LAPORAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH

LAPORAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH

EDISI NOVEMBER 2016

Direktorat Pinjaman dan Hibah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan

Direktorat Pinjaman dan Hibah merupakan unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tugas utamanya adalah melaksanakan pengelolaan pinjaman dan hibah Pemerintah Republik Indonesia.    

Pengelolaan pinjaman dan hibah dimaksud antara lain meliputi: Penandatanganan perjanjian pinjaman dan hibah; Amandemen atas perjanjian pinjaman dan hibah; Penutupan masa laku penarikan pinjaman dan hibah; Pengelolaan Debt Swap.

Laporan ini merupakan laporan pengelolaan pinjaman dan hibah yang dilaksanakan Direktorat Pinjaman dan Hibah selama bulan November 2016.

Klasifikasi Pinjaman dan Hibah Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.54 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah dan PP No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, pinjaman berupa: 

Pinjaman Dalam Negeri Pinjaman Dalam Negeri (PDN) bersumber dari BUMN, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Daerah.



Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Luar Negeri bersumber dari: Kreditor Multilateral, yaitu lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. Kreditor Bilateral, yaitu pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. Kreditor Swasta Asing (KSA), yaitu lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE). LPKE, yaitu lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi November 2016– hal 1

PP No.10 tahun 2011 juga mengatur sumber Hibah sebagai berikut: 



Hibah Dalam Negeri, yaitu yang berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, Pemerintah Daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan. Hibah Luar Negeri, yaitu yang berasal dari negara asing (bilateral), lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan perorangan.

Kilas Kinerja Selama bulan November 2016, aktivitas pengelolaan pinjaman dan hibah meliputi penandatanganan 16 perjanjian pinjaman dan 1 perjanjian hibah, dengan rincian 10 perjanjian PDN, 4 perjanjian Pinjaman Multilateral, 2 perjanjian Pinjaman Bilateral serta 1 perjanjian Hibah Multilateral.

Selain penandatangan perjanjian baru, pada November 2016 juga dilakukan amandemen terhadap 3 perjanjian pinjaman, dan 3 perjanjian hibah serta pengakhiran 5 perjanjian pinjaman.

Pengelolaan Pinjaman dan Hibah 1.

Penandatanganan Perjanjian Pinjaman dan Hibah Baru

Perjanjian pinjaman dan hibah yang ditandatangani pada November 2016 terdiri dari 10 perjanjian realisasi PDN, 4 perjanjian Pinjaman Multilateral, 2 perjanjian Pinjaman Bilateral dan satu perjanjian Hibah Multilateral. Perjanjian PDN yang ditandatangani pada 25 November 2016 berupa penandatanganan sepuluh perjanjian realisasi PDN. Pinjaman yang berasal dari PT.BNI (Persero) digunakan untuk

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi November 2016– hal 2

membiayai 1 pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan dan 9 pengadaan almatsus di Kepolisian RI.

Urban Sanitation and Rural Infrastructure Support to PNPM Mandiri (USRI) Kab. Jombang

Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani pada bulan November 2016 terdiri dari 3 perjanjian dengan ADB dan 1 perjanjian dengan Bank Dunia. Pinjaman pertama dari ADB digunakan untuk membiayai kegiatan Flood Management in Selected River Basins Sector Project. Perjanjian yang ditandatangani pada 2 November 2016 dengan nilai pinjaman sebesar USD108,7 juta, bertujuan untuk meningkatkan kesiapan pengelolaan dan mitigasi dampak banjir serta mengubah paradigma pengendalian banjir dari semula kegiatan berorientasi proyek menjadi kegiatan terintegrasi yang memadukan intervensi non-struktural (peningkatan kapasitas dan kelembagaan) dan kegiatan konstruksi. Bertindak sebagai Executing Agency adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pinjaman kedua dari ADB digunakan untuk membiayai Accelerating Infrastructure Delivery through Berrer Engineering Services Project. Perjanjian pinjaman senilai USD148,2 juta ditandatangani pada tanggal 28 November 2016 dengan Executing Agency adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu penyusunan studi kelayakan, Detailed Engineering Design (DED), pembebasan lahan dan pemukiman kembali, analisis dampak lingkungan maupun dokumen lelang. Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi November 2016– hal 3

