REFORMASI BIROKRASI PADA DIMENSI SISTEM DAN PROSEDUR DALAM PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI PEMERINTAHAN KOTA KUPANG

Spirit Publik Volume 10, Nomor 2 Halaman 91 - 114

ISSN. 1907-0489 Oktober 2015

REFORMASI BIROKRASI PADA DIMENSI SISTEM DAN PROSEDUR DALAM PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI PEMERINTAHAN KOTA KUPANG BUREAUCRACY REFORMS ON THE SYSTEM DIMENSIONS AND PROCEDURES IN KUPANG CITY GOVERNMENT INTEGRATED LICENSING SERVICES

William Djani Staf Pengajar pada FISIP Unversitas Nusa Cendana Kupang Email: [email protected] ABSTRAK Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas beberapa upaya reformasi birokrasi terkait sistem dan prosedur dalam pelayanan publik di Kota kupang.Birokrasi publik Indonesia telah mengalamireformasi secara signifikan, yang merupakan hasil dari konvergensifaktor eksternal dan internal dalam mendukung perubahan.Reformasi birokrasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu reformasi kelembagaan, reformasi sumberdaya aparatur danreformasi sistem dan prosedur.Kajian & ulasan ini pada dimensi Sistem dan prosedur, yang memberikan evaluasi terhadap reformasi birokrasi yang dilakukandalam dekade tahun sebelumnya.Isi dansemangatreformasi birokrasi mencerminkan pemahamanbaru birokrasi yangsangat berbeda daribentuk birokrasi klasik.Dengan demikian, memiliki potensiuntuk membawa perubahanyang cukup besar,tidak hanyadalam peran birokrasi publik secara nasional,tetapi dalamhubungan Sistem dan prosedur.Namun demikian, kajian ini membahas komitmen Pemerintah Daerah Kota Kupang dan penerapan sistem dan prosedur sebagai faktor yang menghambat dalampelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif. Kata kunci: Birokrasi,reformasi Sistem dan prosedur, Pelayanan Publik. ABSTRACT This aim of this paper is to propose solutions to the systems and procedures reform, as part of the bureaucratic reform, in the City of Kupang. Generally, Indonesian bureaucracy has undergone significant reform, which is the result of convergence between external and internal factors. Bureaucracy Reform of the bureaucracy can be classified into three groups: institutional reform, personnel resources reform and systems and procedures reform. In many cases, the failure of system and procedures reform has hindered the effectiveness of bureaucracy reform as a whole. Therefore getting insight on the government commitment to promote system and procedure reform is imperative. This study discusses Kupang City government commitment to reform the system and procedures. Keywords: Bureaucracy, System and Procedure Reform, Public Services.

91

Spirit Publik Vol. 10, No. 2, Oktober 2015 Hal. 91-114

A.

dipikirkan sebuah pendekatan dalam

Pendahuluan Kegagalan

public

service

memecahkan masalah publik. World

dapat mengakibatkan krisis yang

Bank

ditunjukan dengan adanya “neo-

pentingnya good governance sebagai

patrimonialism,”

respon atas adanya indikasi “ crisis

menyebut

sebagian

“personal

orang

rule”,

dan

(Robinson

and

menegaskan

of governance sebagai solusi.

sebagian yang lain memberi label “prebendalism”

(1992:45)

Mengkaji birokrasi pada level pemerintah pusat maupun daerah

Persons, 2006:101). Sejumlah negara

memperlihatkan

di Afrika mengalami permasalahan

obyektif dari iklim kerja birokrasi

pelayanan publik yang tidak sesuai

selama ini masih dipengaruhi oleh

harapan publik. Kebijakan publik

teori atau model birokrasi klasik

yang ditandai dengan personal rule

yang diperkenalkan oleh Taylor,

dengan

politik

Wilson, Weber, Gullick, dan Urwick,

logika

yang dikutip oleh Sinambela dkk

patriomonialism ke dalam birokrasi

(2006:35) yaitu (1) struktur, (2)

telah

hierarki, (3) otoritas, (4) sentralisasi.

model

melalui

dukungan

clientelism

dan

menyebabkan

Negara

untuk

kerusakan

mengembangkan

Meskipun

sebuah

kondisi

model

kapasitasnya sebagai developmental

memaksimumkan

state dan menciptakan lingkungan

efektivitas dan ekonomi, tetapi pada

ekonomi

unpredictable;

kenyataannya teori tersebut tidak

Larmour (1988) dalam Parmusinto

dapat memberikan jawaban secara

dan Latif (2011). Dengan kata lain

faktual sesuai dengan banyak temuan

fenomena kinerja sektor publik yang

penelitian di berbagai tempat.

yang

buruk di Afrika diakibatkan oleh

Birokrasi

nilai

tersebut efisiensi,

Indonesia

masih

buruknya lembaga birokrasi dan

menimbulkan

kebijakan publik (Robinson and

belum

Parsons, 2006:102; see also Collier

menunjukan

and Gurning, 1999). Birokrasi juga

antara

dipandang

penghambat

kekuasaan.Berbagai peraturan yang

inovasi pemerintahan, sehingga perlu

sudah disepakati masih terabaikan,

92

sebagai

permasalahan

fungsional.Berbagai

dan kasus

pencampuradukan birokrasi

dengan

William Djani :Reformasi Birokrasi Pada Dimensi Sistem Dan Prosedur Dalam Pelayanan Perizinan Terpadu Di Pemerintahan Kota Kupang

sehingga

menimbulkan

banyak

tumpang tindih dan 388 pelayanan

keluhan dari masyarakat tentang

yang tumpang tindih pula. Semua

lemahnya

publik.Hasil

persoalan tersebut mengakibatkan

studi Ichsan (2008) dalam Pandie

pelayanan perizinan investasi dan

(2009) mencatat bahwa birokrasi

pengembangan usaha di Indonesia

perizinan

sangat mahal, berbelit, lambat, kental

pelayanan

menjadi

penghalang

salah

utama

Indonesia.

Di

ASEAN,

perizinan

sangat

jumlah

prosedur

pengurusan

investasi

banding

negara-negara

satu di

dengan

Pada level Pemerintah Kota

birokrasi

Kupang, reformasi birokrasi terkait

buruk

dengan

19,

lama

perijinan

dengan suap.

196

hari

sistem

dan

bagaimana

mendukung

dari

Birokrasi

Selanjutnya,

per

menurut

kapita.

Standard

pelayanan

publik.

