LAPORAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH

LAPORAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH

EDISI MARET 2016

Direktorat Pinjaman dan Hibah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan

Direktorat Pinjaman dan Hibah merupakan unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tugas utamanya adalah melaksanakan pengelolaan pinjaman dan hibah Pemerintah Republik Indonesia.    

Pengelolaan pinjaman dan hibah dimaksud antara lain meliputi: Penandatanganan perjanjian pinjaman dan hibah; Amandemen atas perjanjian pinjaman dan hibah; Penutupan masa laku penarikan pinjaman dan hibah; Pengelolaan Debt Swap.

Laporan ini merupakan laporan pengelolaan pinjaman dan hibah yang dilaksanakan Direktorat Pinjaman dan Hibah selama bulan Maret 2016.

Klasifikasi Pinjaman dan Hibah Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.54 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah dan PP No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, pinjaman dapat berupa: 

Pinjaman Dalam Negeri Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dapat bersumber dari BUMN, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Daerah.



Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Luar Negeri dapat bersumber dari: Kreditor Multilateral, yaitu lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. Kreditor Bilateral, yaitu pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. Kreditor Swasta Asing (KSA), yaitu lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE). LPKE, yaitu lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Maret 2016– hal 1

PP No.10 tahun 2011 juga mengatur sumber Hibah sebagai berikut: 



Hibah Dalam Negeri, yaitu yang berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, Pemerintah Daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan. Hibah Luar Negeri, yaitu yang berasal dari negara asing (bilateral), lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan perorangan.

Kilas Kinerja Selama bulan Maret 2016, aktivitas pengelolaan pinjaman dan hibah meliputi penandatanganan dua belas perjanjian terdiri dari sembilan perjanjian pinjaman dan tiga perjanjian hibah, amandemen untuk empat perjanjian pinjaman, dan penutupan masing-masing satu perjanjian pinjaman dan hibah.

Pengelolaan Pinjaman dan Hibah 1.

Penandatanganan Perjanjian Pinjaman dan Hibah Baru

Perjanjian pinjaman dan hibah yang ditandatangani pada bulan Maret 2016 terdiri dari satu perjanjian pinjaman LPKE/KSA, satu perjanjian induk PDN, tujuh perjanjian realisasi PDN, dan tiga perjanjian hibah multilateral. Satu perjanjian pinjaman LPKE/KSA yang ditandatangani tanggal 7 Maret 2016 bersumber dari Korean Exim Bank senilai USD8.500.000, yang digunakan untuk membiayai pengadaan almatsus di Kepolisian RI. Perjanjian PDN ditandatangani tanggal 4 Maret 2016 berupa satu Perjanjian Induk PDN alokasi tahun 2015 tahap III senilai Rp570.000.000.000 yang diikuti dengan tujuh Perjanjian

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Maret 2016– hal 2

Realisasi turunannya. Perjanjian yang bersumber dari PT Bank BNI (Persero) dimaksudkan untuk membiayai pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan. Penandatanganan Perjanjian Hibah Multilateral yang ditandatangani Maret 2016 dilakukan atas dua perjanjian yang berasal dari United Nations Development Programme (UNDP) dan satu perjanjian yang berasal dari Uni Eropa. Hibah Reducing Release of Polybromodiphenyl Ethers (PBDEs) and Unintentional Persistent Organic Pollutants (UPOPs) Originating from Unsound Waste Management and Recycling Practices and Manufacturing of Plastics in Indonesia senilai USD4.030.000 bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan daur hidup plastik dan memperkenalkan alternatif dari PBDE dalam proses pembuatan plastik serta praktek pembuangan limbah plastik. Hibah yang bersumber dari UNDP dengan Executing Agency Kementerian Perindustrian ditandatangani pada 8 Maret 2016. Selanjutnya, hibah kedua dari UNDP yang juga ditandatangani pada tanggal 8 Maret 2016, dengan Executing Agency Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup digunakan untuk kegiatan Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatran Landscapes senilai USD9.150.000 yang bertujuan untuk meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati di lansekap prioritas dan lansekap produksi di sekitarnya dengan indikator keberhasilan pulihnya populasi harimau Sumatera. Sedangkan untuk hibah dari Uni Eropa, yaitu MDTF Support to Indonesia Public Financial Management Reform Project II senilai USD2.700.000 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Kementerian Keuangan untuk dapat mengelola keuangan publik dengan lebih efisien, tepat waktu dan transparan.

