha bersama bagi produsen maupun konsumen, koperasi diharapkan berperan dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi ekonomi rakyat, sekaligus turut memperbaiki kondisi persaingan usaha di pasar, melalui dampak eksternalitas positif yang ditimbulkannya. Sementara itu, koperasi berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan memeratakan peningkatan pendapatan. Bersamaan dengan itu adalah meningkatnya daya saing dan daya tahan ekonomi nasional. Sasaran umum pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tahun 2004-2009 adaIah:


1. Meningkatnya produktivitas UMKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari Iaju pertumbuhan produktivitas nasional dan meningkatnya proporsi usaha kecil formal; 2. Meningkatnya nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah dengan Iaju pertumbuhan Iebih tinggi dari laju pertumbuhan nilai tambahnya; 3. Berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan 4. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jatidiri koperasi. 78 Mengkaji kisah sukses dari berbagai koperasi, terutama koperasi di Indonesia, kiranya dapat diambil beberapa faktor kunci yang sangat berperan dalam pengembangan dan pemberdayaan koperasi. Di antara faktor penting tersebut, antara lain: 1. Pemahaman pengurus dan anggota akan jati diri koperasi (co-operative identity) yang antara lain dicitrakan oleh pengetahuan mereka terhadap ‘tiga serangkai’ koperasi, yaitu pengertian koperasi (definition of co-operative), nilai-nilai koperasi (values of co-operative) dan prinsip-prinsip gerakan koperasi (principles of co-operative) 2. Dalam menjalankan usahanya, pengurus koperasi harus mampu mengidentifikasi kebutuhan kolektif anggotanya (collective need of the member) dan memenuhi kebutuhan tersebut. 3. Kesungguhan kerja pengurus dan karyawan dalam mengelola koperasi. 4. Kegiatan (usaha) koperasi bersinergi dengan aktifitas usaha anggotanya. 5. Adanya efektifitas biaya transaksi antara koperasi dengan anggotanya sehingga biaya tersebut lebih kecil jika dibandingkan biaya transaksi yang dibebankan oleh lembaga non-koperasi. 79 Pemahaman akan jati diri koperasi merupakan entry point dan sekaligus juga crucial point dalam mengimplementasikan jati diri tersebut pada segala aktivitas koperasi. Proses untuk menemukan kebutuhan kolektif anggota sifatnya kondisional

78 79

Wayan Suarja A.R, Op. Cit, hal. 14. Baga, L. M, Op. Cit, hal. 74.


dan lokal spesifik. Dengan mempertimbangkan aspirasi anggota-anggotanya, sangat dimungkinkan kebutuhan kolektif setiap koperasi berbeda-beda. Kehadiran lembaga koperasi yang didirikan oleh dan untuk anggota akan memperlancar proses produksinya. Disamping kerja keras, figur pengurus koperasi hendaknya dipilih orang yang amanah, jujur serta transparan, sehingga dalam menjalankan tugasnya pengurus tidak merasa dicurigai dan dalam pengambilan keputusan tidak ada tekanan dari pihak manapun, baik dari dalam koperasi tersebut maupun dari luar. Hal tersebut di atas pula yang menjadi dasar masih aktifnya dan makin berkembangnya Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi, yang mana koperasi tersebut memiliki seorang figur pengurus koperasi yang merupakan seorang yang amanah, jujur, disegani, yang merupakan idola dari para anggota koperasi serta transparan dalam pengelolaan dana koperasi, hal tersebut terdapat pada diri Abdul Halim Lubis, yang merupakan Ketua Koperasi. Hal ini terbukti telah terpilihnya Abdul Halim Lubis sebagai Ketua Pengurus Koperasi sejak tahun 1996 sampai dangan sekarang, yang mana telah dilakukan pemilihan ketua koperasi sebanyak 3 (tiga) kali pemilihan. Berdasarkan penelitian terhadap perkembangan dari koperasi-koperasi di Amerika Serikat, Lawless dan Reynolds, memberikan kriteria-kriteria kunci untuk memulai suatu koperasi yang berhasil adalah sebagai berikut: 1. Memiliki kepemimpinan yang visioner yang bisa “membaca” kecenderungan perkembangan pasar, kemajuan teknologi, perubahan pola persaingan dan lainlain;


2. Menerapkan struktur organisasi yang tepat yang merefleksikan dan mempromosikan suatu kultur terbaik yang cocok terhadap bisnis bersangkutan (antara lain kondisi pasar/persaingan dan sifat produk atau proses produksi dari produk bersangkutan); 3. Kreatif dalam pendanaan (jadi tidak hanya tergantung pada kontribusi anggota, tetapi juga lewat penjualan saham ke non-anggota atau pinjam dari bank); dan 4. Mempunyai orientasi bisnis yang kuat. Sedangkan best practices menurut mereka adalah termasuk: a. Anggota sepenuhnya memahami industri-industri atau sektor-sektor yang mereka geluti dan kekuatan-kekuatan serta kelemahan-kelemahan dari koperasi mereka; b. Struktur organisasi atau pola manajemen yang diterapkan sepenuhnya didukung oleh anggota (sistem manajemen bisa secara kolektif atau dengan suatu struktur hirarki manajemen/dewan pengurus; c. Punya suatu misi yang didefinisikan secara jelas dan fokus; dan d. Punya pendanaan yang cukup. 80 Nilai-nilai perkoperasian yang melekat pada koperasi ini yaitu kemandirian, bertanggung jawab, demokrasi, kesetaraan dan solidaritas antar sesama anggota. Hal itu pulalah yang menyebabkan terjadinya kesinergian kegiatan (usaha) koperasi dengan aktivitas usaha anggotanya. Yang pada akhirnya pelaksanaan pemberdayaan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi dapat dilaksanakan. Suatu usaha bersama untuk bisa disebut sebagai koperasi haruslah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1. Bukan merupakan kumpulan modal (akumulasi modal). Konsekuensi dari hal ini adalah, koperasi harus benar-benar mengabdi kepada kemanusiaan bukan kepada sesuatu kebendaan. 2. Merupakan kerja sama, yaitu suatu bentuk gotong royong berdasarkan asas kesamaan derajat, hak dan kewajiban. Sehingga koperasi benar-benar sebagai wahana demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik anggota, sehingga kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Anggota.

80

I Wayan Dipta, Op. Cit, hal. 27.


3. Semua kegiatan harus didasarkan atas kesadaran para anggotanya, tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada intimidasi maupun campur tangan luar yang tidak ada sangkut pautnya dengan soal ke dalam koperasi. 4. Tujuan koperasi harus merupakan kepentingan bersama para anggotanya dan tujuan tersebut hanya dapat di capai dengan karya dan jasa yang disumbangkan para anggotanya dan pembagian sisa hasil usaha koperasi harus dapat mencerminkan perimbangan secara adil dari besar kecilnya karya dan jasa dari para anggotanya. 5. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan bersifat terbuka yang berarti tidak ada pembatasan ataupun diskriminasi dalam bentuk apapun juga. 6. Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha dalam koperasi ditentukan berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi dan balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota adalah terbatas. 81 Dengan keanggotaanya hanya meliputi Pegawai Negeri Kantor Departemen Agama Kota Tebing Tinggi, yang mana semua anggotanya secara suka rela, merasa bernaung dalam satu wadah dan berdasarkan asas kesamaan derajat, hak dan kewajiban, dan ingin melakukan sebuah kerja sama secara gotong-royong untuk mencapi tujuan bersama, yang mana tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan para anggotanya dan harus merupakan kepentingan bersama para anggotanya untuk mencapai tujuan bersama, maka mereka bersepakat untuk mendirikan suatu koperasi yang beranggotakan seluruh Pegawai Kantor Departemen Agama Kota Tebing Tinggi, maka dengan demikian dapat dikatakan semua ciri-ciri suatu koperasi telah ada pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi. Ciri-ciri koperasi yang dimiliki oleh koperasi ini sesuai dengan Anggaran Dasar, yaitu: 81

R.T. Sutanty Rahardja Hadhikusuma, ”Hukum Koperasi Indonesia”, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hal. 2.


