PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO,
Menimbang
:
bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
dan
untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- 2 -
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4587) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, dan BUPATI MOJOKERTO MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
- 3 -
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto. 4. Kecamatan
adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat
Daerah Kabupaten. 5. Camat adalah wakil Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Bupati. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan pemerintahan
Desa oleh
Permusyawaratan
adalah
penyelenggaraan
Pemerintah
Desa
dalam
Desa
urusan
dan
mengatur
dan
Badan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kasatuan Republik Indonesia 8. Kepala Desa adalah Pemimpin masyarakat desa dan memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa; 9. Perangkat
desa
adalah
Pembantu
kepala
Desa
dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan
desa
sebagai
unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa. BAB II SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Pemerintah desa terdiri dari ; a. Kepala Desa dan b. Perangkat Desa (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : a. Sekretaris Desa; b. Pelaksana Teknis Lapangan;
- 4 -
c. Unsur Kewilayahan. (3) Unsur Pelaksana Teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari Kepala-kepala Seksi. (4) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c terdiri dari Kepala-kepala Dusun. Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dapat ditetapkan dalam dua pilihan yaitu : a. Pola minimal ; b. Pola maksimal. (2) Susunan
Organisasi
Pemerintahan
Desa
pola
minimal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : a. Kepala Desa ; b. Unsur Staf terdiri dari Sekretaris Desa yang dibantu oleh tiga Kepala Urusan, yaitu Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Pemerintahan
dan
Pembangunan
dan
Kepala
Urusan
Kesejahteraan masyarakat ; c. Unsur pelaksana kewilayahan terdiri dari Kepala-kepala Dusun. (3) Susunan
Organisasi
Pemerintahan
Desa
pola
maksimal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : a. Kepala Desa ; b. Unsur staf terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum ; c. Unsur Pelaksanaa Teknis Lapangan terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat. d. Unsur Pelaksana kewilayahan terdiri dari Kepala-kepala Dusun. Pasal 4
- 5 -
(1) Pembentukan
Susunan
Organisasi
Pemerintah
Desa
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat selambat lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Desa ditetapkan. Pasal 5 Bagan
Susunan
Organisasi
Pemerintah
Desa
sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. BAB III KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Kedudukan, Kewajiban, Tugas dan Fungsi Kepala Desa Pasal 6 (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai pimpinan masyarakat Desa dan memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (2) Tugas dan Kewajiban Kepala Desa : a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang disusun bersama dengan BPD ; b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa ; c. Menetapkan
Peraturan
Desa
yang
telah
mendapat
persetujuan BPD ; d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai
APBD-Desa
untuk
dibahas
dan
ditetapkan
dengan BPD ; e. Membina kehidupan Masyarakat Desa ; f.
Membina Perekonomian Desa ;
g. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif ; h. Memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa ;
- 6 -
i.
Mendamaikan perselisihan Masyarakat Desa ;
j.
Mewakili Desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku ;
k. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa mempunyai fungsi : a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desanya sendiri ; b. Melaksanakan kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat desa ; c. Melaksanakan
kegiatan
dalam
rangka
menggerakkan
partisipasi masyarakat Desa ; d. Melaksanakan
tugas
dari
Pemerintah
dan
Pemerintah
Daerah; e. Melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Daerah ; f.
Melaksanakan
koordinasi
jalannya
penyelenggaraan
Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Desa ; g. Melaksanakan urusan Pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga desanya. Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Desa Pasal 7 (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf Pembantu Kepala
Desa
dalam
pelaksanaan
tugasnya
memimpin
Sekretariat Desa. (2)
Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa
- 7 -
serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Desa dan tugas lain yang diberikan Kepala Desa. (3)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi : a. Mengumpulkan,
mengolah
dan
menginventarisir
data
administrasi Pemerintahan Desa ; b. Mengumpulkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Pemerintahan Desa ; c. Melaksanakan urusan tata usaha, surat menyurat, kearsipan dan pelaporan ; d. Melaksanakan urusan keuangan ; e. Melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ; f.
Melaksanakan urusan rumah tangga Sekretariat Pemerintah Desa ;
g. Melaksanakan urusan tugas dan fungsi Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugasnya. Pasal 8 (1) Kepala
Urusan
berkedudukan
sebagai
unsur
pembantu
Sekretaris Desa sesuai bidang tugasnya. (2) Kepala
Urusan
mempunyai
tugas
menjalankan
kegiatan
Sekretaris Desa sesuai bidang tugasnya. (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi : a. Pelaksana
kegiatan-kegiatan
urusan
pembangunan,
kesejahteraan, urusan umum dan keuangan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ; b. Pelaksana pelayanan administrasi kepada Sekretaris Desa.
