ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
Oleh : DWI AFNI MAILENI 087005051
FAKULTAS HUKUM PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAKSI ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
Oleh : DWI AFNI MAILENI 087005051 Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman disusun sebagai upaya pemenuhan kewajiban internasional Indonesia, dan bertujuan untuk menciptakan serta meningkatkan minat perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru. Namun, hingga saat ini masih terdapat beberapa ketentuan yang tidak diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Hal ini menciptakan peluang terjadinya multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses untuk mendapatkan hak perlindungan terhadap varietas tanaman menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, bagaimana perlindungan hukum yang didapat para pemegang hak perlindungan varietas tanaman jika terjadi pelanggaran, apakah ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak pemulia (Breeder’s Rights) dan hak petani (Farmer’s Rights) Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian yang dilakukan menemukan bahwa proses untuk mendapatkan hak perlindungan terhadap varietas tanaman menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, maka berkas permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas tanaman dimana diajukan oleh pemulia, orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia, ahli waris dan konsultan PVT. Untuk permohonan hak PVT yang diajukan oleh pihak pemohon yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia harus diwakilkan melalui konsultan PVT di Indonesia selaku kuasa. Selain permohonan biasa, dapat juga dilakukan permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas. Bagi para pemilik atau pemegang hak PVT akan mendapatkan perlindungan hukum yang mengakibatkan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak yang mereka miliki maka para pemilik atau pemegang hak PVT tersebut dapat menuntut melalui jalur hukum pihak yang melakukan pelanggaran. Perlindungan hukum yang diberikand apat
Universitas Sumatera Utara
diperoleh melalui gugatan perdata, dimana jika suatu hak perlindungan terhadap varietas tanaman diberikan kepada orang atau badan hukum selain orang atau badan hukum yang seharusnya berhak atas hak PVT tersebut, maka orang atau badan hukum yang berhak tersebut dapat menuntut ke Pengadilan Negeri. Pemegang hak PVT atau pemegang lisensi atau pemegang lisensi wajib berhak menuntut ganti rugi melalui Pengadilan Negeri kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan penyalahgunaan hak perlindungan terhadap varietas tanaman yang tidak dimilikinya. Tuntutan ganti rugi yang diajukan dapat diterima apabila terbukti bahwa varietas yang digunakan adalah varietas yang telah mendapatkan perlindungan terhadap varietas tanaman (hak PVT). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pemulia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, tidak ada perlindungan hak ekonomi bagi pemulia. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman masih sangat terbatas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak petani (farmer’s rights) dan belum memberikan perlindungan hukum terhadap praktikpraktik tradisional petani. Penulis menyarankan agar Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman direvisi dengan memasukkan ketentuan-ketentuan yang belum terdapat sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada pemulia dan petani. Kata kunci : -
Pemulia Petani Varietas Tanaman
Universitas Sumatera Utara
HALAMAN PENGESAHAN Judul Tesis
: ASPEKHUKUM PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG VARIETAS TANAMAN
Nama
: DWI AFNI MAILENI
NIM
: 087005051
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Menyetujui, Komisi Pembimbing
Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum. Ketua
Prof. Dr. Suhaidi, SH.MH Anggota
Syafruddin S. Hasibuan, SH,MH. Anggota
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum USU
Prof.Dr.Bismar Nasution, S.H.,M.H.
Prof.Dr.Runtung Sitepu, SH.M.Hum.
Universitas Sumatera Utara
FTAR ISI
Halaman INTISARI ....................................................................................................... i ABSTRACT ....................................................................................................
iii
KATA PENGANTAR....................................................................................
v
DAFTAR ISI...................................................................................................
vii
BAB I
: PENDAHULUAN .....................................................................
1
A. Latar Belakang ......................................................................
1
B. Perumusan Masalah ..............................................................
10
C. Tujuan Penelitian ..................................................................
10
D. Manfaat Penelitian ................................................................
11
E. Keaslian Penelitian................................................................
11
F. Kerangka Teori dan Landasan Konsepsi...............................
12
1. Kerangka Teori ..............................................................
12
2. Landasan Konsepsi ........................................................
24
G. Metode Penelitian .................................................................
27
: PENEMUAN VARIETAS TANAMAN SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ...............................................
33
BAB II
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Penemuan Varietas Tanaman...............................................................................
33
B. Hak Eksklusif Dalam Perlindungan Varietas Tanaman.......
44
C. Sifat Kebendaan Pada Perlindungan Varietas Tanaman......
47
D. Hukum Dasar Perlindungan Varietas Tanaman...................
49
Universitas Sumatera Utara
E. Proses Pendaftarn Hak Perlindungan Varietas Tanaman.....
54
1. Subjek Hukum Yang Dapat Melakukan Proses Pendaftaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman ........
54
2. Instansi Yang Berwenang Mengelola Pendaftaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman....................................
59
3. Syarat-Syarat Pendaftaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman.........................................................................
61
4. Prosedur Pendaftaran Hak Pendaftaran Varietas Tanaman.........................................................................
68
BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN ................
76
A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran hukum Atas Hak Perlindungan Tanaman ................................................................................
76
B. Penyelesaian Sengketa atau Pelanggaran Hukum Atas Hak Perlindungan Tanaman ............................................................
85
C. Pembatalan dan Pencabutan Hak Perlindungan Varietas Tanaman ................................................................................
89
D. Jangka Waktu Perlindungan Varietas Tanaman ......................
91
BAB IV : FUNGSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEMULIA (BREDER’S RIGHTS) DAN HAK PETANI (FARMER’S RIGHTS) DI DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN .........................
94
A. Hak Pemulia (Breder’s Rights) Atas Varietas Tanaman Hasil Temuannya di Indonesia Sebelum dan Saat Berlakunya UU PVT ..................................................................................
94
Universitas Sumatera Utara
B. Perlindungan hukum Terhadap Hak Pemulia (Breeder’s Rights) di Indonesia Dalam Perspektif UU PVT ...................
99
C. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Petani (Famer’s Rights) Dalam Perspektif UUPT ........................................................
106
D. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemulia dan Petani di Masa Mendatang .....................................................................
109
1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemulia (Breeder’s Rights) Sebagai Upaya Meningkatkan Kegiatan Pemuliaan di Masa Mendatang.........................................
109
2. Perlindungan Terhadap Hak Petani (Farmer’s Rights) Sebagai Upaya Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap
BAB V
Praktik-Praktik Petani di Masa Mendatang ......................
113
: KESIMPULAN DAN SARAN...................................................
122
A. Kesimpulan .............................................................................
122
B. Saran........................................................................................
124
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
Universitas Sumatera Utara
