Renstra Dinas PU Tahun 2011 - 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Bidang Pekerjaan Umum merupakan salah satu bidang yang vital dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Barru khususnya dalam rangka mendukung/membackup bidang lainnya. Hal iniberkaitan dengan tugas pokoknya yakni pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum. Peran Dinas Pekerjaan Umum tersebut tidak dapat dilepaskan dari fungsinya sehingga kinerja Dinas akan berdampak secara langsung terhadap kinerja pembangunan Kabupaten secara umum. Dukungan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan khususnya dalam mengakselerasikan pembangunan perekonomian. Relevansinya adalah pengembangan ekonomi membutuhkan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana/infrastruktur fisik berupa transportasi dan sarana-sarana perekonomian lainnya. Namun demikian ketersedian sarana-sarana fisik dimaksud belum seluruhnya dapat dipenuhi sehingga diperlukan penambahan dan perluasan jaringan jalan dan jembatan untuk dijadikan prioritas utama, peningkatan air bersih baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka mendorong perkembangan perekonomian daerah, peningkatan penataan lingkungan pemukiman yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rumah dan lingkungan yang sehat dengan prioritas pada masyarakat miskin dan kawasan kumuh serta penambahan dan perluasan jaringan irigasi dalam penguatan perekonomian masyarakat pertanian. Dengan demikian, penyususan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Daerah dapat dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan selama lima tahun kedepan dengan program/Kegiatan yang disusun berdasarkan hasil identifikasi dan analisis kebutuhan masyarakat.
1.2. LANDASAN HUKUM Dalam penyusan Rencana Strategis, Landasan Hukum yang digunakan sebagai acuan antara lain : 1. Undang-Undang No. 21 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 ). 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI 4286) 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355) 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lemabaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)
1
Renstra Dinas PU Tahun 2011 - 2015 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor 104 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4421) 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4337). 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438). 8. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah 0tonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nomor 3952). 9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005, Tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. 10. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Barru. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Barru Tahun 20102015). 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Barru Tahun 2010-2015 13. Peraturan Bupati Barru Nomor 25 Tahun 2008
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru 2010 – 2015 disusun dengan maksud menyediakan acuan bagi aparat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Berdasrakan hal tersebut, maka Rencana Startegis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum disusun dengan Tujuan Sebagai Berikut : 1. Menyediakan satu acuan resmi bagi aparat Dinas Pekerjaan Umum dala menentukan prioritas Program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayayai oleh APBD setempat dan sumber pembiyaan selain APBD 2. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan bagi Dinas Pekerjaan Umum Kab. Barru. 3. Menjabarkan Gambaran tentang kondisi umum ketersedian sarana dan prasarana daerah sekarang dalam konstelasi regional dan Nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten. 4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pekerjaan Umum dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. 5. Memudahkan selurur jajaran aparatur Dinas Pekerjaan Umum Daerah untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan oprasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.
2
Renstra Dinas PU Tahun 2011 - 2015 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN BAB.I : PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB.II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas Dan Fungsi SKPD 2.2. Sumber Daya SKPD 2.3. Capaian Kinerja SKPD BAB. III : ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI. 3.1. 3.2.
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Isu – Isu Strategis
BAB. IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN 4.1. 4.2. 4.3.
Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran Janka Menengah Strategi dan Kebijakan
BAB. V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
KINERJA,
BAB.VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB. VII. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
3
Renstra Dinas PU Tahun 2011 - 2015 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. TUGAS DAN FUNSI SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru memiliki tugas pokok sebagai berikut : Merencanakan,
melaksanakan
dan
mengendalikan
pembangunan,
pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan, keciptakaryaan, pengairan, sarana dan prasarana penyehatan lingkungan pemukiman serta melaksanakan pembangunan-pembangunan fasilitas umum. Dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Daerah memiliki fungsi ; 1. Pelaksanaan, perencanaan dan penyusunan program serta mengendalikan pelaksanaan pembangunan, pengembangan fasilitas umum, 2. Pelaksanaan
survey
pendataan,
penyusunan
program pengendalian,
evaluasi dan pemantauan standarisasi bangunan, 3. Pemberian bimbingan Teknis di bidang Pekerjaan Umum, 4. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatalaksanaan rumah tangga Dinas yang meliputi kepegawaian, keuangan dan urusan umum, 5. Pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan pihak pemerintah/ swasta, 6. Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi unit kerja terkait, 7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan. 2.2. SUMBER DAYA SKPD 2.2.1.
