Multilateral Meeting II RKP 2017 Prioritas Nasional Perumahan dan Permukiman Senin, 18 April 2016
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 Multilateral I
Bilateral I
Program Prioritas
Fasilitasi Penyediaan Hunian Layak Baru
Kegiatan Prioritas •Penciptaan Iklim Kondusif Untuk Penyediaan Rumah MBR •Penyediaan Perumahan Baru MBR •Fasilitasi Keswadayaan Masyarakat •Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR •Optimalisasi Peran BUMN terkait perumahan
Peningkatan Kualitas Hunian dan Penataan Kawasan Permukiman (termasuk kawasan kumuh)
•Pembangunan Permukiman (termasuk yang berbasis komunitas) •Percepatan Pendataan dan Perencanaan Penataan Permukiman •Penguatan Kelembagaan di daerah dalam upaya penanganan kumuh •Konsolidasi Lahan untuk Penanganan Permukiman Kumuh •Penyediaan Air minum dan Sanitasi Layak dan terintegrasi
Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi
•Peningkatan Demand PHBS terkait air minum dan sanitasi. •Penyediaan Infrastruktur Air minum dan Sanitasi terintegrasi •Manajemen Layanan Air Minum dan Sanitasi
Peningkatan Ketersediaan Air Baku
•Jaga Air •Simpan Air •Hemat Air
Penyepakatan: 1. Kegiatan K/L pada tiap kegiatan prioritas 2. Indikator tiap kegiatan K/L 3. Target dan alokasi awal
Multilateral II 1.
2. 3. 4.
Penyepakatan kegiatan prioritas (sesuai indikasi resource envelope) Konfirmasi kesiapan setiap kegiatan K/L yang diusulkan Penyepakatan urutan setiap kegiatan K/L Verifikasi usulan daerah
Hasil Multilateral dan Bilateral I: Dukungan Terhadap Prioritas Permukiman dan Perumahan PERUMAHAN Kementerian PUPR
Penciptaan Iklim Kondusif Untuk Penyediaan Rumah MBR
Penyediaan Perumahan Baru MBR
Usulan Anggaran: PUPR: Rp. 48,8 T Non PUPR: Rp. 13,7 M
Optimalisasi Peran BUMN terkait perumahan
Fasilitasi Penyediaan Hunian Layak Baru
Kementerian Kesehatan Kementerian LHK
Percepatan Pendataan dan Perencanaan Penataan Permukiman
Kementerian BUMN
Fasilitasi Keswadayaan Masyarakat
Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR
Kementerian Dalam Negeri Kementerian ATR Kementerian DPDTT
Kementerian Sosial
Catatan penting: Pembahasan lanjutan untuk anggaran wisma atlet Asian Games
Penguatan Kelembagaan di daerah dalam upaya penanganan kumuh
Pembangunan Permukiman (termasuk yang berbasis komunitas)
Peningkatan Kualitas Hunian dan Penataan Kawasan Permukiman Konsolidasi Lahan untuk Penanganan Permukiman Kumuh
Usulan Anggaran: PUPR: Rp. 9,2 T Non PUPR: Rp. 279,9 M
Penyediaan Air minum dan Sanitasi Layak dan terintegrasi
Hasil Multilateral dan Bilateral I: Dukungan Terhadap Prioritas Permukiman dan Perumahan AIR MINUM & SANITASI Kementerian PUPR
Usulan Anggaran: PUPR: Rp. 8,6 T Non PUPR: Rp. 2 T
Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi
Manajemen Layanan Air Minum dan Sanitasi
Peningkatan Demand PHBS terkait air minum dan sanitasi.
