perubahan RENCANA STRATEGIS KANTOR KETAHANAN PANGAN TAHUN

perubahan RENCANA STRATEGIS KANTOR KETAHANAN PANGAN TAHUN 2011-2016

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

KANTOR KETAHANAN PANGAN

Jl. R. Suprapto No. 35, Telp. (0357) 881224, Fax. (0357) 881450 PACITAN TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

KANTOR KETAHANAN PANGAN Jl. Letjend. Suprapto No. 35 Pacitan Telp. (0357) 881224 – Fax (0357) 881450 PACITAN Kode Pos : 63514

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PACITAN NOMOR: 050 / 383 /408.56/2011 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011-2016 KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PACITAN, Menimbang

:

a. Bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016, perlu menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD); b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) disahkan oleh Kepala Daerah dalam suatu keputusan; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b , perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan tentang Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaen Pacitan; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016;

24. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/240.B/408.21/2011 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016.

MEMUTUSKAN Menetapkan, KESATU

:

Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 20112016 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Penetapan ini menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan dalam menyusun rancangan Renja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan.

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pada Tanggal

: PACITAN : 22 Agustus 2011

KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PACITAN

MISUDI, SP Pembina NIP. 19560320 198303 1 007 TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan 3. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Kantor Ketahanan Pangan Kab. Pacitan

KATA PENGANTAR Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016 diarahkan untuk mewujudkan suatu kondisi ketahanan pangan wilayah, mulai dari wilayah desa, kecamatan, dan kabupaten. Disamping itu pembangunan ketahanan pangan juga didorong untuk dapat memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan regional ( Jawa Timur ) dan Nasional. Upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan di suatu wilayah memerlukan konsistensi karena kebutuhan pangan dibangun melalui pendekatan pemberdayaan, yaitu membentuk karakter dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Salah satu cara untuk menjaga konsistensi dimaksud adalah dengan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD ) tahun 2011-2016. Renstra SKPD dimaksud memuat program, kegiatan dan indikator yang ingin dicapai sekaligus sumber pembiayaan yang akan digunakan untuk memfasilitasi kebijakan agar tahapan pembangunan ketahanan pangan dapat dicapai sesuai jadwal yang telah direncanakan. Selanjutnya dengan tersusunnya Renstra dimaksud, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan (Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat) agar dapat memberikan kontribusi yang optimal sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masingmasing untuk mempercepat terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Pacitan. Pacitan, 22 Agustus 2011 KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PACITAN

MISUDI, SP Pembina NIP. 19560320 198303 1 007

i


DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

DAFTAR GAMBAR

iv

DAFTAR TABEL

v

BAB I

PENDAHULUAN

1

1.1

Latar Belakang

1

1.2

Landasan Hukum

3

1.3

Maksud dan Tujuan

5

1.3.1

Maksud

5

1.3.2

Tujuan

5

Sistematika Penulisan

6

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

8

2.1

8

1.4

BAB II

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan

2.2

Sumber Daya SKPD

10

2.2.1

Sumber Daya Manusia

10

2.2.2

Sarana dan Prasarana

13

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD

14

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

21

SKPD

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

26

FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

26

Fungsi Pelayanan SKPD 3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

ii

29


3.3

Telaahan Renstra K/L (Badan Ketahanan Pangan

36

Kementerian Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur) 3.3.1

Telaahan terhadap Renstra K/L (Badan

36

Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian) 3.3.2

Telaahan terhadap Renstra Badan

39

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

43

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 3.4.1

Telaahan terhadap RTRW Jawa Timur

43

3.4.2

Telaahan terhadap Strategi Penataan Ruang

45

Wilayah Kabupaten Pacitan 3.4.3

Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup

48

Strategis (KLHS) Kabupaten Pacitan 3.5

BAB IV

Penentuan Isu-isu Strategis

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN

57

59

KEBIJAKAN 4.1

4.2

4.3

BAB V

Visi dan Misi SKPD

59

4.1.1

Visi

59

4.1.2

Misi

59

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

60

4.2.1

Tujuan

60

4.2.2

Sasaran Jangka Menengah

60

Strategi dan Kebijakan SKPD

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

64

67

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

80

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII

PENUTUP

87

iii


DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar G-II.1

Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan

9

Kabupaten Pacitan Tahun 2011

Gambar G-II.2

Harga Beras Pada tahun 2009 dan 2010

16

Gambar G-II.3

Harga Kedelai Pada tahun 2009 dan 2010

17

Gambar G-II.4

Harga Cabe Rawit Pada tahun 2009 dan 2010

17

Gambar G-V.1

Pagu Indikatif untuk Program Peningkatan

67

Ketahanan Pangan

Gambar G-V.2

Pagu Indikatif untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

iv

68


DAFTAR TABEL

Halaman Tabel T-II.1

Daftar Susunan Pegawai Kantor Ketahanan Pangan

11

Kabupaten Pacitan Tahun 2011

Tabel T-II.2

Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga

12

Honorer Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2011

Tabel T-II.3

Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat

13

Pendidikan

Tabel T-II.4

Daftar Sarana dan Prasarana Kantor Ketahanan

13

Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2011

Table T-II.5

Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Pacitan

18

Tahun 2006-2010

Tabel T-II.6

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten

19

Pacitan Tahun 2010

Table T-II.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor

20

Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 20062010

Tabel T-II.8

Skor PPH Kabupaten Pacitan Berdasarkan NBM

23

Tahun 2006-2007

Tabel T-II.9


24

Tahun 2008-2009

Tabel T-II.10


v

24


Tahun 2010

Tabel T-III.1

Keterkaitan Antara Tujuan dan Sasaran dengan Visi

30

Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016

Tabel T-III.2

Program/Kegiatan Prioritas Pada Renstra BKP

37

Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014

Tabel T-III.3

Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten

50

Pacitan

Tabel T-IV.1

Keterkaitan (Interelasi) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

62

Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016

Tabel T-IV.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana

65

Strategis Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016

Tabel T-V.1

Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Kantor

69

Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 20112016

Tabel T-VI. 1

Target Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2011-

81

2016

Tabel T-VI.2

Target Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2011-

81

2016

Tabel T-VI.3

Target Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan

82

Akses Pangan Tahun 2011-2016

Tabel T-VI.4

Target Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Tahun

vi

83


2011-2016

Tabel T-VI.5

Target Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2011-2016

83

Tabel T-VI.6

Target Pengawasan dan Pembinaan Keamanan

84

Pangan Tahun 2011-2016

Tabel T-VI.7

Target Penanganan Daerah Rawan Pangan Tahun

85

2011-2016

Tabel T-VI.8

Target Ketersediaan Bahan Pangan Tahun 2011-2016

85

Tabel T-VI.9

Target Peningkatan Ketersediaan Bahan Pangan

86

Utama (Beras) Per 1000 Penduduk Tahun 2011-2016

vii


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2011-2016, merupakan tindak lanjut atas ketentuan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD dan sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, maka seluruh upaya pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk mewujudkan ketahanan di bidang pangan yang bertumpu pada kemandirian pangan di tingkat rumah tangga yang berbasis pada bahan pangan lokal. Dalam pelaksanaannya pembangunan ketahanan pangan meliputi tiga aspek yaitu ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Aspek ketersediaan dan distribusi pangan berjalan seiring dengan pertumbuhan penduduk, sehingga pertambahan penduduk membutuhkan tambahan ketersediaan bahan pangan pokok, terutama beras. Di sisi lain upaya peningkatan produksi beras tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena faktor lahan, infrastruktur, tenaga kerja, hama penyakit tanaman, bencana alam, maupun ketidakpastian harga pasar. Pada saat yang bersamaan ketersediaan sarana produksi, terutama pupuk, seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga harga di tingkat petani lebih tinggi dari harga eceran yang telah ditetapkan Pemerintah.

1


Aspek distribusi secara umum berlangsung normal sesuai mekanisme pasar. Tetapi kecenderungan kenaikan harga beras dan pangan pokok sejak awal tahun 2008 dapat memicu berbagai spekulasi oleh pedagang besar. Karena pasar bahan pangan dunia kekurangan pasokan, dimungkinkan para pedagang besar melakukan penimbunan, kemudian melepaskan pada tingkat harga yang paling menguntungkan, baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Aspek konsumsi pangan masyarakat pada umumnya masih dominan pada sumber bahan pangan yang mengandung karbohidrat. Mereka belum dapat memenuhi konsumsi pangan secara beragam, bergizi, berimbang dan aman (3BA). Faktor penyebab utamanya adalah pendapatan rumah tangga belum mencukupi untuk memenuhi keperluan itu. Faktor lainnya adalah kurangnya pengetahuan terhadap pangan dan gizi, terutama dialami oleh penduduk di wilayah marjinal dengan tingkat pendidikan rendah. Kecukupan pangan harus diupayakan bersama-sama oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat sendiri. Pemerintah berupaya terus meningkatkan fasilitasi peningkatan produksi tanaman bahan pangan. Sektor swasta diharapkan dapat

berperan pada sisi distribusi dan pengembangan usaha

pangan, sedangkan masyarakat dapat berperan untuk memperbaiki pola konsumsi dan peningkatan cadangan pangan di lingkungannya, baik dalam bentuk simpanan bahan pangan, lumbung pangan maupun lumbung hidup. Oleh karena itu diperlukan Rencana Strategis (Renstra) yang konseptual, realistis serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan formal baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Dengan tersusunnya Renstra Kantor Ketahanan Pangan

Kabupaten

Pacitan, diharapkan dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk memberikan komitmen dan orientasi target serta sasaran program di masa depan pada masing-masing kegiatan.

2


1.2 Landasan Hukum Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kantor Ketahanan Pangan tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan; 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang

Nomor

25

tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; 9. Peraturan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan

Penganekaragaman

Konsumsi

Pangan

Berbasis

Sumber Daya Lokal; 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.46/10/2009 tentang

Gerakan

Percepatan

Penganekaragaman

Konsumsi

Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

3


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 13. Surat Edaran Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 113/PP.310/M/5/2008

tentang

Penyelenggaraan

Cadangan

Pangan; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 – 2014; 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Provinsi Jawa Timur; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor : 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan tahun 2005-2025; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016; 20. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 66 tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan; 21. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 9 tahun 2010 tentang Gerakan Percepatan

Penganekaragaman

Konsumsi

Pangan

Berbasis

Sumber Daya Lokal di Kabupaten Pacitan.

4


1.3

Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Renstra Kantor Ketahanan Pangan dimaksudkan sebagai arahan, pedoman

dan

landasan

bagi

jajaran

organisasi

dalam

perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan pangan selama 5 (lima) tahun ke depan. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Renstra Kantor Ketahanan Pangan adalah: 1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pacitan secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi. 2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja. 3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi. 4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel. 5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang ketahanan pangan yang efektif dan efisien.

5


1.4 Sistematika Penulisan Renstra SKPD Kantor Ketahanan Pangan 2011 – 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

SISTEMATIKA NASKAH RENSTRA SKPD (Lampiran IV PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010)

BAB I

PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra; landasan hukum penyusunan Renstra; maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD; sumber daya yang dimiliki oleh SKPD; kinerja pelayanan sampai saat ini; tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra Badan Ketahanan Pangan Kementan, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dan telaahan Renstra Kantor Ketahanan Pangan; telaahan dokumen RTRW Pacitan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); serta penentuan isu-isu strategis di bidang ketahanan pangan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima)

6


tahun ke depan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini memuat indikator kinerja Kantor Ketahanan Pangan yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan.

BAB VII

PENUTUP Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh SKPD.

7


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 66 Tahun 2007, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut : 1.

Kantor

Ketahanan

Pangan

merupakan

unsur

pendukung

penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan, yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 2.

Kantor

Ketahanan

Pangan

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan pangan, Kantor Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

3

dimaksud pada ayat 2 mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan

b.

Penyelenggaraan urusan ketahanan pangan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan.

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari : 1.

Satu ( 1 ) orang Kepala Kantor ( Eselon IIIa)

2.

Satu ( 1 ) orang Kasubag Tata Usaha ( Eselon IVa )

8 8


3.

Tiga ( 3 ) orang Kepala Seksi ( Eselon IVa ) : a. Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan b. Kepala Seksi Kewaspadaan Pangan c. Kepala Seksi Penganekaragaman Pangan

Gambar G-II.1 Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2011 (Perda Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007) KEPALA KANTOR

KEPALA

JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAG TATA USAHA

KEPALA SEKSI

KEPALA SEKSI

KEPALA SEKSI

KETERSEDIAAN

PENGANEKARAGAMAN

KEWASPADAAN PANGAN

DAN DISTRIBUSI PANGAN

PANGAN

9


2.2 Sumber Daya SKPD 2.2.1 Sumber Daya Manusia Pegawai yang bekerja di Kantor Ketahanan Pangan seluruhnya berjumlah 42 orang, terdiri dari 22 orang PNS, 17 orang Honorer APBN terdiri dari 13 Honorer PIDRA (PTL), 4 orang tenaga Pendamping Desa Mandiri Pangan dan 3 orang tenaga sukarela. Berdasarkan golongannya, para pegawai yang berstatus PNS terbagi menjadi Gol. IV 2 orang, Gol. III 17 orang, Gol. II 2 orang dan Gol I 1 orang. Berdasarkan jenis kelamin, untuk PNS terdiri dari 13 orang laki-laki dan 9 orang perempuan dan untuk honorer APBN/APBD terdiri dari 8

orang laki-laki dan

12

orang perempuan.

PNS berdasarkan

pendidikannya, terdiri dari 1 orang S2, 13 orang S1, 1 orang D3, 3 orang SLTA serta 1 orang SD . Kantor

Ketahanan Pangan menempati

gedung

perkantoran

di Jl.

