P U T U S A N Nomor 41/Pdt.G/2007/PTA Btn. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan
Tinggi
Agama di Banten, dalam persidangan majelis
untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara : PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joice Astoetie Ichsan, SH, beralamat di Jl. Kav. Polri Blok G 53 A, Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Mei 2007, semula Termohon ; melawan TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, dalam hal
ini
memberikan kuasa kepada Muh. Muslih, SHi, MH, beralamat di Villa Dago Pamulang , Komplek Alam Sari I Blok H8 No. 23 Benda Baru Pamulang Tangerang, dahulu Pemohon ; Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 10 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1428 H. Nomor 152/Pdt.G/2007/PA.Tgrs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1
MENGADILI Dalam Konvensi 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa pada waktu yang akan ditentukan kemudian ; Dalam Rekonvensi : 1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon untuk sebagian ; 2. Menyatakan bahwa nilai uang sejumlah Rp. 24.720.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon yang terdiri dari sebagai berikut : 1. Uang angsuran kredit rumah yang telah lunas sebesar Rp. 585.000,00 x 32 bulan = Rp. 18.720.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ; 2. Uang biaya renovasi rumah sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah); 3. Uang selisih harga motor jenis bebek sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ; 3. Menyatakan ½ (satu perdua) bagian harta bersama tersebut adalah hak Pemohon, dan ½ (satu perdua) bagian sisanya adalah hak Termohon ; 4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan ½ (satu perdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Termohon ; 5. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan untuk anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (P), tanggal lahir 14 Agustus 2006 sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai ia dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang diberikan kepada dan melalui Termohon selambatlambatnya tanggal 10 setiap bulan; 6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada Termohon dengan rincian sebagai berikut :
2
a. Nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; b. Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) ; 7. Menyatakan bahwa sisa kredit yang terdiri dari pokok dan bunganya dengan rincian sebagai berikut : a. sisa kredit ke Bank BPR sebesar Rp. 295.716 x 29 bulan = Rp. 8.575.764,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) ; b. sisa kredit ke Bank BRI sebesar Rp. 925.000,00 x 17 bulan = Rp. 15.725.000,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah); sehingga berjumlah Rp. 24.300.764,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) adalah hutang bersama antara Pemohon dengan Termohon ; 8. Menyatakan ½ (satu per dua) bagian hutang tersebut yaitu sebesar Rp. 12.150.382,00 (dua belas juta seratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) adalah hutang Pemohon, dan ½ (satu per dua) bagian sisanya yaitu sebesar Rp. 12.150.382,00 (dua belas juta seratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) adalah hutang Termohon ; 9. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melunasi hutang tersebut masing-masing sebesar Rp. 12.150.382,00 (dua belas juta seratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dengan cara diangsur setiap bulan sesuai dengan perjanjian kredit yang bersangkutan, sedangkan
untuk
Termohon
dibayarkan
dan
diserahkan
melalui
Pemohon; 10. Menolak selainnya dan selebihnya ; Dalam Konvensi dan Rekonvensi 1. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
3
Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2007 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 25 Mei 2007; Membaca dan memperhatikan isi memori banding Termohon / Pembanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 30 Juli 2007 dan memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak Pemohon / Terbanding tanggal 2 Agustus 2007, dan juga memperhatikan isi kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon / Terbanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal
23 Agustus 2007 dan
kontra memori
banding tersebut telah pula disampaikan kepada Termohon / Pembanding pada 20 september 2007. Membaca dan memperhatikan catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 29 Oktober 2007 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage), sekalipun kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk itu sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding, kepada Pembanding Nomor 152/Pdt.G/2007/PA Tgrs tanggal 20 september 2007 dan
kepada
Terbanding
dengan
surat
pemberitahuan
Nomor
152/Pdt.G/2007/PA.Tgrs tanggal 7 September 2007 ; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut, dapat diterima ; Menimbang, bahwa majelis Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dengan cermat berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, memberikan pertimbangan sebagai berikut:
4
Dalam Konvensi Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan hakim tingkat pertama dalam konvensi ini sudah tepat, oleh sebab itu dapat dijadikan pertimbangan majelis Pengadilan Tinggi Agama, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama merasa perlu menambah pertimbangan tersebut sebagai berikut ini : Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada angka 2, alasan Pemohon menjelaskan ”bahwa Termohon tidak ramah terhadap orang tua Pemohon dan selalu mencaci maki”, menurut Pembanding, ibu Pemohon suka menyindir-nyindir sambil menunjuk-nunjuk dan selalu iri bila Pembanding dibelikan suatu barang oleh Terbanding dan lain sebagainya, hal ini menurut majelis Pengadilan Tinggi Agama ” merupakan resiko menyatukan orang tua (ibu) dengan isteri dan anak-anak” yang sukar untuk dihindari ; Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama selesai memeriksa saksisaksi tidak mengkonfirmasikannya kepada Termohon maupun Pemohon, sehingga tidak jelas kebenaran keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut, benar atau tidaknya ; suatu keuntungan bagi Pemohon pada sidang kedua Termohon mengakui, benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan jika Pemohon tidak menghendaki rukun kembali, Termohon juga bersedia untuk bercerai dengan Pemohon, dengan catatan agar Pemohon memberi hak-hak Termohon, hal ini menunjukkan bahwa Termohon sebetulnya tidak ingin bercerai, tapi oleh karena Pemohon bersikukuh dengan pendiriannya, maka perceraian adalah yang terbaik di antara keduanya ; Menimbang, bahwa majelis hakim perlu secara ex oficio menentukan hak-hak Termohon setelah terjadinya perceraian yang pertimbangannya disatukan dalam pertimbangan hukum pada gugat rekonvensi ; Dalam Rekonvensi Menimbang, bahwa setelah majelis Pengadilan Tinggi Agama mencermati dengan seksama gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonvensi ini, maka Pengadilan Tinggi Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut : 5
Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi sama dengan gugatan konvensi, hanya saja dalam gugatan rekonvensi ”si Termohon” menjadi ”Penggugat dalam rekonvensi” dan Pemohon dalam konvensi menjadi ”Tergugat dalam rekonvensi” dan juga harus menerangkan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (rechtsgrond) dan dasar peristiwa (fijteljkegrond) yang melandasi gugatan, dan dengan menyebut rinci petitum gugatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 132 a HIR ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 b ayat (1) HIR gugatan rekonvensi harus (wajib) mengajukan gugatan / melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun lisan, untuk ini menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1154 K/SIP/1973, gugatan rekonvensi yang tidak memenuhi unsur syarat-syarat formal gugatan yakni tidak didukung posita yang jelas dalam mendukung petitum, dianggap bukan merupakan gugatan rekonvensi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon / Penggugat dalam perkara a quo, tidak memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana pertimbangan hukum di atas, oleh sebab itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding menikah pada tanggal 27 Mei 2004, sedangkan angsuran kredit rumah dibayar bulan Juni 2004 (setelah kawin), secara materiil berarti Penggugat memang berhak untuk mengajukan gugatan rekonvensi terhadap rumah tersebut, begitu juga dengan harta bersama yang lain, akan tetapi gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat tersebut, tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa akan tetapi gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat mengenai nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, menurut majelis Pengadilan Tinggi Agama, berdasarkan Pasal 41 huruf (c) undangundang Nomor 1 Tahun 1974, secara ex oficio Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan / atau
6
menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri yang ditempatkan dalam amar putusan dalam konvensi ; Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, majelis Pengadilan Tinggi Agama menilai dapat menyetujui / mewajibkan kepada Pemohon / Terbanding Rp. 500.000,00 / bulan = Rp. 500.000,00 x 3 bulan = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa mengenai mut’ah, majelis Pengadilan Tinggi Agama menilai, sesuai dengan keadaan ekonomi Pemohon / Terbanding pantas bahwa Pemohon / Terbanding diwajibkan untuk membayar uang mut’ah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon/Pembanding sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang,
bahwa
mengenai
nafkah
anak
atau
hadlanah
berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) wajar ditetapkan sebagaimana yang dituntut oleh Termohon / Pembanding sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya ; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas (dalam rekonvensi ini) maka putusan Pengadilan Agama a quo terutama dalam rekonvensi ini tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding ; Mengingat, undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ; M E N G A D I L I Dalam Konvensi : 1 Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima ;
7
2. Menguatkan
putusan
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
Nomor
152/Pdt.G/2007/PA.Tgrs tanggal 10 Mei 2007 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1428 H dalam konvensi ini ; 3. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 4. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa seteleh putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 5. Secara ex oficio majelis Pengadilan Tinggi Agama memerintahkan kepada Pemohon / Terbanding untuk : a. Membayar kepada Termohon / Pembanding nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, selama masa iddah = Rp. 500.000,00 x 3 bulan = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; b. Membayar uang mut’ah kepada Termohon / Pembanding sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ; c. Nafkah ANAK PEMOHON DAN TERMOHON melalui Termohon / Pembanding sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau bisa berdiri sendiri (21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan ; Dalam Rekonvensi : -
Menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon / Penggugat, tidak dapat diterima ( N.O)
Dalam Konvensi dan Rekonvensi : 1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; 2. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
8
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 41/Pdt.G/2007/PTA Btn tanggal 15 November 2007, pada hari Senin Tanggal 17 Desember 2007 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1428 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Ali Umar Surin, S.H., sebagai ketua majelis, dihadiri oleh Drs. H.R. Manshur dan Drs. H. Ruslan Harunar Rasyid, S.H, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dan didampingi oleh Drs. Baehaki, sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak Pembanding dan Terbanding; Hakim anggota,
Ketua majelis,
ttd.
ttd.
Drs. H. R. Manshur
Drs. H. Ali Umar Surin , S.H
Hakim anggota,
Panitera pengganti,
ttd.
ttd.
Drs. H. Ruslan Harunar Rasyid, S.H., M.H.
Drs. Baehaki
Rincian biaya perkara : Biaya Administrasi …………..………............
Rp. 75.000,00
Biaya Meterai ………………… ……............
Rp.
Biaya Pemberkasan………………….. .........
Rp. 46.000,00
J u m l a h ………………………… .............
Rp.127.000,00
6.000,00
Untuk salinan yang sama bunyinya oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten,
Ttd. Drs. Agus Zainal Mutaqien
9
