PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KARYA ILMIAH
Oleh :
NOPIYANTI NIM : 090563201041
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2013 1
MOTTO
“Lakukan yang pasti agar semua terjadi. Rasakan semua hiduppenuh emosi tragedi senang bahagia hingga kelak kau mati Kunci kesuksesan bukan hanya diukur dari kepintaran seseorang saja,tetapi kesabaran Keuletan dan niatlah yang paling utama.” (orang bijak)
Kupersembahkan karya ku ini kepada: 1. Suamiku (Zamri) yang selalu mendorong aku dalam mencapai segala hal yang aku ingin kan. 2. Anak ku tercinta (Ariqa Fatinah Zamri) yang selalu membuat aku semangat dalam menyelasaikan skripsi ini. 3. Buat teman – teman ku yang selalu memberikan motivasi dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
2
ABSTRAK
Komisi Informasi adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknik standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan adjudikasi non letigasi. Sesuai dengan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, komisi informasi dibentuk dengan masa kerja 4 tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan dari komisi informasi untuk mewujudkan keterbukaan informasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini di kemukakan oleh Jones dalam teori Purwanto, yang memakai pendekatan sistem internal, pendekatan system eksternal dan pendekatan teknis. Jumlah pegawai komisi informasi adalah 32 orang, teknik pengambilan responden adalah 8 orang, diantaranya 5 orang dari anggota komisioner dan 3 orang dari kepala bidang yang ada pada komisi informasi. Sedangkan sekretaris komisi informasi di jadikan informan kunci. Metode penelitian yang di gunakana dalah penelitian deskriptif kualitatif, yang merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola dan kategori serta satuan uraian dasar, sehingga dapat di kemukakan tema seperti yang di sarankan oleh data. Setelah di lakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa peranan komisi informasi provinsi Kepulauan Riau sudah cukup baik walaupun masih ada terdapat kendala dalam keterbukaan informasi. Hal-hal yang menyebab kan kurang efektifnya peranan komisi informasi Provinsi Kepulauan Riau antara lain adalah sumber daya manusianya dalam memahami undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public dan peraturan komisi informasi nomor 1 dan 2 tahun 2010 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi. Ada pun saran yang dapat di kemukakan dalam penelitian ini adalah harus meningkatkan sosialisasi kepada pegawai dan komisioner sehingga para pegawai bias melakukan penyelesaian sengketa informasi dengan baik serta di tingkatkannya bimbingan tekni suntuk para pegawai dan komisioner di lingkungan kantor komisi informasi Provinsi Kepulauan Riau.
3
ABSTRACT
Information Commission is an independ eninstitutions which functions to implement the laws of public disclosure and its implementing regulations set technical standards of public information services through mediation and adjudication of non litigation. Based on the law No.14 of 2008 on public disclosure, the information commission was formed with 4 years of working time.The purposive of employes of this study is to determine the role of the commission in implementing the public disclosure. Theory used in this study as revealed by Purwanto in his book is based on the theory presented by Jones which used the internal systems approach, external systems approach, and technical systems approach.The total of employes at information commissions are 32 peoplerespondent retrieval techniques are 8 people, including 5 of the commissioners and three people from the head of the field is in information commissions. While the secretary of the commission being the key of information.The research methods is descriptive research which is the process of organizing and sorting data in patterns and categories as well as the basic outline of the ubit, so it can be conculeded a theme as suggested by the data. After doing research, it can be conculuded that the role of the information commission of riau island province is quite good, although there are constraints in it is disclosure. The things that cause a lack of effective role of information commission of riau island province include the human resource in understanding the law No. 14 of 2008 concerning public disclosure and regulory information commission No. 1 and 2 2010 about the dispute revolution procedures of information. As for suggesting that could be addressed in this study is a must outreac to employes and commissioners so that employes and commissioners can perform well informed dispute resolution, as ewwl as increased technical guidance to employes and commissioners in the office environment of information commission of riau island province.
4
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT dan atas berkat rahmat Nya, akhirnya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Peranan Komisi Informasi (KI) dalam mewujudkanGood Governance di Provinsi Kepulauan Riau”. Dalam menyusun skripsi ini penulis telah berusaha dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki untuk memecahkan permasalahan berdasarkan teori yang ada, pengamatan mau pun pengetahuan yang penulis peroleh selama ini. Namun demikian, penulis menyadari sepenuh nya bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan ada nya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan skripsi ini. Skripsi dapat diselesaikan karena adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 1.