Letjend Suprapto No. 35, Tlp. ( 0357 ) 881224 Fax. ( 0357 ) 881450. Operasional Kantor Ketahanan Pangan dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2007 dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 66 tahun 2007.

10


Tabel T-II.1 Daftar Susunan Pegawai Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2011 No

1

2

Uraian

Pegawai

Honorer/ Kontrak

GOL.

GOL.

GOL.

GOL.

I

II

III

IV

Jml

APBD II

APBN

Jml

Pendidikan a. S2

-

-

-

1

1

-

-

-

b. S1

-

-

13

1

14

1

17

18

c. D3

-

1

-

-

1

-

-

-

d. SLTA

-

1

4

-

5

1

-

1

e. SLTP/SD

1

-

-

-

1

1

-

1

Jumlah 1

1

2

17

2

22

3

17

20

-

-

-

1

1

-

-

-

Jabatan a. Struktural - Eselon III

3

4

5

- Eselon IV

-

-

3

1

4

-

-

-

- Staf

1

2

14

-

17

-

-

-

- Sukarela

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah 2

1

4

17

2

22

-

-

-

a. Laki-laki

1

-

11

2

14

-

-

-

b. Perempuan

-

2

6

-

8

-

-

-

Jumlah 3

1

2

17

2

22

-

-

-

a. Tahun 2011

-

-

-

-

-

-

-

-

b. Tahun 2012

-

-

1

1

2

-

-

-

c. Tahun 2013

-

-

1

-

1

-

-

-

d. Tahun 2014

-

-

-

-

-

-

-

-

e. Tahun 2015

-

-

4

-

4

Jumlah 4

-

-

6

1

7

-

-

-

a. Struktural

-

-

-

-

-

-

-

-

b. Diklat pim II

-

-

-

-

-

-

-

-

c. Diklat pim III

-

-

-

-

-

-

-

-

d. Diklat pim IV

-

-

-

2

2

-

-

-

Jumlah 5

-

-

-

2

2

-

-

-

Jenis kelamin

Pensiun

Diklat

(Sumber: Kepegawaian, 2011)

11


Pada

Tabel

T-II.2

ditampilkan

komposisi

pegawai

Kantor

Ketahanan Pangan berdasarkan golongan/ruang dan jenis kelamin yang seluruhnya berjumlah 42 orang. Tabel T-II.2 Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Honorer Berdasarkan Golongan Ruang Dan Jenis Kelamin Tahun 2011

Golo-Ngan/ Ruang

Sub Bag TU

Seksi Kewaspadaan Pangan

Seksi Ketersediaan & Distribusi Pangan L P 0 0

I/a

L 1

P 0

L 0

P 0

I/b

0

0

0

0

0

Seksi Penganekaragama n Pangan

Jumlah

To-Tal

L 0

P 0

L 1

P 0

1

0

0

0

0

0

0

I/c

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I/d

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II/a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II/b

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II/c

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II/d

0

1

0

0

0

1

0

0

0

2

2

III/a

3

2

1

1

2

0

1

2

7

5

12

III/b

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

III/c

1

1

0

0

1

0

0

0

3

1

4

III/d

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

IV/a

1

0

1

0

0

0

0

0

2

0

2

IV/b

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV/c

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV/d

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV/e

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Honorer

2

1

0

0

0

0

0

0

2

1

3

0

0

6

11

0

0

0

0

6

11

17

8

5

2

1

3

1

3

1

21

21

42

APBD Honorer APBN JUMLAH TOTAL


12


Tabel T-II.3 Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pendidikan

Sub Bag TU

SD/MI/sederajat SMP/MTS/sederajat SMA/MA/sederajat D1 D2 D3 S1 S2 JUMLAH TOTAL

L 1 0 3 0 0 0 2 0 6

P 0 0 1 0 0 0 3 0 4

Seksi Kewaspadaan Pangan L 0 0 0 0 0 0 1 1 2

P 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Seksi Ketersediaan & Distribusi Pangan L P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 3 1

Seksi Penganekaragaman Pangan L 0 0 1 0 0 0 0 0 1

P 0 0 0 0 0 0 3 0 3

Jumlah

L 1 0 4 0 0 0 7 1 12

Total

P 0 0 1 0 0 1 7 0 9

1 0 5 0 0 1 14 1 22


2.2.2 Sarana dan Prasarana Dalam melaksanakan tugas Kantor Ketahanan Pangan didukung oleh sarana dan prasarana sebagaimana Tabel T-II.4 berikut : Tabel T-II.4 Daftar Sarana dan Prasarana Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2011 No

Nama barang

Jml

Sumber Pengadaan APBD II

Ex

Kondisi RB

RS

RR

BAIK

(6)

(7)

(8)

(9)

Proyek (1)

(2)

(3)

1

Kendaraan roda 4

2 unit

2

Kendaraan roda 2

63 unit

3

(4)

(5) -

2 unit

-

-

2 unit

-

-

Bebek

36 unit

-

36 unit

4 unit

-

-

32 unit

-

Non bebek

78 unit

-

78 unit

59 unit

-

10 unit

9 unit

Komputer

15 unit

-

PC

9 unit

4 unit

5 unit

6 unit

-

3 unit

-

-

Notebook

6 unit

3 unit

3 unit

3 unit

1

-

2 unit

-

3 unit

unit 4

Printer

8 unit

4 unit

4 unit

5 unit

-

13


No

Nama barang

Jumla h

Sumber Pengadaan APBD II

Ex

Kondisi RB

RS

RR

BAIK

(6)

(7)

(8)

(9)

Proyek (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

5

UPS

2 unit

2 unit

-

-

-

-

2 unit

6

Mesin ketik

3 unit

-

3 unit

-

-

3 unit

-

14 unit

2 unit

12 unit

10 unit

-

-

4 unit

manual 7

Mesin hitung manual

8

Scanner

2 unit

1 unit

1 unit

1 unit

-

-

1 unit

9

Modem

1 unit

-

1 unit

1 unit

-

-

1 unit

10

Telepon

2 unit

1 unit

1 unit

-

-

-

2 unit

11

Faximili

1 unit

-

1 unit

-

-

-

1 unit

12

Gedung kantor

2 unit

2 unit

-

-

-

-

2 unit

13

Meja kerja

13 unit

13 unit

-

-

-

-

13 unit

14

Kursi kerja

12 unit

12 unit

-

-

-

-

12 unit

15

Meja kerja

35 unit

24 unit

11 unit

-

-

-

35 unit

16

Meja rapat

2 unit

-

2 unit

-

-

-

2 unit

17

Kursi rapat

71 unit

20 unit

51 unit

-

-

-

71 unit

18

Brankas

1 unit

-

-

-

-

-

1 unit

19

Kursi tamu

17 unit

15 unit

2 unit

1 unit

-

-

16 unit

20

Almari kayu

1 unit

1 unit

-

-

-

-

1 unit

21

Almari arsip

2 unit

2 unit

-

-

-

-

2 unit

22

Almari besi

18 unit

3 unit

15 unit

-

-

-

18 unit

23

Filling cabinet besi

33 unit

3 unit

30 unit

-

-

-

33 unit

24

Brankas

4 unit

2 unit

2 unit

-

-

-

4 unit

25

Kardek besi

2 unit

2 unit

-

-

-

-

2 unit

26

Sound system

1 unit

1 unit

-

-

-

-

1 unit

27

Kamera digital

6 unit

2 unit

4 unit

2 unit

-

-

4 unit

28

Handycam

2 unit

-

2 unit

-

-

2 unit

-

29

Overhead

1 unit

-

1 unit

-

-

-

1 unit

projector

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Pembangunan ketahanan pangan mencakup tiga aspek penting ketahanan pangan yaitu (a) ketersediaan pangan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari sisi jumlah, mutu dan keamanannya, (b) distribusi pangan adalah pasokan pangan yang dapat menjangkau ke seluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau 14


rumah tangga, dan (c) konsumsi pangan adalah setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi dan seimbang serta preferensinya. Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2006 hingga 2010 seperti dalam tabel T-II.5. Ketersediaan bahan pangan tersebut belum memperhitungkan kebutuhan industri, ekspor dan impor. Ketersediaan beras cukup memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk Pacitan yang rata-rata mengkonsumsi beras 109,22 kg/kap/thn atau 299 gr/kap/hari. Secara umum ketersediaan ubi jalar, kedelai, kacang tanah, telur, daging dan ikan masih belum mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk Pacitan. Ketersediaan bahan pangan harus terus ditingkatkan mengingat pertumbuhan penduduk yang meningkat akan berdampak pada kebutuhan pangan yang semakin besar. Apabila ketersediaan pangan tetap seperti pada tahun 2010, maka akan terjadi kekurangan pangan yang cukup besar. Maka peningkatan

produksi

dalam

daerah

hendaknya

dipacu.

Sedangkan

ketersediaan beberapa jenis komoditas yang surplus seperti beras, jagung dan ubi kayu hendaknya ditingkatkan dan dapat diarahkan ke arah agribisnis atau pengolahan hasil. Pada tabel T-II.6 menunjukkan skor pola pangan harapan kabupaten Pacitan pada tahun 2010 sebesar 79,7. Angka ini belum mencerminkan kondisi konsumsi pangan penduduk yang beragam, bergizi dan berimbang. Konsumsi karbohidrat yang berasal dari beras masih cukup besar jika dibandingkan dengan kondisi yang ideal yang diharapkan dapat tercapai hingga tahun 2015. Konsumsi beras harus diturunkan menjadi 87,24 kg/kap/thn atau 239 gr/kap/hari dalam waktu lima tahun. Sedangkan konsumsi pangan hewani harus dinaikkan. Tentunya hal ini diimbangi dengan ketersediaan yang cukup di dalam daerah dan terjangkau oleh masyarakat. Konsumsi energi rata-rata sebesar 2.659 melebihi standar ideal 2.000 kkal/kap/hari (33 % lebih tinggi dari standar ideal). Permasalahan rawan pangan dan kurang gizi umumnya terjadi pada keluarga miskin atau pra sejahtera. Ketersediaan bahan pangan di rumah

15


tangga belum optimal dan belum memenuhi konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman. Faktor penyebabnya adalah keterbatasan pendapatan keluarga sehingga menyebabkan terbatasnya akses terhadap bahan pangan. Kelompok masyarakat ini rentan terhadap rawan pangan dan gizi. Masalah tersebut akan lebih serius bila anggota rumah tangganya terdapat balita, ibu hamil ( bumil ), dan ibu menyusui ( busui ) serta anak-anak usia sekolah dasar. Keterbatasan konsumsi pangan dapat menyebabkan berkurangnya ketersediaan kalori dan energi yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan janin, balita maupun anak-anak. Dalam jangka panjang hal itu dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik dan mentalnya. Kecenderungan peningkatan harga pangan akhir-akhir ini dapat menimbulkan gangguan kecukupan pangan dan gizi. Kelompok masyarakat dengan penghasilan yang terbatas pada umumnya akan mengurangi belanja bahan pangan, terutama daging, telur, dan buah. Kondisi harga bahan yang tinggi dan tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan dapat mendorong timbulnya kejadian rawan gizi atau bahkan rawan pangan. Pada tahun 2010 harga bahan pangan strategis cukup berfluktuasi dan cenderung lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya Rata-rata harga beras tahun 2009 Rp. 4.822,- meningkat menjadi Rp. 5.778,-. Rata-rata harga kedelai tahun 2009 Rp. 7.005,- meningkat menjadi Rp. 7.134,-. Sedangkan harga cabe tahun 2009 Rp. 11.892,- meningkat cukup tajam menjadi Rp. 22.910,-. Gambar G-II.2 Harga Beras Pada Tahun 2009 dan 2010

16


Gambar G-II.3 Harga Kedelai Pada Tahun 2009 dan 2010

Gambar G-II.4 Harga Cabe Rawit Pada Tahun 2009 dan 2010

Kondisi keamanan pangan segar dan olahan di tingkat produsen, penjual dan yang dikonsumsi harus diwaspadai, terutama penggunaan bahan tambahan berbahaya yang bukan untuk makanan atau penggunaan melebihi dosis, baik pewarna, pemanis, maupun pengawet. Agar produsen dapat menghasilkan produk pangan dengan harga murah, maka mereka cenderung menggunakan bahan tambahan yang tidak direkomendasikan untuk pangan. Hal ini masih sering dijumpai terutama pada makanan jajanan anak-anak baik yang dijual di warung sekolah maupun pasar umum.

