Renja BPMPP 2016 30
BAB I PENDAHULUAN
I.1.
LATAR BELAKANG Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan berfungsi memberi arah bagi proses pembangunan jangja panjang dan jangka menengah juga sebagai dasar proses penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jangka pendek. Rencana Kerja adalah Dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sinjai Tahun 2016 memuat prioritas pembangunan rancangan kerangka ekonomi makro, program-program sektoral, lintas sektoral dan lintas wilayah yang dikelola oleh Badan/Dinas dan unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, yang tercermin dalam bentuk matriks kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Sesuai amanat tersebut maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah akan menyusun Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai Tahun 2016. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya
Renja BPMPP 2016 30
mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai Tahun 2016, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai Tahun 2013–2018 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Visi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai Tahun 2013– 2018 yaitu : “ Tercapainya Iklim Investasi yang Kondusif dan Terdepan dalam Pelayanan Publik”. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan perannya, Misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai Tahun 2013–2018 adalah sebagai berikut : 1.
Meningkatkan Iklim Investasi yang Nyaman bagi Dunia Usaha sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
2.
Mewujudkan reformasi birokrasi melalui pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan dan pasti.
3.
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dan sumber daya aparatur yang professional, tegas, dan berkualitas.
Selain itu pula, untuk menjadi pedoman dan motivasi para Aparatur dalam memberikan Pelayan terbaik kepada masyarakat dan sebagai Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi standar pelayanan kepada masyarakat, maka Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai Nomor 5a2 Tahun 2012 tentang Maklumat dan Motto Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai maka ditetapkan Maklumat Pelayanan yaitu “ PTSP siap melayani masyarakat dengan Ramah, Mudah, Cepat, Pasti, dan Transparan.” Dan Motto Pelayanan adalah “ Bukan Janji Tapi Pasti’. Rencana Kerja (Renja) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai Tahun 2016, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai Tahun 2016 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.
Renja BPMPP 2016 30
I.2.
LANDASAN HUKUM Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai Tahun 2016 adalah : a. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286); b. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; c. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah; d. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; e. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; f.
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
g. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; i.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
j.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
k.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
l.
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.
m. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; n. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksana Rencana Pembangunan Daerah; o. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
Renja BPMPP 2016 30
p.
Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
q.
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19);
r. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45); s. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58);
I.3.
MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai Tahun 2016 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arahan penyelenggaraan pembangunan di bidang Penanaman modal sesuai dengan strategi, arah kebijakan, sasaran dan program pembangunan yang telah disepakati, sehingga seluruh upaya yang dilaksanakan bersifat sinergi, koordinatif dan berkelanjutan. Sedangkan tujuan : 1.
Tersedianya rumusan program strategi dalam skala prioritas yang lebih tajam.
2. Tersedianya tolok ukur evaluasi penilaian kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai. 3. Mengarahkan semua Bidang menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran. 4. Merupakan komitmen terhadap program – program yang akan dilaksanakan.
Renja BPMPP 2016 30
I.4.
SISTEMATIKA PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA Rencana Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2016, disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD. Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD. Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD. Berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
Renja BPMPP 2016 30
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai Tahun 2016 sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas
8
(delapan) Program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan. Sebagai tahun Ketiga dalam pelaksanaan Renstra Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, perlu dilakukan review terhadap pelaksanaan kegiatan selama ini. 2.5.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan.
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.
Telaahan terhadap kebijakan Nasional. Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
BAB IV
PENUTUP Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
Renja BPMPP 2016 30
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU II.1.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai selama Tahun 2015. Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan dan Pencapaian Renstra SKPD tahun 2015 sebagai berikut :
Renja BPMPP 2016 30
Renja BPMPP 2016 30
II.2.
ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan merupakan unsur pelaksana bidang Penanaman Modal, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal Pelayanan Perijinan yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan mempunyai fungsi: 1.
Perumusan kebijaksanaan tekhnis di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan berdasarkan Kebijaksanaan Umum yang ditetapkan oleh Bupati.
2.
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan.
3.
Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan.
4.
Pengelolaan Administrasi Umum meliputi Ketatalaksanaan, Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Peralatan.
5.
Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan mempunyai kewenangan sebagai berikut : 1.