Kementerian Kesehatan Kementerian LHK
Jaga Air Peningkatan Ketersediaan Air Baku
Kementerian BUMN
Penyediaan Infrastruktur Air minum dan Sanitasi terintegrasi
Kementerian Dalam Negeri Kementerian ATR Kementerian DPDTT
Catatan penting: Keputusan Bilateral Meeting PN Kesehatan PHBS Air Minum dan Sanitasi tidak dilaksanakan tahun ini
Usulan Anggaran:
Simpan Air
Hemat Air
PUPR: Rp. 3,9 T Non PUPR: Rp. 4,5 T
Resource Policy Perumahan dan Permukiman PRIORITAS DALAM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Penyediaan Rumah MBR 100:0:100 Mendukung Pertumbuhan
• Mendukung Multi Prioritas: Lokasi Fixed • Most Ready: Readiness Criteria
• Mendukung Prioritas Lain • Single Project
Dukungan Lainnya • Lain-lain 5
Kriteria Penetapan Kegiatan Perumahan Pengembangan Perumahan • • • •
Prioritas pada kegiatan yang targetnya masih 'tertinggal' mengacu pada realisasi 2015 dan alokasi 2016 Prioritas kegiatan yang langsung dapat menghasilkan akses masyarakat terhadap hunian layak Prioritas kegiatan yang mendukung penciptaan iklim kondusif pasar perumahan Mendorong pembangunan hunian layak yang sudah termasuk dengan PSU-nya
Pengembangan Pembiayaan Perumahan • Pengalokasian kegiatan dekonsentrasi advokasi pemberdayaan pembiayaan perumahan terintegrasi dengan penyediaan perumahan • Prioritas fasilitas pembiayaan yang dapat diakses oleh masyarakat non-bankable (KPR swadaya) 6
Kriteria Penetapan Kegiatan Penanganan Kumuh dan Kawasan Khusus • Penanganan kumuh perkotaan dan perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat • Penanganan kumuh kawasan khusus dan pembangunan PLBN untuk mendukung pembangunan dari pinggiran
• Pencegahan kekumuhan melalui pengawasan kualitas bangunan gedung
BUSINESS PROCESS PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
1. 2. 3. 4.
Identifikasi RTLH
Bantuan stimulan perumahan swadaya (peningkatan kualitas/pembangunan baru) Pembangunan rusunawa (relokasi) Penanganan permukiman kumuh perkotaan Pemberdayaan keswadayaan masyarakat Pemberdayaan keswadayaan masyarakat
BELUM OPTIMAL PEMINATAN DAN PENARIKAN KOMITMEN DAERAH
PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN
PEMELIHARAAN DAN PENGUATAN
PELAKSANAAN PENANGANAN
PERSIAPAN • Advokasi • Pengelolaan data dan informasi • Pengembangan dan penguatan kelembagaan
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
Lintas Sektor: Penanganan Manusia, Ekonomi dan Lingkungan
KOTA TANPA PERMUKIMAN KUMUH
Keterangan Pendanaan APBN akan berkontribusi dalam membangun platform di setiap tahapan kegiatan
Delineasi Nett Kawasan Kumuh
PENINGKATAN KAPASITAS PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pendampingan berkelanjutan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat
8
KOLABORASI PENDANAAN BUSINESS PROCESS PENYEDIAAN HUNIAN MILIK Sistem Informasi Perumahan (mengacu pada Sistem Karir Perumahan)
KPR FLPP KPR Swadaya KPR Sewa Beli Bantuan uang muka
KPR FLPP
KPR FLPP
1. Penyediaan bahan bangunan murah 2. Pencadangan tanah melalui PMN Pembinaan rumah umum untuk Perumnas dan komersial 3. Regulasi pertanahan 4. Kredit Konstruksi
Sistem Informasi Perumahan (mengacu pada Sistem Karir Perumahan)
MENGHUNI RUMAH
DEMAND (MBR, MBM ke atas)
INFORMASI
APBN APBD
SUPPLY
TRANSAKSI (KPR/NON-KPR)
KERJASAMA DENGAN BANK
APBN Masyarakat
APBN APBD
PENGELOLAAN APBD Masyarakat
HARGA JUAL
KONSTRUKSI
FAKTOR PRODUKSI
