PERENCANAAN KINERJA
TAHUN 2015
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PROBOLINGGO
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO Jl. Raya Dringu No. 81 Telp/Fax (0335) 433860 website: www.blh.probolinggokab.go.id - email:
[email protected] PROBOLINGGO
PERATURAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 01 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2015 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PROBOLINGGO Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 dengan Peraturan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
2
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Probolinggo; 10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 26 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo; 11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2015. 12. Peraturan Kepala Badan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup (Renstra BLH) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018.
3
MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN
PROBOLINGGO TENTANG RENCANA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2015 Pasal 1 (1). Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2015, yang selanjutnya disebut Renja Badan Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan resmi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang dipersyaratkan dalam memberikan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2015 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 ; (2). Renja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018 (3). Renja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 disusun sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo tahun 2015;
4
Pasal 2 Sistematika Renja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2015, adalah sebagai berikut : BAB I
:
PENDAHULUAN
BAB II
:
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
BAB III
:
TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM
BAB IV
:
PENUTUP
dengan uraian sebagaimana tersebut dalam lampiran I peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Lingkungan Hidup ini. Pasal 3 Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2015. Pasal 4 Peraturan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;
Ditetapkan di :
Probolinggo
pada tanggal
13 Juni 2014
:
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PROBOLINGGO
Ir. DONNY ADIANTO, M.Sc Pembina Utama Muda NIP. 19590317 199003 1 004
5
BAB I PENDAHULUAN
I.1.
Latar Belakang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya terpadu dalam pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dan pemulihan alam untuk
menciptakan
lingkungan
hidup
lingkungan melibatkan
yang
berbagai
berkualitas. pihak
baik
Pengelolaan Perencana,
Pengambil Keputusan, Penegak Hukum dan Pejabat Pemerintah, maupun dunia usaha serta masyarakat. Oleh karenanya kesamaan persepsi dan sikap semua pihak yang terlibat dalam menghadapi persoalan lingkungan hidup perlu dibina agar pengelolaan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo sebagai lembaga Institusi yang bertugas membantu Bupati Probolinggo dalam menentukan kebijakan di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah telah menetapkan Program serta Kegiatan pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran 2015. Penyusunan Perencanaan Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2015 merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategik Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2013 – 2018. Diharapkan dengan disusunnya Perencanaan Kinerja ini, akan memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga pelaksanaan kinerja Badan Lingkungan Hidup lebih akuntabel.
6
I.2.
Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Perencanaan Kinerja Tahun Anggaran 2015 Badan Lingkungan Hidup adalah: -
Undang-undang Dasar 1945;
-
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dengan Ekosistemnya;
-
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
-
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
-
Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; -
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;
-
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Instansi Pemerintah;
-
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
-
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
-
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kualitas Air, Retribusi dan Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Probolinggo;
-
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2002 tentang AMDAL;
-
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Kabupaten Probolinggo;
7
-
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2013 Tentang RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018
-
Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 718 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Komisi
Pengarah
UKL
dan
UPL
Kabupaten
Probolinggo; -
Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 719 Tahun 2009 tentang Pembentukan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Probolinggo;
-
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 Tentang RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2015.
I.3.
Maksud dan Tujuan Penyusunan dimaksudkan
Perencanaan
sebagai
pedoman
dan
Kinerja arahan
Tahun bagi
2015
ini
perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi program serta kegiatan Tahun Anggaran 2015 pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo. Tujuannya
adalah
untuk
mewujudkan
keadaan
yang
diharapkan dalam kurun waktu 1 tahun (jangka pendek) dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Lingkungan Hidup.
I.4.
Sistematika Penulisan BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Tujuan dan Sasaran
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU A. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD B. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
8
C. Review Terhadap Rancangan awal RKPD D. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Kabupaten B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja SKPD C. Program dan Kegiatan
BAB IV
PENUTUP
Lampiran-lampiran
9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU II.1.
Analisis Kinerja Pelayanan Berdasarkan pedoman SPM Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 19 tahun 2008 dan No. 20 tahun 2008 disebutkan Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup, meliputi: a. Pelayanan pencegahan pencemaran air Dalam rangka menerapkan pelayanan pencegahan pencemaran air,
dilakukan
kegiatan
pengujian
kualitas
air.