Pasal 9
(1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa. (2) Kepala Seksi mempunyai tugas menjalankan kegiatan-kegiatan dalam bidang tugasnya.
- 8 -
(3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi : a. Melaksanakan
kegiatan-kegiatan
dibidang
pemerintahan,
pembangunan dan kesejahteraan rakyat sesuai bidang tugasnya masing-masing ; b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa. Pasal 10 (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya. (2) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan-kegiatan Kepala Desa di wilayah kerjanya. (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dusun mempunyai fungsi : a. Melaksanakan pembangunan
kegiatan dan
di
bidang
kemasyarakatan,
pemerintahan, ketentraman
dan
ketertiban serta pelestarian adat istiadat dan pengembangan kehidupan gotong royong diwilayahnya; b. Melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya ; c. Melaksanakan kebijakan Kepala Desa di wilayah kerjanya. Pasal 11 Ruang lingkup/uraian tugas Perangkat Desa adalah : a. Urusan Pemerintahan, mempunyai tugas : 1. Melaksanakan kegiatan dibidang administrasi penduduk, administrasi pertanahan, transmigrasi, monografi desa. 2. Membantu meningkatkan urusan-urusan ketentraman dan ketertiban desa serta Pembinaan RT/ RW. 3. Melaksanakan pembinaan ideologi negara dan politik dalam negeri 4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam bidang pemerintahan. 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa. b. Urusan Pembangunan, mempunyai tugas :
- 9 -
1. Melaksanakan tugas kegiatan dibidang pembangunan antara lain meliputi menyiapkan bahan/data penyusunan rencana Pembangunan Desa, untuk dibicarakan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), melaksanakan keterampilan masyarakat dibidang pemugaran perumahan desa. 2. Membina kader Pembangunan Desa 3. Membina kelompok-kelompok masyarakat, PKK, Koperasi, Lumbung Kemakmuran dan perusahaan/perizinannya dan menyiapkan petunjuk dalam pelaksanaan pembangunan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. 4. Meneliti dan mengadakan evaluasi dalam rangka koordinasi dan
sinkronisasi
pembanguan
Desa,
serta
membantu
penyusunan program pembangunan Desa. 5. Membantu usaha- usaha memajukan pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. 6. Menggiatkan pelaksanaan gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa. 7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam bidang Pembangunan Desa. 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa. c. Urusan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas : 1. Mengadakan pencatatan urusan kematian, pendataan tentang Nikah, Talak, Rujuk dan Cerai. 2. Menyiapkan saran dan pertimbangan dalam penyusunan kegiatan generasi muda dan olah raga. 3. Membantu
mengatur
pemberian
bantuan
pada
korban
bencana alam, bantuan kemiskinan dan bantuan sosial lainnya. 4. Mengadakan usaha-usaha untuk menghimpun dana sosial bagi kesejahteraan warga masyarakat antara lain penderita cacat, dan masalah-masalah sosial lainnya. 5. Membantu mengusahakan pengawasan/ penanggulangan terhadap penyakit sosial antara lain perjudian, miras, narkoba, gelandangan, tuna susila, kenakalan remaja, kekarasan dalam rumah tangga .
- 10 -
6. Melaksanakan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan, tempat-tempat bersejarah, peningkatan kegiatan keluarga berencana, kesehatan masyarakat, 7. Membina kerukunan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemeliharaan tempattempat ibadah, pembinaan badan-badan sosial, dan izin usaha sosial. 8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam bidang kesejahteraan rakyat. 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa. d. Urusan Keuangan, mempunyai tugas : 1. Mengolah administrasi keuangan desa, mempersiapkan data guna
menyusun
perhitungan
rancangan
penerimaan
anggaran,
dan
perubahan
pengeluaran
desa,
dan serta
melaksanakan tata pembukuan secara teratur. 2. Menyelesaikan administrasi pembayaran, upah dan gaji perangkat desa. 3. Mengadakan penilain pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Desa, mempersiapkan secara periodik program kerja dibidang keuangan. 4. Membantu
kelancaran
pemasukan
pendapatan
daerah,
menginventarisir kekayaan desa, bondo deso (luas, status, penggunaan dan lain-lain). 5. Memberikan
saran
dan
pertimbangan
kepada
Kepala
Desa/Sekretaris Desa dibidang keuangan. 6. Melaksanakan
tugas
lain
yang
diberikan
kepala
Desa/Sekretaris Desa. e. Urusan Umum, mempunyai tugas : 1. Menyelanggarakan penyusunan, pengetikan/ penggandaan dan
proses
surat
menyurat,
pengiriman
surat-surat
/
undangan- undangan. 2. Mengatur dan menata surat-surat yang di mintakan tanda tangan Kepala Desa / Sekretaris Desa. 3. Mengatur
rumah
tangga
Sekretariat
Desa,
tamu-tamu,
kebutuhan kantor, penyimpanan dan pemeliharaan arsip desa.
