PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG: STUDI ATAS PERDA NO. 3 TAHUN 2000 TENTANG RESTRIBUSI PASAR
TESIS
Oleh
ELI ESRA S TARIGAN 107005032/HK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012
Universitas Sumatera Utara
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG: STUDI ATAS PERDA NO. 3 TAHUN 2000 TENTANG RESTRIBUSI PASAR
TESIS
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh
ELI ESRA S TARIGAN 107005032/HK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012
Universitas Sumatera Utara
Judul Tesis
:
Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi
: : :
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG: STUDI ATAS PERDA NO. 3 TAHUN 2000 TENTANG RESTRIBUSI PASAR Eli Esra S Tarigan 107005032 Ilmu Hukum Menyetujui : Komisi Pembimbing
(Prof. Muhammad Abduh, S.H) Ketua
(Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum) Anggota
Ketua Program Studi,
(Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H)
(Dr. Pendastaren Tarigan, S.H., M.S) Anggota
D e k a n,
(Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum)
Lulus Tanggal : 28 Juli 2012
Universitas Sumatera Utara
Telah diuji pada Tanggal : 28 Juli 2012
PANITIA PENGUJI TESIS Ketua
: Prof. Muhammad Abduh, S.H
Anggota
: 1. Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum 2. Dr. Pendastaren Tarigan, S.H., M.S 3. Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum 4. Dr. Agusmidah, S.H., M.Hum
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK Prinsip otonomi daerah adalah menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dan dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Dengan menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya kecuali Hamkam, Keuangan, Agama, Luar Negeri dan Pengadilan, ini berarti bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di wilayahnya yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kabupaten Deli Serdang memiliki keterbatasan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan wilayah, dalam menindaklanjuti penyelenggaraan daerah, potensi-potensi daerah diharapkan member kontribusi bagi pembiayaan pemberdayaan daerah. Potensi daerah antara lain terdiri dari sektor pariwisata, budaya, jasa, perdagangan dan pendidikan. Diantara potensi-potensi daerah, Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu bentuk unit usaha informal yang bernilai bagi pemasukan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu retribusi yang berguna untuk mendukung penguatan otonomi daerah di Kabupaten Deli Serdang. Kontribusi yang diberikan Pedagang Kaki Lima melalui retribusi cukup besar, hal itu diketahui dari terpenuhinya target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. Adapun permasalahan dalam penelitian ini ada tiga yaitu; 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai pembayar retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000?; 2. Apakah pemberian izin usaha tempat berjualan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang?; 3. Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang?; untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar dari Pedagang Kaki Lima (PKL)?. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah menggunakan metode kualitatif yang bersifat normative dikombinasikan dengan metode hukum empiris, yang berusaha menggambarkan dan membuat penafsiran serta analisis data yang ada. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya. Teknik analisa data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut tidak mempunyai perlindungan hukum walaupun kontribusi Pedagang Kaki Lima (PKL) bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor retribusi pasar dan sampah cukup besar yaitu 31%. Dengan melakukan pendekatan persuasif dengan sistem door to door kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) diharapkan dapat mengatasi kendala yang ada dalam memaksimalkan retribusi Pedagang Kaki Lima (PKL) sehingga target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dapat terealisasi bahkan akan melebihi target yang telah ditetapkan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pedagang Kaki Lima (PKL), Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT The principle of regional autonomy is that the running of the government and the development is delegated to the regional government by using economic principle extensively, except Hankam (National Defense and Security), Finance, Religion, Foreign Affairs, and Court of Justice. This means that regional government is given the authority to manage and organize all affairs in its region as it is stipulated in Law No. 32/2004 on Regional Government and in Law No. 33/2004 on the Financial Balance between the Central Government and the Regional Government. Deli Serdang District has limited SDA (natural resources) and area in running regional administration; in this case, the regional potencies are expected to give their contribution in financing regional empowerment. The regional potencies comprise of tourism, culture, services, commerce, and education. Among the regional potencies, PKL (sidewalk vendors) is one of the valuable informal business units for PAD (Regional Budget); the retribution is used to support the autonomic intensification of regional development in Deli Serdang District. Their contribution through retribution is big enough. It can be seen from the achievement of the target of the Deli Serdang District Administration. There were three problems of the research: how about the legal protection for PKL as the contributors of the retribution according to Perda (Regional Regulation) No. 3/2000, whether the business license given to PKL would contribute to PAD of Deli Serdang District, and what efforts made by Deli Serdang District Administration to optimize the income from the PKL’s retribution. The research used normative qualitative method, combined with legal empirical approach which attempted to describe and to interpret the data. The data were gathered by conducting interviews with the reliable informants who were concerned with the subject matter. The data were analyzed by using interactive model. The result of the research showed that the sidewalk vendors did not have any legal protection although their contribution to PAD through the sectors of market and garbage retribution was 31% and was considered big enough. It is recommended that persuasive approach with door to door system to the sidewalk vendors should be carried out in order to solve the problems in maximizing their retribution so that the Regional Government’s regulations can be realized and the intended target can be achieved. Keywords: Legal Protection, Sidewalk Vendors (PKL), (PAD)
contribusions, revenue
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Pada kesempatan yang pertama ini Penulis mengucapkan Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat dan karunianya, sehingga Tesis ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Penulisan tesis ini untuk memenuhi syarat mencapai gelar Magister dalam bidang Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara,Medan. Adapun judul dalam Tesis ini adalah ” Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Kaki Lima dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang : studi atas Perda nomor. 3 tahun 2000 tentang Retribusi Pasar”. Dalam penulisan tesis ini, penulis mendapat banyak bantuan baik berupa bimbingan, pengajaran dan motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini pula tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 1. Bpk.Prof. Dr. Syahril Pasaribu,DTM&H, M.Sc(CTM), Sp.A(K), selaku Rektor atas kesempatan menjadi mahasiswi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara; 2. Bpk.Prof.Dr.Runtung Sitepu,SH.M.Hum
selaku Dekan Fakultas Hukum
Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara atas kesempatan yang diberikan untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 3. Bpk.Prof.Suheidy,SH.MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang memberikan
Universitas Sumatera Utara
kesempatan menjadi mahasiswi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara; 4. Bpk.Prof.Muhammad Abduh,SH. Ketua Komisi Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 5. Bpk.Prof.Budiman Ginting,SH.M.Hum. selaku Anggota Komisi Pembimbing sekaligus PD I yang telah telah banyak memberikan bimbingan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 6. Bpk.Dr,Pendastaren Tarigan SH.MS selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah telah banyak memberikan bimbingan dan dorongan dalam melaksanakan penyelesaian tesis ini. 7. Bpk.Dr.Mahmul Siregar,SH.M.Hum, selaku tim penguji dalam sidang mempertahankan tesis baik berupa saran,bimbingan maupun masukannya. 8. Bpk.Dr.Agusmidah,SH.M.Hum.
