TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN MELALUI KRIMINALISASI DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN
TESIS
Oleh
GIDION ARIF SETYAWAN 087005006/HK
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010
Universitas Sumatera Utara
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN MELALUI KRIMINALISASI DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN
TESIS
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum dalam Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh
GIDION ARIF SETYAWAN 087005006/HK
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010
Universitas Sumatera Utara
Judul Tesis
Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi
: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN MELALUI KRIMINALISASI DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN : Gidion Arif Setyawan : 087005006 : Ilmu Hukum
Menyetujui Komisi Pembimbing
(Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH) Ketua
(Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum)
(Syafruddin S. Hasibuan, SH, MH, DFM)
Anggota
Anggota
Ketua Program Studi
(Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH)
Dekan
(Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum)
Tanggal lulus : 06 Maret 2010
Universitas Sumatera Utara
Telah diuji pada Tanggal 06 Maret 2010
PANITIA PENGUJI TESIS
Ketua
: Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH
Anggota
: 1. Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum 2. Syafruddin S. Hasibuan, SH, MH, DFM 3. Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH 4. Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK Kriminalisasi terhadap dunia penyiaran di atur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah menegaskan bahwa penyiaran merupakan suatu kegiatan komunikasi massa yang selain mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial yang ditujukan untuk memperkukuh integrasi nasional, membina watak dan jati diri bangsa, penyiaran juga mempunyai fungsi ekomomi yaitu diarahkan untuk mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi serta untuk menumbuhkan industri penyiaran. Adapun kriminalisasi yang berisikan sanksi pidana di dalam undang-undang penyiaran yakni pasal 57, 58 dan pasal 59. Kaitan dengan pelaksanaan siaran yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran khusunya berlangganan sebagaimana dikriminalisasi di dalam UU penyiaran telah melakukan pengaturan antara lain mencakup pengaturan mengenai isi siaran, bahasa siaran, kegiatan jurnalistik, siaran iklan, dan sensor isi siaran. Perangkat hukum yang mengatur tentang lembaga penyiaran di dalam undang-undang penyiaran tentunya sangat berkaitan dengan kepastian hukum untuk meminta pertanggungjawaban pelaku khususnya lembaga penyiaran. Pemberantasan pelaku yang telah dikriminalisasi di dalam undang-undang penyiaran untuk dapat dipidananya perbuatan (de strafbaarheid van het feit atau het verboden zijr van het feit) menggunakan perangkat hukum yang diatur di dalam undang-undang yang berkaitan dengan teknologi informasi maupun KUH Pidana, artinya bahwa penggunaan kriminalisasi merupaka penjabaran dari asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana yakni “nullum delictum, nulla poena, sine pravia lege poenali”. Permasalahan dalam penelitian tesis ini menyangkut penentuan kriminalisasi lembaga penyiaran di dalam undang-undang, pertanggungjawaban pidana lembaga penyiaran dan upaya penegakan hukum. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis kualitatif. Sifat penelitian deskriptif analitis artinya penelitian ini tidak hanya sekedar menggambarkan suatu keadaan atau gejala baik pada tatanan hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (das sollen). Analisis data digunakan dengan pendekatan kualitatif Prinsip dasar penyelenggaraan penyiaran berkaitan dengan prinsip-prinsip penjaminan dari negara agar aktivitas penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berdampak positif bagi publik. Dalam hal ini, publik harus memiliki akses yang memadai untuk dapat terlibat, memanfaatkan, mendapatkan perlindungan, serta mendapatkan keuntungan dari kegiatan penyiaran. Guna mencapai keberhasilan dari prinsip ini, juga dibutuhkan prinsip lain, yang secara melekat (embedded) menyokongnya, yakni prinsip diversity of ownership (keberagaman kepemilikan) dan diversity of content (keberagaman isi) dari lembaga penyiaran. Guna terciptanya proses penyiaran yang sesuai dengan tujuan penyiaran berdaya guna tentunya
Universitas Sumatera Utara
