SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007

ANALISIS DAMPAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN DELI SERDANG

TESIS Oleh:

JAMES ERIK SIAGIAN 057018033 / EP

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007

James Erik Siagian: Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Kecamatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Deli Serdang, 2007. USU e-Repository © 2008

ANALISIS DAMPAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN DELI SERDANG

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Study Ilmu Ekonomi Pembangunan pada Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh:

JAMES ERIK SIAGIAN 057018033 / EP

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007


Judul Penelitian

: ANALISIS DAMPAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN DELI SERDANG

Nama

: JAMES ERIK SIAGIAN

Nomor Pokok

: 057018033

Program Studi

: Ekonomi Pembangunan

Menyetujui Komisi Pembimbing

Dr. Murni Daulay, MSi Ketua

Drs. Iskandar Syarief, MA Anggota

Ketua Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan

Direktur Sekolah pascasarjana

Dr. Murni Daulay, M.Si

Prof.Dr.Ir.T.Chairun Nisa B, M.Sc

Tanggal lulus : 16 November 2007


Telah diuji pada, Tanggal : 16 November 2007

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: 1. Dr. Murni Daulay, SE, M.Si.

Anggota

: 2. Drs. Iskandar Syarief, MA. 3. Dr. Syaad Afifuddin, SE, M.Ec. 4. Dr. Ir. Rahmanta, M.Si. 5. Drs. Rujiman, MA.


MOTTO

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang

apapun

nyatakanlah

juga,

dalam

tetapi

segala

hal

keinginanmu kepada Allah dalam doa

dan

permohonan

dengan

ucapan syukur. Filipi 4 : 6

Kupersembahkan untuk orang-orang yang telah mendukung dan selalu mendoakanku - Kedua Orangtua dan Mertua - Istriku Melfa Anita R Lumbanraja, SE - Abang, Kakak dan adikku


ABSTRACT

Poverty is the most complex and cronic problem, therefore, to overcome the problem of poverty, appropriate analysis involving all components of problem and appropiate, sustainable and permanent solving strategy are needed. This study is carried out in the Sub-district of STM Hulu and Pantai Labu, Deli Serdang District because these two sub-district of the aid from the Sub-district Development Program (PKK). The data for this study were primary data obtained through interviews with 91 heads of family (KK) in STM Hulu Sub-district and 98 heads of family in Pantai Labu Sub-district. The data obtained were analyzed by means of logit model. The result of this study reveals that the probability of the success in eliminating poverty through the basic social facility provision program is 7 times bigger than the success my be achieved without this program. The probability of success of the variable of economic facility in eliminating poverty is 14 times bigger and the success of the variable of job oppurtunity in eliminating poverty is 24 times bigger compared to the success may be achieved without job provision program in Pantai Labu Sub-district. In conclusion, the provision of basic social facility, economic facility and job oppurtunity through the Sub-district Development Program has a positive impact on poverty elimination in the Sub-district of STM Hulu and Pantai Labu.

Key words :

Community Empowerment, Sub-district Development Program, Poverty Elimination.

iii James Erik Siagian: Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Kecamatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Deli Serdang, 2007. USU e-Repository © 2008

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan persoalan yang maha kompleks dan kronis, maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Kecamatan STM Hulu dan Pantai Labu di Kabupaten Deli Serdang yang mendapat Bantuan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini. Analisis penelitian ini menggunakan model logit, dengan menggunakan data primer hasil wawancara dengan 91 KK di Kecamatan STM Hulu dan 98 KK di Kecamatan Pantai Labu. Hasil penelitian menunjukkan kemungkinan keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan adanya program penyediaan sarana sosial dasar sebesar 7 kali lebih besar dibandingkan tanpa adanya program penyediaan sarana sosial dasar. Demikian juga dengan variabel penyediaan sarana ekonomi mempunyai kemungkinan sebesar 14 kali berhasil mengentaskan kemiskinan, serta variabel lapangan kerja mempunyai kemungkinan sebesar 24 kali berhasil mengentaskan kemiskinan dibandingkan tanpa adanya program penyediaan lapangan kerja di Kecamatan Pantai Labu. Disimpulkan penyediaan sarana sosial dasar melalui program pengembangan kecamatan memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan STM Hulu dan Kecamatan Pantai Labu. Penyediaan sarana ekonomi melalui program pengembangan kecamatan memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan STM Hulu dan Kecamatan Pantai Labu. Penyediaan lapangan kerja melalui program pengembangan kecamatan memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan STM Hulu dan Kecamatan Pantai Labu.

Kata-kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Program Pengembangan Kecamatan, Pengentasan Kemiskinan

iv James Erik Siagian: Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Kecamatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Deli Serdang, 2007. USU e-Repository © 2008

PENGANTAR

Segala Puji Syukur penulis dipanjatkan kepada Tuhan Yesus atas berkat dan rahmat serta pertolonganNya, sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan mulai dari perkuliahan pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, sampai dengan penyusunan tesis ini dengan judul: ”Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Kecamatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan

di Kabupaten Deli

Serdang”. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan berbagai pihak tidak mungkin tesis ini dapat terselesaikan. Untuk itu perkenankan penulis memberikan penghargaan yang setinggitingginya dan mengucapkan terima kasih yang tulus kepada: 1. Ibu Prof. Dr. Ir.T.Chairun Nisa B, M.Sc, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 2. Ibu Dr. Murni Daulay, MSi, Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, sekaligus selaku Ketua Komisi Pembimbing dengan penuh kearifan, kesabaran dan perhatian telah berkenan memberikan bimbingan kepada penulis, sehingga selesainya tesis ini. 3. Bapak Drs. Iskandar Syarief, MA, selaku anggota pembimbing yang telah memberikan tuntunan dan pengarahan dalam menyesaikan tesis ini.

v James Erik Siagian: Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Kecamatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Deli Serdang, 2007. USU e-Repository © 2008

4. Bapak Dr. Sya’ad Afifuddin, SE, MEc, selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 5. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai Administrasi Program Studi Ekonomi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 6. Bapak Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang yang telah memberikan data dalam penyusunan tesis ini. 7. Bapak Camat beserta Staf Kecamatan STM Hulu dan Pantai Labu yang telah banyak memberikan bantuan informasi dan data dalam penyusunan tesis ini. 8. Terima kasih yang tak terhingga secara khusus penulis sampaikan kepada Ibunda H. Br Sitorus yang senantiasa mendoakan, memberi semangat dan bantuan moril dan materil kepada penulis dan Ayahanda L.Y. Siagian (alm) yang telah memberikan teladan dan nasehat semasa hidupnya. Dan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada Ayah mertua A. Lumbanraja dan Ibu mertua S.M. Br Sitinjak (alm) atas doa dan perhatian serta bantuan moril maupun materil mulai dari masa studi hingga penulisan tesis ini. 9. Teristimewa kepada Istriku tercinta Melfa Anita Rosmalinda Lumbanraja, SE dengan setia dan penuh pengertian memberikan motivasi, dukungan doa mulai dari masa studi sampai penulisan tesis ini 10. Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abanganda Jones Siagian, Philips Siagian, Nelson Siagian, Jos Siagian, Kakanda Jenni Siagian, Lince Siagian dan Adik Corry Siagian atas doa dan dorongan hingga selesainya tesis ini. vi James Erik Siagian: Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Kecamatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Deli Serdang, 2007. USU e-Repository © 2008

11. Teman-teman mahasiswa, khususnya angkatan IX Program Studi Ekonomi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Tak lupa penulis menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik moril maupun materil. Sebagai manusia yang tidak terlepas dari kekurangan dan keterbatasan, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Dalam rangka penyempurnaan tesis ini penulis mengharapkan masukan dan kritik yang membangun dan dapat dikembangkan dalam penelitian lebih lanjut. Kiranya Tuhan memberikan AnugerahNya kedapa semua pihak dan memberkatinya.

Medan, November 2007

JAMES ERIK SIAGIAN

vii James Erik Siagian: Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Kecamatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Deli Serdang, 2007. USU e-Repository © 2008

RIWAYAT HIDUP 1. Nama

: James Erik Siagian

2. Tempat/Tanggal Lahir

: Asahan, 15 Juli 1967

3. Jenis Kelamin

: Laki-laki

4. Status

: Kawin

5. Agama

: Kristen Protestan

6. Pekerjaan

: Pegawai Swasta

7. Alamat

: Jalan Punak No. 39 B Medan Petisah (20118) Telp 061.4156042

8. PENDIDIKAN a. SD b. SMP c. SMA d. Strata.1 e. Strata.2

: SD Negeri 010178 Desa Gajah Kabupaten Asahan (1974-1980) : SMP Karya Desa Gajah Kabupaten Asahan (19801983) : SMA Daerah Sei Bejangkar Kabupaten Asahan (1983-1986) : Fakultas Teknik Sipil Jurusan Teknik Sipil Universitas Darma Agung Medan (1986-1992) : Program Studi Ekonomi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan (2005-2007)

SKRIPSI/TESIS 1. Analisis Perencanaan Pondasi Tiang pada Dinding Penahan Tanah Cantilever (Skripsi) 1992. 2. Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Kecamatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang (Tesis) 2007. Medan, November 2007

JAMES ERIK SIAGIAN

viii James Erik Siagian: Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Kecamatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Deli Serdang, 2007. USU e-Repository © 2008

DAFTAR ISI Halaman LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................ LEMBAR PERSEMBAHAN ......................................................................... ABSTRAK ...................................................................................................... ABSTRACT .................................................................................................... PENGANTAR ................................................................................................ RIWAYAT HIDUP ......................................................................................... DAFTAR ISI ................................................................................................... DAFTAR TABEL ........................................................................................... DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................

i ii iii iv v viii ix xi xiii xiv

BAB 1 PENDAHULUAN .................................................................................. 1 1.1. Latar Belakang ................................................................................ 1 1.2. Perumusan Masalah ......................................................................... 8 1.3. Tujuan Penelitian ............................................................................ 9 1.4. Manfaat Penelitian .......................................................................... 10 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 11 2.1 Kemiskinan .................................................................................... 11 2.2. Pendekatan Kemiskinan ................................................................. 12 2.3. Pengentasan Kemiskinan ................................................................ 17 2.4. Dimensi Kemiskinan di Indonesia dan Usulan Kerangka Kebijakan ....................................................................................... 19 2.5. Sejarah Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia............. 25 2.6. Sasaran dan Fokus Penanggulangan Kemiskinan ........................... 30 2.7. Program Pengembangan Kecamatan (PPK).................................... 34 2.7.1. Tahapan PPK......................................................................... 38 2.7.2. Pendanaan PPK ..................................................................... 41 2.7.3. Indikator Kinerja PPK........................................................... 45 2.8. Kerangka Konsep ............................................................................ 47 2.9. Hipotesis Penelitian......................................................................... 48 BAB 3 METODE PENELITIAN ....................................................................... 49 3.1. Ruang Lingkup Penelitian............................................................... 49 3.2. Waktu Penelitian ............................................................................. 49 3.3. Jenis dan Sumber Data .................................................................... 49 3.4. Populasi dan Sampel ....................................................................... 49 ix James Erik Siagian: Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Kecamatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Deli Serdang, 2007. USU e-Repository © 2008

3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.

Metode Pengumpulan Data ............................................................. 52 Metode Analisis .............................................................................. 52 Model Analisis .............................................................................. 53 Uji Signifikan .................................................................................. 55 Definisi Operasional Variabel Penelitian........................................ 56

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................................... 58 4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian ............................................................ 58 4.1.1. Kecamatan STM Hulu .......................................................... 58 4.1.2. Kecamatan Pantai Labu......................................................... 60 4.2. Mata Pencaharian ........................................................................... 61 4.2.1. Penduduk di Kecamatan STM Hulu ..................................... 61 4.2.2. Mata Pencaharian Penduduk di Kecamatan Pantai Labu...... 62 4.3. Karakteristik Responden ................................................................. 63 4.3.1. Karakteristik Responden di Kecamatan STM Hulu.............. 63 4.3.2. Karakteristik Responden di Kecamatan Pantai Labu............ 65 4.4. Kondisi Rumah4.3. Kondisi Sosial Ekonomi .................................. 67 4.4.1. Kondisi Sosial Ekonomi Responden di Kecamatan STM Hulu....................................................................................... 67 4.4.2. Kondisi Sosial Ekonomi Responden di Kecamatan Pantai Labu ...................................................................................... 70 4.5. Pendapatan Responden di Kecamatan STM Hulu .......................... 73 4.5.1. Pendapatan Responden di Kecamatan STM Hulu ................ 73 4.5.2. Pendapatan Responden di Kecamatan Pantai Labu .............. 74 4.6. Analisis Program Pengembangan Kecamatan untuk Pengentasan Kemiskinan .................................................................................... 75 4.6.1. Kecamatan STM Hulu .......................................................... 75 4.6.2. Kecamatan Pantai Labu......................................................... 73 4.7. Hasil Analisis Statistik ..................................................................... 76 4.7.1. Kecamatan STM Hulu .......................................................... 78 4.7.2. Hasil Analisis Kecamatan Pantai Labu ................................. 85 BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................... 93 5.1. Kesimpulan ...................................................................................... 93 5.2. Saran................................................................................................. 93

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 95

x James Erik Siagian: Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Kecamatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Deli Serdang, 2007. USU e-Repository © 2008

DAFTAR TABEL Tabel

Judul

Halaman

2.1.

Cakupan Wilayah PPK (1998 – 2006) ....................................................... 38

2.2.

Jumlah dan Sumber Dana PPK ................................................................. 42

3.1. Jumlah Rumah Tangga (RT) di Kecamatan STM Hulu.............................. 50 3.2.

Jumlah Rumah Tangga (RT) sebagai Sampel di Kecamatan STM Hulu ................................................................................................... 51

3.3

Jumlah Rumah Tangga (RT) di Kecamatan Pantai Labu ........................... 51

3.4.

Jumlah Rumah Tangga (RT) sebagai Sampel di Kecamatan Pantai Labu ................................................................................................. 52

4.1.

Luas Wilayah dan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan STM Hulu...... 59

4.2.

Luas Wilayah dan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Pantai Labu.... 61

4.3.

Mata Pencaharian Penduduk Menurut Desa di Kecamatan STM Hulu...... 62

4.4.

Mata Pencaharian Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Pantai Labu.... 62

4.5.

Kelompok Umur Responden di Kecamatan STM Hulu ............................. 63

4.6.

Jenis Kelamin Responden di Kecamatan STM Hulu.................................. 64

4.7.

Jumlah Anggota Keluarga Responden di Kecamatan STM Hulu............... 64

4.8.

Pekerjaan Responden di Kecamatan STM Hulu......................................... 64

4.9.

Tingkat Pendidikan Responden di Kecamatan STM Hulu ......................... 65

4.10. Kelompok Umur Responden di Kecamatan Pantai Labu ........................... 65 4.11 Jenis Kelamin Responden di Kecamatan Pantai Labu................................ 66 4.12. Jumlah Anggota Keluarga Responden di Kecamatan Pantai Labu............. 66 4.13. Pekerjaan Responden di Kecamatan Pantai Labu....................................... 66 4.14. Tingkat Pendidikan Responden di Kecamatan Pantai Labu ....................... 67 4.15. Kepemilikan Rumah Responden di Kecamatan STM Hulu ....................... 67 4.16. Lantai Rumah Responden di Kecamatan STM Hulu.................................. 68 4.17 Dinding Rumah Responden di Kecamatan STM Hulu ............................... 68

xi James Erik Siagian: Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Kecamatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Deli Serdang, 2007. USU e-Repository © 2008

4.18. Atap Rumah Responden di Kecamatan STM Hulu .................................... 68 4.19 Sarana Air Bersih Responden di Kecamatan STM Hulu ............................ 69 4.20. Penerangan Responden di Kecamatan STM Hulu ...................................... 69 4.21 Bahan Bakar Rumah Tangga Responden di Kecamatan STM Hulu .......... 70 4.22 Kepemilikan Rumah Responden di Kecamatan Pantai Labu ..................... 70 4.23. Lantai Rumah Responden di Kecamatan Pantai Labu................................ 71 4.24 Dinding Rumah Responden di Kecamatan Pantai Labu ............................. 71 4.25. Atap Rumah Responden di Kecamatan Pantai Labu .................................. 71 4.26. Sarana Air Bersih Responden di Kecamatan Pantai Labu .......................... 72 4.27. Penerangan Responden di Kecamatan Pantai Labu .................................... 72 4.28. Bahan Bakar Rumah Tangga Responden di Kecamatan Pantai Labu ........ 73 4.29. Pendapatan Responden di Kecamatan STM Hulu ...................................... 73 4.30. Kategori Kemiskinan Responden di Kecamatan STM Hulu ...................... 74 4.31 Pendapatan Responden di Kecamatan Pantai Labu .................................... 74 4.32. Kategori Kemiskinan Responden di Kecamatan Pantai Labu ................... 75 4.33. Penyediaan Sarana Sosial Dasar untuk Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan STM Hulu ................................................................................ 75 4.34. Penyediaan Sarana Ekonomi untuk Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan STM Hulu ................................................................................ 76 4.35. Penyediaan Lapangan Kerja untuk Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan STM Hulu ................................................................................ 76 4.36. Penyediaan Sarana Sosial Dasar untuk Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Pantai Labu .......................................................................... 77 4.37. Penyediaan Sarana Ekonomi untuk Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Pantai Labu .............................................................................. 77 4.38. Penyediaan Lapangan Kerja untuk Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Pantai Labu .............................................................................. 78 4.39 Hasil Uji Regresi Logistic Kecamatan STM Hulu...................................... 85 4.40. Hasil Uji Regresi Logistic Kecamatan Pantai Labu.................................... 92

xii James Erik Siagian: Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Kecamatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Deli Serdang, 2007. USU e-Repository © 2008

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Judul

Halaman

2.1.

Perkembangan Persentase Angka Kemiskinan di Indonesia ..............

18

2.2.

Paradigma Baru Penanggulangan Kemiskinan ...................................

30

2.3.

Fokus Penanggulangan Kemiskinan ...................................................

32

2.4.

Struktur Manajemen PPK ...................................................................

40

2.5.

Kerangka Konsep Penelitian ...............................................................

47

xiii James Erik Siagian: Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Kecamatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Deli Serdang, 2007. USU e-Repository © 2008

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Judul

Halaman

1.

Kuesioner Penelitian ...........................................................................

97

2.

Print Out Hasil Tabel Frekuensi..........................................................

99

3.

Print Out Hasil Uji Regresi Logistic ...................................................

101

4.

Master Data .........................................................................................

