LAPORAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH
EDISI APRIL 2016
Direktorat Pinjaman dan Hibah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Direktorat Pinjaman dan Hibah merupakan unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tugas utamanya adalah melaksanakan pengelolaan pinjaman dan hibah Pemerintah Republik Indonesia.
Pengelolaan pinjaman dan hibah dimaksud antara lain meliputi: Penandatanganan perjanjian pinjaman dan hibah; Amandemen atas perjanjian pinjaman dan hibah; Penutupan masa laku penarikan pinjaman dan hibah; Pengelolaan Debt Swap.
Laporan ini merupakan laporan pengelolaan pinjaman dan hibah yang dilaksanakan Direktorat Pinjaman dan Hibah selama bulan April 2016.
Klasifikasi Pinjaman dan Hibah Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.54 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah dan PP No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, pinjaman dapat berupa:
Pinjaman Dalam Negeri Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dapat bersumber dari BUMN, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Daerah.
Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Luar Negeri dapat bersumber dari: Kreditor Multilateral, yaitu lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. Kreditor Bilateral, yaitu pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. Kreditor Swasta Asing (KSA), yaitu lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE). LPKE, yaitu lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi April 2016– hal 1
PP No.10 tahun 2011 juga mengatur sumber Hibah sebagai berikut:
Hibah Dalam Negeri, yaitu yang berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, Pemerintah Daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan. Hibah Luar Negeri, yaitu yang berasal dari negara asing (bilateral), lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan perorangan.
Kilas Kinerja Selama bulan April 2016, aktivitas pengelolaan pinjaman dan hibah meliputi penandatanganan tiga perjanjian terdiri dari dua perjanjian pinjaman dan satu perjanjian hibah, amandemen untuk delapan perjanjian pinjaman, dan penutupan dua perjanjian pinjaman.
12
12
9
3
6
2
3
2
2
3
2 1
3 0
Hibah Multilateral Pinjaman Bilateral Pinjaman KSA/LPKE
1
9
1 1 1
6
3
3 3
0 Pemanfaatan Sisa Komitmen perpanjangan masa pengefektifan Perjanjian Penambahan Komitmen perubahan milestone event Perubahan Nama Hibah
Pengelolaan Pinjaman dan Hibah 1.
Penandatanganan Perjanjian Pinjaman dan Hibah Baru
Perjanjian pinjaman dan hibah yang ditandatangani pada bulan April 2016 terdiri dari dua perjanjian pinjaman LPKE/KSA dan satu perjanjian hibah bilateral. Dua perjanjian pinjaman yang dilaporkan bulan April 2016 merupakan perjanjian LPKE/KSA. Perjanjian pinjaman yang berasal dari Bank Unicredit, Munich senilai EUR 4.851.290 yang ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2016 digunakan untuk membiayai pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan. Pinjaman ini baru dilaporkan karena dokumen perjanjian yang diterima pada bulan April 2016. Sedangkan perjanjian pinjaman yang ditandatangani pada 19 April 2016 Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi April 2016– hal 2
bersumber dari Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Singapura senilai USD16.978.750, digunakan untuk membiayai pengadaan almatsus di Kepolisian RI. Perjanjian Hibah Forest Programme 3 senilai EUR13.500.000 bertujuan untuk mendukung pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL), peningkatan dan rehabilitasi DAS dikawasan TNLL, perbaikan mata pencaharian masyarakat, dan peningkatan kerja sama antar pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan stakeholders dalam memastikan keselarasan ekologi. Hibah Bilateral yang berasal dari Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) dengan Executing Agency Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini ditandatangani pada tanggal 29 Desember 2015, namun baru dilaporkan pada April 2016 karena terdapat separated agreement yang baru ditandatangani pada 18 April 2016.
2.
Amandemen Perjanjian Pinjaman
Perjanjian pinjaman yang diamandemen pada bulan April 2016 terdiri dari dua perjanjian Pinjaman Multilateral dan dua perjanjian Pinjaman Bilateral Perjanjian Pinjaman Multilateral pertama yang diamandemen adalah untuk membiayai kegiatan National Programme for Community Empowerment in Rural Areas Project yang berasal dari International Fund for Agricultural Development (IFAD) dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai Executing Agency senilai SDR42.033.300. Amandemen yang disepakati pada tanggal 18 April 2016 ini berupa perpanjangan masa penarikan pinjaman dari 30 September 2016 menjadi 30 September 2018 untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan. Perjanjian Pinjaman Multilateral kedua yang diamandemen adalah untuk membiayai kegiatan Additional financing for the Local Government and Decentralization Project/ Local Government and Decentralization Project Phase II yang bersumber dari World Bank dengan Kementerian Keuangan sebagai Executing Agency. Amandemen yang disepakati pada tanggal 18 April 2016, dengan nilai pinjaman sebesar USD500.000.000, berupa penghapusan ketentuan penyediaan dana pendamping oleh Pemerintah Daerah (Pemda) pelaksana kegiatan dan kewajiban Pemda untuk mengumumkan pemenang lelang secara elektronik pada situs LPSE. AprilApril
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi April 2016– hal 3
Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu. Sumber: wartainfrastrukturindonesia.wordpress.com Perjanjian Pinjaman Bilateral bersumber dari China Exim Bank yang diamandemen pada tanggal 10 April 2016 adalah pinjaman kegiatan Preferential Buyer Credit Loan Agreement on Development of Cileunyi-Sumedang-Dawuan Toll Road Phase I Project, dengan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagai Executing Agency. Amandemen yang disepakati Aprilatas pinjaman senilai USD 92.999.886,66 dimaksudkan untuk mengakomodir amandemen kontrak berupa pekerjaan tambah. Selanjutnya perjanjian Pinjaman Bilateral kedua yang diamandemen pada bulan April 2016 adalah pinjaman untuk membiayai pengadaan Radio Trunking Polda Jabar yang bersumber dari Korean Exim Bank dengan Kepolisian RI sebagai Executing Agency. Amandemen yang disepakati pada tanggal 11 April 2016, berupa perpanjangan availability period dari 17 Februari 2016 menjadi 17 April 2016 guna penyelesaian pekerjaan.
3.
Closing Perjanjian Pinjaman dan Hibah
Penutupan perjanjian Hibah Multilateral dari World Bank untuk kegiatan Netherlands Program for Education Trust Fund Grant for Early Childhood Education and Development Project (ECED) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan pada tanggal 8 April 2016. Hibah yang bersumber dari Pemerintah Belanda dan diadministrasikan oleh World Bank, bertujuan meningkatkan perkembangan dan kesiapan anak-anak tidak mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan sistem ECED berkualitas. Sedangkan untuk perjanjian Pinjaman Multilateral dari Asian Development Bank yang ditutup adalah untuk kegiatan Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas dilakukan pada tanggal 1 April 2016. Pinjaman ini bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan proyekproyek infrastruktur yang menggunakan mekanisme Kerjasama Pemerintah – Swasta (KPS) dan membantu Pemerintah dalam persiapan, pelelangan, dan pelaksanaan proyek infrastruktur di Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi April 2016– hal 4
tingkat nasional dan daerah. IRSDP juga melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pemangku kepentingan terutama bagi Instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang melaksanakan kontrak yang meliputi (a) Penyiapan studi kelayakan proyek infrastruktur tingkat nasional dan daerah, (b) Pelaksanaan proses pelelangan proyek yang terbuka dan transparan, dan (c) Pelaksanaan transaksi proyek.
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi April 2016– hal 5
