JAMINAN KONSTITUSI ATAS HAK ASASI MANUSIA Kajian Terhadap UUD yang pernah Berlaku di Indonesia Sejak UUD 1945 sampai dengan Amandemen Keempat UUD 1945 Tahun 2002
TESIS
Oleh :
MAJDA EL-MUHJAJ NIM 01705022/ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2004
Madja EL- Muhtaj : Jaminan Kontitusi Atas Hak Asasi Manusia Kajian Terhadap UUD Yang….,2004 USU Repository © 2007
Abstract CONSTITUTIONAL GUARANTEE ON THE HUMAN RIGHTS (A Study on the Constitution had be Implemented in Indonesia since LAID 1945 up to the Fourth Amendment of UUD 1945 of 2002) Majda El-Muhtaj* Alvi Syahrin** Faisal Akbar Nasution** Runtung Sitepu** Human right is a peak of human thought in actualizing the essence of its being as a person and global society. To talk about human rights means to talk about dimension of human living. Recognition on the human existence indicates that human being is a living created by God. As a part of the society living, human right's enforcement depends on the consistency of state institutions. In the context of UUD or Constitution that have ever implemented in Indonesia, the recording of human right explicitly based on the awareness and consensus. Nevertheless, in the period of implementation of UUD in Indonesia, i.e. UUD 1945, RIS Constitution 1949, UUDS 1950 and the Fourth Amendment UUD 1945 of 2002, recording of human rights undertook the rise and fall politically. Multi interpretation on the constitutional texts can't be neglected so most interpretation of the official more objective and hegemonic. This study aims to know the relationship between the Constitution and the law state concept, to know the basic rights recognized in UUD 1945, RIS Constitution 1949, UUDS 1950, and the Fourth Amendment of UUD 1945 of 2002 concerning to human right and to know the position of human right in these constitutions had be implemented in Indonesia, especially in the law enforcement and human rights enforcement in Indonesia is to be guaranteed. This study is a normative juridical research. The unit of analysis in this study is idea or concept, i.e. how the conceptualization process of human rights in the constitutional articles that have ever be implemented in Indonesia. The focus of this study is a synchronization level the legal provisions, either vertically or horizontally between one legal provision to the others. Of this study it is emphasized that human right in UUD 1945 is regulated in a simple form. Instead, human right in UUD 1945 oriented to right of the citizen. In the
* Postgraduate Student in Law Study Program of PPs-USU ** Senior Lecturer of PPs-USU
Madja EL- Muhtaj : Jaminan Kontitusi Atas Hak Asasi Manusia Kajian Terhadap UUD Yang….,2004 USU Repository © 2007
RIS Constitution 1949, the human rights regulated in the part C entitled "Human Basic Rights and Freedom". UUDS 1950 contains the articles concerning to the complete human rights. The provision of human rights emphasized in Part V "Human Basic Rights and Freedom). On the second Amendment of UUD 1945 of 2000, contains many facts that human rights regulated in a chapter, i.e. Chapter XA concerning in Human Right that consists of 10 articles, from article 28A to 287. Unfortunately, we founded the significant constrains in an effort of human right en fo r c e me n t in I n d o n e s i a . T h i s i s c a u s e d b y t h e r e i s n o t a c o n si s t e n c y a n d synchronization the human right's articles, either in Constitution or in any legal provisions. Therefore, the role of society component in Indonesia to reformulate the human basic rights, either in UUD context or in other organic regulations with the priority the Indonesian paradigm as an archipelago state based on the One God as a national pillar. May be human right in Indonesia rise based on the religious communal living of Indonesia in a civilized transformation of society. Keywords: • • • •
Human rights State law Amandement of Constitution Constitutional guarante
Madja EL- Muhtaj : Jaminan Kontitusi Atas Hak Asasi Manusia Kajian Terhadap UUD Yang….,2004 USU Repository © 2007
