LAPORAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH EDISI AGUSTUS 2015

LAPORAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH EDISI AGUSTUS 2015 Direktorat Pinjaman dan Hibah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan

Direktorat Pinjaman dan Hibah merupakan unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tugas utamanya adalah melaksanakan pengelolaan pinjaman dan hibah Pemerintah Republik Indonesia.    

Pengelolaan pinjaman dan hibah dimaksud antara lain meliputi: Penandatanganan perjanjian pinjaman dan hibah; Amandemen atas perjanjian pinjaman dan hibah; Penutupan masa laku penarikan pinjaman dan hibah; Pengelolaan Debt Swap.

Laporan ini merupakan laporan pengelolaan pinjaman dan hibah yang dilaksanakan Direktorat Pinjaman dan Hibah selama bulan Agustus 2015.

Klasifikasi Pinjaman dan Hibah Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.54 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah dan PP No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, pinjaman dapat berupa: 

Pinjaman Dalam Negeri Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dapat bersumber dari BUMN, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Daerah.



Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Luar Negeri dapat bersumber dari: Kreditor Multilateral, yaitu lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. Kreditor Bilateral, yaitu pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. Kreditor Swasta Asing (KSA), yaitu lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE). LPKE, yaitu lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Agustus 2015– hal 1

PP No.10 tahun 2011 juga mengatur sumber Hibah sebagai berikut: 



Hibah Dalam Negeri, yaitu yang berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, Pemerintah Daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan. Hibah Luar Negeri, yaitu yang berasal dari negara asing (bilateral), lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan perorangan.

Kilas Kinerja

Selama bulan Agustus ini,Direktorat Pinjaman dan Hibah telah melakukan pengelolaan pinjaman dan hibah yang meliputi antara lain penandatanganan, amandemen dan closing perjanjian pinjaman dan hibah. Terdapat lima belas perjanjian pinjaman baru yang telah ditandatangani, Selain itu, telah disepakati amandemen atas lima perjanjian pinjaman dan satu perjanjian hibah, dimana empat penandatanganan amendemen perjanjian pinjaman bilateral telah dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli 2015 namun dilaporkan pada bulan Agustus 2015, dikarenakan dokumen amandemen perjanjian dimaksud baru diterima Direktorat Pinjaman Dan Hibah pada bulan Agustus 2015. Sedangkan penutupan perjanjian pada bulan Agustus 2015, dilakukan masing-masing pada satu perjanjian pinjaman bilateral dan satu perjanjian hibah multilateral.

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Agustus 2015– hal 2

Pengelolaan Pinjaman dan Hibah 1.

Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Baru

Penandatanganan perjanjian pinjaman pada bulan Agustus 2015 dilakukan untuk 15 perjanjian pinjaman yang terdiri dari satu perjanjian induk PDN, sepuluh perjanjian realisasi PDN, dan empat perjanjian pinjaman dari KSA/LPKE yang seluruhnya digunakan untuk membiayai pengadaan Almatsus Polri. Perjanjian Induk PDN bersumber dari PT. Bank BNI (Persero senilai Rp 500.000.000.000 (eq. USD35,71 juta) ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2015. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian induk tersebut, pada tanggal 25 Agustus 2015 telah ditandatangani 10 perjanjian realisasi PDN senilai Rp276.652.593.070 (eq.USD19,76 juta). Perjanjian LPKE/KSA yang ditandatangani pada tanggal 6 Agustus 2015, bersumber dari Korean Eximbank senilai USD5.100.000. Selain itu, terdapat tiga perjanjian pinjaman yang telah ditandatangani pada bulan Juli 2015 namun baru dilaporkan pada bulan Agustus 2015 yaitu dua pinjaman bersumber dari Deutsche Zentral-Genossenschaftbank senilai USD8,401,427.20 yang ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 2015, dan senilai USD8.499.684,92 yang ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 2015, serta pinjaman bersumber dari Bank BNI cabang Singapura senilai USD15.253.990,45, yang ditandatangani pada tanggal 8 Juli 2015.

2.