memerlukan serangkainan upaya melalui pendekatan sistem hukum, salah satu upaya adalah menerapkan beberapa kebijakan kriminal yang mengkriminalisasi perbuatanperbuatan yang menyangkut lembaga penyiaran dan isi siaran sebagai tindak pidana dengan membuat peraturan pidana yang berisikan sanksi bagi pelaku kejahatan. Sistem pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Undang-undang Penyiaran dapat dilihat pada ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang secara tegas mengatakan bahwa Lembaga Penyiaran Swasta menetapkan Pemimpin dan Penanggungjawab penyelenggara penyiaran mencakup (a) Pemimpin Umum, (b) Penanggungjawab Siaran, (c) Penanggungjawab Pemberitaan, (d) Penanggungjawab Teknik,dan (e) Penanggungjawab Usaha. Penetapan Pemimpin dan Penanggungjawab penyelenggara penyiaran dimaksudkan untuk meletakkan dasar-dasar manajemen yang profesional, sehat dan bertanggungjawab. Tanggungjawab penyelenggaran penyiaran secara keseluruhan berada pada Pemimpin Umum. Namun, untuk pertanggungjawaban secara hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan siaran, tanggungjawab dapat dilimpahkan kepada penanggungjawab sesuai dengan bidang permasalahannya, baik aspek pemberitaan, materi siaran, teknik maupun usaha. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Penyiaran Berlangganan, Kriminalisasi di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT
Criminalization of the broadcasting world set in in Act No. 32 of 2002 on Broadcasting has confirmed that broadcasting is a mass communication activities which not only has a function as a medium of information, education, healthy entertainment, control and social glue that aimed to strengthen national integration , build character and national identity, broadcasting also has the function of ekomomi is directed to encourage the improvement of people's economy, achieve equity, and strengthen the nation's competitiveness in the era of globalization and to develop the broadcasting industry. The criminalization of the criminal sanctions contained in the broadcasting law that Article 57, 58 and Article 59. Linkages with the implementation of broadcasts organized by subscription broadcasters especially as it criminalized in the Act on broadcasting has made arrangements include regulation of broadcast content, language broadcasting, journalistic activities, broadcast advertising, and censorship of broadcast content. The law which regulates broadcasters in the broadcasting legislation of course closely related to the rule of law to hold accountable perpetrators of particular broadcasters. Eradication of actors who have been criminalized in the broadcasting law to act dipidananya (de strafbaarheid van het feit or zijr van het verboden het feit) use the legal tools provided for in the laws relating to information technology and Criminal KUH, meaning that use of criminalization be an elaboration of the principle of legality in criminal law adopted the "nullum delictum, nulla poena, sine lege pravia poenali". The problem in this thesis research involves the determination of the criminalization of broadcasters within the law, the criminal responsibility of broadcasters and law enforcement efforts. This type of research is the normative legal research with qualitative juridical approach. The nature of analytical descriptive research means research is not merely describe a condition or symptom in both positive and empirical legal order but also want to provide settings that are supposed to be (das sollen). Data analysis used a qualitative approach The basic principle of operation of broadcasting related to the principles of the state guarantee for broadcasting activities undertaken by the broadcasters have a positive impact for the public. In this case, the public must have sufficient access to be able to engage, utilize, obtain protection, as well as benefit from broadcasting activities. In order to achieve the success of this principle, also required another principle, which is attached (embedded) endorse them, namely the principle of diversity of ownership (ownership diversity) and diversity of content (the diversity of content) from broadcasters. In order creation process in accordance with the purpose of broadcasting an efficient broadcasting would require serangkainan attempts through the legal system approach, an effort is to implement some policies that criminalize criminal acts relating to broadcasters and broadcast content as a crime by creating a rule that contains criminal sanctions for perpetrators. The system of
Universitas Sumatera Utara
criminal responsibility as stipulated in the Broadcasting Act can be seen in the provisions of Article 19 paragraph (1), subsection (2), paragraph (3), subsection (4), and subsection (5) of Act No. 24 of 1997 as amended by Act No. 32 of 2002 on Broadcasting which clearly says that the Institute for Private Broadcasting and establish Leaders Responsible for broadcasting include (a) General Superior, (b) Responsible Press, (c) Responsible Preaching, (d) Responsible for Engineering, and (e) Responsible Business. Determination of Responsible Leaders and organizers of the broadcast is intended to lay the foundations of professional management, healthy and responsible. Responsibilities of the delivery of broadcasting as a whole is in general superior. However, for legal liability related to the implementation of the broadcast, the responsibility may be delegated to the person in accordance with field problems, both aspects of the news, broadcast material, engineering and business.
