ANALISIS HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YANG MEMUTUSKAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH TIDAK BERKEKUATAN HUKUM (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI NO. 52/PDT.G/2008/PA-TTD JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SUMATERA UTARA NO. 145/PDT.G/2008 /PTA-MDN)
TESIS
OLEH
CATUR MUHAMMAD SARJONO 097011059/M.Kn
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011
Universitas Sumatera Utara
ANALISIS HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YANG MEMUTUSKAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH TIDAK BERKEKUATAN HUKUM (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI NO. 52/PDT.G/2008/PA-TTD JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SUMATERA UTARA NO. 145/PDT.G/2008 /PTA-MDN)
TESIS
Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh CATUR MUHAMMAD SARJONO 097011059/M.Kn
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011
Universitas Sumatera Utara
Judul Tesis
: ANALISIS HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YANG MEMUTUSKAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH TIDAK BERKEKUATAN HUKUM (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI NO. 52/PDT.G/2008/PA-TTD JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SUMATERA UTARA NO. 145/PDT.G/2008 /PTAMDN) : Catur Muhammad Sarjono : 097011059 : Kenotariatan
Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi
Menyetujui Komisi Pembimbing
(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)
Pembimbing
(Prof. Dr. H. M. Hasballah Thaib, MA, PhD)
Pembimbing
(Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH MHum)
Ketua Program Studi,
(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)
Dekan,
(Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)
Tanggal lulus : 19 Agustus 2011
Universitas Sumatera Utara
Telah diuji pada Tanggal : 19 Agustus 2011
PANITIA PENGUJI TESIS Ketua
:
Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN
Anggota
:
1. Prof. Dr. H. M. Hasballah Thaib, MA, PhD 2. Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH MHum 3. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum 4. Dr. Idha Aprilyana, SH, MHum
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK
Salah satu tugas dan wewenang dari Pengadilan Agama sesuai UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memutus perkara antara orang-orang yang beragama Islam mengenai masalah kewarisan. Bidang kewarisan ini meliputi penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian dari masingmasing pihak dan melaksanakan pembagian tersebut. Jika terjadi perselisihan, persengketaan mengenai harta peninggalan, harta warisan atau harta warisan yang dikuasai orang lain yang bukan haknya, ahli waris dapat dan berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Pembatalan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa waris dapat dikarenakan cacat administrasi dalam penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah maupun untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Amar putusan Pengadilan Agama yang menyatakan sertipikat hak milik atas tanah tidak berkekuatan hukum, secara administasi harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dengan mengeluarkan surat keputusan pembatalan surat keputusan pemberian hak atas tanah yang serta merta membatalkan sertipikat hak atas tanah. Namun kenyataannya, Badan Pertanahan Nasional menolak membatalkan sertipikat hak milik atas tanah atas dasar putusan Pengadilan Agama. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pembatalan hak atas tanah atas dasar putusan Pengadilan Agama. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan terutama untuk mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembatalan hak atas tanah. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan dan analisisnya dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa persoalan pembatalan hak atas tanah yang merupakan objek perkara waris terkait dengan kompetensi peradilan. Hal ini disebabkan sulitnya mengidentifikasi yurisdiksi materiil gugatan karena biasanya gabungan antara aspek perdata dengan aspek tata usaha Negara. Masih terdapat kekeliruan Hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara waris yang objek perkaranya berupa tanah yang sudah bersertipikat. Apabila tanah yang menjadi objek perkara waris belum bersertipikat maka hal tersebut merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Agama, tetapi apabila tanah yang menjadi objek perkara waris sudah bersertipikat maka menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Sertipikat hak atas tanah memiliki sisi ganda, pada satu sisi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan di sisi lain sebagai Tanda Bukti Hak Keperdataan (kepemilikan) seseorang atau badan hukum atas tanah. Oleh karena itu, ada 2 (dua) badan peradilan yang berwenang memeriksa perkara dengan objek gugatan Sertipikat hak atas tanah, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kata kunci : Putusan Pengadilan Agama, Sertipikat. i
Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT
One of the rights and Obligations of Religious Court, according to Law No.3/2008 on Religious Jurisdiction is making the ruling for the Moslems about inheritance. This inheritance case is composed of the rulings about who will be the heirs, about the inheritance, about the parties who will share the inheritance, about the implementation of the allotment, about the potential dispute on the inheritance, and about the real inheritance or the inheritance which is given to the wrong person so that the real heir can have the right to claim a lawsuit to the Religious Court. The revocation of land rights which becomes the dispute among the heirs can be caused by the defect of the administration in issuing the directive of giving the land rights or in implementing the Court’s ruling which has been final and conclusive. The court’s ruling which decides that the land certificate is not final and conclusive will administratively be followed up by the government; in this case, the National Land Board which issues a directive of the revocation of the land certificate will eventually revoke the directive of the land certificate itself. But, in reality, the National Land Board refuses to revoke the land certificate which is based on