FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PEMBERIAN PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA DI KABUPATEN ACEH UTARA

TESIS

Oleh

MURSIL 097011115/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012

Universitas Sumatera Utara

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PEMBERIAN PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA DI KABUPATEN ACEH UTARA

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan dalam Program Studi Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh

MURSIL 097011115/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012


Judul Tesis

: JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PEMBERIAN PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA DI KABUPATEN ACEH UTARA : MURSIL : 097011115 : Kenotariatan

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

Pembimbing

Pembimbing

(Chairani Bustami, SH, SpN, MKn)(Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, M.Hum)

Ketua Program Studi,

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

Dekan,

(Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)

Tanggal lulus : 14 Juni 2012


Telah diuji pada Tanggal : 14 Juni 2012

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

:

Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN

Anggota

:

1. Chairani Bustami, SH, SpN, MKn 2. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum 3. Dr. Dedi Harianto, SH, MHum 4. Dr. Syahril Sofyan, SH, MKn


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: MURSIL

Nim

: 097011115

Program Studi

: Magister Kenotariatan FH USU

Judul Tesis

: JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PEMBERIAN PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA KABUPATEN ACEH UTARA

DI

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan Plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tesis saya tersebut Plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi Magister Kenotariatan FH USU dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.

Medan, Yang membuat Pernyataan

Nama : MURSIL Nim : 097011115


ABSTRAK Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pada Pasal 28 ayat (1) menyebutkan hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Masalah perpanjangan atau pembaharuan hak guna usaha ini diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996, pasal 10 angka (1) menyebutkan permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atau pembaharuannya di ajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna usaha tersebut. Akan tetapi kenyataannya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tidak memproses pemberian perpanjangan Hak Guna Usaha jangka waktu Hak Guna Usaha yang permohonan perpanjangan/pembaharuan jangka waktu Hak Guna Usahanya masih diatas dua tahun lagi dan akan berakhir haknya. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan bagi pemilik hak guna usaha yang akan melakukan perpanjangan haknya. Maka yang dijadikan permasalahan didalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian perpanjangan dan pembaharuan hak guna usaha di Kabupaten Aceh Utara, bagaimana hak investor atas aset-aset dan investasi diatas hak guna usaha jika ternyata permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna usaha tersebut benar-benar tidak dapat dilanjutkan, dan bagaimana hal-hal yang dapat mempermudah perpanjangan dan pembaharuan hak guna usaha. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan secara yuridis normatif. Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Sedangkan analisis datanya menggunakan data kualitatif. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberian perpanjangan dan pembaharuan hak guna usaha di Kabupaten Aceh Utara mengacu pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dimana permohonan perpanjangan jangka waktu berlakunya hak guna usaha hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu, jika tidak, maka Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tidak akan memproses pengajuan permohonan tersebut. Sedangkan hak-hak investor atas aset-aset dan investasi diatas hak guna usaha yang permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha nya tidak dapat dilanjutkan maka segala aset yang dimiliki oleh pemilik hak atas tanah sebelumnya berupa bangunan dan benda lain yang berada di atasnya, harus dibongkar. Salah satu hal yang dapat mempermudah perpanjangan dan pembaharuan hak guna usaha antara lain adalah tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut. Kata Kunci : Jaminan Kepastian Hukum, Hak Guna Usaha.