Pinjaman Multilateral ketiga dari ADB berupa Pinjaman Program, yaitu Fiscal and Public Expenditure Management Program-Subprogram 1 senilai USD500 juta. Pinjaman ditandatangani pada 17 November 2016 dan bertindak sebagai Executing Agency adalah Kementerian Keuangan. Pinjaman Program ini bertujuan untuk meningkat kualitas pelayanan publik melalui belanja sektor sosial dan infrastruktur publik yaitu i) Belanja Jangka Menengah, RPJM dan Target SDGs (Sustainable Development Goals) yang selaras; ii) sistem belanja publik nasional yang semakin baik; serta iii) kualitas transfer fiskal dan belanja Pemerintah Daerah untuk peningkatan pelayanan publik. Pinjaman selanjutnya adalah Pinjaman Multilateral dari Bank Dunia, yakni Pinjaman Program First Indonesia Logistic Reform Development Policy Loan. Pinjaman senilai USD400 juta ditandatangani pada 17 November 2016 dengan Executing Agency Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tujuan pinjaman adalah untuk memperbaiki sektor logistik kelautan secara berkelanjutan melalui (i) peningkatan proses pengambilan keputusan dan koordinasi kebijakan, (ii) peningkatan iklim bisnis untuk penyediaan jasa logistik dan (iii) peningkatan efisiensi operasional pelabuhan. Terdapat dua perjanjian Pinjaman Bilateral yang ditandatangani pada bulan November 2016. Perjanjian pertama bersumber dari KfW Jerman berupa Pinjaman Program Fiscal and Public Expenditure Management Program. Pinjaman senilai USD220 juta ditandatangani pada 25 November 2016 dengan Executing Agency Kementerian Keuangan. Pinjaman bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja negara bagi program pro pertumbuhan dan pro kemiskinan untuk periode jangka menengah dan jangka panjang. Perjanjian Bilateral yang kedua bersumber dari AFD berupa pinjaman program, Fiscal Reform Development Policy Loan senilai EUR100 juta. Pinjaman ditandatangani 8 November 2016 dan bertindak sebagai Executing Agency adalah Kementerian Keuangan. Pinjaman bertujuan meningkatkan potensi penerimaan pajak Indonesia dengan memperluas basis pajak, mengurangi kompleksitas administrasi, mengurangi distorsi ekonomi dan menyederhanakan struktur pajak. Selain penandatanganan perjanjian pinjaman, pada bulan November 2016 juga terdapat penandatanganan perjanjian Hibah Multilateral. Hibah the Pilot Carbon Capture Activity in the Natural Gas Processing Sector Project senilai USD500 ribu bersumber dari ADB. Hibah ditandatangani pada 9 November 2016 dengan Executing Agency Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tujuan hibah adalah membantu penyelesaian due diligence aspek teknis dan safeguard dalam persiapan proyek Pilot Carbon Capture and Storage Activity in the Natural Gas Processing Sector serta memberikan bantuan terkait procurement kepada executing agency.

2.

Amandemen Perjanjian Pinjaman dan Hibah

Perjanjian pinjaman dan hibah yang diamandemen pada bulan November 2016 terdiri dari dua perjanjian Pinjaman Multilateral, satu perjanjian Pinjaman KSA/LPKE, dua perjanjian Hibah Bilateral dan satu perjanjian Hibah Multilateral. Dua perjanjian Pinjaman Multilateral yang di-amandemen bersumber dari Bank Dunia. Pinjaman pertama untuk kegiatan Indonesia Infrastructure Finance Facility (IIFF) senilai USD100 juta bertujuan untuk membiayai kegiatan pembiayaan infrastruktur. Amandemen disetujui Bank Dunia Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi November 2016– hal 4