Key Words : Criminal Accountability Broadcasting Institution Subscription, Criminalization of the Law Number 32 Year 2002 about Broadcasting
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis sampaikan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Adapun topik penelitian menyangkut tentang ” Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kriminalisasi di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran”. Penyelesaian tesis ini tidak akan rampung tanpa bantuan, saran maupun petunjuk yang diberikan kepada penulis oleh pembimbing maupun penguji baik pada saat pengajuan judul sampai penyusunan tesis ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp. A (K), selaku Rektor atas kesempatan menjadi mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara 2. Ibu, Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa., B. M.Sc, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH, Pembimbing Utama sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan bimbingan sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan pada Program
Universitas Sumatera Utara
Studi Megister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 4. Ibu Prof. Dr. Sunarmi, SH. M. Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum juga sebagai anggota komisi pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis. 5. Bapak Syafruddin S Hasibuan, SH, MH, selaku Anggota Komisi Pembimbing, atas bimbingan dan dorongan dalam melaksanakan penelitian dan penyelesaian tesis. 6. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH dan Bapak Dr. Mahmul Siregar, SH., M. Hum, selaku penguji, terima kasih atas masukan dan pendapatnya. 7. Seluruh Guru Besar serta Dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara beserta seluruh staf biro Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum atas kemudahan dan bantuan yang diberikan dalam mengikuti pendidikan dan menyelesaikan tesis ini. . Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sedalamdalamnya khususnya kepada pimpinan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Poltabes Medan dan Sekitarnya yang telah memberikan kesempatan, dukungan dan motivasi untuk mengikuti studi di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum. Ucapan terima kasih untuk orang tua tercinta dan mertua, serta isteri tercinta Luciana Wuri Kristantiningrum beserta anak penulis Yochananta dan Felice yang
Universitas Sumatera Utara
telah banyak berkorban dan bersabar dengan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk tetap giat belajar dan menyelesaikan studi ini. Kepada seluruh saudara, sahabat dan kerabat yang telah mendukung dan mendo’akan, penulis ucapkan terima banyak terima kasih atas segala bantuan dan perhatiannya. Penulis juga berharap bahwa tesis ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan, namun penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis memohon saran dan masukan kepada kalangan-kalangan peneliti selanjutnya agar penelitian ini menjadi sempurna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang penyiaran di Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkah, karunia dan kekuatan lahir batin kepada kita semua.
Hormat penulis.
Gidion Arif Setyawan
Universitas Sumatera Utara
RIWAYAT HIDUP Nama
:
Gidion Arif Setyawan
Tempat/Tanggal Lahir
:
Wonosobo, 10 Juni 1975
Jenis Kelamin
:
Laki-laki
Agama
:
Kristen
Jabatan/ Pekerjaan
:
Kanit Jantaras Dit Reskrim Polda / POLRI
Alamat
:
Perum Deli Graha No.3A Medan
Pendidikan
:
SD Negeri II Wonosobo Tamat Tahun 1987 SMP Negeri 1 Wonosobo Tamat Tahun 1990 SMA Negeri 1 Wonosobo Tamat Tahun 1993 Akademi Kepolisian Tamat Tahun 1997 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Tamat Tahun 2005 Strata Dua (S2) Sekolah Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Tamat Tahun 2010
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ................................................................................................................. i ABSTRACT ............................................................................................................... iii KATA PENGANTAR .............................................................................................. iv RIWAYAT HIDUP ................................................................................................ viii BAB I: PENDAHULUAN.......................................................................................... 1 A. Latar Balakang.............................................................................................. 1 B. Permasalahan .............................................................................................. 20 C. Tujuan Penelitian ........................................................................................ 21 D. Kegunaan Penelitian ................................................................................... 21 E. Keaslian Penelitian ..................................................................................... 22 F. Landasan Teori dan Konsepsional Penelitian ............................................. 22 1. Landasan Teori Penelitian ...................................................................... 22 2. Landasan Konsepsional Penelitian ......................................................... 35 G. Metode Penelitian ........................................................................................ 38 1. Jenis Penelitian ....................................................................................... 38 2. Metode Pengumpulan Data ..................................................................... 38 3. Analisa Data ............................................................................................ 40
Universitas Sumatera Utara
BAB II: PENENTUAN KRIMINALISASI TERHADAP LEMBAGA PENYIARAN DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN.......................... 41 A. Karakteristik dan Prinsip Penyiaran di Indonesia ........................................ 41 1. Prinsip keterbukaan akses, partisipasi, serta perlindungan dan kontrol publik .................................................................................. 42 2. Prinsip Diversity of ownership (keberagaman kepemilikan) ……….... 44 3. Prinsip Diversity of content (keberagaman isi) ……………………..... 45 B. Pengaruh Siaran Yang Disiarkan Oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan .............................................................................................. 47 C. Penentuan Tindak Pidana Penyiaran di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran .................................................. 53 1. Tindak Pidana Menyangkut Isi Siaran di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ............................................ 59 2. Tindak Pidana Menyangkut Lembaga Penyiaran Yang Menyelenggarakan Penyiaran Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ................ 61 D. Ketentuan Isi Siaran dan Lembaga Penyiaran di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran .................................................. 65 BAB III: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN KHUSUSNYA TERHADAP ISI SIARAN............................................................................................... 71 A. Lembaga Penyiaran Berlangganan ………………………………………..71 B. Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Penyiaran Berlangganan ............... 73 C. Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Penyiaran Berlangganan Berdasarkan Isi Siaran …………………………………………………… 77
Universitas Sumatera Utara
BAB IV: UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA LEMBAGA PENYIARAN....................................................................... 92 A. Penegakan Hukum Terhadap Lembaga Penyiaran ..................................... 92 B. Hubungan Fungsional Antar Lembaga Dalam Rangka Penegakan Hukum di Bidang Penyiaran ………………………………………………………. 97 BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN…………………...….………………… 105 A. Kesimpulan ..…………………………………………………………….. 105 B. Saran ..……………………………………………………………………. 107 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 109
Universitas Sumatera Utara