107

xiv James Erik Siagian: Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Kecamatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Deli Serdang, 2007. USU e-Repository © 2008

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kemiskinan terus menjadi masalah fenomena sepanjang sejarah Indonesia. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan, menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, safety life, mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan bagi tengkulak lokal dan menerima upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan. Para buruh tani desa bekerja sepanjang hari, tetapi mereka menerima upah yang sangat sedikit (Sahdan, 2004). Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk (1) memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (4) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau; (5) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (7) Hak rakyat


1

2

untuk memperoleh keadilan; (8) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan; (9) Hak rakyat untuk berinovasi; (10) Hak rakyat menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan; dan (11) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik (Sahdan, 2004). Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin ini, Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan dasar (human capability approach) dan pendekatan objective and subjective. Kemiskinan merupakan persoalan yang maha kompleks dan kronis, maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan, dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi


3

dan

kebijakan

penanggulangan

kemiskinan

yang

tepat

sasaran

dan

berkesinambungan. Dari dimensi pendidikan misalnya, pendidikan yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan. Dari dimensi kesehatan, rendahnya mutu kesehatan masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dari dimensi ekonomi, kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan, dilihat sebagai alasan mendasar mengapa terjadi kemiskinan. Faktor kultur dan struktural juga kerap kali dilihat sebagai elemen penting yang menentukan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada yang salah dan keliru dengan pendekatan tersebut, tetapi dibutuhkan keterpaduan antara berbagai faktor penyebab kemiskinan yang sangat banyak dengan indikator-indikator yang jelas, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak bersifat temporer, tetapi permanen dan berkelanjutan (Sahdan, 2004). Indonesia sedang berada di ambang era yang baru. Sesudah mengalami krisis multi-dimensi (ekonomi, sosial, dan politik) pada akhir tahun 1990-an, Indonesia sudah kembali bangkit. Secara garis besar, negeri ini telah pulih dari krisis ekonomi yang menjerumuskan kembali jutaan warganya ke dalam kemiskinan pada tahun 1998 dan telah menurunkan posisi Indonesia menjadi salah satu negara berpenghasilan rendah. Belum lama ini Indonesia telah berhasil kembali menjadi salah satu negara berkembang berpenghasilan menengah. Angka kemiskinan yang meningkat lebih dari sepertiga kali selama masa krisis telah kembali pada kondisi sebelum krisis. Sementara itu, Indonesia telah mengalami transformasi besar di bidang sosial dan politik, berkembang dengan demokrasi yang penuh semangat


4

dengan adanya desentralisasi pemerintahan, serta keterbukaan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan masa lalu (Steer, 2006). Penyebab kemiskinan dapat dikelompokkan atas dua hal, yaitu (1) faktor alamiah: kondisi lingkungan yang miskin, ilmu pengetahuan yang tidak memadai, adanya bencana alam dan lain lain yang bermakna bahwa mereka miskin karena memang miskin, dan (2) faktor non alamiah:akibat kesalahan kebijakan ekonomi, korupsi, kondisi politik yang tidak stabil, kesalahan pengelolaan sumber daya alam. Jadi untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, langkah yang dilakukan tidak lain daripada mempertimbangkan kedua faktor tersebut, yaitu mengubah kondisi lingkungannya menjadi lebih baik, meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, dan melakukan perbaikan terhadap sistem yang ada melalui pemberantasan korupsi dan menetapkan pengelola yang kompeten baik dari kemampuan, integritas, maupun moral (Lubis, 2006). Penanganan kemiskinan tentunya harus dilakukan secara menyeluruh dan kontekstual. Menyeluruh berarti menyangkut seluruh penyebab kemiskinan, sedangkan kontekstual mencakup faktor lingkungan si miskin. Beberapa di antaranya yang menjadi bagian dari penanggulangan kemiskinan tersebut yang perlu tetap ditindaklanjuti dan disempurnakan implementasinya adalah perluasan akses kredit pada masyarakat miskin, peningkatan pendidikan masyarakat, perluasan lapangan kerja dan pembudayaan entrepeneurship (Hureirah, 2005). Selama tiga dekade, upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan,


5

perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya. Dari serangkaian cara dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut, semuanya berorentasi material, sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Di samping itu, tidak adanya tatanan pemerintahan yang demokratis menyebabkan rendahnya akseptabilitas dan inisiatif masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri (Hureirah, 2005). Pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan dari 16% di tahun 2005 menjadi 8,2% terhadap jumlah penduduk di tahun 2009. Selain itu, menurunkan tingkat pengangguran dari 10,4 % tahun 2006 menjadi 5,1% terhadap 106,3 juta orang jumlah angkatan kerja tiga tahun 2007 (Bappenas, 2004). Dalam rangka mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia, Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 September 2005 melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2005 membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang merupakan penyempurnaan dan kelanjutan dari Keppres No. 124 Tahun 2001 jo. Keppres No. 8 tahun 2002 jo. Keppres No. 34 Tahun 2002 mengenai Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK). Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) ini merupakan forum lintaspelaku - forum nasional, forum regional dan/atau forum nasional-regional - yang terdiri dari semua unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga keuangan dan perbankan, usaha nasional, kelompok swadaya masyarakat, akademisi, dan unsur masyarakat lainnya, untuk menggalang kontribusi


6

gagasan dan saran implementasi yang konstruktif dan maju, bagi peningkatan keberhasilan penanggulangan kemiskinan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan investasi Pemerintah RI dalam bentuk aset, sistem pembangunan partisipatif dan kelembagaan. Program ini bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di perdesaan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah, serta perwujudan prinsip-prinsip good governance. Melalui program ini diharapkan terwujud sistem pengaturan dan pengurusan (governance system) segala bentuk sumberdaya secara sehat, dimana semua pelakunya bersikap saling memberdayakan, memperkuat dan melindungi (Indroyono, 2003). Selama tiga tahun pertama disebut sebagai fase I PPK, dan pada masa yang akan datang sebagai fase II, maka persoalan pada fase II perlu ditekankan pada masalah-masalah pelembagaan dari tiga lembaga yang ditangani dalam program PPK, yaitu: Musyawarah Antar Desa (forum UDKP), UPK (Unit Pengelola Keuangan) di tingkat kecamatan, dan kelompok-kelompok masyarakat (target group). Dari sisi kelembagaan, menurut moderator, perlu diperkuat keberadaan lembaga-lembaga yang telah diberdayakan selama fase pertama (institutional strenghtening). Di samping itu, saat ini muncul pemikiran tentang masa depan bentuk UPK (yang sekarang berubah dari Unit Pengelola Keuangan menjadi Unit Pengelola Kegiatan) yang telah bertugas melayani masyarakat selama 3-4 tahun terakhir. Terdapat 3 pilihan yang berkembang diantara para pelaksana program PPK, yakni: berbadan usaha bank, koperasi, atau lembaga keuangan bukan bank (LKBB) (Indroyono, 2003).


7

Keberhasilan program PPK dapat dilihat dari hasil penelitian Fajar (2006), menyimpulkan Prasarana transportasi jalan mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kawasan perdesaan,hal ini disebabkan dengan prasarana transportasi jalan yang baik mobilitas angkutan komoditi

dari

lokasi

produksi

ke

pusat

perdagangan

berjalan

lancar.

Proporsi volume produksi terhadap volume perdagangan lebih unggul pada kawasan perdesaan dengan prasarana transportasi memadai atau setiap komoditi yang dihasilkan lebih berpeluang untuk dapat dipasarkan dibandingkan pada kawasan

perdesaan

memadai. mempunyai

yang

mempunyai

prasarana

transportasi

jalan

kurang

Pada desa yang memiliki prasarana transportasi jalan memadai, pertumbuhan

ekonomi

masyarakat

yang

lebih

tinggi,hal

ini

nampak dari tingginya proporsi persentase volume produksi terhadap volume perdagangan dari semua komoditi andalan yang dihasilkan, yaitu setiap pertumbuhan volume produksi sebesar 1,06%,akan mempunyai peluang untuk dapat diperdagangkan sekitar 3,33%, dimana laju pertumbuhan perdagangan adalah gambaran jumlah komoditi yang dapat dinilai dengan penerimaan, sehingga peningkatan ekonomi masyarakat juga lebih baik. Sedangkan pada desa yang

memiliki

prasarana

transportasi

jalan

kurang

memadai,

mempunyai

pertumbuhan ekonomi masyarakat lebih lambat, hal ini nampak dari rendahnya proporsi persentase pertumbuhan volume produksi terhadap volume perdagangan dari semua komoditi andalan yang dihasilkan yaitu dari setiap pertumbuhan volume produksi sebesar 1,46%, akan mempunyai peluang untuk dapat diperdagangkan


8

sebesar 2,67%, dimana peluang terjualnya suatu komoditi merupakan gambaran penerimaan masyarakat Nampak bahwa terjadi perbedaan pertumbuhan ekonomi di kedua kawasan perdesaan yang disebabkan oleh perbedaan peluang perdagangan sebagai akibat dari keadaan kondisi prasarana transportasi jalan. Hasil survei pendahuluan di Kecamatan Pantai Labu dan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang sebagai lokasi pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan untuk menggerakkan perekonomian di kedua kecamatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penduduk. Kecamatan Pantai Labu mempunyai penduduk dengan mata pencaharian terbesar adalah petani dan nelayan, sehingga dana bantuan melalui progam PKK digunakan untuk menunjang peningkatan kegiatan ekonomi para nelayan seperti: peningkatan sarana dan prasarana irigasi dan peralatan penangkap ikan, sedangkan di Kecamatan STM Hulu sebagian masyarakat mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian dan buruh, sehingga dana yang bersumber dari program PPK dikembangkan untuk menunjang peningkatan kegiatan ekonomi pertanian dan buruh.

1.2. Rumusan Masalah Bertitik tolak latar belakang diatas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1. Berapa besar dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) melalui penyediaan sarana sosial dasar terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang.


9

2. Berapa besar dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) melalui penyediaan sarana ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang. 3. Berapa besar dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) melalui penyediaan lapangan kerja terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang.

1.3. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini: 1. Untuk mengetahui dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) melalui penyediaan sarana sosial dasar terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang. 2. Untuk mengetahui dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) melalui penyediaan sarana ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang. 3. Untuk mengetahui dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) melalui penyediaan lapangan kerja terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang.


10

1.4. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai : 1. Sebagai

bahan

masukan

bagi

pemerintah

dalam

evaluasi

Program

Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Deli Serdang. 2. Bahan perbandingan bagi peneliti lain.


BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kemiskinan Konsep

tentang

kemiskinan

sangat

beragam,

mulai

dari

sekedar

ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Misalnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat atau yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan ketakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi (kemiskinan struktural). Tetapi pada umumnya, ketika orang berbicara tentang kemiskinan, yang dimaksud adalah kemiskinan material. Dengan pengertian ini, maka seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak. Ini yang sering disebut dengan kemiskinan konsumsi. Memang definisi ini sangat bermanfaat untuk mempermudah membuat indikator orang miskin, tetapi defenisi ini sangat kurang memadai karena; (1) tidak cukup untuk memahami realitas kemiskinan; (2) dapat menjerumuskan ke kesimpulan yang salah bahwa menanggulangi kemiskinan cukup hanya dengan menyediakan bahan makanan yang memadai; (3) tidak bermanfaat bagi

11 James Erik Siagian: Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Kecamatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Deli Serdang, 2007. USU e-Repository © 2008

12

pengambil keputusan ketika harus merumuskan kebijakan lintas sektor, bahkan bisa kontraproduktif (Sahdan, 2004).

2.2. Pendekatan Kemiskinan Pendekatan

kebutuhan

dasar,

melihat

kemiskinan

sebagai

suatu

ketidakmampuan (lack of capabilities) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara rigid standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya. Pendekatan kemampuan dasar menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (the welfare approach) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri (Stepanek, 1985).


13

Dari pendekatan-pendekatan tersebut, indikator utama kemiskinan dapat dilihat dari; (1) kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak; (2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; (3) kurangnya kemampuan membaca dan menulis; (4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi; (6) ketakberdayaan atau daya tawar yang rendah; (7) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas; (8) dan sebagainya. Indikator-indikator tersebut dipertegas dengan rumusan yang konkrit yang dibuat oleh Bappenas berikut ini; a. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu. Sekitar 20 persen penduduk dengan tingkat pendapatan terendah hanya mengkonsumsi 1.571 kkal per hari. Kekurangan asupan kalori, yaitu kurang dari 2.100 kkal per hari, masih dialami oleh 60 persen penduduk berpenghasilan terendah (BPS, 2004); b. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan disebabkan oleh kesulitan mandapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi; jarak fasilitas layanan kesehatan yang jauh, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal. Di sisi lain, utilisasi rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedang masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas. Demikian juga persalinan


14

oleh tenaga kesehatan pada penduduk miskin, hanya sebesar 39,1 persen dibanding 82,3 persen pada penduduk kaya. Asuransi kesehatan sebagai suatu bentuk sistem jaminan sosial hanya menjangkau 18,74 persen (2001) penduduk, dan hanya sebagian kecil di antaranya penduduk miskin; c. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan yang disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung; d. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumahtangga; e. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi. Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan, dan pertanian lahan kering kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak. Dalam satu rumah seringkali dijumpai lebih dari satu keluarga dengan fasilitas sanitasi yang kurang memadai; f. Terbatasnya akses terhadap air bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air; g. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah,


15

serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. Kehidupan rumah tangga petani sangat dipengaruhi oleh aksesnya terhadap tanah dan kemampuan mobilisasi anggota keluargannya untuk bekerja di atas tanah pertanian; h. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Masyarakat miskin yang tinggal di daerah perdesaan, kawasan pesisir, daerah pertambangan dan daerah pinggiran hutan sangat tergantung pada sumberdaya alam sebagai sumber penghasilan; i. Lemahnya jaminan rasa aman. Data yang dihimpun INDEF (Institute for Development of Economics and Finance, 2004) menggambarkan bahwa dalam waktu 3 tahun (1997-2000) telah terjadi 3.600 konflik dengan korban 10.700 orang, dan lebih dari 1 juta jiwa menjadi pengungsi. Meskipun jumlah pengungsi cenderung menurun, tetapi pada tahun 2001 diperkirakan masih ada lebih dari 850.000 pengungsi di berbagai daerah konflik; j. Lemahnya partisipasi. Berbagai kasus penggusuran perkotaan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan pengusiran petani dari wilayah garapan menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya pertisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang memungkinkan keterlibatan mereka;


16

k. Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Menurut data BPS, rumahtangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar daripada rumahtangga tidak miskin. Rumahtangga miskin di perkotaan rata-rata mempunyai anggota 5,1 orang, sedangkan rata-rata anggota rumahtangga miskin di perdesaan adalah 4,8 orang. Dari berbagai definisi tersebut di atas, maka indikator utama kemiiskinan adalah; (1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (2) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (3) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (4) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; (5) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah; (6) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (7) terbatasnya akses terhadap air bersih; (8) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (9) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; (10) lemahnya jaminan rasa aman; (11) lemahnya partisipasi; (12) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (13) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.


17

2.3. Pengentasan Kemiskinan Menurut Steer (2006), pengentasan kemiskinan tetap merupakan salah satu masalah yang paling mendesak di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari US$2-per hari hampir sama dengan jumlah total penduduk yang hidup dengan penghasilan kurang dari US$2- per hari dari semua negara di kawasan Asia Timur kecuali Cina. Komitmen pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009 yang disusun berdasarkan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK). Di samping turut menandatangani Tujuan Pembangunan Milenium (atau Millennium Development Goals) untuk tahun 2015, dalam RPJM-nya pemerintah telah menyusun tujuan-tujuan pokok dalam pengentasan kemiskinan untuk tahun 2009, termasuk target ambisius untuk mengurangi angka kemiskinan dari 18,2% pada tahun 2002 menjadi 8,2% pada tahun 2009. Walaupun angka kemiskinan nasional mendekati kondisi sebelum krisis, hal ini tetap berarti bahwa sekitar 40 juta orang saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Lagi pula, walaupun Indonesia sekarang merupakan negara berpenghasilan menengah, proporsi penduduk yang hidup dengan penghasilan kurang dari US$2-per hari sama dengan negara-negara berpenghasilan rendah di kawasan ini, misalnya Vietnam.


18

Sumber: Steer, 2006. Gambar 2.1. Perkembangan Persentase Angka Kemiskinan di Indonesia Indonesia memiliki peluang emas untuk mengentaskan kemiskinan dengan cepat dengan kondisi: (a) mengingat sifat kemiskinan di Indonesia, dengan memusatkan perhatian pada beberapa bidang prioritas dapat diperoleh keberhasilan dalam perang melawan kemiskinan dan rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. (b) sebagai negara penghasil minyak dan gas bumi, Indonesia dalam beberapa tahun ke depan akan meraih keuntungan dari peningkatan penerimaan negara-sebesar US$10 milyar pada tahun 2006-berkat melonjaknya harga minyak dan pengurangan subsidi BBM. (c) Indonesia bisa memetik manfaat yang lebih besar lagi dari proses demokratisasi dan desentralisasi yang masih terus berlangsung (Steer, 2006).


19

Indonesia telah memiliki sukses luar biasa dalam pengentasan kemiskinan sejak tahun 1970an. Periode dari akhir tahun 1970an hingga pertengahan tahun 1990an dianggap sebagai episode pertumbuhan yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor growth) terbesar dalam sejarah perekonomian negara manapun, dengan keberhasilan Indonesia dalam mengurangi angka kemiskinan lebih dari separuhnya. Setelah sempat meningkat selama krisis ekonomi (23 % lebih pada tahun 1999), angka kemiskinan pada umumnya tidak jauh dari angka-angka sebelum krisis (16 % pada tahun 2005). Kunci dari pemulihan tersebut terletak pada stabilitas ekonomi makro sejak pertengahan tahun 2001 dan penurunan harga barang, terutama beras yang penting untuk konsumsi masyarakat miskin. Akan tetapi, walaupun ada penurunan angka kemiskinan secara terus menerus, belum lama ini terjadi kenaikan angka kemiskinan yang tak terduga. Penyebab utama terjadinya perubahan tersebut diperkirakan adalah melonjaknya harga beras-diperkirakan kenaikan sekitar 33% harga beras yang dikonsumsi oleh kaum miskin-antara bulan Februari 2005 dan Maret 2006, yang sebagian besar menyebabkan peningkatan jumlah orang miskin menjadi 17,75% (Steer, 2006). 2.4. Dimensi Kemiskinan di Indonesia dan Usulan Kerangka Kebijakan Ada tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia : (a) banyak rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan nasional, yang setara dengan PPP US$1,55-per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan (b) ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya.


