LAPORAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH EDISI MARET 2015

LAPORAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH EDISI MARET 2015 Direktorat Pinjaman dan Hibah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan

Direktorat Pinjaman dan Hibah merupakan unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tugas utamanya adalah melaksanakan pengelolaan pinjaman dan hibah Pemerintah Republik Indonesia.    

Pengelolaan pinjaman dan hibah dimaksud antara lain meliputi: Penandatanganan perjanjian pinjaman dan hibah; Amandemen atas perjanjian pinjaman dan hibah; Penutupan masa laku penarikan pinjaman dan hibah; Pelaksanaan Debt Swap.

Laporan ini merupakan laporan pengelolaan pinjaman dan hibah yang dilaksanakan Direktorat Pinjaman dan Hibah selama bulan Maret 2015.

Klasifikasi Pinjaman dan Hibah Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.54 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah dan PP No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, pinjaman dapat berupa: 

Pinjaman Dalam Negeri Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dapat bersumber dari BUMN, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Daerah.



Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Luar Negeri dapat bersumber dari: Kreditor Multilateral, yaitu lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. Kreditor Bilateral, yaitu pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. Kreditor Swasta Asing (KSA), yaitu lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE).

Laporan Pengelolaan Pinjaman lapodan Hibah Edisi Maret 2015 – hal 1

-

LPKE, yaitu lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia. PP No.10 tahun 2011 juga mengatur sumber Hibah sebagai berikut:





Hibah Dalam Negeri, yaitu yang berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, Pemerintah Daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan. Hibah Luar Negeri, yaitu yang berasal dari negara asing (bilateral), lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan perorangan.

Kilas Kinerja Selama bulan Maret 2015 telah dilaksanakan penandatanganan dua perjanjian pinjaman senilai Equiv.USD69,31 juta *). Pinjaman ini terdiri dari satu pinjaman bilateral dari UniCredit Bank Austria senilai EUR7,73 juta (Equiv.USD8,48 juta) dan satu pinjaman KSA/LPKE dari BNP Paribas – Perancis senilai USD60,83 juta. Selain pinjaman di atas, telah dilakukan penandatanganan perjanjian hibah multilateral senilai USD6,47 juta dari United Nations Development Programme (UNDP). Hibah 9%

Pinjaman Bilateral 11%

Pinjaman KSA/LPKE 80% Persentase Nilai Pinjaman dan Hibah Baru berdasarkan Jenisnya *) Kurs Bloomberg per tanggal 6 April 2015

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Maret 2015– hal 2

Amandemen yang disetujui pada bulan Maret 2015 berjumlah lima amandemen yang terdiri dari dua pinjaman multilateral dari World Bank, satu pinjaman multilateral dari IDB, satu pinjaman KSA/LPKE dari BNI Singapore, serta satu pinjaman bilateral dari Pemerintah Spanyol (porsi BBVA). Kelima amandemen yang dilakukan tersebut adalah berupa perpanjangan availability period. Penutupan masa laku pinjaman dan hibah pada bulan Maret 2015 dilakukan untuk satu hibah multilateral dari World Bank. Pinjaman tersebut telah ditutup pada bulan Februari 2015 dan diadministrasikan pada bulan Maret 2015.

Pengelolaan Pinjaman dan Hibah 1.

Penandatanganan Perjanjian Pinjaman

Penandatanganan perjanjian pinjaman pada bulan Maret 2015 dilakukan untuk satu pinjaman bilateral dan satu pinjaman KSA/LPKE. Pinjaman bilateral berasal dari UniCredit Bank Austria untuk Procurement of Maritime Medical Facilities Program (upgrading Dr. Midiyanto Hospital) senilai EUR7,73 juta. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di RSAL Dr. Midiyanto Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan medis, peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk anggota TNI AL, PNS di lingkungan TNI AL beserta keluarga serta masyarakat. Pinjaman ini ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2015 dengan Kementerian Pertahanan sebagai Executing Agency. Pinjaman KSA/LPKE berasal dari BNP Paribas – Perancis dan ditandatangani pada tanggal 25 Maret 2015. Pinjaman senilai USD60,83 juta ini digunakan untuk pengadaan Alutsista Kementerian Pertahanan.

2.