the Religious Court’s ruling. This research was descriptive which was aimed to describe and analyze the data which had been collected systematically, factually, and accurately regarding the revocation of the land rights which was based on the Religious Court’s ruling. The type of the research was legal normative; namely, a literature study with legal approach, especially in studying regulations which were related to the revocation of land rights. The method of the research was literature study and the analysis was done qualitatively by using deductive method. The result of the research showed that the problem of the revocation of land rights which was about the case of inheritance was related to the competence of the judicial administration. This was due to the difficulty in identifying jurisdiction materials of the complaint because usually they comprised the combination of civil aspects and State Administration. Besides that, there was the judge’s error in the Religious Court in investigating and handing down a ruling about an inheritance case when the land had its certificate. If the land which was in dispute did not have any certificate, the Religious Court had the competence to pass the judgment on it. On the other hand, if the land which was in dispute had already had its certificate, the State Administrative Court had the competence to pass the judgment on it. The land rights certificate has two sides: on the one hand, it is the Directive of State Administration; on the other hand, it is an Affidavit of Civil Rights (ownership) of an individual or a legal entity of the land. Therefore, there are two courts which have the competence to investigate the case of the complaint about land certificate: Court of General Jurisdiction and State Administrative Court. Keywords: Religious Court Ruling, Certificate ii
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi kemudahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini yang berjudul “ANALISIS HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YANG MEMUTUSKAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH TIDAK BERKEKUATAN HUKUM (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi No. 52/Pdt.G/2008/PA-TTD jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara No. 145/Pdt.G/2008/PTA-MDN).” Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada: 1. Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, MSc (CTM), SpA(K), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada Penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sekaligus Pembimbing Utama yang dengan penuh perhatian member bimbingan dan saran kepada Penulis. 4. Ibu Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum, selaku Sekretaris Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sekaligus Penguji yang telah memberikan masukan serta kritik yang membangun kepada Penulis. 5. Bapak Prof. Dr. H. M. Hasballah Thaib, MA, PhD, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan perhatian, dukungan dan masukan kepada Penulis.
iii
Universitas Sumatera Utara
6. Bapak Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, MHum, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan perhatian, dukungan dan masukan kepada Penulis. 7. Ibu Dr. Idha Aprilyana, SH, MHum, selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan serta kritik yang membangun kepada Penulis. 8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf pengajar serta para pegawai di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 9. Kepada yang terhormat dan terkasih kedua orang tuaku H. Lopo dan Hj. Sardiyem, yang telah sabar dan ikhlas membesarkan dan memberi dukungan kepada Penulis hingga memperoleh gelar Magister Kenotariatan. 10. Buat Isteriku tersayang Ika Marina Pohan dan anakku yang solehah Shayna Althafunnisa, do’a dan dukungan kalian akan menjadi motivasi bagi Penulis untuk menjadi yang terbaik hari ini dan di hari yang akan datang. 11. Buat keluarga besar Abang-abangku Eko Sukono dan isteri, Dwi Prayitno, SP, dan isteri, Tridhi Hartono, ST, dan isteri, serta keponakan-keponakan yang lucu-lucu dan membanggakan, terima kasih yang tulus buat doa dan semangatnya. 12. Keluarga besar mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Angkatan 2009, terkhusus kelas A, semoga kekeluargan kita terjaga selalu dan abadi sepanjang masa. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan perhatiannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini. Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Medan,
Agustus 2011 Penulis,
Catur Muhammad Sarjono
iv
Universitas Sumatera Utara
RIWAYAT HIDUP
I. Identitas Pribadi Nama
: Catur Muhammad Sarjono
Tempat/Tanggal lahir
: Medan, 24 April 1982
Jenis Kelamin
: Laki-Laki
Status
: Menikah
Agama
: Islam
Alamat
: Jl. Teratai No. 42A Medan
II. Keluarga Nama Ayah
: H. Lopo
Nama Ibu
: Hj. Sardiyem
III. Pendidikan 1. SD Swasta Nurul Huda Medan (1988-1994) 2. SLTP Swasta Tunas Kartika I-1 Medan (1994-1997) 3. SMU Negeri 15 Medan (1997-2000) 4. S-1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2000-2005) 5. S-2 Program Studi Magister Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2009-2011)
v
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ..................................................................................................
i
ABSTRACT ..................................................................................................
ii
KATA PENGANTAR.................................................................................
iii
RIWAYAT HIDUP .....................................................................................
v
DAFTAR ISI................................................................................................
vi
DAFTAR ISTILAH ....................................................................................
ix
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A. Latar Belakang ....................................................................
1
B. Perumusan Masalah.............................................................
16
C. Tujuan Penelitian.................................................................
16
D. Manfaat Penelitian...............................................................
17
E. Keaslian Penelitian ..............................................................
18
F.