17

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Kantor Ketahanan Pangan Kab. Pacitan Tabel T-II.5 Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Pacitan Tahun 2006-2010

Keters

2006 Kons

+/-

Keters

2007 Kons

+/-

Keters

2008 Kons

+/-

Keters

2009 Kons

+/-

Keters

2010 Kons

+/-

Beras

84.622

52.058

32.563

84.214

52.001

32.212

84.507

52.389

32.118

89.007

52.556

36.451

96.710

52.708

44.002

2

Jagung

86.455

3.553

82.901

90.729

3.549

87.179

123.980

3.576

120.404

106.984

3.587

103.397

108.761

3.598

105.163

3

Ubi jalar

1.038

111

927

638

111

527

1.052

112

940

656

1.192

-536

704

1.195

-491

4

498.038

6

Ubi kayu Gula merah Kacang tanah

6.599

491.439

529.919

6.592

523.327

578.523

6.641

571.882

540.808

6.662

534.146

434.975

6.681

428.294

10.850

171

10.679

10.860

171

10.689

10.871

172

10.699

11.063

172

10.891

11.163

173

10.990

12.087

386

11.701

10.049

386

9.664

11.548

389

11.159

10.507

390

10.117

8.720

391

8.329

7

Kedelai

4.540

5.810

-1.270

4.229

5.804

-1.575

4.715

5.847

-1.132

5.154

5.866

-712

3.160

5.883

-2.723

8

Daging

1.609

2.687

-1.078

1.584

2.684

-1.101

1.706

2.704

-999

1.756

2.713

-957

1.905

2.721

-816

9

Telur

327

2.991

-2.664

320

2.987

-2.667

350

3.010

-2.660

354

3.019

-2.665

287

3.028

-2.741

10

Ikan

1.920

7.846

-5.926

2.979

7.837

-4.859

3.252

7.896

-4.644

3.932

7.921

-3.989

4.828

7.944

-3.116

No

Komoditas

1

5

Keterangan : Ketersediaan dihitung berdasarkan produksi, belum memperhitungkan kebutuhan industri, ekspor dan impor. Angka konsumsi berdasarkan Susenas Tahun 2005

18

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Kantor Ketahanan Pangan Kab. Pacitan Tabel T-II.6 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Berdasarkan NBM Kabupaten Pacitan Tahun 2010 No

Kelompok Bahan Pangan

Standar *)

2010

2015

Gr/Kap/hari

Energi (Kkal)

% AKE

PPH

Gr/Kap/hari

Energi (Kkal)

% AKE

PPH

Gr/Kap/hari

Energi (Kkal)

% AKE

PPH

1

Padi-padian

275

1.000

50

25

459

1.661

76

25,0

275

1.000

50

25

2

Umbi-umbian

100

120

6

2,5

101

132

6

2,5

90

120

6

2,5

3

Pangan hewani

150

240

12

24

41

48

2

4,3

140

240

12

22

4

Lemak dan minyak

20

200

10

5

33

292

13

5,0

25

200

10

5

5

Buah/biji berminyak

10

60

3

1

10

19

1

0,4

10

60

3

1

6

Kacang-kacangan

35

100

5

10

31

130

6

10

35

100

5

9,8

7

Gula

30

100

5

2,5

58

213

10

2,5

30

100

5

2,5

8

Sayur dan buah

250

120

6

30

294

164

8

30

230

120

6

27,2

9

Lainnya

0

60

3

0

0

0

0

0

15

60

3

0

Jumlah

1.170

2.000

100

100

1.027

2.659

122

79,8

850

2.000

100

95

19

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Kantor Ketahanan Pangan Kab. Pacitan Tabel T-II.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2006 - 2010 Uraian

Anggaran pada tahun ke(Rp) 2008 2009 (4) (5) 1.514.890.275 1.392.047.07 5

2006 (2) PM

2007 (3) PM

Belanja Tidak Langsung

PM

PM

635.290.275

- Belanja Pegawai

PM

PM

Belanja Langsung

PM

- Belanja Pegawai

Realisasi anggaran pada tahun ke- (Rp) 2008 2009 (9) (10) 1.394.312.935 1.358.066.390

Rata-rata Pertumbuhan (Rp) anggaran realisasi (17) (18) -15.237.293,67 20.899.077,53

2010 (6) 1.469.178.394

2006 (7) PM

2007 (8) PM

758.403.075

808.563.894

PM

PM

549.023.906

734.876.779

798.302.629,60

PM

PM

86,42

96,60

98,73

57.757.873

83.092.907,87

635.290.275

758.403.075

808.563.894

PM

PM

549.023.906

734.876.779

798.302.629,60

PM

PM

86,42

96,60

98,73

57.757.873

83.092.907,87

PM

879.600.000

633.644.000

660.614.500

PM

PM

845.289.029

623.189.611

658.707.538

PM

PM

96,10

98,35

99,71

-72.995.166,67

-62.193.830,37

PM

PM

154.975.000

114.455.000

102.060.000

PM

PM

136.175.000

109.020.000

101.442.500

PM

PM

87,87

95,25

99,39

-17.638.333,33

-11.557.500

- Belanja Barang dan Jasa

PM

PM

634.918.700

435.019.000

558.554.500

PM

PM

622.919.679

431.263.511

557.265.038

PM

PM

98,11

99,14

99,77

-25.454.733,33

-21.884.880,33

- Belanja Modal

PM

PM

89.706.300

84.170.000

0,00

PM

PM

86.194.350

82.906.100

0,00

PM

PM

96,09

98,50

0,00

-29.902.100

-28.731.450

(1) BELANJA DAERAH

2010 (11) 1.457.010.167,60

Persentase antara realisasi dan anggaran tahun ke- (%) 2006 2007 2008 2009 2010 (12) (13) (14) (15) (16) PM PM 92,04 97,56 99,17

Keterangan : Kolom (1) Kolom (2) Kolom (7) Kolom (12) Kolom (17) Kolom (18)

: : : : : :

Uraian jenis pendapatan/belanja/pembiayaan sesuai dengan kebutuhan Sampai dengan kolom (6) adalah data anggaran SKPD sesuai yang tercantum pada APBD dalam 5 (lima) tahun pelaksanaan Renstra SKPD Sampai dengan kolom (11adalah data realisasi penyerapan anggaran SKPD sesuai laporan pelaksanaan APBD/Renja SKPD pada tahun berkenaan Sampai dengan kolom (16) adalah persentase antara realisasi penyerapan anggaran dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD Angka rata-rata pertumbuhan anggaran, yaitu : (jumlah anggaran pada tahun ke-5 – jumlah anggaran pada tahun ke-1)/3 Angka rata-rata pertumbuhan realisasi, yaitu : (jumlah realisasi pada tahun ke-5 – jumlah realisasi pada tahun ke-1)/3

20


Tabel T-II.7 menunjukkan perkembangan anggaran dan realisasi pendanaan selama tahun 2008 hingga 2010. Rata-rata anggaran belanja daerah selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2008-2010 cenderung turun sebesar Rp. 15.237.293,67,- (1,04%) per tahunnya. Hal ini disebabkan terjadi penurunan anggaran untuk belanja langsung (belanja pegawai, barang/jasa dan modal). Sedangkan realisasi anggaran tersebut per tahun naik rata-rata Rp. 20.899.077,53,- (1,43%) per tahunnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Potensi pengembangan sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal serta beberapa permasalahan yang dihadapi merupakan tantangan dan peluang yang dapat diraih dalam pengembangan ketahanan pangan. Sedangkan dari kapasitas sumber daya manusia dan sumber daya teknologi memiliki potensi untuk ditingkatkan untuk mendukung pengembangan ketersediaan dan distribusi pangan serta perbaikan konsumsi pangan. Sementara di sisi lain, penguatan kelembagaan ketahanan pangan di daerah serta revitalisasi peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten perlu ditingkatkan untuk mempercepat pencapaian sasaran program ketahanan pangan. a. Ketersediaan pangan Dalam upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, potensi sumber daya alam yang terdapat di kabupaten Pacitan belum dikelola maksimal. Terkait dengan penyediaan pangan maka pengelolaan lahan dan air merupakan sumber daya alam utama yang perlu dioptimalkan untuk menghasilkan pangan seperti lahan tidur, pekarangan rumah dan lahan di bawah tegakan hutan. Dengan potensi sumber daya alam yang beragam dan didukung ketersediaan teknologi di bidang hulu hingga hilir akan memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha dan meningkatkan agribisnis pangan.

21


Kantor ketahanan Pangan yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan mempunyai potensi dan peluang untuk mendorong ketersediaan pangan yaitu berperan pada (a) peningkatan koordinasi dalam perumusan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, (b) penyempurnaan sistem pemantauan ketersediaan pangan untuk mengantisipasi rawan pangan, (c) mengembangkan program kemandirian pangan serta (d) mengembangkan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat. b. Distribusi pangan Distribusi dan pasokan yang merata di seluruh wilayah sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau oleh daya beli sangat penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga. Berkaitan dengan di atas, Kantor Ketahanan Pangan memiliki potensi dan peluang memantapkan distribusi pangan yaitu berperan pada (a) peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan distribusi pangan, (b) pengembangan dan pemantauan sistem distribusi, analisis harga pangan dan akses pangan (c) pengembangan dan pemantauan kelembagaan distribusi pangan masyarakat. c. Konsumsi pangan Potensi sumber daya alam sebagai sumber bahan pangan yang besar akan menjamin ketersediaan pangan yang beragam di wilayah di sepanjang waktu sehingga terbuka peluang untuk pengembangan diversifikasi konsumsi pangan melalui pemanfaatan pangan lokal dan makanan tradisional untuk memenuhi

kebutuhan

pangan

masyarakat.

Semakin

meningkatnya

pengetahuan yang didukung perkembangan teknologi informatika dan strategi komunikasi publik memberikan peluang percepatan proses peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman yang diharapkan mampu mengubah pola konsumsi masyarakat sehingga mencapai status gizi yang lebih baik. Peningkatan

skor

PPH

konsumsi

dilakukan

dengan

upaya

penganekaragaman pola konsumsi dan gizi masyarakat menggunakan sumber

22


pangan lokal sumber karbohidrat non beras, seperti ubi kayu, ubi jalar, garut, suweg, sukun, waluh serta bahan pangan hewani sumber protein melalui sosialisasi, kampanye, demo, lomba dan pembinaan di masyarakat. Beberapa lembaga di masyarakat dapat menjadi mitra kerja seperti Posyandu, penyuluh dari instansi terkait, Tim Penggerak PKK, pengusaha pangan olahan dan sebagainya untuk mempercepat upaya perbaikan pola konsumsi pangan di masyarakat. Skor

PPH

berdasarkan

NBM

mulai

tahun

2006

hingga

2010

menunjukkan perbaikan dari kuantitas ketersediaan bahan pangan untuk konsumsi tetapi sumber ketersediaan masih didominasi bahan nabati terutama padi-padian (beras) dan jagung. Sedangkan ketersediaan pangan hewani seperti daging, telur dan ikan masih kurang untuk memenuhi kebutuhan penduduk Pacitan. Tabel T-II.8 Skor PPH Kabupaten Pacitan Berdasarkan NBM Tahun 2006-2007

No


Gr/Kap/hari

Standar *) Energi (Kkal) % AKE

PPH

Gr/Kap/hari

2006 Energi (Kkal)

% AKE

PPH

Gr/Kap/hari

2007 Energi (Kkal) % AKE

PPH

1

Padi-padian

300

1.100

50

25,0

373

1.349

61

25,0

368

1.334

61

25,0

2

Umbi-umbian

110

132

6

2,5

265

346

16

2,5

277

362

17

2,5

3

165

264

12

24,0

27

35

2

3,2

23

32

2

2,9

22

220

10

5,0

27

245

11

5,0

36

321

15

5,0

11

66

3

1,0

10

18

1

0,4

23

45

2

1,0

6

Pangan hewani Lemak dan minyak Buah/biji berminyak Kacangkacangan

28

110

5

10,0

23

89

4

8,1

66

282

13

10,0

7

Gula

33

110

5

2,5

57

210

10

2,5

57

209

10

2,5

8

Sayur dan buah

275

132

6

30,0

329

206

9

30,0

350

212

10

30,0

9

Lainnya

0

66

3

0,0

0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

Jumlah

944

2.200

100

100,0

1.110

2.498

113

76,7

1.200

2.797

127

78,9

4 5

23


Tabel T-II.9 Skor PPH Kabupaten Pacitan Berdasarkan NBM Tahun 2008-2009 No


Gr/Kap/hari

Standar *) Energi % (Kkal) AKE

PPH

Gr/Kap/hari

2008 Energi (Kkal) % AKE

PPH

Gr/Kap/hari

2009 Energi (Kkal)

% AKE

PPH

1

Padi-padian

300

1.100

50

25,0

374

1.353

62

25,0

378

1.370

62

25,0

2

Umbi-umbian

110

132

6

2,5

352

460

21

2,5

274

359

16

2,5

3

165

264

12

24,0

29

37

2

3,4

33

40

2

3,6

22

220

10

5,0

29

257

12

5,0

32

284

13

5,0

11

66

3

1,0

10

18

1

0,4

10

18

1

0,4

6

Pangan hewani Lemak dan minyak Buah/biji berminyak Kacangkacangan

28

110

5

10,0

60

258

12

10,0

70

298

14

10,0

7

Gula

33

110

5

2,5

57

210

10

2,5

56

207

9

2,5

8

Sayur dan buah

275

132

6

30,0

266

146

7

30,0

287

160

7

30,0

9

Lainnya

0

66

3

0,0

0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

Jumlah

944

2.200

100

100,0

1.175

2.739

124

78,8

1.139

2.736

124

79,0

4 5

Tabel T-II.10 Skor PPH Kabupaten Pacitan Berdasarkan NBM Tahun 2010 No


Standar *)

2010

Gr/Kap/hari

Energi (Kkal)

% AKE

PPH

Gr/Kap/hari

Energi (Kkal)

% AKE

PPH

1

Padi-padian

300

1.100

50

25,0

459

1.661

76

25,0

2

Umbi-umbian

110

132

6

2,5

101

132

6

2,5

3

Pangan hewani

165

264

12

24,0

41

48

2

4,3

4

Lemak dan minyak

22

220

10

5,0

33

292

13

5,0

5

Buah/biji berminyak

11

66

3

1,0

10

19

1

0,4

6

Kacang-kacangan

28

110

5

10,0

31

130

6

10,0

7

Gula

33

110

5

2,5

58

213

10

2,5

8

Sayur dan buah

275

132

6

30,0

294

164

8

30,0

9

Lainnya

0

66

3

0,0

0

0

0

0,0

Jumlah

944

2.200

100

100,0

1.027

2.659

122

79,7

Kantor Ketahanan Pangan memiliki tugas dan fungsi mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan yaitu berperan pada (a) peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan, (b) pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan dan (c) membina dan mengembangkan kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan, keamanan pangan dan produksi pangan olahan.

