HK PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMBANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TESIS

Oleh : NURPANCA SITORUS 127005071/ HK

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014 1 Universitas Sumatera Utara

2

TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMBANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TESIS

(Disusun Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)

Oleh

NURPANCA SITORUS 127005071/ HK

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014

Universitas Sumatera Utara

3

Telah diuji pada Tanggal

:

28 Agustus 2014

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S.

Anggota

: 1. Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H. 2. Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum. 3. Dr. Hasim Purba, S.H., M.Hum. 4. Dr. Madiasa Ablisar, S.H., M.S.


4

ABSTRAK Pengembang perumahan sebagai yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pembangunan PSU tidak lepas dari tanggungjawab pidana jika lalai atau sengaja tidak menjalankan kewajibannya. Pengembang perumahan sebagai subjek hukum pidana dapat dimaknai sebagai korporasi dalam arti sempit yaitu suatu perusahaan berbadan hukum, sebab hanya perusahaan berbadan hukumlah yang dapat melaksanakan pembangunan perumahan dan kawasan perukiman. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang kewajiban pengembang perumahan dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum berdasarkan Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 2. Bagaimana tindak pidana pengembang perumahan dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum dalam pembangunan perumahan dan kawasan perukiman berdasarkan Undang-undang perumahan dan kawasan permukiman; 3. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pengembang perumahan dalam menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum berdasarkan Undang-undang perumahan dan kawasan permukiman. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam melakukan pengkajian pertanggungjawaban pidana pengembang perumahan dan kawasan perukiman dalam penyediaan sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum berdasarkan Undang-undang Perumahan dan permukiman. Sifat penelitian adalah preskriptif, yaitu dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Kemudian penelitian ini dibantu dengan ilmu terapan. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan dan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Bahan hukum primer yang terinventarisasi terlebih dahulu disistematisasikan sesuai dengan substansi yang di atur dengan mempertimbangkan relevansinya terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian. Melalui sistematisasi terhadap bahan hukum yang kompleks akan dapat ditemukan norma hukumnya dan menerapkannya guna menyelesaikan problema hukum yang dihadapi. Peraturan hukum terkait kewajiban pengembang perumahan dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum rumah umum dan rumah komersil terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Menteri Perumahan Rakyat RI No. 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksana Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Tapak yang Dibangun Oleh Pengembang, Permendagri No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Kawasan Permukiman, Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 1/ PERMEN/ M/ 2010 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaaan Barang/ Jasa Pemerintah. Tindak pidana yang dilakukan oleh Pengembang Perumahan dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum


5

dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan Undangundang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, yaitu mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum diluar fungsinya, menjual satuan permukiman, sebelum menyelesaikan status hak atas tanah lingkungan hunian atau Lisiba terlebih dahulu, menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan, membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman, membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang. Pertanggungjawaban pidana pengembang perumahan dalam menyediakan prasaran, sarana dan utilitas umum berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2), Pasal 163, dan Pasal 155 Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dimintakan kepada pengembang perumahan, pengurus pengembang perumahan, dan pengembang perumahan beserta pengurus pengembang perumahan secara bersama-sama. Terhadap hal di atas, perlu segera dibuat Peraturan Pelaksana tentang Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. Sehingga dengan peraturan tersebut para Pengembang perumahan dapat mematuhi dan menjalankannya agar tidak ada lagi perbedaan penafsiran terhadap Penyediaan Prasarana, sarana dan utilitas umum yang menyeret tindakan pengembang perumahan ke perbuatan pidana. Belum adanya peraturan pelaksana juga memberi peluang kepada pengembang perumahan yang nakal untuk memanfaatkannya yang akhirnya mengakibatkan kerugian pada masyarakat. Perlu juga dirumuskan dalam Peraturan Perundangundangan tentang pertanggungjawaban pidana pengembang perumahan secara jelas dan terperinci. Perumusan itu baik berupa pemisahan tindak pidana yang dikategorikan perbuatan Korporasi atau pribadi pengurus maupun sanksinya. Khususnya tentang Pertanggungjawaban Pidana pengembang perumahan dalam penyediaan Prasarana, Sarana, dan utilitas umum dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan dan permukiman. Kata Kunci : Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pengembang Perumahan dan Kawasan Permukiman.