2.

Amandemen Perjanjian Pinjaman

Perjanjian pinjaman yang diamandemen pada bulan Maret 2016 terdiri dari dua perjanjian Pinjaman Multilateral dan dua perjanjian Pinjaman Bilateral Perjanjian Pinjaman Multilateral pertama yang diamandemen adalah untuk membiayai kegiatan National Programme for Community Empowerment in Rural Areas Project yang berasal dari International Fund for Agricultural Development (IFAD) dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai Executing Agency senilai SDR42.033.300. Amandemen yang disepakati pada tanggal 18 Maret 2016 ini berupa perpanjangan masa penarikan pinjaman dari 30 September 2016 menjadi 30 September 2018 untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan. Perjanjian Pinjaman Multilateral kedua yang diamandemen adalah untuk membiayai kegiatan Additional financing for the Local Government and Decentralization Project/ Local Government and Decentralization Project Phase II yang bersumber dari World Bank dengan Kementerian Keuangan sebagai Executing Agency. Amandemen yang disepakati pada tanggal 18 Maret 2016, dengan nilai pinjaman sebesar USD500.000.000, berupa penghapusan ketentuan Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Maret 2016– hal 3

penyediaan dana pendamping oleh Pemerintah Daerah (Pemda) pelaksana kegiatan dan kewajiban Pemda untuk mengumumkan pemenang lelang secara elektronik pada situs LPSE.

Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu. Sumber: wartainfrastrukturindonesia.wordpress.com Perjanjian Pinjaman Bilateral bersumber dari China Exim Bank yang diamandemen pada tanggal 10 Maret 2016 adalah pinjaman kegiatan Preferential Buyer Credit Loan Agreement on Development of Cileunyi-Sumedang-Dawuan Toll Road Phase I Project, dengan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagai Executing Agency. Amandemen yang disepakati atas pinjaman senilai USD 92.999.886,66 dimaksudkan untuk mengakomodir amandemen kontrak berupa pekerjaan tambah. Selanjutnya perjanjian Pinjaman Bilateral kedua yang diamandemen pada bulan Maret 2016 adalah pinjaman untuk membiayai pengadaan Radio Trunking Polda Jabar yang bersumber dari Korean Exim Bank dengan Kepolisian RI sebagai Executing Agency. Amandemen yang disepakati pada tanggal 11 Maret 2016, berupa perpanjangan availability period dari 17 Februari 2016 menjadi 17 Maret 2016 guna penyelesaian pekerjaan.

3.

Closing Perjanjian Pinjaman dan Hibah

Penutupan perjanjian Hibah Multilateral dari World Bank untuk kegiatan Netherlands Program for Education Trust Fund Grant for Early Childhood Education and Development Project (ECED) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan pada tanggal 8 Maret 2016. Hibah yang bersumber dari Pemerintah Belanda dan diadministrasikan oleh World Bank, bertujuan meningkatkan perkembangan dan kesiapan anak-anak tidak mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan sistem ECED berkualitas. Sedangkan untuk perjanjian Pinjaman Multilateral dari Asian Development Bank yang ditutup adalah untuk kegiatan Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas dilakukan pada tanggal 1 Maret 2016. Pinjaman ini bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan proyekLaporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Maret 2016– hal 4

proyek infrastruktur yang menggunakan mekanisme Kerjasama Pemerintah – Swasta (KPS) dan membantu Pemerintah dalam persiapan, pelelangan, dan pelaksanaan proyek infrastruktur di tingkat nasional dan daerah. IRSDP juga melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pemangku kepentingan terutama bagi Instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang melaksanakan kontrak yang meliputi (a) Penyiapan studi kelayakan proyek infrastruktur tingkat nasional dan daerah, (b) Pelaksanaan proses pelelangan proyek yang terbuka dan transparan, dan (c) Pelaksanaan transaksi proyek.

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Maret 2016– hal 5