LAPORAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH EDISI NOVEMBER 2014
Direktorat Pinjaman dan Hibah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi November 2014 – hal 1
Direktorat Pinjaman dan Hibah merupakan unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tugas utamanya adalah melaksanakan pengelolaan pinjaman dan hibah Pemerintah Republik Indonesia.
Pengelolaan pinjaman dan hibah dimaksud antara lain meliputi: Penandatanganan perjanjian pinjaman dan hibah; Amandemen atas perjanjian pinjaman dan hibah; Penutupan masa laku penarikan pinjaman dan hibah; Pelaksanaan Debt Swap.
Laporan ini merupakan laporan pengelolaan pinjaman dan hibah yang dilaksanakan Direktorat Pinjaman dan Hibah selama bulan November 2014.
Klasifikasi Pinjaman dan Hibah Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.54 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah dan PP No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, pinjaman dapat berupa:
Pinjaman Dalam Negeri Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dapat bersumber dari BUMN, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Daerah.
Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Luar Negeri dapat bersumber dari: - Kreditor Multilateral, yaitu lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. - Kreditor Bilateral, yaitu pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. - Kreditor Swasta Asing (KSA), yaitu lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE). - LPKE, yaitu lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi November 2014 – hal 1
PP No.10 tahun 2011 juga mengatur sumber Hibah sebagai berikut:
Hibah Dalam Negeri, yaitu yang berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, Pemerintah Daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan. Hibah Luar Negeri, yaitu yang berasal dari negara asing (bilateral), lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan perorangan.
Kilas Kinerja Selama bulan November 2014 telah dilaksanakan pengadministrasian empat penandatanganan perjanjian pinjaman senilai Eqv.USD649,46 juta *). Pinjaman tersebut terdiri dari satu pinjaman multilateral dari World Bank senilai USD500 juta, satu pinjaman PDN dari Bank DKI senilai IDR19,21 miliar, dan dua pinjaman KSA/LPKE senilai USD147,90 juta dari Korea Exim Bank dan Credit Agricole London Branch.
Pinjaman Multilateral
Pinjaman PDN
Pinjaman KSA/LPKE 76,99%
22,77%
0,24% Nilai Pinjaman Baru Berdasarkan Jenisnya
Amandemen yang disetujui pada bulan November 2014 terdiri dari satu pinjaman multilateral yang berasal dari Asian Development Bank (ADB) terkait perpanjangan availability period dan realokasi, satu pinjaman bilateral dari Pemerintah Australia untuk realokasi dan perpanjangan availability period, tiga pinjaman KSA/LPKE yang berasal dari BNI Tokyo dan BNI Singapore untuk perpanjangan availability period, serta satu hibah bilateral untuk realokasi sisa dana hibah. *) Kurs Bloomberg per tanggal 3 Desember 2014 (USD1 = IDR12.290)
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi November 2014 – hal 2
3
Perpanjangan availability period Realokasi
5 Jumlah Amandemen Berdasarkan Jenisnya *)
Selain itu, pada bulan November 2014 telah dilaksanakan pengelolaan pinjaman berupa penutupan masa laku untuk satu pinjaman KSA/LPKE dari Export Development Canada (EDC).
Pengelolaan Pinjaman dan Hibah 1.
Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Penandatanganan perjanjian pinjaman pada bulan November 2014 dilakukan untuk satu pinjaman multilateral, satu pinjaman PDN, dan dua pinjaman KSA/LPKE. Pinjaman multilateral berasal dari World Bank untuk Local Government and Decentralization Project (LGDP) Phase II senilai USD500 juta dengan Executing Agency Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Pinjaman LGDP Phase II adalah pinjaman tunai yang bersumber dari World Bank yang merupakan kelanjutan dari LGDP Phase I yang meliputi 5 provinsi (Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat dan Maluku Utara) dan akan diperluas pada Phase II secara bertahap menjadi 30 provinsi. Pinjaman ini ditandatangani pada tanggal 27 November 2014 dan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelaporan Dana Alokasi Khusus untuk infrastruktur dasar yang meliputi jalan, irigasi, air minum, dan sanitasi pada pemerintah daerah terpilih. Pinjaman PDN berasal dari Bank DKI senilai IDR19,21 miliar yang digunakan untuk pengadaan Alat Material Khusus (Almatsus) Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2014. Perjanjian ini merupakan perjanjian realisasi dari Perjanjian Induk PDN Tahap I yang ditandatangani pada tanggal 17 Juli 2014. Perjanjian baru diadministrasikan pada bulan November 2014 karena dokumen perjanjian baru diterima dari Lender pada bulan tersebut.