1. Koperasi ini merupakan kumpulan modal, suatu bentuk kerja sama antar Pegawai Negeri Departemen Agama Kota Tebing Tinggi. 2. Untuk menjadi anggota koperasi tidak ada paksaan, bersifat sukarela. 3. Tujuan koperasi merupakan kepentingan bersama Pegawai Departemen Agama. Muhammad Hatta memberikan suatu definisi mengenai gerakan koperasi, yaitu: Gerakan koperasi adalah melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan Self-help dan tolong menolong di antara anggotaanggotanya yang melahirkan di antara mereka rasa percaya pada diri sendiri dan persaudaraan. Koperasi menyatakan semangat baru untuk menolong diri sendiri yang didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan kebersamaan. Inilah yang dimaksudkan dengan auto activitet golongan. Auto activitet golongan tersebut berdasarkan solidaritet, individualitet, auto acitivitet dan self-help, dan jujur. 82 Dalam rangka pemberdayaan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi dapat terlaksana dengan baik, maka perlu dilihat terlebih dahulu pendapat Wayan Suarja A. R, mengenai arah kebijakan Koperasi dan UMKM dalam rangka mewujudkan pemberdayaan koperasi dan UMKM dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut: 1. Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; sedangkan pengembangan usaha skala mikro Iebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. 2. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan berwawasan gender, terutama untuk: a. memperluas akses kepada sumber permodalan, khususnya perbankan; b. memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perizinan; 82

Ibid, hal. 19.


c. memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran, dan informasi. 3. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja, terutama dengan: a. meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan tekonologi; b. mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif; c. mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM; d. mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional, sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan di setiap daerah. 4. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. 5. Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk: a. membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, meso, maupun mikro, guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi, serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat; b. meningkatkan pemahaman, kepedulian, dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholders) kepada koperasi; dan c. meningkatkan kemandirian gerakan koperasi. 83 Menurut Soetrisno ada beberapa syarat agar koperasi bisa maju, yakni: 1. Skala usaha koperasi harus layak secara ekonomi; 2. Koperasi harus memiliki cakupan kegiatan yang menjangkau kebutuhan masyarakat luas, kredit (simpan-pinjam) dapat menjadi platform dasar menumbuhkan koperasi; 3. Posisi koperasi produsen yang menghadapi dilema bilateral monopoli menjadi akar memperkuat posisi tawar koperasi; dan 83

Wayan Suarja A.R, Op. Cit, hal. 15.


4. Pendidikan dan peningkatan teknologi menjadi kunci untuk meningkatkan kekuatan koperasi (pengembangan Sumber Daya Manusia). 84 Dari penjelasan di atas maka dapat dilihat pelaksanaan pemberdayaan yang telah dilakukan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi, meliputi: 1. Mengembangkan usaha para anggota koperasi. Adapun usaha para anggota koperasi sangatlah beragam, antara lain usaha di bidang: warung makanan, kerajinan tangan, konveksi, dan lain-lain yang kesemua usaha tersebut masih merupakan usaha rumah tangga (home industri) yang merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tabel 1 Jenis Usaha-usaha Anggota KPRI Departemen Agama Kota Tebing Tinggi No. 1. 2.

Jenis Usaha Warung Makan Kerajinan

Jumlah 5 orang 25 orang

Keterangan -Makanan dan Minuman. - Kaligrafi; - Alat Rumah Tangga yang terbuat dari rotan; - Anyaman Tikar; - Sandal dan Sepatu; - Kufiah; - Sajadah. 3. Konveksi 12 orang - Pakaian jadi; - Mukenah. Sumber: Wawancara dengan Ketua KPRI Departemen Agama Kota Tebing Tinggi, tanggal 28 Mei 2008.

Kesemua usaha tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dalam lingkup anggota koperasi. Selain itu pula usaha yang dilakukan anggota koperasi juga dapat menciptakan lapangan kerja, bagi penduduk yang berada di sekitar lingkungan koperasi, dan 84

Sutrisno, “Rekonstruksi Pemahaman Koperasi; Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat”, (Jakarta: Instans, 2001), hal. 52.


yang terpenting adalah usaha yang dilakukan anggota koperasi dapat meningkatan daya saing usaha dengan usaha-usaha lainnya yang bersekala besar, dengan cara menghasilkan produk-produk yang dapat bersaing di pasar. Pengembangan usaha yang dilakukan anggota koperasi dalam skala mikro, kecil dan menengah lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan para anggota koperasi, memberikan pengetahuan terhadap pangsa pasar yang akan dijangkau demi perluasan usaha dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekonomi anggota koperasi khususnya, serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekonomi Kota Tebing Tinggi pada umumnya. 2. Memberikan penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan kewirausahaan terhadap anggota koperasi. Dalam hal penyuluhan, pelatihan dan pendidikan kewirausahaan terhadap anggota koperasi, Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Pengusaha Kecil Menengah Kota Tebing Tinggi. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Pengusaha Kecil Menengah Kota Tebing Tinggi merupakan

perpanjangan

tanggan

pemerintah

dalam

hal

pengurusan

perkoperasian di daerah. Dinas Koperasi dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Pengusaha Kecil Menengah Kota Tebing Tinggi sering memberikan pelatihan-


pelatihan, pendidikan-pendidikan dibidang kewirausahan terhadap koperasi-koperasi yang berada di wilayah kerjanya, selain itu Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Pengusaha Kecil Menengah Kota Tebing Tinggi banyak memberikan informasi-informasi mengenai regulasi atau perunndang-undangan di bidang koperasi, informasi-informasi kebijakan pemerintah dalam hal ini Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dalam hal peningkatan usaha koperasi, dan program-program yang akan dijalankan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dalam hal pemberdayaan koperasi. Adapun hubungan antara Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Pengusaha Kecil Menengah Kota Tebing Tinggi sangatlah baik, hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan koperasi dalam pelatihan-pelatihan dan pendidikan-pendidikan yang diadakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Pengusaha Kecil Menengah Kota Tebing Tinggi. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Pengusaha Kecil Menengah Kota Tebing Tinggi pernah mengangkat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi menjadi salah satu koperasi percontohan dan acuan perkoperasian di Kota Tebing Tinggi. Yang mana koperasi tersebut dipandang telah berhasil mengembangkan kewirausahaan dari anggotanya. 85

85

Hasil wawancara dengan Abdul Halim Lubis, Ketua Koperasi Pegawai Negeri Departemen Agama Kota Tebing Tinggi, dilakukan tanggal 28 Mei 2008.


3. Memberikan pinjaman kepada anggota koperasi. Koperasi memberikan pinjaman untuk modal usaha para anggota, dengan memberikan kompensasi dari pinjaman tersebut yaitu dengan bunga yang rendah yaitu sebesar 1% (satu persen) dari pinjaman pokok dan/atau bagi hasil dari laba usaha pinjaman. Secara kelembagaan, sebuah koperasi adalah suatu organisasi bisnis permanent, yang didirikan dan dijalankan oleh anggota sebagai sebuah unit operasi, disebut sebuah perusahaan koperasi. Fungsinya seperti unit-unit ekonomi permanent lainnya adalah memberikan jasa-jasa komersial dan keuangan atau memproduksi produk-produk pertanian, industri dan lainnya. Suatu hubungan spesial harus ada antara perusahaan koperasi dengan anggota-anggotanya untuk kepentingan atau kesejahteraan anggota-anggotanya. 86 Pinjaman untuk modal usaha ini biasa digunakan anggota koperasi dalam hal pembelian alat-alat untuk keperluan usaha, bahan baku usaha dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan usaha anggota koperasi. Selain itu pula, koperasi juga memberikan pinjaman kepada anggotanya dalam bentuk pinjaman konsumer para anggota. Pinjaman konsumer adalah pinjaman yang diberikan kepada perorangan untuk memenuhi kebutuhan pembelian barang dan jasa yang bersifat konsumtif (tidak untuk usaha) yang sumber pembayaran kembalinya berasal dari pendapatan/gaji si peminjam perorangan tersebut, yang

