LAPORAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH EDISI MEI 2015

LAPORAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH EDISI MEI 2015 Direktorat Pinjaman dan Hibah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan

Direktorat Pinjaman dan Hibah merupakan unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tugas utamanya adalah melaksanakan pengelolaan pinjaman dan hibah Pemerintah Republik Indonesia.    

Pengelolaan pinjaman dan hibah dimaksud antara lain meliputi: Penandatanganan perjanjian pinjaman dan hibah; Amandemen atas perjanjian pinjaman dan hibah; Penutupan masa laku penarikan pinjaman dan hibah; Debt Swap.

Laporan ini merupakan laporan pengelolaan pinjaman dan hibah yang dilaksanakan Direktorat Pinjaman dan Hibah selama bulan Mei 2015.

Klasifikasi Pinjaman dan Hibah Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.54 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah dan PP No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, pinjaman dapat berupa: 

Pinjaman Dalam Negeri Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dapat bersumber dari BUMN, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Daerah.



Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Luar Negeri dapat bersumber dari: Kreditor Multilateral, yaitu lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. Kreditor Bilateral, yaitu pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. Kreditor Swasta Asing (KSA), yaitu lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE). LPKE, yaitu lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Mei 2015– hal 1

yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia. PP No.10 tahun 2011 juga mengatur sumber Hibah sebagai berikut: 



Hibah Dalam Negeri, yaitu yang berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, Pemerintah Daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan. Hibah Luar Negeri, yaitu yang berasal dari negara asing (bilateral), lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan perorangan.

Kilas Kinerja Selama bulan Mei 2015 telah dilaksanakan penandatanganan tiga perjanjian pinjaman dan satu perjanjian hibah dengan total senilai Equiv.USD56,81 juta. Pinjaman ini terdiri dari satu Pinjaman Dalam Negeri dari Bank BRI senilai IDR29,86 milyar (Equiv. USD2,25 juta)*, satu Pinjaman Bilateral dari KfW Jerman senilai USD45 juta, satu Pinjaman KSA/LPKE dari Komercni Banka, Republik Ceko senilai USD8,06 juta dan satu Hibah Luar Negeri dari Asian Development Bank senilai USD1,5 juta. PDN 3.96% Pinj. KSA/LPKE 14.19%

Hibah Multilateral 2.64%

Pinj. Bilateral 79.21%

Persentase Nilai Pinjaman dan Hibah Baru berdasarkan Jenisnya *) Kurs tengah BI per tanggal 29 Mei 2015

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Mei 2015– hal 2

Sedangkan untuk amandemen perjanjian pinjaman, hibah dan debt swap yang disetujui pada bulan Mei 2015 adalah sebagai berikut: Jenis Hibah Bilateral Pinjaman KSA/LPKE Pinjaman KSA/LPKE Pinjaman Bilateral

Jenis Amandemen Perpanjangan Availability Period Perpanjangan Availability Period Perpanjangan Availability Period Perpanjangan Availability Period

Lender/Donor Pemerintah Australia BNP Paribas JBIC JICA

Hibah Multilateral

Perubahan Executing Agency hibah World Bank dan Pemindahan Dana Grant

1

PDN Debt Swap

Perpanjangan Availability Period Perubahan referensi pinjaman

2 1

PT Bank Mandiri (Persero) Pemerintah Australia

Jumlah 2 1 1 1

Pengelolaan Pinjaman dan Hibah 1.

Penandatanganan Perjanjian Pinjaman dan Hibah

Penandatanganan perjanjian pinjaman pada bulan Mei 2015 dilakukan untuk masing-masing satu PDN, Pinjaman Bilateral, Pinjaman KSA, dan Hibah Luar Negeri. Perjanjian PDN bersumber dari Bank BRI senilai IDR29,86 milyar, digunakan untuk membiayai pengadaan Alutsista Kementerian Pertahanan. Perjanjian pinjaman ditandatangani pada tanggal 18 Mei 2015 dengan Kementerian Pertahanan sebagai Executing Agency. Perjanjian Pinjaman KSA untuk membiayai pengadaan Alutsista Kementerian Pertahanan telah ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2015. Pinjaman tersebut bersumber dari Komercni Banka senilai USD8,06 juta. Perjanjian Pinjaman Bilateral dari Kreditanstalt für Wiederaufbau senilai USD45 juta dalam bentuk Pinjaman Program telah ditandatangani pada tanggal 18 Mei 2015 dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Executing Agency. Selain itu, Perjanjian Hibah Luar Negeri yang bersumber dari Asian Development Bank senilai USD1,5 juta dimana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Executing Agency telah ditandatangani pada tanggal 5 Mei 2015. Hibah tersebut digunakan sebagai persiapan dalam penyusunan perjanjian Pinjaman Program dari Asian Development Bank tahun 2015

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Mei 2015– hal 3

2.

