LAPORAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH

LAPORAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH EDISI FEBRUARI 2016

Direktorat Pinjaman dan Hibah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan

Direktorat Pinjaman dan Hibah merupakan unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tugas utamanya adalah melaksanakan pengelolaan pinjaman dan hibah Pemerintah Republik Indonesia. Pengelolaan pinjaman dan hibah dimaksud antara lain meliputi: Penandatanganan perjanjian pinjaman dan hibah; Amandemen atas perjanjian pinjaman dan hibah; Penutupan masa laku penarikan pinjaman dan hibah; Pengelolaan Debt Swap. Laporan ini merupakan laporan pengelolaan pinjaman dan hibah yang dilaksanakan Direktorat Pinjaman dan Hibah selama bulan Februari 2016.

Klasifikasi Pinjaman dan Hibah Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.54 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah dan PP No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, pinjaman dapat berupa: Pinjaman Dalam Negeri Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dapat bersumber dari BUMN, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Daerah. Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Luar Negeri dapat bersumber dari: Kreditor Multilateral, yaitu lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. Kreditor Bilateral, yaitu pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. Kreditor Swasta Asing (KSA), yaitu lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE). LPKE, yaitu lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Februari 2016– hal 1

PP No.10 tahun 2011 juga mengatur sumber Hibah sebagai berikut: Hibah Dalam Negeri, yaitu yang berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, Pemerintah Daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan. Hibah Luar Negeri, yaitu yang berasal dari negara asing (bilateral), lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan perorangan.

Kilas Kinerja Selama bulan Februari 2016, aktivitas pengelolaan pinjaman dan hibah meliputi penandatanganan, amandemen serta closing perjanjian pinjaman dan hibah, yaitu penandatanganan dua perjanjian pinjaman baru, 21 amandemen perjanjian terdiri dari dua puluh perjanjian pinjaman dan satu perjanjian hibah serta pengakhiran masa penarikan untuk lima perjanjian pinjaman. Amandemen berdasarkan Jenis Perjanjiannya 1

24

2 3

15

Amandemen berdasarkan Jenis Amandemennya

Hib. Bilateral

20

Pinj. KSA/LPKE

16

Pinj. Bilateral

12

Pinj. Multilateral

1 amandemen untuk 1 perjanjian Hibah Bilateral

15

8 4

5

0

1 Partial Cancellation

15 amandemen untuk 15 perjanjian Pinj. Multilateral 2 amandemen untuk 2 perjanjian Pinj. LPKE/KSA 3 amandemen untuk 3 perjanjian Pinj. Bilateral

Ext. Closing Date Perubahan int. rate SLA

Pengelolaan Pinjaman dan Hibah 1.

Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Baru

Penandatanganan perjanjian pada bulan Februari 2016 dilakukan untuk dua perjanjian realisasi PDN alokasi tahun 2015. Perjanjian realisasi tahap I ditandatangani pada tanggal 5 Februari 2016 senilai Rp220.000.000.000, untuk membiayai pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan. Sedangkan perjanjian realisasi tahap 2 ditandatangani pada tanggal 19 Februari 2016 senilai Rp 199.500.000.000 untuk membiayai pengadaan almatsus di Kepolisian RI.

2.

Amandemen Perjanjian Pinjaman dan Hibah Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Februari 2016– hal 2

Perjanjian pinjaman dan hibah yang diamandemen pada bulan Februari 2016 terdiri dari satu perjanjian Hibah Bilateral, tiga perjanjian Pinjaman Bilateral, dua perjanjian Pinjaman LPKE/KSA, dan lima belas perjanjian Pinjaman Multilateral. Satu perjanjian Hibah Bilateral yang diamandemen pada bulan Februari 2016 bersumber dari JICA. Hibah tersebut digunakan untuk pembiayaan kegiatan The Project for Strengthening the National Laboratory for Controlling the Highly Pathogenic Avian Influenza and Other Emerging and Re-emerging Infectious Diseases di Kementerian Kesehatan. Output dari hibah adalah untuk pembangunan fasilitas dan peralatan kesehatan guna meningkatkan pemeriksaan dan diagnosis penyakit hewan agarstaf kebersihan ternak terlindungi dan dapat melakukan penanganan yang tepat atas spesimen flu burung. Tiga perjanjian Pinjaman Bilateral yang diamandemen pada bulan Februari 2016 bersumber dari Pemerintah Spanyol melalui Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) dan Instituto de Crédito Oficial (ICO) serta satu perjanjian dari Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KfW).