INFORMASI
APBN APBD BUMN/BUMD Swasta Masyarakat
9
KOLABORASI PENDANAAN
“71% masyarakat Indonesia membangun rumahnya secara swadaya”
BUSINESS PROCESS RUMAH SWADAYA APBN DAK IDENTIFIKASI LAHAN/LOKASI
PEMBANGUNAN BARU
Sistem Informasi Perumahan
IDENTIFIKASI PEMBIAYAAN
APBN DAK
APBN APBD Masyarakat
APBN APBD
APBN Masyarakat
KPR Swadaya
PENINGKATAN KUALITAS
Pemeliharaan dan Instrumen Monev
DESAIN
Regulasi desain perumahan swadaya, berupa aturan KLB, KDB, orientasi bangunan, standar bahan bangunan, dll
PERIZINAN
DIHUNI SENDIRI
PENGELOLAAN & PEMELIHARAAN
APBD Masyarakat
KONSTRUKSI
Regulasi kemudahan perizinan: 1. Rumah yg memenuhi syarat standar bangunan rumah swadaya 2. Biaya perizinan Rumah MBR
1. Tukang yang terampil 2. Material murah dan berkualitas 3. Teknologi pembangunan murah
DIJUAL HARGA JUAL
PEMASARAN
BUMD/BUMN Swasta Masyarakat
TRANSAKSI
Peran K/L Non-Mitra dalam Kegiatan Prioritas Penciptaan Iklim Kondusif untuk Penyediaan Rumah MBR (Regulasi, Perizinan, dst) Kementerian/Lembaga
Kegiatan
Kemenko Ekonomi
Rekom kebijakan 1 juta rumah
BNPB
Pendampingan pemulihan sarpras fisik pascabencana
Skala Prioritas
Penyediaan Perumahan Baru MBR Kementerian/Lembaga PU Litbang
Kegiatan
Skala Prioritas
Pilot project teknologi perumahan, seperti pracetak modular
Optimalisasi Peran BUMN Kementerian/Lembaga Kementerian BUMN Keterangan :
Kegiatan
Skala Prioritas
Kebijakan untuk BUMN mendukung penyediaan rumah bagi MBR
: Sangat Prioritas : Prioritas : Kurang Prioritas
11
Peran K/L Non-Mitra dalam Kegiatan Prioritas
: Sangat Prioritas
Pembangunan Permukiman (termasuk yang berbasis komunitas) Kementerian/Lembaga
Kementerian Sosial
Kegiatan
Keterangan :
: Prioritas
Skala Prioritas
: Kurang Prioritas
1. Bantuan Rehabilitasi RTLH Keluarga Miskin Perkotaan 2. Bantuan Rehabilitasi RTLH Keluarga Miskin di pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar Negara 3. Bantuan Rehabilitasi RTLH Keluarga Miskin Perdesaan
PU Litbang
Kebijakan penataan kawasan kumuh dan kampong nelayan
Percepatan Pendataan dan Perencanaan Penataan Permukiman Kementerian/Lembaga
Kegiatan
PU Litbang
Database pengembangan sistem informasi perumahan dan permukiman
PU (SDM)
ASN yang mengikuti pelatihan CK dan perumahan
Skala Prioritas
Konsolidasi Lahan (Land Consolidation) untuk Penanganan Permukiman Kumuh Kementerian/Lembaga Kementerian ATR
Kegiatan Pengonsolidasian bidang tanah
Skala Prioritas 12
Kriteria Penetapan Prioritas Air Minum • Kegiatan yang menjadi kewenangan Pusat sesuai dengan UU No. 23/2014 “Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah propinsi, dan SPAM untuk kepentingan strategis nasional”
• Peningkatan akses air minum perdesaan
• Mendukung program penanganan kumuh • Mendukung pembangunan daerah tertinggal • Perencanaan, Bantuan Teknis
1. SPAM Regional
2. SPAM Perdesaan
3. SPAM Perkotaan
4. SPAM Kawasan
5. Kegiatan Rutin 13
Kriteria Penetapan Prioritas Sanitasi • Fasilitas yang bersifat lintas kab/kota (TPA Regional, IPAL Regional) • Fasilitas unit pengolahan terpusat yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (IPAL Skala Kota) • Perencanaan dan bantuan teknis • Fasilitas unit pengolahan terpusat seperti Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (ITF) , TPA Skala Kota, IPAL Skala Kawasan • Fasilitas unit pengolahan berbasis komunal seperti IPAL Komunal dan TPST 3R.