86

Tulus Tambunan, Op. Cit, hal. 27.


mana terhadap pinjaman konsumer ini tidak melebihi dari Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah)”. 87 Pinjaman konsumer ini biasa digunakan para anggota kopereasi dalam hal pembelian perabot rumah tangga, seperti lemari es (kulkas), air conditioner (AC), dan perabot rumah tangga lainnya, hingga kendaraan bermotor. Dari Pertanggung Jawaban dan Rencana Kerja Tahun 2007 Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi, pada tanggal 31 Juli 2007, dapat dilihat bidang usaha yang paling dominan dilaksanakan koperasi adalah simpan pinjam sedangkan usaha lainnya sifatnya kerja sama. Tabel 2 Bidang Usaha Koperasi No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sumber:

Bidang Usaha Simpan Pinjam Warung Serba Ada (Waserba) Kerajinan Pertokoan Warung Makan/Minuman Lain-lain

Keterangan 65 % 15 % 11 % 5% 2% 2%

Pertanggungjawaban dan Rencana Kerja Tahun 2007 KPRI Departemen Agama Kota Tebing Tinggi, 31 Juli 2007.

Transaksi usaha koperasi dengan anggota adalah anggota merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, anggota telah memanfaatkan koperasi sebagai wadah dalam memenuhi kebutuhan, baik investasi, modal usaha, pendidikan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Pemanfaatan koperasi oleh anggota setiap tahun

87



makin meningkat, hal ini dapat dilihat dari volume pemberian pinjaman oleh koperasi. Pemberian pinjaman (volume) tahun 2006 = Rp. 287.650.000,Pemberian pinjaman (volume) tahun 2007 = Rp. 362.927.500,Dari angka di atas bahwa volume usaha meningkat sebesar 26,16%, volume peminjaman ini dapat ditingkatkan lagi sesuai kebutuhan anggota, namun karena keterbatasan permodalan koperasi kebutuhan anggota tersebut tidak dapat dipenuhi secara keseluruhan. 4. Memberikan pinjaman kepada unit usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap masyarakat non anggota, yang merupakan Unit Usaha Binaan Koperasi. Koperasi bekerja sama atau bermitra dengan PT. Bank Sumatera Utara Syariah Tebing Tinggi, Bank Muamalat Cabang Tebing Tinggi, dan Bank Syariah Mandiri Cabang Tebing Tinggi, yang keseluruhannya merupakan bank mitra koperasi, mengadakan program pemberian kredit kepada koperasi-koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Koperasi merupakan salah satu rekanan dari bankbank tersebut dalam penyaluran kredit terhadap koperasi-koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang ada di Kota Tebing Tinggi. Pinjaman yang diberikan oleh koperasi terhadap unit usaha mikro, kecil, dan menengah ini dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) bentuk, yaitu: a. Pinjaman jangka pendek: Pinjaman jangka pendek ini memiliki jangka waktu yaitu dari 1(satu) bulan hingga 6 (enam) bulan. Yang mana dalam pinjaman jangka pendek ini,


pengusaha mikro, kecil dan menengah dikenakan flat/bunga pinjaman sekitar 5% (lima persen) dari pinjaman. b. Pinjaman jangka panjang: Pinjaman jangka panjang memiliki jangka waktu yaitu dari 6(enam) bulan hingga 2 (dua) tahun. Yang mana dalam pinjaman jangka panjang ini, pengusaha mikro, kecil dan menengah dikenakan flat/bunga pinjaman sebesar 1% (satu persen) dari pinjaman. 88 Adapun pinjaman tersebut, tidak menggunakan jaminan, hanya melihat jenis usaha, kelayakan usaha dan kegiatan usaha, dan potensi usaha yang dilakukan pengusaha mikro, kecil, dan menengah tersebut. 5. Mengadakan asuransi terhadap setiap pinjaman. Dalam setiap pemberian pinjaman kepada anggota dan non anggota koperasi tidak meminta jaminan, akan tetapi untuk kepastian pengembalian pinjaman tersebut maka pengurus mengambil suatu kebijakan yaitu mengenakan asuransi terhadap setiap pinjaman yang diberikan baik dari anggota koperasi maupun non anggota koperasi. Selain untuk kepastian pengembalian pinjaman, asuransi yang dikenakan tersebut juga ditujukan untuk melindungi pinjaman tersebut bila di kemudian hari terjadi hal-hal di luar dugaan peminjam, seperti kematian, dan lain-lain. Asuransi dari pinjaman tersebut akan dimasukkan ke dalam buku besar koperasi, yang pada akhirnya akan dihitung menjadi biaya tersendiri pada Sisa Hasil Usaha. 88

Ibid.


Pemberian asuransi pada setiap pinjaman tersebut, nilainya tergantung dari besarnya pinjaman dan jangka waktu pinjaman tersebut, yaitu pinjaman dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan pinjaman jangka pendek dikenakan biaya asuransi 2%, yang dipotong langsung saat pemberian uang pinjaman. Sedangkan untuk pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang merupakan pinjaman jangka panjang, dikenakan biaya asuransi 2% dan juga dipotong langsung saat pemberian uang pinjaman. 89 6. Menyediakan barang-barang kebutuhan pokok anggota. Ini adalah merupakan usaha yang dilakukan pengurus koperasi agar dalam pemenuhan kebutuhan pokok para anggota koperasi dapat terpenuhi dengan baik, karena kebutuhan pokok dipandang sebagai suatu kebutuhan yang utama yang harus dipenuhi. Dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok ini pengurus memandang sangatlah penting, agar anggota koperasi tidak lagi memikirkan bagaimana pemenuhan kebutuhannya dapat terpenuhi, sehingga kinerja anggota koperasi dapat lebih tinggi lagi. Pemenuhan kebutuhan pokok anggota koperasi dilaksanakan dengan dibentuknya Warung Serba Ada (Waserba) Departemen Agama Kota Tebing Tinggi, yang berkedudukan di Jalan Pendidikan Nomor 4, Kota Tebing Tinggi. Waserba ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pengurus koperasi terhadap anggotanya, 89

Ibid.


yang menyediakan seluruh kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh anggota koperasi, sedangkan harga barang-barang kebutuhan pokok yang ada di Waserba ini adalah sama dengan harga pasar yang ada di luar Waserba tersebut. Adapun hal pokok dari tujuan didirikannya Waserba ini adalah agar anggota kopersai dalam hal membelanjakan pendapatannya pada suatu wadah tertentu, yang pada akhirnya akan membentuk pasarnya sendiri, sehingga diharapkan dapat lebih menggerakkan perekonomian mikro di antara anggota, dan yang lebih terpenting lagi adalah menciptakan lapangan kerja baru bagi penduduk sekitar, yang mana pekerja di Waserba ini mencapai 10 (sepuluh) pekerja pria dan wanita.90 7. Mengadakan usaha pertokoan. Usaha pertokoan adalah suatu usaha yang dilakukan pengurus koperasi untuk memberikan tempat kepada hasil-hasil produksi anggota koperasi tersebut untuk dipasarkan kepada masyarakat luas. Berbeda halnya dengan Waserba, jika Waserba hanya menyediakan kebutuhankebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya, maka usaha pertokoan ini lebih fokus kepada penjualan hasil produksi atau hasil usaha dari anggota. Yang pada akhirnya hasil usaha anggota koperasi tersebut dapat dilihat oleh masyarakat luas, dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat tersebut. Usaha pertokoan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi dilakukan dengan didirikannya satu toko bernama Unit Usaha KPN Depag, yang terletak di Jalan Pendidikan Nomor 45, Kota Tebing Tinggi. 90

Ibid.