24


d.

Dewan Ketahanan Pangan (DKP)

Pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan melibatkan banyak pelaku dari berbagai aspek yang mencakup instansi antar wilayah. Mengingat kompleksnya permasalahan ketahanan pangan di daerah maka penanganan ketahanan pangan memerlukan koordinasi lintas wilayah dan lintas sektor Berdasarkan Peraturan Presiden No. 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, maka dibentuklah Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang bertujuan untuk

merumuskan

kebijakan

bidang

ketahanan

pangan.

Di

tingkat

daerah/kabupaten ditindaklanjuti dengan pembentukan Dewan Ketahanan Pangan

Kabupaten

188.45/152/408.21/2008

Pacitan sebagai

melalui wadah

Keputusan koordinasi

Bupati dalam

Pacitan

mewujudkan

ketahanan pangan di Kabupaten Pacitan. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan yang dalam Keputusan Bupati tersebut sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan memfasilitasi Rapat Koordinasi DKP tingkat Kabupaten dengan tujuan untuk membangun koordinasi program ketahanan pangan dan forum strategis yang diadakan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengevaluasi, mensinergiskan dan membahas permasalahan/menetapkan langkah-langkah operasional dalam membangun ketahanan pangan bersama dengan stake holder terkait. Tetapi upaya koordinasi, kerjasama dan sinergisitas dalam pembangunan ketahanan pangan belum dapat berjalan optimal.

25


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan SKPD Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah pada kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi dari aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan serta kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan di daerah. a. Ketersediaan pangan Ketersediaan pangan dapat bersumber dari produksi pangan domestik dan atau pasokan pangan. Ketersediaan bahan pangan untuk

dikonsumsi

dihitung

berdasarkan

penjumlahan

produksi

domestik, impor netto, perubahan stok dikurangi kebutuhan non konsumsi untuk benih, industri non pangan dan penggunaan lainnya. Berikut

adalah

permasalahan

di

kabupaten

Pacitan

terkait

ketersediaan pangan : 1. Berlanjutnya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian, penurunan kualitas dan kesuburan tanah akibat kerusakan lingkungan, air sebagai faktor pembatas, anomali iklim yang menyebabkan cuaca ekstrim, penerapan teknologi yang

masih

rendah

dapat

mempengaruhi

produksi

dan

ketersediaan komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan. 2. Ketersediaan energi sebagian besar masih berasal dari pangan nabati (didominasi beras), sedangkan sumbangan energi dari pangan hewani masih rendah. 3. Masih adanya rawan pangan karena adanya kemiskinan, terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar perdesaan, potensi sumber daya pangan yang rendah dan adanya bencana alam. 26 26


4. Pengelolaan lembaga cadangan pangan serta pemberdayaan lumbung pangan belum sepenuhnya optimal karena tidak ada alokasi secara khusus untuk kegiatan tersebut. Dana yang ada bersumber dari APBN (pembangunan lumbung pangan) dan APBD Provinsi (penguatan modal/dagulir). Data tahun 2010 telah terdapat 56 lumbung pangan yang eksis dari 75 lumbung (74,67%) yang ada di wilayah Kabupaten Pacitan. Sementara ini alokasi APBN tahun 2011 hanya 1 lumbung pangan, sedangkan target hingga tahun 2016 terdapat 171 lumbung pangan di Kabupaten Pacitan atau 1 lumbung pangan per desa sehingga 115 lumbung pangan masih perlu dikembangkan lagi. 5. Pemanfaatan lahan potensial seperti lahan tidur, pekarangan rumah dan lahan di bawah tegakan hutan untuk penyediaan pangan belum optimal sehingga masyarakat masih tergantung dengan pasar dan stok dari luar daerah. b. Distribusi pangan Kecenderungan peningkatan harga pangan akhir-akhir ini dapat menimbulkan gangguan kecukupan pangan dan gizi dan dapat mendorong timbulnya rawan gizi bahkan rawan pangan. Kelompok masyarakat dengan penghasilan terbatas akan mengurangi belanja bahan pangan terutama bahan pangan hewani sumber protein, yaitu daging, telur dan ikan. Permasalahan yang terkait dengan aspek distribusi pangan adalah : 1. Harga komoditas pertanian cenderung berfluktuasi, sehingga apabila terjadi kenaikan harga yang signifikan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. 2. Keterbatasan alokasi anggaran dan sumber daya aparatur (petugas lapangan), mengakibatkan sulitnya memantau arus keluar masuk bahan pangan.

27


c. Konsumsi pangan Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagaian masyarakat masih rendah yang ditandai dengan pola konsumsi pangan belum beragam, bergizi, berimbang dan aman. Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam upaya percepatan penganekaragaman konsumsi, yaitu : 1. Masyarakat secara umum masih ketergantungan pada beras dan terigu 2. Pemanfaatan umbi-umbian serta pangan lokal lain sebagai sumber karbohidrat non beras masih rendah 3. Masih kurangnya produksi pangan lokal non beras 4. Konsumsi pangan hewani masih rendah 5. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keamanan pangan,

sehingga

banyak

dijumpai

makanan

yang

mengandung pewarna, pengawet, dan bahan tambahan pangan lainnya yang tidak sesuai dosis anjuran. 6. Masih banyak komoditas pangan segar dan pangan olahan belum mempunyai SOP (standar operasional prosedur), sehingga belum menjamin keamanan untuk dikonsumsi. d. Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan Pangan Kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan sebagai aspek non teknis merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan ketahanan pangan maka penguatan kelembagaan dan manjemen ketahanan pangan perlu terus ditingkatkan. Namun terdapat permasalahan yang dihadapi, antara lain : 1. Pemahaman dan komitmen pemerintah daerah masih rendah dalam kelembagaan ketahanan pangan sebagai unit kerja dan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga koordinatif dalam pengembagan ketahanan pangan di daerah. 2. Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dalam merumuskan kebijakan bidang ketahanan pangan belum berjalan optimal.

28


3. Bentuk lembaga/unit kerja ketahanan pangan di daerah yang belum seragam menyebabkan gerak manajemen kelembagaan ketahanan pangan menjadi tidak optimal. Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib Ketahanan Pangan (Permentan Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010), maka diperlukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dapat mengemban tugas koordinasi dan fasilitasi secara konsisten dan berkelanjutan serta dukungan pembiayaan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota yang memadai. 4. Siklus pergantian pimpinan lembaga ketahanan pangan di daerah sangat singkat sehingga pengelolaan ketahanan pangan menjadi tersendat. 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pacitan terpilih di periode tahun 2011-2016 menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan SKPD tahun 2011 hingga 2016. Visi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan terpilih adalah “ Terwujudnya Masyarakat Pacitan yang Sejahtera”. Sesuai dengan harapan visi tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2011-2016 sebagai berikut :

Misi ke-1

: Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik

Misi ke-2

: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Misi ke-3

: Meningkatkan

akses

dan

kualitas

pendidikan

masyarakat Misi ke-4

: Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan

Misi ke-5

: Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam

29


rangka pemenuhan kebutuhan dasar Misi ke-6

: Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kabupaten secara umum. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah keterkaitan antara tujuan dan sasaran dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Pacitan. Tabel T-III.1 Keterkaitan Antara Tujuan dan Sasaran dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016

Misi ke-1 : Profesionalisme birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik Tujuan 1. Menciptakan aparatur pemerintah yang profesional

Sasaran 1.

Meningkatnya profesionalisme

Indikator 1. Persentase aparatur

birokrasi dan kinerja aparatur

yang memiliki

secara terncana dan

kompetensi sesuai

sistematis

bidang tugasnya 2. Persentase PNS yang mengikuti diklat yang seharusnya diikuti 3. Persentase aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir yang tepat waktu

2. Tercapainya SPM daerah

1. Persentase SPM yang diterapkan 2. Persentase SKPD yang mencapai target SPM

3. Terselenggaranya pelayanan prima

1. Persentase SKPD yang menerapkan SOP 2. Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti

30


3. Indeks kepuasan masyarakat 4. Jumlah pelayanan berstandar internasional 2. Meningkatnya efektivitas sistem

1.

pemerintahan

Terwujudnya tata

1. Jumlah pelanggaran

pemerintahan yang baik (good governance)

disiplin PNS 2. Jumlah SKPD yang menerapkan e-gov 3. Opini audit : WTP (wajar tanpa pengecualian) 4. Persentase peraturan daerah yang melibatkan partisipasi stakeholders

Misi ke-2 : Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat Tujuan 1. Mewujudkan perilaku dan lingkungan

Sasaran 1.

sehat

Terwujudnya perilaku hidup sehat

Indikator 1. Jumlah rumah berjamban 2. Persentase rumah bersanitasi

2.

Terciptanya lingkungan sehat

1. Persentase rumah layak huni 2. Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran lingkungan 3. Persentase penanganan sampah

3. Meningkatkan kualitas kesehatan

1.

Meningkatkan pelayanan kesehatan

1. Rasio dokter/medis per satuan penduduk 2. Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk 3. Rasio sarana prasarana kesehatan 4. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup 5. Angka kematian ibu melahirkan per

31


100.000 kelahiran hidup 6. Persentase kunjungan puskesmas/visit rate 7. Cakupan pelayanan anak balita 8. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usi 624 bulan keluarga miskin 9. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 10. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 11. Pasien Gakin yang dilayani RS pada setiap unit pelayanan 12. Persentase penduduk yang memanfaatkan RS 13. Prevalensi balita dengan gizi buruk 14. Cakupan desa siaga aktif 2.

Meningkatnya sarana dan

1. Cakupan air berasih

prasarana kesehatan

2. Jaringan listrik 3. Rasio posyandu per satuan balita 4. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 5. Rasio RS per satuan penduduk

Misi Ke-3 : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat Tujuan 1. Mempermudah akses pendidikan

Sasaran

Indikator

1. Tersedianya sarana dan

1. Rasio ketersediaan

prasarana pendidikan

sekolah/jumlah penduduk usia sekolah 2. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 3. Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi

32


bangunan baik 2. Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau

1. Angka Melek Huruf 2. Angka Partisipasi Kasar 3. Angka Partisipasi Murni 4. Angka Putus Sekolah

3. Meningkatkan kualitas pendidikan

1. Meningkatkan pelayanan pendidikan

1. Angka rata-rata lama sekolah 2. Rasio guru/murid 3. Rata-rata nilai ujian 4. Angka kelulusan 5. Persentase guru/kepala sekolah yang memenihu kualifikasi 6. Persentase guru yang bersertifikasi 7. Jumlah sekolah terakreditasi minimal B

Misi ke-4 : meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan Tujuan 1. Meningkatkan perekonomian daerah dengan optimalisasi potensi wilayah

Sasaran 1. Terwujudnya pusat ekonomi unggulan daerah

Indikator 1. PDRB sektor 2. Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif

2. Ketersediaan pangan daerah

1. Ketersediaan energi dan protein per kapita 2. Penguatan cadangan pangan 3. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 4. Stabilitas harga pasokan pangan 5. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan 6. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

3. Lembaga UMKM dan koperasi sehat dan berdaya saing

1. Persentase koperasi aktif 2. Jumlah UMKM non BPR/LKM UKM 3. Jumlah BPR/LKM

4. Pemasaran komoditas daerah

1. Jumlah pameran/ekspo produk unggulan dilaksanakan per tahun

33


2. Omset penjualan komoditas unggulan 3. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Misi ke-5 : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar Tujuan

Sasaran

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas

1. Terwujudnya aksesibilitas

infrastruktur dasar

Indikator 1. Persentase

infrastruktur menuju sarana

peningkatan kualitas

kesehatan, pendidikan dan

dan kuantitas jalan dan

perekonomian

jembatan 2. Cakupan layanan air bersih 3. Rasio jaringan air bersih 4. Jangkauan telekomunikasi 5. Penyebaran jaringan listrik 6. Persentase penduduk berakses air minum 7. Peningkatan fasilitas pasar daerah dan tradisional 8. Rasio pemukiman layak huni 9. Jumlah trayek

2. Meningkatnya peran serta

1. Swadaya masyarakat

masyarakat dalam

terhadap program

pengelolaan infrastruktur

pemberdayaan

dasar

masyarakat 2. Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat

Misi ke-6 : Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama Tujuan 1. Meningkatkan tatanan sosial

Sasaran 1.

