PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015

PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENERAPAN HUKUM LINGKUNGAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PELALAWAN NO. 228/PID.SUS/2013/PN.PLW)

TESIS

OLEH

SURYA SOFYAN HADI 137005070

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015

Universitas Sumatera Utara


TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

OLEH

SURYA SOFYAN HADI 137005070/HK

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015


Judul Tesis

:

PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENERAPAN HUKUM LINGKUNGAN(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PELALAWAN NO. 228/PID.SUS/2013/PN.PLW)

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: : :

SURYA SOFYAN HADI 137005070/HK ILMU HUKUM

Menyetujui : Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. SUHAIDI, SH., MH) Ketua

(Prof. H.SYAMSUL ARIFIN, SH., MH) Anggota

(Dr. MAHMUD MULYADI, SH., M.Hum) Anggota

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

D e k a n,

(Prof. Dr. SUHAIDI, SH., MH)

(Prof. Dr. RUNTUNG, SH., M.Hum)

Lulus tanggal : 27 Juli 2015


Telah diuji pada Tanggal : 27 Juli 2015

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Prof. Dr. SUHAIDI, SH., MH.

Anggota

: 1. Prof. H. SYAMSUL ARIFIN, SH., MH. 2. Dr. MAHMUD MULYADI, SH., M.Hum. 3. Dr. JELLY LEVIZA, SH., M.Hum. 4. Dr. MARLINA, SH., M.Hum.


PERNYATAAN


TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.-

Medan, Agustus 2015 Yang Membuat Pernyataan, Penulis,

m.6000 + teken

SURYA SOFYAN HADI Nim. 137005070


PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENERAPAN HUKUM LINGKUNGAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PELALAWAN NO 228/PID.SUS/2013/PN.PLW) Surya Sofyan Hadi *) Suhaidi **) Syamsul Arifin **) Mahmud Mulyadi **) ABSTRAK Setelah kebakaran hutan dan lahan yang sangat hebat pada tahun 1997-1998, Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan untuk merespon kebakaran hutan dan lahan tersebut. Sedikitnya terdapat beberapa kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dalam merespon kebakaran hutan dan lahan, yakni Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta turunan kebijakan nasional yakni Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan. Salah satu contoh kasus kejadian kebakaranhutan dan lahan terjadi di Propinsi Riau dan melibatkan salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia untuk duduk dalam meja pengadilan. Pada tanggal 09 September 2014, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, Riau, menghukum Terdakwa Danesuvaran KR Singam dan Terdakwa PT. Adei Plantation and Industry yang diwakili oleh Tan Kei Yoong karena kelalaiannya lahan KKPA Batang Nilo Kecil terbakar seluas 40 ha dari 541 ha pada 2013 yang berakibat pada kerusakan lingkungan hidup. Dikarenakan pelaku yang membakar hutan tersebut untuk membuka lahanlahan perkebunan kelapa sawit diduga adalah perusahaan merupakan korporasi, maka berbicara masalah korporasi terkait pula pada persoalan pertanggungjawabannya. Dalam hal pertanggung jawaban korporasi ini dimungkinkan melalui doktrin strict liability yang mana dalam ajaran ini pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) para pelaku. Tetapi ditekankan kepada hal, akibat dari perbuatannya itu telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Cukuplah apabila dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak melakukan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana (offenses of strict liability). *

) Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ) Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

**


Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Sebaiknya Pemerintah segera mengesahkan RUU KUHP Tahun 2012 agar korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat dengan mudah dilakukan penyidikan karena Penyidik telah mempunyai dasar hukum untuk melakukan penyidikan kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana tersebut.; Sebaiknya PPNS Lingkungan Hidup ataupun PPNS Kehutanan dapat berkoordinasi dengan Penyidik Polri sebagai Koordinator Pengawas penyidikan agar mendapatkan rencana dan strategi yang matang untuk mengungkap dan membuat terang dan jelas suatu perkara tindak pidana pengrusakan lingkungan hidup ataupun pembakaran hutan; dan Sebaiknya hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana lebih mengutamakan dampak lingkungan hidup yang tercemar oleh tindakan pelaku korporasi tersebut, dan harus membuktikan secara hukum bahwa lingkungan sekitar tempat perusahaan tersebut beroperasi telah tercemar akibat pengrusakan lingkungan yang diduga dilakukan oleh korporasi tersebut dan lebih mengedepankan pemulihan lingkungan yang rusak dan tercemar oleh korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup tersebut. Kata Kunci

:

Pertanggung Jawaban Korporasi; Kebakaran Hutan dan Lahan; dan Penerapan Hukum Lingkungan


