ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO: 124K/ TUN/2013, TENTANG TERBITNYA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATAS TANAH YANG MASIH DALAM SENGKETA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN
TESIS
OLEH
DELIANA SIMANJUNTAK 137005060/HK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015 i Universitas Sumatera Utara
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO: 124K/ TUN/2013, TENTANG TERBITNYA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATAS TANAH YANG MASIH DALAM SENGKETA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN
TESIS
Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
OLEH
DELIANA SIMANJUNTAK 137005060/HK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015 ii Universitas Sumatera Utara
JUDUL TESIS
: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO: 124K/ TUN/2013, TENTANG TERBITNYA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATAS TANAH YANG MASIH DALAM SENGKETA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN NAMA : Deliana Simanjuntak NIM : 137005060 PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
Menyetujui Komisi Pembimbing
(Prof. Dr. Budiman Ginting, SH., M.Hum) Ketua
(Prof. Dr. Sunarmi, SH., M.Hum) Anggota
(Dr. Jusmadi Sikumbang, SH., MS) Anggota
Dekan
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
(Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH)
(Prof. Dr. Runtung, SH., M.Hum)
Tanggal Lulus : 10 Juni 2015 iii Universitas Sumatera Utara
Telah diuji pada Tanggal , 10 Juni 2015
PANITIA PENGUJI TESIS
Ketua
: Prof. Dr. Budiman Ginting, SH., M.Hum
Anggota
: Prof. Dr. Sunarmi, SH., M.Hum Dr. Jusmadi Sikumbang, SH., MS Dr. Pendastaren Taringan, SH., MS Dr. Hasim Purba, SH., M.Hum
iv Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK Izin Mendirikan Bangunan terbit di atas tanah yang masih dalam sengketa di PTUN MEDAN. Sebelum IMB diterbitkan, Penggugat sudah lebih dulu melaporkan ke Dinas TRTB Kota Medan tentang status tanah dalam proses hukum (bersengketa), tetapi Dinas TRTB tidak menghiraukan laporan Penggugat dimana IMB tersebut diterbitkan setelah ada laporan Penggugat. Setidaknya DTRTB harus menunda penerbitan IMB karena ada laporan dari pihak lain. Hal penerbitan IMB tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Walikota Medan No. 34 Tahun 2002 jo Peraturan Daerah No 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi IMB Pasal 13. Butir (b) Permohonan IMB ditunda apabila adanya keberatan masyarakat/atau sengketa tanah maupun adanya proses hukum yang sedang berlangsung pada bangunan maupun tanah yang dimohonkan serta disampaikan secara tertulis maupun lisan. Majelis Hakim memberikan putusan yang berbeda-beda, dimana PTUN MEDAN membatalkan IMB, dan PTTUN MEDAN mendukung putusan PTUN Medan namum MA menolak Putusan PTTUN dan menolak gugatan Penggugat. Perbedaan pertimbangan hukum menjadi kasus yang sangat perlu dianalisis serta diteliti. Maka berdasarkan uraian di atas dapat dirumusan permasalahnya bagaimana menurut presfektif Hukum Administrasi Negara keberadaan SIMB yang terbit di tanah yang masih sengketa. Masalah apa yang terjadi dalam SIMB sehingga menjadi objek gugatan di Pengadilan, bagaimana Hakim memberi pertimbangan hukum dalam putusan. Metode yang digunakan adalah metode normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Metode normatif sebagai penelitian doktrin yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum yang tertulis di dalam buku. Mengunakan sumber bahan hukum primer berupa keputusan MA No. 124/TUN/2013 dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, bahan hukum sekunder berupa buku teks melalui studi kepustakan, kamus dan makala yang mendukung bahan primer dan melakukan pengelolahan data secara kualitatif serta menganalisis dengan metode deduktif. Keberadaan IMB N0. 648/1363 K dalam Peresfektif Hukum Administrasi Negara IMB adalah sah berupa keputusan Pejabat Administrasi Negara yang berdasakan Peraturan Perundang-undangan. Unsurnya berbentuk tertulis, konkrit, diterbitkan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Walikota Medan, sehingga memiliki kekuatan hukum dan menimbulkan akibat hukum. IMB N0. 