Dengan
diperolehnya hasil kualitas air, nantinya dapat dipakai sebagai rekomendasi
atau
titik
tolak
dalam
pelaksanaan
suatu
program/kegiatan selanjutnya. Adapun indikator dari pelayanan pencegahan pencemaran air yaitu Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air. Dengan cara perhitungan sebagai berikut:
Prosentase (%) jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air =
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi
X 100 %
b. Pelayanan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak Pelayanan
pencemaran
udara
dari
sumber
tidak
bergerak
dilakukan dengan cara menerima laporan rutin dari perusahaanperusahaan/kegiatan usaha yang telah terinventarisir atau terdaftar yang berpotensi mencemari udara. Indikator pelayanan ini yaitu Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang
memenuhi
persyaratan
administratif
dan
teknis
pengendalian pencemaran udara. Dengan cara perhitungan sebagai berikut:
10
Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara
c. Pelayanan
Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara =
Penyediaan
Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah di inventarisasi
Informasi
Status
X 100 %
Kerusakan
Lahan
dan/atau tanah untuk Produksi Biomassa Informasi penetapan status kerusakan lahan akibat adanya produksi biomassa perlu dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan pencemaran dan pengrusakan
lingkungan hidup.
Kerusakan lahan dapat diakibatkan oleh sifat alami tanah itu sendiri ataupun akibat dari kegiatan manusia yang menjadikan lahan sebagai media untuk produksi biomassa dan berakibat menjadi terganggunya fungsi tanah dan tidak dapat berfungsi secara normal. Indikator pelayanan ini yaitu Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan, dengan cara penghitungan sebagai berikut: Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status = kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan
Luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa pada tahun berjalan Luasan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa
X 100 %
d. Pelayanan tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Seiring dengan perkembangan kegiatan/usaha industri yang semakin meningkat, dirasa perlu adanya peran pemerintah sebagai fasilitator ataupun mediator untuk menjadi penengah dan turut menyelesaikan ketika terjadi kasus pelanggaran pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup. Indikator dari pelayanan ini adalah
Jumlah pengaduan masyarakat akibat
11
adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti. Adapun cara penghitungan sebagai berikut: Prosentase Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
II.2.
Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti =
Jumlah pengaduan yang diterima instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dalam 1 (satu) satu tahun
X 100 %
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD Dengan semakin berkembangnya zaman, berkembang pula isu-isu
penting
penyelenggaraan
tentang tugas
lingkungan
dan
fungsi
hidup
Badan
terkait
Lingkungan
dengan Hidup.
Adapun isu-isu yang berkembang pada tahun 2015 yaitu : “Penanganan sampah domestik di Kabupaten Probolinggo khususnya di Kecamatan Kraksaan sebagai Ibu Kota Kabupaten Probolinggo dan pusat pemerintahan” Dengan berpindahnya kantor-kantor pemerintah daerah ke Kecamatan Kraksaan, pembangunan di Kota Kraksaan semakin berkembang pesat. Oleh karena itu, diperlukan adanya perhatian yang lebih permasalahan pada bidang lingkungan hidup. Masalah sampah domestik menjadi prioritas yang mendapat perhatian lebih khusus karena seiring dengan perkembangan wilayah, berkembang pula aktivitas kegiatan manusia di wilayah tersebut. II.3.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo disusun
berdasar
Pembangunan
usulan
dalam
(Musrenbang)
Musyawarah
Kabupaten
Perencanaan
Probolinggo.
Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo mengajukan usulan kegiatan tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun aggaran
12
2015 yang terdiri dari 52 kegiatan. Adapun 52 kegiatan tersebut sebagai berikut: 1. Penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan listrik 2. Penyediaan jasa non-PNS 3. Penyediaan jasa administrasi kepegawaian 4. Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran 5. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran 6. Pembinaan dan Pengawasan Amdal, UKL dan UPL 7. Pengendalian pencemaran 8. Penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL, dan UPL) kegiatan pemerintah daerah 9. Pengujian kualitas air dan udara ambient 10. Penunjang operasional perijinan bidang lingkungan hidup 11. Kajian status kerusakan lahan akibat produksi biomassa 12. Penunjang PAKLIM (Program Advis Kebijakan Untuk lIngkungan dan Perubahan Iklim 13. Studi pelestarian sumber mata air 14. Penerapan manajemen pengelolaan limbah pada industri hasil tembakau 15. Penyusunan RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca 16. Koordinasi
Implementasi
Kegiatan
Bidang
Pelestarian
dan
Pengendalian 17. Operasional TPS TPA 18. kelayakan pembangunan TPA regional 19. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan pertamanan 20. Pembinaan dan operasional pelayanan persampahan 21. Penunjang Gerakan Masyarakat Olah Sampah Jadi Berkah (Gema ''Sajadah'') 22. Pemeliharaan tanaman penghijauan dan taman kota
13
23. Pengembangan hutan kota 24. Pemeliharaan taman bermain anak 25. Koordinasi Implementasi Kegiatan Bidang Pertamanan 26. Pemeliharaan trotoar dan median jalan Kraksaan 27. Penunjang program pembangunan kota hijau (P2KH) 28. Revitalisasi taman Aloon-Aloon Kraksaan 29. Pembangunan Taman Kota wilayah barat, tengah dan timur 30. Penyusunan laporan SLHD dan MIH (Menuju Indonesia Hijau) 31. Perindangan titik pantau adipura dan GSP 32. Operasional UPT Laboratorium Lingkungan Hidup 33. Perlindungan dan pelestarian sumber daya air 34. Pelestarian flora dan fauna 35. Pengkajian, identifikasi, dan pemetaan keanekaragaman hayati sepanjang pantura 36. Penyelenggaraan lomba-lomba bidang lingkungan hidup pada masyarakat dan dunia usaha 37. Penunjang Peringatan Hari-Hari Besar LH 38. Pembinaan adiwiyata 39. Pembinaan eco-pesantren 40. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab. Probolinggo 41. Pembinaan kelembagaan pengelola LH 42. Penunjang program adipura 43. Pengembangan lampu PJU, sorot, dan hias 44. Pengembangan lampu PJU, solar cell 45. Penunjang Tim Koordinasi Kerjasama Rasionalisasi PJU 46. Kerjasama Rasionalisasi PJU 47. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur 48. Pembinaan kemampuan ketrampilan kerja petani tembakau dalam pembuatan pupuk organik
14
49. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan sarana produksi APPO (Alat Pembuat Pupuk Organik) 50. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD 51. Penyusunan rencana program dan kegiatan SKPD 52. Penyusunan dan pengelolaan database SKPD
II.4.
Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan kegiatan awal Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Program Pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan: a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik b. Penyediaan jasa tenaga Non PNS c. Penyediaan jasa administrasi kepegawaian d. Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran e. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran 2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : a. Pembinaan dan Pengawasan Amdal, UKL dan UPL b. Pengendalian pencemaran c. Penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL, dan UPL) kegiatan pemerintah daerah d. Pengujian kualitas air dan udara ambient e. Penunjang operasional perijinan bidang lingkungan hidup f. Kajian status kerusakan lahan akibat produksi biomassa
15
g. Penunjang
PAKLIM
(Program
Advis
Kebijakan
Untuk
lIngkungan dan Perubahan Iklim h. Studi pelestarian sumber mata air i. Penerapan manajemen pengelolaan limbah pada industri hasil tembakau j. Penyusunan RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca k. Koordinasi Implementasi Kegiatan Bidang Pelestarian dan Pengendalian 3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : a. Operasional TPS TPA b. Studi kelayakan pembangunan TPA regional c. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan pertamanan d. Pembinaan dan operasional pelayanan persampahan e. Penunjang Gerakan Masyarakat Olah Sampah Jadi Berkah (Gema ''Sajadah'') 4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kegiatan : a. Pemeliharaan tanaman penghijauan dan taman kota b. Pengembangan hutan kota c. Pemeliharaan taman bermain anak d. Koordinasi Implementasi Kegiatan Bidang Pertamanan e. Pemeliharaan trotoar dan median jalan Kraksaan f. Penunjang program pembangunan kota hijau (P2KH) g. Revitalisasi taman Aloon-Aloon Kraksaan h. Pembangunan Taman Kota wilayah barat, tengah dan timur 5. Program perlindungan dan koservasi Sumber daya Alam Kegiatan: a. Penyusunan laporan SLHD dan MIH (Menuju Indonesia Hijau)
16
