REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
TENTANG KERJA SAMA MARITIM
ANT ARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak"):
BERKEINGINAN untuk memperkuat lebih lanjut hubungan bilateral yang telah
berjalan di antara kedua negara;
MENCATAT kerja sama efektif dan bermanfaat di antara kedua negara dalam
bidang-bidang, antara lain: keselamatan dan navigasi maritim , keamanan maritim, dialog dan kerja sama antara para pihak yang berwenang, penelitian ilmiah iklim dan kelautan, perikanan yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup;
MENGAKUI pentingnya memperluas dan memperdalam kerja sama maritim
antara Para Pihak untuk memperkaya kem itraan bilateral yang bermanfaat bagi kedua bangsa;
MENYADARI bahwa kerja sama maritim yang lebih erat diantara kedua negara
meningkatkan
rasa
saling
percaya
dan
pengertian
serta
memajukan
pengembangan hubungan yang bersahabat;
MENGINGAT KEMBALI pentingnya mematuhi kebiasaan hukum internasional sebagaimana tercermin dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982;
MERUJUK PADA ketentuan terkait dalam Kem itraan Komprehensif dan
Rencana Aksi dari Kemitraan Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat, dikeluarkan pad a tahun 2010, Persetujuan tentang Kerjasama llmiah dan Teknologi yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2010 dan Persetujuan dalam Pencarian dan Penyelamatan di Laut yang ditandatangani pada tanggal 5 Juli 1988;
SESUAI DENGAN hukum nasional dan perundang-undangan Para Pihak,
TELAH MENCAPAI pengertian-pengertian sebagai berikut:
Bagian 1 Tujuan
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ("MSP") ini adalah untuk membentuk suatu kerangka kerja untuk memperkuat lebih lanjut kerja sama bilateral di bidang maritim.
Bagian 2 Bidang-Bidang Kerja Sama
Para Pihak berniat untuk memajukan kerja sama maritim dengan bidangbidang umum sebagai berikut:
1. Keamanan Maritim
2. Ekonomi Maritim 3. Sumber Daya Kelautan dan Konservasi dan Pengelolaan Perikanan 4 . Keselamatan dan Navigasi Maritim
5. llmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan 6. Program dan Bidang-Bidang Kerja Sama lainnya yang ditetapkan bersama oleh kedua belah Pihak.
Bagian 3 Pengaturan Pelaksanaan
Kerja sama yang didorong pada Bagian 2 dari MSP ini akan dilakukan melalui pengaturan-pengaturan tertentu yang akan dikembangkan oleh Para Pihak atau instansi pemerintah terkait. Para Pihak berniat untuk menunjuk focal point nasional untuk memfasilitasi pelaksanaan MSP ini.
Bagian 4 Hak Kekayaan lntelektual
Setiap kegiatan yang dapat memiliki implikasi terhadap Kekayaan lntelektual dan kepemilikan atas hasil penelitian harus dibahas di antara Para Pihak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan masing-masing yang berlaku.
Bagian 5 Perubahan
MSP ini dapat diubah atau ditambah setiap saat secara tertulis dengan persetujuan Para Pihak.
Bagian 6 Kerja Sama Yang Berjalan
MSP ini tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi kerjasama yang berjalan
antara Para Pihak atau kemampuan Para Pihak untuk menyepakati perjanjian atau pengaturan lainnya mengenai hal-hal yang termasuk di dalam maupun di luar ruang lingkup MSP ini. MSP ini tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi kerja sama salah satu Pihak atau badan pemerintah terkait dengan negaranegara lain dan organisasi-organisasi internasional.
Bagian 7 Penyelesaian Perselisihan
Perselisihan berkaitan dengan penafsiran , penerapan, dan/atau pelaksanaan dari MSP ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi antara Para Pihak.
Bagian 8 Lain-Lain
1. MSP
ini tidak
mengikat secara
hukum dan tidak
ditujukan
untuk
menimbulkan hak dan kewajiban secara hukum. 2. Kerja sama berdasarkan MSP ini dapat dimulai pada saat tanggal penandatanganan akhir dan berlaku untuk jangka waktu lima tah un. Para Pihak dapat meninjau kembali MSP pada akhir jangka waktu dan dapat melanjutkan MSP ini melalui kesepakatan bersama secara tertulis.