CORPORATE LIABILITY OF FOREST FIRES IN CONNECTION WITH THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL LAW (Case Study : Court Decision of Palalawan No. 228 / Pid.Sus / 2013 / PN.Plw) Surya Sofyan Hadi *) Suhaidi **) Syamsul Arifin **) Mahmud Mulyadi**) ABSTRACT After the great forest fires and land in 1997-1998, the Indonesiangovernment issued some policies to respond to the land and forest fires. At least there are some national policies issued by the Government of Indonesia in response to forest fires and land, namely Law No. 41 of 1999 on Forestry, Law No. 18 of 2004 on Plantations, Law No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment, as well as the national policy derivative of Government Regulation No. 4 of 2001 on Damage Control or Environmental Pollution Related to Forest Fires and or land. One example of instances forest fires and land occurred in Riau Province and involves one of the leading companies in Indonesia to sit in the judgment seat. On September 9, 2014, the judges of the District Court Pelalawan, Riau, punish the Defendant and the Defendant Singam Danesuvaran KR PT. Adei Plantation and Industry, represented by Kei Tan Yoong due to negligence KKPA land Trunk Small Nilo burn area of 40 ha from 541 ha in 2013, which resulted in environmental damage. Due to the actors who burn the forest to open land oil palm plantation company allegedly is a corporation, the corporation issues related to speak also to the issue of accountability. In terms of corporate accountability is possible through the doctrine of strict liability which, in this teaching criminal liability can be imposed on perpetrators of criminal acts in question with no need to prove the existence of fault (intent or negligence) actors. But the emphasis placed on it, as a result of his actions have caused loss to the community. Suffice if proven that the offender has committed an unlawful act, or not doing that is required by the criminal provisions (offenses of strict liability). The results showed that: The government should immediately pass the bill of the Criminal Code in 2012 that the corporation as criminals can easily do the investigation because investigators have had no legal basis to conduct an investigation of the corporation as the perpetrators of such crime .; Preferably Environmental investigators or investigators may coordinate with the Forestry *

) Students Master of Law, Faculty of Law, University of North Sumatra ) Lecturer of Master of Law, Faculty of Law, University of North Sumatra

**


Coordinator Supervisory Investigator Police investigation in order to obtain mature plans and strategies to uncover and make a bright and clear a criminal case environmental destruction or burning of forests; and recommend that the judge in sentencing a corporation as criminals prefer the environmental impact polluted by the actions of the corporate actors, and should prove legally that the environment in which it operates has been polluted as a result of environmental degradation allegedly committed by the corporation and more promote restoration of damaged environment and polluted by corporations who commit criminal acts of pollution or the destruction of the environment. Keywords

: Corporate Liability; EnvironmentalLaw

Forestfires;andApplicationof


KATA PENGANTAR

‫سلا‬ ّ َ ‫يَلَع ُم َال‬ ْ ‫بَو ِهللا ُة َمْحَرَو ْمُك‬ َ ‫تاَكَر‬ ُ ‫ُه‬ (Assalamu 'alaikum Wr. Wb) Syukur alhamdulilah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, hidayah dan petunjuknya telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian tesis ini, dimana tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Sumatera Utara. Tak lupa penulis panjatkan shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dan memberi jalan dari yang gelap kepada yang terang yang disinari oleh iman dalam Islam. Tesis ini berjudul : Pertanggung jawaban Korporasi Terhadap Kebakaran Hutan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Lingkungan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pelalawan No. 228/Pid.Sus/2013/PN.PLW). Penulis menyadari bahwa penulis mempunyai keterbatasan dalam pengerjaan tesis ini, namun penulis banyak mendapat bimbingan, dukungan, semangat, saran, doa dan motivasi dari berbagai pihak dari awal penulisan hingga penyelesaian tesis ini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1.

Bapak Prof. Dr. Runtung, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan rekomendasi kepada Penulis untuk mendaftar di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

2.

Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara dan Dosen Pembimbing I penulis yang telah membimbing, mengarahkan, mengkritik dan menuntun penulis dalam penulisan tesis ini.


3.

Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bahan, masukan dan dukungan moril kepada penulis.

4.

Bapak Dr. Mahmud Mulyadi, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing III yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan koreksi kepada penulis.

5.

Bapak Dr. Jeli Lefiza, SH., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah memberi masukan, koreksi dan ide dalam penulisan ini.

6.

Ibu Dr. Marlina, SH., MH., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan, koreksi dan ide dalam penulisan ini.

7.

Bapak Dr. Mahmul Siregar, SH., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.

8.

