PERANAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN PERUSAHAAN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
TESIS
Oleh :
LENI WIRANA HARAHAP 087005083
PROGRAM SEKOLAH PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010
Universitas Sumatera Utara
HALAMAN PENGESAHAN Judul Tesis
: Peranan Pemerintah Dalam Pengawasan Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Di Luar Negeri (Studi Pada PPTKIS Di Medan)
Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi
: Leni Wirana Harahap : 087005083 : Ilmu Hukum
Menyetujui : Komisi Pembimbing
(Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum) Ketua
(Dr. Agusmidah, SH, M.Hum)
Anggota
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
(Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH)
(Dr. T. Keizerina Devi A., SH, CN, M.Hum)
Anggota
Dekan
(Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum)
Universitas Sumatera Utara
Telah diuji pada
:
Tanggal
: 6 September 2010
PANITIA PENGUJI TESIS Ketua
: Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum
Anggota
: 1. Dr. Agusmidah, SH, M.Hum 2. Dr. T. Keizerina Devi A., SH, CN, M.Hum 3. Prof. Dr. Sunarni, SH, M.Hum 4. Dr. Pendastaren Tarigan, SH, MS
Universitas Sumatera Utara
PERANAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN PERUSAHAAN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI ABSTRAK Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) merupakan perusahaan yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan penempatan tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Pekerjaan perusahaan inilah yang sering jadi masalah. Banyak perusahaan yang illegal telah melakukan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar neger. Hasilnya perlindungan yang didapatkan tidak diterima oleh si tenaga kerja. Beberapa korban perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia ilegal minta pemerintah membantu memulangkan rekannya yang masih tertahan di luar negeri, karena kondisi mereka memprihatinkan. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan dalam tesis ini adalah pengawasan pemerintah terhadap perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri,Bagaimana kendala dalam pengawasan terhadap tenaga kerja Indonesia dan sanksi hukum pada pelanggaran tugas perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan bagaimana kebijakan yang harus diterapkan dalam penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerapan peraturan perundang-undangan. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan Pengawasan Pra Kerja Bentuk pengawasan pra kerja inisifatnya mempersiapkan antisipasi permasalahan yang akan datang. Sifatnya mengarahkan keadaan yang akan terjadi di masa datang, sebagai peringatan untuk tidak dilanggar. Pengawasan bentuk ini memberikan patokan kerja dan tidak memandori kerja. Pengawasan Semasa Kerja Pengawasan yang dilakukan pada saat tugas diselenggarakan, memungkinkan manajer melakukan perbaikan di tempat pada waktu penyimpangan diketahui. Perbaikan secara langsung sebelum penyimpangan terlalu jauh terjadi, yang mungkin akan sangat sukar meluruskannya, lebih menguntungkan pengawasan ini ialah supervisi. Supervisi langsung memungkinkan manajer melakukan tindakan koreksi langsung. Pengawasan Pasca Kerja Pengawasan dilakukan sesudah kegiatan atau pekerjaan berlangsung dan sudah berselang waktu yang lama. Kelemahannya ialah penyimpangan baru diketahui setelah pekerjaan seluruhnya selesai, sehingga tidak mungkin diperbaiki lagi.Kendala dalam pengawasan terhadap tenaga kerja Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah, apabila PPTKIS melakukan pelanggaran, terutama menyediakan fasilitas ala kadarnya di penampungan dan balai latihan kerja (BLK). Terlalu besarnya kewenangan pihak perusahaan (PPTKIS) mulai dari rekrutmen penempatan dan pemulangan sebenarnya sebagai suatu hal yang penuh dalam pelaksanaan perlindungan TKI. Dengan besarnya kewenangan yang diberikan kepada PPTKIS, terlihat kecenderungan tenaga kerja Indonesia tidak mendapat perlindungan yang memadai dan Masalah kelembagaan yang dihadapi adalah dualisme pelayanan TKI (BNP2TKI dan Depnakertrans) dan delegasi wewenang. Upaya yang dapat diberlakukan sehubungan dengan adanya kendala adalah mengubah image negative TKI, bahwa TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga adalah posisinya rendah
Universitas Sumatera Utara
di masyarakat. Memperkuat hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negera penerima TKI, memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia dengan merealisasikan anggaran pendidikan. Kata kunci :Peranan Pemerintah, Penempatan tenaga kerja Indonesia
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis Panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Humaniora pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Univesitas Sumatera Utara, Medan. Adapun judul Tesis penelitian ini adalah: “ PERANAN PEMERINTAH DALAM
PENGAWASAN
PERUSAHAAN
PELAKSANA
PENEMPATAN
