LAPORAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH EDISI OKTOBER 2014
Direktorat Pinjaman dan Hibah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Oktober 2014 – hal 1
Direktorat Pinjaman dan Hibah merupakan unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tugas utamanya adalah melaksanakan pengelolaan pinjaman dan hibah Pemerintah Republik Indonesia.
Pengelolaan pinjaman dan hibah dimaksud antara lain meliputi: Penandatanganan perjanjian pinjaman dan hibah; Amandemen atas perjanjian pinjaman dan hibah; Penutupan masa laku penarikan pinjaman dan hibah; Pelaksanaan Debt Swap.
Laporan ini merupakan laporan pengelolaan pinjaman dan hibah yang dilaksanakan Direktorat Pinjaman dan Hibah selama bulan Oktober 2014.
Klasifikasi Pinjaman dan Hibah Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.54 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah dan PP No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, pinjaman dapat berupa:
Pinjaman Dalam Negeri Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dapat bersumber dari BUMN, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Daerah.
Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Luar Negeri dapat bersumber dari: - Kreditor Multilateral, yaitu lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. - Kreditor Bilateral, yaitu pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. - Kreditor Swasta Asing (KSA), yaitu lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE). - LPKE, yaitu lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Oktober 2014 – hal 1
PP No.10 tahun 2011 juga mengatur sumber Hibah sebagai berikut:
Hibah Dalam Negeri, yaitu yang berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, Pemerintah Daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan. Hibah Luar Negeri, yaitu yang berasal dari negara asing (bilateral), lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan perorangan.
Kilas Kinerja Selama bulan Oktober 2014 telah dilaksanakan penandatanganan dua perjanjian pinjaman senilai USD461,37 juta. Pinjaman tersebut terdiri dari satu pinjaman multilateral dari Asian Development Bank (ADB) senilai USD400 juta dan satu pinjaman KSA/LPKE yang berasal dari Korea Exim Bank senilai USD61,37 juta. Selain pinjaman di atas, telah dilakukan penandatanganan dua perjanjian hibah dengan total USD970 ribu. Hibah tersebut adalah hibah multilateral yang berasal dari United Nations Development Programme (UNDP). Pinjaman Multilateral
Pinjaman KSA/LPKE
87%
13%
Nilai Pinjaman Baru berdasarkan Jenisnya
Amandemen yang disetujui pada bulan Oktober 2014 berjumlah sepuluh amandemen yang terdiri dari enam pinjaman multilateral, tiga pinjaman KSA/LPKE, dan satu hibah multilateral. Amandemen tersebut terdiri dari enam perpanjangan availability period, satu revisi realokasi, satu realokasi beserta perpanjangan availability period, satu penambahan pagu imprest account, serta satu perubahan repayment schedule.
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Oktober 2014 – hal 2
Selain amandemen di atas, terdapat empat amandemen yang disetujui pada bulan September 2014 namun baru dilaporkan pada bulan Oktober 2014 karena dokumen terkait baru diterima. Amandemen tersebut terdiri dari satu pinjaman multilateral, satu pinjaman KSA/LPKE, satu hibah multilateral, dan satu hibah bilateral. Amandemen yang dilakukan adalah berupa dua amandemen perpanjangan availability period, satu cancellation, dan satu penambahan komitmen hibah. Secara keseluruhan mayoritas amandemen merupakan amandemen untuk perpanjangan availability period (sembilan amandemen), disusul oleh realokasi (dua amandemen) sebagaimana ditunjukkan oleh bagan di bawah ini. Perpanjangan availability period Realokasi Penambahan pagu imprest account Penambahan komitmen hibah Perubahan repayment schedule Cancellation 1 1 1
1
2
Jumlah Amandemen berdasarkan Jenisnya *)
9
Penutupan masa laku pinjaman dan hibah pada bulan Oktober 2014 dilakukan untuk satu pinjaman multilateral dari World Bank.
Pengelolaan Pinjaman dan Hibah 1.
Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Penandatanganan perjanjian pinjaman pada bulan Oktober 2014 dilakukan untuk satu pinjaman multilateral dari ADB dan satu pinjaman KSA/LPKE yang berasal dari Korea Exim Bank.
*) Amandemen terdiri dari 15 amandemen untuk 14 perjanjian, karena terdapat 1 perjanjian yang mengalami 2 jenis amandemen.
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Oktober 2014 – hal 3
Pinjaman ADB tersebut merupakan pinjaman untuk Stepping Up Investments for Growth Acceleration Program (SIGAP) Sub Program 1 senilai USD400 juta dengan Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Executing Agency. SIGAP bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan ketahanan ekonomi Indonesia melalui peningkatan iklim bisnis dan investasi di bidang infrastruktur. Adapun pinjaman KSA/LPKE dari Korea Exim Bank merupakan pembiayaan pengadaan Alat Material Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia (Almatsus POLRI) senilai USD61,37 juta.