KOLABORASI PENDANAAN AIR MINUM
Masyarakat
Swalayan
Akses Air Minum
Peminatan
APBN, Masyarakat
Akses Air Minum
Konstruksi sarana Air Minum
Identifikasi sumber air minum
APBN, APBD, DAK
Layanan Komunal
Penyusunan RKM
Instalasi Pengolah Air Minum Sederhana
Mobilisasi Masyarakat
Masyarakat
Akses Air Minum
APBD, Hibah
Layanan Skala Kota Pengajuan Langganan Layanan
Pembayaran Biaya Pasang
Jaringan Distribusi
Sumber Air Baku
APBN, APBD, PDAM Instalasi Pengolah Air Minum
Sumber Air Baku
Transmisi
KOLABORASI PENDANAAN – AIR LIMBAH • •
Masyarakat DAK
User interface: Jamban dan Tangki Septik (Rural/low density: cubluk)
SISTEM SETEMPAT
Sumber: Rumah Tangga
• • • •
SISTEM TERPUSAT
Masyarakat APBD APBD Kab/Kota - Prov APBN - Kemenkes, Kominfo Alokasi Dana Desa Kemendes,
User Interface: a. Jamban dan Tangki Septik b. Koneksi Sambungan Rumah Ke Sistem Offsite
• •
APBD DAK
Sarana pengangkutan/ penyaluran: Mobil Sedot Tinja
Sarana pengangkutan/ penyaluran: Perpipaan
APBD Kab/Kota - Prov Hibah Sanitasi DAK (untuk komunal)
Sarana Pengolahan: Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
Sarana Pengolahan: Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Skala Komunal
• APBN • • •
• APBD • APBN
• APBD • Hibah Sanitasi • DAK (untuk komunal)
• APBN • Hibah Sanitasi • APBD
Skala Regional Skala Kota/Kab Skala Kawasan
• APBN • Hibah Sanitasi • APBD
APBD
Efluen ke badan sungai
Pembuangan Akhir/ Daur Ulang
APBD
KOLABORASI PENDANAAN - PERSAMPAHAN
Sumber
Pengumpulan Setempat
User Interface
Sarana Peralihan Antara
Pengangkutan
Pembuangan/ Pengolahan Akhir
Bank Sampah Timbulan sampah Rumah Tangga
• Masyarakat
Tempat Sampah
• •
Masyarakat APBD
- Armada lingkup komunal (gerobak, motor sampah) - Truk Sampah • •
•
APBD
•
APBN
Truk Sampah • •
Masyarakat APBD
TPST/ Intermediate Treatment Facility
• APBN • APBD
APBD DAK (?)
TPA/Landfill Waste to Energy
• APBN • APBD
KOLABORASI PENDANAAN - DRAINASE
Limpasan Air Hujan
• Masyarakat
Penanganan genangan di lingkungan permukiman
• Masyarakat • APBD kab/kota-provinsi
• APBN
Penanganan genangan pada sistem perkotaan
• APBD kab/kota-provinsi
• APBN- Ditjen SDA, PUPR
18
Peran K/L Non-Mitra dalam Kegiatan Prioritas Penyediaan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi K/L PU Litbang
Kegiatan
Keterangan : : Sangat Prioritas
Skala Prioritas
: Prioritas : Kurang Prioritas
1. Strategi penerapan Seawater Reverse Osmosis
2. Pengembangan Teknologi Sanitasi dan IPA 3. Penerapan Teknologi PAM dan PAL Kemen PP dan PA
1. Kajian air bersih dan sanitasi yang responsif gender 2. Kajian air bersih dan sanitasi yang responsif gender yang dimanfaatkan pemerintah 3. Kegiatan KIE Sanitasi dan Air Bersih oleh organisasi perempuan
Peningkatan Demand terhadap Hygiene dan Sanitasi (PHBS) Kementerian/Lembaga
Kegiatan
Kementerian Kesehatan
Jumlah desa yang melaksanakan STBM
BNPB
Toilet mobile di lokasi bencana
Skala Prioritas
Manajemen Layanan Air Minum dan Sanitasi Kementerian/Lembaga Kementerian Dalam Negeri