Terwujudnya kehidupan

kemasyarakatan yang berbudaya, berbudi

bermasyarakat yang rukun

luhur dan damai

dan damai

Indikator 1. Angka kriminalitas yang ditangani 2. Jumlah penyelenggaraan kegiatan, seni, budaya dan agama 3. Jumlah penyelenggaraan

34


kejuaraan olahraga tingkat kabupaten 4. Jumlah saran aperibadatan yang mendapatkan pembinaan 5. Persentase jenis olahraga yang berpotensi 2. Terwujudnya ketahanan sosial masyarakat

1. Jumlah anak didik hamil di luar nikah 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 3. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 4. Persentase peningkatan penyuluhan pencegahan penyakit masyarakat (PEKAT)

Urusan ketahanan pangan menjadi salah satu sasaran Misi ke-2 (Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan) yaitu ketersediaan pangan daerah. Maka program dan kegiatan urusan ketahanan pangan diarahkan kepada peningkatan pengembangan ketersediaan pangan dan kemandirian pangan dengan mendayagunakan segenap potensi dan sumber daya alam lokal serta sumber daya manusia yang dimiliki menuju ketahanan pangan yang mantap. Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang telah diuraikan di atas, Kantor Ketahanan Pangan memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk program-program pembangunan, sebagai berikut: a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

35


3.3 Telaahan Renstra K/L (Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian) dan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 3.3.1 Telaahan Terhadap Renstra K/L (Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian) Pembangunan ketahanan pangan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang telah ditetapkan pada RPJMN 2010-2014 yang menyatakan bahwa pembangunan ketahanan pangan menjadi program prioritas yang kelima. Arah pembangunan ketahanan pangan dalam RPJMN 2010-2014 adalah meningkatkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas, peningkatan daya saing serta peningkatan kapasitas masyarakat. Arah pembangunan ketahanan pangan juga mengacu pada hasil KTT Pangan 2009 yang menyepakati untuk menjamin pelaksanaan langkahlangkah yang mendesak pada tingkat nasional, regional dan global untuk merealisasikan secara penuh komitmen MDGs tahun 2000 dan deklarasi World Food Summit (WFS) 1996 yaitu mengurangi jumlah penduduk dunia yang lapar dan malnutrisi hingga setengahnya pada tahun 2015. Dengan mengacu pada RPJMN dan kesepakatan KTT pangan, arah kebijakan umum pembangunan ketahanan pangan nasional 2010-2014 adalah untuk (1) meningkatkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, (2) meningkatkan sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan serta (3) meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan. Strategi Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian RI 20102014

adalah

(1)

melaksanakan

koordinasi

secara

sinergis

dalam

penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan dan keamanan pangan segar, (2) mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan segar, dan (3) mendorong peran swasta, masyarakat sipil, dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan segar.

36


Program

yang

dilaksanakan

oleh

Badan

Ketahanan

Pangan,

Kementerian Pertanian RI 2010-2014 adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya ketahanan pangan melalui konsumsi dan keamanan pangan segar, ketersediaan pangan, distribusi pangan dan pemberdayaan masyarakat serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan. Program ini dijabarkan dalam 3 (tiga) kegiatan prioritas nasional dan 1 (satu) kegiatan pendukung dan 13 sub kegiatan, yaitu : Tabel T-III.2 Program/Kegiatan Prioritas Pada Renstra BKP, Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 No.

Program/Kegiatan

Sasaran

Sub Kegiatan

(3)

(4)

Prioritas (1)

(2)

11

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

11.1

Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar

11.2

Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan

Meningkatnya ketahanan masyarakat melalui konsumsi dan keamanan pangan segar, distribusi dan pemberadayaan di tingkat masyarakat serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan Meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan

Meningkatnya pemantapan distribusi dan harga pangan

a. Peningkatan percepatan penganekaragaman pangan b. Peningkatan dan pengembangan promosi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan c. Peningkatan penanganan keamanan pangan segar tingkat produsen dan konsumen d. Koordinasi analisis dan perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan a. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) b. Koordinasi analisis dan perumusan kebijakan distribusi, harga dan

37


11.3

Pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan

Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan

11.4

Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan

Meningkatnya manajemen serta pelayanan administrasi dan keuangan secara efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan ketahanan pangan

akses pangan a. Pengembangan Desa Mandiri Pangan b. Pengembangan lumbung pangan masyarakat c. Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) d. Koordinasi analisis dan perumusan kebijakan ketersediaan dan penanganan rawan pangan a. Peningkatan dan pemantapan manajemen b. Pemantapan dan pengembangan koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan c. Peningkatan kesejahteraan petani kecil dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga (Smallholder Livelihood Development Programme in Eastern Indonesia (SOLID)

Arah kebijakan umum pembangunan ketahanan pangan nasional dan rumusan program/kegiatan prioritas nasional memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang ketahanan pangan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan, yaitu: a. Pemantapan gerakan Percepatan Pengenekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui pemberdayaan kelompok wanita terutama kelompok dasawisma PKK, pendidikan dan penyuluhan pangan yang beragam, bergizi, berimbang untuk siswa SD/MI, pemberdayaan usaha mikro di bidang pengolahan pangan. b. Peningkatan

promosi percepatan

penganekaragaman

konsumsi

pangan melalui media elektronik, media cetak, pameran dan lomba. c. Peningkatan penanganan keamanan pangan segar di produsen dan konsumen. 38


d. Penyediaan data distribusi, pasokan, akses dan harga pangan yang lebih akurat secara berkala dan berkelanjutan. e. Pemantapan Desa Mandiri Pangan. f. Pengembangan lumbung pangan desa. g. Pengembangan pemanfaatan pekarangan. h. Penanganan daerah rawan pangan meliputi penyediaan dokumen SKPG dan penyediaan dana bansos. i.

Pemantapan penyediaan data dan informasi serta analisis data pangan secara berkala dan berkelanjutan yang meliputi :

Neraca

Bahan Pangan (NBM), pola konsumsi (PPH konsumsi), distribusi, pasokan, akses, harga, peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan serta data kemiskinan dan rawan pangan.

3.3.2 Telaahan Terhadap Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Rencana Induk Ketahanan Pangan melalui Rapat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dan ditetapkan dengan SE Gubernur Jawa Timur No. 520/19657/023/2009 Tanggal 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut : 1. Memantapkan Ketersediaan Pangan yang mandiri & berlanjut di Jawa Timur melalui : 1.1

Menumbuhkembangkan sistem agribisnis pangan dari hulu ke hilir

untuk

menciptakan

nilai

tambah

sebagai

basis

pertumbuhan ekonomi di perdesaan. 1.2

Menjaga stabilitas produksi pangan, baik tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan agar kebutuhan dan pasokan tetap berimbang bahkan surplus.

1.3

Menetapkan komoditas unggulan wilayah sesuai dengan potensi agroekologi dan peluang pasar.

39


1.4

Memanfaatkan lahan marginal, di bawah tegakan dan lahan terlantar untuk pengembangan pangan lokal (umbi-umbian) sebagai bahan pangan alternatif.

1.5

Memperlancar khususnya

akses

petani

benih/bibit,

terhadap

sarana

dan

obat-obatan,

pupuk

produksi serta

pengembangan pupuk dan obat-obatan organik. 1.6

Pemberdayaan

petani

(kelompok

tani,

gapoktan,

koperasi/badan usaha) melalui pendekatan partisipatif, dan terintegrasi secara lintas sektor. 1.7

Pengembangan infrastruktur pertanian dan perdesaan (jalan desa, irigasi, fasilitas air bersih, listrik dan komunikasi).

1.8

Mengembangkan sistem informasi pangan dan komoditi yang real time, dalam upaya pamantapan strategi tanam, terkait keseimbangan supply-demand dalam skala lokal, regional, nasional dan internasional.

1.9

Mengupayakan kuota ekspor bahan pangan strategis bagi daerah produksi surplus, sepanjang kebutuhan nasional terpenuhi.

1.10 Peningkatan kualitas produksi bahan pangan terutama yang memberikan nilai tambah. 1.11 Menyediakan pembiayaan (kredit dengan bunga rendah) melalui dana bergulir dan kredit program. 1.12 Menyiapkan lembaga penjaminan kredit/pembiayaan kepada kelembagaan

masyarakat

(kelompok

tani,

UMKM)

yang

mempunyai usaha produktif tetapi belum bankable melalui JAMKRIDA (Jaminan Kredit Daerah). 1.13 Mengembangkan

cadangan

pangan

masyarakat

melalui

lumbung pangan dengan menyediakan bahan pangan minimal 5% (lima persen) dari total kebutuhan konsumsi masyarakat. 2. Peningkatan Kelancaran

Distribusi

dan Stabilisasi Harga,

melalui:

40


2.1 Menjaga stabilitas harga pangan melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan atau batas atas harga yang dinamis untuk beberapa komoditas strategis sehingga dapat menjamin keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat luas. 2.2 Menjaga stabiltas harga pangan melalui penetapan harga dasar beberapa komoditas strategis, operasi pasar dan atau pasar murah. 2.3 Mengembangkan jejaring informasi harga dan pasar yang dapat diakses masyarakat luas melalui media elektronik berbasis WEB. 2.4 Penataan tata niaga beberapa komoditas pangan strategis untuk memperpendek alur distribusi bahan pangan. 2.5 Pengembangan infrastruktur pertanian dan perdesaan (jalan desa, pasar, listrik dan komunikasi). 3. Mempercepat Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi Berbasis Sumber Daya Lokal, melalui : 3.1 Mengembangkan pemanfaatan pekarangan sebagai cadangan konsumsi dan gizi keluarga. 3.2 Mengembangkan aneka pangan olahan berbasis sumber daya lokal yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. 3.3 Meningkatkan peran kelembagaan lokal (PKK, Dasa Wisma, wanita

tani,

posyandu,

dll)

dalam

penyuluhan

penganekaragaman pangan dan gizi. 3.4 Meningkatkan

promosi

dan

pemerintah/swasta,

industri

penganekaragaman

konsumsi

sosialisasi pariwisata

melalui untuk

pangan

dan

institusi

percepatan gizi

dengan

menganjurkan setiap pertemuan menyediakan makanan atau kudapan yang berbasis sumber daya lokal. 3.5 Meningkatkan

kesadaran

penganekaragaman

masyarakat

konsumsi

tentang

pangan

dan

pentingnya gizi

melalui

kampanye/promosi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman pada media cetak maupun elektronika.

41


3.6 Mengembangkan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) yang berbasis sumber daya lokal. Berdasarkan Rencana Induk Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, maka Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun ke depan, sebagai berikut : a. Memanfaatkan lahan marginal, di bawah tegakan dan lahan terlantar untuk pengembangan pangan lokal (umbi-umbian) sebagai bahan pangan alternatif. b. Menetapkan angka ketersediaan bahan pangan utama, seperti beras, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ikan, daging, telur, sayur dan buah untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk. c. Mengidentifikasi, menumbuhkan dan memberdayakan lumbung pangan desa sehingga tidak hanya mampu sebagai wadah cadangan pangan tingkat desa tetapi sebagai depo logistik tingkat desa yang mampu menyediakan aneka kebutuhan pangan. d. Mengembangkan pemanfaatan pekarangan sebagai cadangan konsumsi dan gizi keluarga. e. Mengembangkan aneka pangan olahan berbasis sumber daya lokal yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. f. Meningkatkan peran kelembagaan lokal (PKK, Dasa Wisma, wanita tani, posyandu, dll) dalam penyuluhan penganekaragaman pangan dan gizi. g. Meningkatkan

promosi

pemerintah/swasta,

dan

industri

sosialisasi pariwisata

melalui untuk

institusi percepatan

penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi dengan menganjurkan setiap pertemuan menyediakan makanan atau kudapan yang berbasis sumber daya lokal. h. Meningkatkan

kesadaran

penganekaragaman

konsumsi

masyarakat pangan

tentang dan

pentingnya gizi

melalui

42


kampanye/promosi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman pada media cetak maupun elektronika. i.

Menyediakan data dan informasi tentang pangan (ketersediaan, lumbung, harga, distribusi, akses, peta ketahanan dan kerentanan pangan) yang akurat. Uraian di atas tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang perlu

diperhatikan dan dijadikan acuan dari dokumen Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan, sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan di dalam menetapkan visi, misi, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan.

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1 Telaahan terhadap RTRW Jawa Timur Menurut Undang-Undang, penataan ruang meliputi seluruh kegiatan yang termasuk dalam sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang keterkaitan satu sama lainnya bersifat sekuensial. Pemahaman bahwa sistem ini merupakan siklus menyebabkan hasil-hasil yang diperoleh dari proses perencanaan tata ruang ditempatkan sebagai acuan dari kegiatan-kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Rencana Tata Ruang Wilayah adalah wujud formal kebijakan, rencana, dan program (KRP) acuan yang mengatur penataan ruang sebuah wilayah tertentu. Jenis RTRW tergantung pada cara penanganan dan karakteristik khusus sebuah satuan wilayah. Sebuah RTRW yang mengatur satuan wilayah yang luas memuat arahan dan acuan yang lebih strategis dan umum daripada RTRW yang mengatur satuan wilayah yang lebih kecil. Sebuah RTRW skala nasional memuat kebijakan-kebijakan, sementara RTRW skala kawasan lebih banyak memuat kumpulan program.

43


Dalam fungsi wilayah dan perkotaan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pacitan merupakan bagian dari SWP Madiun dan sekitarnya. Kabupaten Pacitan memiliki rencana fungsi wilayah sebagai pemerintahan, pertanian, perkebunan,

perikanan,

pertambangan,

pendidikan,

kesehatan

dan

pariwisata. Berdasarkan pola pengelompokan perekonomian dan dominasi kegiatan perekonomian dalam sistem perwilayahan Jawa Timur telah terjadi pemusatan terlalu ke Utara. Berdasarkan kondisi ini, perlu adanya upaya untuk menyeimbangkan pertumbuhan dengan mengembangkan wilayah Selatan Jawa Timur. Kabupaten Pacitan merupakan wilayah yang harus diprioritaskan pengembangannya melalui Konsep Pengembangan SelatanSelatan yaitu jalur Pacitan – Trenggalek – Tulungagung - Banyuwangi. Kedudukan Kabupaten Pacitan dalam konstelasi wilayah Koridor pantai selatan Jawa tidak lepas dari sistem kota-kota yang ada. Kota Pacitan merupakan pusat kegiatan lokal bagi daerah-daerah lain di sekitarnya. Sebagai pusat kegiatan lokal wilayah, Pacitan menjadi wilayah penghubung antar kota-kota sekitar baik di wilayah Jawa Timur (Citragung) maupun Jawa Tengah dan DIY (Pawonsari). Letak Kabupaten Pacitan yang berada di wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadikan peran Pacitan sebagai pintu masuk Jawa Timur di wilayah pantai selatan Jawa. Perencanaan tata ruang yang dimuat dalam dokumen RTRW Provinsi Jawa Timur yang mengatur arahan pengembangan Pacitan menempatkan wilayah ini menjadi penting di masa yang akan datang. Pengembangan koridor pantai selatan akan berdampak pada pola penggunaan lahan dan perkembangan

kegiatan/aktivitas

di

wilayah

Kabupaten

Pacitan.