Abstraksi JAMINAN KONSTITUSI ATAS HAK ASASI MANUSIA Kajian Terhadap UUD yang pernah Berlaku di Indonesia Sejak UUD 1945 sampai dengan Amandemen Keempat UUD 1945 Tahun 2002 Majd a El-Muhtaj* Alvi Syahrin** Faisal Akbar Nasution** Runtung Sitepu** Membicarakan Hak Asasi Manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Sebagai bagian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka penegakan HAM sangat tergantung dari konsistensi lembaga negara. Dalam konteks UUD yang pernah berlaku di Indonesia, pencantuman secara eksplisit seputar HAM muncul atas kesadaran dan konsensus. Namun demikian, dalam kurun berlakunya UUD di Indonesia, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, UUD 1945, dan UUD Amandemen Keempat Tahun 2002 (selanjutnya disebut Konstitusi 2002), pencantuman HAM mengalami pasang-surut yang lebih bersifat politis. Multi penafsiran atas teks-teks konstitusi tak dapat terabaikan sehingga tidak jarang interpretasi penguasa lebih terkesan subyektif dan hegemonik. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan konstitusi dengan konsep negara hukum, untuk mengetahui hak-hak asasi yang dimuat dalam UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 dan Amandemen Keempat UUD 1945 dalam mengatur perihal HAM, dan untuk mengetahui kedudukan dan muatan HAM dalam UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan Amandemen Keempat UUD 1945 Tahun 2002 dalam menjamin penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normarif. Adapun yang menjadi unit of analysis dalam penelitian ini adalah gagasan atau konsep, yakni bagaimana proses konseptualisasi HAM dalam pasal-pasal konstitusi (baca: UUD) yang pernah berlaku di Indonesia. Titik berat penelitian ini ialah pada taraf sinkronisasi dari peraturan perundangundangan, yakni taraf sinkronisasi secara vertikal dan
* **
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum PPs-USU Dosen Pembimbing PPs-USU
Madja EL- Muhtaj : Jaminan Kontitusi Atas Hak Asasi Manusia Kajian Terhadap UUD Yang….,2004 USU Repository © 2007
Tujuannya untuk melihat sejauhmana pengaturan ketentuan HAM dalam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia memiliki derajat konsisten dan sinkron, baik secara vertikal maupun horizontal, antara satu peraturan perundangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dari penelitian diketahui bahwa HAM dalam UUD 1945 diatur secara singkat dan sederhana. HAM yang diatur dalam UUD 1945 berorientasi kepada Hak sebagai warga negara (HAW). Dalam Konstitusi RIS 1949, pengaturan HAM terdapat dalam Bagian V yang berjudul “Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia”. UUDS 1950 memuat pasal-pasal tentang HAM yang relatif lebih lengkap. Ketentuan HAM diatur pada Bagian V (Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan dasar Manusia). Muatan HAM dalam Perubahan Kedua UUD 1945 jauh melebihi ketentuan yang pernah diatur dalam UUD 1945. HAM diatur dalam sebuah bab, yakni Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 10 pasal, dari mulai Pasal 28A sampai dengan 28J. Begitupun masih ditemukan kendala signifikan dalam penegakan HAM di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih tidak konsisten dan tidak sinkonnya ketentuan pasal-pasal HAM, baik di dalam UUD maupun di beberapa ketentuan perundangundangan. Oleh karena itu diharapkan peran serta segenap komponen masyarakat Indonesia untuk melakukan reformulasi ketentuan HAM, baik dalam konteks UUD, maupun dalam bentuk peraturan-peraturan organik dengan mengedepankan paradigma keindonesiaan, sebagai negara kepulauan yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pilar kehidupan nasional. Semoga lahir HAM Indonesia yang selaras dengan jiwa dan semangat kehidupan komunal religious bangsa Indonesia dalam sebuah transformasi masyarakat yang berperadaban.
Kata kunci: • • •
Hak Asasi Manusia Konstitusi Amandemen UUD 1945
Madja EL- Muhtaj : Jaminan Kontitusi Atas Hak Asasi Manusia Kajian Terhadap UUD Yang….,2004 USU Repository © 2007