b. Perindangan titik pantau adipura dan GSP c. Operasional UPT Laboratorium Lingkungan Hidup d. Perlindungan dan pelestarian sumber daya air e. Pelestarian flora dan fauna f. Pengkajian, identifikasi, dan pemetaan keanekaragaman hayati sepanjang pantura 6. Program
Pengembangan
Kapasitas
pengelolaan
SDA
dan
lingkungan hidup Kegiatan: a. Penyelenggaraan lomba-lomba bidang lingkungan hidup pada masyarakat dan dunia usaha b. Penunjang Peringatan Hari-Hari Besar LH c. Pembinaan adiwiyata d. Pembinaan eco-pesantren e. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab. Probolinggo f. Pembinaan kelembagaan pengelola LH g. Penunjang program adipura 7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Fasum Bagi Masyarakat Kegiatan : a. Pengembangan lampu PJU, sorot, dan hias b. Pengembangan lampu PJU, solar cell c. Penunjang Tim Koordinasi Kerjasama Rasionalisasi PJU d. Kerjasama Rasionalisasi PJU 8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur
17
9. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Kawasan Industri Hasil Tembakau Kegiatan : a. Pembinaan kemampuan ketrampilan kerja petani tembakau dalam pembuatan pupuk organik b. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan sarana produksi APPO (Alat Pembuat Pupuk Organik) 10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD 11. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : a. Penyusunan rencana program dan kegiatan SKPD b. Penyusunan dan pengelolaan database SKPD
18
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
III.1.
Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
Rencana strategis Kementerian Negara Lingkungan Hidup diwujudkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010 – 2014. Kementerian Negara Lingkungan Hidup secara umum mengidentifikasi permasalahan lingkungan hidup pada tahun 2010 – 2014 masih akan dihadapkan pada pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi; kerusakan lingkungan hidup di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan ekosistem-ekosistem sensitif lainnya, bencana lingkungan serta memburuknya dampak yang dirasakan akibat fenomena perubahan iklim. Oleh karena itu, Visi Kementerian Lingkungan Hidup adalah “ Terwujudnya Kementerian Lingkungan Hidup yang handal dan proaktif serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pada ekonomi hijau “. Dalam upaya mencapai visi tersebut di atas, Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan Misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
terintegrasi,
guna
mendukung
tercapainya
pembangunan
berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau; 2. Melakukan
koordinasi
pembangunan
untuk
dan
kemitraan
mewujudkan
dalam
integrasi,
rantai
nilai
proses
sinkronisasi
antara
ekonomi dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan;
19
3. Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
4. Melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi. Secara umum, sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah mewujudkan sumberdaya
perbaikan alam
yang
fungsi
lingkungan
mengarah
pada
hidup
dan
pengelolaan
pengarusutamaan
prinsip
pembangunan berkelanjutan. Sasaran khusus yang hendak dicapai adalah: 1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir dan laut, serta air tanah; 2. Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan; 3. Membaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); 4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2010-2014, diarahkan pada lokus prioritas sebagai berikut: 1. Daerah Aliran Sungai (DAS), dengan lokus kegiatan utama yaitu Sungai Ciliwung dan Bengawan Solo; 2. Perkotaan,
dengan
lokus
kegiatan
mewakili
karakteristik
Kota
Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang, dan Kota Kecil; 3. Ekosistem Pulau, dengan lokus kegiatan utama yaitu Teluk Tomini dan pulau-pulau kecil terluar. III.2.
Tujuan dan Sasaran renja SKPD Tujuan rencana kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, antara lain:
20
1. Tujuan 1 : Pengendalian Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Sasaran : Menurunnya
beban
pencemaran
lingkungan
dan
tingkat
kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam 2. Tujuan 2 : Penegakan hukum dibidang lingkungan hidup Sasaran : a. Meningkatnya ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup b. Terselesaikannya
penanganan
pengaduan
masyarakat
dan
sengketa lingkungan 3. Tujuan 3 : Peningkatan
kapasitas
personil
dan
kelembagaan
dalam
pengelolaan lingkungan hidup Sasaran : a. Meningkatnya jumlah, kompetensi dan profesionalisme personil dan kelembagaan dibidang lingkungan hidup b. Meningkatnya
peran
serta
masyarakat
dalam
pengelolaan
lingkungan 4. Tujuan 4 : pengembangan sistem informasi dan pelayanan lingkungan hidup Sasaran : Tersedianya data yang akurat dan fasilitas layanan informasi mengenai kondisi dan status lingkungan hidup 5. Tujuan 5 : pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan lingkungan hidup
21
Sasaran : a. Bertambahnya fasilitas dan cakupan layanan pengelolaan kebersihan dan persampahan b. Bertambahnya jumlah luasan ruang terbuka hijau dan cakupan layanan PJU III.3.