Kegiatan Jumlah daerah yang melaksanakan tarif full cost recovery bidang air minum
Skala Prioritas
19
Peran K/L Non-Mitra dalam Kegiatan Prioritas Jaga Air K/L
Kegiatan
Kementerian Kesehatan
Pengawasan sarana air minum
KLHK
1. Penataan perusahaan dalam pencemaran sungai
Skala Prioritas
2. Sistem pemantau kualitas DAS secara kontinyu 3. Prokasih di 15 DAS 4. 1000 IPAL domestik dan 162 IPAL USK 5. Perbaikan sungai melalui restorasi 6. 100 bank sampah dengan kapasitas 1 ton/hari 7. Rehabilitasi hutan di Daerah Tangkapan Air 8. Rehabilitasi hutan di 15 DAS Prioritas Kemenko Ekonomi
Kebijakan peningkatan cakupan layanan air minum
PU (SDA)
1. Pembangunan embung dan penampung air lain 2. Pembangunan, rehabilitasi, dan OP sarpras air baku
Keterangan : : Sangat Prioritas : Prioritas : Kurang Prioritas
20
Peran K/L Non-Mitra dalam Kegiatan Prioritas Simpan Air K/L KLHK
Kegiatan
Skala Prioritas
1. Sumur resapan di 15 DAS prioritas 2. Rehabilitasi lahan di daerah imbuhan air tanah
PU (SDA)
Konservasi 15 kawasan danau dan 55 sumber air
Hemat Air K/L PU (Litbang)
Kegiatan
Skala Prioritas
Strategi penerapan RWH skala RT dan industri
Keterangan : : Sangat Prioritas
: Prioritas : Kurang Prioritas
21
PENILAIAN URGENSI DAN KESIAPAN KEGIATAN K/L DALAM RKP 2017 Usulan Contoh Form Kesiapan Kegiatan K/L 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Program Prioritas : Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Kegiatan Prioritas : Penyediaan Infrastruktur Air minum dan Sanitasi terintegrasi Kementerian/Lembaga : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Program K/L : Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kegiatan K/L : Pembinaan dan Pengembangan Air Minum Sub-kegiatan K/L : Terbangunnya SPAM Regional Indikator sub-kegiatan K/L : Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan regional Target dan lokasi 2017 : 823.613 sambungan rumah di X kabupaten/kota Tujuan : Pengembangan SPAM regional dimaksudkan untuk mengatasi kendala air baku, pengelolaan dan pembiayaan. SPAM regional mengintegrasikan SPAM beberapa kabupaten secara terpadu dengan satu pengelolaan induk di tingkat propinsi. Ruang Lingkup : Pembangunan sistem transmisi air baku, sistem distribusi utama, dan sistem distribusi bagi dan layanan
No
Tahapan
2
Identifikasi kebutuhan air baku kab/kota Identifikasi potensi sumber air baku Kesepakatan bersama antara pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten/kota
3
Pembentukan lembaga pengelolaan
4
Penyusunan RISPAM, FS RISPAM, DED SPAM Regional dan AMDAL
5
Konstruksi
6
Opersional dan pemeliharaan
1
I
Tahun II III
IV
22
Skema Verifikasi Usulan Daerah Memenuhi Syarat (Readiness Criteria)
MITRA
OK! Perlu waktu < 1 tahun untuk memenuhi syarat
Ya
Usulan Daerah
Tidak Memenuhi Syarat
Ada dalam Konreg
Sesuai dengan Program PUPR Tidak
Tidak sesuai
Perlu waktu > 1 tahun untuk memenuhi syarat
Memenuhi Syarat (Readiness Criteria)
Tidak memenuhi syarat Diajukan dalam Konreg tahun berikutnya
NON-MITRA Usulan Daerah
Sesuai Program K/L Tidak Sesuai
OK!