Bapak Prof. Dr. H. Maswardi M. Amin, M. Pd selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).
2.
Bapak Prof.Dr.H.Mochammad Saad, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ( UMRAH).
5
3.
Bapak H. Jamhur Poti, M,Si selaku ketua komisi pembimbing yang banyak memberikan pengarahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
4.
Bapak Ellya Noryadi, M.Si selaku anggota komisi pembimbing yang banyak memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5.
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang banyak membantu dan memberikan petunjuk guna kesempurnaan skripsi ini.
6.
Bapak/Ibu dosen serta karyawan/ti UMRAH yang telah banyak membantu dalam memberikan motivasi guna menyelesaikan perkuliahan ini.
7.
Kepala sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau beserta staf yang telah banyak memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan penelitian ini.
8.
Om dan Tante yang saya anggap sebagai pengganti orang tua kandung saya Bapak Sudaryo dan Ibu Purnamasari.
9.
Suami saya Zamri yang memberi dukungan baik secara materi dan moril
10. Abang-abang, kakak-kakak, adiksaya: Indra ikhsan, Ode haris, Puja Darma, Aulia Sudaryo, Reni Rahmawati, Ria Sudaryo, Nurhaini.(Alm), Andrian 11. Anak saya yang begitu saya cintai Ariqa Fatinah Zamri 12. Sahabat-sahabat saya Tika Pratiwi, Biqi yus saputra SE, Sofian Manurung Amd, yang terus mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi ini. 13. Rekan-rekan mahasiswa UMRAH khususnya jurusan studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2009 yang selalu memberikan dorongan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi. 6
Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.
Tanjungpinang,
Juni 2013
Penulis
Nopiyanti
7
PENDAHULUAN
Kebebasan Informasi adalah perangkat masyarakat untuk mengontrol setiap langkah penyelenggara negara. Dalam sebuah sistem demokrasi yang menyatakan kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat sebagai pemberi kekuasaan, selayaknya rakyat juga memiliki hak mengkritisi dan mengontrol setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Selama ini akses masyarakat terhadap informasi kerap terbendung dengan jaring birokrasi yang ketat. Meskipun telah ada UndangUndang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, namun pengaturannya hanya
sebatas
hak
yang
dimiliki
setiap
orang
untuk
berkomunikasi
danmemperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya Pasal 14 ayat 1, sehingga terkesan bahwa transparansi baru sebatas wacana. Ketika keinginan masyarakat untuk mendapatkan informasi ditolak, mereka hanya bisa pasrah. Dengan adanya Undang-undang ini, hal seperti itu tentu tidak akan terjadi lagi. Dari latar belakang penelitian penulis judul tentang “Peranan komisi informasi dalam mewujudkan good governance di Provinsi Kepulauan Riau.” Di dalam penulisan karya ilmiah ini penulis mempunyai 2 point perumusan masalah tentang peranan komisi informasi dalam mewujudkan good governance di Provinsi Kepulauan Riau yaitu (1) Bagaimana peranan komisi informasi dalam mewujudkan good governance di Provinsi kepulauan Riau? (2) Apa saja hambatan yang terjadi pada komisi informasi dalam menjalankan 8
perannya. Di dalam penulisan ini penulis mempunyai batasan masalah yang terjadi di komisi informasi yaitu Permasalahan yang diteliti adalah: mencakup peranan komisi informasi dalam mewujudkan good governance di lingkungan pemerintahan. Penelitian ini lebih menekankan pada peranan komisi informasi di Kepulauan Riau dilihat dari cara kerja Komisioner dan Pegawai komisi informasi dalam mewujudkan good governance. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan Responden dan key informan. Responden berjumlah 8 orang dan key informan adalah Sekretaris komisi informasi Provinsi Kepulauan Riau. Ada tiga pilar utama yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan
good
governance,
yakni:
Negara/Pemerintah
(the
state), masyarakat adab, masyarakat madani, masyarakat sipil (civil society), dan pasar atau dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinerjik. Interaksi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang subur bila ada kepercayaan (trust), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti, Good governance yang sehat juga akan berkembang sehat dibawah kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas. ( Krina, 2003) Menurut Jimly Asshidiqie (2003), dalam konsep negara hukum yang demokratis,
keterbukaan
informasi
membangun tata pemerintahan
publik
merupakan
yang baik (Good
pondasi
dalam
Governance)
yang
transparan, terbuka dan partisipasi dalam seluruh proses kenegaraan, termasuk 9
seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi. Keberadaan Undang-undang tentang keterbukaan informasi publik yang sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan; Hak setiap orang untuk memperoleh informasi; Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani pemintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan atau proporsional, dan cara sederhana; Pengecualian bersifat ketat dan terbatas; Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Lahirnya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggung jawab (Good Governance) melalui penerapan prinsip akuntabilitas transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik. Adapun peran komisi informasi publik tentang Undang-ndang tentang keterbukaan informasi publik adalah menyampaikan informasi publik secara berkala (rencana anggaran, proyek, keuangan) dan serta merta (informasi bencana penyakit), informasi publik uang wajib tersedia setiap saat (pelayanan publik yang ada di badan publik) serta informasi yang dikecualikan. Dalam mewujudkan Good Governance, perlu adanya perbaikanperbaikan khususnya dalam pemerintahan. Bentuk Good Governance yang baik adalah dimana system demokratisasi dapat terwujud. Adapun system demokratisasi adalah
dimana
masyarakat
dapat juga mengetahui
dan 10
mengambil peran dalam mewujudkan Good Governance. Untuk itu, peranan Komisi Informasi sangat
diperlukan guna menyampaikan informasi yang terjadi di pemerintahan dapat disajikan kepada masyarakat atau publik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
11
LANDASAN TEORI
Di
dalam
penelitian ini
penulis menggunakan Pendapat
yang
dikemukakan oleh Jones (Purwanto:2007:43) yaitu peranan organisasi di lihat dari tiga pendekatan indikator, yaitu : a.
Pendekatan sistem eksternal yaituperananorganisasi berdasarkan kemampuannya dalam menjalin hubungan dengan pihak eksternal.
b.
Pendekatan sistem internal yaitu peranan organisasi dengan kinerja interal organisasi dalam menjalankan fungsinya.
c.
Pendekatan teknis yaitu mengevaluasi kemampuan organisasi dalam mengkonversi keterampilan dan sumber-sumber menjadi barang dan jasa secara efisien.
Sedangkan dalam good governance penulis berpedoman pada teori yang dikemukakan Menurut Yuswanto (2003: 34), bahwa dalam governance terdapat tiga pilar yang terlibat, yaitu: 1.
Public governance yang merujuk pada lembaga pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai tata kepemerintahan yang baik di lembagalembaga pemerintahan;
2.
Corporate governance yang merujuk pada dunia usaha, sehingga dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik;
3.
Civil society atau masyarakat luas.
12
Adapun
manfaat
good
governance;
Mendorong
tercapainya
kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran; Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan; Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan .
13
GAMBARAN UMUM KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Komisi Informasi adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang Undang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknik standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan ajudikasi non letigasi yang untuk pertama kalinya bekerja dimulai pada tanggal 1 mei 2010 berkaitan dengan akan dimulai diberlakukannya Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik.Susunan keanggotaan komisi informasi provinsi berjumlah 5 orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat yang dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan dipilih oleh para anggota Komisi Informasi dapat dilakukan melalui pungutan suara anggota. Ada pun tugas pokok dan fungsi komisi informasi adalah sebagai berikut: Penanganan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Evaluasi dan Langkah Pencegahan Terjadinya Sengketa Informasi. Di dalam penelitian ini jumlah pegawai komisi informasi 32 orang dan sebagian besar staf komisi informasi adalah pegawai honorer.
14
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status).Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka jelas dia telah menjalankan peranan. Komisi Informasi sangat diperlukan di zaman yang global ini. Komisi Informasi menjadi wadah penyaluran informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat luas guna mewujudkan good governance. Di dalam bab ini penulis mengambil kesimpulan bahwa peranan komisi informasi dalam mewujudkan good governance di provinsi kepulauan riau sudah berjalan cukup baik walaupun masih ada terdapat beberapa kendala yang terjadi. Seperti kurang minatnya masyrakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan, kurang pengetahuan masyarakat tentang peran komisi informasi dilihat dari sedikitnya kasus sengketa informasi yang masuk ke kantor komisi informasi.
15
FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB DAN HAMBATAN PERANAN KOMISI INFORMASI
Adapun hambatan-hambatan
yang ada atau pun kendala dalam
penyelesaian sengketa yang diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau adalah 1. Sulitnya menentukan jadwal anatara pihak pemohon atau termohon dalam melakukan mediasi. 2. Faktor sering tidak hadirnya salah satu pihak baik pemohon atau termohon dalam melakukan mediasi. 3. Faktor adanya beberapa pasal didalam Undang- undang yang rancu 4. kurang minatnya pegawai dalam mewujudkan keterbukan Informasi publik.