Adapun hasil produksi anggota koperasi yang dijual atau ditawarkan oleh toko Unit Usaha KPN Depag ini antara lain: pakaian muslim, baik pakaian muslim bagi pria maupun pakaian muslim bagi wanita, seragam sekolah dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas, untuk siswa pria dan wanita, Peci/kupiah, jilbab dan mukenah, sajadah dan segala macam peralatan ibadah lainnya, hiasan dinding yang bertuliskan Asmaul Husna, ayat-ayat suci Al Qur’an, pelapis untuk tempat tidur (bed cover), serta hiasan-hiasan rumah dan peralatan rumah lainnya, yang kesemuanya adalah hasil kerajinan anggota dan binaan koperasi. Selain menjual hasil produksi dari anggota koperasi, unit usaha pertokoan koperasi juga menjual buku-buku pelajaran untuk sekolah, dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas, buku-buku agama, dan buku-buku umum lainnya, serta peralatan sekolah dan peralatan kantor lainnya. 8. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). 91 Dalam koperasi keuntungan yang diperoleh disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU), sedangkan SHU menurut Arifin Sitio adalah ”selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan usaha, pendapatan koperasi diperoleh dari pelayanan anggota dan masyarakat.” 92 Sisa Hasil Usaha koperasi adalah selisih antara seluruh pendapatan kotor dikurangi seluruh biaya dalam 1 Tahun Buku. Sisa Hasil Usaha koperasi yang terdapat pada Rapat Akhir Tahun (RAT) per 31 Desember 2006 adalah Rp. 47.607.300,91

Hasil wawancara dengan Abdul Halim Lubis, Ketua Koperasi Pegawai Negeri Departemen Agama Kota Tebing Tinggi, dilakukan tanggal 28 Mei 2008. 92 Arifin Sitio, “Koperasi Teori Dan Praktik”, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal. 28.


Hal tersebut di atas dapat dilihat hasil perhitungan Rugi/Laba koperasi hasil Rapat Akhir Tahun (RAT) 2006, yang akan dijelaskan pada tabel di bawah ini: Tabel 3 PERHITUNGAN RUGI/LABA KPRI DEPARTEMEN AGAMA KOTA TEBING TINGGI per 1 Januari – 31 Desember 2006 1. PENDAPATAN NO. URAIAN Jasa S/P jangka Panjang Jasa S/P jangka Pendek Jasa Piutang Elektronik Jasa Piutang Alat Masak Jasa Piutang Sepatu Jasa / Sewa Warkop Margin Mitra UKM Margin Mitra Bank Pendapatan Lain-lain Jlh. Seluruh Pendapatan Kotor Sumber:

KETERANGAN

47.425.000 750.500 804.400 514.400 126.000 4.400.000 950.000 27.058.303 231 Rp. 82.103.831


2. BIAYA-BIAYA NO. URAIAN Biaya RAT Biaya Rapat Pengurus Biaya Perjalanan Biaya Kebersihan Biaya Listrik Biaya Komunikasi Biaya ATK Biaya Tamu Uang Kehormatan Pengurus / Pengawas THR Beban Bunga Tabungan Biaya Penyusutan Biaya lain-lain Jlh. Seluruh Biaya Sisa hasil usaha tahun 2007 Sumber:

RP

RP

KETERANGAN

7.845.500 690.500 150.000 200.000 170.000 100.000 1.216.500 100.000 6.000.000 15.350.000 43.875 2.180.000 231 Rp. 34.046.531 Rp. 47.607.300



Sisa Hasil Usaha koperasi tersebut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seperti yang dapat dilihat di atas. Pada Sisa Hasil Usaha koperasi ini pembagian Sisa Hasil Usaha tidak langsung diberikan kepada anggota koperasi langsung, akan tetapi akan digunakan sebagai permodalan koperasi pada tahun berikutnya, yang kemudian akan digunakan sebagai pelaksanaan pemberdayaan koperasi. 93 Selain itu, Sisa Hasil Usaha Koperasi ini juga diberikan kepada anggota koperasi pada peringatan hari-hari besar keagamaan, dengan cara pemberian dalam bentuk barang kepada anggota koperasi.

93



BAB IV HAMBATAN-HANBATAN YANG DITEMUI DALAM PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UPAYAUPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KOPERASI PEGAWAI NEGRI DEPARTEMEN AGAMA KOTA TEBING TINGGI

A. Hambatan-hambatan Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi Tertinggalnya kinerja koperasi dan kurang baiknya citra koperasi dimata masyarakat Indaonesia disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan (struktur organisasi, struktur kekuasaan, dan struktur insentif) yang unik/khas dibandingkan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktik-praktik berkoperasi yang baik (best practices) telah menimbulkan berbagai permasalahan mendasar, yang menjadi kendala bagi kemajuan perkoperasian di Indonesia. Perbedaan yang paling mendasar antara koperasi di negara-negara lain, khususnya Negara Maju, dengan di Indonesia adalah bahwa keberadaan dan peran dari koperasi di Indonesia tidak lepas dari ideologi Pancasila dan UUD 45, yakni merupakan lembaga kehidupan rakyat Indonesia untuk menjamin hak hidupnya memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sehingga


mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang sepenuhnya merupakan hak setiap warga negara. Konsekwensinya, koperasi di Indonesia memiliki tanggung jawab sosial jauh lebih besar daripada tanggung jawab “bisnis” yang menekankan pada efisiensi, produktivitas, keuntungan dan daya saing, dan sangat dipengaruhi oleh politik negara atau intervensi pemerintah dibandingkan koperasi di negara maju. 94 Menurut Wayan Suarja AR, adapun hambatan-hambatan yang menghalangi kemajuan koperasi di Indonesia, yakni: 1. Koperasi yang didirikan tanpa didasari dengan adanya kebutuhan/ kepentingan ekonomi bersama dan prinsip kesukarelaan dari para anggota, sehingga kehilangan jatidirinya sebagai koperasi sejati yang otonom dan swadaya/mandiri 2. Koperasi yang tidak dikelola secara profesional dengan menggunakan teknologi dan kaidah ekonomi modern sebagaimana layaknya sebuah badan usaha 3. Masih terdapat kebijakan regulasi yang kurang mendukung kemajuan koperasi 4. Koperasi masih sering dijadikan oleh segelintir orang/kelompok, baik di luar maupun di dalam gerakan koperasi itu sendiri, untuk mewujudkan kepentingan pribadi atau golongannya, yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan kepentingan anggota koperasi yang bersangkutan dan nilai-nilai luhur serta prinsip-prinsip koperasi. Sebagai akibat dari kondisi di atas, maka: 1. Kinerja dan kontribusi koperasi dalam perekonomian relatif tertinggal dibandingkan badan usaha lainnya; dan 2. Citra koperasi di mata masyarakat kurang baik. Lebih lanjut, kondisi tersebut mengakibatkan terkikisnya kepercayaan, kepedulian, dan dukungan masyarakat kepada koperasi. 95

94

Hariyono, ”Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Pancasila”, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 33. 95 Wayan Suarja A.R, Op. Cit, hal. 43.