TENAGA KERJA INDONESIA SWAATA DI LUAR NEGERI ”. Di dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis mengucapka banyak terima kasih kepada Kedua Orang tua penulis “Ayahanda Maralaung Harahap” dan “Ibunda Siti Asma Siregar” yang telah memberikan dukungan baik secara materil maupun secara moril dan tak lupa penulis mengucapkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat para Komisi pembimbing : Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum, Dr. Agusmidah.,SH, M.Hum, dan Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, M. Hum. Dimana di tengah-tengah kesibukannya masih tetap meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini. Perkenankanlah juga, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian studi ini, kepada: 1. Rektor Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, MSc (CTM), SpA(K) diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan. 2. Dekan Fakultas Hukum Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Prof. Dr. H. Bismar Nasution, SH, MH, atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum, sebagai Komisi Penguji, Sekaligus sebagai Sekretaris Ilmu Hukum penulis, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, saran kepada penulis. 5. Dr. Pendastaren Tarigan, SH, MS., sebagai Komisi Penguji yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, saran dan masukan yang sangat penting kepada penulis. 6. Kepada Kekasih Hati penulis Muhammad Rizki Hidayat, SH, M.Hum yang telah banyak memberikan semangat kepada penulis dan selalu setia mendampingi penulis setiap saat. 7. Kepada Rekan-rekan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Beserta seluruh Staff Ilmu Hukum terima kasih atas segala bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan, semoga Allah Membalas kebaikan yang berlipat ganda, dan rekan-rekan kerja saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberi manfaat dan menyampaikan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bertujuan serta bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan Tesis ini.
Medan,
September 2010
Penulis,
Leni Wirana Harahap
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
ABSTRAK ........................................................................................................... i KATA PENGANTAR ......................................................................................... iii DAFTAR ISI ........................................................................................................ vi BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang ................................................................................... 1 B. Perumusan Masalah............................................................................ 7 C. Tujuan penelitian ................................................................................ 7 D. Manfaat Penelitian.............................................................................. 8 E.
Keaslian penelitian ............................................................................. 9
F.
Kerangka Teori dan Konsepsi ............................................................ 11 1. Kerangka Teori.............................................................................. 11 2. Konsepsi ........................................................................................ 15
G. Metode Penelitian ............................................................................... 17 1. Sifat penelitian............................................................................. 17 2. Sumber data ................................................................................. 17 3. Alat pengumpul data .................................................................... 18 4. Analisis Data ................................................................................ 19 BAB II
PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PERUSAHAAN PELAKSANA PENEMPATAN KERJA TENAGA INDONESIA SWASTA LUAR NEGERI A. Fungsi Pengawasan Pemerintah Secara Umum ......................
20
Universitas Sumatera Utara
B. Peran Pemerintah Dalam Penempatan TKI di Luar Negeri ......... 27 C. Ekistensi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja .......................... 33 D. Bentuk-bentuk Pengawasan Pemerintah Terhadap Perusahaan Pelaksana Penempatan TKI di Luar Negeri ................................ 41 E. Pihak-pihak yang dikategorikan sebagai Pemerintah yang Bertanggungjawab dalam Pengawasan ....................................... 52
BAB III
KENDALA PENGAWASAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DAN SANKSI HUKUM PADA PELANGGARAN TUGAS PERUSAHAAN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA LUAR NEGERI A. Kendala Pemerintah dalam Melakukan Pengawasan Ketenaga kerjaan ......................................................................................... 71 B. Ketentuan Hukum Pada Pelanggaran Tugas Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Luar Negeri ......... 76
BAB IV
KEBIJAKAN YANG HARUS DITERAPKAN DALAM PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI A. Sinergi Kinerja Antar Instansi ...................................................... 83 B. Penyederhanaan Prosedur Penempatan TKI di Luar Negeri ........ 92 C. Penegakan Hukum dalam Pengawasan Perusahaan Penempatan TKI ............................................................................................... 94 D. Perkuat Hubungan Diplomatik Khususnya Yang Menyangkut TKI di Luar Negeri ....................................................................... 95
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ................................................................................... 99 B. Saran .............................................................................................. 100
DAFTAR PUSTAKA
Universitas Sumatera Utara