Dua perjanjian Pinjaman Bilateral dari pemerintah Spanyol melalui BBVA dan ICO yang diamandemen digunakan untuk membiayai kegiatan Animal Husbandry Technology and Practices Improvement to Accelerate The Meat and Milk Production di Lembaga Ilmu Pengentahuan Indonesia (LIPI). Kedua amandemen dimaksudkan untuk memperpanjang masa laku penarikan pinjaman. Amandemen perjanjian dengan BBVA ditandatangani pada tanggal 5 Februari 2016, sedangkan dengan ICO ditandatangani pada tanggal 11 Januari 2016. Amandemen baru dicantumkan pada laporan bulan Februari 2016, karena dokumen amandemen diterima pada bulan Februari 2016. Sedangkan amandemen perjanjian Pinjaman Bilateral dari pemerintah Jerman melalui KfW yang digunakan untuk membiayai kegiatan Improvement of the Health Care Delivery System in Nusa Tenggara Timur, yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, bertujuan untuk mengurangi total nilai komitmen pinjaman dari semula senilai EUR11,043,904.63 menjadi sebesar EUR10,946,905.650 Amandemen dua perjanjian Pinjaman KSA/LPKE yang dilakukan pada bulan Februari 2016 bersumber dari Korean Eximbank, berupa perpanjangan masa penarikan pinjaman dari semula pada tanggal 17 Januari 2016 menjadi masing-masing tanggal 17 Februari 2016 dan 17 Maret 2016. Kedua pinjaman tersebut bertujuan untuk membiayai pengadaan almatsus di Kepolisian RI.

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Februari 2016– hal 3

Amandemen lima belas perjanjian Pinjaman Multilateral bersumber dari World Bank bertujuan untuk merubah suku bunga perjanjian penerusan pinjaman/Subsidiary Loan Agreement (SLA) yang diterapkan pada BUMN dan Pemerintah Provinsi penerima pinjaman tersebut. Adapun perjanjian Pinjaman Multilateral yang diamandemen tersebut adalah sebagai berikut: No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 15 10 11 13 14

3.

Perjanjian Pinjaman Indonesia Infrastructure Guarantee Fund Project Indonesia Infrastructure Finance Facility Project Second East Java Urban Development Project Second Sulawesi Urban Development Project Urban Sector Development Reform Project Second Power Transmission and Distribution Project Java-Bali Power Sector Restructuring and Strengthening Project Power Transmission Development Project Upper Cisokan Pumped Storage Hydro-Electrical Power (1040 MW) Project Second Power Transmission Development Project/Scattered Transmission Lines and Substations in Indonesia Phase II Additional Financing for The Extended Deployment of The Enterprise Resource Planning System Under The Java-Bali Power Sector Restructuring and Strengthening Project Geothermal Clean Energy Investment Project – Total Project Development in Ulubelu Unites 3 and 4 and Lahendong Units 5 and 6 Geothermal Clean Energy Investment Project – Total Project Development in Ulubelu Unites 3 and 4 and Lahendong Units 5 and 6 Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (Jakarta Emergency Dredging Initiative) Domestic Gas Market Development Project

Executing Agency PT. PII PT. SMI Kementerian PUPERA Kementerian PUPERA Kementerian PUPERA PT. PLN PT. PLN PT. PLN PT. PLN PT. PLN PT. PLN

PT. PERTAMINA

PT. PERTAMINA

Pemprov DKI Jakarta PT. Perusahaan Gas Negara

Closing Perjanjian Pinjaman dan Hibah

Perjanjian pinjaman dan hibah yang ditutup masa penarikannya terdiri dari tiga perjanjian Pinjaman Bilateral dan dua perjanjian Pinjaman Multilateral. Penutupan perjanjian Pinjaman Bilateral dari KfW untuk kegiatan Improvement of the Health Care Delivery System in Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dilakukan pada tanggal 5 Februari 2016. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung rehabilitasi dan pengadaan peralatan di 12 Rumah Sakit di daerah Nusa Tenggara Timur. Untuk Pinjaman Bilateral dari JICA, terdapat dua perjanjian yang ditutup pada bulan Februari 2016. Yang pertama adalah untuk kegiatan Keramasan Power Plant Extension Project di PT. PLN yang ditutup pada tanggal 11 Februari 2016. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan stabilitas pasokan listrik dari sistem grid Selatan-Sumatera dengan membangun PTLU Keramasan dengan total kapasitas 80 MW. Sedangkan yang kedua adalah untuk kegiatan Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Februari 2016– hal 4

Komering Irrigation Project Stage II, Phase 2 di Kementerian PUPERA yang ditutup pada tanggal 22 Februari 2016. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi beras dan pendapatan petani, serta mengurangi kemiskinan melalui pembangunan fasilitas irigasi juga meningkatkan kapasitas institusional yang meliputi pemberdayaan petani guna menunjang pemanfaatan irigasi sungai Komering. Penutupan dua perjanjian Pinjaman Multilateral Asian Development Bank dilakukan pada bulan februari 2016. Perjanjian pinjaman untuk pembiayaan kegiatan Financial Market Development and Inclusion Program - Subprogram 1 di Kemenko Perekonomian ditutup pada tanggal 3 Februari 2016. Kegiatan ini bertujuan untuk menutup defisit kas pemerintah dengan meningkatkan pengembangan sektor keuangan yang stabil, dalam dan inklusif yang dapat mendukung Pemerintah dalam mencapai tujuan jangka menengah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan mendorong pembangunan yang inklusif. Kegiatan Infrastructure Reform Sector Development Project di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang juga dibiayai melalui Pinjaman Multilaeral ditutup pada tanggal 18 Februari 2016. Kegiatan ini bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan mekanisme Kerjasama Pemerintah – Swasta (KPS) dan membantu Pemerintah dalam persiapan, pelelangan, dan pelaksanaan proyek infrastruktur di tingkat nasional dan daerah.

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Februari 2016– hal 5