Dapat Diakomodir Tidak Dapat Diakomodir
Dapat diakomodir Tidak dapat diakomodir
TERIMA KASIH
Lampiran
PRIORITAS NASIONAL DAN PROGRAM PRIORITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hunian dan Penataan Kawasan Permukiman
Kemen-PUPR Kemenkeu KemenBUMN Kemen-ATR KemenDagri OJK Bank Indonesia LKB/LKNB BPS Pengembang - Perumnas Pemda SMF Masyarakat
Fasilitasi Penyediaan Hunian Layak Baru
Kemen-PUPR Kemenkes Kemendagri Kemenkeu Kemen LHK KemendesPDTT Pemda Perhutani
Hunian Layak bagi MBR, pengentasan kumuh perkotaan, akses universal air minum dan sanitasi
Kemen-PUPR Kemensos Kemen-ATR Kemenkes KemendesPDTT Kemendagri Kemenkeu BPS Masyarakat Pemda
Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi
Kemen-PUPR Kemenkes Kemenkeu Kemendagri KemendesPDTT Kemen LHK Kemendikbud BPS Pemda Masyarakat
Peningkatan Ketersediaan Air Baku Slide - 26
RENCANA TERINTEGRASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru - Stakeholder 3 Fasilitasi Keswadayaan Masyarakat
Kemen-PUPR Pengembang Pemda Masyarakat
2
Penyediaan Perumahan Baru MBR
Fasilitasi Penyediaan Hunian Layak Baru
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hunian dan Permukiman kumuh
Kemen-PUPR Kemensos LKB/LKNB Pemda Masyarakat
Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR
Kemen-PUPR Kemenkeu Bank Indonesia OJK 4 Perbankan SMF Pemda
Fasilitasi Penyediaan Hunian Layak Baru
Hunian layak bagi MBR, pengentasan kumuh perkotaan, akses universal air minum dan sanitasi
Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi
Peningkatan Ketersediaan Air Baku
Kegiatan Super Prioritas Kemen-PUPR Kemenkeu Kemen-ATR / BPN KemenDagri OJK Bank Indonesia Pemda
1
Penciptaan Iklim Kondusif Untuk Penyediaan Rumah MBR (Regulasi, Perizinan, dst)
Optimalisasi Peran BUMN terkait perumahan
Kemen-PUPR KemenBUMN Perumnas SMF BTN
Kegiatan Prioritas
27
RENCANA TERINTEGRASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru - Stakeholder dan Kegiatan 3 Fasilitasi Keswadayaan Masyarakat
• • • • •
Pembangunan rumah tapak MBR (Masyarakat, Pengembang) Pembangunan rusunawa (KemPUPR) Pembangunan rusunami (Pengembang) Pembangunan rumah dengan kebutuhan khusus seperti pasca bencana (KemPUPR, BNPB) NSPK penyediaan hunian sewa oleh masyarakat (KemPUPR)
Syarat Perlu
• • • •
•
2
Penyediaan Perumahan Baru MBR
Sistem informasi perumahan (KemPUPR) Housing career system (KemPUPR) Penyediaan Bahan Bangunan Murah dalam mendukung Industrialisasi Perumahan (KemPUPR) Debotlenecking regulasi: - Pertanahan (BPN) - IMB (Pemda, Kemendagri) Pelatihan tenaga konstruksi (KemPUPR)
1
Penciptaan Iklim Kondusif Untuk Penyediaan Rumah MBR
Fasilitasi Penyediaan Hunian Layak Baru
•
Bimbingan teknis peningkatan keswadayaan masyarakat (Kemensos, KemPUPR, Pemda)
Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR
•
Optimalisasi Peran BUMN terkait perumahan
• •
• •
4
• •
Syarat KPR Swadaya (KemPUPR) Perlu KPR FLPP (Rumah Tapak, Sarusun) (KemPUPR) KPR Sewa Beli (KemPUPR) Regulasi terkait pembiayaan perumahan untuk MBR non-bankable (OJK, Bank Indonesia)
Peningkatan Rating SMF (Kemenkeu) Perumnas sebagai master developer rumah MBR (KemBUMN, Perumnas) Dukungan pembiayaan perumahan untuk masyarakat non bankable (OJK, Bank Indonesia, Bank BTN)
28
RENCANA TERINTEGRASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi - Stakeholder • • • •
Kemenkes Kemendikbud Pemda Masyarakat
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hunian dan Permukiman kumuh