Meningkatnya intensitas penggunaan lahan dan aktivitas perkotaan akan membangkitkan arus lalu lintas dan meningkatkan aktivitas perekonomian. Hal ini tentu saja sejak awal harus diantisipasi dan dikendalikan agar tidak berkembang secara tidak beraturan dan tidak lagi sesuai dengan dokumen tata ruang yang diatur dalam peraturan daerah.

44


3.4.2 Telahaan Terhadap Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Sebelum disusunnya strategi pengembangan Pacitan, perlu adanya suatu konsep skenario pengembangan wilayah Pacitan. Skenario ini disusun berdasarkan pertimbangan terhadap isu permasalahan serta potensi dan prospek pengembangan di wilayah Kabupaten Pacitan baik dari aspek fisik, sumber daya alam (SDA), ekonomi dan

sistem prasarana wilayah.

Pertimbangan yang lain yaitu terhadap tujuan-tujuan kebijakan makro dan mikro Wilayah Kabupaten Pacitan. Berdasarkan hal-hal terbut, maka pengembangan kegiatan/ekonomi di Kabupaten Pacitan yang menjadi dasar perumusan struktur ruang harus mempertimbangkan : 1. Kegiatan ekonomi yang tidak memerlukan dukungan lahan relatif luas. 2. Pengembangan

lahan

di

wilayah

Utara

dan

Barat

hendaknya

dikendalikan secara ketat karena terkait dengan fungsi sebagai kawasan perlindungan bagi wilayah bawahnya. 3. Kondisi lahan di wilayah Tengah yang rawan longsor, menyebabkan wilayah ini relatif kurang berkembang, sehingga interaksi antara wilayah Utara dan Selatan relatif rendah. 4. Wilayah Karst Pacitan Barat yang terletak di wilayah Selatan – Barat merupakan kawasan Karst kelas 1, sehingga di wilayah ini tidak boleh dilakukan kegiatan pertambangan. 5. Kegiatan ekonomi diarahkan pada pemberdayaan ekonomi lokal dengan sektor pariwisata sebagai sektor penggerak di hilir yang pada akhirnya akan menarik sektor-sektor primer untuk berkembang (mis: perikanan laut, lobster, melinjo, janggelan, jeruk , batu aji, keramik dan gerabah). 6. Pelayanan fasilitas dan prasarana perkotaan hendaknya dilakukan dengan sistem banyak pusat, meskipun dengan skala yang lebih rendah; dan 7. Prioritas pengembangan ditekankan pada wilayah Selatan dengan penekanan fungsi Utama sebagai pariwisata pantai dan gua.

45


Berdasarkan hal-hal tersebut, maka skenario pengembangan wilayah

Kabupaten

Pacitan

adalah

:

wilayah

berkembang

sesuai

kecenderungan perkembangan wilayah saat ini. Struktur perwilayahan dilakukan dengan dengan asumsi sebagai berikut: 1. Pembagian Wilayah Pembangunan lebih berorientasi pada pembagian wilayah administrasi. 2. Setiap wilayah Pembangunan terdiri dari dari empat wilayah administrasi Kecamatan. 3. Penentuan pusat dilakukan pada kecamatan yang terletak di tengahtengah, selain juga mempertimbangkan kelengkapan fasilitas perkotaan dan orde kota. Berdasarkan skenario tersebut, kondisi yang diharapkan di masa datang, yaitu: 

Perkembangan leading sector (dalam hal ini sektor pariwisata) yang diharapkan mampu menjadi sektor penggerak sektor-sektor lainnya, khususnya sektor pertanian (dalam arti luas) sebagai SDA yang dominan, berkembang sesuai peluang pasar dan peningkatan kualitas produk, penambahan nilai produk pada proses pengolahan.



Besarnya perkembangan melalui proses peningkatan sarana prasarana dasar secara bertahap terseleksi sesuai dengan daya tenaga serta dana yang tersedia.



Diperlukan prioritas kawasan andalan dengan sektor/subsektor yang diunggulkan untuk memperoleh hubungan pengaruh perkembangan kumulatif/multiplier effect yang tinggi.



Harapan perkembangan tercapai melalui akselerasi pembangunan bertahap, berjalan dalam jangka menengah atau jangka panjang karena sektor yang satu menunggu hasil pembangunan sektor lain terlebih dahulu, sehingga perkembangan ekonomi wilayah berjalan relatif lambat dan lama. Untuk memenuhi skenario tersebut, maka dilakukan penetapan

strategi bagi tiap-tiap sektor. Penetapan serta penyusunan Strategi

46


Perwilayahan Pembangunan Kabupaten Pacitan dilakukan berdasarkan skenario pengembangan wilayah Pacitan. Visi, misi, tujuan dan strategi disusun dengan mempertimbangkan isu permasalahan serta potensi dan prospek pengembangan di wilayah Kabupaten Pacitan baik dari aspek fisik, sumber daya alam (SDA) ekonomi serta tujuan internal Pengembangan Wilayah Kabupaten Pacitan. Strategi yang akan dikembangkan dalam upaya penataan ruang Kabupaten Pacitan sebagaimana yang tercantum dalam RTRW Provinsi Jawa Timur adalah : 1. Strategi pengembangan berdasarkan kebijakan makro; 2. Strategi struktur ruang wilayah Kabupaten Pacitan; 3. Strategi pola ruang wilayah Kabupaten Pacitan; 4. Strategi pengelolaan kawasan lindung dan budidaya; 5. Strategi penataan kawasan perdesaan dan perkotaan; 6. Strategi penataan sistem prasarana wilayah; 7. Strategi penataan kawasan strategis; 8. Strategi penataan wilayah pesisir; dan 9. Strategi penataan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Sehubungan dengan strategi penataan ruang Jawa Timur pada Kabupaten Pacitan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Kantor Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut : a. Mengembangkan kawasan budidaya untuk budidaya tanaman spesifik lokal yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. b. Mengembangkan areal pekarangan di perdesaan dan perkotaan dengan budidaya tanaman hortikultura untuk mengembangkan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. c.

Mengembangkan pangan olahan yang berbahan baku lokal.

47


3.4.3 Telahaan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Pacitan Praktek menunjukkan bahwa banyak hambatan dan keterbatasan yang

bersifat

struktural

maupun

operasional

menciptakan

ketidaksinambungan antar jenjang (vertikal), juga antar satuan wilayah RTRW yang berada dalam jenjang yang sama (horisontal). Kondisi ini menyebabkan lingkup dan penjabaran aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup dalam masing-masing RTRW belum tentu sesuai dengan harapan dan acuan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebuah bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan dalam KRP tata ruang. Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang tidak selalu gamblang, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing RTRW. KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi di atas. Pada prinsipnya, proses KLHS harus dilakukan terintegrasi dengan proses penataan ruang. Penerapan KLHS dalam penataan ruang ini bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan dan kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah (kerap juga disebut "bio- region" dan/atau "bio-geo-region"). Dokumen KLHS kabupaten Pacitan mengkaji tentang peran dan fungsi DAS Grindulu dalam mendukung pengembangan tanaman tembakau

48


dan industri rokok yang intisarinya disajikan dalam Tabel T-III.3. Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan program, SKPD akan mengacu pada dokumen RTRW dan KHLS Kabupaten. Das Grindulu menjadi penyangga kehidupan penduduk, seperti untuk aktivitas bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Potensi sumber daya alam yang melimpah di sepanjang DAS Grindulu telah menimbulkan eksploitasi oleh manusia. Beberapa kawasan vital, yaitu hutan lindung dan sungai telah mengalami kerusakan dan pencemaran akibat kegiatan ini. Berkaitan dengan dokemen KLHS tersebut, maka hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Kantor Ketahanan Pangan adalah : a. Kegiatan menyesuaikan spesifik daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada dengan tetap berwawasan lingkungan. b. Mengembangkan tanaman lokal spesifik daerah (umbi-umbian, kacangkacangan), peternakan dan perikanan. c.

Memanfaatkan hasil pertanian, peternakan dan perikanan untuk diolah menjadi makanan yang dapat memberikan nilai tambah.

d. Kegiatan diarahkan untuk mendukung perbaikan dan peningkatan daya dukung lingkungan dan tidak menimbulkan degradasi lingkungan.

49


Tabel T-III.3 Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Pacitan SKPD : Kantor Ketahanan Pangan

No

Aspek Kajian

(1) 1

Ringkasan KLHS

(2) Kapasitas daya dukung dan daya tampung

Implikasi terhadap Pelayanan SKPD

(3) -

lingkungan hidup untuk pembangunan

-

Catatan bagi perumusan program dan kegiatan SKPD

(4)

(5) 

Kawasan DAS Grindulu menjadi

Program dan kegiatan SKPD

Kegiatan

penopang kehidupan masyarakat

akan diarahkan untuk

menyesuaikan

sekitar baik untuk pertanian,

menunjang perbaikan kualitas

spesifik daerah

perkebunan, kehutanan, perikanan,

lingkungan sehingga akan

dengan

air bersih dan sumber tambang

meningkatkan daya dukung

memanfaatkan

(mineral) yang cukup potensial.

lingkungan.

sumber daya lokal

KLHS difokuskan pada pemanfaatan

yang ada dengan

dan pengelolaan kawasan DAS

tetap berwawasan

Grindulu yang daya dukung dan

lingkungan.

fungsi lingkungannya semakin menurun, yaitu adanya lahan kritis seluas 18.219,35 hektar (tahun 2008), penebangan liar dan alih fungsi lahan. 2

Perkiraan mengenai dampak dan resiko

-

lingkungan hidup

-



Berbagai aktivitas manusia yang

Program dan kegiatan SKPD

Kegiatan diarahkan

memanfaatkan sumber daya alam di

akan berpedoman terhadap

untuk mendukung

sekitar DAS dapat menyebabkan

dokumen RTRW dan KLHS

perbaikan dan

tekanan terhadap DAS.

sehingga sesuai untuk

peningkatan daya

Perkiraan mengenai dampak dan

peruntukkan wilayah dan

dukung lingkungan;

50




resiko lingkungan hidup dilakukan

diupayakan dapat mendukung

melalui identifikasi permasalahan

perbaikan kualitas lingkungan

Kegiatan tidak menimbulkan

lingkungan hidup yang timbul karena

hidup sehingga meningkatkan

degradasi lingkungan

adanya kebijakan, rencana dan

kualitas hidup masyarakatnya.

program (KRP) berdasarkan isu-isu strategis yang berkembang. -

Perumusan perkiraan tersebut mengacu pada KRP yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Tahun 2011-2016 dan RTRW tahun 2010.

-

Beberapa dampak dan resiko yang dapat terjadi antara lain : kerusakan DAS, penurunan kualitas dan sumber air, bertambahnya lahan kritis, kerusakan hutan, kekeringan, banjir dan longsor.

3

Kinerja layanan/jasa ekosistem



Jasa ekosistem adalah manfaat yang

Kegiatan yang berkaitan dengan

Mengembangkan

diperoleh manusia dari suatu ekosistem.

bidang ketahanan pangan akan

tanaman lokal

Kawasan DAS Grindulu yang ada di

senantiasa menjaga eksistensi

spesifik daerah

Kabupaten Pacitan telah memberikan

jasa ekosistem yang diberikan

(umbi-umbian,

banyak manfaat terhadap kelangsungan

oleh lingkungan hidup.

kacang-kacangan),

hidup manusia, akan tetapi keberadaan

peternakan dan

dan kelestariannya perlu dijaga dari

perikanan.

kerusakan dan kepunahan. Jasa ekosistem yang dimaksud meliputi :



Memanfaatkan hasil pertanian,

51


1.

Jasa pendukung

peternakan dan

Wilayah DAS Grindulu yang

perikanan untuk

berada di wilayah bagian utara

diolah menjadi

yaitu hulu (Nawangan, Bandar,

makanan yang dapat

Tegalombo, Arjosari dan

memberikan nilai

Kebonagung) dengan kawasan

tambah.

hutan lindungnya adalah sebagai daerah tangkapan air sehingga berfungsi untuk menjamin ketersediaan air. Sementara daerah hilir berfungsi sebagai wilayah pelepasan air. Hutan produksi dikelola Perhutani sedangkan hutan negara dikelola Dishutbun, sisanya adalah hutan rakyat. Masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan seperti kayu, kayu bakar, emponempon, umbi-umbian, dan buahbuahan. 2.

Jasa penyediaan -

Hutan menyediakan sumber pangan bagi manusia seperti umbi-umbian dan buahbuahan.

52


-

Tanaman perkebunan : tembakau, cengkeh

-

Menyediakan sumber air (mengatur siklus hidrologi)

-

Kayu, getah, kayu bakar

-

Pengembangan potensi pertambangan : timah, emas, gamping, tanah liat, batu, pasir, pasir besi, batu akik

3.