Penandatanganan Perjanjian Hibah

Penandatanganan perjanjian hibah dilakukan untuk hibah multilateral dari UNDP untuk Enhancing the Protected Area System in Sulawesi (E-PASS) for Biodiversity conservation. Kegiatan senilai USD6,47 juta ini bertujuan untuk memperkuat efektifitas dan kelangsungan pendanaan sistem kawasan konservasi di Sulawesi dalam merespon ancaman keanekaragaman hayati secara signifikan. Bertindak selaku Executing Agency adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Maret 2015– hal 3

3.

Amandemen atas Perjanjian Pinjaman

Amandemen perjanjian pinjaman pada bulan Maret 2015 dilakukan untuk tiga pinjaman multilateral, satu pinjaman bilateral, dan satu pinjaman KSA/LPKE. Semua amandemen tersebut dilakukan dalam bentuk perpanjangan availability period. Dua dari tiga amandemen perjanjian multilateral berasal dari World Bank. Kedua pinjaman tersebut (Loan number 9092-ID dan TF10407-ID) digunakan untuk kegiatan yang sama, yaitu Geothermal Clean Energy Investment Project. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pembangkit listrik dengan sumber daya panas bumi yang terbarukan dan mengurangi dampak lingkungan lokal dan global. Executing Agency terkait proyek ini adalah adalah PT Pertamina (Persero). Kedua amandemen ditandatangani pada tanggal 27 Maret 2015. Amandemen dilakukan dengan pertimbangan target waktu pelaksanaan Engineering, Procurement and Construction (EPC) dan Commercial Operation Date masing-masing Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi (PLTP) akan melampaui closing date (31 Maret 2015) sehingga diperpanjang menjadi 31 Desember 2018. Amandemen pinjaman multilateral yang berikutnya berasal dari IDB untuk The Quality Improvement of Padjajaran University and Development and Quality Improvement of Semarang State University. Kegiatan dengan Executing Agency Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi - Kemendibud ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan Universitas Padjajaran dan Universitas Negeri Semarang menjadi universitas yang modern sehingga menjadi model percontohan untuk peningkatan universitas negeri lainnya. Amandemen ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2015 untuk mengakomodasi proses procurement yang belum dapat diselesaikan sampai dengan tanggal closing date. Closing date pinjaman ini diperpanjang dari tanggal 31 Mei 2015 menjadi 31 Mei 2016. Untuk pinjaman bilateral, amandemen berasal dari Pemerintah Spanyol (porsi BBVA) untuk Animal Husbandry Technology and Practices Improvement to Accelerate the Meat and Milk Production. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memacu pengembangan agribisnis sapi, sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan produksi susu dan daging secara nasional menuju kemandirian dalam bidang pangan. Amandemen ditandatangani pada tanggal 6 Maret 2015 untuk perpanjangan availability period dari semula 20 Desember 2014 menjadi 20 Desember 2015 yang dimaksudkan untuk mengakomodasi amandemen kontrak. Executing Agency terkait proyek ini adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Amandemen pinjaman KSA/LPKE berasal dari PT BNI Singapore untuk pengadaaan Alutsista Kementerian Pertahanan. Amandemen ditandatangani pada tanggal 9 Maret 2015 berupa perpanjangan availability period selama 5 (lima) bulan dari semula berakhir 13 November 2014 menjadi berakhir pada 29 April 2015 mengingat masih terdapat materiil kontrak yang belum diterima.

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Maret 2015– hal 4

4.

Penutupan Masa Laku Hibah

Pengadministrasian penutupan masa laku hibah pada bulan Maret 2015 dilakukan untuk satu hibah multilateral dari World Bank untuk IDF Grant for Preparing Bappenas for the Future: Strategic Management & Institutional Strengthening Project. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung proses manajemen perubahan internal di Bappenas sehingga mengefektifkan fungsi Bappenas dalam merumuskan kebijakan sumber: www.bappenas.go.id berbasis evidence, yang membutuhkan pendekatan Pemerintah secara keseluruhan, dan mengembangkan kapasitas yang juga meliputi penganggaran berbasis kinerja. World Bank dengan surat tanggal 10 Maret 2015 menyampaikan bahwa dengan cancellation sebesar USD 144,829.47 dari total hibah sebesar USD 435,000 maka hibah dengan Executing Agency Bappenas ini telah ditutup pada tanggal 17 Februari 2015.

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Maret 2015– hal 5