Prof. Dr. Bachtiar Surya, SpB-KBD yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis sejak awal hingga selesai perkuliahan penulis.

9.

Para dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna kepada penulis serta pegawai Tata Usaha program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian kuliah di program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.

10.

Adinda Agung Yuriandi, S.H., MH., dan Hisar Sinaga, S.H., MH., yang telah banyak memberi dukungan moril, membimbing dan mengarahkan penulis dari awal hingga akhir perkuliahan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.

11.

Para rekan penulis di SPKT Polda Sumut dan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam rangka perkuliahan dan penelitian ini. Tesis ini penulis dedikasikan kepada isteri tercinta Hj. Rita Helmi, SE. dan

anakku tercinta Nico Adhari Effendi, SH., Vicky Ciptadi dan Nurul Dita Surya yang dengan tulus dan kasih memberi motivasi, kekuatan dan dorongan yang tidak hentihentinya pada penulis dari awal hingga akhir perkuliahan dan penulisan/penelitian tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.


Demikianlah yang dapat penulis sampaikan atas penulisan dan penelitian terhadap tesis yang sederhana ini dan penulis merasa masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan, maka dengan segala kerendahan hati penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran guna perbaikan dan kesempurnaan tesis ini. Atas segala dukungan ini penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. (Wassalamu 'alaikum Wr. Wb)‫سلا َو‬ ّ َ ‫يَلَع ُم َال‬ ْ ‫بَو ِهللا ُة َمْحَرَو ْمُك‬ َ ‫تاَكَر‬ ُ ‫ُه‬ Hormat Saya, Penulis,

SURYA SOFYAN HADI Nim. 137005070


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I.

DATA PRIBADI NAMA

: SURYA SOFYAN HADI

TEMPAT/TGL. LAHIR : RANTAU PRAPAT/08 SEPTEMBER 1969 PANGKAT

: AJUN KOMISARIS BESAR POLISI

JABATAN

: KEPALA SPKT POLDA SUMUT

KESATUAN

: POLDA SUMUT

AGAMA

: ISLAM

NAMA AYAH

: SURYA SADJURI

NAMA IBU

: PONIEM

ISTERI

: RITA HELMI, SE

ANAK

: 1. NICO ADHARI EFFENDI, SH. 2. VICKY CIPTADI 3. NURUL DITA SURYA

II.

SUKU/BANGSA

: JAWA/INDONESIA

E-MAIL

: [email protected]

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH UMUM a. SD

: BHAYANGKARA RANTAU PRAPAT, Tahun Masuk : 1967, Tahun Lulus : 1972

b. SMP : BHAYANGKARA RANTAU PRAPAT, Tahun Masuk : 1973, Tahun Lulus : 1975 c. SMA : NEGERI RANTAU PRAPAT, Tahun Masuk : 1976, Tahun Lulus : 1979

2. PENDIDIKAN TINGGI a. S1

: FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, MEDAN (1979-1986)


b. S2

: PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, MEDAN (2013-2015)

III.

RIWAYAT JABATAN 1. 1987-1996

: PAMA BAIS ABRI/BIA

2. 1996-2000

: DIT INTELKAM POLDA SUMUT

3. 2000-2002

: WAKA POLRES BELAWAN, POLDA SUMUT

4. 2002-2003

: WAKA POLRES DAIRI, POLDA SUMUT

5. 2003-2003

: PARIK OPS. ITWASDA POLDA SUMUT

6. 2004-2007

: KASAT I DIT INTELKAM POLDA SUMUT

7. 2007-2011

: KAPOLRES HUMBAHAS POLDA SUMUT

8. 2011-SAAT INI : KA SPKT POLDA SUMUT

IV.

PENDIDIKAN KEJURUAN 1. SUSSARPA INTEL (BAIS ABRI) 2. SUSPA KONTRA INTEL (BAIS ABRI) 3. SUSDASJEMEN HANKAM 4. SUSPA INTELSTRAT TK I (BAIS ABRI)

V.

PENUGASAN LUAR NEGERI 1. 1995 – VIETNAM – PAM PENGUNGSIAN VIETNAM 2. 1995 – SINGAPURA – ILO UNHCR

VI.

PENGHARGAAN 1. SATYA LENCANA KESETIAAN VIII THN 2. SATYA LENCANA KESETIAAN XVI THN 3. SATYA LENCANA KESETIAAN XXIV THN 4. SATYA LENCANA DWIDYA SISTHA 5. BINTANG NARARYA


DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan .......................................................................................................

ii

Pernyataan ......................................................................................................................

v

Abstrak ............................................................................................................................

vi

Kata Pengantar ...............................................................................................................

vi

Daftar Riwayat Hidup ....................................................................................................

xiii

Daftar Isi ........................................................................................................................

xv

BAB I

: PENDAHULUAN ..................................................................................