16
PENUTUP
Faktor – faktor penyebab dan hambatan peran komisi informasi sebagai berikut : -
Sulitnya menentukan jadwal anatara pihak pemohon atau termohon dalam melakukan mediasi
-
Faktor sering tidak hadirnya salah satu pihak baik pemohon atau termohon dalam melakukan mediasi.
-
Kurang minatnya pegawai dalam mewujudkan keterbukaan Informasi. Saran - Saran Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh penulis
mencoba mengemukakan saran-saran sebagai berikut: 1.
Diharapkan kedepannya pengetahuan komisioner dan pegawai terhadap prosedur penyelesaian sengketa informasi publik harus memahami semua Peraturan Komiisi Informasi Nomomor 1 dan 2 tahun 2010.
2. Kemampuan pegawai dalam menjalankan informasi publik perlu adanya sinkronisasi antara publik dan pegawai jadi dengan adanya sinkronisasi maka kita dapat melihat kemampuan pegawai tersebut dalam menyelesaikan sengketa infromasi.
17
3. Sebaiknya harus ditingkatkan sosialisasi terhadap peranan lembaga komisi informasi dengan mengadakan workshop, seminar ataupun pembagian brosur kepada publik atau masyarakat. 4. Sebaiknya komisioner dan pegawai harus bisa lebih efektif lagi dalam mewujudkan keterbukaan informasi demi tercapainya good governance di Provinsi Kepulauan Riau 5. Untuk kedepannya komisioner harus menajalin hubungan kepada pegawai komisi informasi tanpa mebedakan antara pegawai satu dan yang lainnya. 6.
Pendekatan teknis harus selalu diterapkan karena berkaitan dengan kemampuan untuk menjadikan sumber-sumber yang ada agar suatu pelayanan lebih baik Sumber pendukungnya adalah mediasi dan sidang ajudikasi, sumber pendukungnya sudah di kategorikan cukup baik, tetapi komisioner dan pegawai komisi informasi harus bisa memperbaiki kekurangan yang ada pada sumber pendukung khususnya mediasi dan ajudikasi dalam menyelesaikan sengketa informasi Untuk mewujudkan visi dan misi Komisi Informasi maka sumber-sumber pendukung harus diutamakan sebab sumber-sumber pendukung
alat atau cara dalam
melakukan dan memecahkan suatu pekerjaan. 7. Sebaiknya komisi informasi khususnya para komisioner harus tegas dalam memanggil yang bersengketa yaitu pihak pemohon atau pun termohon agar bisa kedua belah pihak hadir dalam melakukan mediasi
18
atau pun ajudikasi agar tidak ada nya hambatan peran komisi informasi dalam menjalankan tugasnya.
19
DAFTAR PUSTAKA
Dwiyanto, Agus. 2006. Good Governance Melalui Pelayan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Est, Harahap. dkk. 2007. Kamu Balai
Besar Bahasa Indonesia. Bandung :
Pustaka Handoko, T. Hani. 2000. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE. Hasibuan, Malayu. Sp. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara. Jakarta. Hendro puspito, D. 2004. Sosiologi Sistematik. Jakarta : Kanisius Horton dan Hunt. 2003. Sosiologi. Jakarta. Erlangga Indrio, Suparlan dan Tirta Sudira. 2003. Kinerja dan Etos Kerja, Bandung : Penerbit BSSW co Kamarrudin, Ahmad. 2004. Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Porto folio. Edisi Revisi. RinekaCipta: Jakarta Mangkunegara, Anwar. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Manullang M. Marihot. 2004. Manajemen Personalia. Yogyakarta :Gajah Mada University Press. Martoyo, Susilo. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yokyakarta : BPFE. EdisiKe 4. 20
Mathis, Robert L dan Jhon H. Jackson. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia, Buku 2. Jakarta : Salemba Empat Nasution, 2002. Sosiologi Pendidikan. Jakarta. Bumi Aksara Purwanto , AgusJoko. 2007 .Teori Organisasi. Jakarta : Universitas Terbuka Saduwasistiono, 2002. Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah, Jakarta : Citrapindo. Soehartono. Irawan. 2002, Metode Penelitian Sosial, Cetakan kelima, Jakarta : Remaja Rosdakarya. Soekanto, Soerjono.2002. Sosiologi suatu pengantar. Jakarta: Raja Grafido Persada
21