Amandemen Perjanjian Pinjaman dan Hibah

Amandemen perjanjian pinjaman yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2015 terdiri dari dua perjanjian Pinjaman KSA/LPKE, satu perjanjian hibah bilateral dan empat perjanjian pinjaman bilateral. Dua perjanjian pinjaman KSA/LPKE yang diamandemen, digunakan untuk membiayai alutsista Kementerian Pertahanan bersumber dari Bank BRI cabang Cayman Island. Amandemen perjanjian pinjaman ini bertujuan untuk memperpanjang availability period. Satu amandemen perjanjian hibah bilateral yang bersumber dari USAID senilai USD 612.641.250, yang digunakan untuk membiayai kegiatan Assistance Agreement Between The United States of America and the Republic of Indonesia For The Achievement of a Stronger Indonesia Advancing National and Global Development telah ditandatangani pada tanggal 20

Agustus 2015, bertujuan untuk mengakomodir realokasi kategori dana hibah pada sektor kesehatan. Amandemen tiga perjanjian pinjaman bilateral yang bersumber dari JICA telah ditandatangani pada bulan Juli 2015 dan satu perjanjian pinjaman bilateral yang bersumber dari KfW Jerman telah ditandatangani pada bulan Juni 2015, namun baru dilaporkan pada bulan Agustus 2015. Keempat amandemen perjanjian bilateral dimaksud bertujuan untuk memperpanjang availability period dikarenakan terdapat pergeseran jadwal pekerjaan.

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Agustus 2015– hal 3

Pertama, amandemen perjanjian pinjaman yang ditandatangani pada tanggal 26 Juli 2015 untuk pembiayaan kegiatan Tanjung Priok Access Road Construction Project phase II, senilai JPY 26.620.000.000. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan akses jalan menuju pelabuhan Tanjung Priok.

Tanjung Priok Access Road Construction Project Sumber: www.n-koei.co.jp

Kedua, amandemen perjanjian pinjaman yang ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2015 untuk pembiayaan kegiatan Tanjung Lower Solo River Improvement Project phase II, senilai JPY 9.345.000.000. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan iklim investasi dan menstabilisasi pembangunan di Jawa Timur melalui pembangunan sumber daya air dan perlindungan daerah rawan banjir dari kerusakan banjir di daerah hilir sungai Solo. Ketiga, amandemen perjanjian pinjaman yang ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2015 untuk pembiayaan kegiatan Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir phase I, senilai JPY 6.060.000.000. Kegiatan ini bertujuan untuk mengamankan kapasitas waduk untuk irigasi, pembangkit listrik, sumber daya air dan pengendalian banjir Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur dengan melakukan pembangunan spillway, penutupan tanggul, overflow tanggul di Bendungan Serbaguna Wonogiri, dan konservasi DAS, termasuk check dam di DAS sungai Kedung. Terakhir, amandemen perjanjian pinjaman yang ditandatangani pada tanggal 16 Juni 2015 untuk pembiayaan kegiatan Sustainable Economic Development through Technical and Vocational Education and Training, senilai EUR19.000.000. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan strategi mutu pendidikan dan pelatihan kejuruan, akses dan informasi pasar kerja, akses kepada kompetensi wirausaha dan sistem sertifikasi dan penilaian berstandar nasional. Proyek ini dilaksanakan di lembaga-lembaga diklat dari 3 kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (SMK), Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Tenaga Kerja (BLK).

3.

Penutupan Masa Laku Penarikan Pinjaman

Pengadministrasian penutupan masa laku pinjaman pada bulan Agustus 2015 dilakukan untuk satu pinjaman bilateral dari AFD dan satu perjanjian hibah multilateral dari World Bank. Kedua perjanjian tersebut telah ditutup pada bulan Juli 2015, namun dilaporkan pada bulan Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Agustus 2015– hal 4

Agustus 2015, karena dokumen pernyataan penutupan masa laku pinjaman dan hibahbaru diterima oleh Direktorat Pinjaman dan hibah pada bulan Agustus 2015. Pinjaman Bilateral yang bersumber dari AFD untuk kegiatan Rehabilitation of The Drainage System of Banda Aceh bertujuan untuk melakukan peningkatan kualitas atas system drainase di kota Banda Aceh, sebagai executing agency adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan jumlah pinjaman senilai EUR 36.800.000 Hibah multilateral dari World Bank untuk kegiatan Global Partnership and Output-based Aid-Extending Telecommunications in Rural Indonesia Project. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran strategis akses internet di pedesaan, dalam rangka mempercepat peningkatan literasi masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi, bertindak selaku

Executing Agency adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan jumlah hibah senilai USD1.868.338.

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Agustus 2015– hal 5