20

Banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan dapat dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia, (c) mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia (Hasan, 2006). Angka kemiskinan nasional menyembunyikan sejumlah besar penduduk yang hidup sedikit saja di atas garis kemiskinan nasional. Hampir 42% dari seluruh rakyat Indonesia hidup di antara garis kemiskinan US$1- dan US$2-per hari-suatu aspek kemiskinan yang luar biasa dan menentukan di Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa perbedaan antara orang miskin dan yang hampir-miskin sangat kecil, menunjukkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan hendaknya dipusatkan pada perbaikan kesejahteraan mereka yang masuk dalam dua kelompok kuintil berpenghasilan paling rendah. Hal ini juga berarti bahwa kerentanan untuk jatuh miskin sangat tinggi di Indonesia: walaupun hasil survei tahun 2004 menunjukkan hnya 16,7% penduduk Indonesia yang tergolong miskin, lebih dari 59 persen dari mereka pernah jatuh miskindalam periode satu tahun sebelum survei dilaksanakan. Data terakhir juga mengindikasikan tingkat pergerakan tinggi (masuk dan keluar) kemiskinan selama periode tersebut, lebih dari 38 persen rumah tangga miskin pada tahun 2004 tidak miskin pada tahun 2003 (Steer, 2006). Menurut Atmawikarta (2007) kemiskinan dari segi non pendapatan adalah masalah yang lebih serius dibandingkan dari kemiskinan dari segi pendapatan. Apabila kita memperhitungkan semua dimensi kesejahteraan-konsumsi yang


21

memadai, kerentanan yang berkurang, pendidikan, kesehatan dan akses terhadap infrastruktur dasar maka hampir separuh rakyat Indonesia dapat dianggap telah mengalami paling sedikit satu jenis kemiskinan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang telah mencapai beberapa kemajuan di bidang pengembangan manusia. Telah terjadi perbaikan nyata pencapaian pendidikan pada tingkat sekolah dasar; perbaikan dalam cakupan pelayanan kesehatan dasar (khususnya dalam hal bantuan persalinan dan imunisasi); dan pengurangan sangat besar dalam angka kematian anak. Akan tetapi, untuk beberapa indikator yang terkait dengan MDGs, Indonesia gagal mencapai kemajuan yang berarti dan tertinggal dari negara-negara lain di kawasan yang sama. Bidang-bidang khusus yang patut diwaspadai adalah: a. Angka gizi buruk (malnutrisi) yang tinggi dan bahkan meningkat pada tahuntahun terakhir: seperempat anak di bawah usia lima tahun menderita gizi buruk di Indonesia, dengan angka gizi buruk tetap sama dalam tahun-tahun terakhir kendati telah terjadi penurunan angka kemiskinan. b. Kesehatan ibu yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan negara-negara di kawasan yang sama: angka kematian ibu di Indonesia adalah 307 (untuk 100.000 kelahiran hidup), tiga kali lebih besar dari Vietnam dan enam kali lebih besar dari Cina dan Malaysia; hanya sekitar 72% persalinan dibantu oleh bidan terlatih. c. Lemahnya hasil pendidikan. Angka melanjutkan dari sekolah dasar ke sekolah menengah masih rendah, khususnya di antara penduduk miskin: di antara kelompok umur 16-18 tahun pada kuintil termiskin, hanya 55% yang lulus


22

SMP, sedangkan angka untuk kuintil terkaya adalah 89 persen untuk kohor yang sama. d. Rendahnya akses terhadap air bersih, khususnya di antara penduduk miskin. Untuk kuintil paling rendah, hanya 48% yang memiliki akses air bersih di daerah pedesaan, sedangkan untuk perkotaan sebesar 78 %. e. Akses terhadap sanitasi merupakan masalah sangat penting. Delapan puluh persen penduduk miskin di pedesaan dan 59 persen penduduk miskin di perkotaan tidak memiliki akses terhadap tangki septik, sementara itu hanya kurang dari satu persen dari seluruh penduduk Indonesia yang terlayani oleh saluran pembuangan kotoran berpipa. Perbedaan antar daerah yang besar di bidang kemiskinan. Keragaman antar daerah merupakan ciri khas Indonesia, di antaranya tercerminkan dengan adanya perbedaan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Di pedesaan, terdapat sekitar 57% dari orang miskin di Indonesia yang juga seringkali tidak memiliki akses terhadap pelayanan infrastruktur dasar: hanya sekitar 50% masyarakat miskin di pedesaan mempunyai akses terhadap sumber air bersih, dibandingkan dengan 80% bagi masyarakat miskin di perkotaan (Chambers, 1988). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, yakni walaupun tingkat kemiskinan jauh lebih tinggi di Indonesia Bagian Timur dan di daerah-daerah terpencil, tetapi kebanyakan dari rakyat miskin hidup di Indonesia Bagian Barat yang berpenduduk padat. Contohnya, walaupun angka kemiskinan di Jawa/Bali relatif rendah, pulau-pulau tersebut dihuni oleh 57% dari jumlah total rakyat miskin


23

Indonesia, dibandingkan dengan Papua, yang hanya memiliki 3% dari jumlah total rakyat miskin (Kasryno, 1994). Menurut Sahdan (2004), analisis kemiskinan dan faktor-faktor penentunya di Indonesia, dan juga belajar dari sejarah pengentasan kemiskinan di Indonesia, menunjuk kepada tiga cara untuk mengentaskan kemiskinan. Tiga cara untuk membantu mengangkat diri dari kemiskinan adalah melalui pertumbuhan ekonomi, layanan masyarakat dan pengeluaran pemerintah. Masing-masing cara tersebut menangani minimal satu dari tiga ciri utama kemiskinan di Indonesia, yaitu: kerentanan, sifat multi-dimensi dan keragaman antar daerah. Dengan kata lain, strategi pengentasan kemiskinan yang efektif bagi Indonesia terdiri dari tiga komponen: a. Membuat Pertumbuhan Ekonomi Bermanfaat bagi Rakyat Miskin. Pertumbuhan ekonomi telah dan akan tetap menjadi landasan bagi pengentasan kemiskinan. Pertama, langkah «membuat pertumbuhan bermanfaat bagi rakyat miskin merupakan kunci bagi upaya untuk mengkaitkan masyarakat miskin dengan proses pertumbuhan baik dalam konteks pedesaan-perkotaan ataupun dalam berbagai pengelompokan berdasarkan daerah dan pulau. Hal ini sangat mendasar dalam menangani aspek perbedaan antar daerah. Kedua, dalam menangani ciri kerentanan kemiskinan yang berkaitan dengan padatnya konsentrasi distribusi pendapatan di Indonesia, apapun yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat akan dapat dengan cepat mengurangi angka kemiskinan serta kerentanan kemiskinan.


24

b. Membuat Layanan Sosial Bermanfaat bagi Rakyat Miskin. Penyediaan layanan sosial bagi rakyat miskin baik oleh sektor pemerintah ataupun sektor swastaadalah mutlak dalam penanganan kemiskinan di Indonesia. (a) hal itu merupakan kunci dalam menyikapi dimensi non-pendapatan kemiskinan di Indonesia. Indikator pembangunan manusia yang kurang baik, misalnya Angka Kematian Ibu yang tinggi, harus diatasi dengan memperbaiki kualitas layanan yang tersedia untuk masyarakat miskin. Hal ini lebih dari sekedar persoalan yang bekaitan dengan pengeluaran pemerintah, karena berkaitan dengan perbaikan sistem pertanggungjawaban, mekanisme penyediaan layanan, dan bahkan proses kepemerintahan. (b) ciri keragaman antar daerah kebanyakan dicerminkan oleh perbedaan dalam akses terhadap layanan, yang pada akhirnya mengakibatkan adanya perbedaan dalam pencapaian indikator pembangunan manusia di berbagai daerah. Dengan demikian, membuat layanan masyarakat bermanfaat bagi rakyat miskin merupakan kunci dalam menangani masalah kemiskinan dalam konteks keragaman antar daerah. c. Membuat Pengeluaran Pemerintah Bermanfaat bagi Rakyat Miskin. Di samping pertumbuhan ekonomi dan layanan sosial, dengan menentukan sasaran pengeluaran untuk rakyat miskin, pemerintah dapat membantu mereka dalam menghadapi kemiskinan (baik dari segi pendapatan maupun non-pendapatan). (a) pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk membantu mereka yang rentan terhadap kemiskinan dari segi pendapatan melalui suatu sistem perlindungan sosial modern yang meningkatkan kemampuan mereka sendiri untuk menghadapi


25

ketidakpastian ekonomi. (b) pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk memperbaiki

indikator-indikator

pembangunan

manusia,

sehingga

dapat

mengatasi kemiskinan dari aspek non-pendapatan. Membuat pengeluaran bermanfaat bagi masyarakat miskin sangat menentukan saat ini, terutama mengingat adanya peluang dari sisi fiskal yang ada di Indonesia saat kini.

2.5.

Sejarah Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia Pemerintah telah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan sejak

tahun 1960-an melalui strategi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat yang tertuang dalam Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun (Penasbede). Namun program tersebut terhenti di tengah jalan akibat krisis politik tahun 1965. Sejak tahun 1970-an pemerintah menggulirkan kembali program penanggulangan kemiskinan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), khususnya Repelita I-IV yang ditempuh secara reguler melalui program sektoral dan regional (Ditjen PMD, 2006). Pada Repelita V-VI, pemerintah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dengan strategi khusus menuntaskan masalah kesenjangan sosialekonomi. Jalur pembangunan ditempuh secara khusus dan mensinergikan program reguler sektoral dan regional yang ada dalam koordinasi Inpres Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan yang akhirnya diwujudkan melalui program IDT (Inpres Desa Tertinggal). Upaya selama Repelita V-VI pun gagal akibat krisis ekonomi dan politik tahun 1997 (Ditjen PMD, 2006).


26

Selanjutnya guna mengatasi dampak krisis lebih buruk, pemerintah mengeluarkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dikoordinasikan melalui Keppres Nomor 190 Tahun 1998 tentang Pembentukan Gugus Tugas Peningkatan Jaring

Pengaman

Sosial.

Pelaksanaan

berbagai

kebijakan

penanggulangan

kemiskinan dan kendala pelaksanaannya selama 40 tahun terakhir meyakinkan pemerintah bahwa upaya penanggulangan kemiskinan dianggap belum mencapai harapan (Ditjen PMD, 2006). Melihat semakin urgennya permasalahan Kemiskinan di Indonesia maka melalu Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 junto Nomor 34 dan Nomor 8 Tahun 2002 maka dibentuklah Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) yang berfungsi sebagai forum lintas pelaku dalam melakukan koordinasi perencanaan, pembinaan, pemantauan dan pelaporan seluruh upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk lebih mempertajam keberadaan Komite Penanggulangan Kemiskinan maka pada tanggal 10 September 2005 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Keberadaan TKPK diharapkan melanjutkan dan memantapkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh KPK. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tugas dari TKPK adalah melakukan langkah-langkah konkret untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah NKRI melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan (Ditjen PMD, 2006).


27

Program penanggulangan kemiskinan yang pernah dilaksanakan antara lain P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), TPSP-KUD (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa), UEDSP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam), PKT (Pengembangan Kawasan Terpadu), IDT (Inpres Desa Tertinggal), P3DT (Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal), PPK (Program Pengembangan Kecamatan), P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan), PDMDKE (Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi), P2MPD (Proyek Pembangunan Masyarakat dan Pemerintah Daerah), dan program pembangunan sektoral telah berhasil memperkecil dampak krisis ekonomi dan mengurangi kemiskinan (Ditjen PMD, 2006). Program penanggulangan kemiskinan dilakukan juga oleh koordinasi Bank Indonesia melalui berbagai program keuangan mikro (microfinance) bersama bankbank pembangunan daerah (BPD) dan bank-bank perkreditan rakyat (BPR) bekerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan milik masyarakat seperti Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan (LDKP) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Selain itu beberapa lembaga keuangan milik pemerintah (Badan Usaha Milik Negara, BUMN) maupun milik swasta atas inisiatif sendiri menyelenggarakan pula program keuangan mikro dengan berbagai variasi dan kekhasan masing-masing lembaga keuangan itu. Demikian pula kalangan usaha nasional non-lembaga keuangan, baik milik pemerintah (BUMN) maupun bukan milik swasta telah mengambil inisiatif melakukan upaya penanggulangan kemiskinan melalui beragam program, mulai dari bantuan sosial hingga bantuan ekonomi (Ditjen PMD, 2006).


28

Berdasarkan

pemikiran

tersebut

maka

Presiden

Republik

Indonesia

membentuk sebuah Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) melalui Keppres 124 Tahun 2001 jo. No.8 Tahun 2002 yang secara khusus menyelenggarakan upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang dilakukan oleh forum yang bertujuan meningkatkan pendapatan rakyat miskin dan menurunkan populasi penduduk miskin secara signifikan. KPK bukanlah lembaga baru karena hanya menjalankan fungsi sebagai forum koordinasi yang mengkoodinasikan penajaman berbagai upaya penanggulangan kemiskinan di semua jalur pembangunan dan di setiap lapisan penyelenggara pembangunan. Salah satu strategi penanggulangan kemiskinan adalah peningkatan produktivitas melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Komite penanggulangan kemiskinan bersifat ad-hoc dan bukan merupakan lembaga baru karena merupakan forum koordinasi yang mensinergiskan dan menajamkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di semua jalur pembangunan dan di setiap lapisan penyelenggara pembangunan. TKPK merupakan forum lintas pelaku yang berfungsi sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi untuk melakukan penajaman kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan. Koordinasi lintas pelaku diharapkan dapat mewujudkan efektivitas pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan. TKPK mempunyai kedudukan langsung di bawah Presiden Republik Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. TKPK mempunyai tugas untuk melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan


29

pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, TKPK menyelenggarakan fungsi ; a) koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan; b) pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi di daerah dan kebijakan lanjutan yang ditetapkan daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing. Program itu untuk menyinkronkan program pengentasan kemiskinan yang dimiliki semua departemen. Program pengentasan kemiskinan yang ada di setiap departemen saat ini belum menyatu sehingga pembiayaan daerah tidak merata. Program ini akan menyatukan setiap kegiatan departemen, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan hasil pembangunan. Saat ini secara substansial telah terjadi perubahan terhadap paradigma penanggulangan kemiskinan, yaitu menjadi suatu gerakan nasional yang dilakukan oleh masyarakat dengan subyek sasaran pada aspek manusianya, kelompok sasaran adalah kelompok masyarakat miskin potensial produktif dan proses pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh kelompok masyarakat miskin dalam wadah kelompok masyarakat (pokmas) dengan menggunakan mekanisme musyawarah mufakat. Kegiatan tersebut berorientasi pada upaya peningkatan pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Paradigma baru dalam penanggulangan kemiskinan adalah berdasarkan prinsip-prinsip adil dan merata, partisipatif, demokratis mekanisme pasar, tertib hukum, dan saling percaya yang menciptakan rasa aman. Berdasarkan prinsip-prinsip dalam paradigma baru tersebut, kini pendekatan yang perlu digunakan dalam rangka


30

upaya penanggulangan kemiskinan adalah pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah sebagai fasilitator dan motivator dalam pembangunan.

SASARAN

PEMBANGUNAN MANUSIA

PERUBAHAN STRUKTUR MANUSIA LANGKAH

KESEMPATAN KERJA/BERUSAHA PENINGKATAN KAPASITAS/PENDAPATAN PERLINDUNGAN SOSIAL/KESEJAHTERAAN

FOKUS

PERAN STAKEHOLDER

TUJUAN

Penduduk Miskin Produktif

PEMERINTAH MASYARAKAT PERBANKAN KK MEDS

: : : :

FASILITATOR PELAKU USAHA PEMBIAYAAN PENDAMPING

MASYARAKAT YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN

Sumber: Ditjen PMD, 2006. Gambar 2.2. Paradigma Baru Penanggulangan Kemiskinan 2.6. Sasaran dan Fokus Penanggulangan Kemiskinan Untuk lebih meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan maka penduduk miskin dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu (a) Usia


31

lebih dari 55 tahun, yaitu kelompok masyarakat yang tidak lagi produktif (usia sudah lanjut, miskin dan tidak produktif), untuk kelompok ini program pemerintah yang dilaksanakan bersifat pelayanan sosial; (b) Usia di bawah 15 tahun, yaitu kelompok masyarakat yang belum produktif (usia sekolah, belum bisa bekerja), program yang dilaksanakan bersifat penyiapan sosial; dan (c) Usia antara 15-55 tahun, yaitu usia sedang tidak produktif (usia kerja tetapi tidak mendapat pekerjaan, menganggur), program yang dilaksanakan bersifat investasi ekonomi, kelompok inilah yang seharusnya menjadi sasaran utama penanggulangan kemiskinan (lihat bagan 3). Selanjutnya, berdasarkan pengelompokan tersebut maka program penanggulangan kemiskinan harus difokuskan kepada penanganan penduduk miskin dalam usia produktif

melalui

peningkatan

kesempatan

kerja/berusaha,

peningkatan

kapasitas/pendapatan dan untuk selanjutnya mampu mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan sosial secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam hal ini intervensi kebijakan pemerintah akan dikonsentrasikan kepada 2 (dua) bentuk upaya, yaitu pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan produktivitas. Upaya pengurangan beban ditujukan kepada penduduk miskin kelompok usia produktif yang masih memerlukan subsidi pemerintah dalam penyediaan modal usaha (dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang masih belum ”bankable” dan ”feasible”), penyediaan prasarana dasar (terutama untuk penduduk miskin yang menghadapi masalah aksesibilitas terhadap prasarana fisik lingkungan), dan penyediaan subsidi untuk mengatasi situasi krisis (temporary subsidi) seperti subsidi energi (BBM) dan subsidi pangan (beras). Sementara itu, upaya peningkatan produktivitas ditujukan kepada penduduk miskin dalam kelompok


32

usia produktif yang lebih banyak membutuhkan aksesibilitas terhadap pembiayaan usaha. Dalam hal ini pemerintah bertugas untuk memfasilitasi peningkatan aksesibilitas usaha ekonomi produktif skala mikro yang dilakukan masyarakat miskin terhadap sumber-sumber pembiayaan baik dari lembaga keuangan/bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Dengan demikian, dalam upaya peningkatan produktivitas peran pemerintah lebih banyak sebagai fasilitator, sedangkan lembaga keuangan

berperan

sebagai

penyedia

dana

dan

lembaga

swadaya

masyarakat/kalangan profesional bertindak sebagai pendamping bagi upaya pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat miskin. KELOMPOK UMUR

0-15 TAHUN

BENTUK INTERVENSI

PEMBANGUNAN MANUSIA

PELAKU UTAMA

PEMERINTAH

FOKUS PENANGGULANGAN KEMISKINAN 15 - 55 TAHUN (MISKIN)

> 55 TAHUN

PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MELALUI KREDIT USAHA MIKRO LAYAK TANPA AGUNAN DAN PENDAMPINGAN USAHA

PERBANKAN KKMBBCS DUNIA USAHA

PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI JAMINAN SOSIAL

PEMERINTAH

Sumber: Ditjen PMD, 2006. Gambar 2.3. Fokus Penanggulangan Kemiskinan


33

Guna mewujudkan perbaikan kesejahteraan melalui pengentasan kemiskinan dilakukan kebijakan penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun 2004, alokasi APBN untuk program pengentasan kemiskinan Rp 18 triliun. Tahun 2005 meningkat menjadi Rp 23 triliun. Tahun 2006 melonjak lagi menjadi Rp 42 triliun. Tahun 2007, anggaran meningkat menjadi 51 triliun. Dari segi anggaran per jiwa rakyat miskin, meningkat dari Rp 499.000 (2004), Rp 655.000 (2005), Rp 1.080.000 (2006), dan Rp 1.300.000 (2007).

