PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN OKTOBER 2012
1. Krisis ekonomi Tahun 1997 berkembang menjadi krisis multidimensi. 2. Tuntutan kuat dari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintah untuk segera diadakan reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Dimulai reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi, yang dikenal sebagai reformasi gelombang pertama. 4. Perubahan tersebut dilandasi oleh keinginan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan demokratis dan mempercepat terwujudnya tujuan NKRI sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 2
Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.
3
4
1. Outcomes Oriented 2. Terukur 3. Efisien 4. Efektif 5. Realistik 6. Konsisten. 7. Sinergi 8. Inovatif 9. Kepatuhan 10. Dimonitor 5
AREA
HASIL YANG DIHARAPKAN
Organisasi
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Tatalaksana
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
Peraturan Perundang-undangan
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
Sumber daya Manusia aparatur
SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Pengawasan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Akuntabilitas
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan publik
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Mind set dan culture Set Aparatur
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
66
I.
Penataan sistem rekrutmen pegawai– Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel;
II.
Analisis jabatan- Dokumen peta dan uraian jabatan;
III. Evaluasi jabatan – Peringkat jabatan dan harga jabatan yang sudah divalidasi oleh Kem. PAN & RB dan BKN; IV. Penyusunan Standar kompetensi jabatan – Dokumen kualifikasi jabatan; V.
Asesmen individu berdasarkan kompetensi - Peta profil kompetensi individu;
VI. Penerapan sistem penilaian kinerja individu –kinerja individu yang terukur; VII. Pembangunan/pengembangan data base pegawai - Ketersediaan data pegawai yang mutakhir dan akurat; VIII. Pengembangan diklat pegawai yang berbasis kompetensi – Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi.
7
PENGEMBANGAN SDM APARATUR DASAR HUKUM UU No. 43 Tahun 1999 jo UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. KONDISI SDM APARATUR SAAT INI 1. Total PNS di lingkungan Kemenkes sebanyak 52.120 2. Jml, kualitas, distribusi dan komposisi pegawai belum sesuai dg kebutuhan riil. 3. Animo masyarakat yang kualitasnya tidak sesuai dengan kebutuhan riil sangat besar 4. Penempatan pegawai dalam jabatan tidak berdasarkan kompetensinya (politisasi birokrasi) 5. Kinerja PNS rendah dan tidak disiplin. 6. Penghasilan belum adil & layak sesuai dgn beban kerja dan tanggung jawabnya
ASPEK MANAJEMEN SDM APARATUR:
1. Perencanaan Pegawai 2. Pengadaan Pegawai (rekruitmen, seleksi) 3. Penempatan dalam jabatan (fungsional, struktural) 4. Penyusunan Pola Karier Pegawai 5. Pengelolaan kinerja pegawai 6. Pengembangan kualitas pegawai 7. Penegakan Disiplin Pegawai 8. Remunerasi 9. Pemberhentian dan/ pemensiunan
KONDISI YANG DIHARAPKAN
PNS: 1. BERSIH 2. PROFESIONAL (KOMPETEN/M UMPUNI)
PELAYANAN MASYARAKAT
3. MELAYANI 4. SEJAHTERA
LINGKUNGAN STRATEGIS: NASIONAL REGIONAL GLOBAL
8
PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIDANG SDM APARATUR PROGRAM
RENCANA AKSI a. Analisis dan pemetaan jabatan di K/L dan Pemda
1. Penataan jumlah dan distribusi PNS
b. Kebijakan minus growth (penerimaan CPNS lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun setiap tahun) c. Kebijakan pembatasan dan/ atau pengurangan belanja pegawai d. Monitoring dan evaluasi redistribusi /realokasi PNS e. Kebijakan pemberian pensiun dini secara sukarela 9
PROGRAM PERCEPATAN ....(2)
PROGRAM 2. Sistem seleksi CPNS
3. Promosi PNS secara terbuka
