PROBLEMATIKA PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI KOTA MEDAN SKRIPSI
Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh :
MELISA CHAIRANI NIM : 070200383 DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Program Kekhususan Hukum Agraria
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011
Universitas Sumatera Utara
PROBLEMATIKA PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI KOTA MEDAN SKRIPSI Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Oleh :
MELISA CHAIRANI NIM : 070 200 383 DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Program Kekhususan: Hukum Agraria Disetujui Oleh: Ketua Dep. Hukum Administrasi Negara
(Surianingsih, SH, M. Hum) NIP:
Ketua PK. Hk. Agraria
(Prof. Dr. Mhd. Yamin, SH.MS,CN) NIP: 1961 12 31 1987 03 10 23
PEMBIMBING I
(Prof.DR.H.Mhd. Yamin Lubis ,SH.MS.CN) NIP:
PEMBIMBING II
(Zaidar,SH,M.Hum) NIP:
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK Wakaf merupakan salah satu ibadah yang mempunyai dimensi sosial di dalam agama Islam. Dalam pelaksanaan wakaf, Pembuatan Akta Ikrar Wakaf mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan dibuatnya Akta Ikrar Wakaf, maka perwakafan tersebut akan terbukti otentik dalam akta dan dapat melindungi serta menjamin kesinambungan, kelestarian dan kelanggengan eksistensi wakaf itu sendiri, yang dapat dipergunakan dalam berbagai persoalan. Namun pada kenyataannya masih terdapat pelaksanaan wakaf yang dilakukan hanya memenuhi syarat sahnya wakaf menurut hukum Islam tanpa Pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini dan juga melakukan penelitian (field research) dengan melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang di Kantor Pertanahan Kota Medan dan Nadzir. Proses mekanisme pelaksanaan perwakafan tanah di kota Medan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 secara materil baru terjadi setelah melewati prosedural pembuatan akta ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan para saksi serta Nadzir. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) ex-officio Kepala Kantor Urusan Agama setempat yang dituangkan ke dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW), namun secara formil prosedural kepemilikan tanah wakaf lahir setelah diterbitkannya sertipikat tanah wakaf oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini kantor pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam pendaftaran tanah wakaf di kota Medan antara lain, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini Nadzir untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf di kota Medan yang belum maksimal. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kota Medan dalam menyelesaikan problematika pendaftaran tanah wakaf adalah apabila wakif masih hidup bentuk pengamanannya dengan dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (AIW), apabila wakif telah meninggal dunia bentuk pengamanannya dengan dibuatkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (AIW), melakukan balik nama dalam rangka pembuatan sertipikat wakaf.
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang dengan rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan dan ketekunan pada penulis sehingga mampu dan berhasil menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari terdapatnya kekurangan, namun demikian dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini. Demi terwujudnya penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah dengan ikhlas dalam memberikan bantuan untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH.M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum USU Medan 2. Bapak M. Husni, SH, MH, sebagai Pembantu Dekan III FH. USU Medan 3. Bapak Prof. Dr. Tan Kamello, SH.MS, sebagai Pelaksana Ketua Departemen Hukum Keperdataan 4. Bapak Prof.Dr.H. Mhd. Yamin Lubis, SH.MS.CN sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi. 5. Ibu Zaidar, SH, M.Hum, sebagai Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi 6. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum USU yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
Universitas Sumatera Utara
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya dari penulis kepada orang tua tercinta ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan sangat banyak dukungan moril, materil, dan kasih sayang mereka yang tak pernah putus sampai sekarang dan selamanya. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah SWT yang dapat membalas budi baik semuanya. Semoga ilmu yang penulis telah peroleh selama ini dapat bermakna dan berkah bagi penulis dalam hal penulis ingin menggapai cita-cita.
Medan, Juni 2011 Penulis
MELISA CHAIRANI
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
ABSTRAK..................................................................................................
i
KATA PENGANTAR ................................................................................
ii
DAFTAR ISI ..............................................................................................
iv
BAB I
: P E N D A H U L U A N .........................................................
1
A. Latar Belakang ...................................................................
1
B. Perumusan Masalah ...........................................................
7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...........................................
7
D. Keaslian Penelitian ............................................................
8
E. Tinjauan Pustaka................................................................
8
F. Metode Penelitian ..............................................................
21
G. Sistematika Penulisan ........................................................
23
BAB II : PERKEMBANGAN PERWAKAFAN TANAH DI KOTA MEDAN ..................................................................................
24
A. Tinjauan Tentang Pendaftaran Tanah .................................
24
1. Pengertian Pendaftaran Tanah .....................................
25
2. Lembaga Pendaftaran Tanah .......................................
25
3. Azas-Azas Pendaftaran Tanah .....................................
25
4. Tujuan Pendaftaran Tanah ..........................................
26
5. Sertipikasi Pendaftaran Tanah .....................................
27
B. Perkembangan Pendaftaran Tanah Wakaf di Kota Medan .
29
1. Objek, Sifat, Tujuan Serta Syarat-Syarat Perwakafan Tanah .......................................................
29
2. Tatacara Perwakafan Tanah.........................................
38
3. Pelaksanaan dan Perkembangan Perwakafan di Kota Medan .........................................................................
41
Universitas Sumatera Utara
4. Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Wakaf ....................
49
BAB III : KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI NADZIR DALAM PENDAFTARAN TANAH WAKAF.....................
56
A. Kendala Yang Dihadapi Nadzir Dalam Pendaftaran Tanah Wakaf ................................................................................
56
B. Peran Nadzir Sebagai Penerima Wakaf Dalam Proses Terjadinya Perwakafan ......................................................
60
C. Tanggung Jawab Nadzir .....................................................
63
BAB IV : UPAYA PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA PENDAFTARAN TANAH WAKAF ..................................................................
66
A. Upaya Pemerintah Kota Medan Dalam Mengatasi Problematika Pendaftaran Tanah Wakaf ............................
66
B. Peranan Kantor Pertanahan Kota Medan Dalam Mengatasi Permasalahan Pendaftaran Tanah Wakaf ..........
76
BAB V ................................................................................................. : KESIMPULAN DAN SARAN .............................................................
81
A. Kesimpulan........................................................................
81
B. Saran .................................................................................
82
DAFTAR PUSTAKA
Universitas Sumatera Utara