Pemerintahan

Kupang

memiliki

International Bank Reconstruction

sebutan

Standar

and Development dan Bank Dunia,

sesuai Keputusan Kepala Badan

Indonesia di tahun 2009 berada

Pelayanan Terpadu Kota Kupang

diurutan 122 dari 138 negara dalam

Nomor:

hal

BPPT.800/KEP/404.a/XII/2013,

pemerintah

mendukung khususnya

dalam

perekonomian, menyangkut

pendirian

SOP,

Kota

dari

kinerja

studi

keberadaan

yaitu

Operasional Prosedur (SOP) untuk

dengan biaya sekitar 286,9 persen pendapatan

prosedurnya

dengan

Pelayanan

(SP)

yang merupakan produk BPPT Kota Kupang,

lebih

mengakomodir

usaha, pengurusan izin mendirikan

kepentingan

bangunan, dan pendaftaran properti.

masyarakat. Permasalahannya adalah

Khusus untuk mengurus mendirikan

belum dilakukan uji publik dengan

usaha,

melibatkan

pengusaha

harus

melalui

birokrasi

dari

pada

stakeholderssehingga

prosedur yang panjang, waktu yang

menghasilkan

lama

pelayanan yang dapat memberikan

dan

biaya

yang

mahal

(Dwiyanto, 2011). Studi Eko Prasojo & Nugroho, (2008) dalam Pandie (2009)

berhasil

terdapat

1.850

sebuah

standar

kemudahan bagi publik. Sistem dan prosedur, terkait

mengidentifikasi

dengan standar pelayanan (SP) yang

peraturan

merupakan

yang

berbagai

pentahapan

93


dalam proses perizinan agar lebih

Birokrasi pemerintah daerah

transparan dari sisi biaya, untuk

di Kota Kupang khususnya pada

setiap objek perizinan, dan durasi

Lembaga

penyelesaian proses perizinan yang

terpadu

mengatur

beberapa

penting

Perangkat Daerah (SKPD) yang

meliputi

persyaratan

pelayanan,

berada pada lingkup pemerintah

hal

Pelayanan sebagai

Perizinan

Satuan

Kerja

mekanisme dan prosedur, biaya serta

Kota

durasi/waktu

untuk

masihmemilikipermasalahan terkait

setiap jenis perizinan. Walaupun

sistem dan prosedur, sehingga

telah memiliki sistem dan prosedur

memerlukan

oleh Birokrasi Pelayanan Perizinan

Olehkarenaitu,

pengkajianterhadap

Terpadu Kota Kupang akan tetapi

sistem

prosedur

sejumlah permasalahan pelayanan

birokrasi

publik

merespons

penyelesaian

terkait

izin

usaha,

oleh

Kupang

reformasi.

dan

merupakansuatu kebutuhan

pengusaha kecil tentang lambannya

permasalahan

pengurusan

meningkatkan

izin,

prosedur

yang

publik

dalam upaya dan dalam

kualitas

pelayanan

panjang sehingga menyulitkan para

publik.Hasil kajian Piar NTT (2012)

pengusaha kecil untuk mendapatkan

menemukan

izin usaha yang legal. Data hasil

kecil dibidang kelautan yang telah

kajian yang dilakukan oleh lembaga

beberapa kali mengurus izin usaha

Penelitian Undana bekerja sama

namun

mengalami

permasalahan,

dengan The Asia Foundation (2009)

untuk

memiliki

izin

di Kota Kupang menunjukan bahwa

legal.Sebagian besar pengusaha kecil

sistem dan prosedur pelayanannya

dan menengah yang mengurus izin

mencapai

mengalami hambatan karena banyak

84,75

persen

namun

sejumlah

indikator yang dikenakan mengalami

mekanisme

penurunan menjadi

pengurusan.Erende

Upaya

yang

70,8 persen.

dilakukan

tersebut

dan

mengungkapkan

pengusaha

secara

aturan

dalam

Pos

(2011)

bahwa

masih

adalah sebagai reformasi birokrasi

banyak pengusaha di Kota Kupang

untuk

belum mengantongi izin usaha, yang

dapat

meningkatkan

kinerjanya dalam bidang pelayanan

disebabkan

publik.

terkesan

94

sejumlah

persyaratan

prosedural

dan


memberatkan

pengusaha,

dan

diharapkannya,

penggunaan

kewajiban memiliki sertifikat tanh

tehnologi

komunikasi

sebagai syarat administratif.

(TIK), serta ketersediaan sarana dan

informasi

prasarana. Dalam mekanisme ini, B.

juga terbangun model kemitraan

Dialog Teoritis Reformasi Birokrasi

pada

dalam

proses

pelayanan

dimensi sistem dan prosedur kerja

lembaga

meliputi

teknis, sehingga pelayanan publik

standard

operating

procedure,

changing

methods,

processes,

techniques,

routes,

birokrasi

berlangsung

dan

antara lembaga

dalam

profesionalisme

koridor birokrasi.

functions, roles, contacts, controls,

Birokrasipemerintahperlu

transparent (Caiden, 1991, Caiden

pengorganisasianpekerjaandan

2011; Pollit and Bouckaert, 2000;

mekanismepengendaliannya,melaku

Hughes 1998; Smith, 2007). Selain

kan

itu,

sistem

mengacu

dan pada

prosedur

kerja

revitalisasi,termasukreposisiperanbir

prinsip

good

okrasidalam

governance yang menekankan pada

rangkameningkatkankualitas

transparansi,

birokrasibagi publik.

partisipasi

metode

akuntabilitas

dan

masyarakat.Melalui

Salah

standar operasional prosedur (SOP)

satuaspekpentinguntukmewujudkanb

dijamin adanya transparansi, sebab

irokrasiyang

masyarakat tahu mekanisme alur

danakuntabeldalamrangkaperbaikank

pelayanan publik, serta terbuka bagi

inerja

masyarakat

manajemenpemerintahan/kualitaspel

untuk

menyampaikan

efektif,efisien

keluhan dan informasi balik tentang

ayananpublikadalah

perlakuan pelayanan melalui Indeks

denganmemperbaikiprosespenyeleng

Kepuasan Masyarakat (IKM). Jika

garanadministrasi

penyelenggaraan pelayanan publik

pemerintahanmelalui

diukur dengan nilai-nilai yang baik,

penyusunandanpenerapanStandar

maka akan menggunakan sistem

OperasionalProsedur(SOP)Administr

pelayanan

asiPemerintahan.

sungguh

secara seperti

bersungguhtujuan

yang

PermenPANNomor:PER/21/M.PAN/

95


11/2008

bahwa

aktivitas

usaha

(perusahaan).