Menerbitkan Ijin di Bidang Perdagangan
2.
Menerbitkan Ijin di Bidang Pariwisata
3.
Menerbitkan Ijin di Bidang Trayek
4.
Menerbitkan Ijin di Bidang Jasa Konstruksi
5.
Menerbitkan Ijin di Bidang Pembangunan
6.
Menerbitkan Ijin di Bidang Penanaman Modal.
Renja BPMPP 2016 30
Adapun Struktur organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2012, tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai terdiri dari : a.
Kepala Badan;
b.
Sekretariat, membawahi : 1.
Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan. c.
Bidang Penanaman Modal, membawahi : 1.
Sub Bidang Promosi dan Pemasaran Daerah;
2. Sub Bidang Bina Potensi dan Kerjasama Investasi; d.
Bidang Pelayanan dan Pemrosesan Perijinan, membawahi : 1.
Sub Bidang Penerimaan dan Penelitian Perijinan;
2. Sub Bidang Penetapan dan Penerbitan Perijinan; e.
Bidang Pendataan, Pelaporan dan Pengaduan, membawahi : 1.
Sub Bidang Data dan Pelaporan;
2. Sub Bidang Pengaduan dan Penyuluhan; Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai. dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
Renja BPMPP 2016 30
Renja BPMPP 2016 30
Indikator Kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut : Misi I : Meningkatkan Produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan Ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan Tujuan 1 :
Meningkatnya daya saing daerah melalui pengembangan keunggulan lokal sehingga dapat memberikan kontribusi pembangunan lokal.
Sasaran 1 : Meningkatnya daya saing investasi Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran tersebut adalah Indikator 1 : Jumlah Investasi yang dihasilkan baik Investasi PMDN dan PMA Indikator 2: Nilai Realisasi investasi baik PMDN dan PMA Misi III : Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional, Kepemimpinan yang amanah dan Pelayanan Publik yang berkualitas. Tujuan 1 : Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui Pembenahan Sistem kelembagaan penatausahaan keuangan dan struktur birokrasi. Sasaran 1 : Meningkatnya Tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Indikator kinerja SKPD yang mengacu kepada sasaran tersebut adalah : Indikator 1 : Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembagunan Daerah telah ditetapkan bahwa Indikator Kunci Keberhasilan untuk Bidang Penanaman Modal ditetapkan sebagai berikut : - Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) - Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) - Rasio daya serap Tenaga Kerja
-
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
Untuk Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :
Renja BPMPP 2016 30
II.3.
ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Ada beberapa Isu strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya antara lain : 1.
Belum optimalnya pengelolaan investasi.
2. Belum kondusifnya Iklim Investasi khusunya dalam hal pelayanan perijinan. 3. Lahan bagi usaha insudtri berskala menengah/besar masih terbatas. 4. Sistem regulasi yang mengatur tentang kebijakan, fasilitas dan insentif bagi penanaman modal yang kurang menarik sehingga menyebabkan minat untuk berinvestasi semakin berkurang. 5. Pelimpahan kewenangan Perijinan dan Non Perijinan belum sepenuhnya berada dibawah PTSP. 6. Masih kurangnya penanam modal atau investor yang menjalin kemitraan dengan pelaku usaha kecil menengah (UKM), ini disebabkan karena sebagain besar produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku UKM masih belum sejalan dengan kebutuhan investor yang ada pada daerah itu. 7. Masalah jaminan kenyamanan dalam berinvestasi, hambatan ini lebih disebabkan oleh karena tidak terlaksananya secara maksimal sistem operasional prosedur (SOP) dalam proses pelayanan penanaman modal, masalah kenyamanan juga disebabkan karena sumber daya untuk pelayanan penanaman modal yang kurang memadai baik berupa sarana/prasarana dan sumber daya manusia penanaman modal.
II.4.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Adapun Rancanagan Awal terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah dapat dilihat sebagai berikut :
Renja BPMPP 2016 30
Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk ada beberapa Program dan kegiatan yang mengalami perubahan berdasarkan revisi Renstra yang sementara masih dalam proses penyelesaian. II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang pada tingkat kecamatan.
Renja BPMPP 2016 30
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
III.1.
TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Sesuai RPJMN 2010 - 2014, prioritas nasional di bidang penanaman modal adalah peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha, dengan arah kebijakan nasional sebagai berikut: 1)
Menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing
2)
Meningkatnya realisasi penanaman modal di seluruh wilayah Indonesia
Sedangkan strategi yang ditempuh adalah: 1)
Mendorong berkembangnya penanaman modal di berbagai sektor yang mencakup sektor primer, sekunder, dan tersier dalam rangka meningkatkan persebaran:
2)
Mendorong berkembangnya penanaman modal berbasis keunggulan daerah dalam rangka perluasan kesempatan kerja
3)
Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan penanaman modal melalui harmonisasi dan simplifikasi berbagai perangkat peraturan baik di pusat maupun di daerah
4)
Mendorong percepatan ketersediaan infrastruktur dalam arti luas melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan kemitraan pemerintah dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan daya tarik penanaman modal
Adapun program prioritas nasional sesuai arahan presiden yang berkaitan dengan lingkup tugas pokok dan fungsi BKPM adalah sebagai berikut: 1)
Kepastian hukum melalui program peningkatan deregulasi kebijakan dibidang penanaman modal
2)
Penyederhanaan prosedur, melalui dua program berikut ini:
3)
a.
Pengembangan SPIPISE
b.
Penyelenggaraan PTSP dibidang penanaman modal
KEK, melalui program pengembangan penanaman modal di KEK dan pembentukan perangkat, kebijakan dan strategi pengembangan KEK.
Renja BPMPP 2016 30
Arah kebijakan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI adalah: 1)
Memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian nasional
2)
Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing kondusif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global
3)
Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran, peningkatan perekonomian daerah, dan pengembangan sektor UMKM
Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan BKPM adalah sebagai berikut: 1)
Meningkatkan kualitas dalam perencanaan penanaman modal
2)
Meningkatkan penanaman modal yang menciptakan nilai tambah tinggi, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan ekspor
3)
Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal
4)
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas promosi penanaman modal dengan mengedepankan daya saing nasional
5)
Meningkatkan kerja sama penanaman modal dengan mengedepankan kepentingan nasional
6)
Meningkatkan pelayanan penanaman modal dengan melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal yang berbasis teknologi informasi
7)
Merumuskan dan merekomendasikan kebijakan fasilitas dan insentif penanaman modal yang berdaya saing
8)
Meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah, antar daerah dan antar instansi sektoral di bidang penanaman modal
9)
Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal
10)
Meningkatkan realisasi penanaman modal
Arah kebijakan dan strategi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan langkah-langkah melalui program-program indikatif untuk memecahkan berbagai permasalahan dam hambatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam rumusan rencana jangka menengah guna tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya Arah Kebijakan BKPMD Prov. Sulsel adalah:
Renja BPMPP 2016 30
1)
Menerapkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
2)
Mengikutsertakan aparat BKPMD dalam berbagai pelatihan
3)
Mengimplementasikan SOP terhadap semua jenis operasional pelayanan perizinan
4)
Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan
5)
Penyusunan peraturan gubernur tentang penanaman modal
6)
Pemberian kemudahan, fasilitas, dan insentif kepada calon investor
7)
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi(RUPMP)
8)
Mengembangkan sistem informasi dalam penyediaan informasi potensi unggulan daerah
9)
Menyediakan informasi lahan potensial untuk tujuan investasi kepada calon investor
10)
Pembinaan terhadap pelaku usaha kecil menengah (UKM)
11)
Melakukan pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif
12)
Peningkatan kualitas penyelenggaraan promosi/pameran dalam dan luar negeri
13)
Menyiapkan sumber daya promosi yang handal
14)
Menghimpun data realisasi penanaman modal asing dan dalam negeri serta menginventarisir gangguan dan hambatan dalam kegiatan penanaman modal
15)
Membentuk tim satuan tugas (Task Force) dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan penanaman modal
16)
Menjaga agar hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal sesuai dengan peraturan perundangundangan
17)
Membuat buku business partner/mitra bisnis untuk jaringan investasi
18)
Memanfaatkan teknologi informasi (website) dalam penyebarluasan informasi peluang investasi
19)
Mengembangkan kerjasama regional Sulawesi (KAPET dan KEK) dan antar kawasan, antar negara dengan tetap membuka peluang bagi pengembangan kerjasama lainnya Selanjutnya, Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perijinan akan melakukan strategi
pembangunan yang diuraikan sesuai dengan penjabaran misi pembangunan Kabupaten Sinjai, adalah:
Renja BPMPP 2016 30
Untuk melaksanakan misi-1 yakni “Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan”, maka strategi yang akan ditempuh adalah: 1.
