MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBUATAN AKTA OTENTIK YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN NOTARIS SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 09/PDT.G/2010/PN MBO)

TESIS

Oleh : SYAFRIDA YANTI 117011094/MKn

MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2015

Universitas Sumatera Utara

AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBUATAN AKTA OTENTIK YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN NOTARIS SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 09/PDT.G/2010/PN-MBO)

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Dalam Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh

SYAFRIDA YANTI 117011094/MKn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014



Telah diuji pada Tanggal : 12 Februari 2014

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua : Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN. Anggota : 1. Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, MHum. 2. Dr. Syahril Sofyan, SH, Mkn. 3. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum. 4. Safnil Gani, SH, MHum



ABSTRACT A Notary has a certain position in performing his profession in a legal service for people and his legality in serving the country. The deed that he has signed, an original minute, is a state’s document whose responsibility, authority, and prohibition are stipulated in UUJN (Law on Notary’s Position). If a Notary sends a minute through a mediator or another party, he is considered violating UUJN and the Code of Ethics. Therefore, it is necessary to conduct as research by analyzing the Ruling No. 09/PDT.G/2010/PN-Mbo on the legal consequence of writing a deed which does not fulfill the requirements of a Notary’s responsibility. The research used Hans Kelsen’s theory of responsibility which states that legal responsibility for legal subjects related to their legal obligation is implemented in a Notary’s position as a public official who has the authority to make an authentic deed in order to guarantee legal certainty, order, and protection. A Notary, in his job, is centered in authentic truth and justice. The research used judicial normative approach with descriptive analytic study, using secondary data. Based on the result of the research, it was concluded that the organizing of a Notary’s obligation in making authentic deed which is based on the revision of Law No. 30/2004 on Notary’s Position has been implemented although, in reality, there are still some violations against the implementation of a Notary’s obligation since there is emotional relationship between a notary and his clients, or the clients happen to be his close friends so that there is potential to be the violation against a Notary’s duty in making the minute of a deed. In this case, he sends the minute of the deed to his clients to be signed. The legal consequence of the authentic deed which is not in accordance with a Notary’s obligation, according to UUJN, related to the Ruling No. 09/Pdt.G/2010/PN-Mbo causes SKMHT No. 103/2009 is revoked for the sake of law, and it is regarded as void, and the legal consequence is that the authentic deed (Notarial Deed) becomes an underhanded deed. Here, the Notary, in making his authentic deed, has violated his own obligation in UUJN, particularly Article 16, paragraph 1, letter m of the revision of UUJN, because he is not cautious by sending the minute of the deed to his clients so that the deed so that the deed is counterfeited by his own clients. Therefore, in this context, the Notary takes the responsibility for SKMHT No. 103/2009 because the deed contains forgery, and thus it is contrary to or against law. Keywords: Notary, Authentic Deed, Obligation


ABSTRAK Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat dan legalitasnya bertugas menjalankan tugas Negara dan akta yang dibuatnya yaitu minuta asli merupakan dokumen Negara yang kewajiban, kewenangan dan larangannya diatur dalam UndangUndang Jabatan Notaris. Dalam kondisi seorang Notaris mengirimkan minut akta melalui perantara atau pihak lain maka Notaris tersebut telah melanggar Undang-Undang jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris. Karenanya penelitian tentang Akibat Hukum Terhadap pembuatan Akta Otentik Yang Tidak memenuhi Kewajiban Notaris dipandang perlu dengan menganalisis Putusan No.0/PDT.G/2010/PN-Mbo. Meneliti masalah tersebut diatas teori yang digunakan adalah teori tanggung jawab oleh Hans kelsen yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum bagi subjek hukum sehubungan dengan kewajiban hukum yang diperintahkan dalam Undang-Undang kepada jabatan atau tugas-tugas tertentu,yaitu diterapakan dalam pelaksanaan jabatan Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik guna menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum Notaris dalam pelaksanaan yang berintikan kebenaran dan keadilan yang bersifat otentik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normative yang bersifat deskriptip analitis dengan menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengaturan kewajiban notaris dalam pembuatan akta otentik berdasarkan revisi UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah terlaksana tetapi pada kenyataannya masih terdapat pelanggaran terhadap pelaksanaan kewajiban notaris disebabkan karena antara notaris dan klien terdapat hubungan emosional atau karena hubungan teman dekat dengan klien sehingga berpotensi terjadi pelanggaran terhadap kewajiban notaris khususnya dalam hal pembuatan minut akta, notaris melanggar kewajibannya dengan mengirimkan minut akta tersebut kepada kliennya untuk ditandatangani dan akibat hukum terhadap pembuatan akta otentik yang tidak memenuhi kewajiban notaris menurut UUJN dalam kaitannya dengan Putusan No.09/Pdt.G/2010/PN-Mbo, mengakibatkan SKMHT Nomor: 103/2009 batal demi hukum dan SKMHT tersebut dianggap tidak pernah ada, serta berakibat hukum pada akta otentik (akta notaris) yang dibuat menjadi akta di bawah tangan. Tanggung jawab notaris atas akta otentik yang dibuatnya melanggar ketentuan kewajiban di dalam UUJN khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf l revisi UUJN dinyatakan melanggar kewajibannya karena tidak hati-hati, sehingga akta tersebut dapat dipalsukan oleh kliennya sendiri. Sehingga dalam konteks ini notaris tersebut tetap bertanggung jawab atas SKMHT Nomor: 103/2009 yang dibuatnya karena pembuatan SKMHT tersebut bertentangan dengan hukum atau melawan hukum karena ketidakhatihatiannya menyebabkan SKMHT tersebut batal demi hukum karena mengandung unsur kepalsuan.