Struktur Organisasi
Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat : -
Tugas Pokok : Sekretariat mepunyai tugas membantu kepala Dinas dalam melakukan koordinasi
penyusunan
program,
pelayanan
administrasi
serta
pengelolaan keuangan baik dalam satuan organisasi dinas maupun dalam lembaga antar dinas/perangkat daerah lainnya. -
Fungsi : a. Pengkoordinasian penyusunan program; b. Pengelolaan keuangan; 4
Renstra Dinas PU Tahun 2011 - 2015 c. Pelayanan administrasi yang meliputi surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum. -
Sekretariat teridiri dari : a) Subbagian Penyusunan Program; b) Subbagian Keuangan; dan c) Subbagian Umum.
c. Bina Marga : -
Tugas Pokok : Bina Marga mempunyai tugas membantu kepala dinas dan melakukan kegiatan
dalam
menyusun
perumusan
kebijakan
teknis,
menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang bina marga. -
Fungsi : a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga; b. Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang bina marga; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina marga; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
-
Bina Marga terdiri dari : 1) Seksi Jalan; 2) Seksi Pemeliharaan Jalan; 3) Seksi Peralatan.
d. Pengairan: -
Tugas Pokok : Pengairan mempunyai tugas membantu kepala dinas dan melakukan kegiatan
dalam
menyusun
perumusan
kebijakan
teknis,
menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang pengairan. -
Fungsi : a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pengairan; b. Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pengairan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengairan; dan
5
Renstra Dinas PU Tahun 2011 - 2015 d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum. -
Pengairan terdiri dari : a) Seksi Irigasi; b) Seksi Sungai dan Pantai; dan c) Seksi Pemeliharaan.
e. Cipta Karya: -
Tugas Pokok : Cipta Karya mempunyai tugas membantu kepala dinas dan melakukan kegiatan
dalam
menyusun
perumusan
kebijakan
teknis,
menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang cipta karya. -
Fungsi : a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang cipta karya; b. Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang cipta karya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang cipta karya; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
-
Cipta Karya terdiri dari : 1) Seksi Gedung dan Tata Ruang; 2) Seksi Perencanaan; dan 3) Seksi Pengawasan.
f. Bidang Penyehatan Lingkungan Pemukiman : -
Tugas Pokok : Penyehatan Lingkungan Pemukiman mempunyai tugas membantu kepala dinas dan melakukan kegiatan dalam menyusun perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang Penyehatan Lingkungan Pemukiman.
-
Fungsi : a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Penyehatan Lingkungan Pemukiman; b. Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di Penyehatan Lingkungan Pemukiman; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penyehatan Lingkungan Pemukiman; dan
6
Renstra Dinas PU Tahun 2011 - 2015 d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum. -
Penyehatan Lingkungan Pemukiman terdiri dari : a) Seksi Kebersihan; b) Seksi Pertamanan dan Pemakaman; dan c) Seksi Pemukiman.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsinya serta melaksanakan sebagian tugas dinas yang diberikan oleh kepala dinas; 2. Pengelompokan dan pembagian tugas akan diatur lebih lanjut oleh kepala dinas ; 3. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 1. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan tanggung jawab kepala dinas. 2. Pembentukan kelompok jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1) serta pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara skematis susunan organisasi dapat digambarkan sebagai berikut : (lampiran) 2.2.2. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 149 orang, terdiri dari 63 orang PNS dan 86 orang tenaga honorer. Adapun jumlah pegawai berdasarkan golongan sebagai berikut : a. Pegawai Negeri :
Golongan
Jumlah
Jenis Kelamin
Keterangan
Laki-Laki
Perempuan
IV/c
1
1
-
IV/b
1
1
-
7
Renstra Dinas PU Tahun 2011 - 2015 IV/a
-
-
-
III/d
2
2
-
III/c
3
2
1
III/b
29
21
8
III/a
21
13
8
II/d
6
5
1
II/c
3
2
1
II/b
15
13
2
II/a
7
6
1
I/d
-
-
-
I/c
-
-
-
I/b
1
1
-
I/a
-
-
-
Total
89
67
22
b. Tenaga Kontrak/ Honorarium :
Spesifikasi
Jumlah
Jenis Kelamin Laki-laki
Perempuan
Administrasi
-
-
Operator Komputer
-
-
2
2
-
Cleaning Service
1
1
Satpam
2
2
Total
5
5
Keterangan
Perencanaan Teknis
Sopir/ Operator dan Mekanik
c. Satuan Tugas Kebersihan : Jenis kelamin
Spesifikasi
Jumlah
Staf Ahli
1
1
Pengawas
1
1
7
7
Buruh
64
64
Total
73
73
Sopir/ Operator Alat Berat
Laki-laki
Perempuan
Keterangan
8
Renstra Dinas PU Tahun 2011 - 2015
d. Penjaga Pintu Air : 20 Orang Sementara itu berdasarkan jenjang pendidikan, kondisi aparat Dinas PU Kabupaten Barru dapat diuraikan sebagai berikut : a. Aparat PNS : Jenis Pendidikan No.