Begitu pula yang terjadi pada pelaksanaan pemberdayaan Koperasi Pegawai Republik

Indonesia

Departemen

Agama

Kota

Tebing

Tinggi,

pelaksanaa

pemberdayaan koperasi tidak berjalan semulus yang telah direncanakan, akan tetapi juga mengalami kendala-kendala saat pelaksanaan pemberdayaannya. Adapun hambatan-hambatan dalam pemberdayaan koperasi tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu hambatan dari dalam (internal) anggota koperasi dan hambatan dari luar (external) anggota koperasi, yang mana hambatan-hambatan tersebut merupakan hambatan yang sangat serius yang semestinya mendapat perhatian khusus baik dari pengurus, pengawas, maupun anggota koperasi. Adapun hambatan-hambatan dari dalam (internal) anggota koperasi antara lain, yaitu: 1. Adanya anggota koperasi yang kurang memahami makna dari perkoperasian. Masih adanya anggota koperasi yang kurang pemahamannya terhadap koperasi, yang mana koperasi memiliki struktur kelembagaan (struktur organisasi, struktur kekuasaan, dan struktur insentif) yang unik dan khas dibandingkan badan usaha lainnya. Banyak anggota koperasi beranggapan bahwasannya koperasi tersebut merupakan suatu perkumpulan yang seluruh anggotanya memiliki suatu tanggung jawab yang sama, tanpa adanya struktur kepemimpinan yang menaunginya. Selain itu pula masih adanya anggota koperasi yang beranggapan bahwasannya koperasi merupakan suatu wadah perkumpulan modal, seperti halnya badan hukum lainya, sehingga ada anggota yang beranggapan bahwasannya akan


mendapatkan prestasi/keuntungan sebesar modal yang dimasukkannya ke dalam koperasi tersebut. Hal ini merupakan suatu hambatan yang telah lama berkembang, yang sesungguhnya koperasi tersebut merupakan kerja sama, yaitu suatu bentuk gotong royong berdasarkan asas kesamaan derajat, hak dan kewajiban. Prestasi anggota ditentukan berdasarkan sebesar apa yang telah dilakukannya terhadap koperasi tersebut, bukan berdasarkan modal yang telah dimasukannya ke dalam koperasi tanpa adanya kontribusi yang berkelanjutan terhadap koperasi dari anggota tersebut. Selain itu pula kurang memasyarakatnya informasi tentang praktik-praktik berkoperasi yang baik (best practices) telah menimbulkan berbagai permasalahan mendasar, yang menjadi kendala bagi kemajuan koperasi. 2. Adanya

anggota

koperasi

yang

tidak

menggunakan

program-program

pemberdayaan yang telah disediakan oleh koperasi. Adapun program-program pemberdayaan yang telah disediakan oleh koperasi antara lain: pinjaman kepada anggota, penyediaan barang-barang kebutuhan pokok, usaha pertokoan, dan lain sebagainya, yang mana anggota koperasi masih ada yang tidak mengunakan jasa-jasa tersebut. Hal ini merupakan suatu hambatan yang dapat menjadikan permasalahan tersendiri terhadap pemberdayaan koperasi, terutama Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi. Karena program-program pemberdayaan yang telah disediakan oleh koperasi tersebut merupakan suatu


program terhadap pemberdayaan koperasi, yang merupakan suatu usaha yang dapat memudahkan anggota koperasi tersebut. Selain itu pula yang pada akhirnya program-program pemberdayaan tersebut merupakan upaya yang dilakukan koperasi untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan program-program pemberdayaan yang telah disediakan koperasi tersebut kepada anggotanya. Adapun program-program pemberdayaan tersebut memang ditujukan terhadap anggota koperasi, yang dapat menumbuhkan pangsa pasar sendiri kepada anggotanya. Sedangkan dari luar anggota koperasi atau dari masyarakat sampai sekarang masih kurang mendapatkan kontribusi yang besar dari masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil Rapat Akhir Tahun (RAT) 2006, dari rata-rata penggunaan program-program pemberdayaan koperasi yang dipergunakan oleh anggota mencapai 75% sedangkan dari masyarakat hanya 25% dari keseluruhan penggunaan program-program pemberdayaan yang disediakan oleh koperasi. 96 3. Adanya anggota koperasi yang tidak menggunakan koperasi untuk memasarkan hasil produksinya. Dengan dipasarkannya sendiri hasil produksi anggota koperasi tersebut, maka pertokoan yang didirikan oleh koperasi dapat kehilangan perannya sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, yang pada akhirnya dapat berakibat hasil-hasil produksi anggota yang menitipkan barangnya tidak diketahui oleh anggota

96

Hasil wawancara dengan Zulkarnaen, Bendahara Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi, dilakukan tanggal 28 Mei 2008.


koperasi lainnya maupun masyarakat luas, yang merupakan pangsa pasar yang cukup besar bagi produksi anggota koperasi. Dengan terjadinya hal tersebut maka keuntungan yang diperoleh koperasi dari hasil pendirian pertokoan tersebut juga dapat berkurang, juga akan mengurangi pendapatan koperasi, dan pada akhirnya akan mengurangi Sisa Hasil Usaha yang akan diberikan kepada anggota koperasi. 4. Adanya keterlambatan/penunggakan pembayaran pinjaman dari anggota koperasi. 97 Simpan pinjam merupakan salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh koperasi. Adapun pinjaman yang diberikan koperasi kepada anggotanya yaitu: pinjaman untuk modal usaha para anggota Koperasi, dan bentuk pinjaman konsumer para anggota. Oleh karena itu, pinjaman yang pengembaliannya mengalami keterlambatan dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan kas koperasi, yang pada akhirnya akan mengakibatkan koperasi tersebut tidak memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan urusan rumah tangga koperasi tersebut, atau dapat mengganggu program-program lainnya dari koperasi tersebut. Adapun tunggakan pinjaman dari anggota koperasi tersebut dapat dilihat dari hasil Rapat Akhir Tahun (RAT) 2006, seperti dalam Lampiran 1. Sedangkan kendala-kendala dari luar (external) anggota koperasi, yaitu: pada selisih harga yang ditawarkan koperasi kepada anggotanya, sehingga anggota tidak/jarang menggunakan jasa-jasa yang telah ditawarkan oleh koperasi. 98

97

Hasil wawancara dengan Abdul Halim Lubis, Ketua Koperasi Pegawai Negeri Departemen Agama Kota Tebing Tinggi, dilakukan tanggal 28 Mei 2008. 98 Hasil wawancara dengan Abdul Halim Lubis, Ketua Koperasi Pegawai Negeri Departemen Agama Kota Tebing Tinggi, dilakukan tanggal 28 Mei 2008.


Hal ini disebabkan adanya penawaran harga yang lebih sedikit murah yang diberikan oleh pihak luar, atau dapat diambil contoh banyaknya penawaran terhadap pemenuhan barang-barang kebutuhan pokok anggota yang ditawarkan oleh pasarpasar lainnya, seperti halnya minimarket dan pasar swalayan yang ada di Kota Tebing Tinggi. Anggota koperasi tidak menggunakan jasa Warung serba ada (Waserba) yang telah disediakan oleh koperasi, yang menyebabkan barang-barang yang ada di Waserba tersebut lambat mengalami perputaran, yang akhirnya dapat mengurangi keuntungan koperasi dari sektor penyediaan barang-barang kebutuhan pokok anggotanya.

B. Upaya-upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi Pegawai Negeri Departemen Agama Kota Tebing Tinggi Penyelesaian permasalahan perkoperasian dewasa ini, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi merupakan suatu upaya yang harus dengan segera dilaksanakan, agar perkoperasian Indonesia dapat bersaing bukan hanya di pasar dalam negeri akan tetapi juga dapat bersaing dengan pasar di luar negeri. Hal ini tidak sesuai dengan peningkatan kuantitas/jumlah koperasi yang ada di Indonesia, Wayan Suarja A.R menyatakan: Sampai dengan pertengahan tahun 2006, jumlah koperasi mencapai 123 ribu unit, dengan jumlah anggota sebanyak 27,3 juta orang. Meskipun jumlahnya cukup besar dan terus meningkat, kinerja koperasi masih jauh dari yang diharapkan. Sebagai contoh, jumlah koperasi yang aktif pada tahun 2005 adalah sebanyak 93,8 ribu unit atau hanya sekitar 76% dari koperasi yang ada.