Dalam Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) 2008, anggaran untuk mengentaskan kemiskinan akan ditingkatkan lagi menjadi Rp 65 triliun. Sejak tahun 2007, dana Rp 51 triliun untuk mengentaskan kemiskinan akan dijabarkan dalam 12 program, yaitu bantuan langsung tunai (BLT), beras untuk rakyat miskin, bantuan sekolah/ pendidikan, bantuan kesehatan gratis, pembangunan perumahan rakyat, dan pemberian kredit mikro.

Enam program lainnya adalah

bantuan untuk petani, bantuan nelayan, peningkatan gaji pegawai, termasuk TNI/Polri, peningkatan kesejahteraan buruh, bantuan penyandang cacat, serta pelayanan publik cepat dan murah untuk rakyat. Fokus pengentasan kemiskinan terlihat juga dalam rancangan awal RKP 2008 yang disepakati dalam Sidang Kabinet Paripurna, Maret 2007. Menteri Koordinator Perekonomian Boediono seusai rapat mengemukakan adanya perubahan mendasar orientasi pemanfaatan APBN 2008 yang totalnya diperkirakan mencapai Rp 826,9 triliun.


34

Perubahan orientasi itu akan mengacu pada tiga strategi, yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi menjadi 6,8 persen, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Perubahan mendasar orientasi dalam RKP 2008 merupakan kemajuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rentang 2004 hingga 2008, jumlah anggaran untuk mengentaskan kemiskinan meningkat lebih dari tiga kali lipat. Dengan terus meningkatnya anggaran untuk mengentaskan kemiskinan, seharusnya rakyat bertambah sejahtera. Tetapi, kenyataan sebaliknya yang tertangkap melalui data. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik, jumlah rakyat miskin justru meningkat sehingga mengindikasikan ada yang salah. Tahun 2004, jumlah rakyat miskin tercatat 36,1 juta jiwa. Tahun 2005 jumlahnya turun menjadi 35,1 juta jiwa. Akan tetapi, jumlah rakyat miskin melonjak menjadi 39,05 juta jiwa pada 2006.

2.7. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, memperkuat institusi lokal, dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. PPK telah dimulai sejak Indonesia mengalami krisis multidimensi dan perubahan politik pada 1998. Melihat keberhasilannya, saat ini pemerintah mengadopsi mekanisme dan skema PPK dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) (Ditjen PMD, 2007)


35

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia ini (terbesar karena cakupan wilayah, serapan dana, kegiatan yang dihasilkan dan jumlah pemanfaatnya),

berada

dibawah

binaan

Direktorat

Jenderal

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD), Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Pembiayaan program berasal dari alokasi APBN, dana hibah lembaga/ negara pemberi bantuan, serta pinjaman dari Bank Dunia (Ditjen PMD, 2007). PPK menyediakan dana bantuan secara langsung bagi masyarakat (BLM) sekitar Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar per kecamatan, tergantung dari jumlah penduduk. PPK memusatkan kegiatannya pada masyarakat perdesaan Indonesia yang paling miskin. Masyarakat desa kemudian bersama-sama terlibat dalam proses perencanaan partisipatif dan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber dana tersebut. Hal itu dilakukan atas dasar kebutuhan pembangunan dan prioritas yang ditentukan bersama dalam sejumlah forum musyawarah (Ditjen PMD, 2007). Untuk wilayah paska-bencana seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD); Kepulauan Nias, Sumatera Utara; DIY dan Klaten, Jawa Tengah; PPK melaksanakan program khusus rehabilitasi dengan alokasi dana yang lebih tinggi. Tujuan PPK dicapai dengan meningkatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan desa atau antar desa, serta menyediakan sarana dan prasarana, serta kegiatan sosial dan ekonomi sesuai kebutuhan masyarakat.


36

Fase pertama PPK (PPK I) dimulai pada 1998/1999 sampai 2002, fase kedua (PPK II) dimulai pada 2002 dan berlangsung hingga 2005, sedang fase ketiga (PPK III) telah dimulai pada awal 2005-2006. Melihat keberhasilan pelaksanaan program yang mengusung sistem pembangunan bottom up planning ini, Pemerintah Pusat bertekad untuk melanjutkan upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dalam skala yang lebih luas, salah satunya dengan menggunakan skema PPK. Upaya itu diawali dengan peluncuran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), per 1 September 2006. Berangkat dari keberhasilan pelaksanaan PPK, dari PPK I hingga PPK III, yang telah berlangsung sejak 1998-2006, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melanjutkan

upaya

untuk

mempercepat

penanggulangan

kemiskinan

dan

pengangguran di tanah air dengan menggunakan mekanisme dan skema PPK. Agenda besar ini akan dilaksanakan dalam skala lebih besar (baik cakupan lokasi, waktu pelaksanaan maupun alokasi dananya), yang kemudian dikenal dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). PNPM pertama kali diperkenalkan Pemerintah Indonesia di Jakarta, pada 1 September 2006. Menurut Menko Kesra Aburizal Bakrie, PNPM merupakan perluasan dan penyempurnaan dari program pemberdayaan masyarakat yang telah teruji, seperti PPK. Untuk itu, pemerintah memutuskan PNPM salah satunya akan dijalankan melalui PPK (PNPM-PPK).


37

Seluruh kecamatan di Indonesia akan memperoleh program PNPM secara bertahap, mulai tahun 2007. Tujuan PNPM seperti tersebut di atas, akan ditempuh dengan cara: 1. Mengembangkan kapasitas masyarakat, terutama Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan penyediaan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi, serta lapangan kerja. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian kegiatan pembangunan. 3. Mengembangkan

kapasitas

pemerintahan

lokal

dalam

memfasilitasi

penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, PNPM-PPK mengalokasikan BLM melalui skema pembiayaan bersama (cost sharing) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda). Besarnya cost sharing disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73/ PMK.02/ 2006 per 30 Agustus 2006. Untuk itu, dibutuhkan komitmen dan keseriusan Pemda dan aparat di daerah dalam menjalankannya (Ditjen PMD, 2007). Dari tahun 1998 sampai 2006, PPK telah menjangkau 34.103 desa termiskin di Indonesia, yang mencakup lebih dari separuh total desa di seluruh Indonesia (54% total desa di Indonesia).


38

Tabel 2.1. Cakupan Wilayah PPK (1998 – 2006) PPK per Cakupan Wilayah Total Total Indonesia PPK I PPK II PPK III PPK Indonesia (%) 1998-2002 2003-2005 2005-006 Provinsi 22 30 29 30 33 91 Kabupaten/kota 130 245 232 268 450 60 Kecamatan 986 1.346 1.145 2.006 5.263 38 Desa 20.671 22.010 18.007 34.103 62.808 54 Sumber: Laporan KM-PPK, 2007. Tingkat Wilayah

2.7.1. Tahapan PPK PPK

bertujuan

untuk

meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan melalui berbagai tahapan kegiatan sebagai berikut: 1. Diseminasi Informasi dan Sosialisasi tentang PPK dilakukan dalam beberapa cara. Lokakarya yang dilakukan pada tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa untuk menyebarkan informasi dan mempopulerkan program. Di setiap desa dilengkapi Papan Informasi sebagai salah satu media informasi bagi masyarakat. Kerjasama dengan berbagai pihak terkait penyebaran informasi (media massa, NGO, akademisi, anggota dewan) menjadi bagian dalam kegiatan ini. 2. Proses perencanaan partisipatif di tingkat dusun, desa dan kecamatan. Masyarakat memilih fasilitator desa (FD) untuk mendampingi dalam proses sosialisasi dan perencanaan. FD mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa. Masyarakat kemudian menentukan pilihan terhadap


39

jenis kegiatan pembangunan yang ingin didanai. PPK menyediakan tenaga konsultan sosial dan teknis di tingkat kecamatan dan kabupaten untuk membantu sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. 3. Seleksi proyek di tingkat desa dan kecamatan. Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan untuk memutuskan usulan yang akan didanai. Musyawarah terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan memutuskan jenis kegiatan. Forum antardesa terdiri dari wakil-wakil dari desa yang akan membuat keputusan akhir mengenai proyek yang akan didanai. Pilihan proyek adalah open menu untuk semua investasi produktif, kecuali yang tercantum dalam daftar larangan. 4. Masyarakat melaksanakan proyek mereka. Dalam pertemuan masyarakat memilih anggotanya untuk menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desadesa yang terdanani. Fasilitator Teknik PPK mendampingi TPK dalam mendisain prasarana, penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi. Para pekerja umumnya berasal dari desa penerima manfaat. 5. Akuntabilitas dan laporan perkembangan. Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus memberikan laporan perkembangan kegiatan dua kali dalam pertemuan terbuka di desa, yakni sebelum proyek mencairkan dana tahap berikutnya. Pada pertemuan akhir, TPK akan melakukan serah terima proyek kepada masyarakat, desa, dan Tim Pemelihara kegiatan.


40

Sumber: Laporan KM-PPK, 2007. Gambar 2.4. Struktur Manajemen PPK Keterangan: MIS SP2R DKW FT KM-Kab PjOK UPK PL TV TPU TPK

: Management Information Specialist : Spesialis Penanganan Pengaduan Regional : Deputi Koordinator Wilayah : Fasilitator Training : Konsultan Manajemen Kabupaten : Penanggung Jawab Operasional Kegiatan :Unit Pengelola Kegiatan : Pendamping Lokal : Tim Verifikasi : Tim Penulis Usulan : Tim Pelaksana Kegiatan


41

Untuk mengelola PPK, Pemerintah Indonesia menunjuk Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD) sebagai instansi pelaksana (executing agency). Sementara itu, untuk membantu pengelolaan PPK secara nasional, dibentuk Tim Koordinasi PPK (TK-PPK) yang terdiri dari Bappenas, Depdagri, Depkeu, dan Dep. Kimpraswil, mulai dari tingkat Nasional, Provinsi, Kebupaten dan Kecamatan. Di tingkat Kecamatan, Kepala Seksi PMD bertindak sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro) PPK lokal atau disebut Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK).

2.7.2. Pendanaan PPK Pendanaan PPK bersumber dari gabungan antara pinjaman dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan International development Association (IDA), hibah dan dana pendamping dari Pemerintah. Struktur keuangan PPK sangat menarik bagi Pemerintah. Karena kegiatan PPK ditargetkan untuk mengurangi kemiskinan, maka proyek ini menerima jumlah dana konsesi yang cukup besar melalui IDA. Hampir 50% dari total alokasi IDA untuk, diperuntukkan bagi PPK II. Berikut disajikan profil pendanaan PPK yang disarikan dari pencairan kumulatif semua sumber pembiayaan progam hingga Desember 2006.


42

Tabel 2.2. Jumlah dan Sumber Dana PPK Tahapan Proyek PPK I PPK II PEKKA PPK III/a PPK III/ b R2PN* MDTF* I MDTF II Total

Total Bank Dunia Kontribusi Trust Funds/ Hibah Grand Total IBRD IDA Pemerintah Belanda Jepang MDFans* Hibah 225,0 48,2 273,2 208,9 111,6 25,9 53,9 53,9 400,3 2,7 2,7 2,7 45,5 45,5 24,9 115,9 80,0 80,0 13,3 173,3 27,5 27,5 27,5 55,0 64,7 64,7 64,7 13,5 13,5 13,5 559,4 285,3 91,6 53,9 2,7 105,7 162,3 1.098,6

Sumber: Laporan KM-PPK, 2007 *MDFans: Multidonor for Aceh and North Sumatera MDTF: Multidonor Trust Funds R2PN: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias

PPK bekerja di wilayah beresiko tinggi dan sangat penting untuk mempertahankan kontrol yang ketat dan sistem pemantauan untuk memastikan bahwa dana yang disediakan telah dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. PPK menerapkan sistem pengawasan sebagai berikut : a. Pemantauan partisipatif oleh masyarakat – Pemantauan yang paling efektif adalah yang dilakukan oleh penerima manfaat dari program, yakni memilih langsung badan pemantau untuk melihat pelaksanaan dan keuangan proyek. Anggota dari komite pemnatau ini akan melakukan pengecekan terhadap harga, penawaran, pasokan barang, manfaat bagi masyarakat, pembukuan dan status kemajuan pengerjaan prasarana. Tim pelaksana kegiatan juga berkewajiban untuk melaporkan kemajuan dan keuangan proyek sebanyak dua kali kepada masyarakat dalam “musyawarah pertanggungjawaban”. PPK mewajibkan agar


43

semua informasi yang terkait dengan proyek diumumkan pada papan informasi yang terdapat di desa. b. Pemantauan oleh Pemerintah – Dana PPK merupakan dana publik, sehingga pemerintah memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa kegiatan PPK telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan prosedur yang berlaku dan dana tersebut juga telah dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya. Semua jajaran pemerintah yang terlibat dalam PPK (DPRD, tim koordinasi provinsi dan kabupaten, Bupati, Camat, PJOK) memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan PPK. c. Pemantauan oleh konsultan – Pemantauan proyek juga merupakan tanggung jawab bersama konsultan dan fasilitator PPK. Konsultan di tingkat nasional, regional, kabupaten, kecamatan dan fasilitator desa semuanya berbagi tanggung jawab untuk memantau kegiatan PPK. Para konsultan melakukan kunjungan rutin ke lokasi proyek untuk memberikan pendampingan teknis dan supervisi. d. Mekanisme penanganan pengaduan dan masalah – Masyarakat dapat secara langsung menyampaikan pertanyaan atau keluhan kepada fasilitator PPK, staff pemerintah, LSM atau mengirimkan keluhannya langsung ke kotak pos khusus. PPK membentuk unit penanganan pengaduan di tingkat pusat dan regional untuk mencatat dan menindaklanjuti pertanyaan dan pengaduan masyarakat. e. Pemantauan Independen oleh Masyarakat Madani – Kelompok masyarakat seperti LSM dan jurnalis turut melakukan pemantauan independen terhadap PPK. PPK mengontrak beberapa LSM yang terpilih dan cakap di setiap provinsi


44

untuk melakukan pemantauan rutin terhadap kegiatan PPK dan melaporkan perkembangan kemajuan proyek setiap bulan. Jurnalis juga diundang untuk memantau dan memberitakan serta menyiarkan berita mengenai temuan – temuan mereka di lapangan. f. Kajian Keuangan dan Audit – Tiga pihak yang secara rutin melakukan pemeriksaan dan audit PPK : 1) BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), lembaga audit milik pemerintah. Setiap tahun BPKP mengaudit lima persen sampel kegiatan PPK. Di tahun 2004, BPKP melakukan audit di 22 provinsi, 62 kabupaten, 190 kecamatan dan 593 desa. 2) Unit Pelatihan dan Supervisi Keuangan NMC. PPK mempunyai tujuh orang staf khusus untuk melakukan supervisi dan pelatihan keuangan. Unit ini melakukan pemeriksaan keuangan dan yang terpening adalah memberikan on-the job training bagi Unit Pengelola Keuangan (UPK), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan kelompok pemanfaat pinjaman ekonomi. Audit keuangan yang dilakukan oleh BPKP dan NMC mencakup 30% dari seluruh kecamatan PPK. 3) Misi Supervisi Bank Dunia. Bank Dunia bersama – sama dengan NMC dan pemerintah melakukan misi supervisi tiap setengah tahun. Misi tersebut sangat membantu dalam mengidentifikasi isu – isu manajemen dan berguna untuk mengevaluasi kemajuan program di tingkat pusat maupun di


45

lapangan. Bank Dunia juga mengontrak perusahaan audit independen untuk mengaudit semua proyek Bank Dunia, termasuk PPK. g. Audit Silang oleh Pelaku PPK di Desa/ Kecamatan - Pelaku PPK yang terdiri dari staf UPK, TPK dan utusan masyarakat melakukan audit silang antardesa dan antarkecamatan. baik antardesa dalam satu kecamatan maupun di kecamatan lain, atau antarkecamatan di satu kabupaten atau kabupaten berbeda dalam satu provinsi. Audit meliputi kegiatan yang dilakukan, pengelolaan keuangan dan pembukuan. Audit silang ini efektif dalam menjaga konsistensi pelaksanaan dan pengawasan kegiatan secara partisipatif oleh masyarakat, serta menjadi media saling bertukar pengalaman antarpelaku PPK. 2.7.3. Indikator Kinerja PPK Menurut KM-PPK (2007) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan di daerah perdesaan. Upaya ini membutuhkan dana yang cukup besar sehingga IBRD/IDA perlu membantu (dalam hal ini memberi pinjaman) untuk mendanai program ini. Agar program terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan, pihak peminjam menetapkan indikator kinerja bagi keberhasilan program seperti yang telah tercantum dalam dokumen “Loan Agreement” IBRD 4627/IDA 3535-IND. Ditetapkan pula tujuan dan hasil pengembangan proyek atau Project Development Objectives (PDO) berdasarkan Dokumen Penilaian Proyek atau Project Appraisal Document (PAD).


46

Indikator kinerja yang ditentukan untuk PPK adalah: 1. Indikator PDO: a.

Jumlah desa minimum yang berpartisipasi

b.