1 2 3
Jenjang Pendidikan
Non Teknis
Teknis
Pasca Sarjana (
2
2
8
29
37
11
7
18
S2) Sarjana (S1) Sarjana Muda (D3)
Jumlah
4
SLTA
18
10
28
5
SLTP
2
-
2
6
SD
2
-
2
Total
41
48
89
Ket.
b. Tenaga Honorer/ Kontrak Jenis Pendidikan No.
1 2 3
Jenjang Pendidikan
Pasca Sarjana ( S2) Sarjana (S1) Sarjana Muda (D3)
Jumlah
Non Teknis
Teknis
-
-
-
3
6
9
-
1
1
4
SLTA
10
8
18
5
SLTP
1
-
1
6
SD
3
-
3
Total
17
15
32
Ket.
c. Tenaga Honorer/ Kontrak pada Satgas Kebersihan Jenis Pendidikan No.
Jenjang Pendidikan
Non Teknis
Teknis
Jumlah
Ket.
9
Renstra Dinas PU Tahun 2011 - 2015 1 2
Sarjana (S1) Sarjana Muda (D3)
-
-
-
2
-
2
3
SLTA
13
-
13
4
SLTP
12
-
12
5
SD/SR
46
-
46
73
-
73
Total
d. Tenaga Honorer/ Kontrak Penjaga Pintu Air Jenis Pendidikan No.
Jenjang Pendidikan
1
Jumlah
Non Teknis
Teknis
Sarjana (S1)
-
-
-
2
Sarjana Muda(D3)
1
-
1
3
SLTA
4
1
5
4
SLTP
1
-
1
5
SD/SR
11
-
11
-
20
Total
Ket.
*Sumber Kabag Umum Dinas PUK Barru Sementara perlengkapan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru antara lain : No
Uraian
Jumlah
Kondisi
1.
Kendaraan Operasional
4 Unit
Baik
2.
Dump Truck sebanyak 7
7 Unit
Baik
3.
Truck sebanyak
2 Unit
Baik
4.
Pickup
3 Unit
Baik
5.
Loader
2 Unit
Rusak
6.
Backhoe Loader
1Unit
Baik
7.
Stoomwalls 6 ton
5 Unit
1baik/4Rusak
8.
Stoomwals 3 ton
3 Unit
Rusak
9.
Baby walls
1 unit
Baik
10.
Tire Roller
1 unit
Rusak
11.
Vibretor Roller
2 unit
Rusak
12.
Truck Crane
1 unit
Baik
Ket
10
Renstra Dinas PU Tahun 2011 - 2015 13.
Stone Cruisher 20 Ton
2 unit
Baik
14.
Stone Cruisher 6 Ton
2 unit
Baik
15.
Asphalt Sprayer
2 unit
1Baik/1Rusak
16.
Kendaraan roda 2
26 unit
24Baik/2 Rsk
17.
Kendaraan Roda 3
7 unit
Baik
18.
Arm Roll
2 unit
Baik
19.
Dump Truck
5 unit
2Bk/3 Rsk
20.
Dozer
1 unit
Baik
21.
Komputer
11 set
4 Bk/7 Rsk
22.