Kerangka Teori dan Konsepsi .............................................
20
1. Kerangka Teori................................................................
20
2. Konsepsi ..........................................................................
24
G. Metodologi Penelitian .........................................................
27
1. Sifat Penelitian ................................................................
27
2. Jenis Penelitian ................................................................
27
3. Metode Pengumpulan Data .............................................
28
4. Alat Pengumpulan Data ..................................................
30
5. Analisis Data ...................................................................
30
KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN AGAMA DALAM SENGKETA WARIS ISLAM A. Jangkauan Kewenangan Mengadili Perkara Warisan .........
32
B. Kewenangan Pengadilan Agama Mengenai Sengketa Milik Menurut UU No. 7 Tahun 1989 ................................
43
vi
Universitas Sumatera Utara
BAB III
C. Kewenangan Pengadilan Agama Mengenai Sengketa Milik Menurut UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ......................
47
D. Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Mengadili Pengadilan Agama Yang Memutuskan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Tidak Berkekuatan Hukum (Putusan Agama dalam Perkara No. Pengadilan 52/Pdt.G/2008/PA-TTD).....................................................
49
STATUS HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YANG MEMUTUS PERKARA YANG BUKAN KEWENANGANNYA A. Kasus Posisi......................................................................... 54 B. Duduk Perkara ..................................................................... 55 C. Pembuktian dalam Putusan Sela.......................................... 61 D. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Sela........................... 62 E. Jawaban Tergugat................................................................ 65 F.
Replik .................................................................................. 74
G. Duplik.................................................................................. 74 H. Pembuktian dalam perkara .................................................. 75 I.
Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama dalam Perkara No. 52/Pdt.G/2008/PA-TTD ...................... 78
J.
Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam Perkara No. 145/Pdt.G/2008/PTA-MDN ... 91
K. Status Hukum Putusan Pengadilan Agama yang Memutus Perkara Yang Bukan Kewenangannya .............................
92
BAB IV PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YANG MENJADI DASAR PERMOHONAN PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) A. Kewenangan Pembatalan Hak Atas Tanah ......................... 100 B. Subjek Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah................... 102 C. Objek Pembatalan Hak Atas Tanah..................................... 103 D. Syarat Permohonan Pembatalan Hak Atas Tanah ............... 105 E. Prosedur Permohonan Pembatalan Hak Atas Tanah ........... 106 vii
Universitas Sumatera Utara
F.
BAB V
Putusan Pengadilan Agama Tidak Dapat Menjadi Dasar Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) ................................. 109
KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ...................................................................... ... 113 B. Saran ................................................................................ ... 114
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................117
viii
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISTILAH
ashobah
beschikkingsbevoegd condemnatoir constitutif
contentiosa
declaratoir
directive interview executionary power executorial verkoop executoriale kracht
fardhu kifayah
fundamentum petendi inkracht van gewijsde zaak legal culture legal structure legal substance mal waris muamalah
mutatis mutandis
: menghabisi seluruh harta pusaka dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki adalah sama dengan bagian dua orang anak perempuan. : kewenangan bertindak. : putusan yang berisi penghukuman. : putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru. : perkara sengketa antara dua pihak dimana pihak Penggugat berhadapan dengan pihak Tergugat. : putusan yang bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum sematamata. : wawancara yang dilakukan secara terarah. : putusan mempunyai kekuatan yang dilaksanakan. : penjualan lelang. : putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau memperoleh kekuatan yang pasti. : harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang dalam satu kelompok masyarakat, namun kalau sudah ada satu atau beberapa orang yang mengerjakan (melaksanakan), kewajiban telah terpenuhi. : uraian termasuk fakta-fakta hukum yang menjadi dasar suatu gugatan. : putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. : budaya hukum. : struktur hukum. : substansi hukum. : harta waris. : kegiatan antara manusia dalam kehidupan bersama (manusia dengan manusia/manusia dengan masyarakat). : perihal mengubah apa yang perlu diubah.
ix
Universitas Sumatera Utara
nebis in idem
: Hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antar pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. niet onvankelijk verklaard : gugatan tidak dapat diterima. objektum litis : objek perkara. obscuur : tidak jelas/kabur. onrechtmatige overheids daadzaken : perbuatan melawan hukum penguasa. plaatsvervulling : dalam hal ahli waris lebih dulu meninggal dari pewaris, kedudukannya dapat digantikan anaknya. plurium litis consortium : kurang pihak dalam gugatan. rechtsbevoegd : memiliki hak. res judicata pro veritate habetur : apa yang telah diputus oleh Hakim harus dianggap benar. tirkah : harta peninggalan. volledigs bewijs : suatu nilai pembuktian yang sempurna.
x
Universitas Sumatera Utara