Amandemen atas Perjanjian Pinjaman dan Hibah

Amandemen perjanjian pinjaman pada bulan Mei 2015 dilakukan untuk delapan amandemen yang terdiri dari dua perjanjian Pinjaman Dalam Negeri, dua perjanjian pinjaman LPKE/KSA, satu perjanjian Pinjaman Bilateral, dua perjanjian Hibah Bilateral, dan satu perjanjian hibah Multilateral,. Amandemen perjanjian tersebut berupa perpanjangan Availability Period pinjaman dan hibah, dan perubahan Executing Agency dari kegiatan yang dibiayai dengan hibah. Dua Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri yang diamandemen bersumber dari Bank Mandiri. Amandemen yang dilakukan berupa perpanjangan Availability Period. Amandemen yang telah disetujui oleh Bank Mandiri pada tanggal 15 Mei 2015 tersebut digunakan untuk membiayai pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan. Perjanjian Pinjaman LPKE/KSA yang diamandemen bersumber dari JBIC dan Bank BNP Paribas Paris sebanyak masing-masing satu perjanjian pinjaman. Kedua amandemen perjanjian tersebut bertujuan untuk memperpanjang availability period karena terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Pinjaman dari JBIC yang diamandemen adalah untuk membiayai kegiatan Scattered Transmission and Substations Package 8 dengan PT PLN sebagai Executing Agency dan disetujui oleh JBIC pada tanggal 15 Mei 2015. Sedangkan pinjaman yang berasal dari BNP Paribas Paris adalah untuk membiayai pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan dan telah disetujui pada tanggal 20 Mei 2015. Perjanjian Pinjaman Bilateral dari JICA adalah untuk membiayai kegiatan Integrated Water Resources and Flood Management Project for Semarang yang disetujui amandemennya tanggal 13 Mei 2015. Amandemen tersebut bertujuan untuk memperpanjang availability period pinjaman karena terdapat usulan kegiatan tambahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang untuk studi dan desain Kanal Banjir Timur Kota Semarang dan sistem Sungai Dolok-Penggaron. Perjanjian Hibah Luar Negeri yang diamandemen bersumber dari Pemerintah Australia (2 perjanjian hibah). Perjanjian Hibah dari Pemerintah Australia yang diamandemen tersebut berupa perpanjangan availability period untuk Subsidiary Arrangement pada kegiatan Indonesia Infrastructure Initiative Phase II (Technical Assistance) dan Australia Indonesia Infrastructure Grants Program, yang disetujui oleh Pemerintah Australia pada tanggal 26 Mei 2015. Kedua amandemen dimaksudkan untuk mengakomodasi kegiatan yang belum selesai dilaksanakan. Executing Agency kegitan tersebut adalah Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Mei 2015– hal 4

Sumber: worldbank.org, pnpmgscsalahufu.blogspot.com Perjanjian Hibah Multilateral yang diamandemen bersumber dari World Bank. Amandemen yang dilakukan berupa perubahan Executing Agency untuk mengakomodir struktur kabinet pemerintahan saat ini dan pemindahan sisa dana dari hibah yang lain. Amandemen yang telah disetujui oleh World Bank pada tanggal 21 Mei 2015 tersebut digunakan untuk membiayai proyek National Program for Community Empowerment in Rural Areas – Healthy and Bright Generation (PNPM Generasi) Project. Executing Agency proyek ini adalah adalah Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

3.

Debt Swap

Perjanjian Debt Swap yang telah disepakati untuk diamandemen adalah Debt2Health Swap Agreement dari Pemerintah Australia. Debt Swap tersebut dilakukan dengan mengalihkan pembayaran sebagian cicilan pinjaman kepada Pemerintah Australia untuk membiayai kegiatan Global Fund untuk pemberantasan penyakit TBC, Malaria, dan HIV AIDS di Indonesia. Persetujuan untuk penambahan referensi perjanjian pinjaman untuk memenuhi target swap loan yang ada pada perjanjian Debt Swap tersebut telah ditandatangani pada tanggal 26 Mei 2015.

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Mei 2015– hal 5