Laptop
4 unit
2 Bk/2 Rsk
2.3. CAPAIAN KINERJA SKPD Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum daerah, dalam hal ini sebagai pelaksanaan kebijakan teknis dibidang ke-PU-an yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan, dapat dijelaskan bahwa untuk penanganan jalan dan jembatan hingga tahun 2010 Panjang jalan yg di aspal untuk jalan Negara 71,40 Km dan Jalan Provinsi 73.90 Km dan Jalan Kabupaten 361.64 Km. Kondisi jalan kabupaten yang baik 278.06 Km yang sedang 200.9 Km, rusak 93.83 Km, dan rusak berat 167.81 Km. Meningkatnya daya dukung kelas jalan dan kualitas kelas jalan ditunjukkan dengan meningkatnya lalulintas harian sebesar 40 % dan meningkatnya kondisi permukaan jalan tanah, batu dan kerikil dari 98,756 km menjadi jalan beraspal sepanjang 98,756 km. Sementara itu, untuk pembangunan prasarana dasar pemukiman perkotaan dan pedesaan indiktor kinerja yang berhasil dicapai antara lain meningkatnya jumlah masyarakat yang dapat dilayani yang memenuhi persyaratan kesehatan dari 38.862 jiwa ( akhir tahun 2009) menjadi 80.844 jiwa (akhir tahun 2011), meningkatnya sampah yang terangkut dari 65.540 m3 (akhir tahun 2009) menjadi 81.390 m3 (akhir tahun 2011). Pembangunan irigasi/ jaringan irigasi sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan produktifitas pertanian berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan petani. Capaian kinerja pada program keirigasian dapat digambarkan dengan bertambahnya jaringan irigasi yang dibangun dari 21.377 m (akhir tahun 2009) menjadi 29.027 m. Adapun saluran irigasi yang berfungsi dengan baik mengalami peningkatan dari 22.892 meter (akhir tahun 2009) menjadi 30.268 m pada akhir tahun 2010. Sementara itu dalam rangka efisiensi penggunaan air, telah dilakukan pembinaan terhadap petani pemakai 11
Renstra Dinas PU Tahun 2011 - 2015 air. Jumlah kelompok petani pemakai air yang dibina mengalami peningkatan dari 36 kelompok pada akhir tahun 2004 menjadi 96 kelompok pada akhir tahun 2005. Di masa yang akan datang diharapkan peran dan eksistensi Dinas Ke-PU akan lebih meningkat melalui penyediaan sarana dan prasarana sehingga dapat meningkatkan
ketersediaan
berbagai
sarana
untuk
mendukung
pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten Barru. Kondisi yang diharapkan ke depan pada sektor kebinamargaan antara lain; 1) Peningkatan/ pembangunan jalan dan jembatan diharapkan terbangun akses luas jalan ke daerah terpencil, akses antar jalan Desa/ dusun dan sentra-sentra perekonomian sebanyak 28 ruas dengan panjang jalan 87,948 km. 2) Meningkatnya status/ kondisi permukaan jalan dari kondisi permukaan tanah/ telford dengan panjang 69,795 km menjadi permukaan beraspal. 3) Meningkatnya daya dukung perkerasan jalan terhadap tonase kendaraan yang sebelumnya hanya mampu menahan beban kendaraan dengan tonase 1-2 ton menjadi 5-8 ton, 4). Meningkatnya kondisi dan lebar permukaan jalan pada jalan lingkungan Desa/ Kelurahan dari jalan dengan permukaan tanah sepanjang 24,675 km dan lebar rata-rata 1,5-2 meter menjadi permukaan beraspal dengan lebar 3-4 m, 5). Meningkatnya kondisi panjang jalan mantap/ baik dari kondisi rusak berat menjadi kondisi mantap/ baik sepanjang 84, 80 km, 6). Meningkatnya lalulintas harian rata-rata (LHR) ruas jalan sebesar 30%, 7). Meningkatnya kondisi panjang jalan sedang/ baik dari kondisi rusak ringan sepanjang 83,37 km. Pada sektor peralatan melalui kegiatan peningkatan sarana dan prasarana dengan indikator terpenuhinya target PAD dari alat-alat berat sebesar 100%. Peningkatan produksi pertanian harus didukung antara lain oleh ketersediaan pengairan, hal ini menjadi salah satu tugas pokok bidang Pengairan. Adapun
kondisi
yang
diharapkan
kedepan
pada
sektor
pengairan
melalui
pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya adalah : 1) Terbangunnya saluran irigasi dan bendung sepanjang 27.400 meter 12