selaku
tim
penguji
dalam
sidang
mempertahankan tesis baik berupa saran, dorongan maupun masukannya. 9. Seluruh Guru Besar serta Para Dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 10. Seluruh Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas pelayanan dan kebaikannya selama penulis mengikuti pendidikan. 11. Bpk.H.Drs.Amri Tambunan,selaku Bupati Deli Serdang yang telah memberi kesempatan untuk mengadakan penelitian di Kabupaten Deli Serdang.
Universitas Sumatera Utara
12. Kepala Bidang Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang telah memberikan informasi yang sehubungan dengan tesis ini. 13. Bpk.Ir.Donald P L Tobing selaku Kepala Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang yang telah memberi kesempatan untuk mengadakan penelitian. 14. Kepada rekan-rekan di Sekolah Pascasarjana, dan rekan-rekan sekantor yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua budi baik, amal dan jasa dengan pahala yang berlipat ganda. Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis ucapkan kepada kedua orang tua yang selaku mendoakan hingga selesainya tesis ini. Penulis meyadari masih banyak kekurangan- kekurangan dari kesempurnaannya, oleh karena itu dengan lapang dada penulis menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kemajuan peneliti selanjutnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang Perlindungan Pedagang Kaki Lima. Semoga Tuhan Selalu Memberkati,GBU. Terima kasih.
Medan,
Juli 2012.
Hormat Penulis
Eli Esra S Tarigan
Universitas Sumatera Utara
RIWAYAT HIDUP
Nama
: Eli Esra S Tarigan
Tempat/Tanggal Lahir
: Petumbukan,01 September 1968
Jenis Kelamin
: Perempuan
Agama
: Kristen Protestan
Pekerjaan
: Pegawai Negeri Sipil
Instansi
: Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang
Pendidikan
: SD Negeri 2 Bangun Purba, tamat Tahun 1981 SMP Negeri I Bangun Purba,tamat Tahun 1984 SMA Swasta Beringin Bangun Purba, tamat Tahun 1987; S 1 (Strata Satu) Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, tamat Tahun 1994; S 2 ( Strata Dua) Sekolah Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, tamat Tahun 2012.
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
Halaman ABSTRAK……………………………………………………………..
i
ABSTRACT…………………………………………………………….
ii
KATA PENGANTAR………………………………………………….
iii
RIWAYAT HIDUP…….................……………………………………
vi
DAFTAR ISI……………………………………………………………
vii
BAB I : PENDAHULUAN……………………………………………
1
A. Latar Belakang………………………………………….......
1
B. Perumusan Masalah…………………………………………
9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian………………………………
10
D. Keaslian Penelitian…………………………….……………..
10
E. Kerangka Teori dan Konsep..........................….……………..
11
1. Kerangka Teori…………………………………………..
11
2. Kerangka Konsep…..…………………………………..
20
F. Metode Penelitian…………………………………………..
23
1. Jenis dan Sifat Penelitian……………………………….
24
2. Sumber Data…………………………………………….
25
3. Teknik Pengumpulan Data……………………………..
26
4. Analisis Data……………………………………………
26
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI PEMBAYAR RETRIBUSI BERDASARKAN PERDA NO. 3 TAHUN 2000………
27
A. Pengertian Pasar dan Pengertian Pedagang Kaki Lima….
27
BAB II :
B. Pedagang Kaki Lima Sebagai Bagian Dari Usaha Kecil Di Sektor Informal…………………………………………
40
C. Perlindungan Hukum bagi pedagang kali lima …………
50
Universitas Sumatera Utara
BAB III : PEMBERIAN IZIN USAHA TEMPAT BERJUALAN DAN KONTRIBUSI NYA TERHADAP PAD KABUPATEN DELI SERDANG ………………………………………… 60
A. Izin Usaha Jualan Pedagang Kaki Lima………………….
60
B. Kontribusi Pengutipan Retribusi Pasar dari Pedagang Kaki Lima Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)………………
69
C. Dampak Bagi PKL Atas Izin Usaha dan Pembayaran Retribusi Yang Telah Dibayarkan ………………………
85
BAB IV : UPAYA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH KAB. DELI SERDANG UNTUK MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DARI PKL SEBAGAI KONRIBUSI TERHADAP PAD…………………………………………. 88 A. Kebijakan Pemda Deli Serdang……..……………………
88
B. Pembinaan Pedagang Kaki Lima…………………………
96
C. Pemberian Fasilitas dan Modal Kerja……………………
97
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan……..………………………………………… 99 B. Saran………….……………………………………………..100
DAFTAR PUSTAKA…………..…………………………………………. 102
Universitas Sumatera Utara