6

ABSTRACT As a housing developer who is responsible for carrying out the construction of the PSU is not free from criminal responsibility if negligent or intentionally does not perform its obligations. Housing developers as the subject of criminal law can be interpreted in a narrow sense as a corporation that is a legal entity, because the only company that can legally punish implement perukiman residential development and the region. The problems discussed in this thesis are as follows: 1 How does the legal regulation of the obligations of housing developers in the provision of infrastructure, facilities and public utilities under the Law of Settlement Housing and Regions; 2 How is the crime of housing developers in the provision of infrastructure, facilities and public utilities in the construction of residential and settlement region based on the Law of housing and residential areas; 3 How does the criminal responsibility of housing developers in providing infrastructure, facilities and public utilities pursuant to an Law of housing and residential areas. This type of research is conducted legal research by using the approach of legislation in assessment of criminal responsibility and the housing developer settlement region in the provision of facilities, infrastructure, and the Public Utilities Law is based on the Housing and settlements. The character of research is prescriptive, i.e. by studying law purposes, the values of justice, the validity of the rule of law, legal concepts and legal norms. Then this research assisted with applied science. As an applied science, the science of law set the standard procedures, rules and guidelines in implementing the rule of law. The primary legal materials which be gathered in advance in accordance with the substance systematized set to consider its relevance to the formulation of the problem and research objectives. Systematization through the complex legal material would be found legal norms and apply them to solve problems faced by law. Legislation related obligations housing developers in the provision of infrastructure, facilities and public utilities public houses and commercial houses contained in Law No. 1 of 2011 on Housing and Settlement Zone, Housing Minister Regulation No. 4 Year 2013 on Guidelines Help Infrastructure, Facilities, Housing and Public Utilities Tread Built By Developer, Permendagri 9 Year 2009 on Guidelines for Submission of Infrastructure, Facilities and Utilities Housing Settlement Zone, Housing Regulation No. 1 / Permen / M / 2010 on Public Complaints Management in the Department of Housing and Settlement Area, as well as the Presidential Decree No. 70 Year 2012 on the Second Amendment of Presidential Decree No. 54 Year 2010 on the Procurement of Goods / Services. Criminal offenses committed by the Real Estate Developer in the provision of infrastructure, facilities, and public utilities in the development of housing and residential areas under Law No. 1 of 2011 on Housing and Settlement Zone, namely mengalihfungsikan infrastructure, facilities, and public utilities outside the function, sell units settlements, before finishing the status of land rights or Lisiba residential environment first, develop the housing, which does not build housing in accordance with the criteria, specifications, requirements, infrastructure, facilities, and public utilities agreed, build housing and / or settlements outside the region specifically earmarked for housing and settlements, build housing, and / or settlements in


7

place that could potentially pose a danger to people or goods. Criminal responsibility of housing developers in providing infrastructures, facilities and public utilities pursuant to Article 162, paragraph (1) and (2), Article 163, and Article 155 of Law No. 1 of 2011 on Housing and Settlement Areas may be requested to housing developers, administrators developer housing, and developers of housing and housing developer board together. Gainst the above, needs to be created Implementing Regulation on the Provision of Infrastructure, Facilities, and Public Utilities. So with these regulations can adhere to the developer housing and run it so that there is no longer a difference of interpretation of the provision of infrastructure, facilities and public utilities are dragging action housing developers to criminal acts. The absence of implementing regulations also provide opportunities for housing developers to use the naughty which eventually resulted in a loss to the community. It should also be formulated in legislation concerning the criminal responsibility of housing developers clearly and in detail. The formulation in the form of separation is considered a criminal offense or private corporation board actions or sanctions. Especially on Criminal Liability of housing developers in the provision of Infrastructure, Facilities, and public utilities in the administration of Housing and Regions and settlements.

Keywords: Crime, Criminal Responsibility, Real Estate Developer and Settlement Regions.


8

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., karena hanya dengan rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah “Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Pengembang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dalam Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman”. Penulisan tesis ini merupakan

suatu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Hukum (MH) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan ataupun saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S., selaku Pembimbing utama penulis, Bapak Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II penulis, dan Bapak Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing III penulis yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini. Kemudian juga kepada Dosen Penguji yang terhormat Bapak Dr. Hasim Purba, S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. Madiasa Ablisar, S.H., M.S., yang telah berkenan memberi masukan dan arahan yang konstruktif dalam penulisan tesis ini


9

sejak tahap kolokium, seminar hasil sampai pada tahap ujian tertutup sehingga penulisan tesis ini menjadi lebih sempurna dan terarah. Dalam kesempatan ini penulis juga dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, MSC, (CTM), DTM & H. Sp. A (K), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. 2. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. 3. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara sekaligus Pembimbing II penulis yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. 4. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah mendidik dan membimbing penulis. 5. Para Pegawai/Karyawan pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi yang dibutuhkan.