648/1363 K menjadi sengketa di Pengadilan TUN dikarenakan IMB diterbitkan di atas tanah yang masih bersengketa, yang disoroti dalam Peraturan Daerah Kota Medan No 5 Tahun 2012 Pasal 13 Proses IMB ditunda apabila ada laporan masyarakat tetang keberadaan tanah dalam proses hukum. Analisisi Yuridis terhadap putusan Hakim yang berbeda-beda adalah diakibatkan Keputusan Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan fakta dalam petitum, sebagaimana PTUN Medan mempertimbangkan sesuai dengan fakta hingga amar putusan Hakim Pengadilan TUN Medan membatalkan IMB yang terbit di atas tanah sengketa sesuai dengan Peraturan Daerah kota Medan. Maka saran Penulis, Pejabat yang berwewenang menerbitkan IMB hendaklah mengutamakan landasan peraturan Perundang-undangan. Perlunya diperketat peraturan pengawasan SIMB. Dalam penyelesaian sengketa TUN khususnya surat izin mendirikan bangunan, ada baiknya pertimbangan hukum mencakup peristiwa konkrit, sehingga undang-undang itu dapat bermanfaat jika dihadapkan dengan peristiwanya. Kata Kunci: Izin Mendirikan Bangunan terbit di atas tanah yang masih dalam sengketa. v Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT IMB (Building Permit) on a disputed land in PTUN (State Administrative Court) Medan. Before IMB was issued revealed that the plaintiff had reported it to DTRTB, Medan, about the land status which was still in the legal process (disputable), but DTRB ignored the plaintiff’s report, in which DTRTB should have postponed the IMB issuance because of the plaintiff’s report. In consequence, the IMB did not meet the Decree of Medan Mayor No. 34/2002 in conjunction with the Regional Regulation No. 5/2012 on IMB Retribution is stipulated in Article 13, point (b) IMB Retribution which states that Request for IMB can be postponed when there is a complaint about the disputed land or there is the legal process in the building or the land, either in the written form or orally. The panel of judges made different verdicts: PTUN Medan cancelled the IMB while PTTUN Medan supported the verdict of PTUN Medan, but the Ruling of the Supreme Court rejected the verdict of PTUN Medan and the plaintiff’s complaint. Therefore these differences were needed to be analyzed. The problems of the research were as follows: how about the issuance of IMB certificate on a disputed land according to State Administrative Law, how about the factor which caused IMB to become the object of complaint in Court, and how about the judges’ consideration in their verdict. The research used state law and legal certainty theories and judicial normative, prescriptive, and applied method. Primary data were the Ruling of the Supreme Court No. 124/TUN/2013 and legal provisions related to the research, secondary data were text-books through library study, and tertiary data were dictionaries and journals which supported primary data. The gathered data were processed qualitatively and analyzed deductively. IMB No. 648/1363 K is viewed from the perspective of State Administrative Law. IMB is valid when it is based on the decree of the State Administration official and legal provisions in which its elements are written, concrete, and issued by the State Administer, Medan Mayor; therefore, ownership permit has legal enforcement and causes legal consequence. The dispute on IMB No. 648/1363 K in the PTUN occurred because it was issued on a disputed land which was not in accordance with Article 13 of the Regional Regulation of Medan No. 5/2012. The process of IMB is postponed when there is a complaint about the existence of land in the legal process. The result of judicial analysis on the issuance of IMB on a disputed land which caused judges’ different verdicts showed that the Ruling of the Supreme Court did not process based on the fact in petitum as what had been decided by PTUN Medan so that PTUN judges cancelled the issuance of the IMB on a disputed land according to the prevailing regulation. It is recommended that the official who has the authority to issue IMB should be based on legal provisions, laws, and regulations. Regulation for controlling IMB should be tightly confirmed. In settling TUN dispute, especially IMB, legal consideration should be based on facts (concrete event) so that the law can be practiced concretely when it is faced by its event.