StandarOperasionalProsedur(SOP)ad

Ketatalaksanaan

alahserangkaian

melakukan kerjasama dalam rangka

instruksitertulisyangdibakukanmenge

pelaksanaan tugas organisasi.

naiberbagaiproses

merupakan

Penataan

cara

ketatalaksanaan

penyelenggaraanadministrasipemerin

yang

tahan,bagaimanadan

reformasi birokrasi pasti mempunyai

kapanharusdilakukan,dimanadanoleh

tujuan.

siapadilakukan. Menurut Atmoko,

ketatalaksanaan tidak lain untuk

(2006) Standar Operasional Prosedur

menciptakan

merupakan

mekanisme dan sistem kerja yang

suatu

pedoman

atau

merupakan

bagian

Tujuan

penataan

tata

prosedur,

acuan untuk melaksanakan tugas

efektif

pekerjaan sesuai denga fungsi dan

menyelenggarakan pemerintahan dan

alat

pelayanan

penilaian

kinerja

instansi

dan

dari

efisien

kepada

masyarakat.

pemerintah berdasarkan indikator-

Adapun

indikator teknis, administratif dan

ketatalaksanaan

prosedural sesuai tata kerja, prosedur

Sedarmayanti (2010:88) ada dua

kerja dan sistem kerja pada unit kerja

yaitu, mewujudkan tata laksana yang

yang bersangkutan.

ringkas atau simpel, efektif, efisien

Reformasi

birokrasi

akan

tujuan

dalam

pedayagunaan menurut

dan transparan dan

berjalan pincang sehingga lamban

pelayanan

untuk mencapai tujuannya jika tidak

memberdayakan

terdapat penataan ketatalaksanaan.

Penataan ketatalaksanaan yang lebih

Ketatalaksanaan adalah roda yang

menitikberatkan pada sistem tata

menggerakkan

dalam

kelola, prosedur dan mekanisme

pemerintahan

kerja aparatur pemerintahan akan

birokrasi

menyelenggarakan maupun

prima

memberikan serta masyarakat.

pelayanan

kepada

cenderung sulit untuk dilaksanakan.

Kamus

Bahasa

Kebiasaan kerja kurang efektif dan

Indonesia (KBI) dalam Sedarmayanti

efisien yang melekat pada birokrasi

(2010:88) memberikan definisi “tata

akan

laksana

ketatalaksanaan

masyarakat.

yaitu

(menjalankan,

96

cara

mengurus

melaksanakan)

mempengaruhi dalam

penataan reformasi

birokrasi. Perlu strategi yang tepat


dalam pengimplementasian penataan

sebagaimana

ketatalaksanaan agar tepat sasaran.

ditetapkan;

metode menjamin

yang konsistensi

Standar Operasional Prosedur

dan proses kerja yang sistematik; dan

Administrasi Pemerintahan (SOP-

menetapkan hubungan timbal balik

AP) sudah menjadi bagian dari unsur

antar satuan kerja. Penyusunan SOP

birokrasi yang ideal.Menurut Weber

harus menjalankan tahapan, seperti:

dalam Thoha (2007:18) salah satu

persiapan,

unsur birokrasi yang ideal yaitu

pengembangan,

adanya

manajemen serta monitoring dan

peraturan

menjadi

formal

pengendalian

yang dan

penilaian

evaluasi

kebutuhan,

integrasi

yang

ada

dan

di

dalam

pengawasan dalam kinerja pejabat di

Permenpan Nomor 21 Tahun 2008

suatu

tentang

birokrasi.

Aturan

formal

Pedoman

Penyusunan

menjadi sesuatu yang penting dan

Standar Operasional Prosedur (SOP)

dijadikan dasar untuk menjalankan

Administrasi

tugas-tugas

Pemerintahan.

organisasi

dalam

yang ada

mencapai

tujuannya.Di

zaman

tersebut

globalisasi

ini

semua

berdasarkan teori penyusunan SOP

hampir

di juga

Permenpan

sebenarnya

yang

pasti

Tambunan (2011) bahwa Standard

Dilihat

dari

aturan

formal.

fungsinya,

SOP

Operating

Hal

tersebut

telah

birokrasi pemerintahan yang ada mempunyai

ada.

dalam

Apa

Procedures

oleh

memuat

berfungsi membentuk sistem kerja

tahap-tahap teknis penyusunan SOP

dan

teratur,

mulai dari tahap persiapan sampai

dapat

tahap pemeliharaan dan audit yang

aliran

kerja

sistematis,

yang

dan

dipertanggungjawabkan;

merupakan

menggambarkan bagaimana tujuan

dalam menjalankan tugas dan fungsi.

pekerjaan

dilaksanakan

sesuai

acuan bagi

birokrasi

Dalam teori hukum organisasi

dengan kebijakan dan peraturan yang

pemerintahan

berlaku;

menjelaskan

bagaimana

perbaikan dan reformasi birokrasi

proses

pelaksanaan

kegiatan

merupakan

terdapat

suatu

kegiatan

teori

yang

berlangsung; sebagai sarana tata

berkesinambungan dengan didukung

urutan

komitmen

dari

pelaksanaan

dan

pengadministrasian pekerjaan harian

seorang

pemimpin.

Kehadiran Undang-Undang Nomor

97


25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Administrasi

Publik, disusul UU No 5/2014

Pemerintahan.Keseluruhan

tentang

Negara

hukum sebagai landasan bekerjanya

(ASN), serta UU No 30/2014 tentang

sistem birokrasi pemerintah tersebut

Administrasi Pemerintahan (Adpem),

juga mengharuskan adanya standar

merupakan instrumen pokok untuk

operasional prosedur (SOP) terhadap

merealisasikan

setiap

Aparatur

Sipil

gagasan

revolusi

kebijakan

produk

pemerintahan

mental birokrasi. UU Pelayanan

sektoral. Apalagi, dengan hadirnya

Publik mengatur proses dan kualitas

UU

produk

Standardisasi

pelayanan

publik

yang

No

20/2014 dan

Penilaian

menghubungkan siklus kebutuhan

Kesesuaian

rakyat terhadap kapasitas birokrasi

eksistensi SOP baku terhadap setiap

memenuhi

rakyat

prosedur kebijakan dan pelayanan

terhadap pelayanan publik. UU ASN

publik pemerintah. Kehadiran UU

melakukan reformasi

pada level

Administrasi Pemerintahan tersebut

kualitas individu dan kinerja aparat

merupakan sebuah terobosan yang

birokrasi.

besar terhadap sistem administrasi

kebutuhan

Sementara

Administrasi melakukan

UU

Pemerintahan penataan

prosedur

kebijakan

pemerintah

yang

juga

tentang

mensyaratkan

pemerintahan

di

terhadap

Indonesia.Keberadaan

birokrasi

Administrasi

Pemerintahan

memperkuat

sinergi

selalu

harus

dapat

administratif

disandarkan pada legalitas kebijakan

dalam

berdasarkan peraturan perundang-

pemerintahan.UU

undangan yang berlaku dan asas-asas

Pemerintahan menjadi rujukan utama

umum

yang

para birokrat dalam melaksanakan

baik.Dengan demikian, tidak boleh

kewenangannya dan tidak lagi hanya

ada

tindakan

bersandar pada UU sektoral, yang

penyalahgunaan wewenang ataupun

selama ini telah memicu terjadi

tindakan

yang

sekat-sekat sektoralisme. Dalam teori

aparat

hukum administrasi negara, bagi para

terjadi

pemerintahan

celah

terjadi

sewenang-wenang karena

kebijakan

tata

UU

pemerintah yang melanggar prinsip-

birokrat,

prinsip

Pemerintahan

98

fundamental

dalam

UU

kelola

UU

birokrasi Administrasi

Administrasi menjadi

norma


fundamental, urat nadi pelaksanaan

untuk selalu mengambil keputusan

kewenangan

administratif

yang

pada saat melayani warga. Situasi itu

dimilikinya.