i


ABSTRACT In the UUPA (Land Act) No. 5/1960, Article 28, paragraph (1), it is stated that the leasehold is an action to cultivate land owned by the government in a certain period (as it is stated in Article 29) for farming, fishery, and stock breeding. Any problem with the license of the extension and the renewal of this leasehold is regulated in the Government Regulation No. 40/1996, Article 10, paragraph (1) which states that the request for the extension and the renewal of the leasehold should be filed at least two years before the leasehold expires. In reality, the Indonesian National Land Board does not process the license of the extension of the leasehold according to the government regulation above. This condition has caused the problem for the leaseholders who want to extend their leaseholds. Besides that, the problem comes from the people around the area who reject the extension of the leasehold. Therefore, the problems in this research were as follows: how the implementation of giving the license of the extension and the renewal of the leasehold in North Aceh District was, how about the investors’ rights on their assets and investment infrastructures on the leasehold if the extension of the leasehold was stuck, and what other things which could facilitate the extension and the renewal of the leasehold. This research was descriptive analytic, using judicial normative approach. The data were gathered by conducting library research and interviews with related parties and analyzed by using qualitative data. The results of the analysis showed that the implementation of giving the license of the extension and the renewal of leasehold in North Aceh District was referred to the Decree of the Agrarian State Minister/Head of the National Land Board No. 9/1999 on the Procedures of Giving and Terminating the Rights of State Land and the Rights of Cultivating in which the request of the extension the leasehold should be filed at least two years before the due date; otherwise, the National Land Board will not process the request. Meanwhile, the assets and the investment infrastructures of the investors should be eliminated. One of the thing which can facilitate the license of the extension and the renewal of the leasehold is that the cultivated land is in good condition according to the circumstances, the nature, and the purpose of the license. Keywords: Guarantee for Legal Certainty, Leasehold

ii


KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kesehatan lahir batin kepada penulis sehingga dapat menjalani dan menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan inilah, penulis membuat suatu karya ilmiah yang berjudul “Jaminan Kepastian Hukum Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha di Kabupaten Aceh Utara”. Juga tidak lupa Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah SAW yang selalu menjadi suri tauladan dan yang syafa’atnya selalu diharapkan seluruh umatnya. Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan penghargaan dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, saran dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Ucapan terimakasih ini penulis tujukan kepada : 1. Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM), Sp.A(K), atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;

iii


2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum., atas kesempatan bagi penulis menjadi mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara; 3. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN., atas segala dedikasi dan pengarahan serta masukan yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu pengetahuan di Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara; 4. Terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN, selaku Ketua Komisi Pembimbing, dan Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, M.Hum, serta Chairani Bustami, SH, SpN, MKn, selaku Anggota Komisi Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, ide dan motivasi yang terbaik serta kritik dan saran yang konstruktif demi tercapainya hasil yang terbaik dalam penulisan tesis ini; 5. Dr. Dedi Harianto, SH, MHum dan Notaris Dr. Syahril Sofyan, SH, MKn selaku dosen penguji yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan serta masukan maupun saran terhadap penyempurnaan penulisan tesis ini; 6. Seluruh staf pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan ilmu dan motivasi dalam setiap perkuliahan kepada penulis;

iv


7. Isteriku tercinta Rita Syntia, ST, MM dan Anak-anakku tersayang Adi Lazuardi, SH, Arief Wildan dan Shinita Brilliant, terimakasih atas dukungan dan do’anya untuk keberhasilan ini. 8. Sahabat-sahabatku seperjuangan, Pak Azhar, Sere, Joe, Arman, Yono, Sri Lela, Rebekka, Rini, Kiki, Toni, Bambang, Tommy, Zulkarnain, Hendra, Andi, Rio, Mighdad, Moses, Richard dan Ade, semoga setelah selesainya studi ini persahabatan kita bisa tetap terjalin meskipun kita tidak bersama-sama lagi. 9. Seluruh staf pegawai pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Bu Fat, Winda, Sari, Lisa, Afni, Aldi, Ken, Rizal dan Hendri Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun diterima dengan tangan terbuka demi kebaikan dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya. Semoga tesis ini dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembacanya.