Keywords: Issuance of Building Permit on a Disputed Land vi Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR Puji syukur atas penyertaan Tuhan Yang Mahakuasa karena hanya dengan berkat dan karuniaNya Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 124 K/TUN/2013 Tentang Terbitnya IMB di atas Tanah yang masih dalam Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.” Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis menyadari dalam penelitian maupun penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dorongan moril berupa masukan dan saran, sehingga penulisan tesis dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum selaku ketua pembimbing, Ibu Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum dan Bapak Dr. Jusmadi Sikumbang, SH, M.S selaku anggota pembimbing, juga Bapak Dr. Pendastaren Taringan, SH, M.Hum dan Bapak Dr. Hasim Purba, SH, M.Hum selaku para anggota penguji yang telah dengan tulus iklas memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini. Tidak kulupakan semua pihak yang telah juga memberi masukan dan arahan yang konstruktif dalam penulisan tesis ini sejak tahap kolokium, seminar hasil sampai pada tahap ujian tertutup meja hijau sehingga penulisan tesis ini menjadi lebih sempurna dan terarah. Ucapan terima kasih penulis yang sebesar-besarnya kepada; 1. Bapak Prof. Subhilhar, Ph.D, selaku Pejabat Rektor Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. vii Universitas Sumatera Utara
2. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. 3. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan tesis ini. 4. Bapak Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 5. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta ilmu yang sangat bermanfaat selama Penulis mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di bangku kuliah. 6. Bapak Syamsir Yusfan, SH.,MH. selaku Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang telah sudih memperkenankan Penulis untuk mengambil data sesuai dengan penulis butuhkan. 7. Bapak Pimpinan Ephorus HKBP Pdt. WTP Simarmata, MA. Sekjen HKBP Pdt. Mori A.P. Sihombing, MTh. Kadep Koinonia Pdt. Welman Tampubolon, STh. Kadep Marturia Pdt. Marolop Sinaga, MTh. Kadep Diakonia Pdt. Drs. Bihelman DF. Sidabutar, STh, MM, sebagai pimpinan Penulis yang memberi dorongan kepada penulis untuk mengawali dan melanjutkan study ini. Dan Juga tidak lupa buat
viii Universitas Sumatera Utara
Penetua dan jemaat Gereja HKBP Sumber Sari Pekan Baru selaku tempat pelayanan yang memberangkatkan Penulis untuk study ini. 8. Seluruh staf/ Pengawai di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama menjalani pendidikan. 9. Rekan-rekan Mahasiswa dan Mahasiswi di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, khususnya angkatan tahun 2013 yang telah banyak memotivasi kepada Penulis dalam penyelesaian tesis ini. Sembah sujud saya kepada Ayahanda Mangantar Simanjuntak (Op. Pati Simanjuntak) dan Ibunda Mutiara Hutagaol (Op. Pati br Hutagaol) juga kepada saudarasaudaraku dan suamiku yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan doa yang tidak putus-putusnya membuat Penulis semangat dan bersukacita dalam hingga menyelesaikan study ini. Penulis menyadari sepenuhnya tulisan ini masih jauh dari sempurna, namun besar harapan Penulis kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama para pemerhati Hukum Administrasi Negara. Akhir kata Penulis kiranya Tuhan Maha Pengasih memberikan rahmatNya kepada kita semua.
Medan,
Juli 2015 Penulis.
Deliana Simanjuntak
ix Universitas Sumatera Utara
RIWAYAT HIDUP Nama
:
DELIANA SIMANJUNTAK
Tempat, Tgl Lahir
:
Balige, 25 Desember 1969
Jenis Kelamin
:
Wanita
Agama
:
Kristen Protestan
Status
:
Menikah
Pekerjaan
:
Pegawai HKBP
Instansi
:
Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)
Pendidikan Formal
:
- SD Negeri 173524 Balige (Lulus Tahun 1983) - SLTP Negeri I Balige (Lulus Tahun 1986) - SLTA Surya Murni Pematang Siantar (Lulus Tahun 1989) - Sekolah Tinggi Misiologi HKBP (Lulus Tahun 1993) - S-1 Universitas Sisingamagaraja ke XII (Lulus Tahun 2010) - S-2 Universitas Sumatera Utara (Lulus Tahun 2015)
x Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI ABSTRAK ...………………………………………………………………………
i
ABSTRACK ……………………………………………………………………….
ii
KATA PENGANTAR …………………………………………………………….
iii
RIWAYAT HIDUP ……………………………………………………………….
vi
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah …………………………………………...
