LAPORAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH EDISI JULI 2015

LAPORAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH EDISI JULI 2015 Direktorat Pinjaman dan Hibah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan

Direktorat Pinjaman dan Hibah merupakan unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tugas utamanya adalah melaksanakan pengelolaan pinjaman dan hibah Pemerintah Republik Indonesia.    

Pengelolaan pinjaman dan hibah dimaksud antara lain meliputi: Penandatanganan perjanjian pinjaman dan hibah; Amandemen atas perjanjian pinjaman dan hibah; Penutupan masa laku penarikan pinjaman dan hibah; Pengelolaan Debt Swap.

Laporan ini merupakan laporan pengelolaan pinjaman dan hibah yang dilaksanakan Direktorat Pinjaman dan Hibah selama bulan Juli 2015.

Klasifikasi Pinjaman dan Hibah Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.54 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah dan PP No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, pinjaman dapat berupa: 

Pinjaman Dalam Negeri Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dapat bersumber dari BUMN, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Daerah.



Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Luar Negeri dapat bersumber dari: Kreditor Multilateral, yaitu lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. Kreditor Bilateral, yaitu pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. Kreditor Swasta Asing (KSA), yaitu lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE). LPKE, yaitu lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Juli 2015– hal 1

yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia. PP No.10 tahun 2011 juga mengatur sumber Hibah sebagai berikut: 



Hibah Dalam Negeri, yaitu yang berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, Pemerintah Daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan. Hibah Luar Negeri, yaitu yang berasal dari negara asing (bilateral), lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan perorangan.

Kilas Kinerja Selama bulan Juli 2015 telah dilaksanakan satu penutupan perjanjian pinjaman dari World Bank. Selain itu, terdapat kesepakatan untuk melakukan amandemen empat perjanjian pinjaman dengan rincian sebagai berikut: Jenis PDN Pinjaman KSA/LPKE Pinjaman Multilateral

Jenis Amandemen perubahan kontrak perpanjangan availability period perubahan tingkat komponen dalam negeri

Lender/Donor Bank BRI Bank BNI Cabang Tokyo Deutsche Bank Cabang London

- perpanjangan availability period - realokasi antar kategori

World Bank

Jumlah 1 1 1 1

Pengelolaan Pinjaman dan Hibah 1.

Amandemen atas Perjanjian Pinjaman

Amandemen perjanjian pinjaman yang dilakukan pada bulan Juli 2015 dilakukan untuk empat perjanjian yang terdiri dari satu perjanjian pinjaman dalam negeri, dua perjanjian pinjaman LPKE/KSA, dan satu perjanjian pinjaman multilateral. Amandemen perjanjian tersebut bertujuan untuk melakukan perpanjangan availability period, realokasi antar kategori, perubahan tingkat komponen dalam negeri, dan mengakomodir perubahan pada kontrak pengadaan. Satu amandemen perjanjian Pinjaman Dalam Negeri, yang bersumber dari Bank BRI telah disepakati pada tanggal 9 Juli 2015, bertujuan untuk mengakomodir perubahan pada kontrak pengadaan Almatsus Polri. Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Juli 2015– hal 2

Dua perjanjian pinjaman KSA/LPKE yang diamandemen, digunakan untuk membiayai alutsista Kementerian Pertahanan bersumber dari Bank BNI cabang Tokyo, JBIC, dan Deutsche Bank cabang London. Amandemen perjanjian pinjaman yang bersumber dari Bank BNI cabang Tokyo bertujuan untuk melakukan perpanjangan Availability Period, sedangkan amandemen untuk perjanjian pinjaman yang berasal dari Deutshe Bank cabang London bertujuan untuk melakukan perubahan komposisi negara asal barang/jasa. Amandemen perjanjian pinjaman dengan World Bank yang telah ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2015, bertujuan untuk memperpanjang availability period dan realokasi dana antar kategori. Pinjaman dimaksud digunakan untuk membiayai kegiatan Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP). Pelaporan atas persetujuan amandemen perjanjian telah dilaporkan pada bulan Juli namun penyampaian persetujuan amandemen baru diterima Direktorat Pinjaman dan hibah pada bulan Juli 2015. Amandemen tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa indikator outcome diperkirakan belum dapat tercapai sampai dengan loan closing date, terdapat sisa dana pinjaman sebesar USD 5.189.939,47 yang diperkirakan belum dapat ditarik sampai dengan loan closing date serta antisipasi terhadap program prioritas nasional pembangunan 65 bendungan baru.

Sumber: www.pu.go.id

2.

Penutupan Masa Laku Penarikan Pinjaman

Pengadministrasian penutupan masa laku pinjaman pada bulan Juli 2015 dilakukan untuk dua pinjaman bilateral dari JICA dan satu pinjaman multilateral dari World Bank. Pinjaman bilateral dengan JICA yang telah diakhiri masa penarikan pinjamannya pada bulan Juli 2015 adalah untuk membiayai kegiatan ICT Utilization Project for Educational Quality Enhancement in Yogyakarta Province. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan fasilitas ICT dan jaringan, mengembangkan e-learning system, dan menyediakan barang dan bantuan yang diperlukan untuk kegiatan di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Provinsi Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sebagai model dalam memanfaatkan ICT di sektor pendidikan di Indonesia.

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Juli 2015– hal 3

Selain itu juga, telah ditutup masa penarikan pinjaman untuk kegiatan Professional Human Resource Development Project III (PHRD III). PHRD III merupakan pinjaman kegiatan dari JICA yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan institusi pemerintah dengan meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil pada pemerintah pusat dan daerah dengan penyediaan beasiswa program degree, non degree dan pelatihan kerja baik di Indonesia maupun di Jepang bagi pegawai yang bertanggung jawab di bidang perencanaan publik dan keuangan publik. Kedua pinjaman tersebut telah berakhir masa penarikan pinjamannya pada tanggal 26 Juli 2015. Perjanjian pinjaman multilateral yang telah ditutup masa penarikan pinjamannya bersumber dari World Bank, digunakan untuk membiayai kegiatan Financial Sector Reform and Modernization Development Policy Loan (FIRM 2-DPL). Pinjaman program ini merupakan pinjaman yang didasarkan pada policy matrix di bidang keuangan. Bank Dunia melalui surat tanggal 21 Juli 2015 menyampaikan bahwa loan FIRM 2-DPL telah berakhir masa penarikannya pada tanggal 1 Juli 2015 dan juga telah fully disbursed sehingga dinyatakan telah closure of account.

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Juli 2015– hal 4