UU

Administrasi

menghadapkan pada peluang dan

Pemerintahan mengisi kekurangan

resiko untuk melakukan kesalahan

norma

dalam pengambilan keputusan.

sebagai

terhadap

dasar

pengujian

legalitas

tindakan

administratif. Sementara bagi rakyat,

C.

UU Adpem sebagai parameter untuk menilai

kelayakan

tindakan

Metode Penelitian Jenis

Penelitian

menggunakan pendekatan kualitatif

administratif yang dilakukan para

yang

pejabat administrasi negara.

mendeskripsikan

Dwiyanto (2011:62) bahwa

ini

bertujuan

untuk dan

memperlihatkan

suatu

fenomena

dalam konteks birokrasi publik perlu

terkait reformasi birokrasi dalam

adanya peraturan dan prosedur yang

dimensi sistem dan prosedur, dengan

jelas

warga

beberapa fokus/aspek yang diteliti

dapat

adalah: (a) Persyaratan Pelayanan,

negara

sehingga pengguna

membuat layanan

mengetahui hak dan kewajibannya

(b)

untuk

persyaratan,

memperoleh

pelayanan.

Standar

pelayanan (c)

tentang

waktu

yang

Berapa banyak masyarakat harus

dibutuhkan dalam proses pengurusan

membayar harga pelayanan, berapa

izinyang

lama harus menunggu, dan apa

Mekanisme

pelayanan yang akan diterima. Apa

Penyelesaian komplain.

yang dapat dilakukan jika pelayanan

dilimpahkan,

(d)

pengaduan&

Sumber

data

penelitianini

yang diterima ternyata tidak seperti

terdiri dari informan, peristiwa dan

yang dijanjikan? Semua itu harus

dokumen.Informan

dapat diketahui oleh warga pengguna

orang yang dianggap mengetahui

layanan dengan pasti.Warga negara

secara benar suatu fenomena yang

berada dalam posisi yang sangat

menjadi obyek penelitian, sehingga

lemah. Bagi pejabat birokrasi, tidak

dapat

adanya prosedur dan aturan yang

menggali informasi yang dibutuhkan;

jelas juga dapat sangat merugikan

(Anselm,.

karena hal itu berarti mengharuskan

penelitian ini terdiri dari: Inside

membantu

adalah

peneliti

1987).Informan

orang-

dalam

dalam

99


Governmemt yaitu para pihak yang

analisis data yang dilakukan dengan

terlibat dalam Reformasi Birokrasi

menggunakan

Kota

Kupang

Government

analisis

kualitatif

dan

Outside

dengan mengikuti langkah-langkah

yaitu

para

yang dikemukakan Miles, Huberman

pihak/kelompok pengguna pelayanan

&

perizinan

(pengusaha

analisistigaarusbersamaankegiatan:

masyarakat)

di

Kota

dan Kupang.

Saldana,

(2014)

(1)

meliputi:

kondensasidata,(2)

Kemudian peristiwa yaitu keadaan

displaydata,dan(3)

yang terjadi terkait dengan penelitian

kesimpulan/verifikasi

ini, dan sumber data dokumen yaitu

merupakan

berupa data sekunder yang diperoleh

interaktif.

dari situs-situs penelitian yang telah

analisis data tersebut di atas oleh

ditetapkan.

Miles dan Huberman (2014) di

Tehnik dalam

pengumpulan

penelitian

ini

data

suatu

penarikan yang proses/

siklus

Komponen-komponen

gambarkan sebagai berikut:

adalah:

Observasi, Wawancara, dan Tehnik Dokumentasi.

Sementara

tehnik

Source:Miles,M.B.,Huberman,A.M.,

&

Saldana.Qualitativedataanalysis:Anexpandedsourcebook (2nded.).ThousandOaks, CA:SagePublications. (2014, 33).

D.

Pembahasan

bagi pencapaian tujuan organisasi

Sistem dan prosedur dalam

secara efektif, yang jika dijalankan

sebuah organisasi merupakan arah

dengan orang-orang yang memiliki

100


perilaku

yang

baik

akan

Pemerintah

Kota

Kupang

meningkatkan kinerja atau hasil yang

telah memiliki Standard Operasional

baik

Standar

Prosedur (SOP) sesuai Peraturan

Operasional Prosedur (SOP) secara

Walikota Kupang tentang Standar

umum di Pemerintah Kota Kupang

Operasional Prosedur (SOP) pada

dan secara khusus di Birokrasi

SKPD di lingkungan Pemerintah

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota

Kota Kupang seperti pada tabel

Kupang.

berikut:

pula.

Deskripsi

Tabel 1. Jenis SOP pada lingkup Pemerintah Kota Kupang No

Jenis SOP

1

Pelayanan Perizinan dan Non perizinan di Peraturan Walikota

Dasar Hukum

Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Pemerintah Kupang Nomor 16 Kota Kupang 2

Pelayanan

Tahun 2011

Administrasi

Pemerintahan

pada Peraturan Walikota

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kupang Nomor 16 Tahun 2012

3

Standar Kerja 5 hari kerja dalam seminggu

Peraturan Walikota Kupang Nomor 11 Tahun 2009

4

Standar

Pelayanan

Publik

Pemerintah

Kota Peraturan Walikota

Kupang.

Kupang Nomor: 12 Tahun 2013

5

Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Peraturan Walikota Kupang

Kupang

Nomor:

16A Tahun 2013 Sumber: Olahan Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Kupang

Pemerintah Kota Kupang memiliki

5

jenis

SOP

sesuai

Keputusan Walikota Kupang Nomor:

114B/KEP/HK/2013 Koordinasi Standar

tentang

Percepatan

pelayanan

Tim

Penerapan

Minimal

di

101


lingkungan

Pemerintah

Kota

telah memiliki Standard Operasional

Kupang. Tim koordinasi ini belum

Prosedur (SOP), akan tetapi belum

dapat melaksanakan fungsinya secara

berjalan secara efektif disebabkan

efektif,

keterbatasan anggaran.

disebabkan

karena

keterbatasan

anggaran

untuk

melaksanakan

sosialisasi

SOP.