4.

Jasa pengaturan -

Mengatur siklus air

-

Mengatur iklim

Jasa kultural Jasa kultural adalah manfaat non materi. -

Wahana rekreasi dan ekoturisme

-

Estetika

-

Pendidikan

-

Menumbuhkan rasa memiliki

-

Nilai-nilai spiritual dan keagamaan

4

Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim

-

Dinamika pembangunan dan pertambahan jumlah penduduk akan

-

Penguatan cadangan pangan untuk wilayah yang



Program/kegiatan ketahanan pangan

53


berdampak terhadap perubahan iklim.

rawan mengalami bencana

yang dapat

Masyarakat sekitar hutan, sungai dan

alam.

disinkronkan dengan

Pengembangan cadangan

keadaan wilayah

rentan terhadap dampak kerusakan

pangan wilayah sebagai

kabupaten Pacitan

lingkungan dan perubahan iklim.

salah satu upaya antisipasi

adalah upaya

Wilayah kabupaten Pacitan hampir

terjadinya rawan pangan

pengembangan

setiap tahun pada musim hujan

yang disebabkan oleh

tanaman spesifik

menghadapi potensi banjir, tanah

bencana alam : banjir,

lokal sebagai

longsor dan kekeringan. Hal ini

kekeringan, tanah longsor,

pangan lokal

disebabkan oleh rusaknya hutan di

dll

dengan tidak

Pelaksanaan konservasi

merusak kawasan

Bandar, Tegalombo, Arjosari,

lingkungan dan

hutan lindung,

Kebonagung) karena pembalakan liar,

perlindungan ekosistem

pengembangan

perambahan hutan dan alih fungsi

akan mengurangi potensi

pekarangan, dan

hutan.

banjir, tanah longsor dan

pengolahan pangan

Sedangkan di daerah pesisir terjadi

kekeringan, memberikan

lokal.

kerusakan hutan mangrove dan

kontribusi terhadap

abrasi.

ketahanan pangan dan

Bentuk adaptasi yang dilakukan

tersedianya air bagi

adalah konservasi hutan lindung,

masyarakat perdesaan dan

rehabilitasi dan pengembangan hutan

perkotaan dan memperkaya

di kawasan penyangga dan sekitar

keanekaragaman hayati.

pesisir adalah masyarakat yang

-

kawasan penyangga (Nawangan,

-

-

DAS, pengelolaan daerah pelepasan

-

-

-

Perlindungan ekosistem

air (hilir), pembangunan sarana

akan memberikan

potensi sumber daya air (embung,

ketangguhan bagi manusia

54


dam, jaringan irigasi, dll), rehabilitasi

dan spesies lainnya dalam

lahan pantai dengan konservasi

menghadapi perubahan

mangrove, cemara udang,

iklim.

pembangunan penahan ombak, dll. Selain itu perlu diatur dengan aturan yang jelas mengenai hal-hal yang mendukung kegiatan tersebut. 5

Tingkat ketahanan dan potensi

-

keanekaragaman hayati

-

Pelaksanaan rehabilitasi dan

-

Berbagai bencana alam



Menyediakan data

konservasi lahan kritis di kawasan

seperti banjir, tanah

pangan yang akurat

penyangga dan daerah pesisir

longsor, kekeringan dan

meliputi

kabupaten Pacitan akan memperbaiki

badai merupakan dampak

ketersediaan, harga,

keanekaragaman hayati yang ada.

dari perubahan iklim yang

distribusi dan akses.

Pengembangan lahan pertanian

harus diantisipasi sektor

dengan sistem tumpangsari akan

pertanian yang paling

potensi sumber daya

meningkatkan keanekaragaman

rentan terhadap dampak

alam yang dapat

hayati dan keseimbangan ekosistem.

perubahan iklim.

dijadikan pangan

Dengan demikian

alternatif selain

hayati lebih tinggi memiliki ketahanan

ketersediaan pangan bagi

beras, seperti umbi-

yang lebih tinggi terhadap pengaruh

penduduk akan

umbian, kacang-

buruk perubahan lingkungan dan

tergantung dari

kacangan, dll.

memiliki kemampuan mengurangi

ketersediaan sumber

kerentanan penghidupan masyarakat

daya hayati berupa

lembaga cadangan

perdesaan.

tumbuh-tumbuhan, hewan

pangan di setiap

dan mikroorganisme.

desa sebagai wadah

Sistem dengan keanekaragaman

-





Pengembangan

Mengembangkan

cadangan pangan

55


dan menyediakan berbagai aneka kebutuhan pangan.

56


3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Dengan mempertimbangkan permasalahan serta hasil telaahan terhadap Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dokumen RTRW Provinsi Jawa Timur, RTRW Kabupaten Pacitan dan KLHS Kabupaten Pacitan, maka diambil suatu keputusan tentang isu-isu strategis yang paling utama untuk perencanaan program dan kegiatan masing-masing urusan disesuaikan dengan potensi dan kemampuan sumber daya yang dimiliki, baik SDA, SDM maupun teknologi yang tersedia. Penentuan isu-isu strategis yang mempengaruhi urusan ketahanan pangan memperhatikan faktor-faktor internal SKPD dan eksternal (dinamika internasional, nasional dan regional/lokal). Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang ketahanan pangan sebagai berikut: 1. Kondisi sarana dan prasarana kurang mendukung pelaksanaan tugas aparatur. 2. Penerapan SPM bidang ketahanan pangan belum optimal. 3. Ketersediaan bahan pangan seperti telur dan daging cenderung lebih rendah dibanding tingkat kebutuhan masyarakat. 4. Konsumsi penduduk masih didominasi oleh beras. 5. Pemanfaatan tanaman jenis umbi-umbian, kacang-kacangan dan serealia selain padi dan gandum untuk bahan pangan alternatif masih rendah. 6. Angka konsumsi riil penduduk kabupaten Pacitan belum dapat diketahui karena membutuhkan survei dengan dana yang cukup besar. 7. Keamanan pangan segar dan olahan yang ada di tingkat produsen dan konsumen masih rendah dan belum ada pengawasan yang mantap oleh institusi terkait. 8. Peredaran makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya masih banyak ditemui di pasaran.

57


9. Perlunya kampanye dan promosi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman. 10. Pemberdayaan lumbung pangan masih lemah dan baru sebatas fungsinya sebagai tempat cadangan pangan, belum sampai ke fungsinya yang lain yaitu sebagai depo logistik bahan pangan pokok (sembako) serta terbatasnya kemampuan SDM (petani) dalam pengelolaannya. 11. Keberadaan lumbung pangan yang belum merata di setiap desa karena menggunakan skala prioritas dalam penentuan kegiatan dan anggaran. 12. Alokasi

anggaaran

untuk

ketahanan

pangan

yang

kecil

menyebabkan kegiatan tidak berjalan optimal. 13. Dewan Ketahanan Pangan (DKP) belum berfungsi optimal.

58


59


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD 4.1.1 Visi Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Pacitan 2011-2016, maka visi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan 2011 – 2016 adalah: ” Terwujudnya Ketahanan Pangan Berbasis Rumah Tangga” Diharapkan dengan terumuskannya visi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen dinas untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 4.1.2 Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 adalah : 1. Mewujudkan Kemandirian Pangan 2. Meningkatkan Kapasitas dan Akses Pangan Masyarakat 3. Mewujudkan SKPD Berbasis Kinerja Misi tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi, sehingga dalam upaya pencapaiannya dijabarkan dalam strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang terpadu dan berkelanjutan.

59

59


4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.2.1

Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang ketahanan pangan di Kabupaten Pacitan. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 adalah : 1. Mengembangkan ketersediaan pangan daerah dan penanganan rawan pangan. 2. Mengembangkan

cadangan

pangan

pemerintah

daerah

dan

masyarakat. 3. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan. 4. Memperlancar sistem distribusi pangan dan meningkatkan aksesibilitas atas pangan. 5. Meningkatkan akuntabilitas SKPD 4.2.2

Sasaran Jangka Menengah Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai secara nyata oleh kantor Ketahanan Pangan dalam jangka waktu tahunan, sampai 5 (lima) tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur

(measurable), dapat dicapai (attainable), nyata

(realistic) dan tepat waktu (time bound). Sasaran di dalam Rencana Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 adalah: 1. Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan daerah. 2. Meningkatnya cadangan pangan di tingkat desa dan masyarakat. 3. Meningkatnya konsumsi pangan non beras.

60


4. Meningkatnya keamanan pangan. 5. Meningkatnya sistem distribusi pangan. 6. Meningkatnya aksesibilitas atas pangan. 7. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

61


Tabel T-IV.1 Keterkaitan (Interelasi) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016

VISI : Terwujudnya ketahanan pangan berbasis rumah tangga MISI KE-1 : Mewujudkan kemandirian pangan TUJUAN

1.

2.

3.

Mengembangkan ketersediaan pangan daerah dan penanganan daerah rawan pangan

Mengembangkan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat Mempercepat penganekaragam an konsumsi pangan

SASARAN

Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan daerah

Meningkatnya cadangan pangan di tingkat desa dan masyarakat

INDIKATOR SASARAN

Peningkatan ketersediaan pangan (%) : Beras Jagung Ubi kayu Telur Daging Ikan

2011

TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN 2012 2013 2014 2015

2016

101 101 101 101 101 101

102 102 102 102 102 102

103 103 103 103 103 103

104 104 104 104 104 104

105 105 105 105 105 105

106 106 106 106 106 106

Ketersediaan energi dan protein per kapita (%)

116

117

118

119

120

121

Penanganan daerah rawan pangan (%) Penguatan cadangan pangan (%)

20

30

40

50

60

70

288,46

290,89

293,34

295,82

298,32

300,83

1. Meningkatnya konsumsi pangan non beras

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (%)

87,20

90,40

93,60

96,80

100,00

103,20

2. Meningkatnya keamanan pangan

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)

64,00

68,00

72,00

76,00

80,00

84,00

62


MISI KE-2 : Meningkatkan kapasitas dan akses pangan masyarakat TUJUAN 1. Memperlancar sistem distribusi pangan dan meningkatkan aksesibilitas atas pangan

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1. Meningkatnya sistem distribusi pangan di masyarakat

Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)

2. Meningkatnya aksesibilitas atas pangan

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (%)

2011 92,30

55,56

TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN 2012 2013 2014 2015 92,34 92,39 92,43 92,48

62,96

75,00

86,42

91,36

2016 92,53

94,44

MISI KE-3 : Mewujudkan SKPD berbasis kinerja TUJUAN 1. Meningkatkan akuntabilitas SKPD

SASARAN Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

INDIKATOR SASARAN Terlaksananya tertib administrasi (%)

2011 100

TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN 2012 2013 2014 2015 100 100 100 100

2016 100

63


4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi untuk mencapai visi dan misi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu

kebijakan

dalam

mengelola

pelaksanaan

program-program

pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Keterkaitan antara visi dan misi dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan seperti dalam tabel IV.2.

64


Tabel T-IV.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016

VISI : Terwujudnya ketahanan pangan berbasis rumah tangga MISI KE-1 : Mewujudkan kemandirian pangan TUJUAN 1. Mengembangkan ketersediaan pangan daerah dan penanganan rawan pangan

SASARAN Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan daerah

2. Mengembangkan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat

Meningkatnya cadangan pangan di tingkat desa dan masyarakat

3. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan

Meningkatnya konsumsi pangan non beras

Meningkatnya keamanan pangan

MISI KE-2 : Meningkatkan kapasitas dan akses pangan masyarakat TUJUAN Memperlancar sistem distribusi pangan dan meningkatkan aksesibilitas atas pangan

SASARAN Meningkatnya sistem distribusi pangan di masyarakat Meningkatnya aksesibilitas atas pangan

STRATEGI Meningkatkan produksi dan produktivitas untuk komoditas strategis : beras, jagung, kedelai, ubi kayu, ikan, telur, dan daging

Mengembangkan lumbung pangan desa sebagai tempat cadangan pangan dan lembaga perekonomian masyarakat 1.

Meningkatkan ketersediaan pangan alternatif dan substitusi melalui pengembangan pangan lokal 2. Memperbaiki pola konsumsi pangan Meningkatkan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan

STRATEGI Meningkatkan pengawasan terhadap arus distribusi pangan 1.

Penguatan kelembagaan pangan tingkat desa

1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 1. 2.

1. 2. 1. 2.

KEBIJAKAN Peningkatan kelangsungan produksi dalam daerah menuju kemandirian pangan Mencegah dan menanggulangi rawan pangan Pengembangan SKPG Pemberdayaan lumbung pangan desa Pengembangan cadangan pangan di masyarakat Peningkatan kampanye dan promosi pemanfaatan pangan lokal untuk konsumsi Pembinaan kelembagaan pangan dan penguatan modal Pembinaan keamanan pangan di tingkat produsen dan konsumen Pengawasan produk pangan di tingkat produsen dan konsumen KEBIJAKAN Pendataan arus distribusi pangan utama Penguatan kelembagaan pangan di masyarakat Pemantauan akses pangan Penguatan kelembagaan pangan

65


2.