Di antara koperasi yang aktif tersebut hanya 44,7 ribu koperasi atau kurang dari 48% yang menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), salah satu perangkat organisasi yang merupakan lembaga (forum) pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi koperasi. Selain itu, secara rata-rata baru 27% koperasi aktif yang mempunyai manajer koperasi. 99 Peningkatan kualitas lembaga koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat, sesuai dengan jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra koperasi menjadi semakin baik. Dengan demikian diharapkan kelembagaan dan organisasi koperasi, baik primer maupun sekunder akan tertata dan berfungsi dengan baik, infrastruktur pendukung pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas, lembaga gerakan koperasi semakin berfungsi efektif dan mandiri, serta praktik berkoperasi yang baik (best practice) semakin berkembang di kalangan masyarakat luas. Keberhasilan usaha koperasi di Indonesia biasanya bergantung pada dua hal: Pertama, program pemerintah karena koperasi sering dijadikan “kepanjangan” tangan pemerintah dalam mengatur sendiri perekonomian. Kedua, keinginan pemenuhan kebutuhan anggota, jadi koperasi seringkali dipakai sebagai alat pemenuhan kebutuhan anggota yang biasanya juga berkaitan dengan program yang telah dicanangkan pemerintah. 100 Menurut Wayan Suarja A.R Kegiatan-kegiatan pokok dalam peningkatan kualitas kelembagaan koperasi ini antara lain mencakup: 99 100

Wayan Suarja A.R, Op. Cit, hal. 21. Hariyono, Op. Cit, hal. 33.


1. Penyempurnaan undang-undang tentang koperasi beserta peraturan pelaksanaannya; 2. Peninjauan dan penyempurnaan terhadap berbagai peraturan perundangan lainnya yang kurang kondusif bagi koperasi; 3. Koordinasi dan pemberian dukungan dalam rangka penyempurnaan kurikulum pendidikan perkoperasian di sekolah-sekolah; 4. Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan pemasyarakatan contoh-contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilainilai dan prinsip-prinsip koperasi; 5. Peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum koperasi; 6. Pemberian dukungan untuk membantu perkuatan dan kemandirian lembaga gerakan koperasi; 7. Pemberian dukungan dan kemudahan kepada gerakan koperasi untuk melakukan penataan dan perkuatan organisasi serta modernisasi manajemen koperasi primer dan sekunder untuk meningkatkan pelayanan anggota; 8. Pemberian dukungan dan kemudahan untuk pengembangan infrastruktur pendukung pengembangan koperasi di bidang pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan, keuangan dan pembiayaan, teknologi, informasi, promosi, dan pemasaran; 9. Pengembangan sisten pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, calon anggota dan kader koperasi, terutama untuk menanamkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi dalam kehidupan koperasi, yang mengatur secara jelas adanya pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah dan gerakan koperasi; 10. Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan jaringan kerjasama usaha antar koperasi; 11. Peningkatan kemampuan aparat di pusat dan daerah dalam melakukan penilaian dampak regulasi, kebijakan, dan program pembangunan koperasi; dan 12. Peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemberdayaan koperasi dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi terkait. 101 Faktor yang mempengaruhi daya saing suatu usaha termasuk koperasi dan Usaha, Kecil, dan Menengah (UKM) adalah faktor internal dan eksternal suatu perusahaan, baik yang dapat diubah maupun tidak dapat diubah oleh seseorang.

101

Wayan Suarja A.R, Op. Cit, hal. 23


Faktor-faktor yang tidak dapat diubah saat ini, barangkali di masa depan akan dapat dipecahkan yaitu: Faktor internal yang dapat diubah adalah: 1. Pengetahuan dan kemampuan manajer dan pengusaha tentang teknologi, pemasaran, manajemen, dan lain-lain, serta 2. Kemampuan membuat perencanaan dan investasi untuk jangka panjang. Adapun faktor internal yang tidak dapat diubah adalah cakupan dan skala ekonomi atau economics of scope and economies of scale. UKM harus menyadari besarannya, kalau tidak, maka faktor ini akan mengurangi daya saingnya dibandingkan dengan usaha besar. Faktor eksternal yang dapat diubah yang dapat diidentifikasi antara lain: 1. Harga dan kualitas dari faktor produksi (termasuk tanah dan iklim) serta input antara merupakan faktor penting karena menentukan keunggulan komparatif untuk berbagai subsektor. 2. Faktor yang berkaitan dengan nomor (a) diatas, yaitu keterandalan faktorfaktor produksi dan sumber daya input lainnya seperti listrik, air, gas dan yang lainnya. 3. Faktor yang juga berkaitan dengan nomor (a) yaitu menyangkut biaya kredit. Kalau biaya kredit lebih mahal dari biaya social kredit, misalnya karena sebagian besar kredit berasal dari pelepas uang (money lenders), maka secara otomatis akan menurunkan daya saing UKM; 4. Faktor lain yang juga menentukan daya saing UKM adalah ketersediaan input pelengkap, jasa-jasa dan pembeli lokal, khususnya dalam mendukung aglomerasi ekonomi. Kalau faktor-faktor pelengkap ini tidak ada, maka data saing UKM akan rendah; 5. Faktor dukungan jasa infrastruktur oleh pemerintah. Ketersediaan jasa infrastruktur seperti jalan yang buruk kualitasnya, jasa pelabuhan untuk pengiriman barang dengan biaya tinggi, keterbatasan ketersediaan air bersih dan lainnya akan memperburuk atau mengurangi daya saing UKM; 6. Faktor promosi juga sangat penting untuk mengangkat daya saing. Selama ini UKM kurang memperhatikan skala ekonomi dalam melakukan advertensi baik melalui media TV, radio ataupun media cetak. Hal ini dapat berakibat buruk pada daya saing UKM itu sendiri. 7. Faktor lain adalah keberadaan pembeli produk-produk UKM dan koperasi yang saling berkompetisi satu sama lain. Kalau pembeli produk-produk UKM/koperasi memiliki kekuatan monopsoni atau oligopsoni, hal ini akan merugikan mereka. Salah satu solusinya barangkali perlu mengembangkan koperasi sekunder untuk memasarkan produk UKM dan koperasi. 8. Praktek perdagangan illegal oleh perusahaan besar dan terkadang praktek perdagangan legal di Indoensia, tetapi ilegal di negara lain juga dapat


merusak daya saing UKM. Salah satu praktek yang terjadi adalah kolusi untuk menentukan beli produk UKM yang sangat rendah oleh perusahaan besar. 9. Biaya transaksi yang tinggi juga menentukan daya saing UKM khususnya yang melakukan kemitraan dengan besar. Sering sekali perusahaan besar tidak mengindahkan kontrak yang telah disepakati diawal transaksi. Karena penegakan hukum yang lemah, akibatnya si kecil akan tertekan dan biasanya posisinya selalu kalah. 10. Pengaruh otonomisasi yang ditandai dengan adanya Peraturan Daerah yang sering justru menghambat berkembangnya UKM di daerah. Perdaperda ini justru semakin marak dan bahkan terkadang tidak disadari oleh aparat daerah memberi dampak negatif bagi berkembangnya UKM di masing-masing daerah. 11. Adanya pungutan resmi dan tidak resmi (pungli) juga menjadi beban bagi berkembangnya UKM. Pungutan liar (pungli) menjadi beban hampir di semua sektor usaha. 12. Disebagian besar subsektor, pesaing sering terlibat dalam praktek-praktek bisni yang tidak legal untuk meningkatkan daya saingnya, seperti pembayaran pajak impor dan ekspor dibawah tangan, demikian juga untuk PPN dan PPH, perolehan sumber daya alam secara ilegal seperti kayu dibeli secara illegal atau penyampaian impor dan ekspor yang tidak transparan (tidak jujur). 13. Terkadang adanya diskriminasi bisnis berdasarkan atas ras, suku, agama dan lain-lain. 14. Secara umum, UKM secara individu tidak mampu membiayai penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, dengan pembiayaan penelitian dan pengembangan secara kolektif akan mampu meningkatkan daya saing UKM tersebut. Sebaliknya, faktor eksternal yang tidak dapat diubah yang mempengaruhi daya saing UKM adalah biaya modal di pasar tingkat suku bunga bagi UKM biasanya lebih besar dapat bagi usaha besar kalau kreditnya lebih kecil. Hal ini terjadi karena biaya tetap untuk memperoleh, mengadministrasikan, dan mengawasi pinjaman merupakan persentase nilai mereka pinjaman cenderung menurun sejalan dengan meningkatnya nilai kredit yang dipinjam. 102 Upaya-upaya yang dilakukan untuk mangatasi hambatan dalam pemberdayaan koperasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian pula yaitu upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dari dalam (internal) anggota koperasi dan upaya yang