Demikian

pula

penerapannya

di

Birokrasi

Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Kupang sebagai salah satu Satuan Kerja

lingkup Pemerintahan Kota Kupang

Perangkat

mengalami hambatan, yang sesuai

bergerak dalam pelayanan perizinan

hasil penelitian bahwa Pemerintah

yang

Kota Kupang telah memiliki SOP

birokrasi dalam dimensi sistem dan

akan tetapi belum semua Satuan

tata

Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Perizinan Terpadu Kota Kupang,

menerapkannya

menunjukan bahwa sistem dan tata

karena

belum

Daerah (SKPD)

diteliti

laksana

memahami secara benar isi SOP,

laksana

sehingga membutuhkan sosialisasi

perizinannya

yang berkelanjutan.

sebagai

Pentingnya SOP sebagai arah

terkait

yang

reformasi

dalam

birokrasi

birokrasi

pelayanan

telah

dirumuskan

dasar

dalam

pelayanan

publiknya.

Standar

Pelayanan

dalam pelayanan birokrasi, sehingga

Birokrasi

Pelayanan

Perizinan

membutuhkan

Terpadu Kota Kupang berdasarkan

perhatian

untuk

mengurangi perintah/instruksi dari

Keputusan

pihak pimpinan yang selama ini

Kupang

dilaksanakan

BPPT.800/KEP/404.a/XII/2013

dalam

menggerakan

Kepala

BPPT

Kota Nomor:

staf, sistem dan prosesur mengatur

terhadap

apa yang dikerjakan pimpinan dan

Sistem dan prosedur yang ditetapkan

staf,

yang

dengan keputusan tersebut disebut

keterbatasan

Standar Pelayanan (SP), merupakan

namun

dihadapi anggaran

permasalahan

adalah untuk

sosialisasi

kurangnya komitmen

dari

dan

izin yang dikelolanya.

acuan bagi Birokrasi Kota Kupang

unsur

dalam

pimpinan dalam aplikasinya. Hasil

fungsi

penelitian

mengemban misi publik. Standar

menunjukan

bahwa

walaupun pemerintah Kota Kupang

102

melaksanakan sebagai

pelayanan

ini

tugas

lembaga

memuat

dan yang

beberapa


komponen penting sebagai acuan

membangun (IMB) dan reklameyaitu

bagi birokrasi pelayanan publik dan

terkait persyaratan pengurusan izin,

masyarakat

besaran biayanya dan alokasi waktu

sebagai

pengguna

pelayanan yaitu: (a) Dasar hukum,

dalam

(b)

(c)

perizinan, yang memiliki variasi. Jika

Sistem Mekanisme dan Prosedur, (d)

dilihat dari sisi persyaratan, IMB

Jangka

menduduki

Persyaratan

waktu

Pelayanan,

penyelesaian,

(e)

penyelesaian

dokumen

peringkat

pertama

Biaya/Tarif, (f) Produk Pelayanan,(g)

dengan 12 persyaratan, kemudian

Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas,

disusul oleh Izin Tempat Usaha

(h)Kompetensi

(i)

(SITU) dengan jumlah persyaratan

Pengawasan Internal, (j) Penanganan

sebanyak 9, dan yang paling sedikit

Pengaduan,

masukan,

jumlah persyaratannya adalah izin

(k)Jumlah Pelaksana, (l) Jaminan

fiskal dengan jumlah 4 persyaratan.

Pelayanan, (n) Jaminan Keamanan

Demikian juga biaya dokumen izin

dan keselamatan pelayanan, (m)

dan waktu penyelesaiannya yang

Evaluasi Kinerja Pelayanan.

paling banyak IMB, kemudian yang

Pelaksana,

saran

dan

Hasil

penelitian

paling sedikit adalah izin trayek.

menunjukan bahwa Badan Pelayanan

Standar

Pelayanan

(SP)

Perizinan Terpadu (BPPT) Kota

BPPT Kota Kupang ini sebagai dasar

Kupang

untuk

telah

memiliki

Standar

mengatur

hal-hal

terkait

Pelayanan (SP) terhadap 13 jenis izin

dengan pelayanan perizinan. Kajian

yang dikelolanya yang meliputi Surat

dokumen Keputusan Kepala Badan

izin tempat usaha (SITU), Surat izin

Pelayanan Perizinan terpadu Kota

usaha perdagangan (Siup), Tanda

Kupang

daftar perdagangan (TDP), Tanda

BPPT.800/KEP/404.a/XII/2013

daftar gudang (TDG), Tanda daftar

tentang Penetapan Standar Pelayanan

industri (TDI), Izin usaha industri

Perizinan Terpadu Kota Kupang,

(IUI),

usaha

yang bertujuan agar baik aparat

minuman berakhol (Situ MB), Surat

BPPT dapat memahami apa yang

izin usaha perdagangan minuman

akan

berakhol (Siup MB), Izin trayek

masyarakat memahami bagaimana

(ITAK), Fiskal, Advis Plan, Izin

mengurus sebuah perizinan. SOP

Surat

izin

tempat

Nomor:

dikerjakan,

dan

bagi

103


merupakan arah bagi aparat birokrasi

masyarakat, dan prinsip one stop

untuk melaksanakan tugas pokok dan

services system belum sepenuhnya

fungsi untuk mengikat semua unsur

diterapkan. Pelayanan perizinan satu

pegawai yang ada dalam BPPT Kota

pintu

Kupang

diterapkan

dalam

melaksanakan

pelayanan perizinan taat kepada SOP Urgensi Standar Operasional Prosedur

(SOP)

bagi

(one

stop

services)

jika

secara

baik

akan

meningkatkan

kualitas

pelayanan

perizinan, dimana semua persyaratan

birokrasi

perizinan diperoleh pada Lembaga

pelayanan perizinan terpadu di Kota

yang mengelola pelayanan Perizinan

Kupang, yang dibahas berdasarkan

terpadu

aspek-aspek yang terkandung dalam

dilakukan agar masyarakat yang

SOP sebagai berikut:

mengurus izin tidak harus melalui

a. Persyaratan Pelayanan dalam

banyak

Pelayanan

merupakan

acuan

birokrasi

dalam

bagi

(SP) aparat

menjalankan

fungsinya.Hasil menunjukan

Kupang.

pintu.Kondisi

masyarakat

proses perizinan. Standar

Kota

penelitian bahwa

yang

Hal

ini

idealnya, mengurus

persyaratan izin harus melalui satu pintu,

supaya

memudahkan

masyarakat baik dari segi waktu, biaya dan resiko.