Medan,

Juni 2012 Penulis

MURSIL

v


RIWAYAT HIDUP

Nama

: Mursil

Tempat/Tgl Lahir

: Seruway, 26 Maret 1958

Jenis Kelamin

: Laki-Laki

Status

: Menikah

Alamat

: Jalan Sudirman No. 01 Langsa, Provinsi Aceh

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri Tanjung Mulia Kab. Aceh Tamiang dari tahun 1965 sampai tahun 1970 2. SMP Setia Tanjung Mulia Kab. Aceh Tamiang dari tahun 1971 sampai tahun 1973 3. SMA Negeri Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang dari tahun 1975 sampai tahun 1977 4. S1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dari tahun 1978 sampai tahun 1985. 5. S2 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dari tahun 2009 sampai tahun 2012.

vi


DAFTAR ISI

Halaman ABSTRAK................................................................................................................... i ABSTRACT .................................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR ...............................................................................................

iii

RIWAYAT HIDUP.....................................................................................................

vi

DAFTAR ISI .............................................................................................................. vii BAB I

BAB II

PENDAHULUAN ...................................................................................

1

A. Latar Belakang .....................................................................................

1

B. Perumusan Masalah ............................................................................

6

C. Tujuan Penelitian ................................................................................

7

D. Manfaat Penelitian ...............................................................................

7

E. Keaslian Penelitian ..............................................................................

8

F. Kerangka Teori dan Konsepsi .............................................................

9

1. Kerangka Teori ..............................................................................

9

2. Konsepsi..........................................................................................

22

G. Metode Penelitian ...............................................................................

23

1. Sifat dan Jenis Penelitian ...............................................................

23

2. Metode Pengumpulan Data ............................................................

26

3. Alat Pengumpulan Data .................................................................

27

4. Teknik Pengumpulan Data..............................................................

27

5. Analisa Data....................................................................................

28

PELAKSANAAN PEMBERIAN PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK GUNA USAHA DI KABUPATEN ACEH UTARA .................................................................................................... 30 A. Ruang Lingkup Hak Guna Usaha ........................................................

30

1. Pengertian Hak Guna Usaha ..........................................................

30

2. Subjek dan Objek Hak Guna Usaha................................................

32

3. Terjadinya Hak Guna Usaha ..........................................................

38

4. Hapusnya Hak Guna Usaha ....................................................... 40 vii


5. Hak dan Kewajiban Pemegang atau Penerima Hak Guna Usaha 42 B. Proses dan Tata Cara Permohonan Perpanjangan Hak Guna Usaha di Kabupaten Aceh Utara ................................................................ 44 1. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sebagai Pemberi Hak Guna Usaha ........................................................................ 44 2. Prosedur Permohonan dan Pemberian HGU Pertama Kali ....... 47 3. Prosedur Permohonan Perpanjangan dan Pembaharuan HGU .. 52 BAB III

HAL-HAL YANG DAPAT MEMPERMUDAH PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK GUNA USAHA………………...... 62 A. Pengaturan Pendaftaran Tanah ...................................................... 62 1. Pengertian Pendaftaran ............................................................... 68 2. Azas dan Tujuan Pendaftaran Tanah ......................................... 70 B. Pengaturan Pemberian Hak Atas Tanah Negara ............................ 72 C. Hal-hal Yang Mempermudah Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Guna Usaha …………...……………………………………

76

D. Jaminan Kepastian Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Perpanjangan Hak Guna Usaha di Kabupaten Aceh Utara 79 BAB IV

HAK INVESTOR ATAS ASET-ASET DAN INVESTASI DIATAS HAK GUNA USAHA YANG PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAK GUNA USAHANYA TIDAK DAPAT DILANJUTKAN ..................................................................................... 85 A. Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ..............................................................................

85

B. Prinsip Penghormatan Terhadap Hak Atas Tanah ..............................

92

C. Peran Serta Masyarakat Dalam Perolehan Hak Atas Tanah ...............

99

D. Perlindungan Hukum Hak Investor Terhadap Aset-Aset dan Investasi Atas Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha ......................................................................................... 103 BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN .............................................................. 105 A. Kesimpulan ......................................................................................... 105 B. Saran ................................................................................................... 106

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 108

viii


FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012

Recommend Documents