102

Wayan Dipta, Op. Cit, hal. 32.


dilakukan untuk mengatasi hambatan dari luar (external) anggota koperasi, yang mana upaya-upaya tersebut telah dilakukan pengurus koperasi untuk mengatasi hambatan terhadap pelaksanaan pemberdayaan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dari dalam (internal) anggota koperasi antara lain, yaitu: 1. Memberikan penyuluhan yang lebih intensif kepada anggota koperasi tentang perkoperasian. Upaya yang dilakukan oleh pengurus koperasi terhadap pemberian penyuluhan kepada anggotanya, selain bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi juga dilakukan dengan mengadakan pertemuan antar anggota yang dilaksanakan setiap akhir bulannya dan bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota dan pengurus, sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis antar sesama anggota dan pengurus. Dengan adanya pertemuan ini diharapkan memberikan masukan-masukan tentang perkoperasian, kewirausahaan dan peluang-peluang usaha lainnya kepada anggotanya. Adapun pendekatan-pendekatan yang dilakukan pengurus kepada anggotanya dilakukan secara persuasif, yang maksudnya adalah pendekatan yang dilakukan pengurus tersebut lebih dititikberatkan kepada pemberian pengarahanpengarahan yang akan membuka pola pikir anggota koperasi tentang perkoperasian, maupun dalam bidang kewirausahaan.


Selain itu pula, pengurus koperasi mengundang pihak-pihak terkait bukan hanya di bidang perkoperasian, akan tetapi juga orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang kewirausahaan untuk memberikan pengarahan. Dengan cara memberikan ceramah-ceramah di bidang perkoperasian dan bidang usaha yang memiliki prospek yang cerah, dan bidang usaha yang sedang berkembang dewasa ini. 103 2. Memberikan penghargaan kepada anggota koperasi yang mengunakan programprogram pemberdayaan yang telah disediakan oleh koperasi. Seperti yang telah disebutkan di atas, program-program pemberdayaan yang telah disediakan oleh koperasi, antara lain pinjaman kepada anggota, penyediaan barang-barang kebutuhan pokok, usaha pertokoan, dan lain sebagainya. Karena masih adanya anggota koperasi yang tidak mengunakan program-program pemberdayaan tersebut, maka pengurus koperasi mengadakan suatu kebijakan bagi anggota koperasi yang menggunakan program-program pemberdayaan yang telah disediakan tersebut dengan memberikan penghargaan kepada anggotanya. Adapun bentuk penghargaan tersebut antara lain: a. Memberikan souvenir kepada anggota koperasi yang melakukan transaksi di atas Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Warung Serba Ada (Waserba); b. Memberikan potongan bunga pinjaman sebesar 1% dari pinjaman di atas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 20 bulan; c. Memberikan penghargaan anggota koperasi terbaik setiap bulannya, kepada anggota koperasi yang menitipkan hasil produksinya dengan transaksi produk tersebut yang terbesar. 104 103

Hasil wawancara dengan H. Abdul Halim Lubis, Ketua Koperasi Pegawai Negeri Departemen Agama Kota Tebing Tinggi. dilakukan tanggal 28 Mei 2008. 104 Ibid.


3. Mengadakan pengawasan terhadap kegiatan usaha anggota koperasi yang menggunakan pinjaman dari koperasi. 105 Pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Koperasi untuk mengawasi penggunaan keuangan koperasi yang dilakukan anggota terhadap usahanya. Adapun pengawasan yang dilakukan badan pengawas koperasi, meliputi penyesuaian kegiatan usaha yang dilakukan oleh anggota, dan penggunaan keuangan koperasi yang dipinjam oleh anggota. 106 Adapun pengawasan tersebut dilakukan setiap bulannya sebanyak 2(dua) kali, pada minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya. Yang mana badan pengawas melakukan pengawasan dengan mendatangi anggota koperasi dan unit usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada disekitaran Koperasi, dengan cara melihat langsung proses produksi, dan pembukuan dari anggota dan non anggota koperasi yang mengadakan pinjaman kepada koperasi. Dengan pengawasan ini diharapkan penggunaan keuangan koperasi dapat dilakukan dengan tepat guna, tanpa adanya penyelewengan-penyelewengan keuangan yang dilakukan oleh anggota maupun non anggota koperasi yang mengadakan pinjaman kepada koperasi, dan pengembalian pinjaman dapat dikembalikan tepat pada waktunya. 105

Hasil wawancara dengan Abdul Halim Lubis, Ketua Koperasi Pegawai Negeri Departemen Agama Kota Tebing Tinggi, dilakukan tanggal 28 Mei 2008. 106 Hasil wawancara dengan Hamdani, Ketua Badan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri Departemen Agama Kota Tebing Tinggi, dilakukan tanggal 28 Mei 2008.


Hasil dari pengawasan Badan Pengawas Koperasi ini akan disampaikan pada Rapat Akhir Tahun (RAT) dan hasil pengawasan Badan Pengawas tersebut dapat dijadikan rujukan bagi pemberian pinjaman kepada anggota dan non anggota koperasi di kemudian hari. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dari luar (external) anggota koperasi, yaitu mengupayakan pemberian harga yang sama dengan harga pasaran terhadap barang yang ditawarkan dan memberikan kemudahankemudahan lainnya kepada anggota koperasi terhadap kepemilikan barang yang ditawarkan tersebut, sehingga anggota koperasi lebih sering menggunakan jasa-jasa dan barang-barang yang telah ditawarkan oleh koperasi. Adapun upaya di atas tersebut dilakukan pengurus koperasi dengan selalu memperhatikan harga pasar yang berlaku di Tebing Tinggi, dan memberikan penyuluhan harga yang akan ditawarkan oleh anggota koperasi terhadap barang produksinya, agar barang produksi anggota koperasi dapat bersaing di pasaran. Sedangkan upaya lain yang dilakukan oleh pengurus untuk menambah minat anggota koperasi menggunakan jasa-jasa yang ditawarkan koperasi adalah memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan pokok anggotanya dengan mengadakan program pengiriman barang kebutuhan pokok yang disediakan Waserba langsung ke rumah-rumah konsumennya, dengan program ini anggota koperasi dapat membeli langsung kebutuhan pokoknya dan dapat memesan melalui nomor telepon Waserba, yang kemudian langsung diantarkan ke rumah pemesan tersebut. Hal ini


lebih memberikan kemudahan kepada anggota koperasi dalam hal belanja kebutuhan pokoknya. 107 Selain itu pula dalam hal pembayaran setelah pembelian barang-barang kebutuhan pokok tersebut, pengurus koperasi mempunyai kebijakan terhadap anggotannya yaitu dapat membayarkan langsung, dan sedangkan apabila akan dibayarkan di kemudian hari anggota koperasi terebut juga bisa hanya membubuhkan tanda tangannya dan Nomor Induk Kepegawaian, yang pada akhirnya akan dilakukan pemotongan gaji pada bulan berikutnya. Hal ini dapat memudahkan anggota koperasi yang tidak memiliki uang tunai (cash flow) untuk pemenuhan kebutuhan sehariharinya. 108 Dari semua upaya yang dilakukan oleh pengurus koperasi tersebut diharapkan semua pogram pemberdayaan koperasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan program-program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi.