pada 24 November 2016 berupa perpanjangan closing date dari semula 30 November 2016 menjadi 31 Maret 2017. Bertindak sebagai Executing Agency adalah PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) Pinjaman Multilateral yang kedua untuk kegiatan National Community Empowerment Program in Urban Areas for 2012-2015 senilai USD266 juta. Amandemen disetujui Bank Dunia pada 25 November 2016 berupa perpanjangan closing date dari 31 Desember 2016 menjadi 30 September 2017. Bertindak sebagai Executing Agency adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Perjanjian Pinjaman KSA/LPKE yang di-amandemen berupa perjanjian untuk pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan sebesar USD344,23 juta bersumber dari PT. Bank Mandiri cabang Cayman Island. Amandemen berupa perpanjangan availability period dari semula 24 Oktober 2016 menjadi 31 Desember 2016. Selain amandeman perjanjian pinjaman, pada November 2016 terdapat 3 amandemen perjanjian Hibah yang terdiri dari 2 perjanjian Hibah Bilateral dari Australia dan 1 perjanjian Hibah Multilateral dari Bank Dunia. Amademen Perjanjian Hibah yang pertama adalah Subsidiary Arrangement (SA) Australia-Indonesia Infrastructure Grants (AIIG) senilai AUD250 juta yang digunakan untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur baik tingkat nasional maupun daerah. Bertindak selaku Executing Agency adalah Bappenas. Amandemen disetujui 21 November 2016 berupa perpanjangan closing date dari semula 31 Januari 2017 menjadi 30 Juni 2017. Perjanjian Hibah Bilateral yang kedua adalah Subsidiary Arrangement (SA) IndII Phase II (Technical Assistance) senilai AUD90 juta yang digunakan untuk mengurangi kendala dalam pembangunan infrastruktur baik dalam kebijakan, peraturan, kapasitas maupun pendanaan. Bertindak selaku Executing Agency adalah Bappenas. Amandemen berupa perpanjangan closing date dari semula 30 Juli 2017 menjadi 30 Juni 2022. Amandemen Perjanjian Hibah yang ketiga bersumber dari Bank Dunia untuk kegiatan Readiness Fund for the Forest Carbon Partnership Facility senilai USD3,60 juta. Amandemen disetujui Bank Dunia pada 23 November 2016 berupa penambahan dana sebesar USD5 juta, perubahan nomenklatur kegiatan yang tercantum dalam perjanjian hibah serta perpanjangan closing date dari semula 30 November 2016 menjadi 30 November 2019. Hibah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam merancang strategi nasional untuk mengurangi emisi dengan deforestasi (penggundulan) dan degradasi (penurunan fungsi) hutan/REDD dengan Executing Agency adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3.

Penutupan Perjanjian Pinjaman

Perjanjian Pinjaman yang sudah selesai masa kegiatannya terdiri dari 5 perjanjian yaitu 4 perjanjian Pinjaman Multilateral dan 1 perjanjian Pinjaman KSA/LPKE. Perjanjian Pinjaman Multilateral yang pertama digunakan untuk membiayai kegiatan Urban Sanitation and Rural Infrastructure Support to PNPM Mandiri Project yang bersumber dari ADB. Perjanjian sebesar USD100 juta ditandatangani pada 30 September 2011 dengan Executing Agency Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. IRM ADB melalui surat tanggal 24 November 2016 Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi November 2016– hal 5

menyampaikan bahwa pinjaman telah ditutup per 23 November 2016 dan membatalkan sisa dana yang belum ditarik sehingga jumlah akhir pinjaman adalah USD95,55 juta. Perjanjian yang kedua adalah Third National Program for Community Empowerment in Rural Areas yang bersumber dari Bank Dunia. Pinjaman senilai USD785 juta ditandatangani pada 9 April 2010 dengan Executing Agency Kementerian Dalam Negeri. Bank Dunia melalui surat tanggal 17 November 2016 menyampaikan closure of account loan kepada Pemerintah Indonesia. Perjanjian yang ketiga adalah Indonesia Managing Higher Education for Relevance and Efficiency Project yang bersumber dari Bank Dunia. Pinjaman senilai USD50 juta ditandatangani pada 2 Agustus 2005 dengan Executing Agency Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Bank Dunia melalui surat tanggal 16 November 2016 menyampaikan penutupan loan account per tanggal 16 November 2016. Perjanjian yang keempat adalah Early Chilhood and Development Project yang bersumber dari Bank Dunia. Pinjaman senilai SDR46,2 juta ditandatangani pada 13 September 2006 dengan Executing Agency Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bank Dunia melalui surat tanggal 16 November 2016 menyampaikan penutupan pinjaman per 16 November 2016. Selain Pinjaman Multilateral, terdapat 1 Pinjaman KSA/LPKE yang berakhir pada bulan November 2016. Pinjaman dari PT. BNI Tbk. Cabang Hongkong senilai USD9,49 juta ditandatangani 4 Agustus 2010 dengan Executing Agency Kementerian Pertahanan. PT. BNI Tbk Cabang Hongkong melalui surat tanggal 11 November 2016 menyatakan bahwa masa berlaku pinjaman telah berakhir dan membatalkan seluruh sisa dana pinjaman sebesar USD9,49 juta serta Pemerintah Indonesia tidak terdapat kewajiban pengembalian dana pinjaman

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi November 2016– hal 6