1

A. Latar Belakang .................................................................................

1

B.

Rumusan Masalah.............................................................................

16

C.

Tujuan Penelitian ..............................................................................

17

D. Manfaat Penelitian ............................................................................

17

E.

Keaslian Penelitian ...........................................................................

18

F.

Kerangka Teori dan Konsep .............................................................

19

1.

Kerangka Teori ............................................................................ 19 a.

b.

Teori Pertanggungjawaban Korporasi ................................. 20 1)

Teori Pertanggungjawaban Korporasi ......................... 20

2)

Teori Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (Vicarious Liability) .................................................... 21

3)

Teori Pertanggungjawaban Pidana Yang Ketat Menurut Undang-Undang (Strict Liability)................. 22

Teori Pertanggungjawaban Mutlak...................................... 26


c.

2.

Teori Pertanggungjawaban Berdasarkan Unsur Kesalahan............................................................................. 28

Kerangka Konsep......................................................................... 34

G. Metode Penelitian .............................................................................

BAB II

38

1.

Jenis dan Sifat Penelitian ............................................................. 38

2.

Sumber Data ............................................................................... 39

3.

Teknik Pengumpulan Data........................................................... 41

4.

Analisis Data ................................................................................ 42

H. Sistematika Penulisan .......................................................................

43

: PENGATURAN TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP .....................................................................................................

46

A. Ketentuan Hukum Pertanggung Jawaban Korporasi .......................

46

B.

C.

1.

Pengertian Kejahatan Korporasi ...............................................

46

2.

Korporasi Sebagai Subjek Hukum............................................

54

3.

Teori atau Ajaran Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ..................................................................................

59

Tindak Pidana Lingkungan Hidup ....................................................

70

1.

Pengertian Tindak Pidana dan Lingkungan Hidup ...................

70

a.

Pengertian Tindak Pidana .................................................

70

b.

Pengertian Lingkungan Hidup .........................................

78

2.

Unsur-Unsur Tindak Pidana ......................................................

80

3.

Tindak Pidana Lingkungan Hidup ............................................

86

Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Bidang Tindak Pidana Lingkungan Hidup ...........................................................................

90


BAB III : PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN ...................................... A.

B.

C.

BAB IV

99

Tindak Pidana Kehutanan Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ..................................................................

99

1.

Pengertian Hukum Kehutanan .................................................

99

2.

Sifat dan Tujuan Hukum Kehutanan .......................................

102

3.

Asas-Asas Hukum Kehutanan .................................................

102

Kebakaran Hutan Dalam Kaitannya Dengan Lingkungan Hidup ...

105

1.

Definisi Kebakaran Hutan .......................................................

105

2.

Jenis-Jenis Kebakaran Hutan ...................................................

107

3.

Akibat Kebakaran Hutan Terhadap Lingkungan Hidup ..........

108

Pengaturan Pertanggung Jawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Kebakaran Hutan ................................................................. 116 1.

Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup ................................................................... 116

2.

Kejahatan Korporasi Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ....................................................................................... 121

3.

Sanksi Hukum Kejahatan Korporasi .......................................

123

4.

Tindak Pidana Korporasi Sektor Kehutanan ...........................

126

5.

Penyimpangan Asas Pidana Untuk Tanggung Jawab Korporasi ................................................................................. 128

6.

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dihubungkan Dengan Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan ........................... 132

: PROSES PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM PENERAPAN HUKUM LINGKUNGAN ........................................... 142 A. Tugas dan Wewenang Penyidik Dalam Melakukan Penegakan


Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan dan Tindak Pidana Kehutanan ........................................................................................ 142

B.

C.

BAB V

1.

Tugas dan Wewenang Penyidik Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup ....................................................................................... 142

2.

Kedudukan Penyidik Polri dan PPNS Kehutanan ...................

152

Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Tindak Pidana Kehutanan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 228/Pid.Sus/2013/PN.PLW tertanggal 09 September 2014 ......................................................... 155 1.

Kronologis Kasus .....................................................................

155

2.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .............................................

159

3.

Fakta Hukum ...........................................................................

165

4.

Alat Bukti .................................................................................

169

5.

Tuntutan ...................................................................................

176

6.

Amar Putusan ...........................................................................

179

Proses Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Penerapan Hukum Lingkungan ...................................................................................... 182

: KESIMPULAN DAN SARAN ..............................................................

190

A. Kesimpulan ......................................................................................

190

B.

Saran ................................................................................................

193

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................

195


PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015

Recommend Documents