*) Amandemen terdiri dari 8 amandemen untuk 6 perjanjian karena terdapat 2 perjanjian yang masing-masing mengalami qq2 jenis amandemen
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi November 2014 – hal 3
Selain itu, telah dilaksanakanan penandatanganan perjanjian pinjaman KSA/LPKE yang berasal dari Korea Exim Bank senilai USD28,90 juta untuk pengadaan Almatsus POLRI, dan dari Credit Agricole London senilai USD119 juta untuk pengadaan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) Kementerian Pertahanan. Pinjaman dari Korea Exim Bank ditandatangani pada tanggal 28 November 2014, sementara pinjaman dari Credit Agricole London ditandatangani pada tanggal 12 November 2014.
2.
Amandemen atas Perjanjian Pinjaman Amandemen pinjaman yang disetujui untuk tahun 2014 terdiri dari 5 amandemen yang berupa satu pinjaman multilateral, satu pinjaman bilateral, dan tiga pinjaman KSA/LPKE. Amandemen pinjaman multilateral berasal dari ADB untuk Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP). IRSDP bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan mekanisme Kerjasama Pemerintah – Swasta (KPS) dan membantu Pemerintah dalam persiapan, pelelangan, dan pelaksanaan proyek infrastruktur di tingkat nasional dan daerah. Pinjaman ini mengalami 2 jenis amandemen, yaitu realokasi dan perpanjangan availability period. Amandemen realokasi ditandatangani pada tanggal 3 November 2014, sedangkan amandemen perpanjangan availability period ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2014. Amandemen pinjaman bilateral berasal dari Pemerintah Australia untuk Eastern Indonesia National Roads Improvement Project (EINRIP). Tujuan proyek EINRIP adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah Indonesia Bagian Timur melalui perbaikan jalan sepanjang 394,64 km di Sulawesi, Kalimantan, Bali, NTB dan Papua serta pengadaan jembatan rangka baja sepanjang 1.380 m. Amandemen tersebut merupakan realokasi dan perpanjangan closing date dan ditandatangani pada tanggal 25 November 2014.
Sumber: http://www.pu.go.id
Amandemen pinjaman KSA/LPKE berasal dari satu pinjaman BNI Tokyo dan dua pinjaman BNI Singapore. Pinjaman dari BNI Tokyo digunakan untuk pengadaan Alutsista Kementerian Pertahanan sementara pinjaman dari BNI Singapore digunakan untuk pengadaan Almatsus POLRI dan Alutsista Kementerian Pertahanan. Ketiga amandemen tersebut berupa perpanjangan availability period yang ditandatangani pada tanggal 21 November 2014 untuk pinjaman BNI Tokyo, serta 28 Oktober 2014 (dokumen diterima pada bulan November 2014) dan 10 November2014 untuk pinjaman BNI Singapore.
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi November 2014 – hal 4
3.
Amandemen atas Perjanjian Hibah Amandemen perjanjian hibah dilakukan untuk hibah bilateral yang bersumber dari Pemerintah Jerman (BMZ - Federal Ministry for Economic Cooperation and Development). Dana hibah ini diadministrasikan oleh Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Jerman untuk kegiatan Study and Expert Fund V yang dialokasikan dalam rangka menyediakan tenaga ahli dan kegiatan studi bagi negara-negara yang membutuhkan. Amandemen yang dilakukan adalah berupa realokasi sisa dana hibah untuk kegiatan overseas training.
4.
Penutupan Masa Laku Pinjaman Penutupan masa laku pinjaman pada bulan November 2014 dilakukan untuk pinjaman KSA/LPKE dari Export Development Canada. Pinjaman senilai USD144,50 juta ini digunakan untuk pengadaan Alutsista Kementerian Pertahanan dan berakhir pada tanggal 24 November 2014.
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi November 2014 – hal 5