Penciptaan iklim investasi yang menarik dan mendorong penanaman modal asing ataupun penanaman modal dalam negeri bagi peningkatan daya saing daerah. Untuk melaksanakan misi-3) yakni: “Mewujudkan manajemen pemerintahan yang professional,
kepemimpinan yang professional dan amanah serta pelayanan publik yang berkualitas”, maka strategi yang akan ditempuh adalah: 1.
Peningkatan kualitas Sistem Pelayanan Publik sesuai Standar Pelayanan.
III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah di kabupaten Sinjai bertugas melakanakan sebagian kewenangan pemerintah kab.Sinjai , Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan. . Untuk itu, disusun visi dan misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2013 - 2018. VISI Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai adalah : “ TERCAPAINYA IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DAN TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK ”. Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan. Tahun 2013 - 2018 Misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :
Renja BPMPP 2016 30
1.
Meningkatkan iklim investasi yang nyaman bagi dunia usaha sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
2.
Mewujudkan reformasi birokrasi melalui pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan dan pasti.
3.
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dan sumber daya aparatur yang profesional, tegas, dan berkualitas. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai Tahun 2016, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai Tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut :
Tujuan Rumusan Tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 adalah : 1.
Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan keunggulan lokal sehingga dapat memberikan kontribusi pengembangan lokal.
2.
Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pembenahan sistem kelembagaan penatausahaan keuangan dan struktur birokrasi.
Sasaran Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measureable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound). Sasaran di dalam Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 adalah: 1.
Meningkatnya Daya Saing Investasi.
Renja BPMPP 2016 30
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Nilai Investasi PMA dan PMDN. 2.
Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
a)
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik.
III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kabupaten Sinjai, pada dasarnya kegiatan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai adalah Sejalan dengan Visi Kabupaten Sinjai tahun 2013 - 2018 yaitu “ Terwujudnya Sinjai Bersatu yang sejahtera, unggul dalam kualitas hidup,
terdepan dalam pelayanan publik”, dan sesuai dengan Visi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten SInjai Tahun 2008 – 2013 yaitu “ Tercapainya Iklim Investasi yang kondusif dan
terdepan dalam pelayanan Publik”, maka Uraian Program beserta Kegiatan yang dirancang Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :
Renja BPMPP 2016 30
Renja BPMPP 2016 30
Renja BPMPP 2016
BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalanpersoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai adalah Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahunan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai yang sesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan Sasaran pada Renstra 2013-2018 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai. Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2016 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan. Rencana Kerja (RENJA) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.
Renja BPMPP 2016
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah, SWT oleh karena atas berkah, rahmat, dan hidayahNya jualah sehingga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kab. Sinjai dapat diselesaikan dengan baik. Sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Kerja secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta paralel khususnya pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja SKPD yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kab. Sinjai.i semua pihak sangatlah diharapkan untuk penyempurnaan dimasa dimasa yang akan datang. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 ini. Semoga Allah, SWT memberikan balasan yang setimpal. Sinjai, Kepala BPMPP Kab. Sinjai
Andi Adeha Syamsuri AP, S. IP, M. Si Pangkat : Pembina Tk. I NIP. 19750105 199311 1 001
Renja BPMPP 2016
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I
PENDAHULUAN I.1
LATAR BELAKANG.............................................................................................................................
1
I.2
LANDASAN HUKUM ..........................................................................................................................
3
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN ....................................................................................................................
4
I.4
SISTEMATIKA PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ................................................................................................................................................
BAB II
5
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD......................................................................................................
7
II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD ..........................................................................................
13
II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD ...................................................................................................................
20
II.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD............................................................................
20
II.5
PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ....................................................................................................................................
BAB III
BAB IV
24
TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN III.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.................................................................................
25
III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD .............................................................................................
28
III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN .................................................................................................................
30
PENUTUP