RENCANA AKSI a. Kebijakan seleksi CPNS melalui : Kerjasama dengan konsorsium PTN (Perguruan Tinggi Negeri) untuk seleksi CPNS Penggunaan Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi CPNS a. Kebijakan promosi PNS Penguatan Assesment Center untuk promosi jabatan, diklat penjenjangan dan/ atau fungsional b. Kebijakan pengisian lowongan jabatan secara terbuka antar instansi baik tingkat nasional maupun regional 10
PROGRAM PERCEPATAN ....(3)
PROGRAM
4. Profesionalisasi PNS
RENCANA AKSI a. Penetapan standar kompetensi jabatan b. Peningkatan kemampuan PNS berbasis kompetensi (Diklat) c. Sistem Nasional Diklat PNS berbasis kompetensi d. Sertifikasi kompetensi profesi
11
PROGRAM PERCEPATAN ....(4)
e. Mutasi dan rotasi sesuai kompetensi secara periodik f. Pengukuran kinerja individu g. Penguatan jabatan fungsional : Penambahan jumlah jabatan fungsional Penetapan pola karier jabatan fungsional Peningkatan kemampuan jabatan fungsional Peningkatan tunjangan jabatan fungsional
12
PROGRAM PERCEPATAN ....(5)
PROGRAM
5. Penguatan sistem disiplin dan Etika SDM Aparatur
RENCANA AKSI a. Penguatan sistem disiplin dan Etika SDM Aparatur b. Laporan Harta Kekayaan PNS
6. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
7. Penyempurnaan Sistem Pensiun
a. Perbaikan struktur penggajian b. Pemberian tunjangan berbasis kinerja secara bertahap a. Penyempurnaan sistem pensiun b. Peningkatan jaminan kesehatan bagi aparatur dan pensiunan 13
BAGAN IMPLEMENTASI PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN ANALISIS JABATAN Peta Jabatan - Jenis Jabatan - Distribusi Jabatan
Uraian Jabatan
Analisis Beban Kerja - Kebutuhan Pegawai Hasil Kerja
Kinerja (SKP)
Persyaratan Jabatan
Standar Kompetensi Jabatan
Evaluasi Jabatan
Kelas Jabatan
Assessment Individu
Penempatan Pegawai sesuai kompetensi (penempatan baru) Penempatan Kurang Sesuai Diklat Berbasis Kompetensi
Formasi Jumlah dan Susunan Pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu Satuan Organisasi untuk mampu melaksanakan Tugas Pokok dan Jangka Waktu Tertentu
MANAGEMEN PENATAAN PNS
STRUKTUR ORGANISASI DEP/LPND
VISI & MISI ORGANISASI
PETA JABATAN KLASIFIKASI JABATAN STANDAR KOMPETENSI URAIAN TUGAS MIS
KEBUTUHAN PNS : PER UNIT PER JABATAN
PERSEDIAAN PNS : PER UNIT PER JABATAN
ANALISIS BEBAN KERJA
Analisis Kebutuhan & Penyediaan PNS
FORMASI PNS (NERACA KEBUTUHAN & PENYEDIAAN PEGAWAI)
PNS SESUAI KEBUTUHAN ORGANISASI
PENGADAAN
PNS TIDAK SESUAI KEBUTUHAN ORGANISASI
KEKURANGAN
DIKLAT
RELOKASI
PENSIUN
KELEBIHAN
PP. 32 TH. 1979
UANG TUNGGU
PESANGON
PERLU ATURAN TENTANG PESANGON
PERMASALAHAN PENEMPATAN/DISTRIBUSI PEGAWAI 1.
MISMATCH ANTARA KOMPETENSI PNS DENGAN PRASYARATAN JABATAN
2.
DISPARITAS ANTARA KEBUTUHAN PNS DENGAN KETERSEDIAAN TENAGA KERJA DI LAPANGAN
3.
DISTRIBUSI PNS TIDAK PROPORSIONAL DENGAN TUGAS FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH
4.
KONTRIBUSI DAN KINERJA PNS BELUM MENCAPAI STANDAR
PEMBERLAKUAN Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (1 September 2011 sd 31 Desember 2011)
Kebijakan Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Nomor : 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011 Nomor : 800-632 Tahun 2011 Nomor : 141 PMK.01/2011 Tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Reformasi Birokrasi
Mengoptimalkan Kinerja SDM
Efisiensi Anggaran Belanja Pegawai
Penataan Organisasi dan Penataan Pegawai Negeri Sipil (rightsizing)
ANALISIS JABATAN - Rincian tugas - Hasil kerja - Perangkat kerja - Persyaratan jabatan
ANALISIS BEBAN KERJA - Norma waktu (variabel tetap) - Volume Kerja (Variabel Tidak Tetap) - Jam Kerja Efektif
ANALISIS PERSEDIAAN PEGAWAI - Faktor Usia - Faktor kompetensi
MENYUSUN PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI UNTUK 5 TAHUN
- Pegawai yang memberikan pelayanan langsung - Pegawai yang tidak memberikan pelayanan langsung - Pegawai untuk jabatan struktural - Pegawai yang akan pensiun
REDISTRIBUSI PEGAWAI - Memindahkan pegawai (Internal) - Memindahkan pegawai (Eksternal) - Meningkatkan Kompetensi (Pendidikan) - Meningkatkan Kompetensi (Pelatihan) - Pensiun sukarela
1.
PERHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN PNS
2. URAIAN JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL (ANALISIS JABATAN) 3. PETA JABATAN 4. ANALISIS BEBAN KERJA 5. PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI SELAMA 5 TAHUN 6. LAPORAN RENCANA REDISTRIBUSI PEGAWAI 7.
HASIL EVALUASI PENATAAN KELEMBAGAAN
8.
USUL JABATAN YANG DIKECUALIKAN
NO
KEWAJIBAN
1. Analisis jabatan (peta jabatan)
STATUS
KETERANGAN
Selesai
Sudah disampaikan ke Kementerian PAN-RB (Penyesuaian Nomenklatur Hasil Verifikasi Menpan-BKN)
2. Analisis beban kerja
Penyempurnaan
3. Perhitungan jumlah kebutuhan pegawai
Penyempurnaan
4. Redistribusi pegawai
Dalam proses
5. Penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun
Penyempurnaan
6. Evaluasi dan Penataan Organisasi
Dalam proses
7. Pengadaan CPNS untuk jabatan yang dikecualikan
Terjadwal
USULAN JENIS TENAGA TERKAIT MORATORIUM BAGI KEMENTERIAN KESEHATAN
DOKTER PERAWAT DOSEN USULAN JENIS TENAGA YANG BERSIFAT KHUSUS/MENDESAK SANITARIAN Untuk Kantor Kesehatan Pelabuhan pendidikan D-III Kesling dan SKM
PENETAPAN PERSETUJUAN PRINSIP TAHUN 2012
Berdasarkan surat Menpan-RB tertanggal 25 April 2012 : Nomor R/26/M.PAN-RB/04/2012 perihal Persetujuan Prinsip Tambahan Formasi CPNS Pusat Jumlah alokasi formasi Kemenkes tahun 2012: ALOKASI FORMASI
1.198
HASIL ANALISIS JABATAN Hasil Validasi dari MenPAN dan BKN, kebutuhan jabatan di Kementerian Kesehatan JFU : 99 JFT : 205 Struktural : 2329 Uraian Jabatan untuk Jabatan Fungsional (JFT & JFU) dibuat oleh Tim Kecil Uraian Jabatan Struktural dibuat oleh Masingmasing unit kerja Dari Analisis Jabatan tersebut telah dihasilkan 219 Peta Jabatan bagi seluruh Unit Kerja (Pusat & UPT) dilingkungan Kementerian Kesehatan
Sarana Pelayanan Pemerintah
PENDIDIKAN NEGERI/SWASTA
AKREDITASI A DAN B
Sarana Pelayanan Swasta Sarana Pelayanan Sosial
- Permanen ( Pegawai Negeri Sipil) - Semi Permanen (Pegawai Tidak Tetap) - Temporer ( Residen, Tugsus)
PETA JABATAN POLTEKKES
PETA JABATAN BAPELKES
PETA JABATAN BBPK
REKAPITULASI KELAS JABATAN BERDASARKAN JUMLAH PEGAWAI KELAS JABATAN NO.
NAMA UNIT KERJA
JML 1
2
3
4
5
6
7
1 Sekretariat Jenderal
0
31
94
13
406
299
587
565 208
2 Inspektorat Jenderal
0
0
0
0
0
9
130
62
3
Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
Direktorat Jenderal 4 Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan 5
Direktorat Jenderal Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak
Direktorat Jenderal Bina 6 Kefarmasian Dan Alat Kesehatan
0
2427 1259 165 4241 6477
8
9
42
10
11
12
13
14
15
16
17
243
34
141
4
9
14
5
1
2654
0
8
1
1
0
6
0
1
260
7304 6530 2086 696
713
718 238 957 132
0
1
33944
45
31
46
0
11
6
0
1
3855
0
12
75
0
1122
296
1345
466 399
0
0
2
0
7
71
262
9
72
2
5
25
0
0
6
0
1
462
0
0
2
0
6
31
108
2
48
0
3
17
0
0
5
0
1
223
93
578
215
114
10
90
9
0
2
5
0
1
1353
831
1149 2056
9
810
14
43
3
5
0
1
9369
5
8
52120
7
Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan
0
46
63
0
127
8
Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
0
362 509
9
1519 2049
0
2878 2004 187 7428 9325 11145 8998 5025 1005 1694 971 286 982 179
JUMLAH