standar

Prinsip

pelayanan

satu

pelayanan belum diterapkan secara

pintu diterapkan secara efektif maka

optimal yang disebabkan karena

pelayanan publik yang selama ini

aparat birokrasi belum memahami

terkesan birokratis akan menjadi

standar

dengan

lebih baik, tidak melalui prosedur

membawa

yang berbelit. Karena itu Standar

bagi

Pelayanan (SP) sebagai acuan dalam

pelayanan

sempurna,

(SP)

sehingga

kekecawaan masyarakat.Persyaratan

pelayanan

pengelolaan

pelayanan

perizinan

terhadap perizinan dokumen, masih

harus mampu memberikan solusi

dinilai memberatkan, hal ini sesuai

terhadap prosedur pelayanan. Kajian

fakta

ini membuktikan bahwa penerapan

emipirik bahwa

pelayanan

perizinan dinilai belum efektif yang

Standard

disebabkan

birokrasi

karena

ketidaktepatan

waktu pelayanan yang diterima oleh

104

Pelayanan pelayanan

(SP)

oleh

perizinan

terpadu Kota Kupang yang melalui


survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Keterbukaan dalam standar

(IKM) pada tahun 2013, menunjukan

pelayanan

bahwa SP belum diterapkan secara

memudahkan pengguna pelayanan

efektif, dimana terdapat 5 (lima)

untuk diakses dimanapun dan kapan

unsur dengan nilai dibawah kategori

saja.Hasil

baik yaitu : (a) Kepastian jadwal

bahwa

pelayanan , (b) Prosedur Pelayanan,

dimiliki oleh Birokrasi Publik Kota

(c) Kecepatanan petugas pelayanan,

Kupang selalu dipajang pada papan

(d) Kedisiplinan petugas pelayanan,

pengumuman dan termuat dalam

(e) Persyaratan pelayanan.

brsosur-brosur

Unsur-unsur

tersebut

memiliki kekurangan,

yang

baik

penelitian

standar

adalah

menunjukan

pelayanan

yang

sehingga

memudahkan

masyarakat

untuk

yang harus

membaca

persyaratan-persyaratan

ditingkatkan dan diperbaiki untuk

pelayanan

perizinan.Standar

meningkatkan

pelayanan

pelayanan

perizinan pada birokrasi pelayanan

hendaknya

terpadu

merupakanjaminanbahwa

kualitas

Kota

Kupang.

Hal

ini

yang

ditetapkan realistiskarena

penting yang harus dilaksanakan

janjiataukomitmen

adalah perbaikan terhadap unsur

yangdibuatdapatdipenuhi,

pelayanan yang mempunyai nilai

jelasdanmudah

paling

dimengertiolehparapemberidan

rendah

ditingkatkan.Fakta menunjukan pelayanan

untuk empirik

bahwa belum

ini

standar sepenuhnya

penerima pelayanan.Informasipelayanan, untuk memenuhi

diterapkan secara baik oleh birokrasi

kebutuhaninformasipelayanankepada

pelayanan, yang ditandai dengan

masyarakat,setiap

adanya pengeluhan oleh masyarakat

unitpelayananinstansi

sebagai pengguna layanan terhadap

pemerintahwajibmempublikasikan

lambatnya pelayanan.

mengenai prosedur,persyaratan,biaya,

b. Keterbukaan dalam Standar Pelayanan

waktu,

standar, akta/janji, agar diketahui oleh masyarakat. Standar Pelayanan yang ada

105


di Birokrasi Publik Kota Kupang,

BPPT

bukan

yang

dilaksanakan melalui rapat atau

sekedar ada, untuk memenuhi syarat

pada saat apel, walaupun frekwensi

formal dalam tata laksana birokrasi

sosialisasinya

akan tetapi merupakan dasar yang

minim.

sebuah

dokumen

jelas dalam pengelolaan pelayanan perizinan

yang

mengikat

bagi

Kota

Kupang

masih

biasanya

dirasakan

Keterbukaan

standar

pelayanan pada Birokrasi Publik

semua anggota organisasi. Memang

Kota

Birokrasi Publik Kota Kupang telah

hambatan baik terkait penggunaan

memiliki Standar Pelayanan, akan

tehnologi

tetapi sosialisasi langsung kepada

penyebaran

staf masih dirasakan minim, hanya

media.

dibuat dalam bentuk brosur dan alur

pengguna layanan yang mengurus

bagan pelayanan yang dipajang

izin,

pada papan pengumuman.

sosialisasi

Keterbukaan penting

dilakukan,

pelayanan

masih

memiliki

informasi

maupun

informasi

melalui

Masyarakat

tidak

sebagai

mengetahui melalui

adanya

media

RRI

Kupang, karena kondisi sekarang

aparat

jarang masyarakat mendengar radio,

dapat

informasi tentang pelayanan izin,

memahaminya, tidak hanya dalam

diperoleh dari teman yang pernah

bentuk

dan

mengurus izin, dan juga pada saat

pajangan lewat papan pengumuman,

masyarakat ke Kantor pelayanan

akan tetapi melalui media-media

perizinan, mendapatkan informasi

yang lain. Sejak Birokrasi Perizinan

dari staf, dan melalui media lainnya.

Kota Kupang memiliki SOP tahun

Keterbukaan dalam standar

2013 maka dilaksanakan sosilaisasi

pelayanan pada Birokrasi Publik

yang

Kota Kupang belum efektif, hal ini

birokrasi

dan

agar

Kupang

masyarakat

penerbitan

lebih

brosur

difokuskan

kepada

masyarakat dengan menggunakan

disebabkan

media

media sosialisasi terhadap standar

RRI

Kupang,

dan

juga

karena

beberapa kali pertemuan dengan

pelayanan

perwakilan

masyarakat

harapan masyarakat. Di sisi lain

Kecamatan

yang

Kupang,

106

ada

sedangkan

melalui di

untuk

Kota

Birokrasi

staf

Terpadu

(SP)

penggunaan

belum

Pelayanan Kota

sesuai

Perizinan

Kupang

belum


memiliki website tersendiri untuk

kajian

dapat

koordinasi dengan instansi terkait,

diakses

oleh

masyarakat

secara luas.

teknis

membutuhkan

untuk dilakukan analisa teknis dan survey secara mendalam. Jika dicermati fakta empiris

c. Waktu

yang

dibutuhkan

birokrasi dan masyarakat terkait

dalam pengurusan izin Waktu untuk

yang

sebuah

perizinan

dibutuhkan

proses

ini yang dikaitkan dengan persepsi

pelayanan

disesuaikan

dengan

ketepatan waktu pelayanan akan menunjukan

adanya

perbedaan.