Renstra Dinas PU Tahun 2011 - 2015 2) Terpeliharanya saluran irigasi sepanjang 35.925 meter 3) Terpeliharanya kualitas lingkungan serta ketersediaan sumber daya alam pesisir dan laut sepanjang 3.200 meter untuk menanggulangi erosi dan abrasi pantai dan sungai. Kondisi yang diharapkan pada Ciptakarya dan pengelolaan lingkungan pemukiman yang meliputi : 1) Tersedianya air bersih masyarakat di 22 Dusun dengan jumlah 1.320 KK; 2) Meningkatnya kondisi permukaan jalan tanah pada daerah pemukiman menjadi jalan paving block sepanjang 25.850 meter sebanyak 19 ruas; 3) Berfungsinya drainase sepanjang 146,629 meter; 4) meningkatnya traffik penyeberangan orang, barang dan jasa pada daerah bantaran sungai sebesar 80 % yang beralokasi di 13 dusun; 5) Meningkatnya kenyamanan Masyarakat di tujuh kecamatan karena dipasangi lampu jalan; 6) Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat karena terbangun dan terpeliharanya sarana/ prasarana aparatur pemerintahan dan publik. 7) Meningkatnya pelayanan angkutan sampah yang tertangani di kota Barru daerah perkotaan sebanyak kurang lebih 38.100 m3 pertahunkemasyarakat Dalam rangka memberi dukungan terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut, maka dukungan administrasi ketatausahaan sangat penting, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan survei dan desain dan peningkatan SDM Dinas PU Kabupaten Barru sehingga akan semakin memantapkan perencanaan teknis dalam bentuk data dan gambar tehnis. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Daerah yang perlu diperhatikan adalah masih kurangnya aparat yang memiliki pendidikan teknis, kurang jelasnya uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan, masih adanya jabatan struktural yang belum terisi, masih rendahnya biaya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan ke-PU-an, masih kurangnya peralatan yang dimiliki, dan banyaknya peralatan/ kendaraanyang rusak/ tua. Grand strategi percepatan pembangunan daerah Kabupaten Barru 2010-2015 tahun yang terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum tahun 2010 meliputi : 1).Grand strategiMembangun Infrastruktur Agrobisnis yang Handal, dengan sasaran yakniSeluruh pusat-pusat produksi dapat dijangkau dengan sarana 13
Renstra Dinas PU Tahun 2011 - 2015 transportasi barang dan jasa yang lancar serta tersedia fasilitas pengolahan pascapanen, listrik, air, BBM dan irigasi yang cukup ; Pelabuhan Barru menjadi pusat pelayaran bongkar muat Sulawesi Selatan; danSetiap kawasan pemukiman memiliki sarana air bersih, listrik, drainase dan sanitasi yang handal 2). Grand strategiMewujudkan Kepemerintahan yang Efektif dan Efisien, dengan sasaran yakni Seluruh SKPD menerapkan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara tepat dan terintegrasi berdasarkan basis data yang akurat dalam kerangka administrasi yang transparan dan akuntabel ; dan Seluruh aparatur memiliki kompetensi dengan kinerja yang terukur serta memiliki pola pengembangan karir yang jelas.
14
Renstra Dinas PU Tahun 2011 - 2015 BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Secara umum permasalahan infrastruktur yang dihadapi saat ini terkait dengan capaian-capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum adalah sbb: 1. Masih terbatasnya fasilitas infrastruktur wilayah 2. Belum optimalnya pemanfaatan ruang yang berbasis RTRW 3. Masih tingginya potensi wilayah banjir dan kekeringan 4. Masih terbatasnya ketersedian infrastruktur pelayanan umum 5. Belum terpenuhinya struktur jabatan dalam organisasi kePU-an 6. Masih kurangnya aparat yang memiliki pendidikan teknis, kurang jelasnya uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan, masih adanya jabatan struktural yang belum terisi, 7. Masih kurangnya peralatan dan kendaraan oprasional yang dimiliki, dan banyaknya peralatan/ kendaraanyang rusak/ tua. 3.2.
Isu – Isu Strategis 1. Penyediaan infrastruktur yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan perekonomian 2. Pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW 3. Penanganan daerah/wilayah kebanjiran/kekeringan 4. Penyediaan infrastruktur pelayanan umum 5. Optimalisasi struktur kelembagaan 6. Peningkatan Kualitas SDM aparatur 7. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas pokok.
15
Renstra Dinas PU Tahun 2011 - 2015 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN
4.1.
Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum A. Visi Visi merupakan cara pandang jauh ke depan ke mana Instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat eksis dan merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Instansi pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka visi Dinas Pekerjaan Umum adalah
“
Terwujudnya
Pembangunan
Infrastruktur
Yang
Terpadu,
Berkelanjutan Dan Berdayasaing Yang Bernafaskan Keagamaan” Penjelasan Visi sebagai berikut : Pertama: Pembangunan Infrastruktur yang terpadu bermakna bahwa Pembangunan
infrastruktur
melibatkan
semua
stekholder
dengan
memperhatikan nilai – nilai kearifan lokal yang ada Kedua: Berkelanjutan bermakna bahwa Pembangunan dilakukan secara terus menerus untuk mencapai kesejahtraan masyarakat Ketiga: Berdayasaing bermakna bahwa pembangunan yang dilakukan berbasis sumber daya lokal dengan semangat kemandirian daerah Keempat: Bernafaskan keagamaan berarti bahwa Program dan kegiatan yang dilakukan mengacu pada nilai-nilai keagamaan B. Misi Untuk mencapai visi tersebut, dijabarkan dalam misi yang merupakan tujuan utama ke arah mana perencanaan/ program instansi pemerintah ingin dicapai. Adapun misi Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Barru sebagai berikut : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung 4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
A. Tujuan : Untuk mewujudkan misi, maka tujuan yang merupakan implementasi dari misi adalah : Tercapainya kesejahteran ekonomi dan sosial masyarakat 16
Renstra Dinas PU Tahun 2011 - 2015 Terpeliharanya dan semakin meningkatnya kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah Meningkatnya dayasaing daerah Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efesien dan memuaskan masyarakat B. Sasaran Jangkah Menengah Fokus utama dalam penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Dalam melaksanakan kegiatan atau oprasional organisasi tiaptiap tahun dalam kurung waktu 5 (Lima) tahun. Sasaran – sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan stratejik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang telah dicapai, maka diharapkan bahwa tujuan stratejik terkait juga telah dapat dicapai. Secarakeseluruhan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru adalah sebagai berikut : 1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalam kemiskinan dan kerentanan untuk miskin 2. Terpeliharanya kualitas lingkungan yang baik 3. Terpenuhinya kebutuhan jalan jembatan dan pelabuhan bagi angkutan dan perlintasan orang dan barang 4. Terpenuhinya fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan trasformasi perekonomian serta kemajuan kemandirian wilayah 5. Terpeliharanya keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya 6. Berkembangnya
wilayah
perkotaan/agropolitan,
wilayah
industri
dan
kawasan strategis. 7. Tertanganinya wilayah banjir dan wilayah kekeringan 8. Semakin tingginya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama 9. Tercapainya efektifitas dan efesiensi pengelolaan program/kegiatan yang trasparan, akuntabel dan partisipatif 10. Tercapainya pelayanan publik yang prima 11. Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur 4.3.
Strategi dan Kebijakan A. Strategi Mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana pemukiman, air bersih, dan prasarana dasar bagi masyarakat miskin. Meningkatkan
opersi
dan
pemeliharaan
prasarana
dan
sarana
pengelolaan persampahan
17
Renstra Dinas PU Tahun 2011 - 2015 Pengembangan kualitas/ kuantitas jalan dan jembatan, Mengoptimalkan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana pengairan, Mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana pemukiman, pedesaan,
perkotaan,
dan
drainase
melalui
pembangunan
dan
pemeliharaan sarana dan prasarana, Meningkatkan ketersediaan, kondisi dan kemampuan peralatan dan alatalat berat. Meningkatkan Kesempatan bagi aparatur dalam mengembangkan pendidikan keteknikan dan manajerial,
B. Kebijakan Mendorong dan mengembangkan sistem transportasi darat secara terintegrasi yang dapat mendukung mobilitas arus barang, jasa dan orang, Optimalisasi dan pendayagunaan sistem jaringan pengairan dan drainase dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian, Mempercepat
pembangunan
sarana
dan
prasarana
publik,
melalui
pengembangan dan pemeliharaan serta penataan pemukiman di pedesaan dan perkotaan, Mengoptimalkan fungsi peralatan dan kendaraan yang dimiliki dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan kemampuan aparatur dalam bidang keteknikan dan manajerial,
18
Renstra Dinas PU Tahun 2011 - 2015 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAN INDIKATIF Pembangunan sarana dan prasarana publik membutuhkan dukungan dan kerjasama antar stakeholder, baik dalam kapasitasnya sebagai institusi pelaksana maupun sebagai pengguna (user). Secara institusiaonal sebagai upaya telah dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum yang memiliki tugas dan fungsi merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan, keciptakaryaan, pengairan, sarana dan prasarana penyehatan lingkungan pemukiman serta melaksanakan pembangunanpembangunanfasilitas umum. Namun demikian tidak dapat diabaikan peran serta masyarakat sebagai pemanfaat langsung dari kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga kerjasama dan dukungan rill masyarakat harus diakomodir melalui fase-fase pengusulan kegiatan, perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi terhadap kegiatankegiatan. Dengan demikian masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab (sense of belonging and responsibility). Oleh karena itu sejak awal penyusunan kegiatan, peran dan partisipasi masyarakat tidak boleh diabaikan sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan macro kabupaten khususnya di bidang ke-PU-an. Program dan kegiatan yang diusulkan dalam rencana strategis Dinas PU merupakan kolaborasi strategis antara institusi PU dengan masyarakat berjangka waktu 5 tahun. Mengacu pada berbagai hal tersebut di atas maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada rentang waktu 2010 sampai dengan 2015berdasarkan RPJMD adalah sebagai berikut : 1. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin : Pelayanan IMB Gratis. 2. Program Pengembangan Perumahan : Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu. 3. ProgramLingkungan Sehat Perumahan : Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin. 4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan : Peningkatan
Operasional
dan
Pemeliharaan
Prasarana
dan
Sarana
Persampahan. Penyediaan Prasarana dan Sarana.