Peningkatan belanja rumahtangga untuk setiap siklus PPK

c. Penyediaan sarana prasarana berkualitas dengan biaya rendah (lebih rendah dari pihak lain dengan kualitas yang sama atau lebih) d. Jumlah sarana prasarana yang dinilai memuaskan e. Kemampuan desa untuk melanjutkan perencanaan jangka panjang f. Kemampuan desa memenuhi standar audit FMS/ Desain (Jumlah desa yang telah mendapat semua jenis pelatihan) g. Tingkat penyelesaian kasus korupsi h. Tingkat kenaikan partisipasi aktif masyarakat (Tahunan) i. Tingkat kenaikan jumlah anggota DPRD yang turut dalam monitoring program j. Jumlah kecamatan yang telah memiliki pendamping sebelum MAD I k. Tingkat penyelesaian masalah teknis l. Jumlah desa yang berpartisipasi dalam pelatihan teknis 2. Indikator Intermediet: a. Jumlah desa dengan usulan proyek b. Jumlah sarana prasarana umum yang disetujui untuk didanai c. Jumlah sarana prasarana yang selesai dibangun d. Jumlah Tim Pemelihara yang terbentuk


47

e. Keuntungan/ tingkat pengembalian dari sarana prasarana yang dibangun f. Persentase pengembalian SPP/ UEP yang sesuai jadwal g. Persentase UPK yang mengelola pinjaman bergulir h. Persentase perguliran dana dengan peningkatan modal

2.8. Kerangka Konsep Penelitian

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan di Kecamatan STM Hulu dan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang bertujuan untuk mendorong, meningkatkan, serta menumbuhkan kreatifitas dan aktivitas masyarakat dalam pembangunan desa dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara optimal, sehingga kondisi kemiskinan dapat ditanggulangi secara terpadu, alur pikir penelitian dapat digambarkan pada kerangka konsep penelitian seperti berikut :

Program Pengembangan di Kabupaten Deli Serdang Penyediaan Sarana Sosial Dasar Penyediaan Sarana Ekonomi

Pengentasan Kemiskinan Penurunan Persentase Jumlah Keluarga Miskin di Kabupaten Deli Serdang

Penyediaan Lapangan Kerja

Gambar 2.5. Kerangka Konsep Penelitian


48

2.9. Hipotesis Penelitian Berdasarkan pada model penelitian yang dapat disebut sebagai model hipotesis maka, peneliti mengusulkan hipotesis kerja sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Kecamatan melalui penyediaan sarana sosial dasar memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang, ceteris paribus. 2. Program Pengembangan Kecamatan melalui penyediaan sarana ekonomi memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan Kabupaten Deli Serdang, ceteris paribus. 3. Program Pengembangan Kecamatan penyediaan lapangan kerja memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan Kabupaten Deli Serdang, ceteris paribus.


BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang. 3.2. Jenis dan Sumber Data 1. Data primer berupa data langsung yang dikumpulkan melalui wawancara yang dikumpulkan melalui daftar pertanyaan (kuesioner). 2. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait seperti Kepala Desa, LMD, PKK, Kantor Kecamatan, serta Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, serta data yang bersumber dari instansi lain yang mendukung penelitian ini. 3.3. Populasi dan Sampel Penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah tangga (RT) di Kabupaten Deli Serdang. Sampel diambil 2 kecamatan yaitu: Kecamatan STM Hulu dan Kecamatan Pantai Labu karena kedua kecamatan tersebut merupakan lokasi pelaksanaan PPK di Kabupaten Deli Serdang proyek fase III ( tahun 2005-2006) Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode simple random sampling (Nazir, 1998) sehingga diperoleh sampel yang dapat mewakili (representatif) seluruh desa di kedua kecamatan tersebut. Dengan perhitungan sampel sebagai berikut : n

≥ _____ N______ Nd2 +1

n N d

= Jumlah Sampel = Jumlah Populasi = Presisi 10 %


50

Dengan demikian besarnya sampel setiap kecamatan adalah sebagai berikut : a. Kecamatan STM Hulu : n

≥

n

≥

931 (931) (0,1)2 + 1

= 90,3 digenapkan 91

91 sampel

Tabel 3.1. Jumlah Rumah Tangga (RT) di Kecamatan STM Hulu No Desa Jumlah RT 1 Liang Pematang 39 2 Liang Muda 24 3 Tanjung Raja 129 4 Gunung Manuppak B 35 5 Sipingan 120 6 Tanjung Muda 54 7 Bah-bah Buntu 96 8 Kuta Mbelin 176 9 Tanjung Bampu 91 10 Tanjung Timur 128 11 Durian Tinggung 154 12 Rumah Rih 125 13 Sibungan Bunga Hilir 117 14 Gunung Manuppak A 83 15 Durian Mbelang 83 16 Tiga Juhar 492 17 Ranggit Git 175 18 Rumah Lengo 130 19 Rumah Sumbul 367 20 Tanah Gara Hulu 160 Jumlah 2778 Sumber: Kecamatan STM Hulu Dalam Angka, 2006. Keterangan : Besar sampel RT yang diambil dihitung dengan cara : Jumlah RT / Desa Jumlah Populasi

X Total Sampel RT

Untuk memenuhi kriteria teknik sampling yang ditetapkan diatas maka desa yang diambil sebagai lokasi sampel adalah desa yang mendapat dana dari Program Pengembangan Kecamatan, yaitu :


51

Tabel 3.2. Jumlah Rumah Tangga (RT) sebagai Sampel di Kecamatan STM Hulu No 1 2 3 4

Desa Durian Tinggung Rumah Rih Tiga Juhar Tanah Gara Hulu Jumlah

Jumlah RT 154 125 492 160 931

Sampel RT 15 12 48 16 91

b. Kecamatan Pantai Labu : n

≥

n

≥

3.633 (3.633) (0,1)2 + 1

= 97,32 digenapkan 98

98 sampel

Tabel 3.3. Jumlah Rumah Tangga (RT) di Kecamatan Pantai Labu No

Desa Bagan Serdang Binjai Bakung Denai Kuala Denai Lama Denai Sarang Burung Durian Kelambir Kubah Sentang Paluh Sibaji Pantai Labu Pekan Pantai Labu Baru Pematang Biara Perkebunan Ramunia Ramunia I Ramunia II Rantau Panjang Rugemuk Sei Tuan Tengah Jumlah Sumber: Kecamatan Pantai Labu Dalam Angka, 2006. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Jumlah RT 304 329 396 502 578 930 385 246 651 760 162 672 455 166 521 520 532 227 183 8519


52

Desa yang diambil sebagai lokasi sampel adalah desa yang mendapat dana dari Program Pengembangan Kecamatan, yaitu

Tabel 3.4. Jumlah Rumah Tangga (RT) sebagai Sampel di Kecamatan Pantai Labu No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Desa Binjai Bakung Denai Kuala Kelambir Kubah Sentang Paluh Sibaji Pantai Labu Pekan Pantai Labu Baru Ramunia II Tengah Jumlah

Jumlah RT 329 396 385 246 651 760 162 521 183 3633

Sampel RT 9 11 10 7 18 21 4 14 5 98

3.5. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data primer melalui wawancara kepada responden terpilih dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan (questionare). Pertanyaan yang diajukan meliputi karakteristik responden, pelaksanaan program pengembangan kecamatan melalui kegiatan (penyediaan sarana sosial dasar, penyediaan sarana ekonomi, penyediaan lapangan kerja) serta tingkat kemiskinan rumah tangga.

3.6. Metode Analisis Metode analisis yang digunakan adalah model maximum likelihood. Prinsip maximum likelihood pada intinya adalah mencari sekumpulan parameter β yang dapat memaksimumkan fungsi likelihood l (β) (Nachrowi dan Usman, 2002).


53

3.7. Model Analisis Model analisis yang digunakan adalah model logit, dimana fungsi model tersebut adalah sebagai berikut : 1 Pi = E [Y=y I X1] = 1–e

– (β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 +μ )

1 = 1–e

– Z1

1 Pi = 1 – e – Z1 1 1- Pi = 1 – e – Z1 dimana : Pi

: ada terdapat pengaruh X terhadap Y

1-Pi : tidak ada pengaruh X terhadap Y dari fungsi tersebut dispesifikkan kedalam model sebagai berikut: Pi Log

= Z1 = ßo + ß1x1 + ß2 x2 + ß3 x3 + µ 1 – Pi

Dimana : y=1 artinya probabilitas ada pengaruh X terhadap Y Pi = E [Y=y I X1] = y=0 artinya probabilitas tidak ada pengaruh X terhadap Y Pi Log 1 – Pi

X1

= Z1 = Probabilitas pengaruh semua program tersebut dalam mengentaskan kemiskinan

= Penyediaan sarana sosial dasar.


54

= 1 (apabila penyediaan sarana sosial dasar sesuai dengan rencana program yang ditetapkan) = 0 (apabila penyediaan sarana sosial dasar tidak sesuai dengan rencana program yang ditetapkan) X2

= Penyediaan sarana ekonomi. = 1 (apabila penyediaan sarana ekonomi sesuai dengan rencana program yang ditetapkan) = 0 (apabila penyediaan sarana ekonomi tidak sesuai dengan rencana program yang ditetapkan)

X3

= Penyediaan lapangan kerja. = 1 (apabila penyediaan lapangan kerja sesuai dengan rencana program yang ditetapkan) = 0 (apabila penyediaan lapangan kerja tidak sesuai dengan rencana program yang ditetapkan)

ßo

= intercept

ß1, ß2, ß3

= Koefisien Regresi

µ

= error term

Selanjutnya, setelah dihitung error term koefisien regresi, harga t hitung dapat diketahui signifikan atau tidaknya koefisien regresi ß1, ß2, dan ß3 dengan kriteria : jika t hitung > (lebih besar) t tabel pada tingkat kepercayaan 0,95 maka koefisien regresi signifikan.


55

Menurut Pambudhi (2003) dalam regresi logistik ada ketentuan bahwa kalau peluangnya lebih besar dari 50% maka eventnya terjadi (dalam penelitian event adalah pengentasan kemiskinan melalui program pengembangan kecamatan) dan kalau lebih kecil dari 50% eventnya tidak terjadi.

3.8. Uji Signifikan 1. Uji seluruh model Uji yang digunakan adalah G Test yang diperlukan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dimana apabila nilai G test < X2 maka H0 ditolak, artinya ada pengaruh program PPK terhadap pengentasan kemiskinan. 2. Uji Wald Uji signifikansi yang dilakukan terhadap intercept apakah signifikan atau tidak. 3. Uji Model Reduksi Uji yang digunakan untuk melihat variabel mana yang sangat berpengaruh (dominan) terhadap variabel terikat, seandainya terdapat salah satu variabel bebas tersebut tidak berpengaruh secara nyata maka variabel tersebut dihilangkan atau dikeluarkan dari persamaan.


56

3.9. Definisi Operasional Variabel Penelitian Variabel yang diteliti dalam penelitian ini diberi batasan dan indikator pengukuran sebagai berikut: 1. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah upaya pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, memperkuat institusi lokal. Pengukuran keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK diukur dari (penyediaan sarana sosial dasar, penyediaan sarana ekonomi, penyediaan lapangan kerja) dengan menggunakan skala ordinal, dengan kategori sebagai berikut: a. Berhasil apabila penyediaan sarana sosial dasar, penyediaan sarana ekonomi, penyediaan lapangan kerja sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan (diberi skor 1) b. Tidak berhasil apabila penyediaan sarana sosial dasar, penyediaan sarana ekonomi, penyediaan lapangan kerja tidak sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan (diberi skor 0)

2. Tingkat kemiskinan adalah jumlah rumah tangga miskin setelah pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan. Pengukuran rentang besaran (tingkat) tingkat kemiskinan masyarakat diukur berdasarkan tingkat atau kondisi setiap unsur pada masing-masing parameter


57

kemiskinan yang diamati dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal, dengan kategori sebagai berikut: a. Tidak Miskin apabila responden yang miskin sebelum pelaksanaan program PPK menjadi tidak miskin setelah pelaksanaan program PPK (diberi skor 1) b. Tidak Miskin apabila responden miskin sebelum maupun setelah pelaksanaan program PPK (diberi skor 0) 3. Penyediaan sarana sosial dasar adalah kegiatan penyediaan sarana sosial dasar untuk mengembangkan kapasitas masyarakat terutama rumah tangga miskin yang bersumber dari Program Pengembangan Kecamatan ( berhasil =1, tidak berhasil =0). 4. Penyediaan sarana ekonomi adalah kegiatan penyediaan sarana ekonomi untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat terutama rumah tangga miskin yang bersumber dari Program Pengembangan Kecamatan (berhasil =1, tidak berhasil =0). 5. Penyediaan lapangan kerja adalah kegiatan penyediaan lapangan kerja untuk menampung dan menyerap tenaga kerja yang terdapat pada masyarakat terutama rumah tangga miskin yang bersumber dari Program Pengembangan Kecamatan (berhasil=1, tidak berhasil= 0).


BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini difokuskan di 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan STM Hulu dan Kecamatan Pantai Labu karena kedua kecamatan tersebut merupakan lokasi pelaksanaan PPK di Kabupaten Deli Serdang, dengan deskripsi wilayah sebagai berikut

4.1.1. Kecamatan STM Hulu Luas wilayah Kecamatan STM Hulu adalah 23,338 Ha (223,38 Km2), berada sekitar 350 s/d 600 meter di atas permukaan laut, dengan kondisi 30% datar, 45% berbukit, dan 25% merupakan daerah pegunungan. Secara administratif Kecamatan STM Hulu berbatasan dengan: -

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan STM Hilir.

-

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gunung Meriah.

-

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bangun Purba.

-

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanah Karo. Sebagian besar penduduk mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian

yaitu sebesar 80,50%, selebihnya adalah buruh, karyawan (14,51%), perdagangan (2,03%), Pegawai Negeri dan ABRI (1,48%).


59

Wilayah Kecamatan STM Hulu terbagi dalam 20 Desa, dimana desa yang paling luas luas adalah 36,28 Km2 (16,14%). Jumlah penduduk kecamatan berdasarkan data terakhir sebanyak 11.617 jiwa, dengan penyebaran yang bervariasi pada 20 dengan, dimana yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Desa Tiga Juhar (1.528 jiwa). Luas wilayah setiap desa dan penyebaran penduduk dapat dilihat pada Tabel 4.1. Tabel 4.1. Luas Wilayah dan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan STM Hulu No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Desa

Luas (Km2)

Liang Pematang 36,28 Liang Muda 14,32 Tanjung Raja 9,55 Gunung Manuppak B 3,82 Sipingan 15,27 Tanjung Muda 9,55 Bah-bah Buntu 24,82 Kuta Mbelin 11,46 Tanjung Bampu 9,55 Tanjung Timur 14,32 Durian Tinggung 3,82 Rumah Rih 11,46 Sibunga Bunga Hilir 2,86 Gunung Manuppak A 15,27 Durian Mbelang 3,82 Tiga Juhar 2,86 Ranggit Git 5,73 Rumah Lengo 5,73 Rumah Sumbul 15,26 Tanah Gara Hulu 7,63 Jumlah 223,38 Sumber: Kecamatan STM Hulu Dalam Angka, 2006.

Jumlah Penduduk (jiwa) 170 71 506 148 462 220 439 815 435 567 600 510 450 357 317 2089 749 507 1528 677 11.617


60

4.1.2. Kecamatan Pantai Labu Luas wilayah Kecamatan Pantai Labu adalah 8,185 Ha (81,85 Km2), merupakan dataran rendah berada sekitar 0 s/d 8 meter di atas permukaan laut yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Secara administratif Kecamatan Pantai Labu berbatasan dengan: -

Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka.

-

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Beringin.

-

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pantai Cermin dan Kabupaten Serdang Bedagai.

-

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Batang Kuis dan Percut Sei Tuan. Seperti pada umumnya masyarakat perdesaan di Indonesia, mata pencaharian

utama penduduk adalah sektor pertanian tanaman pangan yang didukung dengan sektor perikanan laut yang umumnya digeluti penduduk pesisir. Wilayah Kecamatan Pantai Labu terdiri dari 19 Desa dan 76 Dusun, dengan Ibukota Kecamatan berada di Desa Kelambir. Jumlah penduduk yang berdomisili di kecamatan berdasarkan data terakhir sebanyak 41.264 jiwa dalam 8.519 rumah tangga. Luas wilayah setiap desa dan penyebaran penduduk dapat dilihat pada Tabel 4.2.


61

Tabel 4.2. Luas Wilayah dan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Pantai Labu No Desa Luas (Ha) Jumlah Penduduk (jiwa) 1324 1 Bagan Serdang 160 1530 2 Binjai Bakung 311 2025 3 Denai Kuala 450 2341 4 Denai Lama 262 2699 5 Denai Sarang Burung 313 4763 6 Durian 1168 2043 7 Kelambir 392 1087 8 Kubah Sentang 125 3232 9 Paluh Sibaji 202 4016 10 Pantai Labu Pekan 702 773 11 Pantai Labu Baru 108 3333 12 Pematang Biara 396 2216 13 Perkebunan Ramunia 860 790 14 Ramunia I 305 2302 15 Ramunia II 130 2336 16 Rantau Panjang 470 2415 17 Rugemuk 294 1083 18 Sei Tuan 1420 929 19 Tengah 118 Jumlah

8185

8.519

Sumber: Kecamatan Pantai Labu Dalam Angka, 2006.

4.2. Mata Pencaharian 4.2.1. Penduduk di Kecamatan STM Hulu Sebagian besar penduduk di Desa Durin Tinggung adalah pada sektor pertanian, yaitu 80,2%, demikian juga dengan Desa Rumah Rih, Tiga Juhar, dan Tanah Gara Hulu, selebihnya adalah penduduk dengan mata pencaharian buruh/karyawan, PNS/TNI/Polri, Perdagangan, serta jenis mata pencaharian lain yang persentasenya relatif kecil.


62

Tabel 4.3. Mata Pencaharian Penduduk Menurut Desa di Kecamatan STM Hulu Desa

Pertanian n

%

Buruh/ Karyawan n %

PNS/TNI/ Polri n %

318 80.2 57 14.3 6 Durin Tinggung 274 80.5 49 14.2 5 Rumah Rih 1089 79.6 196 15.6 20 Tiga Juhar 361 77.6 Tanah Gara Hulu 65 16.2 7 Sumber: Kecamatan STM Hulu Dalam Angka, 2006.

