REFORMASI BIROKRASI DAN SISTEM MANAJEMEN PERKARA TERPADU Oleh: Sekretaris Jenderal KPK
Jakarta, 23 November 2016
REFO RMASI BIRO KASI KPK
29 Des 2003
VISI DAN MISI KPK
VISI
Bersama Elemen Bangsa, Mewujudkan Indonesia Yang Bersih dari Korupsi.
MISI
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan, dan penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa.
REFO RMASI BIRO KRASI DALAM PETA STRATEGI KPK 2 0 1 5 - 2 0 1 9 Reformasi Birokrasi merupakan salah satu strategi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Reformasi Birokrasi telah menjadi kebijakan pada skala nasional. Pembenahan terhadap aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia menjadi sasaran utama pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dalam Peta Strategi KPK 2015 – 2019 merupakan Sasaran-Sasaran Strategis pada perspektif Learning and Growth.
29 Des 2003
MANAJEMEN SDM KPK DALAM IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI
PERENCANAAN & REKRUTMEN • Analisis Jabatan • Analisis Beban Kerja • Rekrutmen “Indonesia Memanggil” • Bekerja sama dengan penyedia jasa rekrutmen independen
PENGEMBANGAN KOMPETENSI • Kamus Kompetensi Perilaku • Kamus Kompetensi Teknis • Training Needs Analysis
PENGEMBANGAN KARIER • Promosi/mutasi jabatan dilakukan secara terbuka • Metode Hay Point System • Bekerja sama dengan penyedia jasa asesmen independen NILAI DASAR, KODE ETIK, & PEDOMAN PERILAKU Ditetapkan dengan perkom dan diinternalisasikan Pengawasan melekat Whistleblowing System KOMPENSASI Prinsip-prinsip: a. Single salary system b. Pajak penghasilan ditanggung oleh pegawai c. Tidak mendapatkan uang pensiun
KEBIJAKAN PERJALANAN DINAS
Dengan Peraturan KPK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan KPK yang lebih lanjut dengan Surat Edaran Nomor SE-06/50-52/10/2015, diatur bahwa uang makan dan uang transportasi lokal dibayarkan secara at cost.
ALAT MONITORING KINERJA
RAPAT REVIEW KINERJA/STRATEGI
Ket: Suasana Review Kinerja KPK
LAPORAN AKUNTABILITAS & CAPAIAN KINERJA
SKOR LAKIP KPK
TAHUN SKOR
2011
2012
2013
2014
2015
76,38 (A)
78,19 (A)
78,27 (A)
80,48 (A)
80,89 (A)
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KPK Evaluasi Penerapan Reformasi Birokrasi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2014 dilaksanakan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPK Tahun 2014 mendapatkan nilai 90,85 (sembilan puluh koma delapan puluh lima) dengan interpretasi tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi AA (Istimewa). Terdapat area-area yang menjadi prioritas untuk diperbaiki yang saat ini sedang dihitung ulang tindak lanjutnya. 29 Des 2003
REFORMASI BIROKRASI KPK DALAM KERANGKA RB INSTANSI PEMERINTAH Manajemen Perubahan
DIMENSI PENGUNGKIT
2014: Nilai KPK 90,85
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penataan Per-UU-an Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Penguatan Pengawasan
DIMENSI HASIL
Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
Penataan dan penguatan Organisasi
Kualitas Pelayanan Publik
Penguatan Akuntabilitas 29 Des 2003 Penataan Sistem Manajemen SDM
Penataan Tata Laksana
DUKUNGAN KPK DALAM REFORMASI BIROKRASI INSTANSI LAIN
Berkolaborasi dengan MA dalam penguatan MA secara institusional.
Pendampingan proses rekrutmen di beberapa institusi.
Berkolaborasi dengan Polri dan Kejaksaan dalam mendorong peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN dan gratifikasi.
Membantu meningkatkan manajemen kinerja di beberapa K/L.
29 Des 2003
MAN AJEMEN PERKARA TERPADU
29 Des 2003
CASE MANAGEMENT ADMINISTRATION SYSTEM KPK SISTEM ADMINISTRASI PERKARA TERINTEGRASI
KPK Application Map (Current) Penegakan Hukum Modul Penyelidikan
Modul Pelacakan Aset
Perbaikan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Kajian
Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara
Modul Penyidikan
Modul Pengelolaan Barang Bukti
Modul Penuntutan
Perbaikan Budaya
Pengolahan dan Analisa Aplikasi Partner
Aplikasi Monitor
Aplikasi Pengaduan Masyarakat
KPK Dashboard
Modul Eksekusi
Gratifikasi-Online
Aplikasi LHKPN
Sistem Informasi Gratifikasi
Aplikasi Wajib Lapor
Aplikasi Pendidikan Masyarakat
Layanan Pendukung
Web Site KPK
Aplikasi Penugasan
Email System
Aplikasi PMS
Portal ACCH
Aplikasi SIKD
Help Desk IT
Aplikasi Kinerja Corporate
Portal Internal KPK
Aplikasi Pengadaan
Aplikasi HRIS
Aplikasi Keuangan
Aplikasi Putusan
AplikasiVisitor Management
ISS Gedung
BAS Gedung
Aplikasi Simpatik Audit Management System (Pentana)
16
Terintegrasi Informasi yang semula dicatat di banyak spreadsheet masingmasing Direktorat diintegrasikan dalam satu aplikasi
Modul Pengelolaan Barang Bukti
Modul Eksekusi
Informasi mengalir dari satu tahap ke tahap lain.
Pencetakan surat dari aplikasi keseragaman format Surat Perintah/ adminisitrasi perkara Tersedia fitur early warning untuk kegiatan yang memerlukan persiapan penanganan.
Modul Penyelidikan
Modul Penyidikan
Modul Pelacakan Aset
Modul Penuntutan
CMAS Menu
Dashboard Informasi Pimpinan dapat memantau progres tiap proses dari Dumas->Lidik->Sidik>Tuntut -> Eksekusi
E-KORSUP SISTEM PELAPORAN SPDP SECARA ELEKTRONIK
Manfaat e-Korsup Aplikasi pelaporan SPDP berbasis elektronik (IT) yang bermanfaat untuk: 1. Memudahkan penyampaian SPDP dari yang semula secara manual, menjadi secara elektronik dan cepat. 2. Membangun database SPDP duplikasi penanganan perkara.
untuk
menghindari
3. Mempermudah pemantauan progres penanganan perkara untuk menjadi bahan tindak lanjut koordinasi dan supervisi KPK.
Dasar Hukum 1.
Pasal 6 huruf (a) dan (b) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; ◦ Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; ◦ Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2.
Pasal 7 huruf (b) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3.
Pasal 50 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
Alur Proses E-Korsup
Tampilan Login e-Korsup
Secure connection
Menghindari hacker/serangan mesin
Koordinasi Implementasi e-Korsup
1. Disosialisasikan ke Kepolisian dan Kejaksaan Oktober 2015 di Hotel Aston Jakarta (versi lama). 2. Dengan Daskrimti Kejaksaan Agung (Ka Pusat Daskrimti dan jajarannya) tanggal 26 April 2016 3. Dengan POLRI (Wakabareskrim, Kadiv IT, Kapusiknas) tanggal 9 Mei 2016 4. Dengan Tim Teknis POLRI (Pusiknas dan Div IT) tanggal 13 Mei 2016 5. Rencana uji coba tahun 2017 di 2 Polda Tipe A dan 2 Kejati Tipe A.
TERIMA KASIH