Pandangan aparat birokrasi selalu

standar pelayanan, sehingga tidak

berbeda

mengecewakan masyarakat sebagai

masyarakat karena selalu menjaga

pengguna pelayanan. Kajian ini

nama baik dan citra lembaganya,

menunjukan bahwa masih terlihat

walaupun kinerja birokrasi terkadang

kekecewaan

mengecawakan masyarakat. Sebagai

masyarakat

akanketerlambatan

dengan

pandangan

pengguna pelayanan dalam urusan

penandatanganan

dokumen

izin,

perizinan tempat usaha dan izin

yang disebabkan karena kesibukan

usaha bahwa lamanya waktu yang

pimpinan dalam menghadiri rapat-

dibutuhkan dalam sebuah proses

rapat baik pada level pemerintah

perizinan melalui beberapa tahapan

Kota Kupang maupun rapat secara

yaitu dari Rukun Tetangga /Rukun

intern organisasi Birokrasi Publik

Wilayah,

Kota Kupang. Lama waktu yang

pengesahan Camat, yang selanjutnya

dibutuhkan dalam proses pelayanan

diteruskan ke Birokrasi Pelayanan

perizinan

Perizinan Terpadu Kota Kupang

disesuaikan

standar

kemudian

untuk

disesuaikan kelengkapan persyaratan

Lamanya waktu untuk sebuah proses

yang dipenuhi oleh masyarakat. Jika

penerbitan

persyaratannya

secara

tergantung kehadiran pimpinan, yang

lengkap dan pimpinan berada di

tidak disibukan dengan kegiatan lain

tempat maka dokumen izinnya bisa

misalnya

diterbitkan.Izin-izin

atau tugas kedinasan lainnya.

yang

bersifat

dokumen

Lurah,

pelayanan yaitu 1 hari, atau lebih

tersedia

diproses

ke

dokumen

menghadiri

izin

izin.

sangat

rapat-rapat,

107


Alokasi dibutuhkan

waktu dalam

yang

pengurusan

lembaga

untuk

melakukan

selanjutnya

perbaikan-perbaikan.

perizinan sesuai dengan SOPnya

Kajian

rata-rata

pengaduan yang masuk berupa surat

3

hari,

kecuali

mendirikan

bangunan

membutuhkan

waktu

izin

ini

menunjukan

bahwa

yang

ataupun

hari,

disampaikan langsung pada tahun

disebabkan karena masih melalui

2013 sebanyak 250 buah pengaduan,

kajian teknis dan survey lapangan.

dan yang mendapat solusi sebanyak

Hasil

belum

41 buah pengaduan. Jika dilihat dari

sepenuhnya SOP diterapkan secara

kinerja birokrasi dalam penyelesaian

efektif,

kajian

14

menunjukan

terkait

penyeslesaian

pengaduan

yang

dengan

waktu

pengaduan

yang

masih

16%.Walaupun kondisi ini terjadi

izin

melebihi standar yang ditetapkan.

hanya

sekitar

dimasa reformasi, pemenuhan atas tuntutan pengguna jasa oleh aparat

d. Mekanisme Penyelesaian

Pengaduan komplain

&

birokrasi justru yang paling rendah.

oleh

Bahkan secara keseluruhan kasus sebanyak 250 buah, sama sekali

masyarakat

kurang mendapat respons konkrit Hasil penelitian menunjukan

dari birokrasi. Hal tersebut semakin

bahwa Birokrasi Publik Kota Kupang

memberikan indikasi bahwa harapan

memiliki media dalam bentuk kotak

reformasi akan dapat memenuhi

saran

pengaduan

tuntutan masyarakat, terutama terkait

kepada birokrasi pelayanan perizinan

perbaikan kualitas pelayanan publik

terpadu Kota Kupang, akan tetapi

dari

solusi terhadap pengaduan publik,

kenyataan. Mekanisme pengaduan

belum

yang

oleh masyarakat kepada birokrasi

memuaskan yang disebabkan karena

pelayanan perizinan terpadu Kota

pengaduan-pengaduan

Kupang dapat dilihat pada bagan

sebagai

sarana

memberikan

hasil

yang

ada

hanya melalui rapat secara intern

108

birokrasi

masih

jauh

mekanisme pengaduan sbb:

dari

Spirit Publik Volume 10, Nomor 2 Halaman 91-114

Pengaduan birokrasi

ISSN. 1907-0489 Oktober 2015

masyarakat pelayanan

terhadap

dalam pengurusan dokumen izin

perizinan

terkesan

masih

memberatkan

terpadu Kota Kupang berdasarkan

masyarakat, yang prosesnya melalui

mekanisme yang telah ditetapkan

beberapa pintu yaitu Rukun Tetangga

oleh

(RT),

Birokrasi

belum

efektif.Penyelesaian masyarakat

belum

begitu komplain

memberikan

Rukun

Wilayah

(RW),

Kelurahan, Kecamatan dan lembaga teknis.

Jika

dilihat

dari

aspek

kepuasan, yang disebabkan karena

keterbukaan/transparansi

sifatnya hanya ditampung saran-

standar pelayanan masih memiliki

saran masyarakat di media kotak

kelemahan disebabkan karena SOP

saran, yang kemudian diselesaikan

yang dimiliki oleh Birokrasi publik

sendiri

tanpa

Kota Kupang merupakan produk

sehingga

birokrasi yang belum melalui uji

kurang begitu memberikan pengaruh

publik dan belum dapat diakses

positif terhadap persoalan pelayanan.

melalui internet. Birokrasi publik

oleh

melibatkan

birokrasi

masyarakat,

Reformasi

Sistem

dan

dalam

Kota Kupang dalam menyusun SOP,

Prosedur dalam pelayanan publik,

belum

sepenuhnya

berjalan secara optimal, yang jika

perwakilan

dilihat dari persyaratan pelayanan

umum

akan

melibatkan

stakeholders tetapi

PIAR

secara NTT

109


sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat

yang

Jika

dicermati

kondisi

selalu

empirik ini, menunjukan bahwa SOP

mendampingi Birokrasi publik Kota

belum diterapkan secara efektif pada

Kupang dalam penyusunan SOP,

Birokrasi

termasuk juga melakukan kajian

Terpadu Kota Kupang, hal ini terlihat

kelembagaan,

pada

saat

bahwa prosedur yang masih berbelit,

pembentukan

lembaga

baru

penyusunan

pelayanan perizinan Kota Kupang. Alokasi

waktu

dibutuhkan

dalam

Pelayanan

SOP

Perizinan

yang

belum

melibatkan stakeholders, sehingga

yang proses

keberpihakan birokrasi

SOP

lebih

ketimbang

kepada

penyelesaian dokumen izin belum

masyarakat

sesuai dengan standar pelayanan

layanan.

karena kebanyakan pimpinan sering

perubahan/reform

sibuk dengan rapat-rapat dan tugas

prosedur seperti pada tabel berikut

kedinasan

ini:

lainnya,

sehingga

sebagai

pada

pengguna Rangkuman sistem

dan

mengalami keterlambatan. Tabel 2 Sistem dan Prosedur dalam Birokrasi Pelayanan Publik di Kota Kupang No. 1