Kata kunci : Notaris, Akta Otentik, Kewajiban


KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-NYA sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan Judul "AKIBAT HUKUM TERHDAP PEMBUATAN AKTA OTENTIK YANG

TIDAK

SEBAGAIMANA

MEMENUHI DIAMANATKAN

KEWAJIBAN DALAM

NOTARIS

UNDANG-UNDANG

NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS". Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan dalam bidang ilmu Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis ucapkan terima kasih yang Terhormat, Khususnya Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, S.H, M.S, C.N, selaku ketua Komisi Pembimbing, dan Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting SH.Mhum, Bapak Dr. Syahril Sofyan SH,Mkn selaku pembimbing serta Ibu Dr. T. Keizerina Devi A, S.H, C.N, M.Hum, dan Bapak Safnil Gani SH.MHum selaku penguji, atas kesediaannya membantu penulisan tesis ini. Selanjutnya secara khusus Penulis menghaturkan sembah sujud dan ucapan terima kasih kepada ibunda tercinta, dan ucapan terima kasih kepada Suami tercinta, serta anak-anak yang tersayang yang selalu membantu, memberi semangat dan doa dalam penyelesaian tesis ini Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM), Sp.AK) selaku Rektor Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan fasiltas yang diberikan bagi kami untuk menyelesaikan pendidikan Program Magister Kenotariatan di Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Runtung, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Sumatera utara. 3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, S.H, M.S, C.N, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. 4. Ibu Dr. T. Keizerina Devi A, S.H, C.N, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. 5. Seluruh Dosen Universitas Sumatera Utara, khususnya Bapak dan Ibu Guru Besar dan Staff Pengajar Program Magister kenotariatan Universitas sumatera utara. 6. Seluruh Staff Kantor dan teman-teman seperjuangan di Magister Kenotariatan Fakulatas Hukum Universitas Sumatera Utara, Terima kasih atas segala bantuan, motivasi dan semangatnya dalam menyelesaikan studi ini. Akhirnya Penulis memohon karunia hidayah dan taufik dari ALLAH SWT untuk kita semua dalam meniti hari depan. Medan, Mei 2014 Penulis SYAFRIDA YANTI


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ...................................................................................................... i ABSTRACT ..................................................................................................... ii KATA PENGANTAR ..................................................................................... iii DAFTAR ISI .................................................................................................... v BAB I: PENDAHULUAN .............................................................................. 1 A. Latar Belakang ............................................................................... 1 B. Perumusan Masalah ........................................................................ 18 C. Tujuan Penelitian ............................................................................ 19 D. Manfaat Penelitian .......................................................................... 19 E. Keaslian Penelitian .......................................................................... 20 F.

Kerangka Teori dan Konsepsi ......................................................... 22 1. Kerangka Teori ........................................................................... 22 2. Konsepsi ..................................................................................... 27

G. Metode Penelitian............................................................................ 28 1. Jenis dan Sifat Penelitian ............................................................ 28 2. Sumber Data ............................................................................... 29 3. Teknik Pengumpulan Data ......................................................... 30 4. Analisis Data ............................................................................... 30


BAB II : PENGATURAN KEWAJIBAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK MENURUT REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS ............................................... 31 A. Asas-asas Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Notaris ................... 32 B.

Kewenangan Notaris Membuat Akta Otentik................................. 47

C.

Pengaturan Berdasarkan

Kewajiban Revisi

dan

Larangan

Undang-undang

Bagi

Notaris

Nomor 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris.......................................................... 55 1. Kewajiban Notaris Menurut

Revisi Undang- undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ......................... 56 2. Larangan terhadap Notaris Berdasarkan Revisi Undangundang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik .................................................................................... 67 BAB III : AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBUATAN AKTA OTENTIK YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN NOTARIS MENURUT REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN NOMOR09/PDT.G/2010/PN-MBO ............................................... 72 A. Kekuatan Hukum Akta Notaris ....................................................... 72 B. Pengawasan

terhadap

Pelaksanaan Tugas-tugas Notaris ....... 84

C. Pelanggaran Kewajiban Notaris dalam Putusan Nomor. 09/Pdt.G/2010/PN-MBO................................................................. 91 1. Posisi Kasus ................................................................................ 91 2. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim........................................ 93 3. Analisis Pelanggaran Kewajiban Notaris .................................... 104


D. Akibat Hukum Terhadap Pembuatan Akta Otentik yang Tidak Memenuhi Kewajiban Notaris Berdasarkan Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun2004 tentang Jabatan Notaris ................................................................................ 107 BAB IV : TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA OTENTIK YANG DIBUATNYA MELANGGAR UNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS ................................................................... 115 A. Tanggungjawab Hukum .................................................................. 115 B. Perbuatan Melawan Hukum............................................................ 121 C. Tanggungjawab Hukum Notaris Atas Akta yang Dibuat Melanggar Undang-undang Jabatan Notaris................................... 126 BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN ................................................... 134

A. Kesimpulan ...................................................................................... 134 B. Saran ................................................................................................ 135 DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 137 LAMPIRAN


MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Recommend Documents