- 11 -
4. Menyimpan,
memelihara
dan
mengamankan
mensistematisasikan buku inventaris, dokumen
arsip,
dokumen,
mengurusi absensi Perangkat Desa, memberikan pelayanan administratif kepada semua urusan. 5. Mengurus pemeliharaan kendaraan dinas, kebersihan kantor dan sebagainya. 6. Memberikan
saran
dan
pertimbangan
kepada
Kepala
Desa/Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya. 7. Melaksanakan
tugas
lain
yang
diberikan
Kepala
Desa/Sekretaris Desa. BAB IV TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA Pasal 12 (1) Kepala Desa bertanggung jawab kepada masyarakat
desa
yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat. (2) Kepala
Desa
wajib
memberikan
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban kepada BPD dan menginformasikan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada
masyarakat. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. (4) Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban
kepada
BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD; (5) Menginformasikan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Desa
kepada
masyarakat
(rembug
desa)
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman dan informasi lisan
- 12 -
dalam berbagai pertemuan dengan masyarakat, tulisan serta media lainnya; (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan bahan pembinaan lebih lanjut. (7) Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Desa diwilayahnya kepada Bupati selambat lambatnya 21 hari setelah diterimanya Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Desa dari Desa. Pasal 13 (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Seksi bertanggungjawab kepada Kepala Desa. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dusun bertanggungjawab kepada kepala Desa. (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14 Pemerintah Desa segera menyesuaikan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkan Peraturan Daerah Ini. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- 13 -
Pasal 16 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2000 Nomor 4 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 17 Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.
Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 14 Agustus 2006 BUPATI MOJOKERTO, ttd. ACHMADY Diundangkan di Mojokerto pada tanggal
Nopember 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, ttd. R. SOEPRAPTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI D
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM
BAMBANG SUGENG, SH., MM. Pembina Tingkat I NIP. 010 103 517
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
I. U M U M Bahwa guna menampung aspirasi yang berkembang pada Masyarakat Desa dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih efektif, demokratis dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan aparatur penyelenggara Pemerintahan Desa yang mempunyai kemampuan, integritas moral dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berkenaan dengan itu, UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa salah satu landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa adalah otonomi, dimana mempunyai makna bahwa kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. Salah satu kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat adalah kewenangan untuk menentukan pemimpin masyarakat dan pimpinan Pemerintahan Desa. Sehubungan dengan itu, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka untuk memberikan penegasan bagi Desa dalam menentukan susunan organisasi pemerintah desa, kedudukan, kewajiban, tugas dan fungsi kepala desa dan perangkat desa, tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu ditinjau kembali yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas.
-2-
Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Untuk mendamaikan perselisihan, kepala desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.
-3-
Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan,
pembentukan
Badan
Usaha
Milik
Desa,
kerjasama antar desa. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa. Huruf b Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas.
-4-
Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 6
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2006 TANGGAL 14 Agustus 2006
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA (POLA MINIMAL)
BPD
KEPALA DESA
SEKRETARIS DESA
KEPALA URUSAN
KEPALA URUSAN
KEPALA URUSAN
KEPALA DUSUN
Keterangan : Garis komando Garis koordinasi BUPATI MOJOKERTO, ttd. ACHMADY
LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2006 TANGGAL 14 Agustus 2006
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA (POLA MAKSIMAL)
BPD
KEPALA DESA
SEKRETARIS DESA
KEPALA SEKSI
KEPALA SEKSI
KEPALA SEKSI
KEPALA URUSAN
KEPALA URUSAN
KEPALA DUSUN
Keterangan : Garis komando Garis koordinasi
BUPATI MOJOKERTO, ttd. ACHMADY