3. Salah satu Pihak dapat menghentikan kerja sama berdasarkan MSP ini dengan
memberitahukan
pemberitahuan
tersebut
secara
tertu lis
sekurang-kurangnya
sebelum tanggal penghentian MSP secara efektif.
kepada
Pihak
disampaikan
tiga
lainnya, bulan
DITANDATANGANI , tanggal
l7
dalam
rangkap
dua,
Oktober 2015 dan pada tanggal
14
di
Washington
DC
pada
Oktober 2015, dalam bahasa
Indonesia dan bahasa lnggris. UNTUK PEMERINTAH
UNTUK PEMERINTAH A SERIKAT
NTERI LUAR NE ERi
~ ~
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ON MARITIME COOPERATION
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America (hereinafter referred to as "the Participants"):
DESIRING to further promote the existing bilateral relations between the two
countries;
NOTING the fruitful and effective cooperation between the two countries in the
fields of, among others: maritime safety and navigation, maritime security, dialogue and cooperation between competent authorities, climate and marine scientific research , sustainable fisheries and environmental protection;
RECOGNIZING the importance of expanding and deepening
maritime
cooperation between the Participants for enriching the bilateral partnership to the benefit of our two peoples;
REALIZING that closer maritime cooperation between the two countries
enhances mutual trust and understanding and promotes the development of a friendly relationship ;
RECALLING the fundamental importance of complying with customary
international law as reflected in the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea;
REFERRING TO the relevant contents in the Comprehensive Partnership and
its Plan of Action for Comprehensive Partnership between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America, issued in 2010, the Agreement on Scientific and Technological Cooperation signed on March 29, 2010 and the Agreement on Maritime Search and Rescue signed on July 5, 1988;
PURSUANT TO the
respective national laws and regulations of the
Participants,
Have reached the following understandings:
Section 1 Objective
The objective of th is Memorandum of Understanding ("MOU") is to establish a framework for further strengthening bilateral maritime cooperation.
Section 2 Areas of Cooperation
The Participants intend to promote maritime cooperation in the following general areas:
1. Maritime Security 2. Maritime Economy 3. Marine Resources and Fisheries Conservation and Management 4. Maritime Safety and Navigation 5. Marine Science and Technology 6. Other Programs and Areas of Cooperation Jointly Determined by Both Parties.
Section 3 Implementing Arrangements
The cooperation promoted under Section 2 of this MOU is to be carried out through specific arrangements to be developed by the Participants or their relevant government agencies. The Participants intend to designate national focal points to facil itate the implementation of this MOU .
Section 4 Intellectual Property Rights
Any activities that might have Intellectual Property implications and ownership of research results should be discussed among the Participants in accordance with the respective rules and regulation.
Section 5 Modification
The MOU may be modified or amended at any time in writing by mutual consent of the Participants.
Section 6 Existing Cooperation
This MOU is not intended to affect any existing cooperation between the Participants or the ability of the Participants to conclude other agreements or arrangements regarding matters within or outside the scope of this MOU. This
MOU is not intended to affect the cooperation of either Participant or its relevant government agencies with other states and international organizations.
Section 7 Settlement of Differences
Any difference on the interpretation, application, and/or implementation of this
MOU should be settled amicably through consultation between the Participants.
Section 8 Miscellaneous
1. This MOU is not legally binding and is not intended to give rise to legal rights or obligations. 2. Cooperation under this MOU may commence on the date of its last signing and continue for a period of five years. The Participants may review the MOU at the end of this period and may continue this MOU by mutual written consent. 3. Either Participant may discontinue its cooperation under this MOU by notifying the other Participant in writing , in which event it should endeavor to provide notice at least three months in advance of the effective date of discontinuation .
SIGNED, in duplicala, in Washington DC on
1. 7
October 2015 and
~ 4 October 2015 in the English and Indonesian languages.
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPU Id INDONESIA
R MINISTER FOR FOREIGN AF
FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
