LAPORAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH

LAPORAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH EDISI JULI 2014

Direktorat Pinjaman dan Hibah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Juli 2014 – hal 2

Direktorat Pinjaman dan Hibah merupakan unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tugas utamanya adalah melaksanakan pengelolaan pinjaman dan hibah Pemerintah Republik Indonesia. Pengelolaan pinjaman dan hibah dimaksud antara lain meliputi:    

Penandatanganan perjanjian pinjaman dan hibah; Amandemen atas perjanjian pinjaman dan hibah; Penutupan masa laku penarikan pinjaman dan hibah; Pelaksanaan Debt Swap.

Laporan ini merupakan laporan pengelolaan pinjaman dan hibah yang dilaksanakan Direktorat Pinjaman dan Hibah selama bulan Juni 2014.

Klasifikasi Pinjaman dan Hibah Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.54 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah dan PP No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, pinjaman dapat berupa: 

Pinjaman Dalam Negeri Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dapat bersumber dari BUMN, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Daerah.



Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Luar Negeri dapat bersumber dari:  Kreditor Multilateral, yaitu lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.  Kreditor Bilateral, yaitu pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.  Kreditor Swasta Asing (KSA), yaitu lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE).  LPKE, yaitu lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Juli 2014 – hal 1

berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

PP No.10 tahun 2011 juga mengatur sumber Hibah sebagai berikut: 



Hibah Dalam Negeri, yaitu yang berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, Pemerintah Daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan. Hibah Luar Negeri, yaitu yang berasal dari negara asing (bilateral), lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan perorangan.

Kilas Kinerja Selama bulan Juli 2014 dilakukan penandatanganan perjanjian induk PDN sebesar IDR971.885.224.000 diikuti dengan penandatanganan 21 perjanjian realisasi dengan nilai sebesar IDR734.674.230.723 yang merupakan bagian dari komitmen perjanjian induk. Selain itu, telah dilakukan penandatanganan perjanjian hibah multilateral dan bilateral masing-masing sebesar USD6.000.000 dan EUR23.000.000. Amandemen yang disetujui pada bulan Juli 2014 terdiri dari dua pinjaman multilateral, dua pinjaman KSA, dan tiga hibah multilateral. Amandemen tersebut mencakup perubahan procurement method, perpanjangan closing date/availability period, dan pengurangan/penambahan alokasi pagu.

Amandemen Pinjaman , 4

Penutupan Masa Laku Penarikan Pinjaman, 2

Amandemen Hibah, 3

Hibah Baru, 2 Perjanjian Payung, 1

Pinjaman Baru, 21

Komposisi Jenis Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Bulan Juli 2014


Penutupan masa laku pinjaman dan hibah pada bulan Juli 2014 terdiri dari dua pinjaman multilateral. Pinjaman dimaksud merupakan satu pinjaman proyek dan satu pinjaman program yang dibiayai oleh World Bank.

Pengelolaan Pinjaman dan Hibah 1. Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Selama bulan Juli 2014 terdapat penandatanganan perjanjian PDN yang terdiri dari satu perjanjian induk sejumlah IDR971.885.224.000 dan 21 perjanjian realisasi sejumlah IDR734.674.230.723. Pinjaman dengan lender PT.Bank DKI ini ditujukan untuk Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (Alutsista) dan Alat Utama (Alut) Kepolisian Negara Republik Indonesia.

sumber: www.kemenhan.go.id

2. Penandatanganan Perjanjian Hibah Perjanjian hibah yang ditandatangani pada bulan Juli 2014 terdiri dari 1 hibah multilateral dan 1 hibah bilateral. Hibah multilateral berasal dari United Nations Industrial Development Organizations (UNIDO), sedangkan hibah bilateral berasal dari KfW Jerman. UNIDO memberikan hibah Introduction of an Environmentally Sound Management (ESM) and Disposal System for PCB Wastes and PCB Contaminated Equipment. Hibah senilai USD6.000.000 ini bertujuan untuk mengurangi pengunaan limbah Polychlorinated Biphenyls (PCB) melalui pengenalan ESM dan pembuangan setidaknya 3000 ton sampah yang mengandung limbah PCB dan peralatan serta minyak yang terkontaminasi limbah PCB. Executing Agency terkait hibah ini adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup.


