P U T U S A N Nomor 34/Pdt.G/2011/PTA. Btn. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, semula sebagai Pemohon, sekarang Pembanding; Melawan TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, semula sebagai Termohon, sekarang Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs. tanggal 12 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut: DALAM KONVENSI: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konpensi (PEMBANDING) untuk
mengucapkan
ikrar
talak
terhadap
Temohon
Konvensi
(TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; DALAM REKONVENSI; 1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi; 2. Menghukum Tergugat
rekonvensi untuk membayar
mut’ah kepada
Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); 3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Terugat Rekonvensi, yang bernama ANAK I, umur 4 tahun diasuh dan dipelihara oleh Tergugat
Rekonvensi selaku ayah kandungnya, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya; 4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang bernama ANAK II, laki-laki, umur 2 tahun diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya; 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah terhadap seorang anaknya yang bernama ANAK II, laki-laki, umur 2 tahun setiap bulannya minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI; -
Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera
Pengadilan Agama Tigaraksa, bahwa Pemohon pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tanggal 12 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1432 H., yang kemudian oleh Pengadilan Agama Tigaraksa telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Februari 2011; Memperhatikan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 2 Februari 2011 dan memori tersebut telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 4 Februari 2011, serta kontra memori banding tanggal 14 Februari 2011 dan telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 10 Mei 2011; Membaca Catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 26 Mei 2011 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (Inzage) meskipun telah diberitahu sebagaimana relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas, untuk Pembanding tanggal 10 Mei 2011 dan untuk Terbanding tanggal 9 Mei 2011; TENTANG HUKUMNYA Menimbang,
bahwa
permohonan
banding
yang
diajukan
oleh
Pemohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan perundangundangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, maka berpendapat sebagai berikut ; Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa telah keliru dalam mendudukkan pokok perkara sehingga keliru dalam mempertimbangkan hukumnya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon didasarkan atas alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon tergoda oleh laki-laki lain dengan berhubungan melalui facebook, telpon dan sms, dimana Pemohon baru mengetahui pada tanggal 22 Mei 2010 Termohon menerima telpon dan sms dari seorang laki-laki dan kemudian Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama ke Medan untuk menemui laki-laki tersebut, meskipun 2 (dua) minggu kemudian setelah Termohon kembali, Pemohon mencoba untuk memperbaiki rumah tangga dan tinggal bersama, namun Termohon tidak tulus, sehingga tanggal 21 Juli 2010 setelah Pemohon menerima telpon dari HP Termohon dan ternyata yang berbicara adalah laki-laki yang menggoda Termohon, sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga dua orang anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon diasuh dan tinggal bersama Pemohon sampai sekarang; Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 15 Desember 2010 Pemohon merubah permohonan dengan menambahkan posita bahwa oleh karena Termohon berhubungan dengan laki-laki lain sehingga tega meninggalkan Pemohon dan dua orang anaknya, maka perbuatan Termohon tersebut tidak patut dijadikan contoh yang baik bagi anak, selain itu Termohon tidak mengajarkan shalat dan mengaji kepada anak-anak, maka Pemohon selain mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak 3 kepada Termohon juga mohon agar pemeliharaan dua orang anaknya ditetapkan kepada Pemohon; Menimbang, bahwa perubahan permohonan tersebut masih berkaitan dengan pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan diajukan sebelum Termohon mengajukan jawaban, hal mana dapat dibenarkan sesuai Pasal 127 Rv; Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan terhadap dua orang anak Pemohon dan Termohon telah masuk dalam materi permohonan Pemohon, maka mendudukkan permohonan tersebut sebagai gugatan rekonvensi tidak tepat,
sedangkan mut’ah yang dimintakan oleh Termohon merupakan akibat terjadinya perceraian karena talak, maka akan dipertimbangkan setelah pertimbangan mengenai perselisihan rumah tangga; Menimbang, bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, dan menyesal tidak akan mengulangi lagi, namun Termohon keberatan untuk bercerai, dan jika harus bercerai mohon diberi mut’ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan karena dua orang anaknya masih kecil, mohon pemeliharaannya diserahkan
kepada
Termohon dan mohon diberi nafkah
minimal sebesar
Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan; Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon diakui kebenarannya oleh Termohon, karena perkara ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan terus menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Permerintah tersebut jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis memeriksa saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;Menimbang,
bahwa
Pemohon
mengajukan
saksi
bernama
SAKSI
PEMOHON, ayah kandung Pemohon, dan Termohon mengajukan saksi bernama SAKSI TERMOHON, ibu kandung Termohon; Menimbang, bahwa saksi SAKSI PEMOHON menerangkan bahwa sejak sekitar bulan Juni 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dimana Termohon sudah dua kali pergi dengan laki-laki tersebut, yang pertama bulan Juni 2010 kemudian pulang dan rukun kembali dengan Pemohon, namun pada pertengahan bulan Juli 2010 Termohon pergi lagi meninggalkan suami dan kedua orang anaknya sudah sekitar 3 bulan, sehingga Pemohon dan kedua orang anaknya sekarang tinggal di rumah saksi di Jakarta; Menimbang, bahwa saksi SAKSI TERMOHON menerangkan bahwa sejak bulan Mei 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon main jejaring sosial facebook, lalu berteman dengan laki-laki dan saling curhat, laki-laki tersebut pernah main ke rumah saksi dan berjanji tidak akan mengganggu Termohon lagi, kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tiga bulan yang lalu, kedua orang anaknya tinggal bersama Pemohon di Jakarta;
Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan saksi yang diajukan oleh Termohon tidak bertentangan dan sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pengakuan Termohon dan didukung oleh keterangan dua orang saksi tersebut di atas, telah nyata bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Termohon berhubungan dengan laki-laki lain baik melalui facebook, sms dan telpon sehingga sejak pertengahan bulan Juli 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kedua orang anaknya; Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan baik melaui mediasi dengan mediator Hakim maupun upaya majelis hakim setiap kali di persidangan, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan karena antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan, dengan talak satu raj’i; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, maka sesuai Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat putusnya perkawinan karena cerai talak Pemohon wajib memberi mut’ah yang layak kepada Termohon, dan dalam hal ini Termohon minta sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan bersedia memberi mut’ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pembayaran secara dicicil; Menimbang, bahwa
Alqur’an Surat Al-Baqarah ayat 241 menyebutkan
bahwa bagi perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa; Menimbang, bahwa meskipun terjadinya perselisihan rumah tangga sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan di atas disebabkan oleh kesalahan Termohon, namun patut dipertimbangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga bersama sejak menikah tanggal 16 Februari 2003 sampai dengan diputusnya perkara ini di Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 12 Januari
2011 telah berjalan selama sekitar 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, dan dalam pemeriksaan perkara ini tidak ternyata terdapat alasan yang menyatakan bahwa Pemohon tidak mampu secara ekonomi, maka Pengadilan Tinggi Agama memandang kesanggupan Pemohon untuk memberi mut’ah dengan cara dicicil tidak layak, oleh karena itu Pemohon patut dihukum untuk memberi mut’ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) segera setelah ikrar talak diucapkan; Menimbang, bahwa selain mut’ah, berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ternyata Termohon dalam keadaan hamil, dan berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon sebagai isteri telah berhubungan dengan laki-laki lain bahkan sampai pergi bersama laki-laki tersebut dengan meninggalkan Pemohon dan kedua orang anaknya, dalil tersebut dibenarkan oleh Termohon, maka telah nyata bahwa perbuatan Termohon tersebut termasuk nusyuz sehingga hak untuk memperoleh nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah menjadi gugur; Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak (hadlonah), berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kaupaten Tangerang tertanggal 3 Oktober 2006, dan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat
tertanggal 22 Januari 2009, telah nyata bahwa
seorang anak bernama ANAK I adalah anak dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, lahir tanggal 2 September 2006, yang sampai diputusnya perkara ini tanggal 12 Januari 2011 berumur 4 tahun 4 bulan, dan ANAK II adalah anak dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, lahir tanggal 13 Desember 2008, yang sampai diputusnya perkara ini tanggal 12 Januari 2011 berumur 2 tahun 1 bulan; Menimbang, bahwa meskipun dua orang anak Pemohon dan Termohon belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun, dalam mempertimbangkan pemegang hadlonah harus diutamakan untuk kepentingan anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, bukan kepada siapa yang paling berhak; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas telah nyata bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada pertengahan bulan Juli 2010, dua orang anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon karena Termohon selaku ibu kandungnya telah meninggalkannya dan pergi bersama laki-laki lain, perbuatan mana tidak layak dilakukan oleh seorang isteri sekaligus sebagai seorang ibu, dan selama itu kedua orang anak tersebut akrab dengan Pemohon dan keluarganya dan Pemohon telah mengasuhnya secara wajar, oleh karena itu permohonan Pemohon agar kedua orang anaknya tersebut pemeliharaannya diserahkan kepada Pemohon patut dikabulkan; Menimbang, bahwa meskipun pemeliharaan anak ditetapkan kepada Pemohon, namun anak tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Termohon selaku orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karenanya Pengadilan memberikan hak kepada Termohon untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anak-anaknya tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena dua orang anak Pemohon dan Termohon pemeliharaannya diserahkan kepada Pemohon, maka permintaan Termohon agar Pemohon
memberi
nafkah
anak kepada Termohon tidak relevan untuk
dipertimbangkan, karenanya patut dikesampingkan; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Temohon dan di tempat dilangsungkannya perkawinan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; --------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1621/Pdt.G/2010/PA.Tgrs. tanggal 12 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1432 H. tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya
harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama
Banten mengadili sendiri yang amarnya akan dituangkan dalam diktum putusan ini;
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalildalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI
Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
Membatalkan
putusan
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
Nomor
1621/Pdt.G/2010/PA.Tgrs. tanggal 12 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1432 H., dengan mengadili sendiri: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi
izin
kepada
Pemohon
(PEMBANDING)
untuk
menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa; 3. Menghukum Pemohon untuk memberi mut’ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), segera setelah ikrar talak diucapkan; 4. Menetapkan dua orang anak Pemohon dan Termohon, masingmasing, bernama: 4.1. ANAK I, lahir tanggal 2 September 2006; 4.2. ANAK II, lahir tanggal 13 Desember 2008; berada di bawah hadhanah Pemohon, dengan tetap memberi hak kepada Termohon untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan dua orang anaknya tersebut; 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan dan KUA Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan
Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 M, bersamaan dengan tanggal 21 Rajab 1432 H, oleh H. Muhammad H.A.Rahman, S.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Zulaecho, M.H. dan Drs. H. Helmy Thohir, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim
Anggota dan Drs. Asmawi H. Rawi sebagai Panitera Pengganti
tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.
Ketua Majelis Ttd. H. Muhammad H.A.Rahman, S.H. Hakim Anggota
Hakim Anggota
Ttd.
Ttd.
Dra. Zulaecho, M.H.
Drs. H. Helmy Thohir
Panitera Pengganti Ttd. Drs. Asmawi H. Rawi
Rincian biaya perkara 1. Biaya Proses... . .................................................. Rp. 139.000,00 2. Redaksi .............................................................. Rp. 5.000,00 3. Materai .............................................................. Rp. 6.000,00 J u m l a h .............................................................. Rp. 150.000,00