1
B. Rumusan Masalah ………………………………………………….
11
C. Tujuan Penelitian …………………………………………………..
12
D. Manfaat Penelitian …………………………………………………
12
E. Keaslian Penelitian …………………………………………………
13
F. Kerangka Teori dan Landasan Konsepsi 1. Kerangka Teori ………………………………………………...
14
2. Landasan Konsepsi ………………………………………….....
19
G. Metode Penelitian
BAB II
1. Jenis Metode Penelitian ……………………………………….
20
2. Sifaf Penelitian …………………………………………………
21
3. Pendekatan Penelitian Hukum .………………………………..
22
4. Sumber Penelitian Hukum …………………………………….
23
5. Pengumpulan Bahan-bahan Hukum …………………………...
25
6. Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum ………………………
25
KEBERADAAN IMB N0. 648/1363 K DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRSI NEGARA A. Pengertian Izin (Vergunning) 1. Pengertian Izin (Vergunning)…………………………………
27
2. Izin Menurut Presfektif Hukum Administrasi Negara………...
29
3. Tujuan dan fungsi Izin xi Universitas Sumatera Utara
a. Tujuan Izin…………………………………………….........
31
b. Fungsi Izin .………………………………………………...
33
4. Sifat Izin Dan Subtansi Izin a. Sifat Izin ……………………………………………………
35
b. Subtansi Izin ………..………………………………………
37
B. Izin Mendirikan Bangunan 1. Pengertian IMB ……………………………………………….
39
2. Dasar Hukum IMB…………………………………………….
42
3. Proses Memperoleh IMB………………………………………
45
a. Persyaratan Memperoleh IMB ……………………………
47
b. IMB ditolak, ditunda, dicabut …………………………….
48
C. Keberadaan IMB N0. 648/1363 K dalam Perspektif Hukum Administrsi Negara ………………………………………………. BAB III
BAB IV
49
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN N0. 648/1363 K MENJADI OBJEK SENGKETA DI PTUN A. Pengertian Sengketa ……………………………………………...
54
B. Proses IMB N0. 648/1363 K ……………………………………...
55
C. Akibat Hukum Terbitnya IMB N0. 648/1363 K ………………….
59
D. IMB N0. 648/1363 K Menjadi Objek Sengketa di PTUN ………..
65
E. Proses Penyelesaian Masalah IMB N0. 648/1363 K …………….
70
PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TERBITNYA IMB DI ATAS TANAH YANG MASIH SENGKETA A. Keputusan Mahkamah Agung N0. 124 K/TUN/2013 1. Putusan PTUN N0. 22/G/2012/ PTUN-Medan a. Duduk Perkara …………………………………………….
74
b. Pertimbangan Hakim PTUN………………………………
79
c. Putusan Hakim PTUN …………………………………….
86
2. Putusan Hakim Banding N0. 137/B/2012/PT.TUN-MDN xii Universitas Sumatera Utara
a. Alasan Banding …………………………………………...
87
b. Pertimbangan Hakim Banding ……………………………
87
c. Putusan Hakim PT.TUN Medan ………………………….
91
3. Putusan Mahkamah Agung RI N0. 124/TUN/2013 a. Alasan Kasasi ……………………………………………..
91
b. Pertimbangan Hukum Majelis Mahkamah Agung ………..
91
c. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung ………….........
92
B. AnalisisYuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung N0.124 K/TUN/2013 …………………………………………………….... BAB V
93
KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ………………………………………………………..
105
B. Saran ……………………………………………………………....
107
Daftar Pustaka…………………………………………………………………….
108
xiii Universitas Sumatera Utara