19
Renstra Dinas PU Tahun 2011 - 2015 5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan : Pembangunan Jalan dan Jembatan 6. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 7. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan 8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan Pengairan lainnya : Pembangunan/ Peningkatan Saluran dan Bendung Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun 9. Program Percepatan Pembangunan Pedesaan Pengembangan infrastruktur pedesaan terintegrasi 10. Program Pengendalian pemanfaatan ruang : Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 11. Program Pembangunan saluran drainase perkotaan dan pedesaan : Pembangunan saluran Drainase / Gorong-gorong 12. Program Penyehatan lingkungan dan permukiman : Penataan lingkungan pemukiman kawasan perkotaan dan pedesaan 13. Program Pengendalian Banjir : Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat Pengendali Banjir Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai 14. Program Pengembangan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan : Pengembangan Infrastruktur Pendidikan Sosial, Sosial Budaya dan Keagamaan 15. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Semesteran Penyusunan Laporan Akhir Tahun Penyusunan RKA dan DPA 17. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional
20
Renstra Dinas PU Tahun 2011 - 2015 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlemgkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 18. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : Monitoring dan Evaluasi 19. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Penyediaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala meubeleur Rehabilitasi sedang/berat rumah Gedung Kantor 20. Program Peningkatan Pelayanan Publik : Penyusunan Standar Pelayanan 21. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas Um um Perkotaan
21
Renstra Dinas PU Tahun 2011 - 2015 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
No
Indikator
Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010 3
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
2011
2012
2013
2014
2015
4
5
6
7
8
10
1
2
1.
Meningkatnya Persentase KK/Orang Miskin yang mendapatkan IMB Gratis.
0 KK
30 KK
30 KK
30 KK
30 KK
30 KK
150 KK
2.
Persentase KK/orang miskin yang mendaptakan fasilitas perumahan yang layak
10,10%
-
31,86%
29,20%
19,47%
19,47%
40,25%
3.
Persentase KK/orang miskin yang mendaptakan fasilitas air bersih yang layak .
18,21%
0.03%
26.25%
27.21%
26.73%
15.75%
37,65%
4.
Persentase Kecamatan yang dilayani TPA terpadu.
28,75%
-
14,10%
-
-
-
42,85 %
22
Renstra Dinas PU Tahun 2011 - 2015
5.
Persentase wilayah kota yang bebas sampah berserakan.
6.
Panjang jalan dusun/lingkungan yang 447,90 Km memiliki akses jalan (45,23%) dan jembatan baik u/ jalan. Persentase kawasan strategis, sarana perekonomian dan desa yang terlayani air bersih. Persentase desa yang memiliki jaringan irigasi desa yang memiliki jaringan irigasi teknis.
14,28%
-
190.45 Km
52.58%
56.57 Km
0.68%
47.11 Km
0.94%
33.52 Km
0.94%
28,57%
14.8 Km
618,43 Km (62,45%)
30 Desa (55,56%)
2 Desa (3,71%)
3 Desa (5,56%)
2 Desa (3,71%)
2 Desa (3,71%)
2 Desa (3,71%)
41 Desa (75,93%)
3.198 m (25,93%)
-
17.300 m + 2 Unit Bendung + 1 Unit Pompanisasi(9,26%)
9.190 m + 1 Unit Bendung(5,56%)
10.830 m + 1 Unit Bendung(7,41%)
8.230 m(3,70)
45.550 m(51,85%)
9.