2.
Penandatanganan Perjanjian Hibah Penandatanganan perjanjian hibah yang diadministrasikan pada bulan Oktober 2014 terdiri dari dua hibah multilateral yang berasal dari World Bank dengan total senilai USD970 ribu. Hibah yang pertama adalah Sustainable Palm Oil Initiative (SPOI). Hibah senilai USD600 ribu ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani kelapa sawit, dan pelestarian lingkungan melalui sustainable palm oil system yang dikelola oleh Kementerian Pertanian. Bertindak selaku Executing Agency adalah Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian.
sumber: www.agro.kemenperin.go.id
Hibah yang kedua adalah Sustainable Development Financing (SDF). Hibah senilai USD370.000 ini bertujuan untuk menguatkan kapasitas Pemerintah dalam proses penganggaran untuk lingkungan hidup melalui pengembangan dan penggunaan budget tagging system, fiscal instrument dan performance-based budgeting system guna mendorong pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (Climate Mitigation), Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim Indonesia (Climate Change Adaptation), dan IBSAP (Biodiversity Strategic Action Plan). Bertindak selaku Executing Agency adalah Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Oktober 2014 – hal 4
3.
Amandemen atas Perjanjian Pinjaman Amandemen yang disetujui pada bulan Oktober 2014 berjumlah sebelas amandemen yang terdiri dari tujuh pinjaman multilateral dan empat pinjaman KSA/LPKE. Amandemen pinjaman multilateral berasal dari Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB), dan World Bank, yaitu:
Amandemen pinjaman ADB yang dilakukan untuk: (i) Integrated Citarum Water Resources Management Investment Project terkait realokasi; (ii) Urban Sanitation and Rural Infrastructure Support to the PNPM Mandiri Project terkait penambahan pagu imprest account; (iii) Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP) terkait perpanjangan availability period; dan (iv) Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement Project Sumber: www.citarum.org terkait perpanjangan availability period dan realokasi. Amandemen pinjaman IDB yang dilakukan untuk: (i) The Development and quality Improvement of State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Ampel Surabaya; dan (ii) The Reconstruction of IAIN Ar Raniry University, Aceh; keduanya berupa perpanjangan availability period. Amandemen pinjaman World Bank yang dilakukan untuk Project for Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR) berupa loan cancellation.
Amandemen pinjaman KSA/LPKE berasal dari PT BNI Hong Kong dan PT BNI Singapore, yaitu: Amandemen pinjaman PT BNI Hong Kong yang dilakukan untuk dua proyek pengadaan Alutsista Kementerian Pertahanan berupa satu perpanjangan availability period dan satu perubahan schedule repayment, serta satu proyek pengadaan Almatsus POLRI terkait perpanjangan availability period. Amandemen pinjaman PT BNI Singapore Branch dilakukan untuk pengadaan Alutsista Kementerian Pertahanan berupa perpanjangan availability period.
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Oktober 2014 – hal 5
4.
Amandemen atas Perjanjian Hibah Amandemen perjanjian hibah yang dilakukan pada bulan Oktober 2014 dilakukan terhadap perjanjian multilateral dari World Bank untuk ASTAE Grant for Clean Stove Initiative (Cooperation Relating to Clean Cooking Solution) Project. Amandemen yang dilakukan adalah terkait perpanjangan availability period. Selain amandemen di atas, terdapat dua amandemen perjanjian hibah yang disetujui pada bulan September 2014 namun baru dapat dilaporkan pada bulan Oktober 2014 karena dokumen terkait baru diterima. Amandemen hibah dimaksud tersebut terdiri dari hibah multilateral dari World Bank berupa penambahan komitmen hibah untuk kegiatan Peace Through Development in Disadvantaged Areas (PTDDA) dan hibah bilateral dari JICA berupa perpanjangan availability period untuk kegiatan Improvement of Equipment for Disaster Risk Management.
5.
Penutupan Masa Laku Pinjaman dan Hibah Penutupan masa laku pinjaman dan hibah yang diadministrasikan pada bulan Oktober 2014 dilakukan untuk pinjaman multilateral dari World Bank terkait Project for Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR). Kegiatan PINTAR bertujuan untuk: (i) meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi Ditjen Pajak; dan (ii) meningkatkan good governance pada administrasi pajak melalui penguatan mekanisme transparansi dan akuntabilitas. World Bank dengan surat tanggal 21 Oktober 2014 menyampaikan bahwa dengan telah dilakukan cancellation atas undisbursed loan PINTAR sebesar USD109,725 juta tanggal 25 September 2014, maka masa laku pinjaman PINTAR telah ditutup.
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Oktober 2014 – hal 6