10

Sungguh rasanya suatu kebanggaan tersendiri dalam kesempatan ini penulis juga turut menghaturkan salam sayang dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Bapak Muadi Sitorus dan Ibunda Animah Saragih yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik dan membesarkan penulis. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis ucapkan satu per satu. Penulis berharap semoga semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT., agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan dan rezeki yang melimpah kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan,

Agustus 2014

Penulis,

Nurpanca Sitorus


11

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama

: Nurpanca Sitorus

Tempat/Tgl. Lahir

: Medan/ 30 Desember 1990

Alamat

: Jl. Bunga Wijaya Kusuma, Psr 4, No. 10, Padang Bulan, Medan.

Agama

: Islam

Status Pribadi

: Belum Menikah

Pendidikan

: SD Negeri Simp. Pete

; Tahun 1996

SMP Negeri 1 Bandar

; Tahun 2002

SMA Negeri 1 Bandar

; Tahun 2005

S-1 Fakultas Hukum USU

; Tahun 2008

Nama Orang Tua Laki-Laki

: Muadi Sitorus

Nama Orang Tua Perempuan

: Animah Saragih

Anak Ke

: 1 dari 5 bersaudara

Tahun Masuk Di Prog. Studi Magister Ilmu Hukum USU

: Tahun 2012


12

DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ....................................................................................... ………

i

ABSTRACT ……………………………………………………….. ………

iii

KATA PENGANTAR …………………………………………… ………

v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ………………………………….. ………

viii

DAFTAR ISI ………………………………………………………………

ix

BAB I

PENDAHULUAN .....................................................................................1 A. Latar Belakang .......................................................................................1 B. Permasalahan ..........................................................................................14 C. Tujuan Penelitian..................................................................................... 15 D. Manfaat Penulisan ...................................................................................16 E. Keaslian Penulisan...................................................................................17 F. Kerangka Teori dan Konsep ....................................................................18 1. Kerangka Teori....................................................................................18 2. Kerangka Konsep ................................................................................44 G. Metodologi Penelitian .............................................................................45 1. Jenis dan Sifat Penelitian ....................................................................45 2. Sumber Bahan Hukum ........................................................................47 3. Pengumpulan Bahan Hukum...............................................................49 4. Analisis Bahan Hukum .......................................................................50


13

BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG KEWAJIBAN PENGEMBANG PERUMAHAN DALAM PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN A. Pengembang Perumahan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.........................52 B. Kewajiban Pengembang Perumahan dalam Penyediaan Perasarana, sarana dan utilitas umum rumah umum dan rumah komersil ..............58 C. Pengaturan hukum tentang Kewajiban Pengembang Perumahan dalam Penyediaan Perasarana, sarana dan utilitas umum rumah umum dan rumah komersil ..................................................................71 BAB III TINDAK PIDANA PENGEMBANG PERUMAHAN DALAM PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN A.Pengertian Tidak Pidana dan unsur-unsur tindak pidana korporasi ......76 B. Sifat Melawan Hukum Tindak Pidana Korporasi .................................85 C. Alasan Pembenar Bagi Korporasi .........................................................89 D. Tidak Pidana Pengembang Perumahan Dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum berdasarkan Undang-undang Perumahan dan Kawasan permukiman ....................................................................94


14

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMBANG PERUMAHAN DALAM MENYEDIAKAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERMUKIMAN A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ............................................. 102 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana ........................................ 102 2. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana ...................................... 107 3. Korporasi Mampu Bertanggungjawab ........................................... 114 4. Penentuan Kesalahan Korporasi .................................................... 118 5. Alasan Pemaaf bagi Korporasi ...................................................... 123 B. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ................................. 126 1. Pengurus Korporasi Sebagai Pembuat dan Penguruslah Yang bertanggungjawab ......................................................................... 127 2. Korporasi sebagai Pembuat dan Penguruslah yang harus bertanggung jawab ........................................................................ 130 3. Korporasi sebagai Pembuat Pengurus dan Koperasilah Yang bertanggungjawab ......................................................................... 132 C. Pertanggunjawaban Pidana Pengembang Perumahan dalam Penyediaan PSU untuk Rumah umum dan komersil dalam Undangundang Perumahan dan Kawasan Permukiman ................................ 135


15

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ............................................................................................. 144 B. Saran ....................................................................................................... 145

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 147


HK PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

Recommend Documents