Program dan Kegiatan Pada tahun 2015, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo akan melaksanakan 11 program sebagai berikut: 1. Pelayanan administrasi perkantoran; 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur; 3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; 5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah 7. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 8. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 9. Program
Pengembangan
Kapasitas
pengelolaan
SDA
dan
lingkungan hidup 10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Fasum Bagi Masyarakat 11. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Kawasan Industri Hasil Tembakau Dari 10 program diatas, diturunkan menjadi 47 kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: 1. Penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan listrik
22
2. Penyediaan jasa non-PNS 3. Penyediaan jasa administrasi kepegawaian 4. Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran 5. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran 6. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur 7. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD 8. Penyusunan rencana program dan kegiatan SKPD 9. Pembinaan dan pemantauan AMDAL, UKL, dan UPL 10. Pengendalian pencemaran 11. Penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL, dan UPL) kegiatan pemerintah daerah 12. Pengujian kualitas air dan udara ambient 13. Penunjang operasional perijinan bidang lingkungan hidup 14. Kajian status kerusakan lahan akibat produksi biomassa 15. Penunjang PAKLIM (Program Advis Kebijakan Untuk lIngkungan dan Perubahan Iklim 16. Studi pelestarian sumber mata air 17. Penerapan manajemen pengelolaan limbah pada industri hasil tembakau 18. Penyusunan RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca 19. Koordinasi
Implementasi
Kegiatan
Bidang
Pelestarian
dan
Pengendalian 20. Operasional TPS TPA 21. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan pertamanan 22. Pembinaan dan operasional pelayanan persampahan 23. Penunjang Gerakan Masyarakat Olah Sampah Jadi Berkah (Gema ''Sajadah'') 24. Pemeliharaan tanaman penghijauan dan taman kota 25. Pengembangan hutan kota
23
26. Pemeliharaan taman bermain anak 27. Koordinasi Implementasi Kegiatan Bidang Pertamanan 28. Pemeliharaan trotoar dan median jalan Kraksaan 29. Penunjang program pembangunan kota hijau (P2KH) 30. Pembangunan Taman Kota wilayah barat, tengah dan timur 31. Penyusunan laporan SLHD dan MIH (Menuju Indonesia Hijau) 32. Perindangan titik pantau adipura dan GSP 33. Operasional UPT Laboratorium Lingkungan Hidup 34. Perlindungan dan pelestarian sumber daya air 35. Pelestarian flora dan fauna 36. Penyelenggaraan lomba-lomba bidang lingkungan hidup pada masyarakat dan dunia usaha 37. Penunjang Peringatan Hari-Hari Besar LH 38. Pembinaan adiwiyata 39. Pembinaan eco-pesantren 40. Pembinaan kelembagaan pengelola LH 41. Penunjang program adipura 42. Pengembangan lampu PJU, sorot, dan hias 43. Pengembangan lampu PJU, solar cell 44. Penunjang Tim Koordinasi Kerjasama Rasionalisasi PJU 45. Kerjasama Rasionalisasi PJU 46. Pembinaan kemampuan ketrampilan kerja petani tembakau dalam pembuatan pupuk organik 47. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan sarana produksi APPO (Alat Pembuat Pupuk Organik).
24
BAB IV PENUTUP Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam
rangka
perwujudan
good
governance
dan
lebih
memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan
pengelolaan
sumber
daya
dengan
didasarkan
suatu
perencanaan strategis yang ditetapkan, maka diperlukan penyusunan Perencanaan Kinerja Tahun 2015. Penyusunan Perencanaan Kinerja Tahun 2015 ini diharapkan menjadi acuan dan arahan pelaksanaan program kegiatan.
Probolinggo,
Juli 2014
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PROBOLINGGO
Ir. DONNY ADIANTO, M.Sc Pembina Utama Muda NIP. 19590317 199003 1 004
25