Sebelum Reformasi (lama) Semua SKPD di lingkup Pemerintah Kota Kupang tidak memiliki SOP. 2. Yang dominan adalah aparat bekerja hanya berdasarkan tupoksi, tapi masih belum jelas, lebih banyak perintah pimpinan. 3 Perintah dan disposisi pimpinan menjadi dasar bagi staf dalam melaksanakan tugas. Sumber: Hasil olahan data penelitian Perubahan

terkait

lebih banyak perintah pimpinan. Di

dengan standar pelayanan, sebelum

era reformasi ada perubahan, dimana

reformasi hampir semua SKPD tidak

hampir semua SKPD memiliki SOP,

memiliki SOP, yang dominan adalah

walaupun belum berjalan secara

aparat bekerja hanya berdasarkan

optimal, yang masih membutuhkan

tupoksi, yang belum begitu jelas, dan

pemahaman, sehingga memerlukan

110

yang

Sesudah Reformasi (Baru) Hampir semua SKPD telah memiliki SOP, termasuk BPPT Kota Kupang. Walaupun SOP belum berjalan secara optimal, dan membutuhkan pemahaman, sehingga perlu sosialisasi. SOP menjadi dasar bagi pimpinan dan staf dalam melaksanakan tugas.


sosialisasi

berkelanjutan

penguasa secara tunggal menetapkan

dengan dukungan anggaran yang

berbagai ketentuan termasuk SOP

memadai.

dalam

E.

secara

Penutup Reformasi

pelayanan

izin.Sementara

masyarakat

pelaku

hanya

usaha

dan

mengikuti

dan

apapun yang telah diputuskan oleh

Standar

penyelenggara. Hal ini memperkuat

belum

pandangan Caiden 2011; Smith,

memenuhi kriteria kesesuaian untuk

2007 bahwa Reformasi Birokrasi

menjawab

pelayanan,

pada dimensi sistem dan prosedur

secara efisien dan efektif. Aspek ini

kerja meliputi standard operating

menekankan

Persyaratan

procedure,

changing

pelayanan, (2) Keterbukaan standar

processes,

techniques,

pelayanan,

functions, roles, contacts, controls,

Prosedur Operasional

dan

Sistem

penerbitan

atau

Prosedur

kebutuhan

(1)

(3)

Waktu

yang

dibutuhkan dalam proses izin, (4)

methods, routes,

transparent

Kejelasan mekanisme pengaduan.

Penelitian ini membuktikan

Kriteria ini belum dapat dipenuhi

bahwa teori tersebut tidak dapat

sepenuhnya,

terjadi secara otomatis, karena masih

karena

belum

diuji

publik melalui seminar atau forum

memerlukan

lainnya

standar operasional prosedur yang

yang

melibatkan

perbaikan

stakeholders untuk penyempurnaan

perlu

Standar Operasional Prosedur (SOP),

sebagai dasar atau acuan dalam

yang merupakan produk Birokrasi

melaksanakan

Pelayanan Perrizinan Terpadu Kota

Data

Kupang.

menunjukan

bahwa

Prosedur (SOP) yang merupakan

yang

diperhatikan

arah dan penuntun yang jelas tentang

perbaikan

pelayanan publik perizinan, yang

prosedur dalam pelayanan publik

belum melibatkan unsur masyarakat,

meliputi

dunia usaha, dan belum melalui uji

pelayanan, (b) prosedur Pelayanan,

publik.Birokrasi publik Kota Kupang

(c) kecepatanan petugas pelayanan,

masih menempatkan diri sebagai

(d) kedisiplinan petugas pelayanan,

Standard

Operasional

melibatkan

terhadap

dan

stakoholders

pelayanan fakta

harus

standar

(a)

publik.

penelitian

ini

aspek-aspek dalam

operasional

kepastian

jadwal

111


(e)

persyaratan

pelayanan,

Introduction. London, Macmillan Press Ltd.

yang

harus ditingkatkan dan diperbaiki untuk

meningkatkan

kualitas

pelayanan perizinan.Berbagaikelemahan dalam penyelenggaraan sektorpelayananpublikyangbelumses uai

tuntutandanharapanmasyarakat,

keluhan masyarakat atas rendahnya kinerja pelayanan yang diberikan oleh

pemerintah

daerah

baik

pelayanan di bidang administrasi,

Larmour (1988).Bank Dunia dan Negara-Negara berkembang. Dikutip dari: Parmusinto dan Latif (2011). Dinamika Good Governance di tingkat Desa: MAP, FISIP Universitas Riau, 11(1) Januari, pp.2. Milles, Matthew B., A. Michael Huberman & Saldana (2014). Qualitativedataanalysis:ameth odssourcebook.Edition 3. SAGEPublications,Inc. ThousandOaks,California9132 0.

pelayanan perizinan, karena masih melalui banyak pintu.Oleh karena itu SOP yang jelas, dan berpihak kepada publik

dan

mampu

memberikan

kemudahan dalam pelayanan publik.

Pandie David dkk,. (2009). Survey POPI NTT. Lemlit Undana, Kupang. Pollit,

Christopher and Geert Bouckaert.(2000). Public Management Reform. Oxford university Press, New York.

Daftar Pustaka Atmoko, Tjipto. (2006). Standar Operasional Prosedur (SOP) dan akuntabilitas kinerja pemerintah.Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah Universitas Padjadjaran. Caiden, (1991).Administrative Reform Comes of Age.Walter de Gruyter, Berlin. Dwiyanto, (2011).Reformasi Birokrasi. Gramedia, Jakarta. Erende Pos (28 September 2011). Hughes, Owen. (1998). Management Administration:

112

Public and An

--------,.(2004). Publicmanagementreform: Acomparativeanalysis.Oxford :OxfordUniversityPress. Prasojo, Eko (2013). Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Peningkatan Daya Saing Daerah”Seminar Nasional Reformasi Birokrasi.PGSP.Diakses dari Internet tanggal 18 Pebruari 2014. Robinson, J.A., and Parsons, Q.N., (2006). “State Formation and Governance in Botswana”, Journal of African Economies, 15 (1): 100-140.


Sedarmayanti. (2010). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan masa depan. Refika Aditama. Bandung. Sinambela, Rochadi, Ghaszali, Muksin, Setiabudi, Bima, Syaifudin. (2006). Reformasi Pelayanan Publik.Teori, Kebijakan dan Implementasi. Bumi Aksara. Jakarta. Smith,

B.C. (2007). Good Government and Development. Palgrave Macmillan, New York.

Strauss, Anselm, L. (1987). Qualitative Analysis for Social Scientist.Cambridge University Press. Tambunan, Rudi M. (2011). Pedoman Teknis Penyusunan Standard Oprating Procedures. Jakarta: Maiestas Publishing. Thoha, (2009).BirokrasiPemerintahI ndonesiadiEraReformasi,Jaka rta:Kencana Prenada. World Bank (1992). Dikutip dari: Parmusinto dan Latif (2011). “Dinamika Good Governance di tingkat Desa”, MAP, FISIP Universitas Riau, 11(1) Januari, pp.1-2.

113


114

REFORMASI BIROKRASI PADA DIMENSI SISTEM DAN PROSEDUR DALAM PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI PEMERINTAHAN KOTA KUPANG

Recommend Documents