1. Peningkatan Demand PHBS
Kegiatan Super Prioritas
Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi
3. • • • • •
KemenPUPR Kemendagri Kemenkeu Pemda BPS
Manajemen Layanan Air Minum dan Sanitasi
Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi
Penyediaan Hunian Layak Beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung
Peningkatan Ketersediaan Air Baku
2. Penyediaan Infrastruktur Air minum dan Sanitasi terintegrasi
•
•
KemenPUPR • KLHK KemendesPDTT • Kemendagri • Pemda • Masyarakat
Slide - 29
RENCANA TERINTEGRASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi - Stakeholder dan Kegiatan • Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Kemenkes, Pemda) • Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat (Kemenkes, KemendesPDTT) • Sanitasi Sekolah (Kemenkes, Kemendikbud)
•
•
•
Fasilitasi Pengembangan Sumber Pembiayaan untuk Air Minum dan Sanitasi (KemenPU-PR, Kemendagri, Kemenkeu, Pemda, BPS) 3. Dukungan Penyelenggaraan Manajemen Air Minum dan Layanan Air Sanitasi Minum dan (KemenPU-PR, Sanitasi Kemendagri, KLHK, Kemenkeu, Pemda, BPS)
Turbinwas Sanitasi dan Air Minum (NSPK) (KemenPU-PR, Kemendagri, Kemenkeu, Pemda, BPS)
1.
Peningkatan Demand PHBS
• •
Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi
•
2. Penyediaan Infrastruktur Air minum dan Sanitasi terintegrasi
• • • •
PDAM Terbantu (KLHK) Pengurangan Timbulan Sampah (Bank Sampah) (KLHK) Monitoring Dampak Lingkungan dari Infrastruktur Terbangun (KLHK, Pemda) IPAL Skala Kota, Kawasan, dan Komunal (KemenPUPR, KLHK, KemendesPDTT, Pemda, Masyarakat) IPLT (KemenPUPR, KLHK, Pemda) TPA, TPST 3R, ITF (KemenPUPR, KLHK, KemendesPDTT, Pemda, Masyarakat) SPAM Regional, SPAM Perkotaan, SPAM Perdesaan, SPAM Kawasan Khusus, SPAM MBR (KemenPUPR, KemendesPDTT, Pemda, Masyarakat)
Slide - 30
RENCANA TERINTEGRASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Peningkatan Ketersediaan Air Baku - Stakeholder • • • • •
Kegiatan Super Prioritas
KemenPUPR KLHK Pemda Perhutani Masyarakat
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hunian dan Permukiman kumuh
1. Simpan Air Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung
Penyediaan Hunian Layak Beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi
Peningkatan Ketersediaan Air Baku
Peningkatan Ketersediaan Air Baku • • • • •
KemenPUPR Kemenkes Kemendagri Pemda Masyarakat
3.
2.
Hemat Air
Jaga Air
• •
KemenPUPR • KLHK KemendesPDTT • Kemendagri • Perhutani • Pemda
Slide - 31
RENCANA TERINTEGRASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Peningkatan Ketersediaan Air Baku – Stakeholder dan Kegiatan • Drainase berwawasan lingkungan (KemenPUPR, KLHK, Pemda, Perhutani, Masyarakat) • Konservasi Daerah Sumber Air (KLHK, Pemda, Perhutani)
•
• • •
Kampanye Hemat Air (Kemenkes, Kemendikbud, Pemda, Masyarakat) Turbinwas Sanitasi dan Air Minum (NSPK) Bauran Air Domestik Penampungan Air Hujan (KemenPUPR, Kemenkes, Kemendagri, Pemda, Masyarakat)
1. Simpan Air
•
Peningkatan Ketersediaan Air Baku 3. Hemat Air
•
2.
•
Jaga Air •
Penyehatan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan (KemenPUPR, KLHK, KemendesPDTT, Perhutani, Pemda) Peningkatan Kualitas DAS (KemenPUPR, Ditjen SDA, KLHK, Perhutani, Pemda) Pengelolaan Waduk/Embung (KemenPUPR, Ditjen SDA, KLHK, Perhutani, Pemda) Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (IPAL, IPLT, TPA, TPST 3R, dan Bank Sampah) (KemenPUPR, KLHK, Pemda)
Slide - 32