Perdaga ngan n %

1.5 8 2.3 7 1.2 27 2.1 9

LainLain n %

2.0 8 1.1 3 2.2 24 2.6 8

2.0 2.0 1.5 1.4

4.2.2. Mata Pencaharian Penduduk di Kecamatan Pantai Labu Sebagian besar penduduk di Desa Binjai Bakung adalah pada sektor pertanian, yaitu 79,2%, demikian juga pada desa lainnya dengan persentase yang bervariasi, selebihnya

adalah

penduduk

dengan

mata

pencaharian

buruh/karyawan,

PNS/TNI/Polri, Perdagangan, serta jenis mata pencaharian lain yang persentasenya relatif kecil. Tabel 4.4. Mata Pencaharian Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Pantai Labu Desa

Pertanian n

%

Buruh/ Karyawan n %

PNS/TNI/ Polri n %

Binjai Bakung 725 79.2 138 15.1 17 Denai Kuala 951 79.8 171 14.3 17 100 Kelambir 80.2 182 14.6 18 Kubah Sentang 624 81.9 99 13.0 12 146 80.2 269 14.7 Paluh Sibaji 27 201 Pantai Labu Pekan 79.8 382 15.1 38 Pantai Labu Baru 383 77.8 79 16.1 7 123 80.5 221 14.4 Ramunia II 23 Tengah 491 79.8 82 13.3 16 Sumber: Kecamatan Pantai Labu Dalam Angka, 2006.

1.9 1.5 1.5 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 2.6

Perdaga ngan n %

LainLain n %

21 32 25 14 38 52 10 31 12

14 21 22 13 28 36 13 25 14

2.3 2.7 2.0 1.8 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0


1.5 1.8 1.8 1.7 1.5 1.4 2.6 1.6 2.3

63

4.3. Karakteristik Responden Karakteristik responden yang diamati pada penelitian ini adalah: umur, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, dan pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian pada 4 desa di Kecamatan STM Hulu yaitu Desa Durian Tinggung, Rumah Rih, Tiga Juhar dan Tanah Gara Hulu dan 9 desa di Kecamatan Pantai Labu yaitu: Binjai Baking, Denai Kuala, Kelambir, Kubah Sentang, Paluh Sibaji, Pantai Labu Pekan, Pantai Labu Baru, Ramunia II dan Desa Tengah diperoleh karakteristik responden sebagai berikut. 4.3.1. Karakteristik Responden di Kecamatan STM Hulu Kecamatan STM Hulu terdiri dari 20 desa, namun hanya 4 desa yang dipilih untuk mendapatkan bantuan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yaitu Desa Durian Tinggung, Rumah Rih, Tiga Juhar dan Tanah Gara Hulu. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden berada pada kelompok umur 35-55 tahun (53,8%), selebihnya pada kelompok umur < 35 tahun dan > 55 tahun. Tabel 4.5. Kelompok Umur Responden di Kecamatan STM Hulu No 1 2 3

Kelompok Umur < 35 Tahun 35-55 tahun > 55 Tahun

Jumlah Sumber: Penelitian Lapangan, 2007.

Jumlah 26 49 16 91

Persen 28.6 53.8 17.6 100.0

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden berjenis kelamin lakilaki (92,3%), selebihnya adalah perempuan.


64

Tabel 4.6. Jenis Kelamin Responden di Kecamatan STM Hulu No 1 2

Jenis Kelamin

Jumlah 84 7 91

Laki-laki Perempuan

Jumlah Sumber: Penelitian Lapangan, 2007 .

Persen 92.3 7.7 100.0

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden mempunyai jumlah anggota keluarga sebanyak 3-5 orang (44,0%), responden lainnya mempunyai jumlah anggota keluarga < 3 orang dan > 5 orang.

Tabel 4.7. Jumlah Anggota Keluarga Responden di Kecamatan STM Hulu No 1 2 3

Jumlah Anggota Keluarga

Jumlah 34 40 17 91

< 3 orang 3 - 5 orang > 5 orang


Persen 37.3 44.0 18.7 100.0

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden mempunyai mata pencaharian

atau

pekerjaan

sebagai

petani

(59,3%),

selebihnya

adalah

pedagang/wiraswasta dan buruh.

Tabel 4.8. Pekerjaan Responden di Kecamatan STM Hulu No 1 2 3

Pekerjaan Petani Pedagang/Wiraswasta Buruh Jumlah Sumber: Penelitian Lapangan, 2007.

Jumlah 54 21 16 91

Persen 59.3 23.1 17.6 100.0


65

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden mempunyai tingkat pendidikan SLTA (42,9%), responden lainnya mempunyai tingkat pendidikan SD, SLTP, Akademi dan Universitas.

Tabel 4.9. Tingkat Pendidikan Responden di Kecamatan STM Hulu No 1 2 3 4

Pendidikan SD SMP SLTA Akademi/Sarjana


Jumlah 14 32 39 6 91

Persen 15.4 35.2 42.9 6.6 100.0

4.3.2. Karakteristik Responden di Kecamatan Pantai Labu Kecamatan Pantai Labu dari 19 desa, namun hanya 9 desa yang dipilih untuk mendapatkan bantuan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yaitu Binjai Bakung, Denai Kuala, Kelambir, Kubah Sentang, Paluh Sibaji, Pantai Labu Pekan, Pantai Labu Baru, Ramunia II, dan Tengah. Sebagian besar responden di Kecamatan Pantai Labu berada pada kelompok umur 35-55 tahun (55,1%), selebihnya pada kelompok umur < 35 tahun dan > 55 tahun.

Tabel 4.10. Kelompok Umur Responden di Kecamatan Pantai Labu No 1 2 3

Kelompok Umur < 35 Tahun 35-55 tahun > 55 Tahun


Jumlah 24 54 20 98

Persen 24.5 55.1 20.4 100.0


66

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden berjenis kelamin lakilaki (90,8%), selebihnya adalah perempuan. Tabel 4.11.Jenis Kelamin Responden di Kecamatan Pantai Labu No 1 2

Jenis Kelamin

Jumlah 89 9 98

Laki-laki Perempuan


Persen 90.8 9.2 100.0

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden mempunyai jumlah anggota keluarga sebanyak 3-5 orang (50,0%), responden lainnya mempunyai jumlah anggota keluarga < 3 orang dan > 5 orang.

Tabel 4.12. Jumlah Anggota Keluarga Responden di Kecamatan Pantai Labu No 1 2 3

Jumlah Anggota Keluarga

Jumlah 31 49 18 98

< 3 orang 3 - 5 orang > 5 orang


Persen 31.6 50.0 18.4 100.0

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden mempunyai mata pencaharian

atau

pekerjaan

sebagai

petani

(57,1%),

selebihnya

adalah

pedagang/wiraswasta dan buruh. Tabel 4.13. Pekerjaan Responden di Kecamatan Pantai Labu No 1 2 3

Pekerjaan

Petani Pedagang/Wiraswasta Buruh Jumlah Sumber: Penelitian Lapangan, 2007.

Jumlah 56 27 15 98

Persen 57.1 27.6 15.3 100.0


67

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden mempunyai tingkat pendidikan SLTA (43,9%), responden lainnya mempunyai tingkat pendidikan SD, SLTP, Akademi dan Universitas. Tabel 4.14. Tingkat Pendidikan Responden di Kecamatan Pantai Labu No 1 2 3 4

Pendidikan SD SMP SLTA Akademi/Sarjana


Jumlah 16 30 43 9 98

Persen 16.3 30.6 43.9 9.2 100.0

4.4. Kondisi Rumah Kondisi rumah responden yang diamati dalam penelitian ini meliputi : kepemilikan rumah, keadaan fisik bangunan rumah (lantai, dinding, atap, sarana air bersih, penerangan, dan bahan bakar rumah tangga). 4.4.1. Kondisi Sosial Ekonomi Responden di Kecamatan STM Hulu Berdasarkan pengamatan pada 4 desa di Kecamatan STM Hulu, yaitu desa Desa Durian Tinggung, Rumah Rih, Tiga Juhar dan Tanah Gara Hulu diketahui kondisi rumah seperti diuraikan berikut. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden mempunyai rumah milik sendiri yaitu sebesar 89,0%, selebihnya masih menyewa. Tabel 4.15. Kepemilikan Rumah Responden di Kecamatan STM Hulu No 1 2

Kepemilikan Rumah Rumah Milik Sendiri Menyewa Jumlah Sumber: Penelitian Lapangan, 2007.

Jumlah 81 10 91

Persen 89.0 11.0 100.0


68

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden mempunyai rumah dengan kondisi dengan lantai semen yaitu sebesar 56,0%, namun masih terdapat responden yang lantai rumahnya tanah serta sebagia kecil lainnya sudah tegel. Tabel 4.16. Lantai Rumah Responden di Kecamatan STM Hulu No 1 2 3

Lantai Rumah Tegel Semen Tanah


Jumlah 32 51 8 91

Persen 35.2 56.0 8.8 100.0

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden mempunyai rumah dengan kondisi dengan dinding semen atau beton yaitu sebesar 42,6%, namun masih terdapat responden yang dinding rumahnya berdinding tepas. Tabel 4.17. Dinding Rumah Responden di Kecamatan STM Hulu No 1 2 3

Dinding Rumah Beton/semen Papan Tepas


Jumlah 42 38 11 91

Persen 46.2 41.8 12.1 100.0

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden mempunyai rumah dengan kondisi dengan atap seng yaitu sebesar 67,0%, namun masih terdapat responden yang atap rumahnya terbuat dari rumbia. Tabel 4.18. Atap Rumah Responden di Kecamatan STM Hulu No 1 2 3

Atap Rumah Genteng Seng Rumbia


Jumlah 16 61 14 91

Persen 17.6 67.0 15.4 100.0


69

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden mengunakan air bersih yang bersumber dari sumur gali yaitu sebesar 90,1%, namun sebagian responden masih menggunakan air bersih yang bersumber dari sungai dan tampungan air hujan.

Tabel 4.19. Sarana Air Bersih Responden di Kecamatan STM Hulu No 1 2 3

Sarana Air Bersih Sumur Gali Sungai Tampungan Air Hujan Jumlah Sumber: Penelitian Lapangan, 2007.

Jumlah 82 8 1 91

Persen 90.1 8.8 1.1 100.0

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden mengunakan penerangan yang bersumber listrik yaitu sebesar 70,3%, namun sebagian responden masih menggunakan lampu minyak tanah sebagai sumber penerangan.

Tabel 4.20. Penerangan Responden di Kecamatan STM Hulu No 1 2

Penerangan

Listrik Lampu Minyak Tanah Jumlah Sumber: Penelitian Lapangan, 2007.

Jumlah 64 27 91

Persen 70.3 29.7 100.0

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden mengunakan minyak tanah sebagai bahan bahan bakar dalam keluarga yaitu sebesar 62,6%, responden lainnya masih menggunakan kayu bakar, namun terdapat juga responden yang telah menggunakan elpiji.


70

Tabel 4.21. Bahan Bakar Rumah Tangga Responden di Kecamatan STM Hulu No 1 2 3

Bahan Bakar Rumah Tangga Elpiji Minyak Tanah Kayu Bakar Jumlah Sumber: Penelitian Lapangan, 2007.

Jumlah 3 57 31 91

Persen 3.3 62.6 34.1 100.0

4.4.2. Kondisi Sosial Ekonomi Responden di Kecamatan Pantai Labu Berdasarkan pengamatan pada 9 desa di Kecamatan Pantai Labu, yaitu Desa Binjai Bakung, Denai Kuala, Kelambir, Kubah Sentang, Paluh Sibaji, Pantai Labu Pekan, Pantai Labu Baru, Ramunia II, dan Desa Tengah diketahui kondisi rumah seperti diuraikan berikut. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden mempunyai rumah milik sendiri yaitu sebesar 89,8%, selebihnya masih menyewa.

Tabel 4.22. Kepemilikan Rumah Responden di Kecamatan Pantai Labu No 1 2

Kepemilikan Rumah Rumah Milik Sendiri Menyewa Jumlah Sumber: Penelitian Lapangan, 2007.

Jumlah 88 10 98

Persen 89.8 10.2 100.0

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden mempunyai rumah dengan kondisi dengan lantai semen yaitu sebesar 55,1%, namun masih terdapat responden yang lantai rumahnya tanah serta sebagian kecil lainnya sudah tegel.


71

Tabel 4.23. Lantai Rumah Responden di Kecamatan Pantai Labu No 1 2 3

Lantai Rumah Tegel Semen Tanah


Jumlah 31 54 13 98

Persen 31.6 55.1 13.3 100.0

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden mempunyai rumah dengan kondisi dengan dinding semen atau beton yaitu sebesar 54,1%, namun masih terdapat responden yang dinding rumahnya berdinding tepas.

Tabel 4.24. Dinding Rumah Responden di Kecamatan Pantai Labu No 1 2 3

Dinding Rumah Beton/semen Papan Tepas


Jumlah 53 32 13 98

Persen 54.1 32.7 13.3 100.0

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden mempunyai rumah dengan kondisi dengan atap seng yaitu sebesar 74,5%, namun masih terdapat responden yang atap rumahnya terbuat dari rumbia.

Tabel 4.25. Atap Rumah Responden di Kecamatan Pantai Labu No 1 2 3

Atap Rumah Genteng Seng Rumbia


Jumlah 12 73 13 98

Persen 12.2 74.5 13.3 100.0


72

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden mengunakan air bersih yang bersumber dari sumur gali yaitu sebesar 93,9%, namun sebagian responden masih menggunakan air bersih yang bersumber dari sungai dan tampungan air hujan.

Tabel 4.26. Sarana Air Bersih Responden di Kecamatan Pantai Labu No 1 2 3

Sarana Air Bersih Sumur Gali Sungai Tampungan Air Hujan Jumlah Sumber: Penelitian Lapangan, 2007.

Jumlah 92 2 4 98

Persen 93.9 2.0 4.1 100.0

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden mengunakan penerangan yang bersumber listrik yaitu sebesar 67,3%, namun sebagian responden masih menggunakan lampu minyak tanah sebagai sumber penerangan.

Tabel 4.27. Penerangan Responden di Kecamatan Pantai Labu No 1 2

Penerangan Listrik Lampu Minyak Tanah Jumlah Sumber: Penelitian Lapangan, 2007.

Jumlah 66 32 98

Persen 67.3 32.7 100.0

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden mengunakan minyak tanah sebagai bahan bahan bakar dalam keluarga yaitu sebesar 77,6%, responden lainnya masih menggunakan kayu bakar, namun terdapat juga responden yang telah menggunakan elpiji.


73

Tabel 4.28. Bahan Bakar Rumah Tangga Responden di Kecamatan Pantai Labu No 1 2 3

Bahan Bakar Rumah Tangga

Jumlah

Elpiji Minyak Tanah Kayu Bakar

5 76 17 98


Persen 5.1 77.6 17.3 100.0

4.5. Pendapatan Responden di Kecamatan STM Hulu 4.5.1. Pendapatan Responden di Kecamatan STM Hulu Berdasarkan hasil penelitian pada 4 desa di Kecamatan STM Hulu yaitu Desa Durian Tinggung, Rumah Rih, Tiga Juhar dan Tanah Gara Hulu, diketahui sebagian besar responden mempunyai pendapatan antara Rp.500.000–1.000.000 yaitu sebesar 59,3%.

Selebihnya mempunyai pendapatan di atas Rp. 1.000.000 dan dibawah

Rp.500.000. Tabel 4.29. Pendapatan Responden di Kecamatan STM Hulu No 1 2 3

Pendapatan

< Rp. 500.000 Rp. 500.000 – 1.000.000 > Rp. 1000.000 Jumlah Sumber: Penelitian Lapangan, 2007.

Jumlah 31 54 6 91

Persen 34.1 59.3 6.6 100.0

Melihat tingkat pendapatan responden menggambarkan kondisi atau tingkat pendapatan penduduk di Kecamatan STM Hulu yang relatif rendah. Sesuai dengan BPS (2004) bahwa kehidupan wilayah persedaan di Indonesia identik dengan kemiskinan, artinya sebagian besar penduduk miskin berada di perdesaan. Mengacu kepada indikator keluarga miskin yaitu penghasilan kurang dari US$2-per hari dengan asumsi kurs dolar terhadap rupiah sebesar Rp.9.400,- maka


74

jumlah keluarga miskin dari 91 responden di Kecamatan STM Hulu sebesar 33,0%, selebihnya dikategorikan keluarga tidak miskin. Tabel 4.30. Kategori Kemiskinan Responden di Kecamatan STM Hulu No 1 2

Kategori Kemiskinan Miskin Tidak Miskin


Jumlah 30 61 91

Persen 33.0 67.0 100.0

4.5.2. Pendapatan Responden di Kecamatan Pantai Labu Berdasarkan hasil penelitian pada 9 desa di Kecamatan Pantai Labu yaitu Desa Binjai Bakung, Denai Kuala, Kelambir, Kubah Sentang, Paluh Sibaji, Pantai Labu Pekan, Pantai Labu Baru, Ramunia II, dan Desa Tengah diketahui sebagian besar responden mempunyai pendapatan antara Rp.500.000–1.000.000 yaitu sebesar, 57,2%, selebihnya mempunyai pendapatan di atas Rp. 1.000.000. Tabel 4.31. Pendapatan Responden di Kecamatan Pantai Labu No 1 2 3

Pendapatan < Rp. 500.000 Rp. 500.000 – 1.000.000 > Rp. 1000.000 Jumlah Sumber: Penelitian Lapangan, 2007.

Jumlah 35 56 7 98

Persen 35.7 57.2 7.1 100.0

Melihat tingkat pendapatan responden menggambarkan kondisi atau tingkat pendapatan penduduk di Kecamatan Pantai Labu yang relatif rendah. Hal ini sesuai dengan gambaran penduduk di Indonesia secara umum dimana jumlah penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang untuk mencukupi kebutuhan dasar. Mengacu kepada indikator keluarga miskin yaitu penghasilan kurang dari US$2-per hari dengan asumsi kurs dolar terhadap rupiah sebesar Rp.9.400,- maka


75

jumlah keluarga miskin dari 98 responden di Kecamatan Pantai Labu sebesar 27,6%, selebihnya dikategorikan keluarga tidak miskin. Tabel 4.32. Kategori Kemiskinan Responden di Kecamatan Pantai Labu No 1 2

Kategori Kemiskinan

Jumlah 27 71 98

Miskin Tidak Miskin

Jumlah Sumber: Penelitian Lapangan, 2007. 4.6.