MISI KE-3 : Mewujudkan SKPD berbasis kinerja TUJUAN 1. Meningkatkan akuntabilitas SKPD

SASARAN 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Pengembangan pangan lokal untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga

STRATEGI 1. Menyusun rencana kerja yang akurat untuk memperoleh dukungan pembiayaan 2. Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi program untuk memperolah dukungan lintas SKPD 3. Meningkatkan kedisiplinan pegawai 4. Menerapkan SPM

di masyarakat

KEBIJAKAN 1. Peningkatan pengelolaan administrasi perkantoran 2. Pembinaan dan pengawasan pegawai 3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat 4. Pelaksanaan SPM secara optimal

66


67


68


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi. Selama 5 (lima) tahun Kantor Ketahanan Pangan menjalankan 1 (satu) Program pembangunan daerah yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Untuk mendukung program tersebut maka didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Gambar G-V.1 Pagu Indikatif untuk Program Peningkatan Ketahanan Pangan Tahun 2011-2016

67

67


Gambar G-V.2 Pagu Indikatif untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2011-2016

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai. Target masing-masing kegiatan disajikan dalam Tabel T-V.1.

68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


Tabel V.1 Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Kantor Ketahanan PanganTahun 2011 - 2016 Kabupaten Pacitan (dapat diambil dari rencana program dan indikasi pendanaan pada file excel yang telah dibuat dinas) Tujuan 1: Mewujudkan profesionalisme aparatur. Sasaran

(1)

Indikator

Ko

Program

Indikator

Data

Sasaran

de

dan

Kinerja

Capaian

Kegiatan

Program

pada

pada akhir periode

Penangg

(outcome)

Tahun

Renstra SKPD

ungjawab

dan

Awal

Kegiatan

Perenca

(output)

naan

(2)

(3)

(4)

(5)

Program A 1. Kegiatan A.1 2. Kegiatan A2

Oucome: Output:

(6)

Target Kinerja Program dan Kerangika Pendanan Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Unit Kerja

Tahun 5

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Kondisi

Rp

(16)

Target

(17)

Kinerja

Lokasi

SKPD

Rp

(18)

(19)

(20)

Output:

Tujuan 2: Mewujudkan bangunan gedug yang fungsional sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program

Indikator

Data

dan

Kinerja

Capaian


Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Unit Kerja Kondisi

Kinerja

Lokasi

SKPD

81


Kegiatan

(1)

(2)

(3)

Program

pada

pada akhir periode

Penangg

(outcome)

Tahun

Renstra SKPD

ungjawab

dan

Awal

Kegiatan

Perenca

(output)

naan

(4)

(5)

(6)

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Rp

(16)

Target

Rp

(17)

(18)

Kondisi

Kinerja

(19)

(20)

1.

Tujuan 3: Memenuhi hak dasar kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Sasaran

Indikator

Kode

Sasaran

(1)

(2)

(3)

Program

Indikator

Data

dan

Kinerja

Capaian

Kegiatan

Program

pada

pada akhir periode

Penangg

(outcome)

Tahun

Renstra SKPD

ungjawab

dan

Awal

Kegiatan

Perenca

(output)

naan

(4)

(5)

(6)


Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Unit Kerja

Tahun 5

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Rp

(16)

Target

Lokasi

SKPD

Rp

(17)

(18)

Kondisi

Kinerja

(19)

(20)

Tujuan 4: Meningkatkan kinerja drainase. Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program

Indikator

Data

dan

Kinerja

Capaian


Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Unit Kerja

Lokasi

SKPD

82


Kegiatan

(1)

(2)

(3)

Program

pada

pada akhir periode

Penangg

(outcome)

Tahun

Renstra SKPD

ungjawab

dan

Awal

Kegiatan

Perenca

(output)

naan

(4)

(5)

(6)

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Rp

(16)

Target

Rp

(17)

(18)

Kondisi

Kinerja

(19)

(20)

Tujuan 5: Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman wilayah strategis dan cepat tumbuh. Sasaran

Indikator

Kode

Sasaran

(1)

(2)

(3)

Program

Indikator

Data

dan

Kinerja

Capaian

Kegiatan

Program

pada

pada akhir periode

Penangg

(outcome)

Tahun

Renstra SKPD

ungjawab

dan

Awal

Kegiatan

Perenca

(output)

naan

(4)

(5)

(6)


Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Unit Kerja

Tahun 5

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Rp

(16)

Target

(17)

Lokasi

SKPD

Rp

(18)

(19)

(20)

Tujuan 6: Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program

Indikator

Data

dan

Kinerja

Capaian

Target Kinerja Program dan Kerangika Pendanan

Kegiatan

Program

pada

pada akhir periode

Penangg

(outcome)

Tahun

Renstra SKPD

ungjawab

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Unit Kerja Kondisi

Kinerja

Lokasi

SKPD

83


(1)

(2)

(3)

dan

Awal

Kegiatan

Perenca

(output)

naan

(4)

(5)

(6)

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Rp

(16)

Target

(17)

Rp

(18)

(19)

(20)

Tujuan 7: Mengoptimalkan penataan ruang sehingga terwujud ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Sasaran

Indikator

Kode

Sasaran

(1)

(2)

(3)

Program

Indikator

Data

dan

Kinerja

Capaian

Kegiatan

Program

pada

pada akhir periode

Penangg

(outcome)

Tahun

Renstra SKPD

ungjawab

dan

Awal

Kegiatan

Perenca

(output)

naan

(4)

(5)

(6)


Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Unit Kerja

Tahun 5

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Kondisi

Rp

(16)

Target

(17)

Kinerja

Lokasi

SKPD

Rp

(18)

(19)

(20)

Tujuan 8: Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program

Indikator

Data

dan

Kinerja

Capaian

Target Kinerja Program dan Kerangika Pendanan

Kegiatan

Program

pada

pada akhir periode

Penangg

(outcome)

Tahun

Renstra SKPD

ungjawab

dan

Awal

Kegiatan

Perenca

Tahun 1

Target

Tahun 2

Rp

Target

Tahun 3

Rp

Target

Tahun 4

Rp

Target

Unit Kerja

Tahun 5

Rp

Target

Kondisi

Rp

Target

Kinerja

Lokasi

SKPD

Rp

84


(output) (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

naan (6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Kondisi

Kinerja

(19)

(20)

Tujuan 9: Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau yang fungsional, indah, teduh dan lestari. Sasaran

Indikator

Kode

Sasaran

(1)

(2)

(3)

Program

Indikator

Data

dan

Kinerja

Capaian

Kegiatan

Program

pada

pada akhir periode

Penangg

(outcome)

Tahun

Renstra SKPD

ungjawab

dan

Awal

Kegiatan

Perenca

(output)

naan

(4)

(5)

(6)


Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Unit Kerja

Tahun 5

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Rp

(16)

Target

(17)

Lokasi

SKPD

Rp

(18)

(19)

(20)

85


25


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Kantor Ketahanan Pangan yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 sesuai dengan misi keempat, tujuan pertama dan sasaran kedua Bupati dan Wakil

Bupati

Terpilih

Periode

2011-2016.

Misi

keempat

adalah

”Meningkatkan ketersediaan pangan daerah”. Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri (dalam daerah) dan/atau sumber lain. Tujuan pertama tersebut adalah meningkatkan perekonomian daerah dengan optimalisasi potensi wilayah. Sasaran kedua adalah ketersediaan pangan daerah. Sasaran tersebut diuraikan dalam indikator-indikator berikut ini : 1. Ketersediaan energi dan protein per kapita. Angka ketersediaan energi dan protein untuk mengukur kuntitas, kuantitas dan keragaman ketersediaan pangan di masyarakat. Salah satu rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi ke VIII tahun 2004 menetapkan tingkat ketersediaan energi sebesar 2.200 kkal/kapita/hari dan protein 57 gram/kapita/hari. Target pencapaian ketersediaan energi dan protein per tahun hingga tahun 2016 adalah :

80


Tabel T-VI.1 Target Pencapaian Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2011-2016

No

1

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Indikator

Kerersediaan energi dan protein (%)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

115

116

117

118

119

120

121

2. Penguatan cadangan pangan. Cadangan pangan nasional meliputi persediaan pangan di seluruh pelosok wilayah Indonesia untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku industri dan untuk mengahadapi keadaan darurat. Cadangan pangan pemerintah

terdiri

dari

cadangan

pangan

pemerintah

pusat,

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa.

Tolok

ukur

cadangan

pangan

pemerintah

di

tingkat

kabupaten/kota minimal 100 ton ekuivalen beras dan tingkat provinsi minimal 200 ton ekuivalen beras. Adapun target indikator per tahun sebagai berikut : Tabel T-VI.2 Target Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2011-2016

No

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2010

1

Penguatan cadangan pangan (%)

285,92



2011

2012

2013

2014

2015

288,46 290,89 293,34 295,82 298,32

2016 300,83

81


3. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah. Pemantauan distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Namun ada sebagian masyarakat yang tidak mampu mengakses pangan karena adanya kemiskinan dan sebagian besar dari mereka adalah petani miskin yang berperan sebagai produsen sekaligus konsumen. Oleh karena itu diperlukan informasi yang akurat tentang pasokan, harga dan akses pangan untuk mengatur pasokan, harga dan meningkatkan akses terhadap pangan. Adapun target indikator per tahun sebagai berikut : Tabel T-VI.3 Target Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan Tahun 2011-2016

No

1

Indikator

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan (%)




2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

48,77

55,56

62,96

75,00

86,42

91,36

94,44

4. Stabilitas harga dan pasokan pangan. Informasi tentang stabilitas harga dan pasokan pangan berguna untuk melakukan intervensi secara cepat apabila harga dan pasokan pangan di suatu daerah tidak stabil. Harga dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25% kondisi normal. Pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisar antara 5%-40%. Adapun target indikator per tahun sebagai berikut:

82


Tabel T-VI.4 Target Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan tahun 2011-2016

No

1


Indikator

Stabilitas harga pasokan pangan (%)



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

92,25

92,30

92,30

92,39

92,43

92,48

92,53

5. Pencapaian skor pola pangan harapan. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. PPH pada tahun 2010 adalah 79,8 atau 84% dari target 95 pada tahun 2015. Adapun target indikator per tahun sebagai berikut: Tabel T-VI.5 Target Skor Pola Pangan Harapan tahun 2011-2016

No

1


Indikator

Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (%)



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

84,00

87,20

90,40

93,40

96,80

100,00

103,20

6. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Pangan yang aman dikonsumsi dan bermutu baik menjadi perhatian utama dalam pengembangan keamanan pangan baik untuk pangan segar

maupun

pangan

olahan.

Untuk

itu

diperlukan

pengawasan dan pembinaan terhadap pangan yang beredar di masyarakat, produsen maupun penjual. Pada tahun 2010 dilakukan pengambilan 100 sampel makanan di beberapa toko

83


dan ditemukan 40 jenis (40%) yang tidak layak dikonsumsi karena produk telah kadaluarsa dan kemasan penyok/rusak sehingga tingkat keamanannya mencapai 60%. Adapun target indikator per tahun sebagai berikut: Tabel T-VI.6 Target Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2011-2016

No

1


Indikator

Pengawasan dan pembinaan ketahanan pangan (%)



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

60,00

64,00

68,00

72,00

76,00

80,00

84,00

7. Penanganan daerah rawan pangan. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu metode yang dapat menjadi isyarat dini untuk segera melakukan intervensi penanganan masalah gangguan pangan dan gizi di suatu wilayah melalui serangkaian pengamatan, pengambilan dan olah data serta analisis tentang situasi pangan. Berdasarkan peta kerentanan pangan (FSVA) tahun 2006 wilayah di kabupaten Pacitan yang mengalami rawan pangan adalah 10 desa yaitu : Penggung, Ngromo, Jetis Lor, Sempu, Mujing (Kecamatan Nawangan),

Kemuning,

Ploso,

Ngreco,

Kasihan

(Tegalombo),

Jatigunung (Tulakan). Dari 10 desa di atas yang telah mendapatkan intervensi berupa bantuan beras adalah desa Sempu. Adapun target indikator per tahun sebagai berikut :

84


Tabel T-VI.7 Target Penanganan Daerah Rawan Pangan Tahun 2011-2016

No

1

Indikator

Penanganan daerah rawan pangan (%)




2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

10

20

30

40

50

60

70

Selain indikator-indikator yang telah diuraikan di atas, terdapat juga indikatorindikator kinerja lain dari kantor Ketahanan Pangan yang secara bersamasama mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pacitan. Adapun indikator-indikator kinerja tersebut, sebagai berikut:

8. Ketersediaan pangan utama. Dengan adanya penurunan konsumsi beras yang disertai kenaikan konsumsi non beras terutama sumber karbohidrat yang berasal dari umbi-umbian maka diharapkan ketersediaan beras akan meningkat rata-rata 1% per tahunnya. Tabel T-VI.8 Target Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2011-2016

No

Indikator


1

Ketersediaan pangan utama (Ton)

96.710



2011

2012

2013

2014

2015

2016

97.677 98.644 99.611 100.578 101.546 102.513

85


9. Regulasi ketahanan pangan. Tabel T-VI.9 Target Regulasi Ketahanan Pangan Tahun 2011-2016

No

Indikator


1

Regulasi ketahanan pangan

Ada (8)



2011

2012

2013

2014

2015

Ada (8) Ada (8) Ada (8) Ada (8) Ada (8)

2016 Ada (8)

Pemerintah pusat berupaya ketahanan pangan didukung oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah masing-masing, serta mendorong masyarakat ikut serta dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Oleh karena itu diperlukan regulasi ketahanan pangan untuk mengatur dan mendukung pengembangan ketahanan pangan.

86


BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) kantor Kabupaten Pacitan tahun 20112016 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan. Renstra ini selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai dokumen perencanaan untuk waktu 1 (satu) tahun. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki kantor, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kabupaten. Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Pacitan 20112011 : ”Terwujudnya Masyarakat Pacitan yang Sejahtera”.

87

perubahan RENCANA STRATEGIS KANTOR KETAHANAN PANGAN TAHUN

Recommend Documents