KfW Jerman memberikan hibah Forest Programme II (REDD +) – Biodiversity and Watershed Development senilai EUR23.000.000. Hibah ini bertujuan untuk mendukung Indonesia dalam pengembangan strategi dan implementasi tindakan mengenai konservasi keanekaragaman hayati dan daerah aliran sungai dalam rangka Strategi Nasional REDD+ di Jambi (Sumatera), dan apabila memungkinkan di Kalimantan. Executing Agency terkait hibah ini adalah Drektorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial (BPDASPS), Kementerian Kehutanan.

3. Amandemen atas Perjanjian Pinjaman Perjanjian pinjaman yang diamandemen pada bulan Juli 2014 terdiri dari 2 pinjaman multilateral dan 2 pinjaman KSA. Amandemen pinjaman mulilateral dilakukan terhadap pinjaman World Bank untuk: (i) Water Resources and Irrigation Sector Management Program; dan (ii) Program for Resilience, Investment and Social Assistance in Indonesia Development Policy Loan with Deferred Drawdown Option/PERISAI DPL DDO. Amandemen yang dilakukan adalah terkait perubahan procurement method untuk proyek pertama dan perpanjangan closing date untuk proyek kedua.

sumber: www.worldbank.org

Amandemen pinjaman KSA yang dilakukan adalah terkait perpanjangan availability period untuk pembiayaan proyek alutsista Kementerian Pertahanan dari PT.BRI (Persero), Tbk – Cayman Island.

4. Amandemen atas Perjanjian Hibah Amandemen perjanjian hibah dilakukan terhadap 3 hibah multilateral yang berasal dari 2 hibah UNDP dan 1 hibah World Bank.


Perjanjian Hibah dengan UNDP yang diamandemen adalah terkait proyek : (i) Peace Through Development in Disadvantaged Areas (PTDDA); dan (ii) HCFC Phase-Out Management Plan (HPMP) for compliance with the 2013 and 2015 control targets for AnnexC, Group-I Substances (HCFCs) in Indonesia. Amandemen yang dilakukan adalah terkait pengurangan alokasi pagu hibah yang sebelumnya USD1.815.271,17 menjadi USD1.718.641,82 untuk proyek pertama, dan penambahan alokasi pagu hibah yang sebelumnya USD4.052.800 menjadi USD8.052.800 untuk proyek kedua. Perjanjian Hibah World Bank yang diamandemen adalah terkait penambahan alokasi pagu untuk PNPM Generasi Project sebesar USD81.640.000 sehingga total hibah yang sebelumnya sebesar USD31.700.000 menjadi USD113.340.000.

5. Penutupan Masa Laku Penarikan Pinjaman dan Hibah Selama bulan Juli 2014 terdapat dua pemberitahuan penutupan masa laku penarikan pinjaman. Kedua pinjaman tersebut merupakan pinjaman multilateral yang berasal dari World Bank. Pinjaman pertama yang mengalami penutupan adalah Strategic Roads Infrastructure Project. Pinjaman sejumlah USD191.455.176,44 dengan Executing Agency Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum ini ditandatangani pada tanggal 13 September 2007 dan mengalami penutupan masa laku penarikan pinjaman pada tanggal 30 Juni 2014.

sumber: www.pu.go.id

Pinjaman kedua yang mengalami penutupan adalah Second Institutional Strengthening for Social Inclusion/Second Institutional, Tax, Administration, Social and Investment Development Policy Loan (INSTANSI-DPL 2). Pinjaman sejumlah USD400.000.000,00 dengan Executing Agency Kementerian Perekonomian ini ditandatangani pada tanggal 20 November 2013 dan mengalami penutupan masa laku penarikan pinjaman pada tanggal 30 April 2014.


LAPORAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH

Recommend Documents