Persentase desa / kelurahan yang mendapatkan fasilitas pengembangan infrastruktur desa.
60,4%
-
-
20%
19,60%
-
100%
10.
Persentase tersusunnya rencana pemanfaatan ruang.
47,83%
-
10,27%
7,42%
6,27%
6.67%
78,26%
42,85%
-
26.76%
20.31%
12.90%
6.45%
71,43%
7.
8.
Jumlah kawasan pemukiman perkotaan 11. layak huni yang terbentuk.
23
Renstra Dinas PU Tahun 2011 - 2015
Jumlah spot wilayah rawan banjir yang tertangani.
(583,25 Ha) 45,60%
766 m
24.210 m
16.745 m
14.773 m
19.300 m
(48,2 Ha) 48,2%
4 Unit (47%)
3 Unit
3 Unit
2 Unit
3 Unit
3 Unit
14 Unit (59,25%)
90%
90%
90%
90%
90%
100%
100%
90%
90%
90%
90%
90%
100%
100%
-
-
100%
100%
100%
100%
100%
Meningkatnya ketersediaan fasilitas 17. pada tempat-tempat pelayanan umum.
-
-
-
2 Unit
2 Unit
-
4 Unit
Persentase Aparat yang Mengikuti Diklat 18. Teknis Fungsional dan Struktural.
77.63%
5.26%
5.26%
3.95%
3.95%
3.95%
100%
12.
Meningkatnya persentase lembaga pendidikan formal 13. yang mendapatkan pembinaan dan fasilitas.
14.
Tertibnya administrasi dan keuangan dari.
Persentase 15. pencapaian sasaran kinerja.
16.
Tersusun dan terimplementasikannya SOPP.
24
Renstra Dinas PU Tahun 2011 - 2015
BAB VII PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 7.1.
PEDOMAN TRANSISI 1. Dalam
rangka
menjaga
kesinambungan
pembangunan
dan
mengisi
kekosongan rencana pembangunan daerah tahun 2016, yang diperlukan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2016 dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 maka Rencana Strategi Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Barru tahun 2010 - 2015 juga mencakup rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya. 2. Sekretariat dan bidang-bidang dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru berkewajiban pula menjabarkan Rencana strategis kedalam rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya dengan berpedoman
pada
rencana
pembangunan
jangka
menengah
daerah
Kabupaten Barru tahun 2010-2015. 7.2. KAIDAH PELAKSANAAN 1. Sekretariat dan bidang-bidang dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru tahun 2010-2015 dengan sebaikbaiknya. 2.Sekretariat dan bidang-bidang dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum. berkewajiban menjamin konsistensi antara rencana kerja tahunan dengan rencana starategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru tahun 2010 2015 3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru tahun 2010 - 2015, Pimpinan Unit berkewajiban untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan penyelarasan terhadap penjabaran rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Barru tahun 2010-2015 ke dalam rencana strategis satuan kerja perangkat daerah.
25
Renstra Dinas PU Tahun 2011 - 2015 4. Rencana starategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru tahun 2010 2015 merupakan dasar dalam melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. 5. Rencana Starategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru 2010 - 2015 bersifat dinamis dan fleksibel sehingga memungkinkan adanya perubahan kegiatan yang tetap mengacu pada program yang ada, apabila terjadi keadaan yang memaksa atau diluar kendali dan hal-hal lain yang belum terakomodir namun sifatnya sangat mendesak untuk dilaksanakan melalui Keputusan Pimpinan Unit 6. Sumber dana untuk melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Barru tahun 2010 - 2015 berasal dari pendapatan daerah dan sumber-sumber lain yang sah. Rencana STRATEGIS Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru merupakan pedoman dan acuan bagi aparat khususnya Dinas Pekerjaan umum kabupaten Barru dalam penyusunan Rencana Kerja, Penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kerja dan merupakan dasar evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan dan lima tahunan dan merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 s/d 5 tahun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategik. Dengan demikian rencana strategis ini memiliki muatan program yang menggambarkan kegiatan/ program prioritas yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan, setelah mempertimbangkan berbagai faktor baik internal maupun external sehingga progran dan kegiatan yang termuat dalam dokumen perencanaan akan mampu untuk dilaksanakan. Barru,
27 Juni 2011
KEPALA DINAS PU
Ir. H. NASRUDDIN AM. M,Si Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c NIP : 19591213 198903 1 007
26