Analisis Program Kemiskinan

Pengembangan

Kecamatan

untuk

Persen 27.6 72.4 100.0

Pengentasan

4.6.1. Kecamatan STM Hulu Berdasarkan hasil penilitian pada desa sampel terpilih pada 4 desa di Kecamatan STM Hulu yaitu Desa Durian Tinggung, Rumah Rih, Tiga Juhar dan Tanah Gara Hulu diketahui peranan program pengembangan kecamatan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Proporsi responden di Kecamatan STM Hulu yang menyatakan penyediaan sarana sosial dasar berhasil dalam upaya pengentasan kemiskinan sebesar 71,4%, selebihnya menyatakan tidak berhasil. Tabel 4.33. Penyediaan Sarana Sosial Dasar untuk Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan STM Hulu No 1 2

Penyediaan Sarana Sosial Dasar Berhasil Tidak Berhasil Jumlah Sumber: Penelitian Lapangan, 2007.

Jumlah 65 26 91

Persen 71.4 28.6 100.0


76

Proporsi responden di Kecamatan STM Hulu yang menyatakan penyediaan sarana ekonomi berhasil dalam upaya pengentasan kemiskinan sebesar 71,4%, selebihnya menyatakan tidak berhasil. Tabel 4.34. Penyediaan Sarana Ekonomi untuk Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan STM Hulu No 1 2

Penyediaan Sarana Ekonomi Berhasil Tidak Berhasil Jumlah Sumber: Penelitian Lapangan, 2007.

Jumlah 65 26 91

Persen 71.4 28.6 100.0

Proporsi responden di Kecamatan STM Hulu yang menyatakan penyediaan lapangan kerja berhasil dalam upaya pengentasan kemiskinan sebesar 67,0%, selebihnya menyatakan tidak berhasil. Tabel 4.35. Penyediaan Lapangan Kerja untuk Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan STM Hulu No 1 2

Penyediaan Lapangan Kerja Berhasil Tidak Berhasil


Jumlah 61 30 91

Persen 67.0 33.0 100.0

4.6.2. Kecamatan Pantai Labu Berdasarkan hasil penlitian pada desa sampel terpilih pada 9 desa di Kecamatan Pantai Labu yaitu Desa Binjai Bakung, Denai Kuala, Kelambir, Kubah Sentang, Paluh Sibaji, Pantai Labu Pekan, Pantai Labu Baru, Ramunia II, dan Desa Tengah diketahui peranan program pengembangan kecamatan dalam upaya pengentasan kemiskinan.


77

Proporsi responden di Kecamatan Pantai Labu yang menyatakan penyediaan sarana sosial dasar berhasil dalam upaya pengentasan kemiskinan sebesar 74,5%, selebihnya menyatakan tidak berhasil.

Tabel 4.36. Penyediaan Sarana Sosial Dasar untuk Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Pantai Labu No 1 2

Penyediaan Sarana Sosial Dasar Berhasil Tidak Berhasil


Jumlah 73 25 98

Persen 74.5 25.5 100.0

Proporsi responden di Kecamatan Pantai Labu yang menyatakan penyediaan sarana ekonomi berhasil dalam upaya pengentasan kemiskinan sebesar 71,4%, selebihnya menyatakan tidak berhasil.

Tabel 4.37. Penyediaan Sarana Ekonomi untuk Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Pantai Labu No 1 2

Penyediaan Sarana Ekonomi Berhasil Tidak Berhasil Jumlah Sumber: Penelitian Lapangan, 2007.

Jumlah 70 28 98

Persen 71.4 28.6 100.0

Proporsi responden di Kecamatan Pantai Labu yang menyatakan penyediaan lapangan kerja berhasil dalam upaya pengentasan kemiskinan sebesar 62,2%, selebihnya menyatakan tidak berhasil.


78

Tabel 4.38. Penyediaan Lapangan Kerja untuk Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Pantai Labu No 1 2

Penyediaan Lapangan Kerja Berhasil Tidak Berhasil Jumlah Sumber: Penelitian Lapangan, 2007. 4.7.

Jumlah 61 37 98

Persen 62.2 37.8 100.0

Hasil Analisis Statistik

4.7.1. Kecamatan STM Hulu Berdasarkan hasil penelitian pada desa sampel terpilih pada 4 desa di Kecamatan STM Hulu yaitu Desa Durian Tinggung, Rumah Rih, Tiga Juhar dan Tanah Gara Hulu diketahui dampak program pengembangan kecamatan melalui penyediaan sarana sosial dasar, penyediaan sarana ekonomi, dan penyediaan lapangan kerja sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hasil estimasi pengaruh penyediaan sarana sosial dasar, sarana ekonomi, dan lapangan kerja terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan STM Hulu (Tabel 4.32), maka diperoleh basil uji statistik sebagai berikut: 1. Uji Seluruh Model (Overall Model Fit) Hasil uji model menggunakan maximum likelihood diperoleh parameter yang menunjukkan peningkatan kemampuan memaksimumkan program pengembangan kecamatan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan STM Hulu. Hal ini ditunjukkan penurunan nilai -2 log likelihood pada awal (block-0 = beginning block) sebesar 115,378 menjadi 60,264 pada block-1. Penurunan nilai ini menunjukkan model regresi logistik yang lebih baik, artinya terdapat kesesuaian atau kecermatan


79

regresi logistik yang menunjukkan persentase kebenaran pendugaan atau dengan kata lain terdapat kemiripan sangat tinggi antara hasil dugaan dengan nilai pengamatan. 2. Uji Wald Uji Wald digunakan untuk menguji apakah intercept signifikan terhadap model. Hasil uji statistik menunjukkan adanya signifikan nilai intercept, Hal ini ditunjukkan peningkatan nilai Wald pada uji awal (block-0 = beginning block) sebesar 10,128 menjadi 13,732 pada uji block-1. Peningkatan nilai ini menunjukkan probability (kemungkinan) peningkatan pendapatan penduduk miskin sebagai indikator tingkat kemiskinan semakin besar dengan adanya variabel sarana sosial dasar, sarana ekonomi, dan lapangan kerja. a. Dampak Penyediaan Sarana Sosial Dasar terhadap Pengentasan Kemiskinan Penyediaan sarana sosial dasar melalui program pengembangan kecamatan memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan STM Hulu. Nilai β pada variabel penyediaan sarana sosial dasar dan constant berturutturut menyatakan nilai koefisien β1 dan nilai β0 pada model persamaan. Dengan demikian maka persamaan yang diperoleh untuk f(X) adalah : f(X) = β0 + β1X1 f(X) = -2.087 + 1.526 X1 Jika pada 4 desa di Kecamatan STM Hulu yang mendapatkan bantuan melalui program pengembangan kecamatan, terdapat persentase keluarga miskin 33% maka : f(33) = -2.087 + (1.526 × 0.33) = -1.583


80

dan nilai peluang untuk terjadinya keberhasilan pengentasan kemiskinan melalui penyediaan sarana sosial dasar adalah: 1 P1 =

= 0.830 1–e

– (-1.583)

Hal ini berarti Kecamatan STM Hulu dengan tingkat kemiskinan 33% mempunyai peluang kemungkinan berhasil sebesar 83,0% dan memberikan dampak positif dalam pengentasan kemiskinan, sedangkan 17,0% kemungkinan tidak berhasil karena pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan penyediaan sarana sosial dasar. Dalam regresi logistik (Pambudhi, 2003) ada ketentuan bahwa kalau peluangnya lebih besar dari 50% maka eventnya terjadi (dalam penelitian ini event adalah berhasilnya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan sarana sosial dasar) dan kalau lebih kecil dari 50% eventnya tidak terjadi.

Berdasarkan hasil yang

diperoleh dapat diduga bahwa penyediaan sarana sosial dasar yang dilaksanakan pada 4 desa di Kecamatan STM Hulu tersebut akan berhasil. Penyediaan sarana sosial dasar yang dikembangkan di Kecamatan STM Hulu antara lain pembangunan jambur, pembangunan pagar jambur, kamar mandi, WC dan tempat cuci umum, jembatan, serta tembok penahan tanah. Dilihat dari sarana dasar yang dibangun melalui program PPK seperti pembangunan jambur dapat mengurangi beban masyarakat pada saat melangsungkan pesta, demikian juga dengan pembangunan sarana lainnya dapat mengurangi biaya hidup yang harus dikeluarkan masyarakat, dengan demikian biaya yang seharusnya dikeluarkan apabila sarana tersebut tidak ada, dapat ditabung atau dialihkan untuk pembiayaan kegiatan lain yang bersifat ekonomis.


81

Sesuai dengan indikator yang terkait dengan MDGs (Millenium Development Goals) dalam program pengentasan kemiskinan antara lain (a) rendahnya akses terhadap air bersih, khususnya di antara penduduk miskin di daerah pedesaan, dan (b) akses terhadap sanitasi, dimana sekitar 80% penduduk miskin di pedesaan dan 59% penduduk miskin di perkotaan tidak memiliki akses terhadap tangki septik, sementara itu hanya kurang dari satu persen dari seluruh penduduk Indonesia yang terlayani oleh saluran pembuangan kotoran berpipa. Dengan adanya penyediaan sarana sosial dasar seperti kamar mandi dan sarana air bersih melalui PPK dapat berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinnan.

b. Dampak Penyediaan Sarana Ekonomi terhadap Pengentasan Kemiskinan Penyediaan sarana sosial dasar melalui program pengembangan kecamatan memberikan pengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan STM Hulu. Nilai β pada variabel penyediaan sarana ekonomi dan constant berturut-turut menyatakan nilai koefisien β1 dan nilai β0 pada model persamaan. Dengan demikian maka persamaan yang diperoleh untuk f(X) adalah : f(X) = β0 + β1X2 f(X) = -2.087 + 1.477 X2 Jika pada 4 desa di Kecamatan STM Hulu yang mendapatkan bantuan melalui program pengembangan kecamatan, terdapat persentase keluarga miskin 33% maka : f(33) = -2.087 + (1.477 × 0.33) = -1.599


82

dan nilai peluang untuk terjadinya keberhasilan pengentasan kemiskinan melalui penyediaan sarana ekonomi adalah: 1 P1 =

= 0.814 1 – e – (-1.599)

Hal ini berarti Kecamatan STM Hulu dengan tingkat kemiskinan 33% mempunyai peluang kemungkinan berhasil sebesar 81,4% dan memberikan dampak positif dalam pengentasan kemiskinan, sedangkan 18,6% kemungkinan tidak berhasil karena pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan penyediaan sarana ekonomi. Dalam regresi logistik (Pambudhi, 2003) bila peluangnya lebih besar dari 50% maka event terjadi atau berhasilnya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan sarana ekonomi yang dilaksanakan pada 4 desa di Kecamatan STM Hulu tersebut akan berhasil. Sarana ekonomi yang dikembangkan melalui program PPK di Kecamatan STM Hulu umumnya pada sektor perbankan melalui kegiatan simpan pinjam, dimana masyarakat diberikan kesempatan mendapatkan pinjaman modal usaha dengan bunga rendah, tanpa agunan serta sistem pengembalian yang tidak memberatkan masyarakat. Sesuai dengan pendapat Sahdan (2004) bahwa salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi, hal ini herupakan hasil analisis kemiskinan dan faktor-faktor penentunya di Indonesia. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus

memperhatikan tiga ciri utama

kemiskinan di Indonesia, yaitu: kerentanan, sifat multi-dimensi dan keragaman antar


83

daerah, dengan kata lain, strategi pengentasan kemiskinan yang efektif bagi Indonesia terdiri dari tiga komponen tersebut c. Dampak Penyediaan Lapangan Kerja terhadap Pengentasan Kemiskinan Penyediaan lapangan kerja melalui program pengembangan kecamatan memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan STM Hulu. Nilai β pada variabel penyediaan lapangan kerja dan constant berturut-turut menyatakan nilai koefisien β1 dan nilai β0 pada model persamaan. Dengan demikian maka persamaan yang diperoleh untuk f(X) adalah : f(X) = β0 + β1X3 f(X) = -2.087 + 2.643 X3 Jika pada 4 desa di Kecamatan STM Hulu yang mendapatkan bantuan melalui program pengembangan kecamatan, terdapat persentase keluarga miskin 33% maka : f(33) = -2.087 + (2.643 × 0.33) = -1.215 dan nilai peluang untuk terjadinya keberhasilan pengentasan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja adalah: 1 P1 =

= 0.771 1–e

– (-1.215)

Hal ini berarti Kecamatan STM Hulu dengan tingkat kemiskinan 33% mempunyai peluang kemungkinan untuk berhasil sebesar 77,1% dan berdampak positif dalam pengentasan kemiskinan, sedangkan 22,9% kemungkinan tidak berhasil karena pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan penyediaan lapangan


84

kerja. Dalam regresi logistik (Pambudhi, 2003) bila peluangnya lebih besar dari 50% maka event terjadi atau berhasilnya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja yang dilaksanakan pada 4 desa di Kecamatan STM Hulu tersebut akan berhasil. Jenis lapangan kerja yang diupayakan melalui program PPK adalah dengan melibatkan masyarakat masyarakat sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan kegiatan fisik seperti perkerasan jalan, pembangunan jambur pembuatan irigasi serta kegiatan fisik lainnya. Semakin banyak jenis kegiatan fisik yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, maka semakin besar pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan, karena semakin banyak tenaga kerja yang dapat ditampung dalam kegiatan tersebut. Sesuai dengan konsep penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang tertuang dalam Keppres 124 Tahun 2001 jo. No.8 Tahun 2002 yang secara khusus menyelenggarakan upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang dilakukan oleh forum yang bertujuan meningkatkan pendapatan rakyat miskin dan menurunkan populasi penduduk miskin secara signifikan. Salah satu strategi penanggulangan kemiskinan adalah peningkatan produktivitas melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah, karena dengan pemberdayaan usaha kecil dan menengah tersebut dapat membuka lapangan kerja baru bagi penduduk yang membutuhkannya, terutama usaha yang bersifat padat karya.


85

Tabel 4.39. Hasil Uji Regresi Logistic Kecamatan STM Hulu Variabel

Koeffisien

Odds Ratio

Keterangan Variabel

Sarana Sosial Dasar

1,526

4,600

Signifikan

Sarana Ekonomi

1,477

4,380

Signifikan

Lapangan Kerja

2,643

14,055

Signifikan

-2,807 Konstanta Sumber: Penelitian Lapangan, 2007.

0,060

-

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai odds ratio untuk variabel sarana sosial dasar sebesar 4,600 artinya kemungkinan keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan adanya program penyediaan sarana sosial dasar sebesar 4 sampai 5 kali lebih besar dibandingkan tanpa adanya program penyediaan sarana sosial dasar. Demikian juga dengan variabel penyediaan sarana ekonomi mempunyai kemungkinan sebesar 4 kali berhasil mengentaskan kemiskinan, serta variabel lapangan kerja mempunyai kemungkinan sebesar 14 kali berhasil mengentaskan kemiskinan dibandingkan tanpa adanya program penyediaan lapangan kerja di Kecamatan STM Hulu. 4.7.2. Kecamatan Pantai Labu Berdasarkan hasil estimasi pengaruh penyediaan sarana sosial dasar, sarana ekonomi, dan lapangan kerja terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Pantai Labu (Tabel 4.25), maka diperoleh basil uji statistik sebagai berikut: 1. Uji Seluruh Model (Overall Model Fit) Hasil uji model menggunakan maximum Likelihood diperoleh parameter yang menunjukkan peningkatan kemampuan memaksimumkan program pengembangan kecamatan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Pantai Labu. Hal ini


86

ditunjukkan penurunan nilai -2 Log Likelihood pada awal (block-0 = beginning block) sebesar 135,489 menjadi 40,646 pada block-1.

Penurunan nilai ini

menunjukkan model regresi yang lebih baik. Penurunan nilai ini menunjukkan model regresi logistik yang lebih baik, artinya terdapat kesesuaian atau kecermatan regresi logistik yang menunjukkan persentase kebenaran pendugaan atau dengan kata lain terdapat kemiripan sangat tinggi antara hasil dugaan dengan nilai pengamatan. 2. Uji Wald Uji Wald digunakan untuk menguji apakah intercept signifikan terhadap model. Hasil uji statistik menunjukkan adanya signifikan nilai intercept, Hal ini ditunjukkan peningkatan nilai Wald pada uji awal (block-0 = beginning block) sebesar 0,367 menjadi 21,355 pada uji block-1. Peningkatan nilai ini menunjukkan probability (kemungkinan) peningkatan pendapatan penduduk miskin sebagai indikator tingkat kemiskinan semakin besar dengan adanya variabel sarana sosial dasar, sarana ekonomi, dan lapangan kerja. a. Dampak Penyediaan Sarana Sosial Dasar terhadap Pengentasan Kemiskinan Penyediaan sarana sosial dasar melalui program pengembangan kecamatan memberikan damapak positif terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Pantai Labu. Nilai β pada variabel penyediaan sarana sosial dasar dan constant berturutturut menyatakan nilai koefisien β1 dan nilai β0 pada model persamaan. Dengan demikian maka persamaan yang diperoleh untuk f(X) adalah : f(X) = β0 + β1X1


87

f(X) = -3.155 + 1.990 X1 Jika pada 9 desa di Kecamatan Pantai Labu yang mendapatkan bantuan melalui program pengembangan kecamatan, terdapat persentase keluarga miskin 27,6% maka : f(27,6) = -3.166 + (1.990 × 0.276) = -2.617 dan nilai peluang untuk terjadinya keberhasilan pengentasan kemiskinan melalui penyediaan sarana sosial dasar adalah: 1 P1 =

= 0.932 1–e

– (-2.617)

Hal ini berarti Kecamatan Pantai Labu dengan tingkat kemiskinan 27,6% mempunyai peluang kemungkinan untuk berhasil sebesar 93,2% dan berdampak pisitif dalam pengentasan kemiskinan, sedangkan 6,8% kemungkinan tidak berhasil karena pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan penyediaan sarana sosial dasar. Dalam regresi logistik (Pambudhi, 2003) kalau peluangnya lebih besar dari 50% maka eventnya terjadi (dalam penelitian ini event adalah berhasilnya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan sarana sosial dasar) dan kalau lebih kecil dari 50% eventnya tidak terjadi. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat diduga bahwa penyediaan sarana sosial dasar yang dilaksanakan pada 9 desa di Kecamatan Pantai Labu tersebut akan berhasil. Penyediaan sarana sosial dasar yang dikembangkan di Kecamatan Pantai Labu relatif kecil dibandingkan sarana ekonomi, karena pada sebagian besar desa yang mendapatkan bantuan dana dari Program Pengembangan Kecamatan dialokasikan