107

Hasil wawancara dengan H. Abdul Halim Lubis, Ketua Koperasi Pegawai Negeri Departemen Agama Kota Tebing Tinggi. dilakukan tanggal 28 Mei 2008. 108 Ibid.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 1. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Indonesia, dilakukan melalui meningkatkan kembali peran koperasi dan perkuatan posisi UMKM dalam Sistem Perekonomian Nasional, peningkatan kembali koperasi dan perkuatan UMKM dilakukan dengan memperbaiki akses UMKM terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar serta memperbaiki iklim usaha, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan, dan mengembangkan potensi sumber daya lokal. 2. Pelaksanaan pemberdayaan yang telah dilakukan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi, yaitu mengembangkan usaha para anggota koperasi, memberikan penyuluhan, pelatihan dan pendidikan kewirausahaan terhadap anggota koperasi, memberikan pinjaman kepada anggota koperasi, memberikan pinjaman masyarakat non anggota koperasi yang merupakan unit usaha binaan koperasi, mengadakan asuransi terhadap setiap pinjaman, menyediakan barang-barang kebutuhan pokok anggota, mengadakan usaha pertokoan, serta pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). 3. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemberdayaan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi dan upayaupaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu dari dalam (internal) dan dari luar (external) anggota koperasi.


B. Saran Dalam kesempatan ini penulis memberikan saran-saran, yaitu: 1. Kepada pengurus dan pengawas serta anggota koperasi diharapkan lebih mengoptimalkan peran koperasi sebagai suatu badan hukum yang berasaskan kebersamaan, kerakyatan serta kemandirian, demi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu pula diharapkan pada semua pengurus koperasi agar lebih kreatif dalam rangka pemberdayaan sumber daya anggota agar kemajuan koperasi lebih optimal. Begitu pula dengan badan pengawas koperasi agar lebih intensif dalam melakukan tugasnya agar penggunaan keuangan koperasi lebih tepat guna. 2. Kepada pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Koperasi, Usaha, Mikro, dan Menengah, agar lebih memperhatikan perkembangan koperasi yang berada dalam ruang lingkup kewenangannya. Memberikan informasi deregulasi tentang perkoperasian yang berkembang, memudahkan segala bentuk perizinan bagi koperasi,

serta

lebih

intensif

mengawasi

pertumbuhan

koperasi,

agar

perkoperasian di Indonesia meningkat bukan hanya dari segi kuantitas akan tetapi diharapkan lebih meningkat pada segi kualitas koperasi tersebut. 3. Bagi lembaga penyediaan keuangan dalam hal ini perbankan, agar lebih mengutamakan kerja sama kepada Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, serta lebih mengutamakan pemberian pinjaman kepada Koperasi, dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah dengan bunga rendah, dan pengembalian pinjaman dengan jangka waktu yang panjang, agar koperasi di Indonesia dapat berkembang dengan pesat.


DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku dan Makalah Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Bina Aksara, 1987. Baga, L.M, “Foolisiasi” Koperasi, Kompas, 12 Juli 2003 Chaniago, Arif, Perkoperasian di Indonesia, Bandung: Angkasa, 1984. Dipta, I Wayan, Asisten Deputi Urusan Penelitian Sumber Daya Usaha Kecil dan Menengah, Makalah: Pengembangan Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah, Jakarta, 28 April 2004. Djojohadikoesoemo, R.M. Margoro. Sepuluh Tahun Koperasi :Penerangan tentang Koperasi oleh Pemerintah 1930-1940, Batavia-C : Balai Pustaka, 1941. Hadhikusuma, R.T. Sutanty Rahardja, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005. Hariyono, Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Pancasila, Bandung: Alumni, 2003. Hartini, Rahayu, Hukum Komersial. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 1974. Kantor Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah, “Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi”, Jakarta: Kantor Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia, 2000. Kartasapoetra, G., Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Jakarta: Bima Aksara, 1987. Kartasasmita, Ginandjar, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Kemitraan Guna Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh Dan Mandiri, Seminar Nasional Lembaga Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi (LP2KMK-GOLKAR), Jakarta, 7 Nopember 1996. Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997. Lubis, M. Solly, Filsafat Ilmu Dan Penelitian, Bandung: Mandar Madju, 1994.


M.D, Sagimun. Koperasi Soko Guru Ekonomi Nasional Indonesia, Cetakan Ketiga, Jakarta: tanpa penerbit, 1989. Manurung, Martin, Indonesia: “Menuju Demokrasi Ekonami”, Dalam Kumpulan Makalah Sistem Ekonomi, Jakarta: FEUI, 1998. Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999. Muis, Abdul, Bunga Rampai Hukum Dagang, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,1990 __________, Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyrakat, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1991. ___________, Hukum Persekutuan dan Perseroan, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2006 Nazir, M., Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998. Pachta, Andjar, Bachtiar W, Myra Rosana dan Benemay, Nadia Maulisa, Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005. Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Perkumpulan, Perseroan, dan Koperasi di Indonesia, Jakarta: Dian Rakyat, 1969). Purwanto, U., Petunjuk Praktis Tentang Cara Mendirikan Dan Mengelola Koperasi Di Indonesia, Semarang: Aneka Ilmu, 1989. Reksohadiprodjo, Sukanto, Managemen Koperasi, edisi 5, Jogjakarta: BPFE UGM, 1998. Rudianto, Akuntansi Koperasi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2006. Sitio, Arifin, Koperasi Teori Dan Praktik, Jakarta: Erlangga, 2001. Soekamto, Soerjono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986. Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatrif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.


Suarja, Wayan, Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, Kebijakan Dan Strategi Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Disampaikan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DPP-Perhimpunan Kebangsaan Jakarta, Tanggal 1 Juni 2006. _____________, Kebijakan Pemberdayaan UKM Dan Koperasi Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat Dan Menanggulangi Kemiskinan, Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Disampaikan dalam acara Bimbingan Teknis Pengembangan UMKM dalam rangka Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, diadakan oleh LPPM. IPB-Bogor, 7 dan 8 Nopember 2007. Sumarjono, Maria S.W., Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Yogyakarta: Gramedia, 1989. Sumodiningrat, Gunawan, Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999. Sungono, Bambang, Metodelogi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, 1997. Suryabrata, Samadi, Metodelogi penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998. Sutrisno, Rekonstruksi Pemahaman Koperasi; Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat, Jakarta: Instans, 2001. Tambunan, Tulus, Prospek Koperasi Pengusaha dan Petani di Indonesia dalam Tekanan Globalisasi Ekonomi dan Liberalisasi Perdagangan Dunia, Jakarta: Kadin Indonesia / Pusat Studi Industri dan UKM Universitas Trisakti, 2004. Untung, Budi, Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia, Jogjakarta: Andi, 2005. Utama, Made Suyana, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Rakyat Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, Bali: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, tanpa tahun. Widiyanti, Ninik dan Sunindhia, Y.W., Koperasi dan Perekonomian Indonesia, Cetakan Keempat, Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiakarsa, 2003. Wigjosoebroto, Sutandyo, Apakah Sesungguhnya Penelitian itu, Kertas Kerja, Surabaya: Universitas Erlangga, 1997. Wuisman, J.J.J M., dengan penyunting M. Hisman. Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Jilid 1, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996.


Yusuf, Rasyid, Suprastha, Nyoman dan Widayatmoko, Ekonomi Koperasi, Cetakan Kedua, Jakarta: Yayasan Mpu Ajar Artha, 2000.

B. Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor Nomor. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara. Republik Indonesia, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor. 98/KEP/M.KUM/IX/2004 tentang peranan Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi. Republik Indonesia, Keputusan Bersama Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah dan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah/Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor: 01/SKB/M/2001. Nomor: 15/SKB/Meneg/VII 2001 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah/Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah

C. Website http:\\www.depkop.go.id, Jum’at, 23 Mei 2008. http:\\www.hukumonline.com, Jum’at, 23 Mei 2008.


SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA M E D A N 2008

Recommend Documents