88

untuk kegiatan simpan pinjam. Jenis kegiatan fisik untuk penyediaan sarana sosial dasar yang dilakukan hanya sebatas perbuatan pagar jambur Sesuai dengan Atmawikarta (2007) dimensi akses terhadap infrastruktur dasar merupakan salah satu indikator kemiskinan dari segi non-pendapatan, dan hal ini adalah masalah yang lebih serius dibandingkan dari kemiskinan dari segi pendapatan. Mengacu kepada pendapat Atmawikarta tersebut kontribusi penyediaan sarana-sarana sosial dasar terutama di daerah kantong-kantong kemiskinan merupakan upaya yang secara signifikan dapat menurunkan angka kemiskinan.

b. Dampak Penyediaan Sarana Ekonomi terhadap Pengentasan Kemiskinan Penyediaan sarana sosial dasar melalui program pengembangan kecamatan memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Pantai Labu. Nilai β pada variabel penyediaan sarana ekonomi dan constant berturut-turut menyatakan nilai koefisien β1 dan nilai β0 pada model persamaan. Dengan demikian maka persamaan yang diperoleh untuk f(X) adalah : f(X) = β0 + β1X2 f(X) = -3.151 + 2.653 X2 Jika pada 9 desa di Kecamatan Pantai Labu yang mendapatkan bantuan melalui program pengembangan kecamatan, terdapat persentase keluarga miskin 27,6% maka : f(26,7) = -3.151 + (2.653 × 0.276) = -2.434


89

dan nilai peluang untuk terjadinya keberhasilan pengentasan kemiskinan melalui penyediaan sarana ekonomi adalah: 1 P1 =

= 0.919 1–e

– (-2.424)

Hal ini berarti Kecamatan Pantai Labu dengan tingkat kemiskinan 27,6% mempunyai peluang kemungkinan untuk berhasil sebesar 91,9% dan berdampak positif dalam pengentasan kemiskinan, sedangkan 8,1% kemungkinan tidak berhasil karena pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan penyediaan sarana ekonomi. Dalam regresi logistik (Pambudhi, 2003) bila peluangnya lebih besar dari 50% maka event terjadi atau berhasilnya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan sarana ekonomi yang dilaksanakan pada 9 desa di Kecamatan Pantai Labu tersebut akan berhasil. Sarana ekonomi yang dikembangkan melalui program PPK di Kecamatan Pantai Labu umumnya pada sektor perbankan melalui kegiatan simpan pinjam, dimana masyarakat

diberikan kesempatan mendapatkan pinjaman modal usaha

dengan bunga rendah, tanpa agunan serta sistem pengembalian yang tidak memberatkan masyarakat. Sesuai dengan pendapat Sahdan (2004) bahwa membuat pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi rakyat miskin tetap menjadi landasan bagi pengentasan kemiskinan. Langkah-langkah pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi adalah (a) membuat pertumbuhan bermanfaat bagi rakyat miskin, merupakan kunci bagi upaya untuk mengkaitkan masyarakat miskin dengan proses pertumbuhan baik dalam konteks pedesaan-perkotaan ataupun dalam berbagai


90

pengelompokan berdasarkan daerah dan pulau. Hal ini sangat mendasar dalam menangani aspek perbedaan antar daerah, (b) dalam menangani ciri kerentanan kemiskinan yang berkaitan dengan padatnya konsentrasi distribusi pendapatan di Indonesia, apapun yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat akan dapat dengan cepat mengurangi angka kemiskinan serta kerentanan kemiskinan c. Dampak Penyediaan Lapangan Kerja terhadap Pengentasan Kemiskinan Penyediaan lapangan kerja melalui program pengembangan kecamatan memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Pantai Labu. Nilai β pada variabel penyediaan lapangan kerja dan constant berturut-turut menyatakan nilai koefisien β1 dan nilai β0 pada model persamaan. Dengan demikian maka persamaan yang diperoleh untuk f(X) adalah : f(X) = β0 + β1X3 f f(X) = -3.151 + 3.194 X3 Jika pada 9 desa di Kecamatan Pantai Labu yang mendapatkan bantuan melalui program pengembangan kecamatan, terdapat persentase keluarga miskin 27,6% maka : f(26,7) = -3.151 + (3.194 × 0.276) = -2.284 dan nilai peluang untuk terjadinya keberhasilan pengentasan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja adalah: 1 P1 =

= 0.908 1 – e – (-2.284)


91

Hal ini berarti Kecamatan Pantai Labu dengan tingkat kemiskinan 27,6% mempunyai peluang kemungkinan untuk berhasil sebesar 90,8% dan berdampak positif dalam pengentasan kemiskinan, sedangkan 9,2% kemungkinan tidak berhasil karena pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan penyediaan lapangan kerja. Dalam regresi logistik (Pambudhi, 2003) bila peluangnya lebih besar dari 50% maka event terjadi atau berhasilnya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja yang dilaksanakan pada 4 desa di Kecamatan STM Hulu tersebut akan berhasil. Jenis lapangan kerja yang diupayakan melalui program PPK adalah dengan mengembangkan pengelolaan lembaga keuangan dalam skala kecil oleh masyarakat dan untuk masyarakat dalam kegiatan simpan pinjam. Terbukanya lapangan kerja tidak hanya terbatas pada kegiatan simpan pinjam itu sendiri, namun lapangan kerja juga terbuka dengan tersedianya modal untuk membuka usaha baru maupun mengembangkan lembaga usaha kecil menjadi lebih besar dan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Sesuai dengan fokus penanggulangan kemskinan yang dikembangkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tahun 2006 ditujukan kepada penduduk yang berusia antara 15-55 tahun, yaitu usia sedang tidak produktif (usia kerja tetapi tidak mendapat pekerjaan, menganggur), program yang dilaksanakan bersifat investasi ekonomi, kelompok inilah yang seharusnya menjadi sasaran utama penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan pengelompokan tersebut maka program penanggulangan kemiskinan harus difokuskan kepada penanganan penduduk miskin dalam usia produktif melalui peningkatan kesempatan kerja/berusaha, peningkatan


92

kapasitas/pendapatan dan untuk selanjutnya mampu mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan sosial secara mandiri dan berkelanjutan.

Tabel 4.40. Hasil Uji Regresi Logistic Kecamatan Pantai Labu Koeffisien Variabel 1,990 Sarana Sosial Dasar 2,653 Sarana Ekonomi 3,194 Lapangan Kerja -3,151 Konstanta Sumber: Penelitian Lapangan, 2007.

Odds Ratio 7,315 14,191 24,394 0,043

Keterangan Variabel Signifikan Signifikan Signifikan -

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai odds ratio untuk variabel sarana sosial dasar sebesar 7,315 artinya kemungkinan keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan adanya program penyediaan sarana sosial dasar sebesar 7 kali lebih besar dibandingkan tanpa adanya program penyediaan sarana sosial dasar. Demikian juga dengan variabel penyediaan sarana ekonomi mempunyai kemungkinan sebesar 14 kali berhasil mengentaskan kemiskinan, serta variabel lapangan kerja mempunyai kemungkinan sebesar 24 kali berhasil mengentaskan kemiskinan dibandingkan tanpa adanya program penyediaan lapangan kerja di Kecamatan Pantai Labu.


BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan. 1. Penyediaan sarana sosial dasar melalui program pengembangan kecamatan berdampak positif

terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan STM

Hulu (p=0,041 dengan OR=4,600) dan Kecamatan Pantai Labu (p=0,020 dengan OR=7,315). 2. Penyediaan sarana ekonomi melalui program pengembangan kecamatan berdampak positif terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan STM Hulu (p=0,034 dengan OR=4,380) dan Kecamatan Pantai Labu (p=0,002 dengan OR=14,191). 3. Penyediaan lapangan kerja melalui program pengembangan kecamatan berdampak positif terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan STM Hulu (p=0,000 dengan OR=14,055) dan Kecamatan Pantai Labu (p=0,000 dengan OR=24,394). 5.2. Saran Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dapat dibuat beberapa saran sebagai berikut. 1. Perlu peningkatan penyediaan sarana sosial dasar melalui program pengembangan kecamatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan 93 James Erik Siagian: Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Kecamatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Deli Serdang, 2007. USU e-Repository © 2008

94

pendapatan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan STM Hulu dan Kecamatan Pantai Labu. 2. Perlu

peningkatan

penyediaan

sarana

ekonomi

melalui

program

pengembangan kecamatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pendapatan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan STM Hulu dan Kecamatan Pantai Labu. 3. Perlu

peningkatan

penyediaan

sarana

ekonomi

melalui

program

pengembangan kecamatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pendapatan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan STM Hulu dan Kecamatan Pantai Labu.


DAFTAR PUSTAKA

Atmawikarta, S, 2007, Pemberdayaan untuk Tekan Kemiskinan, makalah pada Musyawarah Rencana Pembangunan Propinsi Tahun 2007 dengan Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Direktorat Kesehatan Bappenas, Jakarta. Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2006, Kecamatan Pantai Labu dalam Angka, Lubuk Pakam. Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2006, Kecamatan STM Hilir dalam Angka, Lubuk Pakam. Bappenas, 2004. Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, Jakarta. BPS, 2004. Monitoring dan Kajian terhadap Program Kemiskinan di Indonesia, Jakarta. Chambers, R, 1988. Pembangunan Desa; Mulai Dari Belakang” LP3ES, Jakarta. Ditjen PMD Depdagri, 2006. Sejarah Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia, www.tkpkri.org ___________, 2007. Pedoman Nasional Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), www.ppk.or.id Fajar, 2006. Peran Prasarana Transportasi Jalan dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Perdesaan di Kecamatan Abuki, Arsitektur-Institut Teknologi Bandung, Bandung. Hasan, F, 2006, Penanggulangan Kemiskinan, Lokakarya aplikasi manual tentang penanggulangan kemiskinan bersasaran” (A Manual for Evaluating Targeted Poverty Alleviation Programmes), Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), www.ict4pr.org Hureirah, A, 2005, Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAS-LSM Mata Air (Masyarakat Cinta Tanah Air), Bandung.


Indroyono, P, 2003. Quo Vadis, PPK (Program Pengembangan Kecamatan), Wanagama, Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP-UGM), Yogyakarta. Kasryno, F, 1994 Prospek Pengembangan Ekonomi Pedesaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK), Jakarta. KM-PPK, 2007, Laporan Konsultan Manajemen (KM) Program Pengembangan Kecamatan, Jakarta. Lubis, Z, 2006. Penanggulangan Kemiskinan, Waspada Online, Medan. Nachrowi, DN dan Hardius Usman, 2002. Penggunaan Teknik Ekonometri, (Pendekatan Populer dan Praktis dilengkapi Teknik Analisis dan Pengolahan Data dengan Menggunakan paket Program SPSS), edisis revisi, Penerbit ; PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. Nazir, M. 1998. Metodologi Penelitian Pembangunan Desa. Penerbit Bina Aksara, Jakarta. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Jakarta. Pambudhi, F, 2005. Pendugaan Menang Kalah, Center for Social Forestry – CSF, Vol. 6 No. 3 Juli – September 2005, UPT. Perhutanan Sosial – CSF Universitas Mulawarman, Samarinda. Sahdan, G, 2004. Kemiskinan Desa, Menanggulangi Kemiskinan Desa, Jurusan Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”, Yogyakarta. Steer, AD, 2006. Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, Ikhtisar, Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Kawasan Asia Timur dan Pasifik, Penerbit ; Gradasi Aksara, Jakarta. Stepanek, JF, 1985. Kemiskinan, Pemerintah Memaparkan Program Penanggulangan Kemiskinan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia, Jakarta. Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan, 2005. Penjelasan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Modul I – IX, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.


Lampiran-2

Frequency Table Kecamatan STM Hulu

KMISKIN

Valid

miskin tidak miskin Total

Frequency 30 61 91

Percent 33.0 67.0 100.0

Valid Percent 33.0 67.0 100.0

Cumulative Percent 33.0 100.0

SARDAS

Valid

tidak berhasil berhasil Total

Frequency 26 65 91

Percent 28.6 71.4 100.0



EKONOMI

Valid


Frequency 26 65 91

Percent 28.6 71.4 100.0



LAPKERJA

Valid


Frequency 30 61 91

Percent 33.0 67.0 100.0




Frequency Table Kecamatan Pantai Labu

KMISKIN

Valid

0 1 Total

Frequency 27 71 98

Percent 27.6 72.4 100.0



SARDAS

Valid

0 1 Total

Frequency 25 73 98

Percent 25.5 74.5 100.0



EKONOMI

Valid

0 1 Total

Frequency 28 70 98

Percent 28.6 71.4 100.0



LAPKERJA

Valid

0 1 Total

Frequency 37 61 98

Percent 37.8 62.2 100.0




Lampiran-3

Logistic Regression Kecamatan STM Hulu Block 0: Beginning Block Iteration Historya,b,c

Iteration Step 1 0 2 3

-2 Log likelihood 115.394 115.378 115.378

Coefficien ts Constant .681 .710 .710

a. Constant is included in the model. b. Initial -2 Log Likelihood: 115.378 c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than .001.

Classification Tablea,b Predicted

Step 0

Observed KMISKIN

miskin tidak miskin

KMISKIN miskin tidak miskin 0 30 0 61

Overall Percentage

Percentage Correct .0 100.0 67.0

a. Constant is included in the model. b. The cut value is .500

Variables in the Equation Step 0

Constant

B .710

S.E. .223

Wald 10.128

df

Sig. .001

1

Exp(B) 2.033

Variables not in the Equation Step 0

Variables

Overall Statistics

SARDAS EKONOMI LAPKERJA

Score 31.825 17.310 44.799 50.387

df 1 1 1 3

Sig. .000 .000 .000 .000


Block 1: Method = Enter Iteration Historya,b,c,d

-2 Log likelihood 65.328 60.615 60.268 60.264

Iteration Step 1 1 2 3 4

Constant -1.831 -2.537 -2.780 -2.807

Coefficients SARDAS EKONOMI .927 .755 1.369 1.255 1.511 1.453 1.526 1.477

LAPKERJA 1.955 2.449 2.622 2.643

a. Method: Enter b. Constant is included in the model. c. Initial -2 Log Likelihood: 115.378 d. Estimation terminated at iteration number 4 because log-likelihood decreased by less than .010 percent. Omnibus Tests of Model Coefficients

Step 1

Step Block Model

Chi-square 55.114 55.114 55.114

df 3 3 3

Sig. .000 .000 .000

Model Summary

Step 1

-2 Log likelihood 60.264

Cox & Snell R Square .454

Nagelkerke R Square .632

Hosmer and Lemeshow Test Step 1

Chi-square 1.003

df 3

Sig. .800

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

Step 1

1 2 3 4 5

KMISKIN = miskin Observed Expected 11 10.374 8 7.908 6 6.800 2 2.267 3 2.652

KMISKIN = tidak miskin Observed Expected 0 .626 2 2.092 5 4.200 9 8.733 45 45.348

Total 11 10 11 11 48


Classification Tablea Predicted

Step 1

Observed KMISKIN

miskin tidak miskin

KMISKIN miskin tidak miskin 23 7 5 56

Overall Percentage

Percentage Correct 76.7 91.8 86.8

a. The cut value is .500 Variables in the Equation

Step a 1

SARDAS EKONOMI LAPKERJA Constant

B 1.526 1.477 2.643 -2.807

S.E. .746 .698 .720 .757

Wald 4.190 4.480 13.491 13.732

df 1 1 1 1

Sig. .041 .034 .000 .000

Exp(B) 4.600 4.380 14.055 .060

a. Variable(s) entered on step 1: SARDAS, EKONOMI, LAPKERJA.


Logistic Regression Kecamatan Pantai Labu

Block 0: Beginning Block Iteration Historya,b,c

-2 Log likelihood 115.472 115.378 115.378

Iteration Step 1 0 2 3

Coefficien ts Constant .898 .966 .967

a. Constant is included in the model. b. Initial -2 Log Likelihood: 115.378 c. Estimation terminated at iteration number 3 because log-likelihood decreased by less than .010 percent. Classification Tablea,b Predicted KMISKIN Observed KMISKIN

Step 0

0 0 1

1 0 0

27 71

Overall Percentage

Percentage Correct .0 100.0 72.4

a. Constant is included in the model. b. The cut value is .500

Variables in the Equation Step 0

Constant

B .967

S.E. .226

Wald 18.286

df

Sig. .000

1

Exp(B) 2.630

Variables not in the Equation

Step 0

Variables

Overall Statistics

SARDAS EKONOMI LAPKERJA

Score 39.468 51.122 47.688 66.153

df 1 1 1 3

Sig. .000 .000 .000 .000


Block 1: Method = Enter Iteration Historya,b,c,d

-2 Log likelihood 53.959 42.814 40.204 39.873 39.865 39.865

Iteration Step 1 1 2 3 4 5 6

Constant -1.725 -2.456 -2.904 -3.111 -3.150 -3.151

Coefficients SARDAS EKONOMI .978 1.515 1.485 2.072 1.807 2.443 1.959 2.619 1.989 2.652 1.990 2.653

LAPKERJA 1.306 2.137 2.785 3.124 3.192 3.194

a. Method: Enter b. Constant is included in the model. c. Initial -2 Log Likelihood: 115.378 d. Estimation terminated at iteration number 6 because log-likelihood decreased by less than .010 percent.

Omnibus Tests of Model Coefficients

Step 1

Step Block Model

Chi-square 75.513 75.513 75.513

df 3 3 3

Sig. .000 .000 .000

Model Summary

Step 1

-2 Log likelihood 39.865

Cox & Snell R Square .537

Nagelkerke R Square .776

Hosmer and Lemeshow Test Step 1

Chi-square 2.141

df 3

Sig. .544

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

Step 1

1 2 3 4 5

KMISKIN = 0 Observed Expected 16 15.343 7 7.819 3 2.816 0 .537 1 .485

KMISKIN = 1 Observed Expected 0 .657 4 3.181 9 9.184 6 5.463 52 52.515

Total 16 11 12 6 53


Classification Tablea Predicted KMISKIN Step 1

Observed KMISKIN

0 0 1

1 23 4

4 67

Overall Percentage

Percentage Correct 85.2 94.4 91.8

a. The cut value is .500 Variables in the Equation Step a 1

SARDAS EKONOMI LAPKERJA Constant

B 1.990 2.653 3.194 -3.151

S.E. .857 .837 .964 .852

Wald 5.397 10.043 10.987 13.690

df 1 1 1 1

Sig. .020 .002 .001 .000

Exp(B) 7.315 14.191 24.394 .043

a. Variable(s) entered on step 1: SARDAS, EKONOMI, LAPKERJA.


SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007

Recommend Documents